PERBANDINGAN HUKUM TATA NEGARA
MESIR DENGAN INDONESIA
Perbandingan Hukum Tata Negara
Kelas A
Penyusun:
Putu Dhea O.F. (11010113120006)
Dhita Asri Aryani P. (11010113120020)
Atika Fitriani (11010113120044)
Grace Trianita S. (11010113120185)
Fariz Ghazian (11010113120278)
Elita Inas Putrihartiwi (11010113130624)
Rienny Sihombing (11010113140459)
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO
BAB I
PENDAHULUAN
Latar Belakang
Negara adalah sekumpulan orang yang menempati wilayah tertentu dan diorganisasi oleh pemerintah negara yang sah, yang umumnya memiliki kedaulatan. Syarat primer sebuah negara adalah memiliki rakyat, memiliki wilayah, dan memiliki pemerintahan yang berdaulat. Sedangkan syarat sekundernya adalah mendapat pengakuan dari negara lain. Negara juga merupakan suatu wilayah yang memiliki suatu sistem atau aturan yang berlaku bagi semua individu di wilayah tersebut, dan berdiri secara independent. Sistem yang berlaku dalam suatu negara meliputi sistem pemerintahan, bentuk negara, dan bentuk pemerintahan.
Setiap negara memiliki sistem pemerintahan, bentuk negara, bentuk pemerintahan serta kekuasaan legislative, kekuasaan yudikatif, dan kekuasaan eksekutif yang berbeda-beda. Begitu pula dengan negara Indonesia dan negara Indonesia. Keduanya memiliki latar belakang sejarah dan ideologi yang berbeda.
Republik Arab Mesir, lebih dikenal sebagai Mesir, (bahasa Arab: مصر, Maṣr) adalah sebuah negara yang sebagian besar wilayahnya terletak di Afrika bagian timur laut. Mesir juga digolongkan negara maju di Afrika.
Negara Mesir sangat terpengaruh oleh ajaran Agama Islam. Hal ini terbukti dari konstitusi negara Mesir yang menetapkan Islam sebagai agama resmi di Mesir dan Hukum Islam, atau syariah, sebagai sumber utama legislasi.
Hal tersebut berbeda Republik Indonesia, disingkat RI atau Indonesia yang meskipun mayoritas penduduknya beragama Islam, negara Indonesia tidak menjadikan ajaran Agama Islam sebagai sumber utama legislasi. Negara Indonesia menjadikan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum.
Sejarah Indonesia banyak dipengaruhi oleh bangsa lainnya. Kepulauan Indonesia menjadi wilayah perdagangan penting setidaknya sejak abad ke-7, yaitu ketika Kerajaan Sriwijaya di Palembang menjalin hubungan agama dan perdagangan dengan Tiongkok dan India. Kerajaan-kerajaan Hindu dan Buddha telah tumbuh pada awal abad Masehi, diikuti para pedagang yang membawa agama Islam, serta berbagai kekuatan Eropa yang saling bertempur untuk memonopoli perdagangan rempah-rempah Maluku semasa era penjelajahan samudra. Setelah berada di bawah penjajahan Belanda, Indonesia yang saat itu bernama Hindia Belanda menyatakan kemerdekaannya di akhir Perang Dunia II. Selanjutnya Indonesia mendapat berbagai hambatan, ancaman dan tantangan dari bencana alam, korupsi, separatisme, proses demokratisasi dan periode perubahan ekonomi yang pesat.
Dari Sabang sampai Merauke, Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa, bahasa, dan agama. Berdasarkan rumpun bangsa (ras), Indonesia terdiri atas bangsa asli pribumi yakni Mongoloid Selatan/Austronesia dan Melanesia di mana bangsa Austronesia yang terbesar jumlahnya dan lebih banyak mendiami Indonesia bagian barat. Secara lebih spesifik, suku bangsa Jawa adalah suku bangsa terbesar dengan populasi mencapai 41,7% dari seluruh penduduk Indonesia.[9] Semboyan nasional Indonesia, "Bhinneka tunggal ika" ("Berbeda-beda namun tetap satu"), berarti keberagaman yang membentuk negara. Selain memiliki populasi padat dan wilayah yang luas, Indonesia memiliki wilayah alam yang mendukung tingkat keanekaragaman hayati terbesar kedua di dunia.
Dibandingkan Negara Indonesia, Negara Mesir terbentuk jauh lebih lama. Peradaban Mesir yang terkenal dengan peradaban kuno, serta sejarah Mesir yang cukup panjang dan negara Indonesia yang dipengaruhi oleh banyak negara terutama negara Belanda serta penduduk Indonesia yang sangat beragam tentu menjadikan keduanya sangat berbeda. Menjadi sangat menarik apabila hukum tata negara kedua negara tersebut diperbandingkan. Atas dasar latar belakang itulah, maka disusunlah makalah "Perbandingan Hukum Tata Negara Mesir dengan Indonesia".
Rumusan masalah
Melihat dari latar belakang yang dijelaskan sebelumnya, maka yang menjadi rumusan masalah dari makalah ini adalah:
Apakah bentuk negara Mesir?
Apakah bentuk pemerintahan negara Mesir?
Apakah sistem pemerintahan negara Mesir?
Bagaimanakah kekuasaan legislative negara Mesir dijalankan?
Bagaimanakah kekuasaan eksekutif negara Mesir dijalankan?
Bagaimanakah kekuasaan yudikatif negara Mesir dijalankan?
Beberapa hal diatas adalah hal-hal yang menjadi batasan dalam bagian pembahasan selanjutnya.
Tujuan Penulisan
Mengetahui bentuk negara Mesir.
Mengetahui sistem pemerintahan negara Mesir.
Mengetahui bentuk pemerintahan negara Mesir.
Mengetahui bagaimana kekuasaan legislative dijalankan.
Mengetahui bagaimana kekuasaan eksekutif dijalankan.
Mengetahui bagaimana kekuasaan yudikatif dijalankan.
Mengetahui perbedaan hukum tata negara Mesir dengan Indonesia.
BAB II
PEMBAHASAN
2.1. Bentuk Negara Mesir
Negara Mesir menggunakan sistem negara kesatuan bukan negara federal. Karena negara yang memiliki luas wilayah tidak lebih luas dari 2.000.000 km dirasa tepat dibentuk negara kesatuan yang berpusat di ibukota. Hal ini juga karena Mesir sejak dahulu adalah berbentuk satu kerajaan. Sehingga hal ini juga bisa meminimalisir konflik di internal negara tentang masalah wilayah. Negara Mesir berbentuk kesatuan dimana bentuk negaranya bersifat tunggal dan tidak tersusun dari beberapa negara yang memiliki kedaulatan, tidak terbagi, dan kewenangannya berada pada pemerintah pusat.
2.2. Bentuk Pemerintahan Mesir
Mesir menjadi republik sejak tahun 1953, sebelumnya berbentuk kerajaan yang diperintah oleh Raja Farouk. Presiden pertama republik ini adalah Gamal Abdul Nasser. Tahun 1958 Mesir dan Suriah bergabung membentuk negara Republik Persatuan Arab. Namun pada tahun 1961 gabungan ini terpecah karena kemudian Suriah menarik diri. Sampai sekarang Mesir bernama Republik Arab Mesir, dengan ibu kota Kairo (Cairo).
2.3. Sistem Pemerintahan Mesir
Sistem semipresidensial, adalah sistem pemerintahan yang menggabungkan dua sistem pemerintahan, yaitu presidensial dan parlementer. Terkadang sistem ini juga disebut sebagai dual eksekutif (eksekutif ganda). Dalam sistem ini Presiden dipilih oleh rakyat sehingga memiliki kekuasaan yang kuat. Presiden melaksanakan kekuasaan bersama-sama dengan perdana menteri.
2.4. Kekuasaan Legislatif di Negara Mesir
Majelis Rakyat (Majilis Al-Sha'ab) atau Majelis rendah parlemen Mesir Majelis merupakan lembaga legislatif di negara Mesir yang merupakan padanan DPR ini dipilih melalui referendum, dengan masa jabatan 6 tahun. Selain itu dalam parlemen Mesir adapula Majelis Permusyawaratan (مجلس الشورى Majilis Al-Shura).
Presiden berhak melantik wakil presiden, perdana menteri dan menteri kabinet, serta membubarkan dewan rakyat, dapat mengambil langkah darurat pada masa luar biasa. Dewan rakyat (badan legislatif) pada masa tidak bersidang dapat melakukan penguasaan lewat pengumuman perintah undang-undang.
UUD yang diamandemen melalui referendum pada tanggal 22 Mei tahun 1980 menetapkan pembinaan sistem politik pada dasar sistem multi partai. Presiden dapat terpilih kembali untuk berkali-kali, dan dalam UUD baru itu ditambah pasal tentang pengadaan dewan permusyawaratan. Dewan rakyat sebagai badan legislatif tertinggi. Anggotanya dilahirkan melalui pemilihan umum, dengan masa jabatan 5 tahun.
2.5. Kekuasaan Eksekutif di Negara Mesir
Mesir berbentuk republik sejak 18 Juni1953. Mohamed Hosni Mubarak telah menjabat sebagai Presiden Mesir selama lima periode, sejak 14 Oktober1981 setelah pembunuhan Presiden Mohammed Anwar el-Sadat. Selain itu, ia juga pemimpin Partai Demokrat Nasional. Perdana Menteri Mesir, Dr. Ahmed Nazif dilantik pada 9 Juli2004 untuk menggantikan Dr. Atef Ebeid. Kekuasaan di Mesir diatur dengan sistem semipresidensial multipartai. Secara teoritis, kekuasaan eksekutif dibagi antara presiden dan perdana menteri namun dalam prakteknya kekuasaan terpusat pada presiden, yang selama ini dipilih dalam pemilu dengan kandidat tunggal.
Mesir juga mengadakan pemilu parlemen multipartai. Pada akhir Februari 2005, Presiden Mubarak mengumumkan perubahan aturan pemilihan presiden menuju ke pemilu multikandidat. Untuk pertama kalinya sejak 1952, rakyat Mesir mendapat kesempatan untuk memilih pemimpin dari daftar berbagai kandidat. Namun, aturan yang baru juga menerapkan berbagai batasan sehingga berbagai tokoh, seperti Ayman Nour, tidak bisa bersaing dalam pemilihan dan Mubarak pun kembali menang dalam pemilu.
Pada akhir Januari 2011 rakyat Mesir menuntut Presiden yang sekarang Berkuasa Hosni Mubarak untuk meletakan jabatannya. Hingga 18 hari aksi demonstrasi besar-besaran menuntut Presiden Hosni Mubarak Mundur, akhirnya pada tanggal 11 Februari 2011 Hosni Mubarak resmi mengundurkan diri.Pengunduran diri Hosni Mubarak ini disambut baik oleh rakyatnya, dan disambut baik oleh dunia Internasional.
Kekuasaan di Mesir diatur dengan sistem semipresidensial multipartai. Secara teoritis, kekuasaan eksekutif dibagi antara presiden dan perdana menteri namun dalam prakteknya kekuasaan terpusat pada presiden, yang selama ini dipilih dalam pemilu dengan kandidat tunggal. Mesir juga mengadakan pemilu parlemen multipartai.
Pada akhir Februari 2005, Presiden Mubarak mengumumkan perubahan aturan pemilihan presiden menuju ke pemilu multikandidat. Untuk pertama kalinya sejak 1952, rakyat Mesir mendapat kesempatan untuk memilih pemimpin dari daftar berbagai kandidat. Namun, aturan yang baru juga menerapkan berbagai batasan sehingga berbagai tokoh, seperti Ayman Nour, tidak bisa bersaing dalam pemilihan dan Mubarak pun kembali menang dalam pemilu.
Pada akhir Januari 2011 rakyat Mesir menuntut Presiden yang sekarang Berkuasa Hosni Mubarak untuk meletakan jabatannya. Hingga 18 hari aksi demonstrasi besar-besaran menuntut Presiden Hosni Mubarakmundur, akhirnya pada tanggal 11 Februari 2011 Hosni Mubarak resmi mengundurkan diri. Pengunduran diri Hosni Mubarak ini disambut baik oleh rakyatnya, dan disambut baik oleh dunia Internasional.
Pemerintahan Mesir berbentuk republik dengan Ketua Dewan Tinggi Angkatan Bersenjata Mesir Mohamed Hussein Tantawi, Perdana Menteri Essam Sharaf.
Prosedur Pemilihan (Presidential Standard)
Sebelum amandemen Konstitusi Mesir 1971 pada tahun 1980, presiden republik dipilih langsung dalam sistem dua tahap yang unik. Majelis Rakyat, majelis rendah Parlemen mencalonkan salah satu dari sejumlah calon presiden. Para calon presiden memerlukan setidaknya dua pertiga mayoritas di Majelis Rakyat dalam rangka untuk melanjutkan ke tahap kedua pemilu.
Pengunduran Diri
Presiden dapat mengundurkan diri dengan mengajukan pengunduran dirinya kepada Majelis Rakyat.
Presiden Gamal Abdel Nasser mengajukan pengunduran diri setelah Mesir mengalami kekalahan pada tahun 1967 ketika berperang dengan Israel, sebelum kembali menjabat setelah demonstrasi massal oleh masyarakat Mesir. Presiden Mubarak juga mengundurkan diri pada tanggal 11 Februari 2011 setelah protes 18 hari terhadap rezimnya.
2.6. Kekuasaan Yudikatif di Negara Mesir
Negara Mesir menganut common law sistem dimana hukum merupakan apa yang diputuskan oleh hakim. Sistem ini mendasarkan dirinya pada asas kemanfaatan. Adapun lembaga yudikatif negara Mesir adalah Mahkamah Konstitusi Agung Mesir, Al-Mahkamah al-Dustūrīyah al-'Ulyā yang termasuk Mahkamah Agung di Republik Arab Mesir yang berpusat di Kairo. Yang bertujuan untuk mengontrol hukum agar sesuai dengan konstitusi dan menghapus hukum yang tidak sesuai dengan konstitusi Mesir. Lembaga ini merupakan badan kehakiman yang independen dari otoritas legislatif dan eksekutif di Mesir, dan terdiri dari satu Ketua, dan satu Wakil atau lebih serta beberapa penasehat, dan 7 hakim konsitusi, dan keputusan akhir tidak dapat dibanding dengan cara apapun.
BAB III
KESIMPULAN
Berdasarkan penjelasan di atas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:
Negara Mesir memiliki bentuk negara Kesatuan. Hal ini sama dengan negara Indonesia yang juga memiliki bentuk negara Kesatuan. Pernyataan yang secara tegas menyatakan bahwa Indonesia adalah negara kesatuan tertuang dalam UUD 1945 pasal 1 yang berbunyi "Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk Republik". Pasal-pasal dalam UUD 1945 telah memperkukuh prinsip NKRI, di antaranya pada pasal 1 ayat (1), pasal 18 ayat (1), pasal 18B ayat (2), pasal 25A, dan pasal 37 ayat (5). Selain itu, wujud negara kesatuan tersebut semakin diperkuat setelah dilakukan perubahan atas UUD 1945. Perubahan tersebut dimulai dari adanya kesepakatan MPR yang salah satunya adalah tidak mengubah Pembukaan UUD 1945 dan tetap mempertahankan NKRI sebagai bentuk final negara bagi bangsa Indonesia.
Bentuk pemerintahan negara Mesir adalah Republik. Hal ini sama dengan Indonesia yang juga berbentuk pemerintahan Indonesia yang sesuai dengan UUD NRI Tahun 1945 adalah Republik. Karena sesuai dengan pernyataan pasal 1 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi "Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk Republik" sudah menunjukkan secara tegas. Indonesia juga dipimpin oleh seorang presiden bukan seorang Raja.
Sistem Pemerintahan Negara Mesir adalah semi Presidensial sedangkan Negara Indonesia, berdasarkan pada UUD yang dimilikinya menganut sistem pemerintahan presidensial yakni sistem pemerintahan Negara republik di dalamnya, kekuasaan eksekutif dipilih melalui pemilihan umum dan terpisah dari kekuasaan legislatif. Selain itu menurut UUD 1945, sistem pemerintahan Indonesia tidak menganut sistem pemisahan kekuasaan atau trias politika murni sebagaimana yang diajarkan oleh Montesquieu. Namun, Indonesia menganut sistem pembagian kekuasaan
Lembaga legislative di Mesir terdiri dari Majelis Permusyawaratan (مجلس الشورى Majilis Al-Shura) dan Majelis Rakyat (Majilis Al-Sha'ab) atau Majelis Rendah. Hal ini berarti Mesir memiliki sistem dua kamar (bikameral). Sedangkan Indonesia menggunakan sistem satu kamar, karena Indonesia hanya memiliki Dewan Perwakilan Rakyat sebagai lembaga legislative.
Kekuasaan Eksekutif Mesir dijalankan oleh Presiden dan Perdana Menteri. Mesir apabila dilihat bukanlah fixed executive murni, karena meskipun Presiden memiliki masa jabatan dalam suatu periode, namun presiden dipilih langsung dalam sistem dua tahap yang unik. Majelis Rakyat, majelis rendah Parlemen mencalonkan salah satu dari sejumlah calon presiden. Para calon presiden memerlukan setidaknya dua pertiga mayoritas di Majelis Rakyat dalam rangka untuk melanjutkan ke tahap kedua pemilu. Hal ini menyebabkan ada pengaruh atau dapat dikatakan eksekutif memerlukan dukungan legislative. Maka dapat dikatakan bahwa kekuasaan eksekutif Mesir bersifat semifixed executive.
Sedangkan kekuasaan eksekutif Indonesia dijalankan oleh Presiden dibantu oleh Wakil Presiden (Pasal 4 ayat (2) UUD 1945). Selanjutnya dapat disimpulkan bahwa Indonesia menganut fixed executive dimana eksekutif tidak tergantung pada legislative, hal ini diperkuat dengan adanya masa jabatan Presiden Republik Indonesia yang tertuang dalam Pasal 7 UUD 1945 sebelum diamendemen yang menyebutkan, presiden dan wakil presiden memegang jabatannya selama lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali.
Mesir menganut common law sistem (positive legislatoir) dimana hukum diciptakan oleh hakim melalui putusannya. Adapun lembaga yudikatif di Mesir terdiri dari Mahkamah Konstitusi Agung Mesir, Al-Mahkamah al-Dustūrīyah al-'Ulyā yang merupakan Mahkamah Agung di Republik Arab Mesir yang berpusat di Kairo. Hal ini berbeda dengan Indonesia yang menganut civil law sistem dimana hakim merupakan corong undang-undang yang berarti hakim pada putusannya didasarkan pada kodifikasi. Adapun lembaga yudikatif di Indonesia terdiri dari Mahkamah Agung beserta peradilan dibawahnya dan Mahkamah Konstitusi.
Berikut tabel perbandingan Hukum Tata Negara Mesir dengan Indonesia
No.
Objek Kajian
Mesir
Indonesia
1.
Bentuk Negara
Kesatuan
Kesatuan
2.
Bentuk Pemerintahan
Republik
Republik
3.
Sistem Pemerintahan
Semipresidensiil
Presidensiil
4.
Legislatif
Dua Kamar
Satu Kamar
5.
Eksekutif
Semifixed executive
Fixed Executive
6.
Yudikatif
Common Law Sistem
Civil Law Sistem
https://id.wikipedia.org/wiki/Negara
https://id.wikipedia.org/wiki/Legislatif
