PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR NOMOR 30 TAHUN 2005 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KELURAHAN DALAM DAERAH KOTA MAKASSAR DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA MAKASSAR, Menimbang
: bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka susunan organisasi Kelurahan perlu disesuaikan dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan dalam Daerah Kota Makassar.
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-batas Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupatenkabupaten Gowa, Maros dan Pangkajene dan Kepulauan dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2970); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang Menjadi Kota Makassar Dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonsesia Nomor 193);
2
8. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262); 11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 – 67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota, dan Daftar Kewenangan Kabupaten dan Kota Perbidang dari Departemen/LPND. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAKASSAR dan WALIKOTA MAKASSAR MEMUTUSKAN : Menetapkan
: PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KELURAHAN DALAM DAERAH KOTA MAKASSAR BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : a. Walikota adalah Walikota Makassar b. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Makassar; c. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah yang ada dalam Kota Makassar yang ditetapkan sebagai perangkat Kecamatan berdasarkan Peraturan Daerah ini yang dipimpin oleh Kepala Kelurahan; d. Lurah adalah Kepala Kelurahan dalam Daerah Kota Makassar; e. Sekretaris Lurah adalah Sekretaris Lurah dalam Daerah Kota Makassar; f. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Kelurahan dalam Daerah Kota Makassar; g. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok pegawai negeri sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran dan tugas pokok dan fungsi organisasi kelurahan. BAB II PEMBENTUKAN Pasal 2 (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kelurahan di dalam Daerah Kota; (2) Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari : a. Kecamatan Biringkanaya : 1. Kelurahan Bulurokeng; 2. Kelurahan Daya; 3. Kelurahan Pai;
3
4. 5. 6. 7.
Kelurahan Kelurahan Kelurahan Kelurahan
Paccerakkang; Sudiang; Sudiang Raya; Untia.
b. Kecamatan Bontoala : 1. Kelurahan Bontoala; 2. Kelurahan Bontoala Tua; 3. Kelurahan Bontoala Parang; 4. Kelurahan Baraya; 5. Kelurahan Bunga Ejaya; 6. Kelurahan Gaddong; 7. Kelurahan Layang; 8. Kelurahan Malimongan Baru; 9. Kelurahan Parang Layang 10.Kelurahan Timongan Lompoa; 11.Kelurahan Tompo Balang 12.Kelurahan Wajo Baru. c. Kecamatan Mariso : 1. Kelurahan Bontorannu; 2. Kelurahan Kunjung Mae; 3. Kelurahan Kampng Bayang; 4. Kelurahan Lette; 5. Kelurahan Mariso; 6. Kelurahan Mario; 7. Kelurahan Mattoanging; 8. Kelurahan Panambungan; 9. Kelurahan Tamarunang. d. Kecamatan Mamajang : 1. Kelurahan Bonto Biraeng; 2. Kelurahan Baji Maji Mappakasunggu; 3. Kelurahan Bonto Lebang; 4. Kelurahan Karang Anyer; 5. Kelurahan Labuang Baji; 6. Kelurahan Mamajang Dalam; 7. Kelurahan Mamajang Luar; 8. Kelurahan Maricaya Selatan; 9. Kelurahan Mandala; 10.Kelurahan Parang; 11.Kelurahan Pa’Batang; 12.Kelurahan Sambung Jawa; 13.Kelurahan Tamparang Keke. e. Kecamatan Makassar : 1. Kelurahan Bara-Baraya; 2. Kelurahan Barana; 3. Kelurahan Bara-Baraya Utara; 4. Kelurahan Bara-Baraya Selatan; 5. Kelurahan Bara-Baraya Timur; 6. Kelurahan Lariang Bangi; 7. Kelurahan Maccini; 8. Kelurahan Maccini Gusung; 9. Kelurahan Maccini Parang; 10.Kelurahan Maricaya; 11.Kelurahan Maricaya Baru; 12.Kelurahan Maadekaya; 13.Kelurahan Maradekaya Utara; 14.Kelurahan Maradekaya Selatan.
4
f. Kecamatan Manggala : 1. Kelurahan Antang; 2. Kelurahan Batua; 3. Kelurahan Borong; 4. Kelurahan Bangkala; 5. Kelurahan Manggala; 6. Kelurahan Tamangapa. g. Kecamatan Rappocini : 1. Kelurahan Bua Kana; 2. Kelurahan Banta-Bantaeng; 3. Kelurahan Balla Parang; 4. Kelurahan Bonto Makkio; 5. Kelurahan Gunung sari; 6. Kelurahan Karunrung; 7. Kelurahan Kassi-Kassi; 8. Kelurahan Mapala; 9. Kelurahan Rappocini; 10.Kelurahan Tidung. h. Kecamatan Tamalate : 1. Kelurahan Bongaya; 2. Kelurahan Balang Baru; 3. Kelurahan Baronang; 4. Kelurahan Jongaya; 5. Kelurahan Mangasa; 6. Kelurahan Manuruki; 7. Kelurahan Macini Sombala; 8. Kelurahan Parang Tambung; 9. Kelurahan Pa’Baeng-Baeng; 10.Kelurahan Tanjung Merdeka. i. Kecamatan Tallo : 1. Kelurahan Buloa; 2. Kelurahan Bunga Ejaya Beru; 3. Kelurahan Kaluku Bodoa; 4. Kelurahan Kalukuang; 5. Kelurahan Lembo; 6. Kelurahan Lakkang; 7. Kelurahan La’Latang; 8. Kelurahan Pannampu; 9. Kelurahan Rappojawa; 10.Kelurahan Rappo Kalling; 11.Kelurahan Suangga; 12.Kelurahan Tallo; 13.Kelurahan Tammua; 14.Kelurahan Ujung Pandang Baru; 15.Kelurahan Wala-Walaya. j. Kecamatan Tamalanrea : 1. Kelurahan Bira; 2. Kelurahan Kapasa; 3. Kelurahan Parang Loe; 4. Kelurahan Tamalanrea; 5. Kelurahan Tamalanrea Indah; 6. Kelurahan Tamalanrea Jaya. k. Kecamatan Ujung Pandang : 1. Kelurahan Baru; 2. Kelurahan Bulo Gading; 3. Kelurahan Lajagiru;
5
4. Kelurahan 5. Kelurahan 6. Kelurahan 7. Kelurahan 8. Kelurahan 9. Kelurahan 10.Kelurahan l.
Lae-Lae; Losari; Mangkura; Maloku; Pisang Utara; Pisang selatan; Saweri Gading.
Kecamatan Ujung Tanah : 1. Kelurahan Barang Caddi; 2. Kelurahan Barang Lompo; 3. Kelurahan Cambaya; 4. Kelurahan Camba Berua; 5. Kelurahan Gusung; 6. Kelurahan Kodingareng; 7. Kelurahan Tabaringan; 8. Kelurahan Tamalabba; 9. Kelurahan Totaka; 10.Kelurahan Ujung Tanah; 11.Kelurahan Patingalloang; 12.Kelurahan Patingalloang Baru. m. Kecamatan Panakkukang : 1. Kelurahan Karampuang; 2. Kelurahan Karuwisi; 3. Kelurahan Karuwisi Utara; 4. Kelurahan Masale; 5. Kelurahan Pampang; 6. Kelurahan Panaikang; 7. Kelurahan Pandang; 8. Kelurahan Paropo; 9. Kelurahan Sinrijala; 10.Kelurahan Tamamaung; 11.Kelurahan Tello Baru. n. Kecamatan Wajo : 1. Kelurahan Butung; 2. Kelurahan Ende; 3. Kelurahan Malimongan; 4. Kelurahan Malimongan Tua; 5. Kelurahan Mampu; 6. Kelurahan Melayu; 7. Kelurahan Melayu Baru; 8. Kelurahan Pattunuang. BAB III KEDUDUKAN,TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI Bagian Pertama Kedudukan Pasal 3
Kelurahan merupakan perangkat daerah yang dipimpin oleh seorang Lurah yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Camat. Bagian Kedua Tugas Pokok dan fungsi Pasal 4 (1) Kelurahan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Walikota dibidang pemerintahan, pembangunan, perekonomian dan
6
ketentraman dan ketertiban serta koordinasi dengan instansi otonom di wilayah kerjanya; (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelurahan menyelenggarakan fungsi : a. pelaksanaan/penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pembangunan, perekonomian serta ketentraman dan ketertiban yang menjadi tanggung jawabnya; b. pelaksanaan pelayanan administrasi publik yang menjadi tanggung jawab kelurahan; (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas pokok dan fungsi Sekretaris Lurah dan Seksi akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walilkota.
BAB IV SUSUNAN ORGANISASI Pasal 5 (1) Susunan Organisasi Kelurahan terdiri dari : a. Lurah; b. Sekretarias Lurah; c. Seksi Pemerintahan; d. Seksi Pembangunan; e. Seksi Perekonomian dan Kesra; f. Seksi Ketentraman dan Ketertiban; g. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Bagan Susunan Organisasi Keluarahan sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
BAB V KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL Pasal 6 (1) Pada Kelurahan dapat dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Kelompok Jabatan Fungsional pada Kelurahan terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. (3) Pembentukan, jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Walikota berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.
BAB VI TATA KERJA Pasal 7 Sekretaris Lurah dan Seksi masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Lurah.
Pasal 8 (1) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam melaksanakan tugas-tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi.
7
(2) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk dalam pelaksanaan tugas. (3) Setiap pimpinan satuan organisasi mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. (4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan lebih lanjut. Pasal 9 Dalam hal Lurah berhalangan, Sekretaris Lurah sebagai pejabat yang mewakili Lurah dan apabila kedua pejabat tersebut berhalangan, maka diwakili oleh salah seorang Kepala Seksi dengan memperhatikan senioritas sesuai Daftar Urut Kepangkatan.
BAB VII PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN Pasal 10 (1) Lurah diangkat dan diberhentikan oleh Walikota atas usul Camat dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2) Sekretaris Lurah dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Walikota dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 11 Pemangku jabatan di lingkungan Kelurahan tetap memangku jabatannya sampai dilakukannya pelantikan terhadap pejabat baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.
BAB IX KETENTUAN PENUTUP Pasal 12 Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
Pasal 13 Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan dalam Wilayah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 9 Tahun 2001 Seri D Nomor 9) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
8
Pasal 14 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Makassar. Ditetapkan di Makassar pada tanggal 21 Juni 2005 WALIKOTA MAKASSAR, Cap / ttd H. ILHAM ARIEF SIRAJUDDIN Diundangkan di Makassar pada tanggal 22 Juni 2005 SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR, Cap / ttd Drs. H. SUPOMO GUNTUR Pangkat : Pembina Utama Madya NIP : 010 103 877
LEMBARAN DAERAH KOTA MAKASSAR NOMOR 31 TAHUN 2005 SERI D NOMOR 27
9
