Perlawanan Pajak (Tax Resistance) Perlawanan Pajak adalah hambatan-hambatan dalam pemungutan pajak baik yang disebabkan oleh kondisi negara dan rakyatnya maupun disebabkan oleh usaha-usaha wajib pajak yang disadari ataupun tidak disadari mempersulit pemasukan pajak sebagai sumber penerimaan negara. Walaupun pajak tidak bisa dipungut tanpa adanya persetujuan dari rakyat, pemerintah selalu berusaha untuk memberikan penerangan dan penyuluhan agar rakyat mempunyai kesadaran akan kewajibannya membayar pajak.1 Penghindaran pajak merupakan bentuk penolakan untuk membayar pajak yang disebabkan oleh ketidaksukaan pada pemerintah, kebijakan pemerintah, maupun konsep perpajakan itu sendiri.2 Terdapat dua jenis perlawanan pajak, yaitu perlawanan aktif dan perlawanan pasif. Perlawanan pasif adalah perlawanan pajak yang ditimbulkan bukan karena inisiatif wajib pajak, tetapi keadaan sekitar wajib pajak tersebut. Sementara itu, perlawanan aktif merupakan perlawanan yang diusahakan oleh wajib pajak dengan melakukan berbagai cara – cara penghindaran pajak. 3 Perlawanan Pajak Pasif Perlawanan pajak pasif, secara umum, berasal dari hambatan – hambatan struktur perekonomian, perkembangan moral dan intelektual, dan teknik pemungutan pajak. Struktur perekonomian suatu negara menyimpan kesulitan tersendiri dalam pengumpulan pajak. Teknik – teknik pengumpulan dan perhitungan pajak saat ini lebih mudah diterapkan pada struktur perekonomian industri, seperti self assessment yang menuntut wajib pajak untuk melakukan pembukuan atas pendapatan – pendapatannya. Tentu saja, teknik ini akan sulit diterapkan pada negara yang mempunyai struktur perekonomian agraris dan menimbulkan perlawanan pasif dari wajib pajak kepada negara karena rumitnya perhitungan pajak.4 1
Brotodihardjo R. Santoso (1998). Pengantar Ilmu Hukum Pajak
2
Michael J. Nojeim (2004). Gandhi and King: The power of nonviolent resistance. p. 142.
3
Edward Feser. "Taxation, Forced Labor, and Theft (The Independent Review, Fall 2000, pp. 219–235)" (PDF). Retrieved 2012-07-10.
4
Brotodihardjo R. Santoso (1998). Pengantar Ilmu Hukum Pajak
Perlawanan Pajak Aktif Secara umum, terdapat tiga cara perlawanan aktif terhadap pajak, yaitu penghindaran pajak, pengelakan pajak, dan melalaikan pajak. Penghindaran pajak adalah penggunaan dan penafsiran aturan – aturan perpajakan secara legal dengan tujuan mengurangi jumlah utang pajak seseorang atau organisasi. Penghindaran pajak dan pengelakan pajak dapat dianggap sebagai bentuk dari ketidakpatuhan pajak (tax noncompliance) karena usaha – usaha tersebut tidak disenangi oleh sistem perpajakan negara.
5
Beberapa cara untuk menghindari pajak, yaitu pemilihan negara residen, pemanfaatan perjanjian kerjasama double taxation, pembuatan entitas baru, ambiguitas peraturan pajak, tax shelters, dan manipulasi harga transfer. Sebuah
perusahaan
dapat
menghindari
pajak
dengan
mendirikan
perusahaan atau anak perusahaan di negara lain yang memiliki tingkat pajak yang lebih rendah daripada pajak di negara saat ini. Akan tetapi, beberapa negara, seperti Amerika Serikat, Finlandia, Perancis, Hungaria, Italia, dan Spanyol tetap mengenakan pajak tanpa mempedulikan di mana warga negaranya tinggal. Seseorang tidak dapat dengan mudah menghindari pajak hanya dengan mentransfer asetnya atau pindah ke luar negeri. 6 Double Taxation Perjanjian
bilateral
double
taxation
dilakukan
oleh
kedua
negara
untuk
menghindari pengenaan pajak ganda kepada orang bukan penduduk, di mana penghasilan didapatkan dan penghasilan tersebut dikenakan pajak kembali oleh negara asalnya. Dalam perjanjian ini, kedua otoritas dari kedua negara, yang terikat dalam perjanjian double taxation, bertukar informasi dan mempunyai hak untuk
menginvestigasi
wajib
pengelakan pajak (tax evasion).
pajak
atas
anomali
yang
mengindikasikan
7
5
Michael Wenzel (2002). "The Impact of Outcome Orientation and Justice Concerns on Tax Compliance" (PDF). Journal of Applied Psychology. pp. 4–5
6
Moran Harari, Markus Meinzer and Richard Murphy (October 2012) "Financial Secrecy, Banks and the Big 4 Firms of Accountants" Tax Justice Network
7
Darren Rykers (2009): A Critical Analysis of how Double Tax Agreements can facilitate Fiscal Avoidance and Evasion; The Taxpayer and the Lotus, 17 Nov.2009.
Seseorang atau badan usaha tertentu dapat menghindari pajak dengan membuat entitas legal terpisah dan kemudian memindahkan aset – asetnya ke entitas baru tersebut. Entitas legal biasanya berbentuk perusahaan, perikatan, atau yayasan. Entitas ini dapat terletak di negara lain. Aset ditransfer ke entitas yang baru agar keuntungan dan pendapatan usaha direalisasikan atas nama entitas baru tersebut, bukan atas nama entitas lama. Ambiguitas Peraturan Ambiguitas peraturan perpajakan dapat menjadi problematik karena perpajakan sangat bergantung pada
definisi istilah – istilah hukum, misalnya
perbedaan antara biaya usaha dan biaya pribadi. 8 Ambiguitas peraturan perpajakan disebabkan oleh kesengajaan pembuat undang – undang dan ketidaksengajaan pembuat undang – undang. Ketidakjelasan peraturan pajak menimbulkan celah (loopholes) yang dapat digunakan oleh wajib pajak untuk mengurangi jumlah
pajaknya.
Beberapa contoh celah legal yang dapat
dimanfaatkan, yaitu: 1. Tax haven, yaitu negara atau wilayah yang mempunyai tingkat pajak lebih rendah atau sama sekali tidak ada pajak. 9 2. The “No Sale” Sale. Investor meminjam dana dengan menggunakan saham sebagai jaminan untuk menghindari pajak capital gain. 10 3. Deferred-Compensation Plan. Karyawan menerima penghasilan tertunda untuk menghindari pajak.11 4. Capital Losses. Investor mengakui kerugian
investasi
untuk
loss
carryforward dan mengurangi pajak di tahun – tahun berikutnya 12 Pengelakan Pajak adalah
penghindaran
pajak
secara
ilegal
oleh
individu
dan
organisasi.
Pengelakan pajak dilakukan dengan cara menuliskan penghasilan yang tidak sesuai dengan penghasilan sebenarnya untuk mengurangi utang pajak, seperti 8 Pasternak M., and Rico C., Tax Interpretation, Planning, and Avoidance: Some Linguistic Analysis, 23 Akron Tax Journal, 33 (2008). 9
"11 Loopholes the World's Biggest Corporations Use to Skirt the Rule of Law". Policy Mic. Retrieved17 April 2015.
10
"How to Pay No Taxes: 10 Strategies Used by the Rich". Bloomberg. Retrieved 21 June 2015.
11
"How to Pay No Taxes: 10 Strategies Used by the Rich". Bloomberg. Retrieved 21 June 2015.
12
"14 Ways To Avoid Paying Capital Gains". Forbes. Retrieved 22 June 2015.
pelaporan pajak yang tidak jujur, pengumuman penghasilan yang lebih rendah, dan melebihkan pengurang pajak. Berbeda dengan penghindaran pajak yang masih menggunakan cara yang taat hukum, pengelakan pajak secara ilegal menipu pemerintah. Meskpiun demikian, kedua cara tersebut dianggap sebagai ketidakpatuhan pajak oleh negara.
13
13
Michael Wenzel (2002). "The Impact of Outcome Orientation and Justice Concerns on Tax Compliance
