Perekonomian Indonesia

Tugas makalah
PEREKONOMIAN INDONESIA
(Kebijakan Ekonomi di era Presiden Joko Widodo)











Oleh:
Kelompok 6
Mar'atun Khasanah
Ibu Faradila
Hamida Soleman


FAKULTAS EKONOMI
JURUSAN MANAJEMEN
UNIVERSITAS KHAIRUN
2015
KATA PENGANTAR

بســم الله الرحمن الرحيم
Puji dan syukur kehadirat Allah Swt, atas segala nikmat yang telah diberikan kepada hamba-hamba-Nya yang beriman, karenanya semoga nikmat-nikmat tersebut dapat digunakan pada tempat yang sesuai dengan tujuan penganugerahannnya dibarengi dengan syukur baik dengan ucapan, hati, dan perbuatan. Demikian pula shalawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan alam Nabi Muhammad saw. Kepada keluarganya, para sahabat dan pengikutnya yang setia sampai akhir zaman.
Disini kami ingin mengucapkan terimakasih kepada dosen pembimbing, yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyelesaikan makalah ini, karena tanpa ada arahan dari beliau, kami mungkin tidak akan tergerak untuk menyelesaikan makalah ini.
Kami menyadari bahwa dalam menyusun makalah ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu kami sebagai penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun guna sempurnanya makalah ini. Penulis berharap semoga makalah ini bisa bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.

Ternate,24 oktober 2015
















DAFTAR ISI


Kata pengantar...................................................................................................
Daftar isi.............................................................................................................

Bab I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang..........................................................................
B. Rumusan Masalah.....................................................................
C. Tujuan.......................................................................................
D. Manfaat....................................................................................


Bab II PEMBAHASAN

Perkembangan Ekonomi Pemerintahan Jokowi-JK
Diplomasi Ekonomi Indonesia
Kebijakan Ekonomi
Pertanyaan dan perdiskusian mengenai Kebijakan Ekonomi di Kepemerinyahan Era "Joko Widodo dan Jusuf Kalla"

Bab III PENUTUP

Kesimpulan....................................................................................
Saran..............................................................................................











BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Kebijakan di Indonesia selalu terjadi dari tahun ke tahun dan dari presiden ke presiden tersebut terjadi pada segala aspek kehidupan. Baik itu di bidang politik atau ekonomi. Banyak kebijakan-kebijakan yang telah dilakukan oleh setiap presiden yang menjabat sebagai presiden pada zaman itu sampai saat ini.
Banyak faktor yang menuntut agar Indonesia dapat pembangunan lebih pesat lagi. Salah faktornya adalah perkembnagan dunia yang telah memasuki era globalisasi. Hal ini menuntut negara-negara didunia, Selian itu juga ada beberapa perubahan-perubahan yang terjadi di Indonesia dan selanjutnya mendukung pembangunan di Indonesia. Antara lain, Sistem Perencanaan Terpusat pada masa Orde Baru telah menciptakan kolusi, korupsi, dan nepotisme. Privatisasi dan deregulasi masa itu juga digunakan untuk memindahkan hak milik negara kepada kroni penguasa politik. Akibatnya, produktivitas dan efisiensi perekonomian nasional kita menjadi semakin menurun dan baru berakhir pada krisis tahun 1997-1998.

Pasca reformasi, sistem pun berubah ke pola yang lebih demokratis dan adanya otonomi daerah. Sistem politik yang demokratis dan sistem pemerintahan yang didasarkan pada otonomi daerah juga menuntut adanya transparansi serta akuntabilitas keuangan Negara Namun, ada beberapa kebijakan-kebijakan dari presiden yang menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat. Sesungguhnya, apapun kebijakan dari presiden harus sesuai dengan aspirasi rakyat dan bertujuan untuk menyejahterakan rakyat.







B. Rumusan Masalah
Makalah ini dibuat untuk membahas tentang perkembangan ekonomi,diplomasi ekonomi dan dan kebijakan ekonomi bangsa "Indonesia" pada zaman presiden "Joko Widodo" dan Wakil "Jusuf Kalla".

C. Tujuan
Tujuan dari dibuatnya makalah ini adalah untuk mengetahui seluk-beluk dari perkembangan kebijakan ekonomi dan keputusan ekonomi yang dilakukan oleh presiden "Joko Widodo" dan Wakil "Jusuf Kalla" pada periode berjalan ini.

D. Manfaat
Ada tiga manfaat dari pembuatan karya ilmiah ini adalah :
Meningkatkan pengetahuan tentang keadaan "Indonesia" yang dilihat dari segi ekonomi
Makalah ini juga bisa menjadi acuan agar kita juga bisa ikut serta dalam mengawasi kebijakan pemerintah pada saat ini
Bisa menjadi pembelajaran bagi setiap kita untuk memberi penilaian kepada kebijakan pemerintah.
















BAB II
PEMBAHASAN

Perkembangan Ekonomi di Pemerintahan Indonesia Jokowi-JK (Sekarang)

Tantangan yang dihadapi Presiden terpilih Joko Widodo alias Jokowi di bidang ekonomi tidak mudah. Jika pemerintahan Jokowi mau memenuhi janjinya kepada rakyat Indonesia yang telah menaruh kepercayaan besar pada dirinya, maka dia harus membuat terobosan penting. Sejumlah agenda reformasi di bidang ekonomi sudah menuggu. Yang ditunggu oleh publik bukan sekedar apa daftar niat baik yang mau dilakukan pemerintah Jokowi, tetapi bagaimana dia akan melakukannya. Dengan kata lain, bukan soal "what" tetapi "how". Demikian salah satu rangkuman diskusi tentang Ekonomi Indonesia di Era yang diselenggarakan oleh Freedom Institute bersama Friedrich Naumann Stiftung fur die Freiheit pada Senin, 1 September 2014. Dua ekonom muda tampil sebagai pembicara dalam diskusi ini. Yang pertama, Dr. Ari A Perdana dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) dan Dr. I Kadek Dian Sutisna Artha dari LPEM UI.Diskusi dimoderatori oleh Ulil Abshar Abdalla. Perdana menyebut sejumlah tantangan krusial yang dihadapi pemerintahan Jokowi, misalnya mengurangi subsidi BBM agar tersedia ruang fiskal yang cukup bagi pemerintahan mendatang untuk membiayai sejumlah rencana besar yang diniatkan Jokowi. Tapi Perdana mengatakan bahwa tak cukup hanya mengurangi BBM, tetapi pemerintahan Jokowi harus melakukan reformasi yang komprehensif di bidang energi dan mengenai agenda yang kurang terpikirkan dengan serius di
era pemerintahan SBY.

Perdana juga menyebut tentang pentingnya perhatian pemerintah mendatang di bidang pembangunan infrastruktur. Saat ini, belanja negara di sektor infrastruktur sekitar 2% dari GDP (bandingkan dengan Indonesia di tahun 1995 yang membelanjakan 9,5% di sektor infrastrukur; China dan India sekitar 10%). Kondisi ekonomi Indonesia di era SBY 2004-2014 tidak jelek dibandingkan dengan keadaan ekonomi di kawasan Asia atau dunia pada umumnya. Indonesia mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi selama sepuluh tahun berturut-turut. Tetapi, kata Perdana, banyak tantangan yang dihadapi ke depan, apalagi dengan situasi ekonomi dunia yang mengalami pelambatan. Sementara Dr. I Kadek Dian Sutisna Artha mengemukakan asumsi pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga 2018. Berdasarkan data dari Kementerian Keuangan, prediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia berkisar antara 5,3% pada 2014 hingga 7,4% pada 2018. Sementara itu, lifting minyak cenderung mengalami penurunan hingga 2018 pada angka700-800 ribu barrel/hari, turun dari 804 ribu barrel/hari saat ini. Tentu saja, ini makin menciptakan beban fiskal yang besar jika tidak ada upaya untuk mengurangi subsidi minyak dan reformasi sektor energi secara komprehensif. Apalagi jika dilihat bahwa konsumsi minyak terus meningkat dari tahun ke tahun.



Menurut Dr. Artha, memang ruang fiskal yang dimiliki Jokowi tidak cukup besar, sementara harapan publik terhadap Jokowi cukup besar. Tantangan bagi Jokowi adalah bagaimana melakukan terobosan yang cukup berani, walau tidak populer, di bulan-bulan awal pemerintahannya saat kepercayaan publik masih cukup besar. Ternyata cukup banyak masyarakat yang tertarik dengan tema ini. Buktinya peserta yang hadir dalam diskusi ini cukup membludak memenuhi Ballroom. Beberapa peserta terpaksa berdiri atau duduk di lantai karena tidak kebagian kursi, panitia menyediakan 115 kursi. Peserta yang menanggapi pembicara pun antusias. Diskusi berlangsung dari jam 19 dan diakhiri jam 21.30


B. Diplomasi Ekonomi Indonesia Era Pemerintahan Jokowi.

Tahun 2014 diwarnai oleh pertumbuhan ekonomi global yang tidak stabil, yang tidak saja dialami oleh negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Inggris dan Jepang; tetapi juga dialami oleh negara-negara berkembang seperti Brazil, serta beberapa negara anggota ASEAN seperti Indonesia. Namun di lain pihak, terdapat sejumlah negara yang pertumbuhan ekonominya meningkat, seperti Thailand dan Vietnam. Kondisi perekonomian global tersebut ini merupakan dampak dari berbagai perkembangan yang terjadi baik di kawasan regional maupun global seperti krisis yang tengah berlangsung antara Rusia – Ukraina yang kembali melemahkan perekonomian di kawasan Euro setelah sebelumnya berhasil bangkit pasca krisis ekonomi yang melanda pada tahun 2013. Pelemahan pertumbuhan ekonomi di kawasan Euro ini terutama terjadi pada negaracore di kawasan tersebut, yaitu Jerman dan Italia. Hal yang sama terjadi di Jepang, dimana kebijakan pemerintah untuk menaikkan pajak penjualan telah mengakibatkan turunnya investasi serta menurunkan daya beli masyarakatnya. Selain itu, adanya peningkatan jumlah pasokan minyak akibat meningkatnya supply minyak negara non OPEC, khususnya Amerika Serikat, ditengah melemahnya permintaan akibat perlambatan ekonomi negara emerging market, terutama Tiongkok berdampak pada turunnya harga minyak dunia.Kondisi-kondisi seperti ini tidak dapat dipungkiri turut mempengaruhi kondisi perekonomian Indonesia.

Sepanjang tahun 2014, pertumbuhan ekonomi Indonesia melemah menjadi 5.1 % jauh di bawah pertumbuhan ekonomi pada tahun sebelumnya yaitu 5.8 %. Nilai ekspor Indonesia hingga periode November 2014 dengan niai sebesar US$ 161.67 milyar mengalami penurunan sebesar 2.36 % jika dilihat dari periode yang sama tahun 2013. Turunnya nilai ekspor tersebut turut dipengaruhi oleh turunnya permintaan dan harga komoditas global serta pembatasan ekspor mineral mentah. Indonesia dengan kepemimpinan yang baru di bawah Presiden Joko Widodo, tentu saja diharapkan dapat membawa perubahan khususnya pertumbuhan ekonomi yang lebih baik yang tidak hanya dirasakan oleh kelompok/golongan tertentu tetapi juga dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Presiden Jokowi secara tegas menyatakan akan merealisasikan ideologi Trisakti yaitu untuk menjadikan Indonesia negara yang berdaulat dalam politik berdikari dalam ekonomi; serta berkepribadian dalam kebudayaan. Guna mencapai suatu perekonomian yang berbasis kerakyatan tersebut,tentu diperlukan suatu terobosan dalam hal diplomasi ekonomi Indonesia dengan mitranya baik secara bilateral, regional maupun multilateral. Hal ini sejalan dengan 9 (sembilan) agenda prioritas (NAWACITA) pemerintah periode 2015 –2019 yang salah satunya adalah untuk mewujudkan suatu negara yang berdikari dalam ekonomi dengan cara menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik sesuai dengan percerminan dari ideology Trisakti. Presiden Joko Widodo menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2015 sebesar 5.6% hingga 5.8%. Secara keseluruhan, ekspor nonmigas Indonesia lebih unggul dibandingkan sektor migas. Sepanjang Januari-November.


C. Kebijakan Ekonomi Jokowi
Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) telah menyetujui enam poin paket kebijakan ekonomi yang diajukan oleh beberapa menteri dalam Kabinet Kerjanya.
Jumlah tersebut bertambah setelah terahir pemerintah telah memangkas paket kebijakannya menjadi empat poin saja.
Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Sofyan Djalil mengungkapkan, enam paket kebijakan tersebut telah disetujui oleh Jokowi. Paket kebijakan ekonomi itu akan diwujudkan dalam Peraturan Pemerintah untuk selanjutnya langsung ditandatangani oleh Presiden.
"Jadi setelah ini seminggu ke depan akan diproses PP nya. Untuk kemudian akan berlaku setelah satu bulan ditandatangani," kata Sofyan di Istana Kepresidenan, Senin (16/3/2015).
Adapun enam paket kebijakan tersebut adalah :
Tax allowance, untuk perusahaan yang mampu melakukan reinvestasi dengan hasil dividen. Perusahaan yang mampu ciptakan lapangan kerja dan perusahaan yang berorientasi dan perusahaan yang investasi di research and development. Kemudian setelah itu juga pemerintah berlakukan insentif PPn untuk industri galangan kapal.
Kebijakan tentang Bea masuk anti dumping sementara dan bea masuk tindak pengamanan sementara thd produk impor yang unfair trade. Poin ini dalam rangka melindungi industri dalam negeri.
Pemerintah memberikan bebas visa kunjungan singkat kepada wisatawan. Pemerintah putuskan bebas visa kepada 30 negara baru. Setelah Perpres jalan yang diperkirakan bulan depan, akan menjadi 45 negara ke RI untuk turis tanpa visa.
Kewajiban penggunaan biofuel sampai 15 persen dengan tujuan mengurangi impor solar cukup besar.
Penerapan LC (Letter of Credit) untuk produk SDA, seperti produk tambang, batubara, migas dan cpo. Intinya dengan ini pemerintah ingin tidak ada distorsi.
Restrukturisasi perusahaan reasuransi domestik. Pemerintah sudah mulai dengan perkenalan reasuransi BUMN. Jadi dari 2 perusahaan, menjadi 1 perusahaan nasional.



Ada pula 3 kebijakan ekonomi yang di luncurkan jokowi dan pemerintahannya
Pemerintah Jokowi luncurkan 3 paket kebijakan ekonomi
Kebijakan ini diharapkan langsung dirasakan manfaatnya oleh rakyat, utamanya yang berpenghasilan rendah.
Rabu, 9 September, Presiden Joko "Jokowi" Widodo meluncurkan paket kebijakan ekonomi untuk menstabilisasi perekonomian domestik di tengah tekanan ekonomi global.
"Dalam menyikapi ekonomi dunia yang berdampak pada perkenomian banyak negara termasuk indonesia,pemerintah bersama otoritas moneter, Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan, telah melakukan langkah-langkah dalam upaya menciptakan kondsisi ekonomi makro yang kondusif," kata Jokowi
Tujuan dari kebijakan ini tidak saja berupa stimulus bagi dunia usaha, tetapi juga dapat langsung dirasakan manfaatnya oleh rakyat banyak terutama yang berpenghasilan rendah.
Menurutnya, selama ini pemerintah telah melakukan upaya stabilisasi fiskal dan moneter, termasuk di dalamnya pengendalian inflasi. Selain itu, pemerintah juga telah melakukan langkah-langkah untuk melindungi masyarakat, seperti pemberdayaan usaha mikro dan penyaluran kredit dengan suku bunga rendah.Namun, kata Jokowi, "langkah-langkah itu belum cukup".
Oleh karena itu, pemerintah Indonesia meluncurkan paket kebijakan ekonomi tahap pertama pada September 2015.
Paket-paket tersebut adalah:
Mendorong daya saing industri nasional melalui deregulasi dan debirokrasi. "Ada 89 peraturan yang diubah dari 154," kata Jokowi. "Sehingga ini bisa menghilangkan duplikasi, bisa memperkuat, dan memangkas peraturan yang tidak relevan, atau menghambat industri nasional."
Mempercepat proyek strategis nasional, termasuk penyediaan lahan dan penyederhanaan izin, serta pembangunan infrastruktur.
Meningkatkan investasi di bidang properti dengan mendorong pembangunan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Diharapkan kebijakan ini akan membuka peluang investasi yang lebih besar di sektor properti.
Menurut Jokowi, paket kebijakan tahap pertama ini akan memperkuat industri nasional. Akan mengembangkan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi, akan memperlancar perdagangan antar daerah, akan membuat pariwisata semakin bergairah, akan mensejahterakan nelayan.


Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang diwakilkan para menterinya dalam kabinet kerja hari ini merilis paket kebijakan ekonomi jilid IV. Dalam paket tersebut, kebijakan lebih difokuskan pada persoalan upah buruh, kredit usaha rakyat (KUR), hingga lembaga pembiayaan ekspor.

Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution menjelaskan, pemerintah memutuskan untuk menetapkan formula penentuan yang sederhana dan jelas untuk upah minimum provinsi (UMP). Ini bertujuan agar terbuka lapangan kerja seluas-luasnya dan meningkatkan kesejahteraan pekerja.

"Kita juga harus memikirkan orang yang kerja. Jadi peningkatan kesejahteraan merupakan unsur berikutnya dari penetapan peraturan ini," katanya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (15/10/2015).

Selain itu, sistem formulasi upah minimum ini juga menjadi bukti kehadiran negara dalam bentuk pemberian jaring pengaman sosial. Karena, dengan formula ini memastikan bahwa buruh tidak menerima jatah upah yang murah, dan pengusaha juga mendapatkan kepastian dalam berusaha.

"Dengan kebijakan ini dipastikan juga upah buruh naik setiap tahun. Karena ada isu naiknya lima tahun sekali. Naik tiap tahun dengan besaran yang terukur," tegas dia.

Mantan Gubernur Bank Indonesia ini juga mengklaim, bentuk kehadiran negara terhadap masyarakat adalah dengan pengurangan beban pengeluaran hidup melalui kartu sakti Jokowi.

"Negara hadir dalam pembinaan dialog sosial tripartit antara pekerja dan pengusaha, sehingga tidak perlu membuang waktu dan tenaga setelah kita hitung melalui realisasinya," tutur Darmin.

Paket kebijakan ekonomi:

Ini Tiga Paket Kebijakan Ekonomi September I Jokowi
Ini Isi Paket Kebijakan Ekonomi September II Jokowi
Ini Isi Lengkap Paket Kebijakan Ekonomi Jokowi Jilid III

Kebijakan kedua, sambung dia, terkait pemberian KUR yang sedianya telah tercantum dalam paket kebijakan ekonomi yang dikeluarkan sebelumnya. Penekanannya, dalam paket ini penerima kredit diubah dan akan diberikan kepada perorangan atau karyawan yang melakukan kegiatan usaha produktif.

"KUR bisa diberikan pada calon tenaga kerja Indonesia yang akan bekerja di luar negeri. Bagaimanapun dia perlu biaya awal buat keluarga yang ditinggal, buat dia memulai, yang pasti dia bisa bayar," terangnya.

Kredit ini, juga bisa diberikan untuk anggota keluarga dari buruh yang berpenghasilan tetap dan melakukan kegiatan usaha produktif. Serta kepada tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri dan membuka usaha.

"Jadi, kalau suami melakukan pekerjaan sederhana bisa diberikan KUR, yang penting usahanya produktif dan seterusnya. Sejalan dengan itu juga bisa diberikan pada buruh yang di-PHK kemudian buka usaha," terang dia.

Terakhir, kebijakan ini juga menyinggung soal lembaga pembiayaan ekspor dalam hal ini Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) yang diminta fokus untuk melakukan pembiayaan pada usaha kecil dan menengah (UKM).

"Aturan mainnya diubah dari aturan bank menjadi aturan lembaga keuangan. Supaya kemampuannya meminjamkan menjadi lebih banyak," tandas Darmin
Pemerintah mengumumkan paket kebijakan ekonomi jilid IV yang difokuskan pada sektor ketenagakerjaan dan penyaluran kredit usaha rakyat (KUR). 
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution dalam keterangan persnya di kantor Presiden Jakarta Kamis (15/10) menjelaskan dalam paket ini, Pemerintah menjamin sistem pengupahan para pekerja atau buruh nantinya tidak masuk dalam kategori upah murah dan akan ada kenaikan setiap tahunnya. Darmin juga menjamin kebijakan ini tidak akan memberatkan para pengusaha.
"Jadi peningkatan kesejahteraan pekerja atau buruh merupakan unsur berikutnya dari penetapan peraturan ini. Pertama, negara hadir dalam bentuk pemberian jaring pengaman atau safety net. Melalui kebijakan upah minimum dengan sistem formula. Kehadiran negara dalam hal ini memastikan pekerja atau buruh tidak terjatuh kedalam upah murah. Tetapi kepada pengusaha juga ada kepastian dalam berusaha," kata Menko Perekonomian, Darmin Nasution. 
Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri menjelaskan paket kebijakan soal pengupahan ini memberi kepastian adanya kenaikan setiap tahunnya. 
Paket Kebijakan Ekonomi 4 Fokus Soal Upah dan Kredit Usaha Rakyat
"Upah minimum 2016 (di provinsi) sama dengan upah minimum tahun yang berjalan ditambah dengan hasil perkalian dari upah minimum tahun berjalan dikali penjumlahan angka inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Katakanlah upah minimum DKI Jakarta sekarang Rp 2,7 juta. Jadi, Rp 2,7 juta dikalikan inflasinya pertumbuhan ekonominya berapa. Kalau inflasinya 5 persen dan pertumbuhan ekonominya 5 persen, dijumlah dapat 10 persen. Tinggal Rp 2,7 juta x 10% = Rp 270 ribu. Jadi upah minimum 2016 adalah Rp 2,7 juta + Rp 270 ribu. Itu kalo mau disimulasikan," kata Menteri Hanif Dhakiri.
Formula pengupahan ini lanjut Hanif memberikan kepastian bagi para pengusaha dengan memprediksi besaran kenaikan di tahun berikutnya. Penghitungan ini tambah Hanif dikecualikan untuk 8 provinsi yang besaran upah minimumnya masih di bawah Kebutuhan Hidup Layak (KHL). 
Selain itu lanjut Hanif, Pemerintah meminta kepada masing-masing kepala daerah untuk mengevaluasi jenis dan komponen KHL setiap 5 tahun sekali. Pemerintah, tambah Hanif, juga menerapkan aturan bagi pengusaha untuk menerapkan struktur dan skala upah.
"Jadi ini wajib sifatnya. Di mana, pengupahan ke depannya harus mempertimbangkan mengenai masa kerja, kompetensi, pendidikan, prestasi atau kinerja dan lain sebagainya," kata Hanif.
Sementara itu, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menjelaskan, Pemerintah melalui Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia ingin memberikan dukungan kepada Usaha Kecil Menengah yang berorientasi ekspor maupun yang terlibat dalam kegiatan itu. Bentuk dukungannya itu adalah berupa kredit modal kerja dengan tingkat bunga lebih rendah dari tingkat bunga komersial. 
"Diutamakan untuk perusahaan yang padat karya dan yang rawan PHK, tetapi mempunyai kegiatan ekspor (UKM-nya). Maupun yang terlibat dalam kegiatan ekspor. LPII sudah melakukan pemetaan di seluruh Indonesia berdasarkan kriteria tersebut dan sampai saat ini sudah ada 30 perusahaan. Yang potensial diberikan kredit modal kerja itu," kata Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro.
Bambang menambahkan, besaran pinjaman yang diberikan mencapai Rp 50 milyar per perusahaannya. Program ini lanjut Bambang berpotensi menyelamatkan puluhan ribu orang dari ancaman PHK.
"Jenis komoditi yang akan dibantu adalah furniture, barang-barang dari kayu, handicraft, tekstil, perikanan kelautan, alas kaki, hasil pertanian dan perikanan dan perkebunan. Jumlah pekerja dalam perusahaan-perusahaan tersebut kisarannya paling kecil 50 orang adalah 5520 orang. Kalau kami jumlahkan ada potensi kita bisa menyelamatkan karyawan sebanyak 27 ribu dari ancaman PHK," lanjutnya. 

Contoh Kebijakan Ekonomi Pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla :

1. Satu kebijakan yang dinilai sangat kontraversi oleh berbagai kalangan masyarakat,LSM maupun SKPD yang ada di pemerintahan, keputusan ekonomi yaitu menaikan harga "bahan bakar minyak" (BBM) pada saat minyak dunia sedang turun yang mengakibatkan demo terhadap presiden "Jokowi" yang membuat politik menjadi tegang.

Contoh Kebijakan Politik Pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla :

2. Kebijakan politik dari pemerintahan "Joko Widodo" yang menghukum mati "Duo Bali Nine" yang berasal dari "Australia" yang membuat proses ekonomi "indonesia" terganggu dalam hal ini adalah proses "Export" dan "Import" kedua negara menjadi terhenti hingga 2 bulan,.

Dari kebijakan dan keputusan ekonomi dari presiden "Joko Widodo" sangat jelas bila disimpulkan bahwa "Kebijakan Ekonomi yang di putuskan oleh Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla masih sangat belum stabil dan bisa saja sewaktu-waktu akan dirubah kembali kareana belum mampu mensejahterakan rakyat dan memajukan perkembangan di Indosesia.
PERTANYAAN DAN PERDISKUSIAN MENGENAI KEBIJAKAN EKONOMI DI KEPEMERINTAHAN ERA "JOKO WIDODO DAN JUSUF KALLA"


Pertanyaannya adalah :

Apa perbedaan sistem kebijakan ekonomi di era Presiden Jokowi dan SBY ? berikan pula contoh kasusnya !
Sistem apa yang di pakai dalam kepemerintahan Jokowi ? apakah sistem demokrasi dan otoriter
Coba anda jelaskan mengenai tentang kebijakan ekonomi yang di luncurkan oleh Presiden Jokowi dan Wakil Jusuf Kalla ? dan coba anda berikan contoh perubahan apa yang terjadi dari system kebijakan Ekonomi Jokowi ? sudah adakah perubahan akan hal itu ?





























BAB III
PENUTUP


A. Kesimpulan
Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa suatu keputusan ekonomi dapat mempengaruhi jalannya politik di suatu negara begitu juga sebaliknya dengan suatu kebijakan politik dapat mempengaruhi jalannya perekonomian di suatu negara.

B. Saran
Berbagai kebijakan politik dan pengambilan keputusan ekonomi yang salah dapat berakibat fatal bagi jalannya roda pemerintahan seperti yang terdapat pada pembahasan di atas, dan dari kebijakan itu dapat diajukan beberapa saran :

1. Perlunya kritik dan saran dari seluruh lapisan masyarakat kepada pemerintah agar pembangunan lebih baik lagi kedepannya.
2. Seharusnya ada kerja sama dari berbagai pihak untuk menyukseskan kebijakan pemerintah
3. Kita harus mendukung kinerja pemerintah agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik.