Makalah “Perkembangan “Perkembangan Teori-teori Teori-teori Politik” Tugas Kuliah Teori-teori Politik Dosen Pengampu: Nasiwan, M.si.
Oleh: M. Fatkhul Damanhury
09401241012
Muh. Aji Wicaksono
09401241019
Angga Cipta
09401241032
Vinni Sofyaningsih
09401241037
Anindyawan M.S
09401241045
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN JURUSAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DAN HUKUM FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN EKONOMI UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA 2011
BAB I PENDAHULUAN
A. Latarbelakang
Pengkajian mengenai perkembangan teori-teori politik pelu perhatian dengan seksama melalui kajian pustaka. Dimana kajian pustaka ini bisa bersumber dari bukubuku, jurnal, penelitian dan lain sebagainya. Berbicara mengenai perkembangan teori politik di dunia ini agaknya dapat terbagikan kedalam tiga periodesasi. Pertama : Zaman Klasik, dimana pergumulan terhadap kajian politik pada saat itu didominasi oleh para filsuf Athena yang lebih menekankan kepada yang ethis, sebut saja Socrates, Plato dan Aristoteles. Yang masingmasing terdapat perbedaan dari tiap pemikirannya. pemikirannya. Kedua, Abad Pertengahan, di abad pertengahan muncul tiga pemikir besar dari
Eropa yang hidup ketika ada dominasi gereja yang yang dipera d iperankan nkan oleh Gereja Roma. Ketiga pemikir itu adalah Santo Agustinas dengan karyanya De Civitate Dei (Kota Tuhan), Santo Thomas Aquinas dengan karyanya “Summa Theologia.”, dan Matin Luther yang hidup dimasa pemberontakan terhadap Gereja Roma. Ketiga, Zaman Modern atau Kontemporer, kemunculan perkembangan politik di
era modern diwali dengan munculnya pendekatan post-behavioralisme sebagai kritik terhadap pendekatan klasik maupun behavioralisme. Post behavioralisme (seperti yang diungkapkan oleh David Eastion) membawa gagasan baru bahwa dalam pergumulan ilmu politik tidak hanya perkutat di perpustakaan dengan menihilkan fakta-fakta empirisaktual. Penelitian ilmu politik harus memberi sumbahsih trhadap masyarakat yang saat itu carut-marut oleh adanya manuver-manuver yang mengakibatkan peperangan (contoh: perang Amerika dengan Vietnam). Gagasan-gagasan Easton ini ada dalam pandangannya mengenai “Tujuh karakter Post-behavioralisme”. Disamping itu muncul para penggiat, ilmuwan, teoritikus diabad ini yang bersumbahsih pada perkembangan teori politik sampai sekarang.
B. Rumusan Masalah
Dari latarbelakang di atas dapat dirumuskan kedalam tiga rumusan masalah: 1. Bagaimana sumbangsih perkembangan teori politik di zaman klasik? 2. Bagaimana pemikiran-pemikiran pemikiran-pemikiran tentang teori politik di zaman pertengahan? 3. Bagaimana perkembangan teori politik modern?
BAB II PEMBAHASAN A. Politik Zaman Klasik
1. Teori Politik Socrates a. Kepribadian politik Socrates sebagai seorang teoritikus politik yang berupaya jujur, adil dan rasional dalam hidup kemasyarakatan kemasyarakatan dan mengembangkan mengembangkan teori politik yang radikal. Namun keinginan dan kecenderungan politik Socrates sebagai teoritikus politik membawa kematian melalui hukuman mati oleh M ahkamah ahkamah Rakyat (MR). b. Metode Socrates yang berbentuk Maieutik dan mengembangkan metode induksi dan definisi. 3. Pada sisi lain Socrates memaparkan etika yang berintikan budi yakni orang tahu tentang
kehidupan
dan
pengetahuan
yang
luas.
Dan
pada
akhirnya
akan
menumbuhkan menumbuhkan rasa rasionalisme sebagai wujud teori politik po litik Socrates. 2. Teori Politik Plato a. Filsafat Filsafat politik pol itik yang diuraikan oleh Plato sebagai cerminan teori politik. Dalam teoriini yakni filsafat filsafat politik tentang keberadaan keberadaan manusia di dunia terdiri dari tiga bagian: 1. Pikiran atau akal akal 2. Semangat/keberanian 3. Nafsu/keinginan berkuasa. b. Idealisme Plato yang secara operasional operasional meliputi: me liputi: 1. Pengertian budi yang akan menentukan tujuan dan n ilai dari pada penghidupan penghidupan etik. 2. Pengertian matematik. 3. Etika hidup h idup manusia yaitu hidup senang dan bahagia dan bersifat intelektual dan rasional. 4. Teori tentang negara ideal. 5. Teori tentang asal mula negara, tujuan negara, fungsi negara dan bentuk negara. 6. Penggolongan dari kelas d alam negara. 7. Teori tentang keadilan dalam negara. 8. eori kekuasaan Plato.
3. Teori Politik Aristoteles a. Teori politik yang bernuansa filsafat filsafat politik meliputi: me liputi: • Filsafat teoritis • Filsafat praktek • Filsafat produktif b. Teori negara yang dinyatakan dinyatakan sebagai bentuk persekutuan hidup yang akrab di antara warga negara untuk menciptakan persatuan yang kukuh. Untuk itu perlu dibentuk negara kota (Polis). c. Asal mula negara ne gara.. Negara dibentuk berawal dari persekutuan desa dan lama kelamaan membentuk polis atau negara kota. d. Tujuan negara harus disesuaikan dengan keinginan warga negara merupakan kebaikan yang tertinggi. e. Bentuk pemerintahan pemerintahan negara menurut Aristoteles diklasifikasi diklasifikasi atas: - 3 bentuk b entuk pemerintah pemerintah yang baik - 3 bentuk b entuk pemerintah pemerintah yang buruk. f. Aristoteles berpendapat sumbu kekuasaan dalam negara yaitu hukum.Oleh itu para penguasa harus memiliki pengetahuan dan kebajikan yang sempurna. Sedangkan Sedangkan warga negara adalah manusia yang masih mampu berperan. g. Revolusi dapat dilihat dari faktor-faktor penyebab dan c ara mencegahnya. mencegahnya. B. Teori Politik Zaman Pertengahan
1. Santo Agustinus (13 Nopember 354 M – 28 Agustus 430 M) Agustinus menulis magnum opus-nya De Civitate Dei (Kota Tuhan).Ia membagi negara ke dalam dua substansi: Sekuler dan Surgawi. Negara sekuler (diaboli) adalah negara yang jauh dari penyelenggaraan hukum-hukum Tuhan, sementara negara surgawi sebaliknya.Negara Surgawi (disebut pula negara Allah) ditandai oleh penjunjungan tinggi atas kejujuran, keadilan, keluhuran budi, serta keindahan.Negara sekuler ditandai oleh kebohongan, pengumbaran hawa nafsu, ketidakadilan, penghianatan, kebobrokan moral, dan kemaksiatan.Konsepsi negara surgawi dan diaboli dianalogikan Agustinus seperti kisah Kain dan Habel.Perilaku Kain yang negatif mencerminkan pengumbaran hawa nafsu, sementara perilaku Habel mencerminkan ketaatan pada Tuhan.
2. Santo Thomas Aquinas (1225-1274 (1225-1274 M). Magnum opus Aquinas adalah “Summa Theologia.” Berbeda dengan Agustinus, Aquinas menyatakan bahwa negara adalah sama sekali sekuler. Negara adalah alamiah sebab tumbuh dari kebutuhan-kebutuhan manusia yang hidup di dunia.Namun, kekuasaan untuk menjalankan negara itulah justru yang berasal dari Hukum Tuhan (Divine Law).Sebab itu, kekuasaan harus diperguakan sebaik-baiknya sebaik-baiknya dengan memperhatikan hukum Tuhan. Penguasa harus ditaati selama ia mengusahakan terselanggaranya keptingan umum. Jika penguasa mulai melenceng, rakyat berhat untuk mengkritik bahkan menggulingkannya.Namun, Aquinas menyarakankan “Jangan melawan penguasa yang tiran, kecuali sungguh-sungguh ada seseorang yang mampu menjamin stabilitas setelah si penguasa tiran tersebut digulingkan.” digulingkan.” 3. Martin Luther (1484-1546 M) Tahun 1517 memberontak terhadap kekuasaan gereja Roma. Sebab-sebab pemberontakannya adalah mulai korupnya kekuasaan Bapa-Bapa gereja, isalnya mengkomersilkan surat pengampunan dosa (surat Indulgencia). Luther juga meulai prithatin akan gejala takhayulisme dan mitologisasi patung-patung orang-orang suci gereja. Keprihatinan lain Luther adalah anggapan suci yang berlebihan atas para pemuka agama, sebab sesungguhnya sesungguhnya mereka pun manusia biasa. Sebab
itu,
berbeda
dengan
pemikiran
Katolik
pertengahan,
Luther
menyarakan pemisahan kekuasaan gereja (agama) dengan kekuasaan negara (sekuler).Luther menuntut Paus agar mengakui kekuasaan para raja dengan tidak mengintervensi penyelenggaraan kekuasaan dengan dalih-dalih penafsiran kitab suci.Akhirnya, suci.Akhirnya, gereja harus ditempatkan di bawah pengawasan negara.Penyembahan negara.Penyembahan Tuhan lalu dijadikan penghayatan oleh subyek bukan terlembaga seperti gereja Katolik. Secara umum, pemikiran Agustinus, Aquinas, dan Luther berada dalam konsep umum teokrasi (pemerintahan berdasarkan prinsip-prinsip ketuhanan). Secara sederhana, dapat dirangkum ke dalam bagan berikut : Sarana Yang
Negara
Tujuan ←
Masyarakat
Mengatur
Manusia (akal)
Baik Sebagai Kota Tuhan (wahyu)
Yang Diatur
(2)
(1)
↓
↑
Kepatuhan Pada Hukum
→
Kejayaan (Grace)
Positif (3)
(4)
C. Teori Politik Modern
Berbagai literatur dari para akademisi yang berkecimpung dalam kajian teori politik telah memaparkan mengenai pekembangan teori politik modern yang kebanyakan teori politik ini berkembang dari pergerakkan intelektual dan politik di Amerika. Perkembangan teori politik modern diwali dari abad ke-19. Perkembangan dalam terori politik mengalami kemajuan pada kuartal abad ke-19, yakni para pemikir politik berhasil melengkapinya dalam perspektif normatif, sedangkan pendekatan sebelumnya hanya sebatas pada kerangka kelembagaan yang bersifat legal. Dengan pendekatan yang normatif ini
para pemikir pemik ir politik mulai membahas kelebihan kelebihan dan kekurangan,
keuntungan dan kerugian dari berbagai kelembagaan politik, dengan memperbandingkan antara sistem pemerintahan presidensiil dengan parlementer, sistem pemilihan distrik dengan sistem pemilihan proporsional, negara kesatuan dengan negara federal. Pada akhirnya para pemikir teori politik ini mulai menarik kesimpulan mana yang baik, tanpa mengindahkan dimana lembaga-lembaga itu berada suatu negara.
1
Perkembangan ini masih dipengaruhi oleh aliran ilmu hukum yang bersifat historis. Sebagai gambaran suatu aliran ilmu hukum yang bersifat historis, didirikan oleh Eichorn dan Sovigni, memberikan pengaruh yang mendalam tehadap penelitianpenelitian ilmu politik. Para sarjana telah membuat beberapa penelitian yang gemilang tentang sejarah dari konstitusi, hukum konstitusional, lembaga-lembaga yang bersifat khusus, juga tentang sejarah parlemen serta raja di Inggris, Konggres dan Presiden di 1
Nasiwan. 2009. Teor Teor i-teori Politik. Yogyakart a: UNY Press. Press. Hal. 3
merika Serikat, srta perkembangan berbagai macam organisasi, baik yang bersifat nasional maupun bersifat internasional. Beberapa diantaranya memang merupakan sejarah yang gemilang, tetapi hampir tidak dapat dilukiskan sebagai ilmu politik dalam pengertian pengertian yang ada pada masa itu. i tu. 2 Di awal abad ke-19 ini bermunculan karya-karya ahli politik yang kemudian bersumbangsih pada perkembangan teori politik, khususnya modern. Diawali dari Civil Liberty and Self Government karya Francis Lieber seorang Profesor Sejarah dan Ekonomi
Politik di South Carollina College yang kemudian pindah ke Columbia College pada tahun 1857, sebagai profesor Sejarah dan Ilmu Politik disana. 3 Didalam karyanya ini Lieber dianggap telah menggunakan perspektif filsafat hukum Jerman dalm meneliti lembaga-lembaga politik Anglo American. Suatu usaha yang paralel juga dilakukan di Universitas John Hopskins, didirikan tahun 1976 oleh Herbert Baxter Adams, dalam bentuk suatu program latihan penelitian lanjutan dibidang sejarah dan ilmu politik. Pada tahun 1877, Adams mendirikan “the John Historial and Political Sciense Association” dan kemudian pada tahun 1883 ia mendirikan The John Hopskins Studies in Historical and Political Political Science .
Pada abad akhir ke-19 pemikiran politik mengalami perkembangan yang sangat Commonwealth, ditulis oleh James Bryce, penting dengan diterbitkannya buku American Commonwealth,
terbit pada 1888. Dalam konteks ini adalah lahirnya kesadaran bahwa untuk mengembangkan pemikiran politik yang ideal haruslah berbeda dengan ilmu sejarah yang hanya berkutat pada perpustakaan. Pemikiran dan analisa ilmu politik haruslah berangkat dari lapangan, dalam hal ini Bryce menyatakan bahwa untuk melukiskan lembagalembaga serta rakyat Amerika sebgaimana adanya untuk menghindari godaan-godaan yang bersifat deduktif, serta semata-mata untuk menyajikan fakta-fakta dari suatu kasus, maka yang dibutuhkan fakta, hanya fakta.
4
1. Pendekatan Perilaku
Pendekatan perilaku timbul dan mulai berkembang di Amerika pada tahun 1950-an seusai perang dunia II. Adapun sebab sebab kemunculannya adalah sebagai berikut.Pertama sifat dekriptif dari ilmu politik dianggap tidak memuaskan, karena tidak 2
Varm a, SP. SP. 2001. Teori Politik Politik M odern . Hal. 4 Lihat. Ibid 4 Nasiwan. 2009. Teor Teor i-teori Politik. Yogyakarta. Yogyakarta . UN Y Press. Hal. 3-4 3
realistis dan sangat s angat sangat berbeda dengan kenyataan. Kedua ada kekawatiran bahwa jika ilmu politik tidak maju dengan pesat ia kan ketinggalan dengan ilmu sosial lainnya. Ketakutan akan ketidakmampuan sarjana ilmu politik untuk menerangkan fenomena politik. Ilmu Politikdi Politikdi Indonesia Indonesia
pada permulaannya permulaannya sangat dipengaruhi dipengaruhi pendekatan
yuridis karena tenaga pengajarnya kebanyakan lulusan universitas dari Belanda. Namun mulai pada tahun 1960-an, setelah banyak tenaga pangajar PT melaksanakan studi lanjut ke luar negeri terutama di AS, maka perkembangan ilmu politik mulai dipengaruhi oleh pendekatan tingkah laku (behaviour appoach). Kemudian pada tahun 1980-an, ada kecenderungan perkembangan ilmu politik di Indonesia dipengaruhi oleh pendekatan pasca-perilaku dan juga tampak berkembang pendekatan “statis” (memusatkan perhatian pada negara), Dan pada era 1990-an sejalan dengan semakin menguatnya gerakan arus bawah (grass root), tampak mulai berkembang pengkajian politik yang melihat dari segi demokratisasi atau teori-teori transisi dan konsolidasi demokrasi.(Cholisin. demokrasi.(Cholisin. 2007.Hal.19) Dalam pendekatan perilaku yang menjadi fokus perhatian adalah perilaku perorangan, juga kesatuan-kesatuan yang lebih besar seperti organisasi, kelompok elit, gerakan massal atau suatu masyarakat politik.Salah satu ciri khas pendekatan perilaku ialah pandangannya tentang masyarakat.Masyarakat dapat dilihat sebagai suatu sistem sosial dan negara sebgai sistem politik yang menjadi subsistem dari sistem sosial.Dalam suatu sistem, bagian-bagian saling berinteraksi serta saling bergantungan dan semua bagian bekerjasama untuk menunjang terselenggaranya sistem itu. Keseimbangan yang demikian diciptakan untuk menunjang sistem itu untuk eksistensi dan survive. Cara theory, telah dijabarkan secara bervariasi analisis ini sering dinamakan general systems theory, oleh para sarjana politik.Pendekatan perilaku ini juga memiliki keuntungan yaitu sumbangannya dalam memajukan Ilmu Perbandingan Politik. Perbedaan Pendekatan Tradisional dengan Perilaku Pendekatan Tradisional Tradision al
Pendekatan Perilaku
1. Menekankan norma
1. Menekankan fakta
2. Menekankan filsafat
2. Menekankan empirik
3. Mengarah pada ilmu terapan terapan
3. Menekankan pada ilmu murni
4. Menekankan analisa historis-
4. Menekankan analisa sosiologis
yuridis 5. Menekankan metode kualitatif
antropologis 5. Menekankan Menekankan metode kualitatif
Salah satu pokok dari pendekatan perilaku adalah bahwa tidak ada gunanya membahas lembaga-lembaga formal, karena pembahasan seperti itu tidak banyak member
informasi mengenai politik yang sebenarnya. Sebaliknya lebih bermanfaat
untuk mempelajari perilaku (behavior) manusia karena merupakan gejala yang benarbenar dapat diamaati. d iamaati.Pembahasa Pembahasan n bisa saja terbatas pada perseorangan, tetapi dapat juga mencakup kesatuan yang lebih besar seperti organisasi kemasyarakatan, kelompok elit, atau masyarakat politik. Jika pendekatan perilaku mempelajari parlemen maka yang dibahas antara lain perilaku anggota parlemen seperti voting behavior terhadap rancangan undang-undang tertentu. Pendekatan ini tidak hanya meneliti perilaku dan kegiatan manusia, melainkan juga orientasinya orientasinya terhadap kegiatan kegiatan tertentu tertentu seperti seperti sikap, motivasi, presepsi, evaluasi, evaluasi, tuntutan, dan harapan.Pendekatan ini cenderung bersifat interdisipliner.Disamping itu pendekatan perilaku menampilkan suatu cirri khas yang revolusioner yaitu orientasi mengilmiahkan mengilmiahkan ilmu politik. Ilmu politik harus bersifat murni, kajian terapan untuk mencari problem solving dan menyusun rencana perbaikan harus dihindarkan, akan tetapi ilmu politik harus terbuka dan terintegrasi dengan ilmu lain. ( Meriam Budiaro, Dasar dasar ilmu politik : hal 75).
Pendekatan perilaku memiliki pandangan bahwa masyrakat dapat dilihat sebagai suatu kesatuan sistem sosial dan negara sebagai suatu sistem politik yang menjadi sub ssistem dari sistem sosial. Dimana bagian-bagian sistem saling berinteraksi, dan saling membutuhkan membutuhkan guna berjalannya berjalannya sistem secara secara seimbang. Dalam psikologi obyektif maka fokusnya harus pada sesuatu yang "dapat diamati" (observable ), yaitu yaitu pada "apa yang dikatakan dikatakan dan apa yang dilakukan. dilakukan. Dalam Dalam hal ini pandangan Watson berbeda dengan James dan Dewey, karena keduanya percaya bahwa
proses mentaldan juga perilaku yang teramati berperan dalam menyelaskan perilaku sosial. Rangsangan masuk ke sebuah kotak ( box ) dan menghasilkan tanggapan. Mekanisme di dalam kotak hitam
tadi terstruktur terstruktur internal internal atau proses proses mental yang yang
mengolah rangsangan dan tanggapan karena tidak dapat dilihat secara langsung, bukanlah bidang kajian para behavioris tradisional. Kemudian, B.F. Skinner membantu mengubah fokus behaviorisme melalui percobaan yang dinamakan operant behavior dan reinforcement . Yang dimaksud dengan operant condition adalah setiap perilaku yang beroperasi dalam suatu lingkungan dengan cara tertentu, lalu memunculkan akibat atau perubahan dalam lingkungan tersebut. Misalnya, jika kita tersenyum kepada orang lain yang kita hadapi, lalu secara umum, akan menghasilkan senyuman yang datangnya dari orang lain tersebut. Dalam kasus ini, tersenyum kepada orang lain tersebut merupakan operant behavior. Yang dimaksud dengan reinforcement adalah proses di mana akibat atau perubahan yang terjadi dalam lingkungan memperkuat perilaku tertentu di masa datang . Misalnya, jika kapan saja kita selalu tersenyum kepada orang asing (yang belum kita kenal sebelumnya), dan mereka tersenyum kembali kepada kita, maka muncul kemungkinan bahwa jika di kemudian hari kita bertemu orang asing maka kita akan tersenyum. Perlu diketahui, reinforcement atau penguat,
bisa
bersifat
positif
dan
negatif.Contoh
di
atas
merupakan
penguat
positif.Contoh penguat negatif, misalnya beberapa kali pada saat kita bertemu dengan orang asing lalu kita tersenyum dan orang asing tersebut diam saja atau bahkan menunjukan rasa tidak suka, maka dikemudian hari jika kita bertemu orang asing kembali, kita cenderung tidak tersenyum (diam saja). 2. Model Pendekatan Perilaku: Teori Sistem Umum
Dalam pendekatan perilaku terdapat model yang mencoba menjelaskan secara lebih mendalam mengapa fenomena sosial yang diutarakan dalam pendekatan perilaku bisa terjadi.Namun pada makalah ini lebih menfokuskan menfokuskan pada Teori sistem umum. Model kegunaan dalam politik terdiri dari suatu hubungan antara, input (dukungan (dukungan dan tuntutan), output sebagai kebijakan. Sistem politik merupakan hubungan yang berkesinambungan
antara
penguasa
dan
rakyat
menurut
kriteria
tertentu.
Jika
mempertimbangkan informasi sebagai informasi menjadi output keputusan, maka politik merupakan sebuah sistem umpan balik. Sehingga kita dapat menemukan karakteristik
sistem : a). sistem mempunyai batasan dalam mana terdapat saling hubungan fungsional yang didasarkan terutama pada beberapa bentuk komunikasi. b). sistem dibagi menjadi sub-sub sistem. c). sistem mempunyai mempunyai kemampuan untuk melakukan melakukan koding ( mengambil input berupa informasi, dapat belajar dari input, dan menerjemahkan input menjadi beberapa macam output. Input dalam sistem berupa tuntutan kepada pemerintah, dan dukungan yang berasal dari partai politik, dan warga Negara. Sistem politik sebagai sebuah sub sistem pemerintah memberikan tanggapan kepada output dengan membuat keputusan dan mengambil tindakan. Output-output “mengumpan balik” dalam bentuk input, yakni tuntutan dan dukungan. Seluruh sistem politik dapat diopersionalkan dengan mempergunakan mempergunakan data d ata pendapatan, pemberian suara, data lain yang dapat diukur. Nilai, kepentingan, dan pilihan jelas saling bertumpang tindih.Ideologi merupakan kombinasi atribut atribut ini kadang koheren kadang tidak.Pilihan dapat diubah menjadi kepentingan dan kepentingan menjadi nilai atau pilihan dapat titingkatkan titingkatkan kepada status nilai untuk mencapai kepentingan. kepentingan. Sebagian partai politik mengubah bentuk ideologi menjadi dogma, yang harus diterima sebagai kewajiban oleh para pengikut dalam kebanyakan hal. Sebagain besar partai politik amerika mewakili ideologi samar samar dan umum yang tidak menuntut dukungan tanpa syarat. Namun ada perbedaan diantara mereka, sebagaimana tercermin dalam pandangan dan kebijaksanaan kebijaksanaan yang mereka wakili.Partai Demokrat lebih reformis dan lebih memikirkan kesejahteraan jika dibandingkan dengan Partai Republik.Demikian juga di Inggris, Inggris, Partai Konservatif lebih le bih reformis tetapi kurang sosialis jika disbanding dengan partai Buruh. Ideologi membantu orang menimbang kejadian kejadian politik.Kejqadian kejadian itu dapat dipelajari melalui analisa ini, atau dapat dipandang sebagai suatu bahasa simbolis yang berisi petunjuk bagaimana kita berfikir, dan isyarat terhadap mana kita memberikan tanggapan.Bahkan bendera, lagu patriot, dan hal sentimental lainya merupakan tanda ideologi yang dapat ditafsirkan. Pendekatan perilaku dalam perkembanganya pun tidak luput dari kritikan kritis. Kritikan dating dari dari kalangan tradisionalis tradisionalis dan juga di kalangan kalangan penganut pendekatan pendekatan perilaku sendiri. Dengan asumsi bahwa pendekatan itu terlalu steril karena menolak
masuknya nilai dan norma dalam penelitian politik. Pendekatan perilaku tidak mempunyai relevansi dengan realitas politik karena tidak penting seperti survey mengenai perilaku pemilih dan pendapat umum.Pendekatan ini dinilai tidak peduli terhadap masalah sosial yang berkembang seperti konflik dan pertentangan yang terjadi di masyarakat. David Easton juga melihat ada kelemahan dalam pendekatan perilaku sehingga ia menulis pokok-pokonya dalam suatu Credo of Relevance sebagai berikut: Dalam usaha mengadakan penelitian empiris dan kuantitatif, ilmu politik menjadi terlalu abstrak dan tidak relevan dengan masalah sosial yang dihadapi.Padahal menangani masalah sosial lebih penting daripada mengejar kecermatan dalam d alam penelitian.Pendekatan penelitian.Pendekatan perilaku secara terselubung bersifat konservatif, sebab terlalu menekankan keseimbangan dan stabilitas dalam suatu sistem dan kurang memperhatikan gejala perubahan (change) yang terjadi dalam d alam masyarakat. masyarakat. Dalam penelitian, nilai-nilai tidak boleh dihilangkan, ilmu tidak boleh bebas nilai dalam evaluasinya.Karena mengemban tugas menangani masalah sosial dan mempertahankan nilai kemanusiaan.Sarjana ilmu politik harus mengubah masyarakat menjadi lebih baik dan berorientasi pada tindakan. Dari penjelasan diatas maka dapat kami simpulkan tentang Pendekatan Perilaku adalah sebagai berikut : a. Pendekatan Perilakui hadir karena kekecewaan terhadap ilmu politik yang sangat normatif. b. Pendekatan Perilaku lebih mengedepankan fakta empiris, mempelajari perilaku atau sifat manusia sebagai zoon politicon. Pendekatan ini menegaskan bahwa aspek psikologis manusia dan kultur suatu masyarakat akan menentukan bentuk aktivitas dan wadahnya. c. Metode yang matematis dimana data diolah dan dikuantifikasi secara matematis. Dengan cara ini peneliti bisa mengesampingkan kepentingan dan nilai yang mereka miliki untuk merencanakan, merencanakan, melaksanakan, dan menganalisis men ganalisis penelitian. penelitian. d. Pendekatan Pendekatan Perilaku bebas nilai, penelitian penelitian ilmu politik harus objektif. objektif. Tujuan ilmu politik bukan untuk wujudkan kehidupan yang lebih baik, tapi hanya menjelaskan, memahami dan menggambarkan fenomena politik secara realistis. Tidak bicara soal benar-salah. benar-salah. Ilmu politik pol itik dianggap sebagai ilmu murni, bukan terapan.
Setiap pendekatan yang dipakai dalam ilmu politik masing-masing memiliki kelemahan dan kelebihan.Tidak ada pendekatan yang secara mandiri dapat menjelaskan fenomena politik. Untuk itu diharapkan pembenahan paragdigma agar tidak saling bersaing tetapi saling melengkapi satu dengan yang lain agar dapat meningkatkan pengembangan pengembangan ilmu politik yang lebih baik dimasa datang. Pendekatan Post-Behavioural
Istilah Post Behavioural, digunakan untuk membentuk suasana hati serta maksudmaksud pragmatis dari bencana baru. Dalam kaitan ini para ilmuwan politik yang tergabung dalam pendekatan ini, memiliki kecenderungan-kecenderungan adanya tekanan baru pada nilai-nilai dalam masalah keadilan, kebersamaan dan persamaan. Ada semacam koreksi atas pendefinisian ilmu politik secara sempit dan terlalu diidentikkan dengan tatanan yang sudah mapan. Seharusnya para ilmuwan politik tidak hanya memberikan perhatian pada masalah kebijakan umum dan reformasi politik, tetapi juga benar-benar terlihat dalam isu-isu yang berkaittan dengan rekonstruksi sosial dan politik secara radikal.
5
Kemunculan post-behaviouralisme mengalihkan para behavioralis menjadi post behavioralis, dan akhirnya mereka menyadari banyak waktu yang terbuang untuk berbagai penelitian-penelitian yang dangkal dan keseringan tidak relevan. Dialin sisi para teoritikus politik dan para penggiatnya sibuk dengan pembuatan beberapa paradigma, kerangka konseptual, model-model, teori-teori, dan meta-teori; dunia telah menghadapai krisis ekonomi, sosial dan budaya yang kian parah, dan terlihat mereka tidak begitu menyadari akan hal tersebut. Kecenderungan kajian mereka lebih ke stabilitas, ultra stabilitas, homeostatis, ekuilibrium, pola-pola pemeliharaan dan lain sebagainya, sedang masyarakat dalam tataran empiris sedang terjadi carut-marut yang luar biasa. Berbagai manuver-manuver akan munculnya peperangan seperti terus menghantui setiap hari. Diawali dengan perang antara Amerika dengan Vietanam yang kemudian mengganggu moral dunia saat itu. Yang hal ini tidak terprediksi oleh ilmu politik yang bersifat tradisional atau beavioral. Pengertian
post-beahaviorisme
seharusnya
tidak
terkacaukan
dengan
tradisionalisme, meskipun keduanya begitu kritis terhadap behavioralisme. Perbedaan 5
Nasiwan. 2009. Teor Teor i-teori Politik . Politik . Yogyakar Yogyakar ta: UNY Press. Press. Hal 11
diantara keduanya terletak pada suatu kenyataan bahwa tradisionalisme menolak validitas pendekatan yang menekankan pada perilaku dan selalu mengulang kembali keyakinanya terhadap tradisi klasik ilmu politik, sedangkan post-beavioralisme meneriama pa-apa yang telah dicapai pada era behavioralisme tetapi lebih mendorong lagi ilmu politik kearah cakrawala yang lebih baru. Post-beavioralisme seperti yang dikatakan David Easton, berorientasi kedepan (Future oriented), berusaha mendorong ilmu politik kearah yang baru dan berusaha melengkapi apa-apa yang telah tercapai dimasa lalu, daripada menolaknya. Ini benar-benar merupakan ‘sebuah revolusi sejati, bukan sekedar reaksi; suatu kejadian, bukan pemeliharaan, suatu reformasi bukan kontra reformasi”. Hal inimerupakan gerakan dan kecenderungan intelektual. Tetapi behavioralisme tidka bisa diidentifikasikan dengna sesuatu ideologi politik tertentu, karena pendukungnya meliputi para ilmuwan politik dari berbagai macam warna-baik kaum konservatif maupun ektrim kiri-berbagai macam metodologi, ilmuwan kolot yang mengabaikan dirinya pada metodologi klasik dan kelompok-kelompok kelompok-kelompok dari d ari semua generasi. Seluruh perbedaan yang sifatnya tak mungkin ini-baik yang bersifat politik, metodologi atau generasi-diikat bersama oleh satu perasaan: ketidak puasan yang mendalam terhadap arah penelitian politik pada masa itu.
6
Ada dua tuntutan tuntutan utama u tama dari post-behavioralisme: post-behavioralisme: Relevansi dan tindakan. David Easton yang suatu saat menguraikan satu-persatu 8 karakter utama behavioralisme dan menamakannya sebagai “batu loncatan intelektual” dari gerakan tersebut, kini muncul dengan 7 sifat karakter post-behavioralisme dan menggmabrkannya sebagai “The Credo of Relevance”, atau “suatu penyulingan bayanganmaksimal” (a distillation of maximal image). Ke tujuh karakter karakter tersebut secara singkat dapat dijela d ijelaskan skan sebgai berikut 7: (1) Dalam ilmu politik “substansi atau isi pokok harus mendahului tehnik”. Jika suatu penelitian tidak relevan dan tidak mempunyai arti apa-apa tehadap permasalahan sosial yang mendesak pada saat ini, maka penelitian itu tidak berarti a[a-apa. (2) Ilmu politik masakini seharusnya memberikan penekanan terhadap perubahan sosial dan bukan kepada pemeliharaannya (sosial preservation), sebagaimana
6 7
Varm a, SP. SP. 2001. Teori Politik Politik M odern. Jakarta: Fajar Fajar Int erprat ama o ffset. Hal 52-53 Ibid. 53-56
dilakukan oleh kaum beavioralis. Kaum beavioralis hanya membatasi pada penggambaran fakta—fakta, tanpa memahami fakta-fakta ini kedlamkonteks soialnya. (3) Ilmu politik pada masa behavioral secara penuh telah melepaskan dirinya pada realitas politik yang bersifat masih kasar (brute realities of politics). Padahal seharusnya ilmuwan politik dalam pengkajian politik harus bermanfaat untuk masyarakat. (4) Para kaum behavioralis meskipun tidak semuanya mengingkari suatu sistem nilai, telah memberikan penekanan yang begitu besar tehadap faham-faham keilmiahan serta pendekatan pendekatan bebas nilai, sehingga masalah nilai, untuk un tuk tujuantujuan praktis praktis - tak pernah menjadi menjadi suatu bahan bahan pertimbanga. Apabila ilmu pengetahuan digunakan untuk pencapaian tujuan-tujuan yang benar maka sistem nilai harus dikembalikan dikembalikan pada posisi sentral. (5) Kaum post-behavioralisme ingin mengingatkan kepada para ilmuwan politik bahwa mereka mempunyai peranan yang harus dimainkan – tugs penting yang harus dilaksanakan – dalam masyarakt. Merupakan tanggungjawab mereka unutk melindungi peradaba p eradaban n nilai-nilai n ilai-nilai kemanusiaan. (6) Apabila kaum intelektual memahami masalah-masalah sosial dan merasa dirinya telibat didalamnya mereka tidka akan pernah menghindarkan diri dari tindakan-tindakan nyata (action). Ilmu pengetahuan harus ditempatkan unutk bekerja. Easton mengatakan: “Mengetahui berarti mempunyai tanggungjawab untuk bertindak, sedangkan bertindak adalah keterkaitan untuk membangun kembali masyarakat. Ilmu pengetahuan hanya bersifat “merenung” mungkin bukan masalah di abad ke-19, ketika ada persetujuan moral diantara bangsabangsa dunia, tetapi hal itu tidak relevan dimasa kini, yang terpisah secara cita-cita dan ideologi. Kaum post-behavioralisme mempunyai gagasan agar ilmu mempunyai komitmen untuk bertindak (action science), unutk untuk menggantikan ilmu yang bersifat “kontemplatif”, mereka membela bahwa komitmen ini harus mewarnai ilmu politik. (7) Apabila diakui bahwa (a) Kaum intelektual memiliki perasan positif dalam masyarakat dan (b) peranan in bertujuan untuk menentukan tujuan yang
pantas bagi masyarakat, dan membuat masyarakat bergerak sesuai dengan tujuan tersebut, bahwa harus ditarik kesimpulna bahwa politisasi profesi profesi – dari semua asosiasi profesional demikian juga universitas-universitas universitas-universitas – tidak hanya tak dapat dielakkan tapi juga diperlik d iperlikan. an. Gambaran kaum behavioralisme selama ini selalu dihubungkan pada (a) suatu kecakapan tehnik pada penelitian, untuk mendapatka ilmu pengetahuan yang dapat dipercaya (reliable), pencaharian suatu landasan pengetian yang harus tepisah dari hal-hal yang praktis dan (c) tidak diikutkannya pengalmanpengalaman yang menyangkut nilai, kerena dianggap sebagai sesuatu yang berada diluar jangkauan kemampuan ilmu pngetahuan. Para kaum postbehavioralisme
tidak
sependapat
bahwa
untuk
mencari
dasar-dasar
pemahaman atau pengertian serta pengetahuan yang dapat dipercaya mengharuskan mengharuskan para ilmuwan memutuskan memutuskan diri dari urusan-urusan praktis yang terdapat pada masyarakat, mereka (kaum post-behavioralistis) juga tidak percaya percaya bahwa b ahwa nilai-nilai bisa dipisahkan dari semua s emua upaya-upaya ilmiah.
8
Teori dan Pendekatan Politik Modern dan Pemikiran para Ilmuwan Politiknya
1. Teori Elit
9
Awal dari kemunculan pemikiran Elite Theory dimulai dari kekurangan yang terdapat pada pemikiran teori-teori sebelumnya yaitu pemikiran Marxis d an liberal dalam melihat pola hubungan yang terbentuk di antara negara dengan masyarakat secara keseluruhan.Kondisi inilah yang dicoba dilihat oleh para pemikir dari aliran ini, seperti Mosca dan Pareto. Selain itu terdapat ketidakadilan yang tidak dapat terhindarkan antara elit dan massa dalam pembagian kekuasaan. Namun terdapat perbedaan mendasar dalam pemikiran Mosca dan Pareto.Mosca menolak superioritas intelektual dan moral karena dapat dimanipulasi oleh kaum elit, sebaliknya Pareto memandang nilai-nilai yang lebih personal dan psikologis sebagai nilai tambah kekuatan pemerintahan.Anggapan dasar yang mulai terbentuknya teori ini adalah anggapan bahwa sebenarnya negara hanya di jalankan oleh para rakyat-rakyat rakyat-rakyat minoritas yang tidak mempunyai mempunyai kekuasaan kekuasaan secara 8
Kajian Kajian dari beberapa po in diamb il dari h ttp :/ /id.wikipedia.org/ /id.wikipedia.org/ w iki/Politik iki/Politik yang diakses diakses tanggal tanggal 7 Okto ber 2011 Alm a Karimah Karimah , dkk. 2011. Sosiologi Politik. Jakart a: Fisipol Fisipol U I. Hal 3, diakses dari xa.yi xa.yimg mg .com/ kq/ groups/ groups/ 22968201/ 22968201/ 1390995829/name/ KU+1.docx U+1.docx tanggal tanggal 7 Okto ber 2011. 9
mutlak.Para pemangku kebijakan hanya membuat sebuah peraturan yang untuk selanjutnya dijalankan oleh para masyarakat dan dipatuhi oleh masyarakat secara keseluruhan. Pada hakekatnya hal ini sepertinya sudah dirasakan oleh sebagian masyarakat dunia. Karena pada hakekatnya kondisi seperti tersebut tidak mampu untuk di pisahkan satu sama lainnya. Rakyat minoritas tentunya tidak akan mampu bertindak diluar peraturan, karena mereka tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk melakukan hal tersebut. Kondisi seperti inilah yang coba di manfaatkan oleh para kaum elite untuk menggunakan kekuasaan yang mereka miliki untuk mengatur para masyarakat kelas minoritas.Akan tetapi apabila dilihat secara keseluruhan teori ini tidak mampu memberikan sebuah solusi atas permasalahan yang terjadi.Para pemikir seperti Mosca dan Pareto sepertinya tidak mampu memberikan solusi alternatif dari tanggapan mereka yang menolak pandangan Marxis yang menitikberatkan pada revolusi kelas.Teori ini hanya menekankan mengenai hubungan negara dan masyarakat dalam konteks keterbatasan serta pemanfaatan sumber daya yang dimiliki oleh para aktor-aktor di dalamnya. Kritik selanjutnya terhadap teori elit adalah teori ini justru memandang ketidakadilan dalam pembagian kekuasaan antara elit dan massa sebagai bukti dari kekuatan elit itu sendiri, sendiri, bukan sebagai sebagai kelemahan kelemahan dari sistem politik, karena karena ini bukan bukti dari ketidakadilan kekuasaan, melainkan ketidakadilan dalam struktur seperti kelas, ras, dan jender yang seringkali menjadi objek dan tereksklusi. 10
2. Pluralism
Hal paling mendasar dari teori pluralisme adalah asumsi yang melihat masyarakat sebagai bagian yang aktif dalam s ebuah proses politik. Hal ini Berbeda dengan pendapat pendapat teori elit yang melihat peran elit yang kemudian “mengatur” sebuah proses politik. Meskipun pluralisme tidak kemudian menentang secara penuh adanya sebuah kelompok tertentu yang memainkan peran, namun ia melihatnya dalam kacamata dimana elit adalah entitas yang tidak bersifat “bersatu”, melainkan berisikan dari pertarungan dan kompromi antar kepentingan kelompok. Asumsi ini berakibat pada sudut pandang para pluralis yang melihat negara sebagai sebuah entitas yang kompetitif dan penuh konflik, bukan sebuah entitas yang padu d an integratif. 10
Ibid. Hal 3-4.
Pluralis melihat politik sebagai sebuah kondisi kompetitif antara kelompok kepentingan, dimana slah satunya tidak dapat sepenuhnya mendominasi yang selainnya, karena adanya perbedaan dalam hal akses terhadap sumberdaya. Hal ini sangat senada dengan pendangan kaum post-strukturalis yang menolak adanya pemusatan akan kekuatan politik pada satu entitas yang berkuasa. Namun, kritik paling besar dalam kerangka berpikir pluralis adalah kenyataan akan ketidak mampuan mereka dalam menganalisa kekuatan politik yang bersifat asimetris yang kemudaian terjadi pasca 1960an. Dimana kekuatan ini lahir dari d ari sebuah politisasi atas nama kelas, ras, dan d an gender. 3. Georg Wilhelm Friedrich Hegel Magnum Opus-nya : “The Phenomenology of Mind.” Menurut Hegel ada satu kekuatan absolut yang sedang bekerja di dunia ini. Kekuatan tersebut ia sebut Ide Mutlak. Ide mutlak bergerak dalam sejarah dan bentuk yang paling sempurna adalah negara.Negara
berasal
masyarakat.Pertentangan
dari
gerak
mengalami
terselenggaranya
negara.
pengorganisasian
manusia
Dengan dan
ia
dialektis
penyelesaian
(pertentangan) melalui
media
adalah
di
tengah
terbentuk
dan
demikian,
negara
bentuk
tertinggi
mengatasi
kepentingan-kepentingan
individu.
Kepentingan negara harus didahulukan ketimbang yang terakhir. 4. Karl Heinrich Marx Magnum opus-nya Manifesto Komunis (bersama Friedrich Engels). Marx (murid Hegel) menentang gurunya .Ia menyatakan bahwa negara cuma sekadar alat dari kelas ‘kaya’ ekonomis untuk mengisap kelas ‘miskin’ (proletar). Dengan adanya negara, penindasan kelas pertama atas yang kedua berlanjut.Penindasan hanya dapat dihentikan jika negara dihapuskan.Pengahap dihapuskan.Pengahapusan usan negara negara melalui revolusi revolusi proletariat. proletariat. 5. John Stuart Mill Magum opusnya “On Liberty.”Mill amat menjunjung tinggi kehidupan politik yang negosiatif.Baginya, negara muncul hanya sebagai instrumen untuk menjamin kebebasan individu. Bagi Mill, hal yang harus diperbuat negara adalah menciptakan Greatest Happines for Greates Number (kebahagian terbesar untuk jumlah yang terbesar). Bagi Mill, dengan d engan demikian, prinsip mayoritas harus dijunjung tinggi dalam suatu negara. Baginya, yang ‘banyak’ harus didahulukan ketimbang yang sedikit. 6. Pendekatan Institusional
Pendekatan filsafat politik menekankan pada ide-ide dasar seputar dari mana kekuasaan berasal, bagaimana kekuasaan dijalankan, serta untuk apa kekuasaan diselenggarakan. Pendekatan institusional menekankan pada penciptaan lembagalembaga untukmengaplikasikan untukmengaplikasikan ide-ide ke alam kenyataan. k enyataan. Kekuasaan (asal-usul, pemegang, dan cara penyelenggaraannya) dimuat dalam konstitusi.
Obyek
konstitusi
adalah
menyediakan
UUD
bagi
setiap
rezim
pemerintahan.Konstitusi menetapkan kerangka filosofis dan organisasi, membagi tanggung jawab para penyelenggara negara, bagaimana membuat dan melaksanakan kebijaksanaan kebijaksanaan umum. Dalam konstitusi dikemukakan apakah negara berbentuk federal atau kesatuan, sistem pemerintahannya berjenis parlementer atau presidensil.Negara federal adalah negara di mana otoritas dan kekuasaan pemeritah pusat dibagi ke dalam beberapa negara bagian.Negara kesatuan adalah negara di mana otoritas dan kekuasaan pemerintah pusat disentralisir. Badan pembuat UU (legislatif) berfungsi mengawasi penyelenggaraan negara oleh eksekutif.Anggota badan ini berasal dari anggota partai yang dipilih rakyat lewat pemilihan umum.Badan eksekutif sistem pemerintahan parlementer dikepalai Perdana menteri, sementara di sistem s istem presidensil oleh presiden.Para presiden.Para menteri di sistem s istem parlementer parlementer dipilih perdana menteri dari keanggotaan legislatif, sementara di sistem presidensil dipilih secara prerogatif oleh presiden.Badan Yudikatif melakukan pengawasan atas kinerja seluruh lembaga negara (legislatif maupun eksekutif).Lembaga ini melakukan penafsiran atas konstitusi jika terjadi persengketaan antara legislatif versus eksekutif. Lembaga
asal-muasal
pemerintahan
adalah
partai
politik.Partai
politik
menghubungkan antara kepentingan masyarakat umum dengan pemerintah via pemilihan umum.Di samping partai, terdapat kelompok kepentingan, yaitu kelompok yang mampu mempengaruhi
keputusan
politik
tanpa
ikut
ambil
bagian
dalam
sistem
pemerintahan.Terdapat juga kelompok penekan, yaitu suatu kelompok yang secara khusus dibentuk untuk mempengaruhi pembuatan kebijaksanaan umum di tingkat parlemen.Dalam menjalankan fungsinya, eksekutif ditopang oleh (administrasi negara).Ia terdiri atas birokrasi-birokrasi birokrasi-birokrasi sipil yang fungsinya elakukan pelayanan publik. 7. Pendekatan Struktural
Penekanan utama pendekatan ini adalah pada anggapan bahwa fungsi-fungsi fungsi-fungsi yang ada di sebuah negara ditentukan oleh struktur-struktur yang ada di tengah masyarakat, buka oleh mereka yang duduk di posisi lembaga-lembaga politik.Misalnya, pada zaman kekuasaan Mataram (Islam), memang jabatan raja dan bawahan dipegang oleh pribumi (Jawa). Namun, struktur masyarakat saat itu tersusun secara piramidal yaitu Belanda dan Eropa di posisi tertinggi, kaum asing lain (Cina, Arab, India) di posisi tengah, sementara bangsa pribumi di posisi bawah. Dengan demikian, meskipun kerajaan secara formal diduduki pribumi, tetapi kekuasaan dipegang oleh struktur s truktur teratas, yaitu Belanda (Eropa). Contoh lain dari strukturalisme adalah kerajaa Inggris. Dalam analisa Marx, kekuasaan yang sesungguhnya di Inggris ukan dipegang oleh ratu atau kaum bangsawasan, melainkan kaum kapitalis yang ‘mendadak’ kaya akibat revolusi industri.Kelas kapitalis inilah (yang menguasai perekonomian negara) sebagai struktur masyarakat yang benar-benar menguasai negara.Negara, bagi Marx, hanya alat dari struktur kelas ini. 8. Pendekatan Developmental Pendekatan Pendekatan ini mulai populer saat muncul negara-negara baru pasca perang dunia II.Pendekatan ini menekankan pada aspek pembangunan ekonomi serta politik yang dilakukan oleh negara-negara baru tersebut.Karya klasik pendekatan ini diwakili oleh Daniel Lerner melalui kajiannya di sebuah desa di Turki pada tahun 1958. Menurut Lerner, mobilitas sosial (urbanisasi, literasi, terpaan media, partisipasi politik) mendorong pada terciptanya demokrasi. Karya klasik lain ditengarai oleh karya Samuel P. Huntington dalam “Political Order in Changing Society” pada tahun 1968. Karya ini membantah kesimpulan Daniel Lerner. Bagi Huntington, mobilitas sosial tidak secara linear menciptakan demokrasi, tetapi dapat mengarah pada instabilitas politik. Menurut Huntington, jika partisipasi politik tinggi, sementara kemampuan pelembagaan politik rendah, akan muncul situasi disorder. Bagi Huntington, hal yang harus segera dilakukan negara baru merdeka adalah memperkuat otoritas lembaga politik seperti partai politik, parlemen, dan eksekutif. Kedua peneliti terdahulu berbias ideologi Barat.Dampak dari ketidakmajuan negara-negara baru tidak mereka sentuh.Misalnya, negara dengan sumberdaya alam makmur megapa tetap saja miskin. Penelitian jenis baru ini diperkenalkan oleh Andre
Gunder Frank melalui penelitiannya dalam buku “Capitalism and Underdevelopment in Latin America. Bagi Frank, penyebab terus miskinnya negara-negara ‘dunia ketiga’ adalah akibat : (1) modal asing; (2) perilaku pemerintah lokal yang korup; (3) kaum borjuis negara satelit yang ‘manja’ pada pemerintahnya . Frank menyarankan agar negaranegara ‘dunia ketiga’ memutuskan seluruh hubungan dengan negara maju (Barat).
Trias Politica, Masih Relevan?
11
Memaknai kelembagaan politik dalam trikotomi eksekutif, legislatif dan yudikatif mungkin masih menarik bagi para arkeolog.Hari ini hal itu sudah bukan lagi sebuah fokus kajian mendasar dalam melihat administrasi kelembagaan politik. Trikotomi the rulling class itu sangat elitis dan akan makin menjerat masyarakat dalam jurang
kenestapaan dan ketakberdayaan ketika berhadapan dengan negara yang begitu meraksasa. Hegemoni dan eksploitasi negara terhadap rakyat makin lancar saja dengan adanya trias-politika sebagai sebuah kebenaran aksiomatik.Sebab politik prosedural
12
melalui ketiga lembaga tersebut telah mengaburkan posisi rakyat dalam sebuah kancah politik domestik.Trias politika sekarang telah mengalami metamorfosa, bukan lagi Eksekutif, Eksekutif, Legislatif Le gislatif dan Yudikatif, melainkan Negara, Masyarakat, dan Sektor Bisnis. Trias politika baru ini dikenal pula dengan istilah governance .Konsep governance adalah keterlibatan aktif 3 sektor yang ada dalam entitas negara. Sektor pertama government/ state), (Negara/ government/ state),
berhubungan
dengan
mekanisme
birokratik
dan
mengharapkan adanya penyelenggaraan dalam pemenuhan dengan keputusan pemerintah, yang dibuat oleh penguasa menurut prinsip teknis dan kriteria mengikuti kebijakan objektif top down.Sektor kedua (pasar/ market ), menggunakan mekanisme pasar untuk market ), mempromosikan, sebagaimana investasi peningkatan tenaga kerja dengan menggunakan harga yang menarik.Keputusan tergantung pada individu masing-masing untuk 11
Fadil. Pem ikiran ikiran Politik Kontemp orer. Penulis adalah p enelit i senior PLaC PLaCID’s ID’s ( Public Policy Policy Ana lysis lysis an d Com Com m unit y Developmen t Sutd Sutd ies ) Averroes dan ‘nyam bi’ sebagai dosen FIA FIA Un iversitas iversitas Braw ijaya M alang. 12 Istilah Istilah po litik litik p rosedural rosedural adalah adalah un tuk m emb edakan edakan d engan engan po litik litik subt ansial ansial.. Di m ana politik pro sedural berarti bahw a proses pem ilu sebagai sebagai harga mat i atas ket erlibatan rakyat dalam p olitik. Setelah Setelah pem ilu mem ilih ilih para elit baik di legisl legislatif, atif, eksekut eksekut if m aupun yud ikatif, ikatif, rakyat kem bali kerumahnya m asingasing-masing masing dan dan m enjadi enjadi penonto n televisi yang pendiam.Politk subtansial lebih menempatkan rakyat sebagai aktor dalam day to day politics .lih . lih Fadillah Putra, 200 4, Partai Politik dan Kebijakan Publik , Pustaka Pelajar Press, Yogyaka Yogyaka rta.
menghitung keuntungan pribadi tanpa harus membandingkan, guna memperluas kepentingan umum pada sektor yang lebih baik. Sektor ketiga ( NGO’s NGO’s dan GRO’s/civil GRO’s/civil institution), kebanyakan tergantung pada kesukarelaan, yang meliputi proses persetujuan,
diskusi, akomodasi dan persuasi. Keputusan diambil d engan perbadingan perbadingan keduanya, baik untuk kepentingan kelompok maupun pribadi.
13
Tokoh yang disebut-sebut sebagai penggagas pertama dari good governance adalah Garry Stocker (1998) 1.
14
proposition” , antara lain: dengan konsepnya “five proposition”
pemanfaatan seperangkat institusi dan aktor baik dalam maupun luar
pemerintahan; 2.
menyatu padunya kekuatan pemerintah, sektoir swasta dan masyarakat; masyarakat;
3.
kesaling tergantungan tergantungan antara ketiga kekuatan tersebut;
4.
terbentuknya jaringan tersendiri tersendiri antara ketiga kekuatan tersebut;
5.
pemerintah cukup sebagai catalalic agent yang memberikan arahan, tidak
perlu menjalankan sendiri. Dengan demikian Governance lebih mementingkan pada: pertama, tindakan bersama (collective action), keinginan pemerintah untuk memonopoli proses kebijakan dan melaksanakan berlakunya kebijakan tersebut akan ditinggalkan dan diarahkan kepada proses kebijakan yang lebih inklusif, demokratis dan partisipatif. Kedua, masing-masing aktor akan berinteraksi dan saling memberikan memberikan pengaruh ( mutually inclusive) . Kebijakan publik yang paling efektif dari sudut pandang teori governance adalah produk sinergi interaksional dari beragam aktor atau institusi (Rhodes 1996:14, Stoker, 1998:3). Ketiga, Governance as a socio cybernetic system artinya, dampak hasil kepemerintahan
(kebijakan pemerintah) bukanlah merupakan produk dari apa yang dilakukan (tindakan) pemerintah pusat, melainkan keseluruhan produk ( the total effecs ) dari usaha intervensi dan interaksi dari banyak aktor (Pemerintah, Legislatif, LSM, Swasta, masyarakat dan sebagainya) sebagainya) dalam d alam menangani masalah-masalah sosial, politik, ekonomi dan sebagainya. sebagainya. Peran pemerintah cukup sebagai “ catalytic agent”, “enabler” dan “comissioner”, yang memberikan arahan ( more steering ) dan tidak perlu menjalankannya sendiri ( less 13
Uphof f, Norman, 1992, Grassroo Grassroo ts Organ Organ izat izat ions and NGO’s in Rura Rura l Developm ent, Corn ell Unive rsity rsity Press Press Secara ecara kro nlogis perkemb angan konsep governance m governance m uali aw aw al hingga hingga akhir dapat d ilihat dalam Kingsley, Kingsley, Thom as, G., Perspectives Perspectives on Devolution , Jou rnal of The Am erican Planning Planning Association, Association, Vol. 62, No. 4, Autum n, 1996. 14
rowing) proses kebijakan tersebut. Bila pola ini dapat dikembangkan dengan memadahi,
maka sesungguhnya day to day politics dapat berjalan dengan cukup harmonik. Dan ketegangan politik antara negara dengan rakyat, lambat laun akan menemukan derajad produktifitas produktifitas yang cukup tinggi.
KESIMPULAN
Dari makalah yang mengkaji mengenai: Perkembangan Teori-teori Politik ini dapat disimpulkan bahwa selain adanya periodesasi perkembangan teori politik berdasarkan dimensi temporal yaitu: Zaman Klasik, Pertengahan dan Modern/ Kontemporer, juga ada pembagian yang cukup jelas antara pendekatan Tradisional, Behavioralisme, dan Post-behavioralisme. Yang perbedaannya perbedaannya dapat dilihat dari tabel dibawah ini: Tradisional
Behavioral
Postbehavioral
Mencampuradukkan fakta
Memisahkan fakta dengan
Fakta dan nilai bergantung bergantung
dengan nilai; Spekulatif
nilai
pada tindakan serta relevansi antar keduanya
Preskriptif Preskrip tif dan normatif
Nonpreskriptif, Nonpreskrip tif, obyektif, obyekti f, dan
Bersifat kemanusiaan serta
empiris
berorietasi masalah; Normatif
Kualitatif
Kuantitatif
Kualitatif dan kuantitatif
Memperhatikan Memperhatikan keteraturan keteraturan
Memperhatikan Memperhatikan keseragaman keseragaman
Memperhatikan keteraturan
atau ketidakteraturan
dan keteraturan
atau ketidakteraturan
Etnosentris; Fokus utamanya utamanya
Etnosentris; Fokus utama pada
Fokus pada Dunia Ketiga
pada negara demokrasi Barat
model Anglo Amerika
(AS dan Eropa) Deskriptif, Deskriptif, parokial, dan
Abstrak, konservatif secara
Teoretis, radikal, dan
negara sentris
ideologis, dan negara-sentris
berorientasi perubahan
Fokus utama pada struktur
Fokus utama pada strukt s truktur ur
Fokus pada kelompok kelas
politik yang formal (konstitusi
serta fungsi kelompok-
dan konflik antarkelompok antarkelompok
dan pemerintah)
kelompok formal dan informal in formal
Historis atau ahistoris
Ahistoris
Sumber:http://id.wikip Sumber:http://id.wikipedia.org/w edia.org/wiki/Politik iki/Politik
Holistik
Ketiga pendekatan dalam ilmu politik memang dikategorisasi berdasarkan periode.Pendekatan tradisional muncul terlebih dahulu (sejak zaman Yunani Kuno) untuk kemudian secara berturut-turut, disusul dua pendekatan setelahnya.Para pemikir politik seperti Plato atau para ahli politik seperti Montesquieu, Jean Jacques Rousseau atau John Stuart Mill mendekati permasalah permasalah politik dengan pendekatan tradisional. Pasca Perang Dunia Kedua, muncul pendekatan Behavioral yang coba memisahkan fakta dengan nilai dalam menganalisis permasalahan politik. Para teoretisi seperti David Easton, David E. Apter atau Gabriel A. Almond adalah contohnya. Saat pendekatan Behavioral dinilai tidak lagi “sensitif” di dalam menganalisa gejala politik, pada tahun 1960-an muncul pendekatan Postbehavioral. Teoretisi seperti Andre Gunder Frank, Cardoso, atau di Indonesia Arief Budiman (?) mencoba menganalisis gejala politik secara lebih komprehensif dengan memperhatikan karakteristik wilayah serta kepentingan apa yang sesungguhnya melandasi sebuah tindakan politik. Ketiga pendekatan ilmu politik ini tidak terpisah (terkotakkan) (terkotakkan) secara “zakelijk” (tepat/pasti) melainkan melainkan kadang kadang tercampur satu sama lain.
DAFTAR PUSTAKA
Alma Karimah, dkk. 2011. Sosiologi Politik. Jakarta: Fisipol Uuniversitas Indonesia, xa.yimg.com/kq/groups/22968201/139 968201/1390995829/n 0995829/name/KU+1.docx ame/KU+1.docx tanggal 7 diakses dari xa.yimg.com/kq/groups/22
Oktober 2011. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Politik. Budiarjo,Miriam.1986. Dasar-Dasar Dasar-Dasar Ilmu Ilmu Poilitik.Yogyakarta Cholisin.2007. Dasar-Dasar Yogyakarta : UNY UN Y Press.
Fadil.
2011.
Pemikiran
Politik
Kontemporer. Diakses
dari
http://fadillahputra.co http://fadillahputra.com/pemikira m/pemikiran-politik-ko n-politik-kontemporer.html ntemporer.html tanggal 7 Oktober 2011. Teori-teori Politik. Yogyakarta: Nasiwan. 2009. Teori-teori Yogyakarta: UNY Press
Varma, SP. 2001. Teori Politik Modern. Jakarta: Fajar Interpratama Offset, cetakan ke-6 http://id.wikipedia.org/wi http://id.wikipedia.org/wiki/Politik ki/Politik yang diakses tanggal 7 Oktober Oktober 2011
