PERBEDAAN NEGARA INDONESIA DENGAN NEGARA JERMAN URAIAN Sistem pemerintahan Bentuk pemerintahan Bentuk negara UUD Demokrasi
Lembaga Negara
INDONESIA Presidensial Republik Kesatuan UUD 1945 Pancasila
MPR, DPR, Presiden, BPK, MA, MK, KY
JERMAN Parlementer Republik Federal UUD RFJ Liberal DPR (Bundestag), Dewan utusan negara bagian (Bundesrat), BP (Bundesversammlung), (Bundesversammlung), Pemerintah Federal (Bundeskanzler), Presiden Federal (Bundespresident), MA
Sistem Pemerintahan Negara Indonesia Berdasarkan UUD 1945 Sebelum Amandemen
Pokok-pokok system pemerintahan Negara Indonesia berdasarkan UUD 1945 sebelum diamandemen tertuang dalam Penjelasan UUD 1945 tentang tujuh kunci pokok system pemerintahan Negara tersebut sebagai berikut : 1. Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (rechtsstaat). 2. Sistem Konstitusional. 3. Kekuasaan negara yang tertinggi di tangan Majelis Permusyarakatan Rakyat. Rakyat. 4. Presiden adalah penyelenggara pemerintah negara yang tertinggi dibawah MPR. 5. Presiden tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat. 6. Menteri negara ialah pembantu presiden, menteri negara tidak bertanggung jawab pada DPR 7. Kekuasaan kepala negara tidak tak terbatas. Berdasarkan tujuh kunci pokok system pemerintahan Indonesia menurut UUD 1945 menganut system pemerintahan presidensial. System pemerintahan ini dijalankan semasa Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Suharto. Ciri dari system pemerintahan masa itu adalah adanya kekuasaan yang amat besar pada lembaga kepresidenan. Hampir semua kewenangan presiden yang diatur menurut UUD 1945 tersebut dilakukan tanpa melibatkan pertimbangan atau persetujuan DPR sebagai wakil rakyat. Memasuki masa reformasi, bangsa Indonesia bertekad untuk menciptakan system pemerintahan yang demokratis. Untuk itu, periu disusun pemerintahan yang konstitusional. Pemerintahan konstitusional konstitusional bercirikan bahwa konstitusi negara itu berisi : 1. Adanya pembatasan kekuasaan pemerintahan atau eksekutif.
2. Jaminan atau hak asasi manusia dan hak-hak warga negara. Sistem Pemerintahan Negara Indonesia Berdasarkan UUD 1945 Setelah Amandemen.
Sekarang ini system pemerintaha Indonesia masih dalam masa transisi. Pokok-pokok system pemerintahan Indonesia adalah sebagai berikut : 1. Bentuk Negara kesatuan dengan prinsip otonomi daerah yang luas. Wilayah Negara terbagi dalam beberapa provinsi. 2. Bentuk pemerintahan adalah republik. Sedangkan system pemerintahan presidensial. 3. Presiden adalah kepala Negara dan sekaligus kepala pemerintahan. Presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat dalam satu paket. 4. Kabinet atau mentri diangkat oleh presiden dan bertanggung jawab kepada presiden. 5. Parlemen terdiri atas dua bagian, yaitu DPR dan DPD. Para anggota dewan tersebut merupakan anggota MPR. dPR memiliki kekuasaan legislative dan kekuasaan mengawasi jalannya pemerintahan. 6. Kekuasaan yudikatif dijalankan oleh MA dan badan peradilan di bawahnya. Sistem Pemerintahan Negara Jerman
Negara Jerman menganut sistem pemerintahan parlementer. Pemerintahan Jerman berbentuk republik dengan Presiden sebagai kepala negara dan Kanselir sebagai penanggung jawab pemerintahan. Republik Federal Jerman terdiri dari 16 negara bagian (sejak reunifikasi tanggal 3 Oktober 1990) yang diantaranya adalah Baden Württemberg, Bayern, Berlin, Brandenburg, Freie Hansestadt Bremen, Freie Hansestadt Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinlandpfalz, Saarland, Freistaat Sachsen, SachsenAnhalt, Schleswig-Holstein dan Freistaat Thüringen. Dan tiga daerah istimewa seperti Berlin, Bremen dan Hamburg. Sejak tahun 1999 pusat pemerintahan dan kedutaan dipindahkan dari Bonn ke ibukota Berlin. UUD RFJ dibuat pada tanggal 23 Mei 1949 yang diputuskan oleh Dewan Mentri Wilayah Barat yang pada saat itu dikepalai oleh Konrad Adenauer.
Nama : Yanisa Solikha Kelas : xii aksel Nomor: 14
