BAB I Pendahuluan
Dalam ruang lingkup ekonomi transportasi sangat memegang peranan penting dalam kehidupan manusia dalam berkehidupan sosial,jika ditinjau dari segi makro ekonomi,transportasi memegang peranan sentral dalam meningkatkan PDB nasional,ini dikarenakan sifat dari transportasi mempunyai sifat derived demand yakni jikalau penyediaan transpotasi meningkatkan maka akan memicu sebuah kenaikan dalam angka PDB atau dengan kata lain transportasi dapat meningkatkan permintaan pada barang lain. Demikian pula jikalua kita meninjau pembangunan sarana dan prasarana transportasi dalam pengembangannya didaerah yang pada intinya akan meningkatkan PDRB,dan ketika PDRB meningkat maka akan mendorong penigkatan pendapatan daerah tersebut dan akan pula terciptanya kesejahteraan pada masyarakat daerah tersebut. Akan tetapi dalam implementasinya di tataran daerah terjadinya distorsi yang mengakibatkanya
cost
overhead,seperti
biaya
pemeliharaan
infrastuktur
transportasi,sehingga perekonomiaan nasional mengalami penurunan sebagaimana kita
ketahui
pembiayaan
infarstruktur
dianggarkan
melalui
anggaran
APBN,penganggaran APBN inilah yang akan menyebabkan rasio pembiayaan pengeluaran dengan penerimaan mengalami rasio yang timpang atau rasio antara (PDB dan APBN) mengalami ketidak berimbangan.
Maka dari itu pengembangan infrastruktur transportasi yang efektif haruslah mengikut sertakan peranan dari berbagai pihak,misalnya peranan pemerintah dalam penganggaran yang efisien dan transparan,dan turut bermitra dengan pihak swasta,sehingga dapat tersedianya infrastruktur transportasi sampai kedaerah daerah yang menyebabkan peningkatan perekonomian secara nasional,maka dari itu butuh kebijakan otonomi daerah dari arah BOTTOM-UP yang dimana arah kebijakan menuju peningkatan nasional.
BAB II Pembahasan I. Transportasi dan Pembangunan Perekonomian Daerah a. Transportasi sebagai Kebutuhan Dasar dan Prasyarat Pembangunan Ekonomi Pada awalnya infrastrukur seperti transportasi berperan dalam memenuhi kebutuhan dasar manusia. Berbagai aktifitas terkait dengan pemenuhan kebutuhan dasar memerlukan ketersediaan infrastruktur yang baik, sekarang transportasi berperan penting dalam mengoakomodasi aktifitas social dan ekonomi masyarakat. Peran lain pada tahap ini adalah sebagai fasilitas bagi system produksi dan investasi sehingga memberikan dampak positif pada kondisi ekonomi baik pada tingkat nasional maupun daerah. Disisi lain, pembangunan sarana dan prasarana transportasi dapat membuka aksesibilitas sehingga meningkatkan produksi masyarakat yang berujung pada peningkatan daya beli masyarakat. Penanggulangan kemiskinan membutuhkan pertumbuhan ekonomi yang cukup, dengan mengupayakan kombinasi yang optimum antara pertumbuhan ekonomi dengan upah minimum pekerja. Penanggulangan kemiskinan memerlukan penguatan koordinasi dalam pelaksanaan program – programnya yang didesain melalui partisipasi aktif masyarakat serta pembedayaan langsung.
2. Transportasi dan Daya Saing
Daya saing merupakan salah satu elemen penting dalam penentuan posisi Indonesia dalam kerangka perdagangan global. Dalam bidang ekonomi, upaya peningkatan daya saing dalam jangka pendek dapat dilakukan dengan memacu pemanfaatan kapasitas industri yang menganggur melalui pengurangan hambatan perdagangan dalam dan luar negeri, meningkatkan pembiayaan perdagangan, serta mempromosikan dan mengembangkan produk ekspor dan pariwisata. Dalam jangka menengah akan dilakukan langkah – langkah untuk meningkatkan daya saing, antara lain dengan terus memperkuat institusi pasar serta mengmbangkan industri berkeunggulan kompetitif berlandaskan keunggulan komparatif didukung oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. 3. Transportasi dan Otonomi Daerah Dampak postif diberlakukan otonomi daerah adalah memberikan keleluasan bagi daerah untuk menentukan alokasi pembiayaan prasarana transportasi yang akan mereka rencanakan dan juga meningkatkan sumber penerimaan bagi pembiayaannya. Namun disisi lain, ekses dari kebijakan otonomi daerah yakni timbulnya ketidakpastian bagi para pelaku usaha dalam halnya tumpang tindihnya peraturan daerah yang dapat menghambat tumbuhnya iklim usaha.
Factor-faktor kunci tata pemerintahan yang baik, yakni a) Kemampuan Teknis dan manajerial b) Kapasitas organisasi
c) Kapasitas hokum d) Akuntabilitas e) Transportasi dan system informasi yang terbuka. II. Indikator Pelayanan Transportasi Krisis ekonomi menyebabkan berbagai prasarana transportasi yang telah dibangun mengalami kerusakan karena minimnya biaya yang dialokasikan untuk penyediaan dan pemeliharaannya. Prioritas pemerintah pada waktu itu adalah melakukan perbaikan sector financial. Akibat kerusakan infrastruktur, system jaringan jalan nasional, provinsi, dan local yang merupakan salah satu tulang punggung perekonomian nasional, regional dan local, baik di perkotaan maupun di pedesaan. Karakteristik transportasi di Indonesia pada saat ini mengalami kondisi-kondisi sebagai berikut : 1. Kualitas pelayanan rendah 2. Kuantitas/ Cakupan pelayanan yang terbatas 3. Keberkelanjutan pelayanan kurang terjamin 4. Kebijakan tarif yang tidak fair dan terbuka 5. Kerangka peraturan per-UU-an yang kadang bias dan kurang konsisten. Beberapa factor penyebab kerusakan jalan : a. Lalu lintas kendaraan yang dapat berupa peningkatan beban dan repetisi beban. Makin banyak beban berulang yang terjadi, makn besar tingkat
kerusakan jalan. Kerusakan terjadi jika daya dukung perkerasan lebih kecil dari beban lalu lintas b. Air, yang berasal dari hujan dan naiknya air tanah akibat sifat kapilaritas. Makin buruk penanganan system draenase, makin besar peluang air untuk merusak jalan c. Material konstruksi perkerasan, makin banyak kesalahan dalam pemilihan dan perencanaan material konstruksi maka makin mempercepat kerusakan jalan. d. Kondisi tanah dasar yang tidak stabil, kemungkinan disebabkan oleh system pelaksanaan yang kurang baik atau sifat asli tanah dasarnya memang kurang baik. e. Iklim dan cuaca, Indonesia beriklim tropis dimana temperature udara rata-rata 32 C yang memberikan dampak terhadap keamanan aspal yang akhirnya berdampak terhadap jalan keropos serta curah hujan yang tinggi yang akan masuk ke lubang-lubang udara (voids) perkerasan jalan. f. Proses pemadatan perkerasan di atas tanah dasar kurang baik. Disamping transportasi darat, Indonesia adalah Negara Maritime dengan potensi laut nasional yang sangat besar, namun hingga saat ini belum dapat dimanfaatkan secara maksimal. Minimnya armada nasional menjadi masalah yang sangat penting. Hal ini menyebabkan kapal-kapal nasional memiliki kemampuan angkut barang (cargo) terbatas. Untuk menjawab masalah tersebut adalah adanya integrasi, dimana berbagai layanan transportasi harus ditata ulang sehingga saling integrasi misalnya truck pengangkut
container, kereta api pengangkut barang, pelabuhan peti kemas dan angkutan laut peti kemas lainnya, semuanya harus terintegrasi dan memungkinkan system transfer yang menerus (seamless). System transportasi merupakan perekat bangsa dan Negara. Jaringan jalan dari Sabang sampai Merauke, dari Sangir Talaud hingga Kupang, merupakan perekat NKRI, karenanya pembenahan sector transportasi harus dilakukan secara sistematis dengan tahapan-tahapan yang pasti, termasuk didalamnya pemberdayaan angkutan dalam negeri baik di darat, laut dan udara. Angkutan laut ke pulau-pulau terpencil dan daerah-daerah terisolir akan merupakan layanan yang sangat esensial bagi daerah tersebut, khususnya dalam membuka akses dan mengembangkan ekonomi local. III. Pengembangan Infrastruktur Transportasi, Kebijakan, Pembiayaan, Kerangka Peraturan dan Kelembagaan 1. Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Transportasi Arah kebijakan umum sector transportasi adalah untuk menuju pelayanan jasa transportasi yang efektif dan efisien pada suatu wilayah, dan mewujudkan pelayanan secara intermoda. Upaya tersebut antara lain : a. Tersedianya pelayanan jasa transportasi yang berkualitas b. Mendorong keikutsertaan investasi swasta dan memperjelas hak dan kewajiban masing-masing pihak yang terkait c. Optimalisasi penggunaan dana pemerintah baik untuk operasional, pemeliharaan, rehabilitasi maupun investasi melalui penyusunan prioritas program yang diwujudkan dalam kegiatan.
d. Melakukan restrukturisasi kelembagaan penyelengaraan transportasi di tingkat pusat dan daerah e. Meningkatkan keselamatan operasional baik sarana dan prasarana transportasi f.
Meningkatnya
aksesibilitas
masyarakat
terhadap
pelayanan
jasa
transportasi
2. Karakteristik Pembiayaan Infrastruktur Transportasi Pembiayaan proyek transportasi pada dasarnya mengandung sejumlah resiko investasi. Hal ini dikarenakan karakteristik proyek itu sendiri yang antara lain bersifat ; a. Capital-intensive dengan jangka waktu pengembalian yang panjang antara 10 hingga 30 tahun b. Diperlukan investasi terus menerus pada asset tetap untuk menjaga kinerja pelayanannya c. Proyek infrastruktur transportasi merupakan proyek yang sangat high leverage di dalam intensitas permodalannya. d. Pembangunan infrastruktur transportasi memerlukan investasi yang teramat besar di awal investasi (high front-end capital outlays) e. Arus penerimaan dari pelayanan proyek transportasi pada umumnya hanya dapat menyediakan modal awal bagi pengembangan saja.
BAB III Penutup Ada beberapa poin penting yang dapat kita ambil dari hasil pembahasan sebelumnya : a. Transportasi sebagai Kebutuhan Dasar dan Prasyarat Pembangunan Ekonomi,
pembangunan sarana dan prasarana transportasi dapat membuka aksesibilitas sehingga meningkatkan produksi masyarakat yang berujung pada peningkatan daya beli masyarakat. b. Daya saing merupakan salah satu elemen penting dalam penentuan posisi
Indonesia dalam kerangka perdagangan global. Dalam bidang ekonomi, upaya peningkatan daya saing dalam jangka pendek dapat dilakukan dengan memacu pemanfaatan kapasitas industri yang menganggur melalui pengurangan hambatan perdagangan dalam dan luar negeri, meningkatkan pembiayaan perdagangan, serta mempromosikan dan mengembangkan produk ekspor dan pariwisata. c. Dampak postif diberlakukan otonomi daerah adalah memberikan keleluasan bagi
daerah untuk menentukan alokasi pembiayaan prasarana transportasi yang akan mereka
rencanakan
dan
juga
meningkatkan
sumber
penerimaan
bagi
pembiayaannya. d. adanya integrasi, dimana berbagai layanan transportasi harus ditata ulang
sehingga saling integrasi misalnya truck pengangkut container, kereta api pengangkut barang, pelabuhan peti kemas dan angkutan laut peti kemas lainnya, semuanya harus terintegrasi dan memungkinkan system transfer yang menerus (seamless).
