PERANAN WANITA DALAM EKONOMI DAN SOSIAL KELUARGA.docx

PERANAN WANITA DALAM EKONOMI DAN SOSIAL KELUARGA Disusun oleh :

Aryanto

: 150610110015

M. Dasrul Wathon

: 150610110036

Faisal Khairul Umam

: 150610110043

Tyagita Andini Mardiyah

: 150610110077 BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kehidupan manusia akan selalu terikat dengan aspek ekonomi. Kebutuhan ekonomi setiap manusia pastinya akan selalu bertambah tanpa adanya rasa kepuasan dari setiap  pemenuhan kebutuhan hidup manusia. Dalam era saat ini, yang berperan mencari nafkah untuk keluarga tak hanya laki-laki saja yang berperan sebagai kepala rumah tangga. Namun wanita  juga memiliki peran dalam membantu perekonomian keluarga. Mereka ada yang bekerja di sektor primer (agraris), sektor sekunder (industri), dan sektor jasa (tersier). Umumnya mereka yang bekerja di sektor industri dan jasa adalah mereka yang memiliki tingkat kualitas kehidupan yang baik dilihat dari segi pendidikannya. Sedangkan mereka yang bekerja di sektor primer adalah golongan yang kurang maju dalam perekonomiannya, hal ini bisa terjadi karena beberapa factor. Diantaranya adalah factor pendidikan mereka yang rendah sehingga kualitas pekerjaan yang mereka miliki juga masih dalam taraf yang sederhana. Saat ini, peran wanita telah bergeser dari peran tradisional menjadi modern. Dari hanya memiliki peran tradisional untuk melahirkan anak (reproduksi) dan mengurus rumah tangga, kini wanita memiliki peran sosial dimana dapat berkarir dalam ekonomi, sosial, keluarga maupun  politik dengan diduk ung pendidikan yang tinggi. Secara tradisional, peran wanita wani ta seolah dibatasi dan ditempatkan dalam posisi pasif yaitu wanita hanyalah pendukung karir suami. Peran wanita yang terbatas pada peran reproduksi dan mengurus rumah tangga membuat wanita identik

dengan pengabdian kepada suami dan anak. Sementara wanita modern dituntut untuk  berpendidikan tinggi, berperan aktif, dan kritis (Health Woman, 2008). 1.2. Rumusan Masalah

Bagaimana peranan wanita dalam sektor ekonomi dan sosial keluarga ? 1.3. Tujuan Penulisan

Mengetahui peranan wanita dalam sektor ekonomi dan sosial keluarga

BAB II PEMBAHASAN 2.1. Peranan Wanita dalam Sektor Ekonomi dan Sosial Keluarga

Seiring dengan perkembangan zaman, tingkat modernisasi dan globalisasi informasi serta keberhasilan gerakan emansipasi wanita dan feminisme, sikap dan peran wanita mulai mengalami penggeseran. Wanita tidak lagi hanya berperan sebagai ibu rumah tangga yang menjalankan fungsi reproduksi, mengurus anak dan suami atau pekerjaan domestik lainnya. Wanita telah banyak aktif dalam berbagai bidang kehidupan baik sosial, ekonomi maupun  politik. Bahkan pekerjaan yang sepuluh atau duapuluh tahun lalu hanya pantas dilakukan oleh laki-laki, saat ini pekerjaan tersebut sudah biasa dilakukan para wanita, termasuk pekerjaan kasar sekalipun. Di bidang ekonomi misalnya, keterlibatan wanita dalam kegiatan ekonomi mengalami  perubahan dan peningkatan yang cukup dramatis. Wanita tidak lagi tergantung penuh terhadap suaminya dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, wanita sudah mulai memikirkan  pendapatan pribadinya sebagai bentuk peduli materi atas kelangsungan hidup sebuah keluarga. Begitu juga peran wanita dalam bidang politik telah menjadi fenomena yang tidak kalah menarik dengan fenomena terjunnya wanita dalam dunia bisnis. Wanita tidak lagi memerankan politik tradisional (domestik), (domestik), dimana mereka anaknya.

Mereka

mulai

aktif

berperan sebagai agen sosialisasi politik bagi anak-

memperjuangkan

kepentingan

kelompoknya melalui lembaga sosial atau lembaga politik.

umum

atau

kepentingan

Dengan demikian realitas perempuan telah mengalami banyak perubahan. Keterlibatan wanita dalam wilayah publik tidak lagi dianggap tabu, tetapi lebih merupakan kreatifitas  perempuan dalam memahami lingkungan dan arti hidupnya. Peningkatan keterlibatan itu dapat disebabkan oleh berbagai proses yang saling terkait, yang menyangkut penggeseran dalam diri wanita sendiri, dalam sistem nilai dan normatif, dan menyangkut perubahan peranan kelembagaan. Kesempatan wanita untuk keluar dari sektor domestik dan kemudian menjadi  bagian dari pelaku publik dapat disebabkan oleh kesadaran baru wanita sendiri atau karena  penggeseran sistem nilai ysng memungkinkan wanita meninggalkan wilayah domestik.  Namun, peningkatan kuantitatif itu perlu dicermati pengaruhnya pada kesejahteraan wanita sendiri. Secara faktual masih banyak ditemukan terjadinya subordinasi perempuan dalam sektor publik, baik dalam dunia kerja maupun politik. Karena itu, keterlibatan perempuan dalam sektor publik akan menimbulkan ketimpangan gender baru. Pembagian kerja secara seksual tidak hanya terjadi dalam bidang domestik saja, tetapi dalam bidang public pun terjadi segmentasi yang menempatkan wanita dan laki-laki dalam segmen yang berbeda. Subordinasi dalam stratifikasi gender menunjukkan bentuk yang jelas dalam kehidupan ekonomi di mana wanita diposisikan dalam subordinasi terhadap laki-laki. Seperti halnya domestik, ternyata wilayah  publik juga merupakan alat penegasan arah hubungan kekuasaan antara laki-laki dan wanita. a. Peranan Wanita dalam Sektor Ekonomi

Munculnya peranan wanita dalam sektor ekonomi dikarenakan adanya faktor kemiskinan dan kebutuhan yang semakin meningkat dengan daya beli yang kurang. Perempuan dalam kegiatan usaha secara umum terbagi dalam empat kelompok, yaitu : 1) Perempuan tidak mampu berusaha karena beban kemiskinan; 2) Perempuan yang belum/tidak berusaha; 3) Perempuan pengusaha mikro; dan 4) Perempuan pengusaha kecil dan menengah. Perempuan tidak mampu berusaha karena beban kemiskinan khususnya dalam  pemenuhan pendidikan dan kesehatan, harus berusaha dengan segala cara dan berorientasi pada kebutuhan saat ini. Perempuan dalam keluarga miskin ini sulit untuk berpikir jernih dan terbuka dalam menata kehidupan masa depan. Sedangkan untuk perempuan yang belum/ tidak berusaha, dihadapi permasalahan sikap, budaya, pengetahuan dan penerapan. Perempuan tidak berusaha

karena motivasi yang kurang walaupun sumberdaya yang dimilikinya sebenarnya cukup atau mampu. Di lain pihak, ada perempuan ingin tapi tidak memiliki pengetahuan atau ketrampilan untuk usaha. Tiga pendekatan kemiskinan yaitu pendekatan ( kultural, struktural, dan alamiah ) baik secara parsial maupun bersamaan dapat dipakai untuk menjelaskan penyebab kemiskinan di kalangan kaum perempuan, baik secara ekonomi, politik, sosial, dan budaya. 1) Secara kultural sebagian masyakat kita masih dipengaruhi secara kuat oleh budaya tradisional yang berideologi patriarki. Yaitu fenomena ketimpangan struktural berupa keterbatasan kaum perempuan untuk memperoleh pendidikan, memperoleh akses ekonomi (misalnya bekerja untuk memperoleh penghasilan dan bukan sebatas menjalankan peran sebagai ibu rumah tangga), berorganisasi, dan lain sebagainya masih tetap berlaku. 2) Kemiskinan struktural berekses pada timbulnya kemiskinan kultural dalam wujud rendahnya pendidikan dan keterampilan sebagian besar perempuan (terutama di  perdesaan). 3) Kemiskinan alamiah menjelaskan adanya sebagian kaum perempuan yang bersikap  pasrah terhadap posisi dirinya dalam kehidupan rumah tangga dan masyarakat, karena secara sadar menyadari demikianlah kodratnya sebagai seorang perempuan. Fenomena penerimaan ini tidak hanya dijumpai di kawasan perdesaan, tetapi juga di  perkotaan termasuk di kalangan perempuan terpelajar. Pada kelompok perempuan pengusaha berskala mikro, permasalahan utama yang dihadapi yaitu ketidaktersediaan uang tunai untuk segera memutarkan usahanya karena kebutuhan rumahtangga masih termasuk bagian dari kegiatan. Kelompok ini sering menjadi korban para pemberi jasa modal dengan bunga harian yang besar. Sementara itu, terdapat kelompok perempuan yang telah berusaha dan masuk kategori usaha kecil dan menengah. Permasalahan yang sering dihadapi perempuan pengusaha kecil terutama pemasaran,  peningkatan kualitas produk, manajemen usaha dan akses perbankan. Sedangkan bagi  perempuan usaha menengah biasanya lebih memperhatikan kepada masalah pemasaran dan  peningkatan kualitas produk.

Permasalahan yang dihadapi kelompok perempuan sebenarnya sedikit berbeda dari kelompok satu dengan lainnya, namun secara garis besar permasalahan pokok perempuan  pengusaha dapat dijabarkan sebagai berikut : 1) Kurangnya akses informasi pasar dan teknologi Dari berbagai penelitian dan pengamatan perempuan yang melakukan usaha atau bisnis mikro dan usaha kecil sering kali kurang mendapatkan akses pasar, yang meliputi keinginan, kebutuhan dan kesukaan konsumen yang kemudian biasanya berhubungan dengan aspek kualitas atau mutu produk yang dihasilkan dan dipengaruhi oleh teknologi yang dipergunakan. 2) Kurangnya akses permodalan Adriani dan kawan-kawan (2000) menggambarkan kelemahan UMK dalam hal  permodalan, antara lain kesulitan untuk mendapatkan kredit melalui badan resmi disebabkan  persyaratan-persyaratan yang dinilai perempuan sering terlalu berbelit dan sulit dipenuhi. Namun disatu pihak ada kelompok perempuan yang mengatakan tidak mempermasalahkan hal tersebut asalkan ada informasi yang benar. Di pihak lain, ada pula perempuan pengusaha yang memang tidak mau melakukan pinjaman walaupun sebenarnya pengusaha sangat membutuhkan tambahan modal (Harian Kompas, 28 April 2003).

3) Kurangnya peningkatan sumberdaya manusia

Meskipun dalam pembahasan lintas sektor masalah peningkatan sumberdaya manusia tidak diungkapkan, dalam berbagai penelitian dan kajian kualitas sumberdaya manusia, khususnya pengusaha mikro, kecil dan menengah telah menjadi salah satu penyebab kurangnya  peran perempuan dalam pembangunan. Murniati dkk. (2001) mengetengahkan bahwa factor  budaya menjadi salah satu kendala kurangnya pendidikan bagi perempuan, tapi di satu pihak diungkapkan bahwa perempuan juga mendapatkan pendidikan di luar sekolah yang tidak tercatat dan justru banyak diperoleh perempuan dari keluarga dan masyarakat. Walaupun demikian, ternyata tingkat pendidikan memang menjadi faktor penentu dalam mengakses informasi dan layanan bisnis. Hal ini dapat dibuktikan juga rendahnya tingkat pendidikan perempuan akibat faktor ekonomi, dan karena pendidikannya rendah menyebabkan perempuan pengusaha kurang

cepat bahkan tertinggal untuk mendapatkan akses informasi dan layanan bisnis (Tim Pengarusutamaan Gender bidang KUKM, 2002).

4) Kurangnya penataan kelembagaan dan jaringan Hasil pertemuan dengan lintas sektoral dan stakeholder lainnya menunjukkan kurangnya koordinasi atau tidak adanya pengembangan informasi dan jaringan di antara kelompokkelompok perempuan atau organisasi yang dibentuk oleh pemerintah melalui kegiatan sektoral mau pun kelompok-kelompok perempuan yang tumbuh dari bawah, sehingga perlu dilakukan advokasi, pendampingan ataupun fasilitasi terhadap penataan kelambagaan dan jaringan. Adanya  berbagai kelembagaan yang dikelola perempuan seperti Badan Koordinasi Organisasi Wanita (BKOW) tampaknya lebih berfungsi sebagai lembaga kemasyarakatan dan bukan untuk keperluan kegiatan ekonomi. Sedangkan IWAPI (Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia) yang  benar-benar merupakan organisasi yang berkecimpung langsung dalam kegiatan ekonomi belum sepenuhnya dapat melakukan koordinasi dengan anggota-anggota di seluruh Indonesia.

b. Kebijakan peranan wanita dalam sektor ekonomi.

Peran perempuan dalam perekonomian nasional telah diarahkan, baik oleh UUD 1945, maupun GBHN Tahun 1999-2004. UUD tahun 1945 hasil amandemen ke empat 2002 menegaskan bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Sementara GBHN 1999-2004 menggariskan bahwa dengan kondisi umum status dan peranan  perempuan dalam masyarakat masih bersifat subordinatif dan belum sebagai mitra sejajar dengan laki-laki, maka pembangunan ekonomi diarahkan untuk memperbaiki, membina, dan mengembangkan seluruh potensi ekonomi nasional yang berkeadilan dengan prinsip persaingan sehat dan memperhatikan pertumbuhan ekonomi, nilai-nilai keadilan, kepentingan sosial, kualitas hidup, pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan sehingga terjamin kesempatan yang sama dalam berusaha dan bekerja, perlindungan hak-hak konsumen, serta  perlakuan yang adil bagi seluruh masyarakat. Kebijakan

Peningkatan

Produktivitas

Ekonomi

Perempuan

diarahkan

untuk

mensinergikan seluruh kekuatan yang ada, baik kekuatan sektor pemerintah, non-pemerintah,

Perguruan Tinggi, perbankan, maupun kekuatan masyarakat umum untuk secara bersama-sama dan harmonis mengupayakan peningkatan produktivitas ekonomi perempuan. Melalui sinergi ini seluruh permasalahan yang dihadapi perempuan dalam produktivitas ekonomi, yaitu rendahnya kemampuan, ketidakberdayaan, kurangnya kesempatan, dan kurangnya jaminan dapat diatasi secara bertahap dan berkesinambungan. 1) Peningkatan

Produktivitas

Ekonomi

Perempuan

dalam

sektor

pelaksana

program

 pemberdayaan ekonomi rakyat Kebijakan Peningkatan Produktivitas Ekonomi Perempuan (PPEP) dilaksanakan dengan  pendekatan komprehensif dengan langkah-langkah kebijakan yang bersifat menyeluruh, baik secara stuktural, kultural, dan alamiah. Dalam konteks ini, salah satu pendekatan yang dapat diterapkan adalah melalui konsep Pengembangan Kelompok Perempuan Produktif (PKP2). Program ini merupakan suatu konsep pemberdayaan kaum perempuan yang dilandasi dengan  pendekatan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Memberdayakan ekonomi masyarakat adalah memampukan dan memandirikan masyarakat untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan yang dialami dirinya beserta keluarga, yang prosesnya dilakukan melalui  penumbuhkembangan kegiatan ekonomi produktif. Untuk itu langkah-langkah yang diperlukan untuk kebijakan PPEP meliputi hal-hal  berikut: 

Penciptaan dan pemantapan dukungan politis dan operasional dari semua pemangku kepentingan (stakeholders), yang dinyatakan dalam suatu rumusan kebijakan, yang menempatkan program pemberdayaan ekonomi perempuan sebagai bagian integral dari  pelaksanaan pembangunan nasional dan daerah. Kebijakan tersebut diarahkan untuk membuka akses dan kesempatan seluas-luasnya kepada kaum perempuan untuk mendapatkan kesetaraan dengan kaum laki-laki dalam berbagai aktivitas pembangunan ekonomi.



Menciptakan kondisi lingkungan sosial yang lebih kondusif bagi kaum perempuan untuk dapat mengembangkan segenap potensi dan kemampuan dirinya serta menjamin kesamaan hak untuk berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi. Yang dimaksud dengan lingkungan social disini adalah lingkungan keluarga, lingkungan komunitas masyarakat sekitarnya, sampai dengan lingkungan masyarakat berbangsa dan bernegara.



Pengembangan kapasitas SDM perempuan. Kemiskinan yang dialami oleh kaum  perempuan pada umumnya adalah karena dampak keterbatasan kapasitas SDM dalam konteks wawasan, pengetahuan, keterampilan, etos/semangat kerja, hingga pola piker dalam berusaha. Untuk itu, proses pemberdayaan perempuan perlu diarahkan untuk dapat mengoptimalkan aspek-aspek kapasitas SDM tersebut secara positif. Proses ini dapat dilakukan melalui upaya peningkatan atau pengembangan kapasitas SDM sejalan dengan aktivitas usaha yang telah dilakukan, sedemikian rupa sehingga aktivitas yang dilakukan dapat memberikan hasil lebih baik dalam pengertian efisiensi proses produksi serta  peningkatan produktivitas dan kualitas hasil.



Pemberdayaaan dalam aktivitas ekonomi. Kemiskinan dalam berusaha sering kali dikaitkan dengan adanya keterbatasan kepemilikan faktor produksi seperti tanah, teknologi dan dana serta akses pemenuhan terhadap berbagai sumber daya usaha. Keterbatasan-keterbatasan

tersebut

menyebabkan

aktivitas

usaha

ekonomi

yang

dilakukan tidak memberikan hasil yang optimal dan berkelanjutan, serta kurang seimbang dengan kebutuhan untuk menjaga keberlanjutan proses produksi dan kehidupannya. Dengan demikian pemberdayaan perempuan dalam aktivitas ekonomi haruslah diarahkan  pada peningkatan kemampuan dalam melaksanakan kegiatan produksi dan distribusi. 

Pemberdayaan dalam pengelolaan lingkungan sumber daya alam (SDA). Kaum  perempuan harus menyadari bahwa kualitas SDA dapat mempengaruhi aktivitas usaha serta hasil yang diperoleh, baik langsung maupun tidak. Pada kegiatan usaha yang  berbasis pada pemanfaatan sumber daya alam (pertanian, perikanan, pengolahan hasil alam), kemampuan untuk menjaga kelestarian lingkungan akan berpengaruh pada keberlanjutan pasokan bahan baku yang dibutuhkan untuk menjalankan usahanya. Hal ini  berarti pula terjaminnya kesinambungan proses usaha (produksi), serta keberlanjutan sumber-sumber ekonomi yang dibutuhkan untuk pemenuhan kebutuhan hidupnya.

2) Menumbuhkembangkan kepedulian pihak-pihak luar pemerintahan dalam meningkatkan  produktivitas ekonomi perempuan melalui pembinaan kewirausahaan bagi usaha mikro dan kecil.

Agar berbagai program pemberdayaan ekonomi tersebut dilaksanakan dalam bentuk  program yang ramah perempuan, maka arah kebijakan peningkatan produktivitas ekonomi

 perempuan melalui program pemberdayaan ekonomi rakyat melalui luar pemerintahan perlu dilakukan melalui langkah-langkah berikut: 

Mengembangkan sistem informasi pemberdayaan ekonomi rakyat yang dilaksanakan oleh lembaga luar pemerintahan dalam hubungan dengan peningkatan produktivitas ekonomi perempuan, sehingga tercipta suatu kondisi yang mendukung pertumbuhan dan  produktivitas ekonomi perempuan.



Mengembangkan sistem koordinasi dan kerjasama yang terpadu di tingkat nasional, baik antar lembaga luar pemerintahan maupun dengan pemerintah, guna mengintensifkan dan memperluas kepedulian dalam upaya peningkatan produktivitas ekonomi perempuan.



Mengembangkan sistem monitoring dan evaluasi terpadu lembaga luar pemerintahan terhadap upaya peningkatan produktivitas ekonomi perempuan melalui program  pemberdayaan ekonomi rakyat masing-masing.



Mengembangkan sistem penghargaan bagi lembaga luar pemerintahan yang telah melaksanakan dan mengembangkan program pemberdayaan ekonomi rakyat untuk meningkatkan produktivitas ekonomi perempuan.

3) Pengembangan model peningkatan produktivitas ekonomi perempuan melalui kemitraan antara pemerintah dan masyarakat. Dalam rangka memperluas upaya peningkatan produktivitas ekonomi perempuan melalui  berbagai upaya pemberdayaan ekonomi rakyat diperlukan berbagai model peningkatan  produktivitas ekonomi perempuan yang dapat dijadikan acuan oleh berbagai pihak. Oleh karena itu kebijakan peningkatan produktivitas ekonomi perempuan dalam pengembangan model, antara lain dengan: 

Membuka kesempatan seluas-luasnya kepada berbagai pihak dalam pengembangan model peningkatan produktivitas ekonomi perempuan, baik di daerah pertanian, pesisir, hutan, industri, perkotaan, wisata, sampai kepada daerah konflik.



Mengutamakan pengembangan model peningkatan produktivitas perempuan yang diarahkan pada pengembangan model pendampingan dan pengembangan lembaga keuangan mikro.



Meningkatkan upaya pengembangan model penguatan ekonomi perempuan bagi  pengusaha mikro dan kecil yang memberikan nilai tambah dan berdampak ungkit bagi  peningkatan pendapatan, daya saing dan kemandirian perempuan.

4) Pengembangan model desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri (PRIMA) dalam upaya  pengurangan beban keluarga miskin. Upaya peningkatan produktivitas ekonomi perempuan sebagian besar akan berada pada area penanggulangan kemiskinan. Dalam suasana kemiskinan ini, seluruh upaya akan menjadi terbengkalai karena keluarga miskin terbebani oleh berbagai kebutuhan dasar keluarga, terutama  beban biaya kesehatan dan pendidikan. Untuk itu, dalam seluruh upaya penanggulangan kemiskinan, selain ditujukan untuk meningkatkan pendapatan keluarga miskin, juga secara mendasar diperlukan upaya untuk mengurangi beban keluarga miskin. Kebijakan peningkatan  produktivitas ekonomi perempuan dalam pengembangan model untuk mengurangi beban keluarga miskin, antara lain dengan: 

Mengembangkan model pengurangan beban keluarga miskin melalui kepedulian keluarga mampu maupun pihak lain dan bersama-sama membangun kemandirian di lingkungan serta wilayahnya sesuai dengan SDA setempat.



Mensosialisasikan dan mendorong tumbuhnya model – model pengurangan beban keluarga miskin di tingkat desa/kelurahan, khususnya di kantong-kantong kemiskinan. Berdasar berbagai fakta kebijakan atas, sudah saatnya kaum perempuan diberikan

kesempatan yang lebih besar untuk berperan dalam pembangunan ekonomi. Pemenuhan hak ekonomi perempuan saat ini semakin dirasakan sebagai salah satu kebutuhan prioritas untuk mengantarkan kaum perempuan pada tataran perjuangan mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender khususnya untuk meningkatkan taraf kesejahteraan keluarga. Dengan difungsikannya hak ekonomi perempuan diharapkan pendapatan keluarga semakin meningkat yang pada gilirannya akan meningkatkan pemenuhan kebutuhan dasar dan kebutuhan sosial keluarga yang selanjutnya akan mendukung upaya pencapaian tujuan pembangunan nasional dan pencapaian tujuan  pembangunan millineum ( Millineum Development Goal ).

c. Peranan Wanita dalam Sektor Sosial Keluarga

Masyarakat dunia pada umumnya masih dibayangi oleh sistem Patriarkal, demikian juga di Indonesia. Struktur masyarakat umumnya masih bersifat patriarkal dan lembaga utama dari sistem ini adalah keluarga. sistem Patriarkal merupakan struktur yang mengabsahkan bentuk

struktur kekuasaan dimana lelaki mendominasi wanita. Dominasi ini terjadi karena posisi ekonomis wanita lebih lemah dari lelaki (Arief Budiman: 1985,60) sehingga wanita dalam  pemenuhan kebutuhan materialnya sangat tergantung pada lelaki. Kondisi ini merupakan implikasi dari sistem patriarkal yang memisahkan peran utama antara lelaki dan wanita dalam keluarga, lelaki berperan sebagai kepala keluarga, terutama  bertugas di sektor publik sebagai pencari nafkah, memberi peluang bagi lelaki untuk memperoleh uang dari pekerjaannya, sedang wanita sebagai "Ratu rumah tangga", terutama  bertugas di sektor domestik sebagai pendidik anak dan pengatur rumah tangga yang tidak memperoleh bayaran. Untuk pemenuhan kebutuhan materialnya wanita tergantung kepada lelaki sebagai pencari nafkah. Pembagian peran di sektor publik untuk lelaki dan di sektor domestik untuk wanita ini terutama terlihat jelas di lingkungan keluarga ekonomi menengah ke atas, sedangkan pada keluarga ekonomi rendah/bawah dikotomi pembagian peran kerja berdasarkan sistem patriarkal mengalami perubahan. Kesulitan ekonomi memaksa mereka kaum wanita dari kelas ekonomi rendah untuk ikut berperan dalam meningkatkan pendapatan keluarganya dengan  bekerja di luar sektor domestik. Keterlibatan wanita sekaligus dalam sektor domestik (yang memang dianggap sebagai peran kodrati mereka) dan di sektor publik selanjutnya akan disebut  peran ganda. Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia, mengakui sepenuhnya kesamaan derajat manusia dan tidak mentolerir adanya eksploitasi/dominasi suatu golongan terhadap golongan manusia lainnya, memang dominasi suatu golongan terhadap golongan lainnya merupakan tindakan yang tidak manusiawi. Karena manusia pada dasarnya adalah sama, namun struktur sosial lah yang menyebabkan mereka ter-stratifikasi di dalam hubungan sosialnya. Marx mengemukakan bahwa struktur ekonomi yang menyebabkan munculnya kelas sosial. Namun dalam melihat kasus di Indonesia penulis cenderung menyimpulkan bahwa struktur sosial masyarakat yang bersifat patriarkal sebenarnya yang membentuk kelas sosial dan mewarnai pola hubungan sosial di dalam masyarakat terutama antara wanita dan leleki. Secara implisit di Indonesia posisi lelaki lebih menguntungkan dari wanita, wujud konkritnya terlihat  pada pembagian peran/tugas antara lelaki dan wanita dalam keluarga. Peran lelaki sebagai kepala keluarga dan pencari nafkah serta wanita sebagai ibu rumahtangga, ternyata menempatkan wanita pada posisi yang kurang menguntungkan, karena

ketika orang tua akan memutuskan untuk membiayai pendidikan anaknya umumnya kaum lelaki yang mendapat prioritas utama untuk memperoleh pendidikan yang tinggi untuk bekal menjadi kepala keluarga dan pencari nafkah yang baik. Sedang wanita kurang perlu mendapat pendidikan tinggi karena nantinya juga harus bertugas di rumah, kembali ke rumah mengurus keluarga,  persepsi ini yang merugikan kaum wanita karena dianggap kurang penting memperoleh  pendidikan yang tinggi. Posisi wanita akan kurang menguntungkan dan semakin tidak menguntungkan jika ia berperan ganda, dimana ia harus bersaing dengan kaum pria yang dari segi pendidikan dan pencurahan waktu ke sektor publik sudah unggul dari kaum wanita.

2.2. Persoalan dalam Pengembangan Peranan Perempuan

Persoalannya adalah pertama, karena konstruksi sosial mempengaruhi keyakinan serta  budaya masyarakat tentang bagaimana seharusnya lelaki dan perempuan berpikir dan bertindak sesuai dengan ketentuan sosial tersebut. Secara ringkas kebudayaan berisi sistem nilai, norma dan kepercayaan. Budaya dikembangkan dan diamalkan oleh masyarsakat pengembangnya, sehingga anggota masyarakat dalam wilayah budaya tersebut memiliki kecenderungan yang sama dalam hal mengamalkan sistem nilai, norma dan kepercayaan mereka. Dengan demikian dalam konteks ini budaya dapat dianggap sebagai instrumen untuk melihat kencenderungan  perilaku pengembangnya. Masyarakat menciptakan perilaku pembagian ini untuk menentukan  berdasarkan apa yang mereka anggap sebagai keharusan, untuk membedakan antara lelaki dan  perempuan. Dalam prosesnya, keyakinan pembagian itu diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya, baik dengan negosiasi, resistensi maupun dominasi. Sehingga lama kelamaan pembagian keyakinan tersebut dianggap sebagai alamiah, normal dan “kodrat”, dan  bagi yang mulai melanggar akan dianggap tidak normal atau melanggar kodrat. Seiring dalam  perkembangannya pun ditemukan ketidakadilan dalam mempersepsi dan memberi nilai serta dalam pembagian tugas antara lelaki dan perempuan. Ketidakadilan terhadap perempuan ini pun termanifestasi dalam berbagai bentuk diantaranya yakni: 1) Marginalisasi atau proses pemiskinan ekonomi, 2) Subordinasi atau anggapan tidak penting dalam keputusan politik, 3) Stereotyping dan 4) Diskriminasi atau pelabelan negatif, kekerasan (Violence), bekerja lebih panjang dan  banyak (Double burden) serta sosialisasi ideologi nilai peran perempuan.

Manifestasi ketidakadilan tersebut masing-masing tidak bisa dipisahkan, karena saling  berkaitan dan mempengaruhi secara dialektika. Sekalipun pada aspek hukum sebenarnya sudah  banyak undang-undang yang mengatur hak atas perempuan. Namun, karena tidak semua  penegak hukum memahami dan memiliki perspektif yang sama dalam upaya penanganan terhadap permasalahan perempuan. Sehingga dengan adanya pengaruh budaya yang masih melekat, menjadi penghambat belum ada kesepahaman antara penyidik, penuntut umum, hingga hakim dalam menerapkan metode pembuktiannya. a. Marginalisasi Perempuan

Banyak studi telah dilakukan membahas bagaimana program pembangunan telah memiskinkan kaum perempuan. Misalnya saja program revolusi hijau (Green Revolution) telah menyingkirkan secara ekonomis (memiskinkan) kaum perempuan dari pekerjaan mereka. Di Jawa misalnya, program ini dengan memperkenalkan jenis padi unggul yang tumbuh lebih rendah, dan pendekatan panen dengan sistem tebang menggunakan sabit, tidak memungkinkan lagi penggunaan

ani-ani,

alat yang digunakan kaum perempuan.

Akibatnya banyak perempuan miskin di desa menjadi termarginalisasi yakni tersingkir dari sawah. Ini berarti bahwa program revolusi hijau tersebut dirancang tanpa mempertimbangkan

aspek

perempuan. Marginalisasi

terjadi

juga

karena

adanya

diskriminasi terhadap pembagian pekerjaan. Persoalannya timbul ketika jenis pekerjaan yang dikuasai oleh perempuan tersebut selalu dinilai lebih rendah. Contoh lain, “pembantu rumah tangga” yang mayoritas dikuasai oleh perempuan pekerjaannya lebih  berat dibandingkan dengan “sopir rumah tangga. b. Subordinasi pada Peranan Perempuan

Bentuk subordinasi bermacam-macam, berbeda menurut tempat dan waktu. Contohnya saja karena anggapan bahwa perempuan emosional, maka ia tidak bisa memimpin, sehingga sering ditempatkan pada posisi yang tidak penting. Dulu ada anggapan di Jawa bahwa perempuan tidak perlu sekolah tinggi-tinggi, tohakhirnya ia akan ke dapur. Bahkan pemerintah dulu pernah memiliki peraturan jika suami akan pergi  belajar dia bisa memutuskan sendiri. Sementara istri yang hendak tugas ke luar negeri harus seizin suami. Di rumah tangga pun masih sering kita dengar jika keuangan mereka terbatas, dan harus mengambil keputusan untuk menyekolahkan anak mereka, maka anak

lelaki yang mendapatkan prioritas. Bentuk subordinasi terhadap perempuan yang menonjol adalah bahwa semua pekerjaan yang dikategorikan sebagai “reproduksi” dianggap lebih rendah dan menjadi subordinasi dari pekerjaan “produksi” yang dikuasai kaum lelaki. Hal ini menyebabkan banyak lelaki dan perempuan sendiri akhirnya menganggap bahwa pekerjaan domestik dan “reproduksi” lebih rendah dan ditinggalkan. Subordinasi terhadap jenis pekerjaan perempuan ini ternyata tidak hanya terjadi di rumah tangga, namun juga terproyeksi di tingkat masyarakat. c. Stereotip Atas Pekerjaan Perempuan

Stereotype adalah pelabelan terhadap suatu kelompok atau jenis pekerjaan tertentu. Stereotype adalah bentuk ketidakadilan. Masyarakat dahulu banyak beranggapan  bahwa tugas utama perempuan adalah melayani suami. Stereotype ini berakibat bahwa  pendidikan kaum perempuan dinomorduakan. Banyak peraturan pemerintah, aturan keagamaan, kebudayaan atau kebiasaan masyarakat yang dikembangkan karena stereotype ini. Dalam kaitan dengan pekerjaan perempuan, karena anggapan lelaki adalah “pencari nafkah” keluarga, maka perempuan yang bekerja selalu dianggap “sambilan” atau “membantu” suami. d. Diskriminasi terhadap Perempuan

Meski hari perempuan sedunia telah diperingati nyaris satu abad yang lalu,  perempuan Indonesia masih mengalami ancaman, intimidasi, dan segala bentuk diskriminasi. Secara simultan, kebijakan diskriminatif terkadang dibarengi dengan segala rupa praktik-praktik diskriminasi terhadap perempuan yang menyebabkan kekerasan seksual, psikologis, sosial, dan fisik terhadap perempuan yang dilakukan atas nama agama mayoritas kemudian menghancurkan prinsip kebhinekaan Indonesia. Praktik ini  juga menyebabkan adanya kelompok minoritas berada dalam ancaman segala bentuk kebebasannya. Melihat persoalan ini ternyata bukan hanya sekedar persoalan sektoral dalam arti wanita di sektor domestik dan lelaki disektor publik. Tetapi ternyata lebih tertuju pada persoalan struktural, yakni persepsi struktur sosial yang bersifat patriarkal yang telah mengakar di dalam masyarakat Indonesia yang perlu diubah.

Peran ganda wanita tidak akan menempatkan wanita pada posisi yang semakin terdominasi jika diimbangi oleh adanya peran ganda pria. Berarti harus ada perubahan struktural, dimana sistem patriarkal yang cenderung "menganakemaskan" lelaki harus ditinjau kembali. Peran wanita dan lelaki tidak lagi dipisahkan secara dikotomis, tetapi perlu adanya pembagian  peran yang saling menguntungkan, karena pada ha kekatnya terselenggaranya kehidupan keluarga dengan segala factor sosial ekonomi yang mendukungnya menjadi tanggungjawab bersama. Akhirnya penulis berpendapat jika ada peran ganda wanita maka ada juga peran ganda  pria, sehingga wanita dan pria dapat saling mengembangkan diri dan potensi yang dimilikinya, tidak terikat oleh struktur sosial yang tidak menguntungkan, dengan demikian wanita dan pria akan menjadi sumber daya manusia yang potensial dan bermanfaat bagi terselenggaranya keberlangsungan hidup keluarga, bangsa dan negara.

BAB III PENUTUP 1. Kesimpulan 

Perempuan mengelola sumber daya demi mempertahankan segalanya. Bukan hanya kehidupan diri sendiri, akan tetapi juga keluarganya, masyarakat, dan anak-anak yang dilahirkannya



Program PPEP ditumbuh kembangkan dengan strategi peningkatan kualitas SDM  perempuan

(wawasan,

pengetahuan,

ketrampilan,

hingga

etos

kerja),

 penumbuhkembangan kegiatan ekonomi produktif, peningkatan akses terhadap sumber daya ekonomi (modal, teknologi, informasi dan pasar), memperkuat dan mengembangkan kelembagaan ekonomi mikro, serta mengembangkan kemitraan usaha yang saling menguntungkan. Strategi tersebut diharapkan akan memungkinkan  berkembangnya

potensi

kaum

perempuan

dalam

melaksanakan

kegiatan

 perekonomian secara mandiri sekaligus meningkatkan kontribusinya terhadap keseteraan gender sosialekonomi kaum perempuan Indonesia, serta pada akhirnya kemakmuran seluruh masyarakat Indonesia. 

 penting bagi sebuah bangsa berusaha untuk memberikan ruang kepada kaum  perempuan agar dapat menyadari, kemudian berorganisasi untuk menumbangkan struktur ketidakadilan yang merugikannya tersebut.



Perjuangan strategis untuk mengubah sistem ketidakadilan dalam masyarakat, termasuk diskriminasi dan pandangan negatif terhadap jenis pekerjaan kaum  perempuan sendiri serta perlakuan-perlakuan tidak adil (marginalisasi, subordinasi, stereotype, diskriminasi) terhadap kaum perempuan juga merupakan perjuangan ideologis.

2. Saran 

Kami berharap kepada pemangku kepentingan dalam membuat kebijakan bukan hanya sekedar dibuat, akan tetapi turut mempertegas pelaksanaan kebijakan tersebut.



 persepsi struktur sosial yang bersifat patriarchal yang telah mengakar di dalam masyarakat Indonesia yang perlu diubah.

JURNAL Ketimpangan Gender dan Bertahannya Konstruksi Patriarki dalam Masyarakat Karo

Pola ideal masyarakat Karo mengenai rumah tangga (jabu) atau keluarga yang ditentukan oleh lembaga adat; merupakan suatu kesatuan yang utuh yang dibentuk berdasarkan suatu perkawinan. Pada saat pesta pernikahan berlangsung kelompok kerabat kalimbubu memberikan nasehat dengan motto: 1 + 1 = 1, si sada pengakap, si sada perarihen janah ras-ras kam duana encari ( mereka harus bekerjasama untuk pemenuhan kebutuhan keluarga ). Tampak bahwa bentuk ideologi yang demikian mengarah pada hubungan kesetaraan gender. Konsep kesetaraan gender ini tidak diberlakukan dalam semua aktivitas dalam rumah tangga karena kepada kaum wanita masih terjadi pelimpahan tanggung jawab sehubungan dengan peran reproduksi. Adat kebiasaan masyarakat telah membuat boundari tentang konsentrasi domain dari kaum wanita di sektor domestik. Semula ideologi tersebut mengharuskan agar suami-istri dapat  bekerjasama, memiliki tanggung jawab yang sama terhadap seluruh kebutuhan keluarga dan anak-anak mereka. Fenomena sosial menunjukkan telah terjadi dinamika peran gender wanita di sektor publik yang dibatasi pada aktivitas adat. Ideologi konstruksi gender yang demikian mengakibatkan semakin banyak kaum pria yang  beranggapan bahwa kegiatan di dalam rumah tangga merupakan tanggung-jawab dan tugas dari wanita. Kaum pria lebih banyak meluangkan waktu mereka untuk duduk di kedai kopi; bermain catur, bermain kartu joker atau domino, memesan makanan sesuai dengan selera mereka masing-masing. Keberadaan dari kaum pria menunjukkan suatu fenomena sosial yang dapat menggambarkan bahwa tampuk kekuasaan berada dalam genggaman mereka. Seluruh kegiatan yang hubungan dengan kepentingan rumah tangga maupun reproduksi dilimpahkan ke pundak istri (wanita). Hal ini terlihat dari besarnya volume kerja yang harus diselesaikan oleh seorang ibu rumah tangga setiap harinya di dalam rumah. Dominasi wanita di sektor produktif merupakan implikasi dari adat rebu terhadap kelompok aron. Kaum wanita juga dapat menentukan dan mendistribusikan jenis pekerjaan yang harus dilaksanakan sehubungan dengan aktivitas pertanian mereka pada periode tertentu. Partisipasi pria dalam aktivitas  pertanian hanya terlihat pada tahap penyemprotan tanaman dan pada masa panen. Dalam aktivitas mencangkul lahan pertanian, menanam dan menyiangi tanaman lebih banyak dilakukan oleh kaum wanita. Masyarakat mengasumsikan reproduksi hubungan gender di dalam rumah tangga tercapai dengan  baik jika masing-masing individu dapat melaksanakan aktivitas yang berfungsi untuk mensejahterakan keluarga. Adat budaya masyarakat Karo telah menetapkan bentuk konstruksi hubungan gender yang telah mereka lembagakan dalam berbagai pranata sosial di dalam kehidupan keluarga dan masyarakat.

Pandangan masyarakat tentang perkawinan mengandung pemaknaan yang sangat mendasar, dimana  perkawinan dijadikan sebagai suatu proses sosial. Masyarakat memberlakukan konsep ideologi dari suatu  perkawinan sesuai dengan nilai adat yang mencerminkan tindakan yang sakral. Tujuan dari perkawinan tersebut adalah sebagai upaya pembentukan suatu rumah tangga yang ideal menurut adat-istiadat Karo. Oleh sebab itu di dalam nilai adat Karo tidak ada suatu penekanan yang objektif mengenai peran gender dalam rumah tangga (keluarga). Sebaliknya, di dalam resepsi pesta perkawinan orang-orang Karo sering mendengar berbagai nasehat atau wejangan dari kelompok kerabat yang hadir lebih mengarah pada konsep hubungan kesetaraan gender. Kelompok kerabat dari kedua mempelai mengharapkan agar dalam keluarga atau rumah tangga bukan hanya menjadi tanggung jawab suami atau istri saja. Meskipun di dalam masyarakat terdapat ideologi perbedaan peran gender (gender role), penekanan terhadap  pembentukan kerjasama antara suami istri dalam rumah tangga tetap menjadi suatu pola ideal dan harapan dari kedua kelompok kerabat. Pola pembagian kerja di dalam masyarakat menunjukkan dikotomi antara  pria dengan wanita. Di dalam kehidupan masyarakat terdapat sterotipe yang diberikan kepada kaum  perempuan yang dapat membatasi, menyulitkan, memiskinkan dan merugikan kaum perempuan. Masyarakat memprediksikan bahwa laki-laki berperan sebagai pencari nafkah (bread winar) keluarganya akibatnya seluruh aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh perempuan dinilai rendah dari kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh kaum pria. Di dalam realitas dibalik konsep kesetaraan gender yang diharapkan oleh pihak kalimbubu dan  peraturan gereja bahwa rumah tangga mereka telah menjadi tanggung jawab sepihak yaitu istri. Kebiasaan hidup dari masyarakat juga telah menentukan pembagian wilayah kekuasaan di dalam rumah; dapur ditetapkan sebagai wilayah kekuasaan wanita yang dianggap tabu untuk dimasuki oleh kaum pria. Meskipun di dalam suatu rumah adat maupun sebagian dari rumah penduduk tidak ada sekat pemisah antara ruangan dapur dengan tempat dimana suami mereka duduk. Paradigma pembagian tata ruang di dalam suatu rumah adat masih diterapkan di dalam sistem tata ruang rumah sekarang ini sangat  berpengaruh bagi kaum pria untuk duduk lebih lama di dalam rumah. Besarnya frekuensi waktu yang diberikan oleh kaum pria untuk duduk di kedai kopi mengakibatkan kurangnya perhatian mereka terhadap  berbagai kepentingan keluarga. Implementasi dari tindakan yang dilakukan oleh kaum pria tersebut memaksakan kaum wanita untuk bertanggung jawab atas seluruh pemenuhan kebutuhan sosial-ekonomi keluarga dan pembinaan kepada anak-anak meraka. Disamping aktivitas domestik, seorang ibu rumah tangga juga turut melakukan aktivitas pruduksi. Di dalam aktivitas pertanian, mayoritas dari wanita Dokan telah pernah atau sedang menjadi anggota dari suatu kelompok aron. Dekonstruksi Hubungan Gender di dalam kehidupan wanita di pedesaan Karo telah terjadi dinamika peran gender, yaitu perubahan dari peran domestik ke peran publik. Akibat dari perkembangan  pola pertanian masyarakat dari bentuk subsisten ke pertanian komersial wilayah kekuasaan wanita tidak

hanya terbatas di sektor domestik atau tugas reproduksi.. Dominasi wanita di dalam aktivitas pertanian menjadi suatu sarana penting yang dapat menempatkan partisipasi mereka di sektor publik. Kaum wanita  juga telah berpartisipasi di dalam aktivitas kemasyarakatan, sepeti kegiatan ibu-ibu PKK, perkumpulan gereja, serikat tolong-menolong, arisan keluarga, menjadi anggota credit union dan berbagai rapat yang di adakan oleh aparat pemerintah di desa ini. Dominasi wanita di sektor domestik dan publik disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama,  pengaruh dari adat rebu yang melarang seorang pria berkomunikasi dengan seorang wanita (istri dari saudara laki-laki istrinya atau er turangku). Aturan adat yang melarang seorang ayah masuk ke rumah apabila yang berada di dalam rumah tersebut hanya menantunya yang perempuan. Sebagaimana lazimnya, dia hanya dapat menyampaikan pesan kepada menantunya melalui perantaraan media di sekitarnya apakah itu pintu rumah, atau tangga, kursi dan sebagainya. Bila dia berkeinginan untuk menyampaikan suatu pesan, maka ia harus menyampaikannya dengan perantaraan media tersebut. Misalnya, ia harus menyerukan; pintu kataken man permaen ras anakku, lit tenah kerja arah mamana (dengan pengertian: pintu sampaikan kepada anak dan menantuku ada undangan pesta dari pamannya). Masyarakat menjadikan adat rebu sebagai suatu perlakuan yang sakral dan masih diberlakukan dalam kehidupan sehari-hari. Tata nilai adat yang tertuang dalam aturan adat rebu justru menciptakan suatu  pembatasan ruang sosial bagi kaum pria untuk berinteraksi dengan sesama warga dalam masyarakat. Momen ini dimanfaatkan oleh kaum pria menjadi suatu alasan yang paling objektif atas kurangnya  partisipasi mereka dalam aktivitas kemasyarakatan. Meskipun perkembangan otonomi wanita telah  beralih sampai ke sektor publik, tetapi otonomi tersebut masih terbatas pada faktor kebutuhan ekonomi semata. Adat-istiadat masyarakat masih mempertahankan ideologi patriarki yaitu suami berkedudukan sebagai kepala keluarga dan kaum pria tetap berkuasa penuh di dalam aktivitas adat, politik serta monopoli ekonomi. Kedua, oleh lembaga adat dan masyarakat telah diberikan kebebasan bagi wanita untuk berbicara di dalam aktivitas adat. Kebebasan tersebut terbatas dalam pengambilan keputusan pada  penentuan jodoh atau perkawinan dari putri saudara laki-lakinya. Di saat seorang wanita akan menikah dengan pria lain, maka pada saat pertemuan dalam membicarakan mahar dan hari pernikahan yang disebut ngembah belo selambar dari kedua belah pihak. Ayah kandung dari wanita tersebut diwajibkan untuk meminta persetujuan dari saudara perempuannya (father sister atau perbibin si rembah ku lau). Apabila saudara perempuan ayahnya tidak setuju maka pernikahan atau pinangan tersebut dianggap gagal, karena pria yang berhak menikahi wanita tersebut adalah putra dari saudara perempuan ayah disebut perkawinan ideal (rimpal) dengan putri dari saudara laki-laki ibu. Proses pengambilan keputusan menyangkut persetujuan perkawinan ini dilakukan secara formalitas, pasangan calon pengantin datang membawa dan memberikan setampuk sirih kepada saudara perempuan ayah di hadapan para undangan yang hadir.

Dari pengamatan masyarakat non-Karo, sepintas terlihat bahwa wanita Karo telah memiliki otonomi dalam aktivitas rumah tangga, aktivitas pertanian dan aktivitas publik lainnya. Kebebasan dari kaum wanita untuk melaksanakan berbagai aktivitas sehubungan dengan pemenuhan kebutuhan sosialekonomi dan adat belum memperoleh pengakuan yang sah dari lembaga adat serta institusi sosial yang ada dalam masyarakat. Partisipasi wanita di sektor produksi dan publik tidak diartikan sebagai  pembentukan suatu konstruksi gender yang baru. Otonomi yang dimiliki wanita hanya berfungsi sebagai upaya untuk menjaga hubungan gender di dalam keluarga mereka. Hubungan yang Timpang Ketimpangan hubungan gender dalam masyarakat dipengaruhi oleh  pranata sosial, lembaga adat dan hubungan kekerabatan di antara suatu kelompok klan marga dengan marga lainnya. Lembaga adat tersebut berfungsi untuk mengatur hubungan sosial, interaksi sosial yang terjadi di antara individu termasuk di dalamnya pranata perkawinan. Melalui perkawinan tersebut terbentuk suatu konstruksi sosial serta hubungan hirarkis yang bersifat vertikal antara kalimbubu (pihak  pemberi gadis) dengan anak beru (pihak penerima gadis). Konsekuensi dari suatu perkawinan mengharuskan laki-laki yang berkedudukan sebagai anak beru membantu istrinya untuk mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh kelompok kalimbubu beserta klan marganya di saat mereka  berkunjung ke rumah orang tua istri atau pesta yang diadakan oleh pihak kalimbubu. Masyarakat dapat merespon aturan normative adat tersebut, sehingga kaum pria memposisikan istri dan anak perempuan mereka sebagai pekerja dalam keluarga mereka masing-masing. Hal ini disebabkan oleh setiap transaksi sosial melalui perkawinan selalu disertai dengan pengor-banan dalam bentuk materi maupun non-materi. Perkawinan tersebut sebagai suatu pertukaran dalam adat yang bersifat timbal-balik antara kalimbubu dengan anak beru. Dalam hal ini partisipasi individu dalam adat tersebut merupakan suatu pemberian dan setiap pemberian harus dikembalikan dalam suatu cara khusus sehingga menghasilkan suatu lingkaran kegiatan yang tidak pernah berakhir (Suparlan,1992:xix dan Maus, 1992: 1). Pengaruh lainnya dari lembaga adat terhadap ketimpangan gender sangat erat hubungannya dengan penggunaan marga yang dapat membuat dikotomi gender dalam kehidupan masyarakat. Peran lembaga adat dalam menciptakan ketimpangan gender selalu dihubungkan dengan aspek sosialisasi kultural yang berbeda antara anak laki-laki dengan anak perempuan. Umumnya pekerjaan di lingkungan domestik seperti memasak nasi, mencuci piring, menyapu rumah dan pekarangan, menghidangkan makanan,mengambil air, mengasuh dan menjaga adiknya, dibebankan kepada anak perempuan. Anak laki-laki hanya ditugaskan untuk membantu ayah mereka menggembalakan kambing, kerbau atau lembu dan mengambil kayu bakar ke hutan. Pola sosialisasi ini semakin mapan dalam kehidupan masyarakat dengan adanya pelayanan khusus yang dilakukan ibu terhadap ayah mereka. Aspek sosialisasi kultural lainnya adalah adanya aturan adat yang mengharuskan bagi setiap anak laki-laki untuk tidur di luar rumah (jambur). Adat kebiasaan ini telah memberikan suatu kebebasan bagi anak laki-laki dari berbagai tugas

yang ada di dalam rumah mereka. Setiap malam anak laki-laki tersebut berkumpul dengan temantemannya di luar rumah, lepas dari kontrol social orang tua meraka. Di tempat mereka tidur atau  berkumpul, mereka mengisi waktunya dengan bermain kartu joker, domino dan bermain catur.

Analisis :

Wanita yang dipandang oleh masyarakat diluar Karo seperti sudah memiliki otonomi dalam aktivitas rumah tangga, aktivitas pertanian dan aktivitas publik lainnya sehubungan dengan  pemenuhan kebutuhan sosial-ekonomi dan adat sebenarnya belum memperoleh pengakuan yang sah dari lembaga adat serta institusi sosial yang ada dalam masyarakat. Tampak bahwa ketimpangan dan perubahan hubungan gender di dalam masyarakat sangat terpengaruh oleh  pranata sosial dan adat-istiadat Karo. Seorang pria atau suami berkedudukan sebagai kepala keluarga yang mengatur dan memimpin seluruh anggota keluarganya. Sedangkan wanita  berkedudukan sebagai ibu rumah tangga yang berkewajiban melayani seluruh anggota keluarganya juga mengerjakan aktivitas pertanian.

Dominasi wanita dalam aktivitas rumah tangga dan pertanian masyarakat Karo merupakan respon masyarakat terhadap sistem nilai budaya, sosialisasi nilai dan ideologi patriarki. Keterbatasan partisipasi kaum pria di sektor domestik dan pertanian tidak terlepas dari pengaruh  pemosisian individu ke dalam struktur sosial tertentu berdasarkan adat kebiasaan masyarakat.

Ketimpangan gender selalu dihubungkan dengan perspektif ideologi patriarki dan sosialisasi nilai dalam kehidupan rumah tangga mereka masing-masing. Akibatnya ideologi patriarki tersebut dapat mempertahankan ketimpangan hubungan gender dalam kehidupan masyarakat.

Sumber : http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/15266/3/etv-jun2005-%202.pdf.txt

DAFTAR PUSTAKA

http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/3833/1/fisip-lina%20sudarwati.pdf  ( di akses  pada tanggal 9 april 2014 )

http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/1523/skripsi%20lengkap.pdf?sequence =5 ( di akses pada tanggal 9 april 2014 )

http://edukasi.kompasiana.com/2011/11/17/pengembangan-peranan-perempuan-indonesiadalam-sektor-publik-bangsa-413383.html ( di akses pada tanggal 9 april 2014 )

http://fahdisjro.blogspot.com/2012/01/gender-dan-hegemoni-maskulin.html ( di akses pada tanggal 9 april 2014 )

http://www.scribd.com/doc/24674147/Analisis-Ketidakadilan-Terhadap-Kaum-PerempuanDalam-Bidang-Ekonomi-Sosial-Dan-Politik-Berdasarkan-Paradigma-Konflik-Dan-Fungsionalis ( di akses pada tanggal 9 april 2014 )