Perbandingan Sistem Perlindungan Sosial di Negara Asia Tenggara

Sistem Perlindungan dan Jaminan Sosial

PERBANDINGAN PERLINDUNGAN SOSIAL DAN JAMINAN SOSIAL DI BERBAGAI NEGARA ASIA TENGGARA Mokhamad Alfian, SST1 “Vulnerable groups both poor and non-poor to prevent, reduce, or cope with risk”2 “Social Policy is the set of policies and programs designed to promote efficient and effective labor markets, protect individuals from the risks inherent in earning a living either from small-scale agriculture or the labor market, and provides a floor of support to individuals when market-based approaches for supporting themselves fail” - ADB Indonesia sebagai Negara Kesejahteraan (welfare state) menanggung tanggung jawab yang besar berkaitan dengan perlindungan dan jaminan sosial bagi masyarakatnya sebagaimana yang tercantum dalam UUD 1945 Pasal 34 ayat 2 yang berbunyi “Negara menyelenggarakan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan”. Kebijakan lain mengenai perlindungan dan jaminan sosial dapat dilihat pada UU No. 3 tahun 1992 Pasal 3 ayat 2 “setiap tenaga kerja berhak atas jaminan sosial tenaga kerja”, serta UU No. 40 tahun 2004 Pasal 2 yakni “Sistem jaminan sosial nasional diselenggarakan berdasarkan kemanusian, asas manfaat dan asas keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Berdasarkan aturan-aturan tersebut sekiranya perlu untuk meninjau kembali sistem perlindungan dan jaminan sosial di Indonesia dengan melihat berbagai aspek diantarnya peranan sistem tersebut dalam peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat.

PERTUMBUHAN EKONOMI DI INDONESIA Saat ini, pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami perlambatan, hal ini disebabkan oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Sebagai gambaran, pertumbuhan diberbagai negara juga mengalami kelambatan, atau bahkan kemunduruan yang ditandai dengan lesunya perekonomian dunia. Pertumbuhan ekonomi Indonesia bertumbuh sebesar 4.7%3.

1

Mahasiswa Pasca-Sarjana Spesialis-1 Pekerjaan Sosial STKS Bandung Asean Development Bank, http://www.adb.org/publications/social-protection-index-assessingresults-asia-and-pacific 3 DetikFinance, Perbandingan Ekonomi Indonesia dan Negara Tetangga, 2 September 2015, http://finance.detik.com/read/2015/09/02/152938/3008079/4/perbandingan-ekonomi-indonesiadan-negara-tetangga 2

1


Pertumbuhan tersebut, meskipun dikategorikan melambat namun jika dibandingkan dengan negara-negara lain yang justru mengalami perlambatan yang sangat signifikan utamanya pada negara-negara maju seperti Cina yang mencata angka 7% atau Australia yang hanya menutup pertumbuhan ekonominya di semester I sebesar 2.2%. Berikut gambaran pertumbuhan ekonomi Indonesia dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya: Tabel 1 Pertumbuhan Ekonomi Indonesia dibandingkan Negara ASEAN lainnya Negara Kuartal I (%) Kuartal II (%) Semestar I (%) Malaysia 5,6 4,9 5,25 Filipina 5 5,6 5,3 Singapura 1,1 1,7 1,4 Thailand 3 3 3 Vietnam 6,2 6,4 6,3 Indonesia 4,7 4,7 4,7 Sumber: DetikFinance, 2015

Data tersebut menggambarkan bahwa saat ini pertumbuhan ekonomi di Indonesia dari ke-6 Negara ASEAN berada diurutan ke-4 dengan angka yang stabil, dibandingkan dengan negara Singapura, dan Thailand. Lebih lanjut, untuk melihat pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat dilihat dari data berikut : Grafik 1 Pertumbuhan Ekonomi dan Angka Kemsikinan

2


Adapun gambar 1 berikut memberikan gambaran mengenai kesenjangan cakupan, kepatuhan dan pungutan perlindungan sosial di Indonesia :

Gambar 1

Sumber : ILO, 2008

Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa keanggotaan dana asuransi sosial formal sebagain besar tekonsentrasi pada pekerja perusahaan swasta skala besar dan sector publik. Pemutusan tenaga kerja yang dilakukan oleh perusahaan besar menyusul terjadinya permasalahan pada perekonomian formal kea rah perusahaanperusahaan kecil dan ekonimi informal mengurangi angka statistic keanggotaan asuransi sosial. Meskipun dalam kondisi ekonomi formal yang terbaik, kurang dari setengah jumlah pekerja merupakan peserta aktif asuransi. Indonesia menargetkan Milenium Development Goals (MDG) sebesar 7,5% pada tahun 2015, namun angka tersebut dirasa sangat sulit disebabkan angka kemiskinan pada tahun 2014 mencapai angka 11,5% atau setara dengan 28.594 Juta jiwa orang miskin. Hal ini menggambarkan perlunya peningkatan sistem perlindungan sosial, dan jaminan sosial yang saat ini memulai babak baru dengan perpindahan dampuk kekuasaan pada era Jokowi-JK yang berfokus kepada jaminan dan perlindungan sosial dengan melihat program-program yang sudah ada yakni kartu Indonesia pintar, kartu Indonesia Sehat, dan Kartu Indonesia Sejahtera. PERBANDINGAN SISTEM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL INDONESIA DENGAN NEGARA LAIN

3


Pada dasarnya terdapat pelbagi model penerapan perlindungan sosial, dan jaminan sosial. Hal ini berakibat pada beragamnya pelaksanana perlindungan dan jaminan sosial diberbagai negara dan kesuksesan daripada perlindungan dan jaminan sosialnya, berikut gambaran sistem perlindungan dan jaminan sosial di berbagai Negara: Bagan 1 Sistem Perlindungan dan Jaminan Sosial Singapura

Berdasarkan bagan tersebut dapat diketahui bahwa sistem perlindungan dan jaminan sosial di Singapura berada pada dua kementrian yakni kementerian kesehatan, dan kementerian ketenagakerjaan (manpower). Berdasarkan tersebut juga dapat diketahui peranan jaminan sosial dan perlindungan berfokus kepada kesehatan dimana kementerian kesehatan menjadi tombak jaminan dan perlindungan sosial. Berbeda dengan negara singapura, berikut bagan 2 tentang sistem perlindungan dan jaminan sosial di Malaysia : Bagan 2 Perlindungan Sosial dan Jaminan Sosial Malaysia

4


Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa perlindungan sosial dan jaminan sosial berada pada 3 (tiga) kementerian sebagai pelaku teknis jaminan sosial dan perlindungan sosial, skema tersebut juga menggambarkan bahwa pada negara Malaysia membedakan-bedakan teknis pelaksanaan jaminan sosial dan perlindungan sosial pada masing-masing kementerian berdasarkan tugas pokok dan fungsi kementerian tersebut, pola ini menuntut kemandirian pengelolaan dan rentan terhadap ego sectoral sehingga memungkinan adanya perbedaan data. Berikut bagan 3 tentang skema perlindungan sosial dan jaminan sosial di Filipina : Bagan 3 Sistem Perlindungan Sosial dan Jaminan Sosial Filipina

Bagan 3 tersebut menggambarkan adanya pengelolaan yang berkesinambungan antar lembaga pemerintah, dan kementerian dalam hal ini kementerian kesehatan dan kementerian sumberdaya manusia (ministry of human resource). Adapun pada skema ini kecakupan kepesertaan yakni ada pada tenaga kerja pembayar iuran dan penduduk penerima bantuan sosial. Adapun pada negara Thailand sistem perlindungan dan jaminan sosialnya serupa dengan sistem dan jaminan sosial Malaysia. Berikut bagan 4 tentang skema perlindungan sosial negara Thailand :

5


Bagan 4 Sistem Perlindungan Sosial dan Jaminan Sosial Thailand

Berdasarkan skema pada bagan 4 tersebut dapat diketahui bahwa perlindungan sosial di Negara Thailand memiliki kemiripan dengan skema pada Negara Malaysia yang berfokus kepada kemandirian dalam pengelolaannya yang dibagi kedalam 3 (tiga) pelaksana teknis berbagai kementerian. Adapun pada perlindungan sosial dan jaminan sosial tersebut telah mencakup berbagai hal diantarnya kesehatan, pensiun, kecelakaan kerja dan bahkan pengangguran. Sedangkan di Indonesia sendiri pengelolaan perlindungan sosial dan jaminan sosial memasuki sebagai berikut : Bagan 5 Sistem Perlindungan Sosial dan Jaminan Sosial Thailand

6


Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa perlindungan sosial melibatkan lembaga pemerintah dan kementerian yakni kementerian kesehatan, dan sosial, saat ini perlindungan sosial dan jaminan sosial di Indonesia dikelola dalam satu lembaga yakni BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial). PENGELUARAN, DAN KETERCAKUPAN PERLINDUNGAN SOSIAL DAN JAMINAN SOSIAL DI NEGARA ASEAN Adapun ketercakupan perlindungan sosial dan jaminan sosial diberbagai negara dapat dilihat dari sistem perlindungan sosial sebagaimana yang telah dibahas pada bagan 1, 2, 3, 4, dan 5. Ketercakupan kepesertaan diberbagai negara ASEAN dalam hal ini Thailand, Malaysia, Singapura, dan Indonesia saat ini serupa yakni berfokus kepada tenaga kerja pembayar iuan dan penduduk penerima bantuan sosial. Kesamaan tersebut tidak diiringi dengan kesamaan dalam jangkauan kepesertaan dalam hal pelaksanaan perlindungan dan jaminan sosial. Untuk menggambarkan hal tersebut dapat dilihat dari Social Protection Index (SPI) sebagaimana berikut :

Negara

Malaysia Singapura Indonesia Timur Leste Thailand Filipina Komboja Vietnam

Tabel 2 Indeks Perlindungan Sosial (SPI) ASEAN SPI Pengeluaran Perlindungan Sosial ditinjau dari PDB (%) 0.155 3.7 0.169 3.5 0.044 1.2 0.140 5.9 0.119 3.6 0.085 2.5 0.020 1.0 0.137 4.7

Perlindungan Sosial dalam PDB per kapita (USD) 6,915 35,514 2,335 1,130 4,151 1,746 731 1,130

Sumber : Asian Development Bank, diolah Ket : PDB = Prodak Domestic Bruto, SPI = Social Protection Index, USD = United States Dollar

Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa singapura mempunyai produk domestic bruto yakni nilai pasar semua barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu negara pada priode tertentu yang sangat jauh berbeda dengan negara lainnya yakni mencapai angka 35,514 namun hanya mengeluarkan perlindungan sosial sebesar

7


3.5%, angka yang masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan negara maju lainnya. Malaysia tercatat mengeluarkan dana sebesar 3.7% dari PDBnya, angka tersebut berada diatas Singapura namun Index Perlindungan Sosial hanya mencapai 0.115. Sementara itu, Indonesia berada diperingkat bawah dan hanya berada diatas Kamboja dengan PDB sebanyak 3x lipat dari Indonesia. Indonesia berada pada Indeks Perlindungan Sosial dibawah 0.100 yakni hanya sebesar 0.040, angka tersebut merupakan angka yang rendah mengingat PDB pada negara Filipina berada dibawah Indonesia, namun menghabiskan anggaran lebih besar dalam perlindungan sosial yakni sebesar 0.084 atau dua kali lipat dari Indonesia. Selain data tersebut menarik untuk melihat pengeluaran perlindungan sosial ditinjau dari ketiga bentuk perlindungan sosial yakni bantuan sosial, asuransi, hal ini untuk melihat lebih jauh skema perlindungan sosial dan jaminan sosial diberbagai negara. Hal tersebut dapat dilihat dari tabel 3 tentang pengeluaran perlindungan sosial dalam berbagai bentuk sebagaimana berikut : Tabel 3 Pengeluaran Perlindungan Sosial di Negara ASEAN Negara Asuransi (%) Bantuan (%) Program Lainnya (%) Kamboja 0.013 0.024 0.035 Indonesia 0.028 0.073 0.015 Malaysia 0.281 0.026 0.004 Singapura 0.282 0.025 0.031 Filipina 0.182 0.022 0.055 Thailand 0.154 0.082 0.025 Vietnam 0.231 0.044 0.043 Sumber : Asian Development Bank, diolah

Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa pada negara yang digolongkan negara maju di lingkup asia tenggara seperti Singapura, dan Malaysia pengeluran untuk perlindungan sosial berupa bantuan sosial tidak menjadi fokus utama, hal ini jika dianalisis lebih jauh berkaitan dengan angka kemiskinan di Negara tersebut yang lebih rendah dibandingkan negara-negara lainnya pada lingkup Asia Tenggara. Indonesia menghabiskan pengeluaran jauh lebih besar pada bantuan sosial yakni sebesar 0.073% dibandingkan asuransi yakni sebesar 0.028 dan program lainntya tang hanya 0.015. Pengeluruan untuk bantuan sosial tersebut berada pada peringkat kedua setelah Thailand. Hal ini sebanding dengan angka kemiskinan yang tinggi di

8


Indonesia pada tahun 2009 yakni mencapai angka 32,53 Juta jiwa atau sebesar 14,15% dari jumlah penduduk. Hal yang juga patut disoroti dari tabel 3 tersebut yakni berkaitan pengeluaran perlindungan sosial dalam bentuk program pada negara Malaysia berada pada tingkat terendah dibandingkan negara lain yakni hamnya sebesar 0.004 yang menunjukkan adanya ketimpangan perlindungan sosial. Berdasarkan data tersebut juga dapat diketahui bahwa perlindungan sosial di Negara ASEAN mengalami jumlah ketercakupan yang tergolong rendah hal ini dapat dilihat dari grafik 2 tentang perbandingan perlindungan sosial antar negara ASIA sebagaimana berikut : Grafik 2 Kepesertaan Perlindungan dan Jaminan Sosial ditinjau dari Pendapatan Masyarkat

Sumber : Asian Development Bank, di olah

9


Berdasarkan grafik tersebut dapat diketahui bahwa negara dengan tingkat kepesertaan dalam perlindungan sosial yakni negara yang tergolong maju, selain hal tersebut kepersertaan juga dapat dilihat dari bentuk perlindungan sosial yang lebih berbentuk asuransi daripada bantuan, dan program. Semakin tinggi perlindungan sosial yang berbentuk asuransi maka semakin tinggi pula tingkat kepesertaan. Hal ini dapat dilihat dari dua negara ASEAN yakni Singapura, dan Malaysia. REKOMENDASI TERHADAP PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL DI INDONESIA Suatu sistem perlindungan dan jaminan sosial sungguh perlu dimiliki agar ketahanan masyarakat dapat terjaga dalam menghadapi shock. Lebih daripada itu, perlindungan dan jaminan sosial juga diperlukan apabila terjadi hal-hal yang tidak dikehendaki yang dapat mengakibatkan hilangnya atau berkurangnya pendapatan seseorang, yang disebabkan karena memasuki usia lanjut atau pensiun, sakit, cacat, kehilangan pekerjaan, terkena bencana alam, dan sebagainya. Jelas bahwa, perlindungan dan jaminan sosial sangat terkait dengan isu-isu yang kompleks, baik yang bersifat analitis maupun yang teknis. Untuk itu, untuk membangun suatu ketahanan masyarakat, diperlukan pertumbuhan yang bersifat terus-menerus (sustainable) dan pembangunan yang memihak kepada rakyat miskin (pro-poor). Pengalaman banyak negara menunjukkan, bahwa pertumbuhan saja belum cukup untuk mengembangkan/meningkatkan kualias hidup masyarakat. Saat ini, angka kemiskinan di Indonesia tercatat mencapai angka 11,5% atau setara dengan 28.594 Juta Jiwa, hal ini menandakan bahwa Indonesia diharuskan untuk meningkatkan pengeluaran terkait perlindungan dan jaminan sosial dalam bentuk bantuan sosial atau penerima iuran dibandingkan dengan bentuk asuransi yang sebagian besar hanya diperutukan bagi kelas menengah ke atas. Hal ini mengingat banyaknya masyarakat Indonesia yang berada pada angka kemiskinan yang mengalami kesulitan untuk keluar dari kemiskinan tersebut. Adapun hal lain sebagai bagian daripada rekomendasi yakni perbaikan dalam perlindungan dan jaminan sosial di Indonesia yakni sebagai berikut a) bantuan social hanya mencakup sebagian penduduk miskin dan rentan, (b) asuransi social belum mencakup seluruh penduduk Indonesia (WNI); masih terbatas bagi pekerja sektor formal (swasta, PNS, dan TNI/Polri), (c) penduduk miskin yang dicakup adalah around the poverty line atau being transitory poor, (d) belum ada desain standar minimum untuk berbagai bentuk asuransi dan bantuan social, (e) nilai-nilai budaya lokal ada yang telah berfungsi sebagai sistem perlindungan sosial, dan (f) dari segi cakupan jaminan sosial masih ada beberapa area yang belum ditanganani oleh skema yang ada.

10

Perbandingan Sistem Perlindungan Sosial di Negara Asia Tenggara

Recommend Documents