Nama : Alfian Eikman NIM
: 11/326453/PSP/04298 11/326453/PSP/04298
Ujian Akhir Semester : Perdagangan dan Investasi Internasional Internasional
Globalisasi secara umum dapat dipahami sebagai intensifikasi tingkat interaksi dan saling hubungan di dalam dan di antara negara dan masyarakat (Held, 1995: 26). Intensifikasi interaksi yang terjadi antar aktor baik negara maupun masyarakat dalam tataran global disebabkan disebabkan oleh kemajuan kemajuan teknologi, teknologi, komunikasi, komunikasi, dan transportasi sehin sehingg ggaa bata batas-b s-bata atass geog geogra rafi fi menja menjadi di semak semakin in terd terdeg egra rada dasi. si. Dalam Dalam kont kontek ekss perdagangan internasional invetasi internasional, globalisasi membawa dampak terhadap keterbukaan ekonomi sehingga terjadi peningkatan dan perluasan lalu lintas transaksi perdagangan investasi internasional. Fenom Fenomena ena global globalisas isasii kemudi kemudian an mengha menghadir dirkan kan isu perdeb perdebata atan n mengen mengenai ai bagaimana posisi negara dalam ekonomi internasional. Kemudian muncul pandangan hyper-globalist mengesampingkan peran negara dalam era globalisasi (Horsman & Marshall, 1994). Menurut pandangan ini, peran negara dalam perekonomian yang memiliki memiliki otoritas otoritas terhadap terhadap cakupan cakupan wilayah wilayah atau geografis tertentu menjadi menjadi tidak relevan. Hal ini dikarenakan kita telah hidup di dunia yang tidak mengenal lagi batas batas geografis. Pandangan ini menambahkan bahwa kebutuhan ekonomi masyarakat dapat dapat terpen terpenuh uhii tanpa tanpa perlu perlu adany adanyaa campur campur tangan tangan negara negara melalu melaluii perusah perusahaan aan- perusahaan transnasional. Menurut Ohmae, globalisasi ekonomi memberikan akses terhadap produk terbaik dengan harga yang lebih murah kepada masyarakat yang disediakan disediakan oleh pasar (Ohmae, (Ohmae, 1995: 95). Globalisasi Globalisasi ekonomi ekonomi membawa kepada kepada integr integrasi asi dan libera liberalisa lisasi si perdag perdagang angan an yang yang diusun diusung g oleh oleh WTO1. Sebagai Sebagai rezim internasional yang mengatur masalah perdagangan, perjanjian di dalam WTO dapat mengakibatkan berkurangnya otoritas negara (anggota) dalam menentukan kebijakan luar negeri yang juga dapat beimplikasi terhadap kebijakan domestik negara tersebut. Liberal Liberalisas isasii perdag perdagang angan an yang yang meneka menekanka nkan n keterb keterbuka ukaan an ekonom ekonomii berimp berimplik likasi asi kepada menurunnya wewenang negara di dalam perekonomian. Dilihat dari kacamata ekonomi ekonomi politik politik internasion internasional, al, argumen argumen yang dikemukakan dikemukakan kaum hyper-globalist sejalan dengan cara pandang pandang perspektif perspektif liberal liberal yang menekankan menekankan pada minimnya minimnya peran negara dalam perekonomian. Pendapat berbeda kemudian muncul dari apa yang disebut sebagai pandangan 1
World Trade Organization.
1
constraint transformationalist, yang melihat bahwa fenomena globalisasi memang benar berdampak kepada keterbukaan ekonomi dan mempengaruhi peran negara. Akan tetapi, pandangan ini tidak mengesampingkan peran negara di dalam perekonomian. Pandangan ini lebih melihat bahwa fenomena globalisasi telah memaksa negara untuk bertahan terhadap keterbukaan ekonomi dan melakukan penyesuaian strategi kebijakan dalam menghadapi era globalisasi (Weiss, 2004: 3). Bahkan menurut padangan ini, globalisasi ekonomi dapat mengarahkan peran negara untuk melakukan upaya-upaya untuk menghadapi fenomena keterbukaan tersebut dengan melakukan penguatan ekonomi domestik melalui industrial upgrading , mendukung inovasi teknologi dan menerapkan kebijakan yang dapat menarik investasi dan meningkatkan perdagangan internasional untuk kemajuan ekonomi dalam negeri serta strategi menghadapi persaingan industri global. Pandangan lainnya yang menegaskan pentingnya peran negara dalam ekonomi pada era globalisasi datang dari Peter Dicken (2007) dalam bukunya Global Shift: Mapping the Changing Contours of the World Economy, dia menyebutkan bahwa peran negara ternyata masih sangat penting karena negara diperlukan dalam merumuskan strategi yang tepat dalam menghadapi globalisasi dan melakukan implementasi terhadap kebijakan tersebut. Peran negara dalam era globaliasi masih sangat diperlukan sebagai regulator dalam masalah perdagangan, investasi dan industri (Dicken, 2007: 179). Kedua pandangan diatas menekankan bahwa peran negara masih sangat relevan dalam era globalisasi. Kemudian dapat diasumsikan bahwa negara akan bertindak sesuai dengan kepentingan nasional dalam menerapkan kebijakan terkait dengan perdagangan, investasi, dan industri yang akan ditempuh. Dalam kacamata ekonomi politik internasional peran negara yang sentral dalam menterjemahkan kepentingan nasional merupakan asumsi dasar dari perspektif merkantilis. Dari perdebatan yang muncul mengenai peran negara dalam ekonomi yang terkait juga dengan perdagangan investasi internasional di era globalisasi dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat dua pandagan utama yang muncul dimana pandangan pertama mengindikasikan mulai tersingkirnya peran negara. Sedangkan pandangan yang lainnya menegaskan bahwa peran negara tidak tergeser oleh globalisasi dan masih memegang peranan penting dalam menentukan strategi yang tepat dalam menghadapi permasalahan perdagangan investasi internasional. Posisi yang saya ambil terkait dengan perdebatan mengenai peran negara 2
dalam perdagangan dan investasi internasional di era globalisasi, mengarah kepada pandangan yang menekankan masih relevannya peran negara. Posisi ini mengacu pada perspektif merkantilis dalam ekonomi politik internasional yang menekankan pentingnya peran negara dalam menterjemahkan kepentingan nasionalnya. Dari sudut pandang empiris posisi saya mengacu pada fenomena internasional
dalam era
globalisasi yang belum lama ini terjadi, yaitu krisis ekonomi global. Krisis ini memperlihatkan bagaimana negara yang paling liberal sekalipun seperti Amerika Serikat harus melakukan intervesi terhadap perekonomiannya. Amerika Serikat harus menasionalisasi banyak perusahaan swasta besar yang mengalami kebangkrutan, membeli saham-saham perusahaan yang bermasalah, menyuntikkan dana yang tidak sedikit untuk menstimulasi perekonomian, dan lain sebagainya. Ini memperlihatkan bahwa peran negara masih sangat relevan dalam ekonomi terkait perdagangan dan investasi internasional di era globalisasi. Selain itu, peran pemerintah dalam menentukan formulasi kebijakan yang tepat dalam menghadapi era globalisasi dapat meningkatkan perekonomiannya. Seperti yang terjadi di China, peran pemerintah dalam membentuk TVE2 telah berhasil meningkatkan volume perdagangan dan investasi internasional di China dan membawa peningkatan ekonomi bagi masyarakat rural disana. Alasan mengapa peran negara dianggap penting dalam ekonomi di era globalisasi dapat dilihat dari empat aspek, yaitu; (i) Negara sebagai wadah, dimana di dalam sebuah negara terdapat berbagai macam kepentingan berdasarkan latar belakang karakter sosial budaya yang berbeda-beda. Hal ini menyebabkan perbedaan keperluan ekonomi dan lain sebagainya, dimana negara dapat mengakomodasi perbedaan tersebut melalui kebijakan. Perbedaan konfigurasi masyarakat
juga
menyebabkan keberagaman bentuk kebijakan negara dan menghasilkan berbagai jenis model kebijakan negara dan varietas kapitalisme global. (ii) Negara sebagai regulator, negara berperan dalam menentukan peraturan mengenai perdagangan, investasi, dan industri. Peran negara dibutuhkan agar dapat memajukan industri, menarik investasi dan meningkatkan perdagangan internasional untuk kepentingan ekonomi dalam negeri. Relugasi yang ditetapkan oleh negara tegantung dari kompleksitas politik dalam negeri dan kapasitas ekonominya. (iii) Negara sebagai kompetitor, dalam era globalisasi negara juga diyakini berkompetisi dalam memperebutkan potongan “kue” global. Negara berkompetisi untuk mendapatkan share yang lebih besar dalam 2
Township and Village Enterprises
3
perdagangan internasional, berkompetisi menarik perhatian investasi asing guna meningkatkan perekonomian. (iv) Negara sebagai kolaborator, peningkatan intensitas kerjasama regional dalam globalisasi juga memerlukan peran negara sebagai institusi yang melakukan kerjasama internasional. Negara diperlukan untuk menentukan kerjasma strategis yang dapat dilakukan untuk perkembangan perdagangan dan investasi internasional bagi kemajuan ekonomi dalam negeri. (Dicken, 2007). Melihat bagaimana posisi negara di masa depan dalam perdagangan dan investasi internasional. Saya akan melihatnya dengan mengacu kepada argumen dalam konsep economic backwardness mengenai latecomers, yang menyatakan bahwa semakin belakangan suatu negara melakukan terlibat dalam kegiatan ekonomi internasional maka semakin besar intervensi negara yang diperlukan (Gerschenkron, 1962). Intervensi negara diperlukan karena semakin belakangan suatu negara melakukan kegiatan ekonomi internasional maka kompetitor yang dihadapi juga semakin banyak. Dari argumen ini dapat diasumsikan bahwa kompetitor perdagangan dan investasi ke depan akan semakin bertambah banyak, maka dari itu peran negara masih sangat diperlukan dan masih sangat relevan. Pernasalahannya kemudian adalah bukan ada atau tidak, perlu atau tidak, akan peran negara. Akan tetapi, yang terpenting adalah peran negara harus efektif, dalam arti intervensi yang dilakukan oleh negara dalam perekonomian harus tepat sasaran. Sehingga negara harus menentukan strategi yang benar berkaitan dengan pilihan kebijakan yang diambil dalam perdagangan dan investasi internasional.
Daftar Pustaka
Weiss, L. (2004). Bringing Domestic Institutions Back In. In L. Weiss (Ed.), States in the Global Economy. Cambridge: Cambridge University Press. Dicken, P. (2007). Global Shift: Mappingthe Changing Contours of the World Economy. London: SAGE Publications. Gerschenkron, A. (1962). Economic Backwardness in Historical Perspective: A Book of Essay . Cambridge: Harvard University Press. Held, D. (1995). Democracy and the Global Order: From the Modern State to Cosmopolitan Governance. Cambridge: Polity Press. Ohmae, K. (1995). The Evolving Global Economy: Making Sense of the New World Order. Boston: Harvard Business Review Press. Marshall, A., & Horsman, M. (1994). After the Nation State. London: HarperCollins.
4
