Perbedaan Government dan Governance Beda utama dari Pemerintah ( Government ) dengan Tata Pemerintahan ( Governance) adalah:
Kalau Pemerintah ( Government) lebih berkaitan dengan lembaga yang mengemban fungsi memerintah dan mengemban fungsi mengelola administrasi pemerintahan. pemerintahan. Di tingkat desa konsep Pemerintah ( Government) merujuk pada Kepala Desa beserta Perangkat Desa. Kalau Tata Pemerintahan ( Governance) lebih menggambarkan pada pola hubungan yang sebaik-baiknya antar elemen yang ada. Di tingkat desa konsep Tata Pemerintahan ( Good Governance) merujuk pada pola hubungan antara pemerintah desa, kelembagaan politik, kelembagaan ekonomi dan kelembagaan sosial dalam upaya menciptakan kesepakatan bersama menyangkut pengaturan proses pemerintahan.Hubungan yang diidealkan adalah sebuah hubungan yang seimbang dan proporsional antara empat kelembagaan desa tersebut. Dengan demikian cakupan Tata Pemerintahan ( Governance) lebih luas dibandingkan dengan Pemerintah (Government), karena unsur yang terlibat dalam Tata Pemerintahan Pemerintahan mencakup semua kelembagaan yang ada di desa, termasuk didalamnya ada unsur Pemerintah ( Government). Hubungan antara Pemerintah (Government) dengan Tata Pemerintahan (Governance)bisa diibaratkan hubungan antara rumput dengan padi. Jika kita hanya menanam rumput, maka padi tidak akan tumbuh. Tapi kalau kita menanam padi maka rumput dengan sendirinya akan juga turut tumbuh. Jika kita hanya ingin menciptakan pemerintah (Government) yang baik, maka Tata Pemerintahan (Governance) yang baik tidak tumbuh. Tapi jika kita menciptakan Tata Pemerintahan Pemerintahan (Governance) yang baik, maka pemerintah (Government) yang baik juga akan tercipta. Di tingkat desa, jika hanya menciptakan Pemerintah desa yang baik, maka tata pemerintahan desa yang baik belum tentu dapat tercipta. Tapi kalau yang diciptakan adalah tata pemerintahan desa yang baik maka dengan sendirinya pemerintah desa yang baik juga akan tercipta. Hal tersebut dikarenakan dalam penciptaan Tata Pemerintahan Desa Yang Baik telah dilakukan upaya pelibatan semua kelembagaan desa baik dari pemerintah desa, kelembagaan politik desa, kelembagaan ekonomi desa serta kelembagaan sosial desa dalam proses pemerintahan di tingkat desa.
Pentingnya menegakkan Tata Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) adalah:
Pertama, karena selama masa orde Baru di tingkat desa hanya dikembangkan Pemerintah Yang Baik (Good Government) saja dan belum menyertakan partisipasi masyarakat sehingga transparansi kepada masyarakat belum ada. Kedua, karena pada waktu ini tengah dilaksanakan otonomi daerah dimana desa dijadikan titik penting dalam otonomi daerah. Otonomi daerah tanpa adanya penciptaan Tata Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) akan menyebabkan pemerintah desa terlalu otonom (karena dengan UU yang baru pemerintah desa tidak harus bertanggungjawab kepada Camat dan Bupati). Jika tidak dikembangkan pola hubungan yang baik dari semua kelembagaan desa, maka pemerintah desa akan tidak ada yang mengontrol. Dengan adanya penerapan Tata Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) diharapkan pemerintah desa yang sudah otonom dari pemerintahan atasnya, tidak terlalu bebas dalam berhubungan dengan masyarakat serta masyarakat memiliki tempat untuk ikut serta terlibat dan mengawasi jalannya pengelolaan pemerintahan desa. Dengan demikian semangat yang melingkupi dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah adanya keseimbangan peran antara pemerintah desa, kelembagaan politik, kelembagaan ekonomi dan kelembagaan sosial dalam pengelolaan pemerintahan desa.
Prinsip Tata Pemerintahan Yang Baik adalah:
1.Partisipasi Semua orang mempunyai suara dan terlibat dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga-lembaga perwakilan sah yang mewakili kepentingan mereka. Partisipasi menyeluruh tersebut dibangun berdasarkan atas adanya kebebasan untuk berkumpul dan mengungkapkan pendapat, serta kapasitas untuk berpartisipasi secara konstruktif 2. Supremasi hukum Kerangka hukum harus adil dan diberlakukan tanpa pandang bulu, terutama hukum-hukum yang menyangkut hak asasi manusa 3. Transparansi Transparansi dibangun atas dasar terbukanya informasi secara bebas. Seluruh proses pemerintahan, lembagalembaga yang ada dan informasi perlu dapat dakses oleh semua pihak. 4. Cepat tanggap Lembaga-lembaga dan seluruh proses pemerintahan harus berusaha melayani semua pihak. 5. Membangun konsensus Tata pemerintahan yang baik menjembatani kepentingan yang berbeda demi terbangunnya suatu konsensus menyeluruh dalam hal apa yang terbaik bagi kelompok-kelompok masyarakat, dan bila mungkin konsensus tersebut dalam hal kebijakan-kebijakan serta prosedur-prosedur 6. Kesetaraan Semua orang mempunyai kesempatan memperbaiki atau mempertahankan kesejahteraan mereka 7. Efektif dan efsien Proses-proses pemerintahan dan lembaga-lembaga membuahkan hasil sesuai kebutuhan warga masyarakat dan dengan menggunakan sumber-sumber daya yang ada seoptimal mungkin 8. Bertanggungjawab Para pengambil keputusan di pemerintah, kelembagaan politik, kelembagaan ekonomi, kelembagaan sosial bertanggung jawab baik kepada seluruh masyarakat. Pertanggungjawabannya dalam bentuk pertanggungjawaban politik, pertanggungjawaban hukum, pertanggungjawaban profesional, pertanggungjawaban keuangan dan pertanggungjawaban moral 9. Visi strategis Para pemimpin dan masyarakat memiliki perspektif yang luas dan jauh ke depan atas tata pemerntahan yang baik dan pembangunan manusia, serta kepekaan akan apa saja yang dibutuhan untuk mewujudkan perkembangan tersebut. Selain itu mereka harus memiliki pemahaman atas kompleksitas kesejarahan, budaya dan sosial yang menjadi dasar bagi perspektif tersebut. Ciri dari Tata Pemerintahan Yang Baik adalah:
1. Mengikutsertaan semua 2. Transparan dan bertanggungjawab 3. Efektif dan adil
4. Menjamin adanya supremasi hukum 5. Menjamin bahwa prioritas-prioritas politik, sosial dan ekonomi didasarkan pada konsensus masyarakat 6. Memperhatikan kepentingan masyarakat yang paling miskin dan lemah dalam proses pengambilan keputusan menyangkut alokasi sumber daya pembangunan. http://mahfudwahyudi.blogspot.com/2012/11/perbedaan-government-dan-governance.html
KARAKTERISTIK GOOD GOVERNANCE MENURUT UNDP --> 1. PARTICIPATION Participation atau partisipasi merupakan suatu bentuk pengikutsertaan komponen-komponen masyarakat dalam pengambilan atau pembuatan keputusan atau kebijakan publik mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan, baik itu secara langsung ataupun melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasi masyarakat. Partisipasi ini juga merupakan proses pemberdayaan kekuatan rakyat dalam pembangunan dan merupakan salah satu sendi untuk mengukur demokratis tidaknya suatu daerah atau negara dalam sudut pandang partisipasi masyarakat dan kesadaran masyarakat. Contoh bentuk partisipasi dari masyarakat di NTT misalnya pada tahun 2006 kemarin, dimana pemerintah mengeluarkan sebuah Peraturan Daerah No. 4 tahun 2006 tentang Retribusi Rumah Sakit. Pada awal pembuatan Perda ini pemerintah dengan seenaknya menetapkan suatu kebijakan tanpa mengikutsertakan masyrakat dalam pembuatan Perda ini, akibatnya masyarakat menuntut untuk dicabut atau dibatalkannya Perda No. 4 tahun 2006. Kemudian dengan kewenangannya pihak legislatif memutuskan untuk mengkristalisasikan Perda ini selama satu tahun. Dalam jangka waktu itu pihak eksekutif melakukan tinjauan ulang serta melakukan sosialisasi-solialisasi tentang Perda No. 4 tahun 2006, sehingga pada Januari 2007 Perda No. 4 tahun 2006 dapat diberlakukan kembali. 2. RESPONSIVENESS Responsiveness atau responsif yang dimaksudkan adalah pemerintah harus cepat dan tanggap terhadap kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Yang dituntut disini adalah bagaimana pemerintah harus selalu memperhatikan masyarakatnya dan harus selalu bepihak kepada masyarakatnya. Dengan adanya otonomi daerah pelayanan pemerintah kepada masyarakat akan lebi baik, karena disetiap daerah sudah ada pemerintahannya sendiri yang mengatur atau mengurus daerahnya sendiri dibandingkan jika pemerintahan masih bersifat sentralisasi, dimana setiap keputusan atau kebijakan yang berhubungan dengan suatu daerah harus menunggu dari pemerintah pusat. Contohnya adanya pemekaran wilayah seperti yang terjadi di kabupaten Ngada, dimana telah terbentuk suatu kabupaten baru yaitu kabupaten Nagekeo. Dengan adanya pemerintahan yang baru di kabupaten Nagekeo maka, masyarakat disana akan lebih cepat mendapatkan pelayanan dari pemerintah daerah. Misalnya pelayanan dalam bidang kesehatan. 3. TRANSPARENCY Transparency atau transparansi adalah bentuk keterbukaan pemerintahan dalam membuat kebijakan sehingga dapat diketahui dan diawasi pelaksanaannya oleh masyarakat. Transparansi ini dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi. Oleh karena itu dalam hal ini pemerintah dituntut untuk lebih terbuka kepada masyarakat.
Misalnya dalam penyusunan anggaran, masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahuiproses anggaran karena menyangkut aspirasi dan kepentingan masyarakat terutama pemenuhan kebutuhan-kebutuhan hidup masyarakat. Pemerintah NTT sudah bersifat transparansi dalam penyusunan anggaran, namun belum maksimal karena dalam realisasi anggaran tersebut belum sesuai dengan anggaran tersebut. Misalnya anggaran dalam bidang pendidikan sebesar 20% dari APBD, namun dalam realisasinya hanya sekitar belasan persen, yang masih sangat jauh dari apa yang sudah dianggarkan. 4. EFFICIENCY dan EFFECTIVENESS Dengan adanya otonomi daerah diharapkan tantangan dalam menghadapi era reformasi bisa teratasi apabila kualitas SDM sesuai dengan standarnisasi globalisasi atau telah memenuhi standar. Dengan demikian pengelolaan Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia merupakan paradigma pembangunan Nasional. Sejalan dengan upaya peningkatan pengelolaan SDA dan SDM maka implikasi otonomi daerah dalam sector pendidikan harus memiliki misi sosial yang tinggi dan peran pendidikan dalam hal ini perguruan tinggi sangat diharapkan. Kedudukan perguruan tinggi disuatu daerah tidak terlepas dari misi kemasyarakatannya. Oleh karena itu peran dan kedudukan perguruan tinggi bukan hanya untuk kepentingan perguruan tinggi semata melainkan untuk kepentingan masyarakat. Perguruan tinggi dengan tridharma memungkinkan dirinya memiliki kedudukan sebagai mitra pemerintah daerah dan masyarakat daerah. Dengan kedudukan tersebut perguruan tinggi merupakan potensi sumber daya intelektual yang dimiliki masyarakat daerah. Dimana perguruan tinggi menciptakan atau memberikan input-input kebijakan publik kepada pemerintah daerah yang merupakan ekspresi kepentingan rakyat di daerah. Oleh karena itu perguruan tinggi dapat menghasilkan output-output yang berkompeten sehingga tercapainya efesiensi dan efektifitas pada sector public dan mampu menghaddapi era globalisasi yang penuh dengan kompetensi. Misalnya pemerintah daerah memberikan bantuan berupa beasiswa berprestasi, untuk mencapi kualitas pendidikan yang bagus. 5. CONSENSUS ORIENTATION Pemberian otonomi daerah harus diikuti serangkaian reformasi di sektor publik. Untuk mewujudkan good governance dibutuhkan reformasi diberbagai sektor. Maka pemberian otonomi daerah merupakan langkah strategis yang harus dilakukan pemerintah secara bersungguh-sungguh. Sejalan dengan perlunya dilakukan reformasi sektor publik, maka pemerintah daerah diberi keleluasaan untuk mengelola dan memanfaatkan sumber penerimaan daerah yang dimilikinya sesuai dengan aspirasi masyarakat daerah. Dalam hal ini pemerintah daerah diharapakan tidak hanya orientasi pada suatu daerah saja, melainkan keseluruhan daerah yang menjadi bagian dari daerahnya. SAYANGNYA KONSEP INI SEPERTINYA SULIT SEKALI DITEMUKAN PENERAPANNYA DI NEGARA KU YANG TERCINTA INI.... http://kupangblog.blogspot.com/2009/03/karakteristik-good-governance-menurut.html
Hubungan antara good governance dan civil society?
Jejaring antara birokrasi dengan stake holder lainnya, seperti private (sektor swasta) dan segenap civil society (masyarakat madani) berkembang dari waktu ke waktu. Hal ini menyesuaikan tuntutan publik untuk tercapainya pelayanan yang maksimal. Jejaring kerja masyarakat madani (civil socety) dengan pemerintah (state) tercermin melalui proses demokrasi. masyarakat sipil (civil society) berkontribusi aktif (partisipatif) dengan memperluas partisipasi dalam proses pembuatan kebijakan – kebijakan publik. Gerak jejaring kerja antara masyarakat sipil dengan pemerintah (negara) tidak ditujukan untuk mengurangi peran kewenangan negara, namun diarahkan untuk memperkuat kapasitas masyarakat sipil itu sendiri dalam mengembangkan penguatan poros masyarakat (civil society) saat berhadapan dengan poros negara atau poros privat atau pasar (Widjajanto, 2007:6). http://id.answers.yahoo.com/question/index?qid=20130409012329AA6Vm2a
Dalam proses memaknai peran kunci stakeholders (pemangku kepentingan), mencakup 3 domain good governance, yaitu: 1. Pemerintah yang berperan menciptakan iklim politik dan hukum yang kondusif. 2. Sektor swasta yang berperan menciptakan lapangan pekerjaan dan pendapatan. 3. Masyarakat yang berperan mendorong interaksi sosial, konomi, politik dan mengajak seluruh anggota masyarakat berpartisipasi (Efendi, 2005). http://www.banyumaskab.go.id/berita/berita_detail/246
Dengan demikian, pada dasarnya unsur-unsur dalam kepemerintahan (governance stakeholders) dapat dikelompokan menjadi 3 (tiga) kategori yaitu: 1. Negara/pemerintahan: konsepsi kepemerintahan pada dasarnya adalah kegiatan kenegaraan, terapi lebih jauh dari itu melibatkan pula sektor swasta dan kelembagaan masyarakat madani. 2. Sektor swasta: pelaku sektor swasta mencakup perusahaan swasta yang aktif dalam interaksi dalam sistem pasar, seperti: industri pengolahan perdagangan, perbankan dan koperasi, termasuk kegiatan sektor informal. Masyarakat Madani: kelompok masyarakat dalam konteks kenegaraan pad dsarnya berada di antara atau di tengah-tengah antara pemerintah dan perseorangan, yang mencakup baik perseorangan maupun kelompok masyarakat yang berinteraksi secara sosial, politik, dan ekonomi. Negara, sebagai salah satu unsur governance, di dalamnya termasuk lembaga politik dan lembaga sektor publik. Sektor swasta meliputi perusahaan swasta yang bergerak di berbagai bidang dan sektor informal lain di pasar. Ada anggapan bahwa sektor swasta adalah bagian dari masyarakat. Namun sektor swasta dapat dibedakan dengan masyarakat karena mempunyai pengaruh terhadap kebijakan sosial, politik dan ekonomi dengan aturan formal maupun non formal. Society meliputi lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi dan lain-lain. tiga domain dalam governance , tampak domain state menjadi domain paling memegang peranan penting dalam mewujudkan Good Governance,karena fungsi peraturan yang menfasilitasi domain sektor dunia usaha swasta dan masyarakat, serta fungsi administratif penyelenggaraan pemerintahan melekat pada domain ini. Peran pemerintah melalui kebijakan publiknya sangat penting dalam menfasilitasi terjadinya mekanisme pasar yang benar sehingga penyimpanan yang terjadi di dalam pasar dapat dihindari. Oleh karena itu, upaya perwujudan Good governance dapat dimulai dengan membangun landasan demokratisasi penyelenggaraan negara dan dilakukan upaya pembenahan penyelenggara pemerintahan sehingga terwujud Good Governance. Penyelenggaraan pemerintahan ditujukan kepada terciptanya fungsi pelayanan publik dengan baik pula. Pemerintahan yang buruk mengakibatkan fungsi pelayanan publik tidak dapat terselenggara dengan baik. Dalam penyelenggaraan pemerintahan telah terjadi pergeseran paradigma dari paradigma rule government menjadi good
government. Dalam paradigma rule goven rnment penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik senantiasa menyandarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Prinsip kepemerintahan yang baik tidak hanya terbatas pada penggunaan peraturan perundang-undangan yang berlaku, melainkan yang tidak hanya melibatkan pemerintah/negara semata, tetapi melibatkan internal birokrasi dan eksternal birokrasi. http://lubmazresearch.wordpress.com/2012/01/22/good-governance-kepemerintahan-yang-baik/
Dalam governance ada 3 komponen yang sejajar, setara, saling mengontrol, untuk menghindari terjadinya eksploitasi satu terhadap lainnya, yaitu state (negara/pemerintah), society (masyarakat), dan pihak swasta. Yang termasuk ke dalam state adalah negara termasuk lembaga-lembaga sekor publik dan lembaga-lembaga sektor publik. Swasta adalah perusahaan swasta yang bergerak diberbagai sektor informal lain dipasar, mempunyai pengaruh terhadap kewajiban sosial, politik, dan ekonomi yang dapat menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi pasar dan perusahaan itu sendiri. Adapun society adalah individual maupun kelompok (baik yang terorganisasi maupun tidak) yang berinteraksi secara sosial, politik, dan ekonomi dengan aturan formal maupun tidak formal. Meliputi lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, dan lain-lain.
