UNIVERSITAS INDONESIA KAJIAN ILMU KEPOLISIAN
Mata Kuliah : Perbandingan Hukum Kepolisian Dosen : Prof. Dr. Farouk Muhammad
I.
SISTEM KEPOLISIAN AMERIKA SERIKAT
Amerika Serikat adalah negara federal yang berbentuk republik. Negara bagian memegang kunci penting karena kekuasaan federal merupakan penyerahan sebagian kekuasaan negara bagian yang semula sebagai pembentuk negara federal. Undangundang dasar yang pertama ada adalah UUD negara bagian. Dalam hal pembagian kekuasaan antara Pemerintah Federal dengan Pemerintah Negara Bagian State mendelegasikan kekuasaan kepada Federal Government dalam undang-undang dasar terhadap 18 jenis urusan yaitu : 1.
Menarik pajak.
2.
Meminjam dan mencetak uang.
3.
Mendirikan kantor pos dan jalan-jalan/ jaringan pos.
4.
Mengatur perdagangan antar negara dan luar negeri.
5.
Membentuk badan-badan peradilan.
6.
Menyatakan Menyatakan perang.
7.
Membentuk dan memelihara Angkatan Darat /Army.
8.
Membentuk dan memelihara Angkatan Laut/ Navy.
9.
Menyelenggarakan Menyelenggarakan milisi.
10.
Menyelenggarakan Menyelenggarakan hubungan luar negeri.
Kekuasaan yang tetap berada pada State (Reserved Powers, Exclusive State Powers) antara lain urusan : 1.
Mengatur perdagangan dalam state.
2.
Membentuk pemerintahan daerah (Local Government).
3.
Melindungi kesehatan, keselamatan dan kesusilaan.
4.
Melindungi jiwa dan harta benda serta memelihara ketertiban.
Di samping itu terdapat kekuasaan yang dimiliki secara bersama-sama antara federal dan state (Concurrent Powers) . Urusan tersebut antara lain l ain : 1.
Memungut pajak.
2.
Meminjam uang.
Created by: Rudi Setiawan, SIK
3.
Membentuk badan-badan peradilan.
4.
Membentuk dan menegakkan undang-undang. undang-und ang.
Pemerintah federal dapat memperluas kekuasaan dengan berpatokan pada Teory Implied Powers. Teori ini menyebutkan bahwa United State Congres diberi wewenang untuk membuat undang-undang yang dianggap perlu dan sesuai (necessary and power). Kewenangan yang sama juga diberikan kepada pemerintah/departemen. Di samping implied powers di atas pemerintah federal dapat memperluas kewenangan melalui interpretasi dari Mahkamah Agung Federal, amandemen konstitusional. Pemerintah federal juga dapat memberikan bantuan kepada pemerintah negara bagian.
Sistem Pemerintahan
Pembagian kekuasaan di Amerika Serikat menganut azas Trias Politica di mana kekuasaan eksekutif berada di tangan Presiden, kekuasaan legislative ada pada Kongres (terdiri dari Senat dan House of Representatives), kekuasaan yudikatif pada Supreme of Court/ Mahkamah Agung. Amerika Serikat juga menganut azas “keseimbangan” (Check & Balance) di mana Presiden mempunyai hak veto tetapi tidak mempunyai kewenangan untuk membubarkan Kongres. Presiden dalam mengangkat mengangkat jabatan- jabatan penting harus h arus mendapat persetujuan dari Kongres (senat) misalnya : Duta Besar, Direktur D irektur CIA, dan lain-lain. lain-l ain. Rancangan undang-undang undang-undang APBN yang dibuat {Presiden juga harus mendapat persetujuan Kongres. Mahkamah Agung juga dapat menyatakan Presiden melanggar UUD padahal Mahkamah Agung diangkat oleh Presiden. Selain menganut azas Trias Politica dn azas keseimbangan Amerika Serikat juga menganut azas Desentralisasi, Dekonsentrasi dan otonomi daerah. Presiden adalah Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata . Untuk masalah keamanan dalam negeri dipisahkan dari masalah pertahanan. Masalah keamanan dalam negeri merupaka tanggung jawab masing-masing pemerintah mulai pemerintah federal, pemerintah negara bagian, pemerintah county, pemerintah kota/rural, dan Urban Municipality (pemerintah desa). Gubernur negara bagian bukan merupakan bawahan Presiden tetapi otonom penuh sebagai Kepala Negara Bagian. Desentralisasi juga terlihat dalam penyerahan urusan pemerintah menjadi urusan rumah tangga sendiri. Penyelenggaraan pemerintahan daerah secara penuh tanpa campur tangan dari pemerintah pusat/ federal. Dekonsentrasi terlihat dalam pelimpahan wewenang. Untuk masalah tertentu seperti : penegakan undang-undang undang-undang (Narkotika, Keamanan Negara).
2
Negara Federasi Amerika Serikat mempersatukan 50 negara bagian seperti : New York, Oklahoma, Hawaii, Florida, Washington DC, Guam, Puerto Rico, dan lain-lain (teritori khusus). Sistem cabinet di Amerika Serikat adalah kabinet presidensil dengan dengan Presiden sebagai kepala pemerintahan. Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh sejumlah Menteri. Menteri ini dipilih oleh Presiden. Presiden dalam pelaksanaan tugasnya tidak bertanggung jawab kepada kongres. Pemerintahan terendah dalam negara bagian adalah Pemerintahan County/Kabupaten dan Pemerintahan Municipality/Town/Kota. Dalam pemerintahan ini tidak ada badan legislative, yang ada Dewan Pemerintah Kota/Kabupaten.Dewan Kota ini dipilih langsung oleh rakyat. Terdapat 3 sistem antara lain : sistem Walikota-Dewan Kota, sistem Komisaris-Commissioner dan sistem Manager Kota- City Council. Di sini Kepala Polisi bertanggung jawab kepada Dewan Kota. Commissioner atau City Council sesuai dengan sistem pemerintahannya. pemerintahannya. Dalam Pemerintahan negara bagian terdapat juga pembagian kekuasaan. Eksekutif dipegang oleh Gubernur, legislative dipegang oleh DPR yang terdiri dari 2 kamar, yudikatif dipegang oleh Mahkamah Agung negara bagian. Gunernur bertanggung jawab atas keamanan dalam negeri. Kepala State Police dipilih oleh Gubernur, namun ada juga yang diangkat oleh Board yang anggotanya dipilih oleh rakyat. Sementara Kepala Polsus diangkat oleh Kepala Departemen Pemerintah Negara Bagian yang bersangkutan. bersangkutan. Gubernur berwenang menggunakan menggunakan National Guard untuk memulihkan keamanan dan ketertiban umum yang terganggu. Di pemerintahan federal terdapat menteri-menteri pemerintahan federal seperti : Menteri Pertanian, Menterin Perdagangan, Menteri Keuangan, menteri Pertahanan, Menteri Luar Negeri, Menteri Energy, Menteri Kesehatan, Menteri Perumahan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Buruh, Menteri Transportasi dan Menteri Negara. Setiap menteri ini mempunyai badan-badan kepolisian yang bertanggung jawab kepada Presiden. Gubernur tidak bertanggung jawab kepada Presiden, demikian juga dengan Pemerintah Kota dan Pemerintah County tidak bertanggung jawab kepada Gubernur. Menurut Bruce Smith di Amerika Serikat yang ada adalah sistem-sistem kepolisian, tidak ada sistem kepolisian Amerika Serikat. Tanggung jawab keamanan dalam negeri ada pada masing-masing pemerintahan atau tanggung jawab bersama.
3
Tipe Pemerintahan Pemerintahan
Di Amerika Serikat terdapat 1 Pemerintahan Nasional Amerika Serikat, 50 Pemerintah Negara Bagian dan 80.120 Pemerintah Lokal. Pemerintah lokal ini terdiri dari
3.042
Counties/provinsi,
18.856
Municipalities/kabupaten,
16.822
Townships/kodya Townships/kodya dan 41.400 Distrik.
Sistem Kepolisian di Amerika Serikat
Untuk sistem Kepolisiannya sendiri, Amerika Serika Menggunakan paradigma Fragmented System of Policing yaitu sebuah sistem kepolisian yang terpisah dan berdiri sendiri, atau disebut juga dengan sistem desentralisasi yang ekstrim atau tanpa sistem. Oleh karena bersistem seperti itu, maka timbul sebuah kekawatiran yang cukup besar terhadap penyalah gunaan dari suatu organisasi polisi yang otonom. Sehingga dalam penerapan Fragmanted System ini selalu diikuti dengan pembatasan kewenangan kewenangan kepolisian. Sistem kepolidian dengan pola di atas memiliki ciri antara lain yaitu: 1.
Kewenangan yang dimiliki oleh lembaga kepolisian bersifat terbatas, yaitu hanya sebatas pada daerah di mana suatu badan kepolisian berada. Hal ini dikarenakan secara umum lembaga kepolisian di setiap daerah di as, baik di tingkat negara bagian sampai dengan tingkat propinsi maupun kabupaten, memang dibentuk oleh pemerintah daerah setempat dan diatur dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh pemerintah dimana tempatnya berada, sehingga kewenangan tugas hanya sebatas daerah hukum itu saja. Sehingga untuk menangani kasus-kasus yang melibatkan beberapa negara bagian atau dalam bahasa hukum melibatkan beberapa yuridiksi maupun yang masuk dalam kategori transnational crime, as membentuk badan-badan kepolisian federal dengan wewenang yang meliputi seluruh daerah di as, strukturnya bisa kita lihat sebagai berikut: a) Untuk tingkat pusat tidak ada lembaga kepolisian yang melaksanakan fungsi kepolisian secara penuh, antara lain: Dinas Imigrasi dan Naturalisasi atau Border Patrol, FBI, Dinas Hubungan Internasional, DEA, US Marshal Service, US Secret Service, Dinas Satuan Intel dari Biro Pajak, Divisi Bea dan Cukai, dan Divisi dari Kantor Pos. b) Untuk kepolisian tingkat Negara Bagian ada beberapa dinas, yaitu: State Police, State Constabulary, State Highway Police, State Trooper, State 4
Ranger, Biro Identifikasi dan Penyidikan Kriminal, Polisi-polisi khusus di lingkup Deaprtemen, National Guard, dan Railway Police. c) Badan Kepolisian County yang biasanya dipimpin oleh seorang Sheriff. Selain itu pemerintah county juga mempunya beberapa polisi khusus, antara lain: Parkway Police, Boulevard Police, Penyelidik Kejaksaan, dan satuan pengamanan yang tidak memiliki wewenang kepolisian. kepolisian. d) Badan Kepolisian Tingkat Kota yang dikepalai oleh seorang Chief of Police. e) Kepolisian Kota yang banyak diemban oleh Departemen Kepolisian, seperti, Los Angeles Police Departement (LAPD), NYPD, dan lain-lain. f) Untuk kepolisian di tingkat desa/dusun biasanya diemban oleh one men police yang disebut constable atau marshal. Ini kemungkinan bisa seperti Babinkamtibmas yang ada di kepolisian Indonesia. 2.
Pengawasan terhadap lembaga kepolisian sifatnya lokal, artinya pengawasan yang dilakukan terhadap tugas-tugas serta wewenang lembaga kepolisian dilakukan oleh tiap-tiap struktur lokal yang ditentukan dalam suatu lembaga kepolisian, termasuk dalam hal ini pengawasan terutama dilakukan secara melekat oleh publik daerah setempat dimana suatu lembaga kepolisian tersebut berada. Hal ini memang cenderung dipengaruhi oleh basic model penerapan hukum yang dianut oleh as yaitu model anglo saxon atau common law yang mana memang dalam sistem tersebut lemba kepolisian tumbuh dari adanya kepentingan dalam masyarakat sendiri sehingga representasi polisi dalam model ini dapat dikatakan sebagai representasi dari masyarakat itu sendiri. Atau dengan kata lain bahwa polisi adalah milik masyarakat karena munculnya lembaga kepolisian pada awalnya bukan dikarenakan adanya kepentingan negara, melainkan karena adanya kepentingan masyarakat “The police sebagaima filosofi filosofi yang dikemukakan oleh Sir Robert Peel, yaitu “The are the public and the public ar the police; the police being only members of the public who are paid to give full time attention to duties which are incumbent on every citizen in the interest of community welfare and existance” existance”
3.
Penegakkan hukum dilaksanakan secara terpisah atau berdiri sendiri, maksudnya maksudnya yaitu bahwa dalam pelaksanaan penegakkan hukum tersebut, suatu lembaga kepolisian pada daerah tertentu tidak bisa memasuki wilayah hukum 5
daerah yang lain. Hal ini disebabkan karena setiap lembaga kepolisian di as diatur dengan suatu peraturan perundang-undangan perundang-undangan tersendiri yang ditentukan oleh pemerintah daerah setempat, termasuk di dalamnya mengenai hal tekhnis pelaksanaan penegakkan hukumnya.
II.
Penjabaran Penjabaran Sistem Pengadilan Dengan Menggunakan Menggunakan Dewan Juri
Dalam persidangan di negara Amerika dan negara-negara barat lainnya, selain hakim yang memutuskan suatu hasil persidangan adalah Juri. Mereka dipilih dari beberapa orang yang berkompeten dalam bidang hukum dan terdiri dari kelompok orang yang ganjil (9 orang) untuk memvoting keputusan bersalah atau tidak bersalahnya seorang pesakitan. Dewan Juri dipilih melalui 3 proses; pertama, pengadilan melakukan pendaftaran penduduk yang dapat dipilih atau yang berkompeten dalam bidang hukum dan perspektif lainnya. Kedua, pengadilan mencoba mendapatkan sample yang representatif, dilakukan dengan pemilihan yang random. Ketiga, setelah calon juri terdaftar maka langkah selanjutnya adalah dengan melakukan seleksi dengan wawancara terhadap minat, kemampuan, pengetahuan dan wawasan mereka dalam bidang hukum dan perspektif lainnya. Juri dipilih oleh pengadilan dari masyarakat umum di wilayah yurisdiksi kejadian perkara. Nama-nama calon juri dipilih secara acak (random) dari daftar nama pembayar pajak, atau bisa juga dari daftar pemberi suara dalam pemilihan umum, atau dari buku telepon. Calon-calon ini dikirimi surat panggilan untuk diwawancarai hakim, jaksa penuntut, dan pembela terdakwa. Jaksa penuntut dan pembela dapat menolak calon juri dengan mengemukakan alasan. Misalnya orang tersebut ada hubungan keluarga atau persahabatan persahabatan dengan pihak yang terlibat perkara. Jaksa dan pengacara juga bisa menolak calon juri tanpa alasan yang jelas, tapi ada batas jumlahnya. Biasanya juri yang dipilih 12 orang, dengan 1 atau 2 cadangan kalau ada yang berhalangan. Tetapi sekarang sejumlah negara bagian sudah mengurangi anggota jurinya sampai hanya 6 orang saja. Juri selama bekerja diberikan honorarium, dan jika dia bekerja, maka atasannya diberi surat agar pegawainya dibebaskan dari pekerjaan selama menjadi juri. Sebagai kelompok individu yang harus menentukan keputusan maka proses yang menarik untuk dipelajari adalah proses bagaimana mereka mengambil keputusan secara kompleks dan latar belakang pengambilan keputusan secara variatif. Hal inilah 6
yang seharusnya menjadi kajian psikologi sosial karena ada pengaruh psikologis dalam proses pengambilan keputusan keputusan yang kompleks tersebut (Hans & Vidmar, 1986; Kassin & Wrightsman, 1988). Bagaimanapun dewan juri adalah kelompok individu yang dengan latar belakang sosialnya mereka pasti mempunyai tendesi yang berbedabeda sehingga pengambilan keputusan secara individual mereka pun berbeda. Bukanlah suatu hal yang mudah untuk mengambil keputusan ditengah tekanan argumentatif dari pembela dan jaksa. Bahkan juri harus mengambil keputusan yang tepat dan cepat untuk menyelesaikan suatu perkara dalam beberapa persidangan pada hari yang sama. Berdasarkan penelitian Fulero & Penrod (1990) menyimpulkan bahwa pembela atau pengacara dapat memprediksikan kemenangan kasusnya dengan memperhatikan demografis mayoritas dewan juri. Misalnya, pesakitan adalah ras negro, jika dewan juri mayoritas orang negro maka pengacara akan meyakinkan dewan juri dan memberikan tekanan secara demografis. Hal ini juga dilakukan oleh jaksa penuntut untuk menyakinkan dan untuk mendapatkan simpati dari dewan juri jika korban mempunyai demografis yang sama dengan demografis mayoritas dewan juri. Kondisi ini memberikan kajian bahwa latar belakang suatu perkara dan pelaku persidangan persidangan dapat mempengaruhi pengambilan keputusan. Hal lainnya adalah adanya konformitas yang dilakukan oleh anggota dewan juri dalam pengambilan keputusan. Konformitas yang dimaksud adalah proses menyamakan pendapat anggota dewan juri terhadap keputusan mayoritas anggotanya. Kondisi ini bukanlah hal yang aneh karena individu yang terlibat dalam kelompok mencoba melakukan konformitas terlebih jika individu tersebut menginginkan penerimaan dan merasa sebagai minoritas. Berdasarkan beberapa hambatan dalam menjalankan tugasnya sebagai dewan juri yang dituntut untuk obyektif dalam mengambil keputusan maka pengadilan membuat suatu sistem seleksi yang ketat. Scientific Jury Selection adalah metode seleksi juri yang mempertimbangkan faktor
demografis dan faktor relevan lainnya dalam memilih juri pada suatu kasus tertentu. Hal ini digunakan untuk menjaga indepensi dan obyektivitas juri dalam menentukan keputusan. Sebagai suatu contoh, peradilan kasus pemerkosaan yang dilakukan oleh Mike Tyson terhadap kontestan Miss Black American maka dewan juri yang diseleksi berdasarkan keseimbangan demografis juri dan kepribadian yang kuat agar faktor demografis dan konformitas tidak mempengaruhi dalam pengambilan keputusan. 7
Kemudian apakah tugas hakim dalam sistem pengadilan dewan juri ini? Tugas hakim adalah memimpin sidang dan menjaga ketertiban jalannya persidangan. Hakim menjadi penengah pada saat tanya jawab antara jaksa, pembela, dengan para saksi atau terdakwa. Misalnya seorang jaksa mengajukan pertanyaan yang sangat tajam kepada saksi atau terdakwa yang oleh pihak pembela dianggap tidak ada kaitannya dengan perkara yang disidangkan, misalnya tentang kebiasaan buruk atau soal pribadi dari tersangka atau saksi-saksi. Si pembela akan tegak dari duduknya dan akan berteriak “objection your honor, the question is irrelevant.” Maksudnya adalah, saya keberatan yang mulia, pertanyaan tersebut tidak ada kaitannya dengan perkara. Disini hakim menjadi penentu apakah pertanyaan itu perlu atau tidak. Dan juga dalam perkara pidana, hakim memutuskan hukuman yang dijatuhkan bagi terdakwa. Jadi dewan juri hanya memutuskan apakah terdakwa bersalah atau tidak. Sedangkan untuk vonis hukuman penjatuhannya tetap dilakukan oleh hakim. III.
Perbandingan Hak-hak Tersangka Dalam Sistem Peradilan Indonesia Dan Amerika Serikat
1.
Hak-hak tersangka dalam Sistem Peradilan Pidana Amerika Serikat: Di Amerika Serikat, setiap proses pidana akan dimulai dengan Miranda Rule yang merupakan hak tersangka sebelum diperiksa oleh penyidik/instansi yang berwenang. Hak-hak tersebut antara lain: a.
Hak untuk diam.
b.
Karena setiap perkataa tersangka dapat dan akan digunakan dalam penuntutan.
c.
Hak untuk mendapatkan penasehat hukum/advokat untuk membela hak-hak hukumnya.
d.
Apabila tersangka tidak mampu, maka dia akan mendapatkna penasehat hukum/advokat dari negara, yang diberikan oleh pejabat yang bersangkutan b ersangkutan..
2.
Hak-hak tersangka dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia Di Indonesia sendiri, hak-hak tersangka diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yaitu:
8
a.
Berhak
segera
mendapatkan
pemeriksaan
oleh
penyidik
dan
selanjutnya dilimpahkan ke penuntut umum (pasal 50 ayat 1). b.
Berhak perkaranya segera dimajukan ke pengadilan oleh penuntut umum (pasal 50 ayat 2).
c.
Berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai (pasal 51 ayat 1).
d.
Berhak memberikan keterangan secara bebas dan tanpa tekanan kepada penyidik pada saat pemeriksaan (pasal 52).
e.
Berhak mendapatkan bantuan juru bahasa kapan saja dibutuhkan pada saat pemeriksaan (pasal 53 ayat 1).
f.
Berhak memberikan keterangan tertulis apabila tersangka bisu (pasal 53 ayat 2 dan pasal 178).
g.
Berhak mendapatkan bantuan penasehat hukum selama pemeriksaan oleh penyidik (pasal 54).
h.
Berhak memilih sendiri penasehat hukum yang akan digunakannya (pasal 55).
i.
Apabila diancam dengan pidana mati atau diatas 15 tahun, maka apabila tersangka tidak memiliki penasehat hukum sendiri, pejabat yang berwenang wajib menunjuk penasehat hukum bagi tersangka (pasal 56 ayat 1).
j.
Penasehat hukum sebagaimana dimaksud point “i” disediakan secara Cuma-Cuma oleh pejabat yang berwenang (pasal 56 ayat 2).
k.
Berhak menghubungi penasehat huumnya (pasal 57 ayat 1).
l.
Apabila tersangka adalah WNA, tersangka berhak menghubungi dan berbicara dengan perwakilan negaranya dalam menghadapi perkaranya (pasal 57 ayat 2).
m.
Berhak menerima kunjungan dokter baik yang terkait dengan pidananya ataupun tidak (pasal 58).
n.
Berhak mendapatkan pemberitahuan atas penahanannya oleh pejabat yang berwenang, keluarga atau penasehat penasehat hukum wajib diberitahu juga (pasal 59).
9
o.
Berhak menerima kunjungan pihak yang mempunyai hubungan keluarga dan lainnya guna mendapatkan jaminan penangguhan penahanan atau usaha mendapatkan bantuan hukum (pasal 60).
p.
Berhak secara langsung atau melalui penasehat hukum untuk menghubungi dan menerima kunjungan sanak keluarganya dalam hal hal yang tidak ada kaitan dengan perkaranya atau untuk kepenyingan pekerjaan atau untuk kepentingan keluarga (pasal 61).
q.
Berhak mengirim atau menerima surat baik oleh keluarga maupun penasehat hukumnya (pasal 62 ayat 1).
r.
Berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari rohaniawan (pasal 63).
s.
Berhak mengusahakan atau mengajukan saksi atau seseorang yang mempunyai keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan menguntungkan bagi dirinya diri nya (pasal 65).
t.
Berhak untuk tidak dibebani kewajiban pembuktian (pasal 66).
u.
Berhak menuntut ganti rugi atau rehabilitasi (pasal 68).
v.
Berhak untuk memberikan keterangan secara bebas tanpa tekanan dari siapapun atau dalam bentuk apapun (pasal 117 ayat 1).
w.
Berhak untuk dicatat keterangan yang dibrikan dengan seteliti -telitinya sesuai dengan kata-kata yang dipergunakan oleh tersangka sendiri (pasal 117 ayat 2).
x.
Berhak untuk meneliti dan membaca kembali hasil pemeriksaan sebelum tersangka menandatanganinya menandatanganinya (pasal 118 ayat 1).
Sementara dalam perundangan lainpun, yaitu UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia diatur tentang hak-hak tersangka, yaitu: a.
Hak untuk dianggap sama di depan hukum (pasal 17).
b.
Hak untuk mendapatkan bantuan dan perlindungan yang adil dari pengadilan yang obyektif (pasal 5 ayat 2).
c.
Hak untuk dianggap tidak bersalah sebelum diputuskan oleh hakim (pasal 18 ayat 1).
d.
Hak untuk dituntut hanya sesuai peraturan perundang-undangan perundang- undangan yang berlaku (pasal 18 ayat 2).
10
e.
Hak untuk mendapatkan ketentuan hukum yang paling menguntungkan tersangka, apabila ada perubahan aturan hukum (pasal 18 ayat 3).
f.
Hak untuk mendapatkan bantuan hukum dari awal penyidikan (pasal 18 ayat 4).
g.
Hak untuk disangkakan pasal berdasarkan peraturan hukum yang telah ada sebelumnya (pasal 18 ayat 2).
h.
Hak untuk tidak disidik dalam kasus yang sama untuk kedua kalinya (pasal 18 ayat 5).
i.
Hak untuk mendapatkan jaminan hukum yang diperlukan untuk pembelaannya pembelaannya (pasal 18 ayat 1).
IV.
Gambaran Sistem Peradilan Pidana di Amerika Serikat dan Di Indonesia 1.
Amerika Serikat
A.
Latar Belakang Konstitusi Amerika Serikat adalah yang membentuk sistem federal pemerintah. Konstitusi memberikan kekuasaan-kekuasaan tertentu kepada pemerintah federal (nasional). Semua kekuasaan lain yang tidak didelegasikan kepada pemerintah federal akan tetap dijalankan oleh pemerintah negaranegara bagian. Setiap limapuluh negara-negara bagian memiliki konstitusinya sendiri, struktur pemerintah sendiri, kitab undang-undang sendiri, dan sistem pengadilan sendiri. Konstitusi Amerika Serikat juga membentuk cabang yudisial dari pemerintah federal dan merinci kekuasaan dari pengadilan federal. Pengadilan-pengadilan federal memiliki kekuasaan peradilan yang eklusif atas kasus-kasus jenis tertentu,
misalnya
kasus
yang
menyangkut
undang-undang
federal,
persengkataan persengkataan antara negara-negara bagian, dan kasus-kasu k asus-kasuss yang menyangkut negara asing. Di dalam bidang-bidang tertentu lainnya, pengadilan-pengadilan federal barbagi pakai kekuasaan peradilan dengan pengadilan-pengadilan negeri. Misalnya, pengadilan federal dan pengadilan negeri keduanya boleh meutuskan kasus-kasus yang menyangkut pihak-pihak bersengketa yang bertempat tinggal di negara bagian yang berbeda. Pengadilan-pengadilan negeri memiliki kekuasaan peradilan ekslusif atas kasus-kasus yang umumnya sangat luas.
11
Pihak-pihak yang bersengketa mempunyai hak untuk diadili oleh juri dalam semua kasus kriminal dan kasus-kasus sipil umumnya. Juri biasanya terdiri dari sebuah panel berjumlah duabelas orang warga negara yang mendengarkan kesaksian dan mengaplikasikan undang-undang, yang dinyatakan oleh hakim, dalam usaha mencapai keputusan bersama berdasarkan bukti-bukti yang dibeberkan pada saat juri memastikannya dengan melihat pada kesaksian dalam sidang peradilan. Walaupun demikian, persengketaan hukum di Amerika Serikat pada umumnya dapat diselesaikan sebelum kasus tersebut mencapai juri. Kasus-kasus tersebut diselesaikan lewat mosi hukum atau ikhtiar pembayaran, bukan melalui sidang pengadilan. B.
Struktur Sistem Pengadilan Federal Adalah konstitusi Amerika Serikat yang membentuk Makhamah Agung Amerika Serikat dan memberi kongres kekuasaan untuk membentuk pengadilan-pengadilan rendah federal. Kongres telah membentuk dua peringkat pengadilan-pengadilan federal yang berada di bawah Makhamah Agung yaitu: Pengadilan-pengadilan Distrik Amerika Serikat dan Rangkaian Pengadilan-pengadilan Pengadilan-pengadilan Banding Amerika Serikat. Pengadilan-pengadilan Distrik Amerika Serikat adalah pengadilan tingkat pertama di dalam sistem federal. Terdapat sejumlah 94 pengadilan-pengadilan distrik di seluruh negara AS. Sedikitnya ada satu pengadilan distrik yang ditempatkan di tiap-tiap negara bagian. Para hakim distrik masing-masing duduk untuk mendengarkan berbagai kasus. Selain hakim-hakim distrik, juga terdapat
hakim
kepailitan
(yang
hanya
mendengarkan
kasus-kasus
kebangkrutan) kebangkrutan) dan hakim magistrat magistrat (yang hanya menjalankan menjalankan berbagai tugas tugas Peradilan di bawah bawah pengawasan pengawasan umum para hakim hakim distrik) yang berlokasi di dalam pengadilan-pengadilan
Supreme Court
distrik. Rangkaian
Court of Appeals
pengadilan-
pengadilan banding Amerika Federal Circuits
Serikat berada pada peringkat berikutnya. Terdapat sejumlah
District Courts Court of Int’l Trade Claim Court, adn Court of Veterans Appeals
12
pengadilan-pengadilan
tinggi tingkat daerah yang 12
berlokasi di berbagai wilayah negara AS. Sebuah panel yang terdiri dari 3 hakim mendengarkan kasasi-kasasi dari pengadilan-pengadilan distrik. Para pihak yang berkasus boleh mengajukan permohonan/kasasi berkenaan dengan haknya
atas
hukum
kepada
rangkaian
pengadilan-pengadilan
banding(terkecuali banding(terkecuali pemerintah yang tidak mempunyai hak untuk naik banding dalam sebuah kasus kriminal jika vonisnya adalah “tidak bersalah”). Rangkaian pengadilan-pengadilan pengadilan-pengadilan daerah ini juga j uga mendengarkan kasasi-kasasi dari keputusan-keputusan yang dibuat oleh badan-badan administratif federal. Satu dari rangkaian pengadilan non daerah (rangkaian federal) adalah untuk mendengarkan kasasi-kasasi dalam kasus-kasus khusus seperti misalnya kasus-kasus yang menyangkut undang-undang paten dan gugatan-gugatan terhadap pemerintah federal. Puncak dari sistem peradilan federal adalah Makhamah Agung Amerika Serikat, yang dibentuk dari 9 hakim agung yang duduk bersama-sama dalam mendengarkan
kasus-kasus.
Atas
kebijaksanaanny,
Makhamah
Agung
Amerika Serikat mungkin akan mendengarkan kasasi-kasasi dari rangkaian pengadilan-pengadilan pengadilan-pengadilan banding federal, seperti juga yang akan dilakukan oleh pengadilan-pengadilan tertinggi negeri jika kasasi tersebut menyangkut Konstitusi Amerika Serikat atau undang-undang federal. C.
Struktur Dari Sistem Pengadilan Negeri Struktur dari sistim-sistim pengadilan negeri berbeda-beda antara satu negara bagian dengan negara bagian lainnya. Setiap sistim pengadilan memiliki ciriciri yang unik; walaupun demikian, beberapa penyamarataan umum dapat dibuat. Sebagian besar negara-negara bagian AS memiliki pengadilanpengadilan dengan yurisdiksi terbatas yang diketuai oleh seorang hakim dimana dia mendengarkan kasus-kasus sipil-ringan dan kriminal. Selain itu negara-negara bagian juga memiliki pengadilan-pengadilan umum yurisdiksi tingkat pertama yang diketuai oleh seorang hakim. Pengadilan-pengadilan tingkat pertama ini biasanya disebut pengadilan-pengadilan rangkaian atau pengadilan-pengadilan superior dan fungsinya mendengarkan kasus-kasus sipil-utama dan kriminal. Beberapa negara bagian lainnya memiliki
13
pengadilan-pengadilan
khusus
yang
hanya
mendengarkan
kasus-kasus
tertentu, misalnya kasus-kasus lalu lintas atau pertikaian keluarga. Semua negara-negara bagian di Amerika Serikat memiliki satu pengadilan tertinggi, yang biasanya disebut makamah agung negeri yang fungsinya sama seperti pengadilan tinggi. Banyak juga negara-negara bagian Amerika Serikat yang memiliki pengadilan negeri menengah yang juga disebut pengadilan banding yang tugasnya mendengarkan kasasi-kasasi dari sidang pengadilan. Pihak yang berkasus umumnya memiliki hak satu kali untuk naik banding. D.
Administrasi Pengadilan Cabang-cabang yudikatif dari pemerintah federal dan pemerintah negara bagian adalah terpisah fungsinya dari cabang-cabang legislatif dan eksekutif. Untuk
memastikan
kemandirian
jalannya
peradilan,
cabang-cabang
yudikatifdari pemerintah federal dan pemerintah negara bagian mengontrol fungsi administrasi pengadilan. Tugas-tugas di administrasi pengadilan termasuk
mengelola
anggaran-anggaran
belanja
pengadilan,
menulis
peraturan-peraturan sidang pengadilan dan prosedur pengadilan tinggi, memeriksa perkara-perkara disiplin yudikatif, menawarkan program-program pendidikan berlanjut bagi para hakim, dan mengkaji pelaksanaan sidang pengadilan. Di dalam sistim pengadilan federal, Muktamar Yudisial Amerika Serikat, dibentuk dari dari 27 anggota anggota (Kepala Hakim Hakim Amerika Serikat dan 26 hakimhakim dari setiap wilayah geografis AS), mengemban m engemban segenap segenap tanggung jawab administrasi dari seluruh pengadilan dan memiliki kekuasaan utama dalam membuat kebijakan yang berhubungan dengan pelaksanaan cabang yudikatif dari pemerintah. Mukatamar Yudisial ini dibantu oleh sejumlah besar komitekomite yang dibentuk dari hakim-hakim federal (dan kadang-kadang juga dari hakim-hakim pengadilan negeri serta pengacara-pengacara) dimana mereka mempelajari berbagai sistim pengadilan federal yang berbeda dan membuat rekomendasi-rekomendasi. Satu tanggung jawab penting dari Muktamar Peradilan adalah untuk merekomendasikan perubahan-perubahan di dalam aturan-aturan prosedur yang digunakan oleh seluruh pengadilan-pengadilan federal. 14
D.
Hakim Para hakim agung dari Makhamah Agung Amerika Serikat dan dari rangkaian serta hakim-hakim distrik, semuanya ditunjuk oelh presiden Amerika Serikat jika disetujui oelh mayoritas suara dari senat Amerika Serikat. Para hakim agung ini bisa terus mengabdi apabila selama dalam melakukan tugasnya berkelakuan baik dan bisa mengabdi sampai akhir hayatnya. Biasanya orangorang yang dicalonkan menjadi hakim agung ini oleh presiden kebanyakan berasal dari partai yang sama dengan presiden. Orang-orang yang ditunjuk biasanya berasal dari profesi pengacara terhormat, guru besar hukum, hakim pengadilan rendah federal atau hakim pengadilan negeri. Begitu para hakim ini ditunjuk untuk menjalankan tugasnya, maka gajinya tidak dapat diturunkan. Para hakim ini hanya mungkin dipecat melalui proses pendakwaan karena menyalah gunakan jabatannya, yang mana dakwaannya dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (House of Representative) dan sidang pengujiannya dilakukan oleh senat. Metode dalam pemelihin hakim-hakim negeri sangat berbeda antara negara bagian yang satu dengan yang lainnya, bahkan dalam satu negara bagianpun kadang berbeda tergantung jenis pengadilannya. Sistem pemilihan yang lazim digunakan secara umum adalah dengan sistem nominasi dari komisi dan populerisasi. Dalam sistim nominasi dari komisi, hakim-hakim ditunjuk oleh gubernur (sebagai kepala eksekutif negara bagian) yang harus menentukan dari beberapa calon yang sudah diajukan oleh komisi independen yang terdiri dari para kumpulan pengacara, legislator, warga biasa, dan kadang-kadang hakim. Sedangkan untuk sistim pemilihan dengan cara populerisasi dipilih dengan siapa yang paling populer. Pemilihan dengan cara ini mungkin mendapatkan dukungan secara sepihak atau bahkan tidak mendapatkan dukungan sama sekali. Sedangkan calon-calon yang dipilih harus memenuhi kualifikasi tertentu seperti pernah menjalani profesi pengacara selama jangka waktu tertentu.
E.
Jaksa Penuntut Jaksa-jaksa penuntut dalam sistim federal adalah merupakan bagian dari Departemen Kehakiman AS di dalam cabang eksekutif. Jaksa Agung AS yang 15
mengepalai mengepalai Departemen Kehakiman, ditunjuk oleh presiden dengan mendapat konfirmasi dari senat. Ketua jaksa penuntut di dalam distrik-distrik pengadilan federal disebut pengacara-pengacara AS dan mereka juga ditunjuk oleh presiden setelah mendapatkan konfirmasi dari senat. Di dalam Departemen Kehakiman terdapat juga Biro Penyelidikan Federal (FBI) yang menyelidiki semua kejahatan yang ditujukan terhadap negara Amerika Serikat. Setiap negara bagian juga memiliki seorang jaksa agung di dalam cabang eksekutif negeri yang biasanya dipilih oleh penduduk setempat. Ada juga jaksa-jaksa penuntut yang tersebar di berbagai wilayah negeri, yang disebut dengan pengacara-pengacara negara atau pengacara-pengacara distrik. Para jaksa penuntut ini juga biasanya dipilih. F.
Pembela Hukum Sistem hukum di Amerika Serikat menggunakan proses pertentangan. Peran pembela-pembela hukum sangatlah penting dalam proses ini. Para pembela hukum bertanggung jawab terhadap pengajuan alat-alat bukti dari klien mereka pada saat melakukan pembelaan di depan sidang pengadilan. Berdasarkan penyajian-penyajian alat bukti yang disampaikan oleh pembela hukum, hakim sidang dan dewan juri akan menilai dan memastikan alat bukti yang diajukan dalam persidangan untuk mengambil keputusan bersama sebelum memasuki saat keputusan hakim. Setiap individu bebas mewakili dirinya sendiri di pengadilan-pengadilan Amerika Serikat, namun pembela hukum sering dibutuhkan keberadaannya untuk menghadapkan kasus-kasus secara lebih efektif. Bagi perorangan yang tidak sanggup membayar seorang pembela hukum, ia dapat mencoba untuk mendapatkannya tanpa membayar melalui sebuah perhimpunan bantuan hukum lokal. Bagi para tertuduh kejahatan yang tidak sanggup membayar seorang pembela hukum, mereka akan diwakili oleh seorang pembela hukum yang ditunjuk oleh pengadilan atau oleh kantor pembela masyarakat federal atau negeri.
2.
Indonesia
A.
Dasar Hukum Pidana Indonesia 16
Sistem peradilan Indonesia berdasarkan sistem-sistem, undang-undang dan lembaga-lembaga yang diwarisi dari negara Belanda yang pernah menjajah bangsa Indonesia selama kurang lebih tiga ratus tahun. Seperti dikatakan oleh 1
Andi Hamzah : Misalnya Indonesia dan Malaysia dua bangsa serumpun, tetapi dipisahkan dalam sistem hukumnya oleh masing-masing penjajah, yaitu Belanda dan Inggris. Akibatnya, meskipun kita telah mempunyai KUHAP hasil ciptaan bangsa Indonesia sendiri, namun sistem dan asasnya tetap bertumpu pada sistem Eropa Kontinental (Belanda), sedangkan Malaysia, Brunei, Singapura bertumpu kepada sistem Anglo Saxon.
Walaupun bertumpu pada sistem Belanda, hukum pidana Indonesia modern dapat dipisahkan dalam dua kategori, yaitu hukum pidana acara dan hukum pidana materiil. Hukum pidana acara dapat disebut dalam Bahasa Inggris sebagai “procedural law” dan hukum pidana materiil sebagai “substantive law”. Kedua kategori tersebut dapat kita temui dalam Kitab masing masing-masing -masing yaitu, KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) dan KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) berturut-turut. Namun RUU KUHP baru memunculkan beberapa hal yang sangat menarik terkait dengan perubahan-perubahan yang dapat terjadi pada sistem hukum pidana dan patut didiskusikan, kenyataannya adalah sampai sekarang RUU tersebut belum dilaksanakan. Menurut keterangan dari beberapa sumber, RUU tersebut telah diajukan kepada DPR Jakarta selama kurang lebih dua puluh tahun dan belum dapat disepakati apalagi disahkan. Maka dari itu, untuk sementara KUHAP dan KUHP merupakan undangundang yang berlaku dan digunakan oleh lembaga lembaga penegak hukum untuk melaksanakan urusan sehari-hari dalam menerapkan hukum pidana di Indonesia. KUHAP (dibedakan dari KUHP), menentukan prosedur-prosedur yang harus dianut oleh berbagai lembaga yang terlibat dalam sistem peradilan misalnya hakim, jaksa, polisi dan lain-lainnya, sedangkan KUHP menentukan 1
Prof. Dr. jur Andi Hamzah Hukum Acara Pidana Indonesia (Edisi Kedua Sinar Grafika, Jakarta 2008) Hal 33.
17
pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan yang berlaku dan dapat diselidiki ataupun dituntut oleh lembaga-lembaga tersebut. B.
Perkembangan Perkembangan Sistem Peradilan Pidana Indonesia Upaya penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sanksi (hukum) pidana merupakan cara yang paling tua, setua peradaban manusia itu sendiri, bahkan ada yang mengatakan bahwa hukum pidana merupakan the older 2
philosophy of crime control. Sampai saat ini pun, hukum pidana masih 3
digunakan dan “diandalkan” sebagai salah satu sarana politik kriminal . Hal tersebut dapat dilihat dari adanya ancaman pidana pada hampir setiap produk perundang-undangan yang dikeluarkan oleh badan legislatif negara ini, meskipun produk perundang-undangan tersebut tidak termasuk dalam perundang-undangan perundang-undangan yang tidak mengatur secara spesifik tentang suatu tindak pidana, seperti UU Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, UU Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, UU Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Ketenagakerjaan, UU Nomor 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air dan sebagainya. Dengan demikian, hukum pidana hampir selalu digunakan untuk “menakut“menakut-nakuti” atau mengamankan berbagai k ebijakan ebijakan yang timbul di berbagai bidang terutama dalam menanggulangi menanggulangi kejahatan. Fenomena tersebut memberi kesan seolah-olah suatu peraturan akan kurang sempurna atau “hambar” apabila tidak disertai dengan ketentuan pidana. Aplikasi atau penegakan hukum pidana yang tersedia tersebut dilaksanakan oleh instrumen-instrumen yang diberi wewenang oleh Undang Undang untuk melaksanakan kewenangan dan kekuasaannya masing-masing dan harus dilakukan dalam suatu upaya yang sistematis untuk dapat mencapai tujuannya. Upaya yang sistematis ini dilakukan dengan mempergunakan segenap unsur yang terlibat di dalamnya sebagai suatu kesatuan dan saling berhubungan (interelasi), serta saling mempengaruhi satu sama lain. Upaya yang demikian harus diwujudkan dalam sebuah sistem yang bertugas menjalankan penegakan hukum pidana tersebut, yaitu Sistem Peradilan Pidana ( Criminal Justice
2
Herbert L. Packer, The Limits of Criminal Sanction”, 1968. hal. 3. Barda Nawawi Arief, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana , Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hal. 39. 3
18
Sytem) yang pada hakikatnya merupakan “sistem kekuasaan menegakkan 4
hukum pidana” . Oleh karena itu, setiap aparat dari sistem peradilan pidana ( criminal justice system) harus selalu mengikuti perkembangan dari setiap perundang-undangan perundang-undangan
yang
terbit
karena
aparat
dalam
sistem
peradilan
pidana
tersebut
“menyandarkan” profesinya pada hukum pidana dalam upaya mengantisipasi kejahatan
yang
terjadi.
Sistem
Peradilan
Pidana
ini
diwujudkan/diimplementasikan diwujudkan/diimpleme ntasikan dalam 4 (empat) sub sistem, yaitu : -
Kekuasaan “Penyidikan” oleh lembaga penyidik;
-
Kekuasaan Penuntutan oleh lembaga penuntut umum;
-
Kekuasaan
mengadili
dan
menjatuhkan
putusan
putusan/pidana
oleh
oleh
badan
pengadilan; -
Kekuasaan
pelaksanaan
badan/aparat
5
pelaksana/eksekusi . C.
Sistim Peradilan Pidana Indonesia Masing-masing kekuasaan yang merupakan sub sistem dalam Sistem Peradilan Pidana tersebut merupakan kekuasaan yang merdeka/independent dalam arti bebas dari pengaruh penguasa atau dari tekanan dari pihak luar. Akan tetapi kemandirian tersebut tidak bersifat parsial ( fragmenter ), ), tetapi kemandirian dalam satu sistem, yaitu Sistem Peradilan Pidana yang integral 6 Integrated Criminal Justice System) . ( Integrated
Adapun implementasi dari masing-masing sub sistem dalam Sistem Peradilan Pidana tersebut adalah sebagai berikut: 1. Kekuasan penyidikan oleh lembaga penyidik. Berdasarkan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 1 angka, maka yang dimaksud dengan Penyidik adalah Pejabat Polisi Negera Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk 4
Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan , Citra Adtya Bakti, Bandung, 2001, hal. 28. 5 Ibid . 6 Barda Nawawi Arief, Sistem Peradilan Pidana Terpadu dalam Kaitannya dengan Pembaruan Kejaksaan , dalam Media Hukum Vol. 2 Nomor 1, tahun 2003, hal 30.
19
melakukan penyidikan. Dengan demikian, secara umum yang diberi
kewenangan untuk melakukan penyidikan suatu tindak pidana adalah Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), namun untuk tindak pidana tertentu ada juga lembaga lain yang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan, penyidikan, seperti: -
Kejaksaan untuk Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana HAM.
-
Aparat Dirjen Pajak untuk Tindak Pidana Perpajakan.
-
Aparat Bea Cukai untuk Tindak Pidana Kepabeanan.
-
Aparat kehutanan untuk Tindak Pidana Kehutanan.
2. Kekuasaan penuntutan penuntutan oleh lembaga penuntut umum. Apabila dalam Kekuasaan Penyidikan, terdapat beberapa lembaga yang dapat melakukan penyidikan, maka dalam menjalankan kekuasaan penuntutan hanya satu lembaga yang berwenang melaksanakan yaitu lembaga Kejaksaan Republik Indonesia. Hal tersebut tertuang dalam Ketentuan Umum KUHAP angka 6 dan angka 7 serta tecantum pula dalam Undang Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia pada Pasal 2 ayat (1) yang menyebutkan bahwa “Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam Undang Undang ini disebut Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan Negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undangundang.”
3. Kekuasaan mengadili mengadili dan menjatuhkan putusan oleh lembaga peradilan. Yang dimaksud dengan Kekuasaan mengadili sebagaimana diatur dlam Pasal 1 angka 9 KUHAP adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang undang ini. Selanjutnya
berdasarkan Pasal 1 angka 8 KUHAP, yang diberi wewenang ini adalah Hakim sebagai Pejabat Peradilan Negara yang diberi wewenang oleh undang-undang undang-undang untuk mengadili. 4. Kekuasaan
pelaksanaan
putusan/pidana
oleh
badan/aparat
pelaksana/eksekusi. Kekuasaan ini dimiliki oleh Jaksa Penuntut Umum karena di samping berwenang melaksanakan penuntutan, Jaksa Penuntut Umum juga 20
berwenang melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Hal tersebut diatur dalam Ketentuan Umum KUHAP Pasal 1angka 6 dan angka 7 serta juga diatur dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Dengan demikian dalam proses penegakan hukum pidana, unsur-unsur sistem peradilan pidana meliputi : Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan. Keempat unsur inilah yang merupakan subsistem dari sistem peradilan pidana, sehingga keberhasilan upaya penegakan penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh keterkaitan dan ketergantungan keempat unsur tersebut. Oleh karena itu, Yang dimaksud dengan sistem peradilan pidana dapat juga dikatakan sebagai sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga Kepolisian, Kejaksaan, 7
Pengadilan dan Pemasyarakatan terpidana .
V.
Hak Konstitusional
Miranda Rule tepatnya Miranda Priciple, adalah merupakan hak-hak konstitusional dari tersangka / terdakwa yang meliputi hak untuk tidak menjawab atas pertanyaan pejabat bersangkutan dalam proses peradilan pidana dan hak untuk didampingi atau dihadirkan Penasihat Hukum sejak dari proses penyidikan sampai dan/atau dalam semua tingkat proses peradilan. MIRANDA PRINCIPLE adalah merupakan hak konstitusional yang bersifat universal dihampir semua negara yang berdasarkan hukum. Indonesia sebagai negara yang berdasarkan hukum pada dasarnya sangat menghormati MIRANDA PRINCIPLE ini. Komitmennya Indonesia terhadap penghormatan MIRANDA PRINCIPLE telah dibuktikan dengan mengadopsi MIRANDA PRINCIPLE ini ke dalam system Hukum Acara Pidana kita (KUHAP) Secara universal Miranda Principle ini merupakan hakhak dasar manusia atau hak Konstitusional tersangka yang pada pokoknya meliputi : 1. Hak untuk tidak menjawab atau diam sebelum diperiksa dan/atau sebelum dilakukan penyidikan ; (a right to remain in silent); 2. Hak untuk menghadirkan
7
Mardjono Reksodiputro, Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, Pidato Pengukuhan Guru Besar tetap dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1993, hal.1.
21
Penasihat Hukum dan hak untuk berkonsultasi sebelum dilakukan pemeriksaan atau penyidikan oleh penyidik; (a right to the presence of an attotney or the right to counsil); 3. Hak untuk disediakan Penasihat Hukum bagi tersangka atau terdakwa yang tidak mampu; Adapun MIRANDA PRINCIPLE, dalam praktiknya dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu : 1. MIRANDA RULE, yaitu suatu aturan yang mewajibkan polisi atau penyidik untuk memberikan hak-hak seseorang sebelum dilakukan pemeriksaan oleh penyidik antara lain, a.)hak untuk diam, karena segala sesuatu yang dikatakannya dapat digunakan untuk melawannya dan memberatkannya di Pengadilan ; b.) hak untuk menghubungi penasihat hukum/advokat, jika ia tidak mampu maka ia berhak untuk disediakan penasihat hukum oleh negara. [vide: pasal 56 ayat (1) KUHAP]; 2. MIRANDA RIGHT, adalah mirip dengan miranda rule, cuma ditekankan disini tersangka pada : a.) hak untuk diam dan menolak menjawab segala pertanyaan polisi yang menangkap sebelum diperiksa oleh penyidik ; b.) Hak untuk menghubungi penasihat hukum dan mendapat bantuan hukum dari advokat bersangkutan (psl 54 KUHAP); c.) Hak untuk memilih penasihat hukumnya sendiri (vide:psl 55 KUHAP); dan d.) Hak untuk disediakan penasihat penasihat hukum jika t ersangka “tidak mampu” (Psl.56 ayat 1 KUHAP); 3. MIRANDA WARNING, adalah peringatan yang harus diberikan kepada tersangka akan hak-haknya sebagaimana sebagaimana yang terdapat di dalam miranda rule dan miranda right di atas (pasal 114 KUHAP), polisi tidak bisa mengintrogasi tersangka di tempat kejadian, kecuali menanyakan sebatas indentitas belaka. Jika dilakukan maka hasilnya tidak sah dan tidak bisa dijadikan di jadikan bukti di Pengadilan. Di Indonesia masalah miranda principle ada diakomodir di dalam pasal 54, 55, 56 ayat (1) dan pasal 114 KUHAP. Secara khusus prinsip miranda rule terdapat di dalam pasal 56 ayat (1) KUHAP yang berbunyi sbb : “Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat penasiha t bagi mereka” Perlu diketahui bahwa yang ingin dicapai dan/atau ditegakkan di dalam prinsip Miranda Rule yang terdapat di dalam pasal 56 ayat (1) tentang KUHAP adalah agar 22
terjamin pemeriksaan yang fair dan manusiawi terhadap diri Tersangka / Terdakwa, sebab dengan hadirnya Penasihat Hukum untuk mendampingi , membela hak-hak hukum bagi tersangka atau terdakwa sejak dari proses penyidikan sampai pemeriksaan di pengadilan dimaksudkan dapat berperan melakukan kontrol, sehingga proses pemeriksaan terhindar dari penyiksaan, pemaksaan dan kekejaman yang dilakukan penegak hukum dalam proses peradilan yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran HAM atau Hak Asasi Manusia ( vide : pasal 33, pasal 3 ayat (2), pasal 5 ayat (2), pasal 17, pasal 18 ayat (1) dari UU No.39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia ] di samping itu adanya kontrol oleh Penasihat Hukum terhadap jalannya pemeriksaan tersangka selama dalam proses persidangan di pengadilan. Berdasarkan uraian dalam pasal 56 ayat (1) KUHAP dapat disimpulkan sebagai berikut : 1. Dalam tindak pidana yang disangkakan atau didakwakan kepada Tersangka / Terdakwa harus diancam dengan pidana mati atau 15 (lima belas) tahun atau lebih atau yang tidak mampu di-ancam dengan pidana 5 ( lima ) tahun atau lebih yang tidak punya Penasihat Hukum sendiri, Pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk Penasihat Hukum bagi mereka (tersangka/terdakwa) ; 2. Pemeriksaan penyidikan yang tersangkanya tidak didampingi Penasihat Hukum sesuai dengan kerangka pasal 114 Jo. Pasal 56 ayat (1) KUHAP, maka hasil pemerik-saan penyidikan tersebut adalah tidak sah atau batal demi hukum, karena bertentangan dengan hukum acara ( undue process ) ; Berdasarkan pasal pasal 56 ayat (1) KUHAP Jo. Pasal 365 (4) KUHP, bila dikaitkan dengan berita KR tanggal 10 Agustus 2007 pada halaman “Hukum & Kriminal” dengan judul “Terdakwa Minta Didampingi Pengacara, Tembak Korban, Jambret Diadili”. Dalam kasus ini Majelis Hakim atau Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta sebelum memeriksa perkara terdakwa lebih lanjut, harus terlebih dahulu mencarikan atau menunjuk Pengacara/Advokat sebagai Penasihat Hukum bagi Terdakwa di dalam pemeriksaan perkara tersebut, apalagi Jaksa/Penuntut Umum dalam dakwaannya menjerat terdakwa dengan pasal 365 ayat (4) KUHP dengan ancaman pidana mati. Dan kewajiban pejabat yang bersangkutan untuk menunjuk Penasihat Hukum bagi terdakwa tidak bisa ditawar-tawar karena bersifat imperatif, dan tidak harus menunggu atau bergantung pada inisiatif pihak keluarga terdakwa yang mencarikan Penasihat Hukum bagi terdakwa. Sudah saatnya semua pejabat penegak hukum dalam semua tingkat proses peradilan pidana di negeri ini harus menghormati UU No.8 23
tahun 1981 tentang KUHAP, khususnya tentang Miranda Rule yang terdapat di dalam pasal 56 ayat (1) KUHAP.
Daftar Pustaka:
Arief, Barda Nawawi, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakkan dan Pengembangan Hukum Pidana, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1998.
-------------------------, Masalah Penegakkan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2001.
------------------------, Sistem
Peradilan
Pidana
Terpadu
Dalam
Kaitannya
Dengan
Pembaharuan Kejaksaan, Dalam Media Hukum Vol. 2 Nomor 1, 2003
Lamintang, P.A.F., Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1997. Packer, Herbert L., The Limits of Criminal Sanction, California, 1968. Reksodiputro, Mardjono, Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, dalam pidato pengukuhan Guru Besar Tetap Dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1993. Republik Indonesia, Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab UndangUndang Hukum Pidana, Jakarta, Permata Press, 2008.
------------------------, Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jakarta, Permata Press, 2004.
Sugandi, R, SH., KUHP dan Penjelasannya, Surabaya, Usaha Nasional, 1981.
24
