PERBANDINGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) ANTARA INDONESIA DENGAN BERBAGAI NEGARA
I.
PERBANDINGAN KITAB UNDANG UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) ANTARA MALAYSIA DENGAN INDONESIA
A. Pendahuluan Dari struktur budaya dan kultur masyarakatnya Indonesia dan Malaysia tentu tidak jauh berbeda, karena keduanya merupakan etnis Melayu, maka perlu pemahaman lebih terhadap persamaan dan perbedaan antara keduanya agar kita dapat membayangkan. Selain dari struktur budaya dan kultur, keduanya memiliki hukum tersendiri khususnya dalam hukum pidana. Perbandingan hukum pidana Indonesia dengan Malaysia memiliki perbedaan yang sangat mendasar terutama di lihat dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) nya. B. Pembahasan Perbandingan Kitab Undang Undang Hukum Pidana antara Malaysia dengan Indonesia. Negara malaysia merupakan salah satu negara yang menerapkan unsur unsur hukum islam di dalam sistem hukumnya sehingga sistem hukumnya kebanyakan dipengaruhi oleh hukum islam meskipun penduduknya mayoritas islam Dibandingkan dengan KUHP modern, KUHP Malaysia Mala ysia kurang mengikuti jaman. Sistem dan dasarnya sangat berbeda. Perbedaan yang paling mendasar ialah KUHP Malaysia tidak terdiri dari buku I, II, dan seterusnya sebagaimana KUHP Indonesia dan KUHP asing lainnya, melainkan KUHP Malaysia langsung terbagi atas bab-bab yang perinciannya antara lain sebagai s ebagai berikut : 1. Bab I Pendahuluan, berisi ketentuan-ketentuan berlakunya KUHP ini. Tidak tercantum asas legalitas sebagaimana yang tercantum dalam pasal 1 ayat 1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia. Begitu Juga tentang perubahan perundang undangan yang menguntungkan terdakwa sebagaimana tercantum dalam banyak KUHP di dunia ini. 2. Bab II berisi definisi- definisi istilah dalam KUHP ini. Disinipun ditambahkan ilustrasi dan penjelasan yang panjang-panjang. 3. Bab III mengenai pidana, hanya mengatur tentang tenta ng pidana terhadap delik gabungan, jika dibandingkan KUHP KUHP Indonesia ketentuan ini kurang lengkap. 4. Bab IV mengatur tentang pengecualian umum, yang terbagi atas alasan pembenar dan pemaaf. Pengecualian terhadap penjatuhan pidana ini sangat mendetail,
dengan penjelasan ilustrasi. Hakikatnya sama dengan KUHP Indonesia dalam pasal 48 sampai dengan pasal 51 KUHP Indonesia 5. Bab V mengatur tentang penganjuran, meskipun tidak sama dapat disejajarkan dengan delik menyuruh melakukan atau doen plegen didalam KUHP Indonesia. Delik ini juga jika orang yang dianjurkan berada di luar Malaysia. Delik penganjuran ini diatur mendetail dengan ilustrasi dan dan penjelasan terinci. 6. Bab VA mengatur tentang delik persekongkolan atau komplotan (Conspiracy). Mulai bab ini dicantumkan sanksi pidanya, sejajar dengan buku II KUHP Indonesia yang membahas mengenai penyertaan, pembantuan dan perbarengan. 7. Bab VI mengatur tentang delik-delik terhadap negara. Walaupun berbeda rumusan, sejajar dengan buku I dan II KUHP Indonesia. 8. Bab VII, mengatur delik-delik berkaitan dengan angkatan bersenjata. Tidak sebanding di KUHP Indonesia, karena tercantum di Kitab Undang Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM). 9. Bab VIII mengenai delik-delik terhadap ketentraman umum. Perbandingannya terdapat pada Bab V buku II KUHP (lama) Indonesia, namun berbeda rumusan misalnya: KUHP Malaysia mulai dengan pertemuan dan perkumpulan terlarang, sedangkan KUHP Indonesiamulai dengan delik kebencian dan permusuhan dan penodaan lambang negara. 10. Bab IX mengenai delik yang berkaitan dengan pegawai negeri. Dalam KUHP Indonesiadiatur di bab XXVIII mengenai delik jabatan (ambtsdelicten ). Perbedaannya delik suap menyuap dalam KUHP Indonesia masuk delik korupsi, sedangkan di Malaysia delik korupsinya memiliki perumusan tersendiri yan bersifat sangat darurat, yang menyimpang dari arti ketentuan KUHP-nya. Jadi disana ada dua buah UU anti- korupsi. Jadi seorang pejabat korupsi ia dapat didakwa tiga UU sekaligus, yaitu dua UU anti-korupsi dan KUHP yang berkaitan dengan pegawa negeri. 11. Bab X mengenai penghinaan terhadap wewenang yang sah pegawai negeri, yang isisnya mengenai pembangkangan terhadap pegawai negeri yang menjalankan wewenangnya yang sah, seperti tidak mematuhi panggilan atau perintahyang lain dari pegawai negeri, mencega diserahkan kepadanya panggilan dan s eterusnya. Ini dapat disejajarkan dengan Bab VIII Buku II KUHP (lama) 12. Bab XI mengenai bukti palsu delik-delik terhadap peradilan umum. Disini diatur tentang sumpah palsu, termasuk pula disini delik- delik yang biasanya digolongkan di dalam delik contempt of court yang dalam KUHP baru Indonesia dalam bab tersendiri. 13. Bab XII mengatur tentang delik-delik yang berkaitan dengan uang logam dan perangko pemerintah. Ini disejajarkan dengan Bab X KUHP (lama) tentang pemalsuan uang. 14. Bab XIII mengenai delik-delik timbangan dan ukuran. Di Indonesia delik demikian diatur secara khusus dalam UU Tera Legal NO. 2 th 1981.
15. Bab XIV mengatur tentan delik-delik terhadap kesehatan umum, keselamatan, kesenangan, kesopanan, dan kesusilaan. Kalau KUHP Indonesia dalam bab ini, terinci tentang kebisingan, kesehatan lingkungan, termasuk penjualan makanan, minuman dan obat yang merusak kesehatan pencemaran air dan udara, sampai keselamatan lalu- lintas di jalan, dan navigasi kapal. Di Indonesia delik mengenai hal yang membahayakan keselamatan umum manusia dan benda di bab VII buku II KUHP lama, delik kesusilaan di bab XIV KUHP. 16. Bab XV mengatur tentang delik agama, dibandingkan dengan pasal 156 a Bab V buku I KUHP lama Indonesia. 17. Bab XVI tentang delik terhadap badan manusia. Termasuk terhadap nyawa, aborsi, pembunuhan bayi, penganiayaan, pembatasan dan pengurungan orang, penyerangan terhadap orang, penculikan, melarikan orang, perbudakan dan kerja paksa. Disejajarkan dengan bab IX tentang penganiayaan,Bab XVIII tentang kejahatan, tentang kemerdekaan, semuanya dalam buku II KUHP lama Indonesia. 18. Bab XVII tentang delik harta benda yang sejajar dengan bab XXI tentang pencurian, bab XIV tentang penggelapan, bab XXX tentang panadahan, ba b XXV tentang penipuan, dan Bab V delik memasuki kediaman orang, semuanya dalam buku II KUHP lama Indonesia. 19. Bab XVIII mengenai delik yng berkaitan tentang dokumen, perdagangan dan merek, yang sejajar dengan bab X tentang pemalsuan uang (Uang kertas negara, uang kertas bank), bab XI tentang pemalsuan materai, merek dan bab XII tentang pemalsuan surat, semuanya di buku II KUHP lama Indonesia. 20. Bab XIX Malaysia ini telah dihapus, sedangkan di KUHP Indonesia Bab XIX masih ada. 21. Bab XX delik mengenai perkawinan. Sejajar dengan bab XIII tentang kejahatan mengenai asal-usul dan perkawinan dalam buku II KUHP lama Indonesia. 22. Bab XXI mengenai delik pencemaran atau fitnah. Seja jar dengan Bab XVI tentang penghinaan dalam buku II KUHP lama Indonesia dan yang terakhir. Bab XXII tentang delik intimidasi kriminal, penghinaan dan ganguan. Sejajar dengan bab XXIII tentang delik pemerasan dan pengancaman KUHP Indonesia. Secara umum KUHP Malaysia ini termasuk KUHP kuno jika dibandingkan misalnya dengan WvS Belanda sekarang dan tentu saja KUHP Baru Indonesia yang segera la hir itu.
C. Kesimpulan Dengan membandingkan sistem Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) antara Indonesia dengan Malaysia kita dapat mengetahui perbedaan antara KUHP Indonesia dengan Malaysia. Dibandingkan dengan KUHP modern, KUHP Malaysia kurang mengikuti perkembangan jaman. Sistem dan dasarnya sangat berbeda. Perbedaan yang paling mendasar ialah KUHP Malaysia tidak terdiri dari buku I, II, dan seterusnya sebagaimana KUHPIndonesia dan KUHP asing lainnya, melainkan KUHP Malaysia langsung terbagi atas bab-babyang terdiri dari Bab I sampai Bab XXI
II.
Perbandingan Hukum Pidana Indonesia dengan Korea
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang
Sebagai akibat dari perkembangan teknologi maupun peradaban masyarakat bangsa di dunia, rasanya dunia ini semakin sempit, jarak-jarak semakin dekat, hubungan komunikasi semakin cepat, sehingga tidak satu pun Negara di dunia dapat mengucilkan diri atau dikucilkan dari pergaulan dunia. Kelanjutannya ialah masyarakat bangsa atau Negara yang satu cenderung memperbandingkan dirinya terhadap yang lain, baik sebagai perwujudan dari nalurinya untuk menyatakan “kelebihannya” setidak -tidaknya dalam suatu bidang, atau untuk memelihara keseimbangan, baik dalam arti memelihara keseimbangan, maupun dalam arti memelihara saling pengertian atau saling meghormati. Selain daripada itu, dengan cara atau usaha memperbandingkan sesuatu itu diharapkan dapat meningkatkan diri sendiri dengan “mengambil” nilai-nilai yang maju dan mengemuka dari dunia luar tanpa menghancurkan kepribadian sendiri. Dalam ilmu hukum pidana lazim dikenal tiga sistem hukum pidana di dunia yang paling mengemuka, yaitu 1. Sistem Eropa Kontinental, 2. Sistem Anglo Saxon dan 3. Sistem Negara-negara sosial. Dalam makalah ini, penyusun membandingkan antara sistem hukum Indonesia dengan sistem hukum Korea yang sama-sama menganut sistem hukum Eropa Kontinental. Manfaat memperbandingkan hukum pidana kita dengan hukum pidana dari Negara lain antara lain dapat menambah pemahaman kita mengenai kelebihan dan kelemahan dari dari hukum pidana kita, sebagaimana yang kita ketahui bahwa hukum pidana yang berlaku dewasa ini adalah warisan dari penjajahan Belanda dan resminya berbahasa Belanda Belanda. Sekalipun sudah ditambal-sulam di sana-sini, namun masih perlu pembaharuan. B. Rumusan Masalah
Adapun rumusan masalahnya antara lain sebagai berikut; 1. Bagaimana kodifikasi dan sistematika hukum pidana Korea?
2. Bagaimana perbandingan Hukum Pidana Indonesia dengan Hukum Pidana Korea dalam hal penyertaan, perbarengan dan pengulangan, hapusnya hak penuntutan dan hapusnya hak pelaksanaan pidana, kesalahan, bersifat melawan hukum, dan sebab-akibat? BAB II PEMBAHASAN A. Kodifikasi dan Sistematika Hukum Pidana Korea
Hukum pidana Korea sudah dikodifikasikan sebagaimana terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Korea ( Criminal Code of The Republic of Korea yang selanjutnya disebut CC saja) yang diundangkan berdasarkan UndangUndang No. 239 tanggal 18 September 1953. Hukum Pidana Indonesia dikodifikasikan dalam KUHP (Undang-undang No. 1 Tahun 1946 jo. Undangundang No. 73 Tahun 1958). Sistematika Hukum Pidana (KUHP) Indonesia berbeda dengan sistematika CC Korea. Sistematika KUHP terdiri dari tiga buku, yaitu: Buku I yang memuat Ketentuan Umum Buku II yang memuat Kejahatan Buku III yang memuat Pelanggaran Sedangkan CC terdiri dari dua buku saja, yaitu: Buku pertama : Ketentuan-ketentuan Umum Buku Kedua : Ketentuan-ketentuan Khusus yang memuat tindak pidana Jika diperbandingkan sistematika KUHP dengan CC, maka perbedaan yang sangat mencolok yang dapat dilihat dalam hal ini adalah bahwa CC tidak membedakan antara Kejahatan dengan Pelanggaran, sedangkan KUHP masih membedakannya. Kejahatan dan Pelanggaran dalam CC disatukan dalam satu buku, dalam hal ini buku kedua yang memuat tindak pidana. Selanjutnya, berbeda dengan Buku I KUHP yang dibagi dalam IX BAB + Aturan Penutup, maka Buku I CC dibagi dalam empat BAB saja yang terdiri dari: BAB I. Batas berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana BAB II. Tindak Pidana (Crime) BAB III. Pidana ( Punishment ) BAB IV. Penghitungan waktu. B. Perbandingan Hukum Pidana Indonesia dengan Korea
B.1. Perbandingan Hukum Pidana Indonesia dengan Korea dalam hal Pen yertaan a. Bentuk penyertaan Bentuk penyertaan yang dikenal dalam Ketentuan Umum CC ialah:
1. Pelaku peserta (Co-principlas), yaitu dua orang atau lebih bersama-sama melakukan suatu tindak pidana (Pasal 30). 2. Penghasut (Instigator), yaitu seseorang yang menghasut orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana (Pasal 31). 3. Pembantu (Accessories), yaitu mereka yang membantu atau memberi bantuan kepada kepada orang lain yang melakukan suatu tindak pidana (pasal 32) 4. Penghasut yang gagal (pasal 30 ayat 3) Untuk tersebut a.1) di atas dapatlah diperbanding-samakan dengan bersamasama melakukan atau turut serta melakukan ala KUHP, tersebut a.2) dengan penggerakan kendati alat atau cara menggerakkan itu dalam CC tidak diatur; tersebut a.3) dengan pembantuan pasal 56 KUHP; dan a.4) dengan yang ditentukan pada pasal 163 bis KUHP. Yang paling menarik di sini ialah: a) Tidak ditentukannya secara definitif caranya menggerakkan (menghasut) atau membantu sebagaimana diatur dalam KUHP. Rupanya hal ini cukup dipercayakan kepada tafsir atau “kemampuan” hakim saja. b) Diaturnya penghasutan yang gagal dalam ketentuan umum, yang berarti berlaku pada umumnya bagi setiap tindak pidana. b. Ancaman Pidana Ancaman pidana bagi pelaku peserta ditentukan sama dengan pelakuutamanya; bagi penghasut dipandang sebaagi pelaku yang sebenarnya, yang dengan demikian pertanggungjawaban pidana dari penghasut tergantung pada pelaku yang dihasut; bagi penghasutan yang gagal baik bagi penghasut maupun yang dihasut dipandang sebagai “permufakatan jahat atau perencana - perencana” untuk melakukan tindak pidana tersebut; bagi pembantu ancaman pidananya dapat dikurangi; sedangkan bagi penghasut yang memperalat orang lain yang tidak bersalah atau yang alpa dipersamakan dengan ancaman pidana bagi penghasut. Selanjutnya ditentukan pula bahwa jika seseorang peserta tidak memenuhi status dari unsur subyek, maka iapun diancam dengan pidana yang sama, kecuali ditentukan lain oleh perundangan yang bersangkutan. B.2. Perbandingan Hukum Pidana Indonesia dengan Korea dalam hal Pebarengan dan Pengulangan a. Tempat Menurut sistematika KUHP perbarengan diatur dalam Bab VI Buku I (Ketentuan Umum), sedangkan pengulangan ada yang diatur dalam Buku II (pasal 486
sampai dengan 488) dan ada pula yang diatur pada tindak pidana yang bersangkutan. Menurut sistematika CC perbarengan diatur dalam Buku I Bagian II seksi V (perbarengan tindak pidana) pasal 37 sampai dengan 40. Selain daripada itu ada juga yang diatur tersendiri dalam Pasal 19. Pengulangan diatur dalam Buku I Bagian II seksi IV (pengulangan tindak pidana) pasal 35 sampai dengan 36. Dari fakta ini dapat disimpulkan bahwa: 1) Perbarengan baik menurut KUHP maupun CC merupakan ketentuan umum. 2) Pengulangan menurut CC merupakan ketentuan umum, sedangkan menurut KUHP merupakan Ketentuan Khusus. b. Bentuk perbarengan Baik bangunan perbarengan-tindakan, maupun perbarengan-ancaman-pidana sama-sama dianut oleh KUHP dan CC. Perbarengan tindakan yang berupa: 1) Perbarengan tindakan tunggal (concursus idealis) 2) Perbarengan tindakan jamak (concursus realis) 3) Perbarengan berupa tindakan berlanjut. Berturut-turut tercantum dalam Pasal 40, 37, dan 19 CC perbarengan ancaman pidana sebagai kelanjutan dari adanya perbarengan tindak-pidana diatur dengan suatu system atau stelsel untuk penerapannya. Sistem yang digunakan oleh KUHP dan CC tersebut ialah: a) Sistem penyerapan (sistem absorsi) b) Sistem penjumlahan (sistem kumulasi) c) Sistem antara Hanya bervariasi caranya sehubungan dengan perbedaan jenis/macam ancaman pidana yang dugunakan oleh KUHP dan CC c. Delik tertinggal Yang diatur dalam Pasal 71 KUHP mengenai delik tertinggal dianut pula dalam CC sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 39 ayat (1). Dengan demikian keduaduanya sama-sama memperhitungkan pidana yang sudah dijatuhkan kepada tindak pidana yang tertinggal yang akan diadili, seolah-olah perkara tersebut bersamaan diadili. d. Jenis-jenis pengulangan Secara umum ada dua jenis pengulangan yang dikenal dalam hukum pidana yaitu: 1. Pengulangan umum (tidak dipersoalkan jenis/macam tindak pidana yang diulangi) 2. Pengulangan khusus (tindak pidana yang diulangi itu sejenis atau sama).
Dari kedua jenis pengulangan tersebut yang dianut KUHP adalah jenis yang kedua (pengulangan dikelompokkan
khusus),
karena
jenis-jenis
dalam
tindak
Pasal
pidana
486
yang
sampai
dipandang
dengan
488
sejenis
yang
dimasukkan dalam kategori pengulangan apabila dilakukan dalam tenggang waktu lima (5) tahun. Yang dianut oleh CC adalah pengulangan umum, karena diatur dalam ketentuan umum dan tidak dipersoalkan tentang tindak pidana yang terjadi apakah sejenis atau tidak (Pasal 35 a yat 1). e. Jangka waktu pengulangan (residive) Jangka waktu pengulangan yang dicantumkan dalam KUHP tidak seragam. Ada yang lima tahun (pasal 486 sampai dengan 488, pasal 155, 157 dan sebagainya), dua tahun (Pasal 137, 144, dan lain-lain), ada pula yang hanya satu tahun (pasal 489, 492, 495, 536, 544 dan lain-lain). Jangka waktu pengulangan menurut CC adalah 3 tahun untuk semua tindak pidana, tanpa membeda-bedakan yang satu dengan yang lain. f. Ketentuan pidana pengulangan Dalam KUHP pada umumnya pemidanaan pengulangan adalah pidana pokok ditambah sepertiga, akan tetapi dalam pasal-pasal tertentu bukan pidana pokok yang ditambah melainkan dapatnya pidana tambahan tertentu dijatuhkan. Dalam CC, pidananya didua-kalikan. Rupanya di Korea, masalah residive ini dipandang lebih membahayakan kepentingan umum ketimbang concursus. Hal ini dapat diterima akal, karena seseorang itu sudah pernah dipidana karena tindak pidana yang sejenis tetapi tidak jera. Tentunya dalam hal ini harus pula diperhitungkan masalah sosial ekonomi dan masalah-masalah politik. B.3. Perbandingan Hukum Pidana Indonesia dengan Korea dalam hal Hapusnya Hak Penuntutan dan Hapusnya Hak Pelaksanaan Pidana a. Hapusnya hak penuntutan Menurut Buku I KUHP, hak penuntutan hapus apabila terjadi: 1) Nebis in idem (Pasal 76) 2) Tersangka/terdakwa meninggal (Pasal 77) 3) Daluwarsa (Pasal 78) 4) Penyelesaian di luar sidang (Pasal 82) Dari keempat ketentuan tersebut, tidak ada yang diatur secara tegas dalam CC Yang dikenal (disinggung) adalah amnesti, yang dapat disimpulkan dari Pasal 39 (3) CC yang berbunyi: Jika seorang yang telah dipidanan untuk perbarengan tindak pidana menerima “Amnesti” atau remisi untuk pelaksanaan pidana itu,
maka pidana bagi tindak pidana yang tersisa dapat ditentukan secara de novo. Dengan perkataan lain, hapusnya hak penuntutan tidak diatur dalam CC b. Hapusnya hak pelaksanaan pidana Hapusnya hak pelaksanaan pidana menurut KUHP dapat ditemukan dalam Pasal 83 sampai dengan Pasal 85, antara lain: 1. Terpidana meninggal (Pasal 83) 2. Daluwarsa (Pasal 84) Yang menghapuskan pelaksanaan pidana menurut ketentuan umum CC: 1. Daluwarsa (Pasal 77 sampai dengan Pasal 80) 2. Pembatalan putusan (Pasal 81) 3. Pemulihan hak-hak (Pasal 82). Perbandingan mengenai ketentuan-ketentuan yang menghapuskan pelaksanaan pidana antara KUHP dan CC dapat dikemukakan sebagai berikut: 1. Meninggalnya terpidana rupanya tidak dipandang perlu diaur dalam CC (kemungkinan hal itu dapat dipandang sudah dengan sendirinya). 2. Pembatalan putusan tidak dianut oleh KUHP, sedangkan dalam CC dikatakan bahwa: Bagi seseorang yang dipidana skorsing atas hak-hak tertentu atau pidana yang lebih berat, jika telah menjalani 7 tahun, atau setelah memberi ganti rugi pada korban atas kerusakan-kerusakan yang dideritanya; tanpa dijatuhi lagi pidana penskorsan atau yang lebih berat, maka dia dapat mengajukan pembatalan putusan secara langsung atau lewat penuntut umum. 3. Pemulihan hak-hak juga tidak dianut oleh KUHP, sedangkan dalam Pasal 82 CC dikatakan bahwa: Dalam hal separuh dari masa percobaan pidana telah dilewati, seseorang yang telah dipidana skorsing atas hak-hak tertentu tanpa pidana skorsing lebih lanjut atau pidana yang lebih berat, setelah memberikan ganti rugi pada si korban atas kerusakan-kerusakan yang dideritanya, pemulihan hak-haknya dapat diberikan atas permohonannya sendiri, atau lewat penuntut umum. c. Kedaluarsaan hak perjalanan pidana Hak menjalankan pidana dapat daluarsa. Masa (tenggang/periode) kedaluarsaan itu dalam Pasal 85 KUHP pada dasarnya ditentukan berdasarkan berat/ringannya pidana yang diancamkan dikombinasikan dengan jenis tindak pidana yang dilakukan. Masa daluarsa tersebut diatur sebagai berikut: Untuk semua pelanggaran, setelah 2 tahun. Untuk kejahatan yang dilakukan dengan alat pencetak, setelah 5 tahun Untuk kejahatan yang diancam dengan denda, pidana kurungan, atau pidana penjara paling lama 3 tahun, setelah 8 tahun.
Untuk tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lebih dari 3 tahun, setelah 16 tahun. Namun, bagi mereka yang dijatuhi: Pidana penjara lebih dari 16 tahun, setelah minimal sama dengan yang diputuskan/dijatuhkan itu. Pidana penjara seumur hidup, sah setelah habis hidupnya. Pidana mati, tidak mungkin daluarsa. Dalam hal pidana penjara seumur hidup dan pidana mati, hanya mungkin jka pidana tersebut berubah atau diampuni sebelum habis hidupnya atau sebelum ditembak mati. Masa daluarsa yang diatur dalam pasal 77 CC, ternyata tidak didasarkan kepada berat/ringannya pidana yang diancamkan, melainkan kepada berat/ringannya pidana yang diputuskan/dijatuhkan sebagai berikut: 1) Untuk pidana mati, setelah 30 tahun. 2) Untuk pidana penjara/kurungan seumur hidup, setelah 20 tahun. 3) Untuk pidana penjara/kurungan yang tidak kurang dari 10 tahun, setelah 15 tahun. 4) Untuk pidana penjara/kurungan yang tidak kurang dari 30 tahun, atau untuk pidana penskorsan dari hak-hak tertentu yang tidak kurang dari 5 tahun, setelah 10 tahun. 5) Untuk pidana penjara atau kurungan yang kurang dari 3 tahun atau untuk pidana penskorsan dari hak-hak tertentu yang kurang dari 5 tahun, setelah 5 tahun. 6) Untuk pidana penskorsan hak-hak tertentu yang kurang dari 5 tahun, denda penyitaan atau pemungutan dari pengadilan, setelah 3 tahun. 7) Untuk penahanan atau pidana denda ringan, setelah 1 tahun. Perbedaan yang mengemuka dari kedua ketentuan tesebut, ialah bahwa KUHP mendasarkan periodisasi/tenggang waktu/masa daluarsa itu pada berat/ringannya pidana yang diancam dan dijatuhkan, sedangkan CC mendasarkan periodisasi tersebut kepada berat/ringannya pidana yang diputuskan/dijatuhkan. B.3. Perbandingan Hukum Pidana Indonesia dengan Korea dalam hal Kesalahan, Bersifat Melawan Hukum, dan Sebab-Akibat Dalam rangka mempelajari KUHP, khususnya mengenai kesalahan, bersifat melawan hukum, dan sebab-akibat, kita pelajari dalam ilmu pengetahuan hukum pidana. Dalam pasal-pasal tindak pidana, ditemukan istilah-istilah kesengajaan atau culpa/alpa (sebagai perincian kesalahan), bertentangan dengan hukum, bertentangan dengan hak orang lain, bertentangan dengan kepatutan/kebiasaan (sebagai perincian dari bersifat melawan hukum), serta istilah-istilah sebab dan
akibat apabila tindak pidana tersebut merupakan “tindak pidana material” atau sebab dan akibat itu dikaitkan sebagai syarat pemidanaan, namun tidak dijelaskan apa artinya dan apa fungsinya dalam suatu tindak pidana. Justru ilmu pengetahuan hukum pidanalah yang menunjukkan fungsi tersebut, yaitu bagi kesalahan dan bersifat melawan hukum, masing-masing merupakan unsur, yang jika tidak hadir, maka tidak telah terjadi suatu tindakan yang dapat dipidana alias tindak pidana. Fungsi sebab-akibat dalam suatu hal merupakan syarat pemidanaan, di lain hal sebagai pembentuk unsur kesengajaan, serta dalam hal-hal tertentu menunjukkan hubungan antara sesama bagian-bagian dari tindakan itu sendiri, menunjukkan hubungan antara kesalahan dengan tindakan serta hubungan bersifat melawan hukum dengan tindakan yang bersangkutan. Pada prinsipnya, hal yang sama juga kita temukan dalam mempelajari CC, yaitu dalam perumusan pasal-pasal di Ketentuan Umum tidak secara tegas dipisahkan pengaturannya mengenai: Tiadanya kesalahan/ditiadakannya kesalahan sebagai dasar peniadaan pidana. Tiadanya bersifat melawan hukum atau ditiadakannya bersifat melawan hukum sebagai alasan peniadaan pidana. Namun, CC dalam beberapa bidang sudah lebih maju karena beberapa materi yang kita pelajari melalui ilmu pengetahuan hukum pidana, sudah tercantum dalam CC, yaitu antara lain ketentuan tentang anak di bawah umur 14 tahun (Pasal 9), tentang kehendak jahat (Pasal 13), tentang kealpaan (Pasal 14), tentang kekeliruan fakta (Pasal 15), tentang kekeliruan hukum (Pasal 16), dan tentang praktek kegiatan dagang (Pasal 20). Demikian juga merupakan suatu kemajuan dengan menegaskan bahwa suatu “akibat yang terjadi” harus ada hubungannya dengan penyebabnya (Pasal 17) dan tentunya dikaitkan pula dengan “kejiwaan” si pelaku. Dibandingkan dengan ajaran Pompe, maka suatu “kejadian” harus selalu dapat dikaitkan dengan kejiwaan seseorang, yaitu dilakukan dengan kehendak atau kealpaan. BAB III KESIMPULAN
Perbedaan yang sangat mencolok yang dapat dilihat antara sistematika KUHP dengan CC adalah bahwa CC tidak membedakan antara Kejahatan dengan Pelanggaran,
sedangkan
KUHP
masih
membedakannya.
Kejahatan
dan
Pelanggaran dalam CC disatukan dalam satu buku, dalam hal ini buku kedua yang memuat tindak pidana. Beberapa perbandingan antara KUHP Indonesia dengan CC,dalam hal;
1. Penyertaan Dalam CC bentuk penyertaannya antara lain:
Pelaku peserta (Co-principlas), yaitu dua orang atau lebih bersama-sama melakukan suatu tindak pidana (Pasal 30).
Penghasut (Instigator), yaitu seseorang yang menghasut orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana (Pasal 31).
Pembantu (Accessories), yaitu mereka yang membantu atau memberi bantuan kepada kepada orang lain yang melakukan suatu tindak pidana (pasal 32)
Penghasut yang gagal (pasal 30 ayat 3)
2. Perbarengan dan Pengulangan
Perbarengan baik menurut KUHP maupun CC sama-sama merupakan ketentuan umum.
Pengulangan menurut CC merupakan ketentuan umum, sedangkan menurut KUHP merupakan Ketentuan Khusus. Di Korea, masalah residive ini dipandang lebih membahayakan kepentingan umum ketimbang concursus. Hal ini dapat diterima akal, karena seseorang itu sudah pernah dipidana karena tindak pidana yang sejenis tetapi tidak jera. Tentunya dalam hal ini harus pula diperhitungkan masalah sosial ekonomi dan masalah-masalah politik.
3. Hapusnya hak penuntutan
Hapusnya hak penuntutan tidak diatur dalam CC.
Hapusnya hak pelaksanaan pidana menurut KUHP dapat ditemukan dalam Pasal 83 sampai dengan Pasal 85, antara lain:
a. Terpidana meninggal (Pasal 83) b. Daluwarsa (Pasal 84) Yang menghapuskan pelaksanaan pidana menurut ketentuan umum CC: a. Daluwarsa (Pasal 77 sampai dengan Pasal 80) b. Pembatalan putusan (Pasal 81) c. Pemulihan hak-hak (Pasal 82). 4. Kesalahan, Bersifat Melawan Hukum, dan Sebab-Akibat CC dalam perumusan pasal-pasal di Ketentuan Umummya tidak secara tegas dipisahkan pengaturannya mengenai:
Tiadanya kesalahan/ditiadakannya kesalahan sebagai dasar peniadaan pidana.
Tiadanya bersifat melawan hukum atau ditiadakannya bersifat melawan hukum sebagai alasan peniadaan pidana. Namun, CC dalam beberapa bidang sudah lebih maju karena beberapa materi yang kita pelajari melalui ilmu pengetahuan hukum pidana, sudah tercantum
dalam CC, yaitu antara lain ketentuan tentang anak di bawah umur 14 tahun (Pasal 9), tentang kehendak jahat (Pasal 13), tentang kealpaan (Pasal 14), tentang kekeliruan fakta (Pasal 15), tentang kekeliruan hukum (Pasal 16), dan tentang praktek kegiatan dagang (Pasal 20).
Perancis Perancis
Kitab Undang-Undang yang disusun atas perintah Napoleon dikenal sebagai Code Napoleon. Salah satu diantaranya adalah codel penal (KUHP Perancis 1810). KUHAP Napoleon (1808) atau code d’instruction criminelle, berinkarnasi ke dalam KUHAP 1838 Belanda (wetboek van strafvordering ) dan KUHAP negara-negara Eropa Barat dan Selatan, kemudian menyebar luas ke seluruh benua Eropa, termasuk ke Kesairan Rusia dan melintasi batas Eropa, ke negara-negara bekas jajahan negaranegara Eropa tersebut (termasuk Hindia-Belanda yang sekarang menjadi Republik Indonesia). Dalam penyelenggaraan peradilan pidana di Perancis, kekuasaan besar dan peranan penting jaksa penuntut umum ( procureur de la republique), diimbangi hakim komisaris ( juge d’instruction). Wewenangnya sangat besar, yaitu dapat membongkar kejahatan-kejahatan kelas kakap, hakim komisaris dijuluki umum sebagai “orang yang paling berkuasa di Perancis”. (Tentunya diwaktu itu sesudah kaisar). Hakim komisaris bukan hakim yang menyidangkan perkara, melainkan hakim yang berwenang melakukan investigasi kejahatan berat (crime), dan kejahatan-kejahatan kurang berat (delit ). Seperti KUHP Napoleon (1810), KUHP Perancis Baru (1994), membagi tindak pidana ke da lam tiga kategori, yaitu kejahatan berat (crimes), kejahatan kurang berat (delits) dan pelanggaran (contraventions). Pelanggaran adalah tindak pidana yang diancam pidana denda maksimal € 3.000. Kejahatan kurang berat adalah tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara maksimal 5 tahun atau pidana denda diatas € 3.750. kategori ini mencakup antara lain pencurian, penggelapan, penipuan, dan tindak pidanaa narkotika / psikotropika sedang. Kejahatan berat adalah tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara seumur hidup. Kategori ini mencakup antara lain pembunuhan, pemerkosaan, dan perampokan bersenjata. Dalam investigasi kejahatan-kejahatan berat, ssperti pembunuhan berencana atau biasa, perkosaan, korupsi, dan kejahatan-kejahatan berat lainnya, merupakan keharusan bagi jaksa Perancis untuk meminta hakim komisaris melakukan investigasi. Akan tetapi dalam investigasi penganiayaan berat dan beberapa kejahatan kurang berat seperti pencurian, perampokan, penggelapan, dan penipuan jaksa boleh melakukan kekuasaan diskresinya, yaitu apakah akan meminta hakim komisaris atau melakukan investigasi sendiri.
Perbedaan hakim komisaris dengan jaksa adalah, jaksa berwenang melakukan investigasi atas inisiatif sendiri (karena jabatannya atau exofficio), sedangkan hakim komisaris sejak kekuasaan Napoleon III berakhir, tidak lagi berwenang melakukan investigasi secara ex-officio. Artinya, selalu harus ada permintaan dari jaksa terlebih dahulu. Sementara itu, siapapun yang melakukan investigasi, apakah hakim komisaris atau jaksa, dalam praktik kesehariannya selalu dijalankan oleh polisi. Akan tetapi kalau mau, dapat memimpin sendiri investigasi yang akan dilakukan oleh polisi, kecuali apabila polisi melakukan invetigasi untuk memenuhi perintah (instruksi) hakim komisaris. Tidak berbeda dengan negara-negara eropa kontinental lainnya, polisis (dan juga pasukan gendarmerie dari Kementerian Pertahanan) di Perancis, yang diberi wewenang melakukan investigasi diberi status polisi kehakiman ( police judiciaire). Terhadap delik-delik aduan, investigasi oleh polisi kehakiman dapat dilakukan setelah ada pengaduan korban. Akan tetapi, terhadap delik biasa, investigasi dapat dilakukan (1) atas inisiatif sendiri (ex-officio); (2) setelah ada laporan korban (delik biasa); (3) atas perintah jaksa ( procureur ); (4) atas perintah hakim komisaris ( juge d’instruction). KUHAP 1958, seperti KUHAP Napoleon selalu dimutahirkan dengan diamandemen seperlunya tetapi berkesinambungan. Amandemen besarbesaran terhadap KUHAP 1958 terjadi di tahun 2000. Antara lain wewenang hakim komisaris untuk melakukan penahanan ( juge des libertes et de la detention), dan pengawasan jaksa terhadap para penyidik lebih ditingkatkan. Dalam pada itu hakim komisaris masih berwenang memerdekakan tersangka, kapan saja dan juga masih berwenang menangkap seseorang, akan tetapi harus segera dihadapkan ke hakim penahanan. Dalam sidang khusus, hakim penahanan memeriksa apakah tersangka harus ditahan atau tidak. Hakim penahanan memeriksa tersangka dengan didampingi pembela atau pengacaranya, berhadapan dengan jaksa. Menurut KUHAP Perancis, ada 17 kewajiban yang boleh dijatuhkan, sebagai syarat, terhadap seseorang tahanan yang diberi penangguhan. Kewajiban tersebut antara lain, yang bersangkutan :
Tidak boleh melintas batas negara; Tidak meninggalkan rumah (tahanan rumah); Tidak mendatangi tempat-tempat tertentu; Wajib lapor berkala ke instansi berwenang; Dipantau keberadaannya dengan memakai gelang elektronik; Menyerahkan dokumen identitasnya, termasuk paspor dipegangnya.
yang
Dan sejumlah syarat lain yang dapat memastikan, bahwa yang bersangkutan akan hadir sewaktu perkaranya akan disidangkan.
5.
Article 113-7 KUHP Perancis “French Criminal law is aplicable to any felony, as well as to any misdemeanour punished by imprisonment, Committee by a French or foreign national outside the teritory of the French Republic, where the victim is a French national at the time the offence took place”
Pasal
113-7
KUHP
Prancis
tersebut
merupakan
pengaturan
terhadap
perlindungan bagi warga negara Prancis di luar negeri atau yang dikenal dengan asas perlindungan (asas nasional pasif). Pasal tersebut menegaskan bahwa “Hukum pidana Prancis
dapat
diterapkan
terhadap
tiap
kejahatan (“felony”), juga
terhadap
tiap
pelanggaran (“misdemeanour”) yang diancam pidana penjara, yang dilakukan oleh orang Prancis atau orang asing di luar wilayah Prancis, apabila korban adalah orang Prancis pada saat delik terjadi. Jadi perlindungan terhadap warga negara Prancis yang berada di luar Prancis berdasarkan asas perlindungan (asas nasional pasif) ditegaskan secara tegas dalam KUHP Prancis. Pengaturan ini sangat berbeda dengan perlindungan nasional (nasional pasif) yang terdapat dalam KUHP Indonesia, karena dalam KUHP Indonesia pengaturan tentang asas perlindungan (asas nasional aktif) ini hanya pada kepentingan hukum negara Indonesia bukan pada individu sebagaimana yang diatur dalam KUHP Indonesia sebagai berikut : 1.
Kejahatan terhadap keamanan negara dan martabat presiden (Pasal 4 ayat 1).
2.
Kejahatan-kejahatan tentang materai atau merk yang dikeluarkan oleh pemerintah (Pasal 4 ayat 2).
3.
Pemalsuan surat-surat hutang, sertifikat hutang atas beban Indonesia (Pasal 4 ayat 3).
4.
Kejahatan jabatan yang tercantum dalam titel XXVIII buku ke II yang dilakukan oleh pegawai negeri Indonesia di luar Indonesia (Pasal 7)
5.
Kejahatan pelayaran yang tercantum dalam titel XXIX Buku ke II (Pasal 8)
Dengan demikian kepentingan hukum dari warga negara Indonesia (WNI) di luar negeri tidak termasuk “Kepentingan Nasional” yang dilindungi oleh hukum nasional. Perlindungan kepentingan individual dari WNI di luar negeri (yaitu sebagai korban dari tindak pidana yang dilakukan oleh orang asing) diserahkan sepenuhnya kepada hukum yang berlaku di negara asing yang bersangkutan.