RESUME PERBANDINGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2007 DENGAN UNDANGUNDANG NOMOR 16 TAHUN 2000 RESUME PERBANDINGAN ATAS PERUBAHAN KETIGA UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983 TENTANG KETENTUAN KETEN TUAN UMUM DAN TAT TATA CARA PERPAJAKAN
No
KETERANGAN
UU NOMOR 28 TAHUN 2007 PASAL
1. Ta Tambahan
Pasal 1 Ayat 1
2. Ada Ada kal kalim imat at yang ang dihapus
Pasal 1 Ayat 5
KETERANGAN
UU NOMOR 16 TAHUN 2000 PASAL
KETERANGAN
Pajak adalah Tidak Tidak ada Tidak Tidak ada ada kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar besarnya kemakmuran rakyat Pengusaha Kena Pasal 1 Pengusaha Kena Pajak adalah Ayat 4 Pajak adalah Pengusaha yang Pengusaha melakukan sebagaimana penyerahan Barang dimaksud pada Kena Pajak dan/atau angka 3 yang penyerahan Jasa melakukan Kena Pajak yang penyerahan Barang dikenai pajak Kena Pajak dan berdasarkan atau penyerahan Undang-undang Jasa KenaPajak Pajak Pertambahan yang dikenakan Nilai 1984 dan pajak berdasarkan perubahannya Undang-Undang Pajak Pertambahan
3. Ada Ada perb perbeda edaan an def defin inis isii Pasa Pasall 1 Ayat 7
Masa Masa Paja Pajak k adala adalah hPasal 1 jangka jangka waktu waktu yang yangAyat 6 menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melapor melaporkan kan pajak pajak yang terutang dalam suatu jangka waktu tertentu sebagaimana diten ditentuk tukan an dalam dalam Undang-Undang ini.
4. Ada definisi perbedaan
Surat Setoran Pajak Pasal 1 adalah bukti Ayat 13 pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh
Pasal 1 Ayat 14
Nilai 1984 dan perubahannya, tidak termasuk Pengusaha Kecil yang batasannya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan, kecuali Pengusaha Kecil yang memilih untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak . Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 (satu) bulan takwim atau jangka waktu lain yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan paling lama 3 (tiga) bulan takwim.
Surat Setoran Pajak adalah surat surat yang oleh Wajib Pajak Pajak digunaka digunakan n unt untuk uk melakukan pembaya pembayaran ran atau penyetor penyetoran an pajak pajak yang yang ter teruta utang ng ke kas negara mela melalu luii Kant Kantor or Pos dan atau bank badan usaha milik Negara atau bank
Menteri Keuangan
badan usaha milik atau Daerah tempat pembayaran lain lain yang yang ditunj ditunjuk uk oleh Menteri Keuangan.
5. Ada definisi Perbedaan
Pasal 1 Ayat 25
Pemeriksaan adalah Pasal 1 Pemeriksaan serangkaian Ayat 24 adalah serangkaian serangkaian untuk kegiatan kegiatan menghimpun dan mencari, mengumpulkan, mengolah data, mengolah data keterangan, dan/atau bukti dan atau yang dilaksanakan keterangan secara objektif dan lainnya untuk menguji menguji kepatuhan kepatuhan profesional pemenuhan berdasarkan suatu standar kewajiban pemeriksaan untuk perpajakan dan menguji kepatuhan untu untuk k tuju tujuan an lain lain pemenuhan dalam rangka kewajiban melaksanakan perpajakan dan/atau ketentuan peraturan untuk tujuan lain perundangdalam rangka undangan melaksanakan perpajakan. ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan.
6. Tambahan
Pasal 1 Ayat 26
Bukti Permulaan Tidak Tidak ada Tidak Tidak ada ada adalah keadaan, perbuatan, dan/atau bukti berupa keterangan, tulisan atau benda yang dapat memberikan petunjuk adanya dugaan kuat bahwa sedang atau telah terjadi suatu tindak pidana di bidang perpajakan yang
7. Tambahan
8. Tambahan
9. Ada definisi perbedaan
dilakukan oleh siapa saja yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara. Pasal 1 Pemeriksaan Bukti Tidak ada Tidak ada Ayat 27 Permulaan adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk mendapatkan bukti permulaan tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana di bidang perpajakan Pasal 1 Penyidik adalah Tidak Tidak ada Tidak Tidak ada ada Ayat 32 pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan Pasal 1 Surat Keputusan Pasal 1 Surat Keputusan Ayat 33 Pembetulan adalah Ayat 29 Pembetulan adalah surat keputusan surat keputusan yang membetulkan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan tulis, kesalahan hitung, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dan atau kekeliruan penerapan ketentuan penerapan tertentu dalam ketentuan tertentu peraturan dalam peraturan perundang perundangundangan undangan perpajakan yang perpajakan yang terdapat dalam surat terdapat dalam ketetapan pajak, surat ketetapan
10. Tambahan ambahan
11. Tambahan
Surat Tagihan Pajak, pajak, Surat Tagihan Pajak, Surat Keputusan Pembetulan , Surat Surat Keputusan Keputusan Keberatan, Surat Keberatan, Surat Keputusan Keputusan Pengurangan atau Pengurangan Sanksi Penghapusan Administrasi, Surat Sanksi Keputusan Administrasi, Surat Penghapusan Sanksi Keputusan Administrasi, Surat Pengurangan atau Keputusan Pembatalan Pengurangan Ketetapan Pajak Ketetapan Pajak, yang tidak benar, Surat Keputusan atau Surat Pembatalan Keputusan Ketetapan Pajak, Pengembalian Surat Keputusan Pendahuluan Pengembalian Kelebihan Pajak. Pendahuluan Kelebihan Pajak, atau Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga . Pasal Pasal 1 Putusan Gugatan Tidak ada Tidak ada Ayat 36 adalah putusan badan peradilan pajak atas gugatan terhadap hal-hal yang berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan dapat diajukan gugatan. Pasal 1 Putusan Peninjauan Tidak Tidak ada Tidak Tidak ada ada Ayat 37 Kembali adalah putusan Mahkamah Agung atas permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Wajib Pajak atau oleh Direktur Jenderal Pajak
12. Tambahan
13. Tambahan
14. Tambahan
15. Ada definisi perbedaan
terhadap Putusan Banding atau Putusan Gugatan dari badan peradilan pajak. Pasal 1 Surat Keputusan Tidak Tidak ada Tidak Tidak ada ada Ayat 39 Pemberian Imbalan Bunga adalah surat Keputusan yang menentukan jumlah imbalan bunga yang diberikan kepada Wajib Pajak. Pasal 1 Tanggal dikirim Tidak Tidak ada Tidak Tidak ada ada Ayat 40 adalah tanggal stempel pos pengiriman, tanggal faksimili, atau dalam hal disampaikan secara langsung adalah tanggal pada saat surat, keputusan, atau putusan disampaikan secara langsung. Pasal 1 Tanggal diterima Tidak Tidak ada Tidak Tidak ada ada Ayat 41 adalah tanggal stempel pos pengiriman, tanggal faksimili, atau dalam hal diterima secara langsung adalah tanggal pada saat surat, keputusan, atau putusan diterima secara langsung. Pasal 2 Setiap Wajib Pajak Pasal 2 Setiap Wajib Pajak Ayat 1 Ayat 1 wajib yang telah memenuhi mendaftarkan diri persyaratan pada kantor Direktorat Jenderal subjektif dan objektif sesuai Pajak yang wilayah dengan ketentuan kerjanya meliputi
peraturan perundangundangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak.
16. Ada Perbedaan
17. Tambahan
tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak.
Pasal 2 Tempat pendaftaran pendaftaranPasal 2 Tempat Ayat 3(b) pada kaAyat ntor 3(b) pendaftaran pada Direkt Direktora oratt Jender Jenderal al kantor Direktorat Pajak yang wilayah Jenderal Pajak kerj kerjany anyaa meli melipu puti ti yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal dan kant kantor or Dire Direkt ktor orat at tempat kegiatan usaha dilakukan, Jenderal Pajak yang disamping tempat wila wilay yah kerj kerjan any ya meliputi tempat mendaftarkan diri kegiatan usaha sebagaimana dilakukan, bagi dimaksud dalam Wajib ajib Pajak Pajak orang orang ayat (1), bagi Wajib pri priba badi di pengu pengusa saha ha Pajak Orang tertentu. Pribadi pengusaha tertentu. Pasal 2 Kewajiban Tidak Tidak ada Tidak Tidak ada ada Ayat 4(a) perpajakan bagi Wajib Pajak yang diterbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau yang dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dimulai sejak saat Wajib Pajak memenuhi persyaratan
18. Ada Perbedaan
Pasal 2 Ayat 5
19. Tambahan
Pasal 2 Ayat 6
subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan, paling lama 5 (lima) tahun sebelum diterbitkannya Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau dikukuhkannya sebagai Pengusaha Kena Pajak. Jangka waktu Pasal 2 Jangka waktu pendaftaran dan Ayat 5 pendaftaran dan pelaporan serta tata pelaporan serta tata cara pendaftaran cara pendaftaran dan pengukuhan dan pengukuhan sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat dimaksud dalam (1), ayat (2), ayat ayat (1), ayat (2), (3) dan ayat (4) ayat (3), dan ayat termasuk (4) termasuk penghapusan penghapusan Nomor Pokok Wajib Nomor Pokok Pajak dan/ atau Wajib Pajak dan pencabutan atau pencabutan Pengukuhan Pengukuhan Pengusaha Kena Pengusaha Kena Pajak diatur dengan Pajak diatur atau berdasarkan dengan Keputusan Peraturan Menteri Direktur Jenderal Keuangan . Pajak . Penghapusan Tidak ada Tidak ada Nomor Pokok Wajib Pajak dilakukan oleh Direktur Jenderal Pajak apabila : 1. diajukan permohonan penghapusan Nomor
Pokok Wajib Pajak oleh Wajib Pajak dan/atau ahli warisnya apabila Wajib Pajak sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan; 2. Waji ajib Pajak ajak badan dilikuidasi karena penghentian atau penggabung an usaha; 3. Waji ajib Pajak ajak bentuk tetap menghentika n kegiatan usahanya di Indonesia; atau 4. dianggap perlu oleh Direktur Jenderal Pajak untuk menghapusk an Nomor Pokok Wajib Pajak dari
20. Tambahan
Pasal 2 Ayat 7
21. Tambahan
Pasal 2 ayat 8
22. Tambahan
Pasal 2
Wajib Pajak yang sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan. Direktur Jenderal Tidak Tidak ada Tidak Tidak ada ada Pajak setelah melakukan pemeriksaan harus memberikan keputusan atas permohonan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dalam jangka waktu 6 (enam) bulan untuk Wajib Pajak orang pribadi atau 12 (dua belas) bulan untuk Wajib Pajak badan, sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap. Direktur Jenderal Tidak Tidak ada Tidak Tidak ada ada Pajak karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat melakukan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak. Direktur JenderalTidak Tidak ada Tidak Tidak ada ada
Ayat 9
Pajak setelah melakukan pemer pemeriks iksaan aan harus harus memberikan keputusan atas permohonan pencabutan pengukuhan Pengus gusaha Kena ena Pajak dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.
23. Tambahan ambahan dan/at dan/atau au Ada Perbedaan
Pasal 2A Masa Pajak sama Pasal 1 dengan 1 (satu) Ayat 6 bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan paling lama 3 (tiga) bulan kalender.
24. Ada perbedaan
Pasal 3 Ayat 1
Setiap Setiap Wajib Pajak Pasal 3 wajib mengisi SuratAyat 1 Pemberitahuan benar, dengan lengkap, dan tempat jelas ,atau lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak. dalam bahasa Indo Indone nesi siaa deng dengan an menggunakan menggunakan huruf Lati Latin, n, angka angka Arab, Arab, satua atuan n mata mata uang uang Rupiah, dan menandatangani serta
Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 (satu) bulan takwim atau jangka waktu lain yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan paling lama 3 (tiga) bulan takwim. Setiap Wajib Pajak wajib mengisi surat pemberitahuan dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke Kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan.
menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau atau dikukuhkan temp tempat at lain lain yang yang dite itetap tapkan oleh leh Direktu Direkturr Jenderal Jenderal Pajak . 25. Tambahan
26. Ada perbedaan
Pasal 3 Penandatanganan Tidak Tidak ada Tidak Tidak ada ada Ayat 1(b) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara biasa, dengan tanda tangan stempel, atau tanda tangan elektronik atau digital, yang semuanya mempunyai kekuatan hukum yang sama, yang tata cara pelaksanaannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. Pasal 3 Wajib PajakPasal 3 Wajib Pajak Ayat 2 sebagaimana Ayat 2 sebagaimana dimaksud pada ayat dimaksud dalam (1) dan aya ayat (1a) ayat (1) dan ayat mengam mengambil bil sendir sendirii (1a) harus Surat mengambil sendiri Pemb Pember erit itah ahua uan n di Surat tempat yang Pemberitahuan di ditetapkan oleh tempat yang Dire Direkt ktur ur Jend Jender eral al ditetapkan oleh Pajak Direktur Jenderal atau mengambil dengan Pajak. cara lain yang tata cara pelaksanaannya diatur dengan atau
berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan .
27. Tambahan ambahan dan/at dan/atau au ada perbedaan
Pasal 3 3(b). Ayat 3 (b) dan 3 (c) U ntuk Sura t Pem berit ahua n Tah una n Paja k Pen ghas ilan Waji b Paja k oran g prib adi, pali ng lam a3 (tiga ) bula n setel ah akhi r Tah un Paja k ;ata u
3(c).
Pasal 3 Untuk Surat Ayat 3(b) Pemberitahuan Tahunan, paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir Tahun Pajak.
28. Tambahan
29 Tamba ambahan han
30. Tambahan
31. Ada perbedaan
Pasal 3 Ayat 3a
Wajib Pajak dengan Tidak ada Tidak ada kriteria tertentu dapat melaporkan beberapa Masa Pajak dalam 1 (satu) Surat Pemberitahuan Masa Pasa Pasall 3 Wajib Pajak dengan Tidak Tidak ada Tidak Tidak ada ada Ayat 3b kriteria tertentu dan tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3a) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. Pasal 3 Batas Waktu dan Tidak Tidak ada Tidak Tidak ada ada Ayat 3c tata cara pelaporan atas pemotongan dan pemungutan pajak yang dilakukan oleh bendahara pemerintah dan badan tertentu diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. Pasal 3 Wajib Pajak dapat Pasal 3 Direktur Jenderal Ayat 4 memperpanjang Ayat 4 Pajak atas jangka waktu permohonan Wajib penyampaian Surat Pajak dapat Pemberitahuan memperpanjang Tahunan Pajak jangka waktu Penghasilan penyampaian Surat sebagaimana Pemberitahuan dimaksud pada ayat Tahunan (3) untuk paling sebagaimana lama 2 (dua) bulan dimaksud dalam ayat (3) huruf b dengan cara untuk paling lama menyampaikan pemberitahuan 6 (enam) bulan. secara tertulis atau dengan cara lain
32. Ada Perbedaan
33. Ada perbedaan
34. Tambahan
kepada Direktur Jenderal Pajak yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan . Pasal 3 Pemberitahuan Pasal 3 Permohonan Ayat 5 sebagaimana Ayat 5 sebagaimana dimaksud pada ayat dim dimaksu aksud d dala dalam m (4) harus disertai ayat ayat (4) (4) diajukan dengan secara tertulis Surat penghitungan disertai Pernyataan sementara pajak yang terutang dalam mengenai 1 (satu) Tahun Pajak penghitungan dan Surat Setoran seme sement ntar araa paj pajak teru teruta tang ng dala dalam m 1 Pajak sebagai bukti pelunasan (satu) (satu) Tahun Pajak kekurangan dan bukti pembayaran pajak pelunasan yang terutang, yang kekurangan ketentuannya pembay pembayara aran n pajak pajak diatur dengan atau yang terutang. berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan . Pasal 3 Bentuk dan isi Surat Pasal 3 Bentuk dan isi ayat 6 Pemberitahuan serta Ayat 6 Surat keterangan dan/atau Pemberitahuan dokumen yang serta keterangan harus dilampirkan, dan/atau dokumen dan cara yang yang harus digunakan untuk dilampirkan ditetapkan dengan menyampaikan Surat Keputusan Pemberitahuan Menteri diatur dengan atau Keuangan. berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan . Pasal 3 Surat Tidak ada Tidak ada Ayat 7(b), Pemberitahuan 7(c) dan dianggap tidak 7(d) disampaikan apabila
: 1. Surat pemberitahu an tidak sepenuhnya dilampiri keterangan dan/atau dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (6); 2. Surat Pemberitahu an yang menyatakan lebih bayar disampaikan setelah 3 (tiga) tahun sesudah berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak, dan Wajib Pajak telah ditegur secara tertulis; atau 3. Surat Pemberitahu an disampaikan setelah Direktur Jenderal Pajak melakukan pemeriksaan atau menerbitkan
35. Tambahan
Pasal 3 Ayat 7a
surat ketetapan pajak. Apabila Surat Tidak Tidak ada Tidak Tidak ada ada Pemberitahuan dianggap tidak disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Direktur Jenderal Pajak wajib memberitahukan kepada Wajib Pajak.
