PERTAHANAN NEGARA
Pertahanan Pertahanan negara sejatinya sejatinya adalah elemen terpenting terpenting bagi kelangsungan kelangsungan negara. Terlebih lagi di Indonesia sebagai negara dengan struktur geografis negara kepulauan, dan memiliki sumber daya alam serta manusia yang besar, tentu pertahanan negara menjadi hal yang mutlak untuk dijalankan dan harus diatur secara tepat dan. Pertahanan negara sendiri menurut Pasal 1 ayat 1 UU No. 3 Tahun !! tentang pertahanan negara adalah segala usaha untuk untuk mempertahan mempertahankan kan kedaulatan kedaulatan negara, negara, keutuhan keutuhan "ilayah "ilayah Negara #esatuan $epublik $epublik Indonesia, Indonesia, dan keselamatan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. negara.1 Pertahanan negara adalah tanggung ja"ab setiap "arga negara. %an sesungguhnya dengan sumber daya yang besar yang dimiliki, Indonesia dapat membentuk kekuatan pertahanan yang besar pula. Untuk membentuk kekuatan pertahanan yang baik tentu harus terlebih dahulu dibentuk sistem pertahanan yang komprehensif, agar dapat mencakup seluruh "ilayah Negara #esatuan $epublik Indonesia dan dapat menangkal segala bentuk ancaman, baik dari dalam maupun luar negara. %an untuk menjalankan sistem pertahanan tersebut perlu dibentuk doktrin pertahanan negara sebagai acuan bagi komponen&komponen pertahanan yang terlibat. A. Doktrin Doktrin Pertaha Pertahanan nan Negara Negara Indonesi Indonesia a
%oktrin Pertahanan Negara adalah prinsip&prinsip dasar yang memberikan arah bagi pengelolaan sumber daya pertahanan untuk mencapai tujuan keamanan nasional. Prinsi Prinsip&p p&prin rinsip sip dasar dasar tersebu tersebutt terdiri terdiri dari dari enam enam muatan muatan doktr doktrin in pertah pertahana anan, n, yaitu yaitu '1( perspektif bangsa tentang perang) '( komponen negara yang terlibat perang) '3( pemegang kendali perang) '*( mekanisme pertanggung&ja"aban) '+( strategi perang) dan '( terminasi perang. -nam muatan ini kemudian disusun di tiga tingkatan, yaitu politik, militer, dan profesional. %i tingkatan politik, prinsip politik dari doktrin berisi beberapa hal yang berkaitan dengan dengan tugas tugas angkata angkatan n bersen bersenjata jata untuk untuk mengha menghadap dapii ancaman ancaman militer militer bersen bersenjata jata.. %i tingkatan militer, doktrin lebih banyak menja"ab pertanyaan tentang bagaimana kekuatan militer akan digunakan untuk menghadapi ancaman. Penggunaan kekuatan militer ini 1 UU No.3 Tahun !! Tentang Pertahanan Negara 2 ndi /idjajanto, Evolusi /idjajanto, Evolusi Doktrin Pertahanan Indonesia, Indonesia, 0urnal Pro Patria, !!+, hal. 1
dapat saja mengakomoda mengakomodasi si kebutuhan kebutuhan untuk melakukan melakukan strategi strategi pencegahan pencegahan dini agar perang&perang berskala kecil tidak meluas. meluas.3 %alam %alam %oktrin %oktrin Pertah Pertahana anan n Negara Negara #esatu #esatuan an $epubl $epublik ik Indone Indonesia, sia, dijela dijelaskan skan tentang tentang
akikat, akikat, #eduduk #edudukan an dan 2andasan 2andasan %oktrin %oktrin Pertahanan, Pertahanan, Perjuangan Perjuangan angsa angsa
Indonesia untuk berdiri sejajar dengan bangsa lain di dunia, akikat ancaman, #onsepsi Pertahanan Pertahanan Negara, Penyelengg Penyelenggaraan araan Pertahanan Pertahanan Negara dan Pembinaan #emampuan #emampuan Pertahanan Negara.* dap dapun un pasal pasal 1 ayat ayat UU No. No. 3 tahun tahun !! !! meny menyeb ebut utka kan n bah" bah"aa 4iste 4istem m pertahanan negara adalah sistem pertahanan yang bersifat semesta yang melibatkan seluruh "arga negara, "ilayah, dan sumber daya nasional lainnya, serta dipersiapkan secara secara dini dini oleh oleh pemeri pemerintah ntah dan diselen diselengga ggaraka rakan n secara secara total, total, terpadu terpadu,, terarah, terarah, dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan "ilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman.+ %oktrin pertahanan negara Indonesia sendiri terus mengalami perubahan sejak Indonesia Indonesia merdeka. Perubahan Perubahan ini dilakukan dilakukan agar doktrin doktrin pertahanan pertahanan tetap fleksibel fleksibel dan mampu mengikuti perkembangan 5aman. erikut adalah perubahan doktrin pertahanan negara Indonesia sejak kemerdekaan6 1. Masa Masa Perang Perang Kemer Kemerdek dekaa aan n (194!1 (194!1949 949""
Pada periode ini, doktrin pertahanan disesuaikan dengan kondisi Indonesia sebagai negara yang baru terbentuk. Pasca proklamasi, dibentuk adan #eamanan $akyat '#$(. #$ bukanlah tentara atau angkatan bersenjata, melainkan korps rehabilitasi perang. Tidak dibentuknya angkatan bersenjata disebabkan oleh prinsip para pemimpin nasional Indonesia bah"a kemerdekaan Indonesia dicapai dengan jalan diplomasi, bukan dengan jalan pemberontakan bersenjata. bersenjata.
3 Op.Cit $I, Doktrin Pertahanan Negara 4 #ementerian Pertahanan $I, Doktrin
5 UU No. 3 Thaun !! Tentang Tentang Pertahanan Negara 6 ndi /idjajanto, Evolusi /idjajanto, Evolusi Doktrin Pertahanan Indonesia, Indonesia, 0urnal Pro Patria, !!+, hal.
Tentara reguler baru dibentuk pada tanggal + 7ktober 18*+ dengan nama Tentara #eamanan $akyat 'T#$(. T#$ kemudian berganti nama menjadi Tentara Nasional Indonesia 'TNI( pada tanggal 9 0uni 18*9. Transformasi angkatan bersenjata ini menunjukkan bah"a pembentukan organisasi militer moderen sangat dipengaruhi oleh kebijakan politik pemerintah untuk menjalankan diplomasi perjuangan. 9 %i masa ini, dikenal pula sistem :/ehrkreise; yang dikembangkan oleh militer Indonesia. 4istem ini pada intinya membagi daerah pertempuran dalam lingkaran& lingkaran 'kreise( yang memungkinkan satuan&satuan militer secara mandiri mempertahankan 'wehr ( lingkaran pertahanannya. #emandirian pertahanan melingkar ini dilakukan dengan melakukan mobilisasi kekuatan rakyat dan sumber daya yang berada di lingkaran pertahanan tertentu. 4istem Wehrkreise ini kemudian dilengkapi dengan dalil&dalil perang gerilya1! sebagai bentuk operasional taktik militer di medan pertempuran.< Pada tahun 18*, dibentuk pula arisan =adangan sebagai pendukung TNI. arisan cadangan ini masuk dalam strategi :Pertahanan ulat 'Total( 2agi Teratur;. >ungsi barisan cadangan ini diperkuat dalam #etetapan %e"an anneg No.<+?18*9 tentang Pertahanan $akyat. #etetapan ini menjabarkan konsepsi @Pertahanan $akyat TotalA yang didefinisikan sebagai @4egala lapisan rakyat, baik pega"ai negeri, maupun orang, atau badan partikelir di seluruh daerah Indonesia harus turut serta di dalam perla"anan dengan sehebat&hebatnya, dan masing&masing dalam pekerjaan dan ke"ajibannyaA. #onsep pertahanan total ini kemudian diikuti dengan militerisasi instansi&instansi pemerintahan.8 #. Masa RI$ (1949!19%"
anyaknya pemberontakan yang terjadi di daerah serta gresi Biliter elanda II menyebabkan %epartemen Pertahanan membentuk ngkatan Perang $epublik Indonesia 4erikat. Pada tanggal + 0anuari 18+!, Benteri Pertahanan $I4 mengeluarkan Penetapan 7 Ibid 8 Ibid , hal. * 9 Ibid
No.1?BP?+! mengenai 7rganisasi Tentara $epublik
Indonesia 4erikat 'T$I4(. Untuk mengatasi pemberontakan dan mela"an gresi Biliter elanda ini, dibentuk konsep pasukan ekspedisi dan operasi gabungan. 7perasi gabungan ini juga dilaksanakan untuk menumpas pemberontakan $epublik Baluku 4elatan '$B4(.1! &. Masa Perang Interna' (19%!199"
Basa ini di"arnai dengan pemberontakan %I?TII di 0a"a arat, ceh, 4ula"esi 4elatan, dan pemberontakan P$$I?P-$B-4T. Untuk menghadapi pemberontakan %I?TII di 0a"a arat diterapkan operasi militer gabungan dengan sistem :Pagar etis;. 7perasi ini merupakan implementasi dari doktrin perang "ilayah dan digabungkan dengan doktrin pertahanan rakyat. 11 4elain operasi :pagar betis;, dilaksanakan juga 7perasi Tegas untuk menumpas pemberontakan P$$I?P-$B-4T di $iau. 7perasi Tegas adalah gabungan dari operasi militer gabungan dengan operasi pendadakan la"an. 7perasi Tegas juga dilengkapi dengan 7perasi lokade 4ungai. #eseluruhan rangkaian operasi militer ini dijalankan secara simultan untuk mela"an pemberontakan %I?TII. Namun sekali lagi keseluruhan operasi militer ini tetap berpegang pada doktrin pertahanan negara.1 4. Masa Demokrasi Terimin (199!19)*"
#onsistensi penggunaan doktrin pertahanan rakyat tetap terjadi di periode 18+8&189. Pada 3 %esember 18!, BP$4&$I menetapkan #etetapan tentang Caris& garis esar Pola Pembangunan Nasional 4ementara erencana Tahapan Pertama 181&188 yang dimuat dalam Peperti No.18?18!. #etetapan ini mengatur bah"a6 APertahanan Negara $epublik Indonesia bersifat defensif&aktif dan bersikat anti& kolonialisme dan anti&imperialisme dan berdasarkan pertahanan rakyat semesta yang berintikan tentara suka rela dan milisiA.13
10 Ibid , hal. + 11 Ibid , hal. 12 Ibid
Basa ini juga di"arnai dengan perintah Trikora 'Tri #omando $akyat( oleh Presiden 4oekarno untuk operasi pembebasan Irian arat. 4elain Trikora, ditetapkan juga pengaturan tentang Bobilisasi 18+8&18, yang sberisi tentang "ajib militer darurat, militerisasi kepolisian negara, pembentukan organisasi pertahanan sipil, memperluas ketangkasan keprajuritan, pembentukan dan penyusunan satuan&satuan tugas khusus sipil, mobilisasi umum untuk kepentingan hankamneg, dan pembebasan Irian arat. 1* Presiden soekarno kemudian juga mengumumkan #omando 7perasi Balaysia yang terangkum dalam %"i #omando $akyat '%"ikora(. Pembentukan operasi ini didasari atas dasar 4ikap pertahanan negara yang anti&kolonialisme dan anti&imperialisme. Tujuan dari operasi militer ini adalah untuk melindungi daerah perbatasan dan melindungi pasukan gerilya yang akan masuk ke "ilayah la"an. 1+ . Periode +rde ,ar- (19)*!199"
Pada periode ini dilaksanakan operasi tempur, operasi intelijen, dan operasi teritorial. Tiga pola dasar operasi militer tersebut dibakukan dalam doktrin Tri Ubaya Dakti yang dirumuskan ulang oleh TNI % dalam 4eminar % II di 4eskoad, andung '+&31 gustus 18(. %i dalam %oktrin Tri Ubaya Dakti terdapat tiga doktrin dasar, yaitu %oktrin Pertahanan %arat Nasional 'anratnas(, %oktrin #ekaryaan, dan %oktrin Pembinaan. 1 Untuk
operasi
militer, %oktrin
anratnas
merupakan
landasan bagi
pengembangan strategi perang dan doktrin militer. #onsepsi Perang $akyat 4emesta 'Perata( menjadi titik sentral %oktrin anratnas. %oktrin Tri Ubaya Dakti secara rinci menjabarkan pola operasi Perata yang terdiri dari operasi keamanan dalam negari yang didukung oleh operasi intelijen, tempur, dan teritorial, serta operasi pertahanan yang dilaksanakan dengan operasi defensif aktif. 19
13 Ibid , hal. 9&< 14 Ibid 15 Ibid , hal. 1! 16 Ibid , hal. 11
Pada 4eminar ankam tanggal 1 4eptember&19 7ktober 18 menghasilkan doktrin perjuangan TNI ATjatur %arma -ka #armaA. %oktrin Tjatur %arma -ka #arma kembali menetapkan konsep perang rakyat semesta sebagai konsep dasar pertahanan negara. %oktrin ini mengatur bah"a yang menjadi dasar pelaksanaan pertahanan dan keamanan negara adalah sistem pertahanan dan keamanan Perang $akyat 4emesta 'Perata(.1< 4istem pertahanan keamanan rakyat semesta kemudian mendapat bentuk operasional saat Panglima $I 0enderal 2.. Boerdani menetapkan #eputusan Panglima ngkatan ersenjata No6 #ep?!*?II?18<< tentang %oktrin Perjuangan TNI& $I @=atur %arma -ka #arma '=%-#(A. %alam %oktrin =%-# 18<< ini, penyelenggaraan pertahanan keamanan negara dilakukan dengan mengembangan suatu kemampuan pertahanan keamanan negara yang di"ujudkan dalam suatu sishankamrata. 4ishankamrata dikembangkan dengan mendayagunakan segenap sumber daya nasional dan prasarana nasional secara menyeluruh, terpadu, dan terarah. %oktrin =%-# 18<< juga menetapkan bah"a politik pertahanan keamanan negara adalah @defensif&aktif serta preEentif aktif yang diarahkan untuk menjamin keamanan dalam negeri, turut serta memelihara perdamaian dunia pada umumnya dan keamanan di ka"asan sia TenggaraFA.18 ,. Konteks Maritim Da'am Pertahanan Indonesia
4udah disinggung sebelumnya bah"a Indonesia merupakan negara kepulauan dengan
media sumber daya, laut sebagai media pertahanan dan
keamanan, serta laut sebagai media diplomasi. #onsep pemikiran tersebut sangat diperlukan bangsa
Indonesia agar tidak menjadikan dan menganggap laut sebagai
rintangan, kendala atau hambatan sebagaimana dihembuskan oleh pihak&pihak asing yang tidak menginginkan kemajuan bagi bangsa dan negara Indonesia. dapun ancaman yang mungkin dihadapi Indonesia ke depan antara lain kejahatan lintas negara 'misalnya penyeludupan, pelanggaran ikan ilegal(, pencemaran dan perusakan ekosistem, imigrasi gelap, pembajakan?perampokan, aksi radikalisme, konflik komunal dan dampak bencana alam. Untuk memahami konteks maritim dalam pertahanan Indonesia, penting untuk terlebih dahulu memahami konsep negara maritim. #onsep negara maritim Indonesia dia"ali dengan %eklarasi %joeanda pada tanggal 13 %esember 18+9, yang kemudian ditindak lanjuti dengan adanya konsep "a"asan nusantara, UU No *?! tentang Perairan dan UN=274 18<. Isi %eklarasi Gah"a segala perairan di sekitar, di antara dan yang menghubungkan pulau&pulau yang termasuk dalam daratan $epublik Indonesia, dengan tidak memandang luas dan lebarnya, adalah bagian yang "ajar dari "ilayah daratan Negara $epublik Indonesia dan dengan demikian merupakan bagian daripada perairan pedalaman atau perairan nasional yang berada di ba"ah kedaulatan Negara $epublik Indonesia.! Pada tanggal 1< %esember 188 di Bakassar dicanangkan %eklarasi Negara Baritim Indonesia, dengan
tindak lanjut #onsep Pembangunan Negara Baritim
Indonesia, %e"an #elautan Nasional. 4ubstansinya adalah menyebut Negara #es atuan $I beserta perairan nusantara, laut "ilayah, 5ona tambahan, H--, dan landas kontinennya sebagai Negara Baritim Indonesia. Pada tanggal 4eptember 188< kembali dicanangkan %eklarasi unaken dengan tidak lanjut The 7cean =harter. Isi %eklarasi 6 Bulai saat ini Eisi pembangunan dan persatuan
nasional Indonesia harus juga
berorientasi laut. 4emua jajaran pemerintah dan masyarakat hendaknya juga mberikan perhatian untuk pengembangan, pemanfaatan, dan pemeliharaan potensi kelautan Indonesia.1
20 Pusat #ajian Baritim 4eskoal, @#onsep Negara Baritim dan #etahanan Nasional,A hal. 21 Ibid
Cagasan Negara Baritim Indonesia adalah aktualisasi dari "a"asan nusantara dan berguna untuk memberi gerak pada pola pikir, pola sikap dan pola tindak bangsa Indonesia secara bulat dalam aktualisasi "a"asan nusantara. Pengembangan konsepsi negara maritim Indoensia sejalan dengan upaya peningkatan kemampuan bangsa kita menjadi bangsa yang modern dan mandiri dalam teknologi kelautan dan kedirgantaraan bagi kesejahteraan bangsa dan negara. /ilayah 2aut Indonesia yang melingkupi seluruh kepulauan nusantara menjadi faktor penentu ter"ujudnya kesatuan politik, ekonomi, sosial dan budaya bangsa dalam menciptakan pertahanan negara yang maksimal, efektif, dan mantap. #emampuan mobiltas nasional dengan transportasi 'darat, laut dan udara( dan logistik terpadu dalam pangkalan dan pertahanan di laut "ilayah 'teritorial sea(, hingga ke laut lepas menjadi syarat utama untuk menciptakan pertahanan negara yang kuat. dapun lingkungan laut atau maritim sesungguhnya memiliki lima dimensi strategi Biliter yang saling berhubungan, yaitu6 a. %imensi ekonomi Penggunaan laut sebagai media perhubungan, transportasi dan perdagangan telah dimanfaatkan sejak dahulu hinga sekarang, dan hampir 88,+ pergerakan roda perekonomian di dunia adalah mele"ati jalur laut, Eolume muatan meningkat delapan kali sejak tahun 18*+ dan kecenderungan semakin meningkat sampai sekarang. b. %imensi Politik Perubahan dimensi politik dari lingkungan
maritim berkembang sangat tajam
semenjak tahun 189!&an. agi sejumlah besar Negara pantai, khususnya bagi dunia ketiga, perairan yang berbatasan dengan pantai memberikan prospek satu&satunya untuk perluasan "ilayah negara. 4elain itu, seringkali terjadi perselisihan atas perbatasan laut, dan hal ini dimotiEasi oleh kepentingan politik dan kalkulasi biaya dan manfaat yang didapat bila menguasai "ilayah laut. c. %imensi ukum asis dimensi hukum dalam lingkungan maritim adalah #onEensi P tentang ukum 2aut Internasional 'UN=274 18<(. %imensi hukum sekarang difokuskan pada masalah perikanan ilegal dan perdagangan narkoba secara ilegal melalui jalur laut. d. %imensi Biliter 22 Ibid , hal. +&
%i laut dimensi militer selalu berkembang mengikuti perkembangan teknologi, sehingga profesionalisme ngkatan 2aut suatu Negara selalu dikaitkan dengan penguasaan dan penggunaan teknologi yang mutakhir. e. %imensi >isik Pemahaman terhadap lingkungan fisik adalah kekuatan maritim akan berfungsi sangat
penting tergantung pada kondisi geografi, dan hidroseanografi. %aerah
7perasi kekuatan maritim mulai dari perairan dalam laut bebas 'lue /aters( ke perairan yang lebih dangkal 'Creen /aters( sampai ke perairan pedalaman, muara dan sungai 'ro"n /aters(. da juga "ilayah laut strategis yang berbatasan atau dimiliki oleh negara&negara pantai yang berdekatan. 4eperti selat Balaka, dimiliki oleh Indonesia, Balaysia dan 4ingapura. 7leh karena itu konsep G0oint 4ecurityG akan mudah diterima dan diterapkan di antara negara&negara pantai tersebut. #embali pada konsepsi pertahanan negara dalam UU no. 3 tahun !!, yaitu keikutsertaan bangsa Indonesia dalam mempertahankan negaranya, serta pemanfaatan seluruh sumber daya nasional, dan seluruh "ilayah negara dalam usaha pertahanan negara. Bencermati amanat undang&undang tersebut, maka sudah se"ajarnya Indonesia sebagai suatu negara kepulauan menempatkan kekuatan laut dan udaranya sebagai tulang punggung pertahanannya, sehingga proyeksi kekuatan pertahanan, jika diperlukan, akan secara cepat dilaksanakan. /. Komonen Pertahanan Indonesia
4elain harus memiliki doktrin pertahanan yang komprehensif, sebuah negara harus memiliki sumber daya manusia '4%B( pertahanan yang tangguh. Untuk menciptakan 4%B pertahanan yang demikian, harus diterapkan satu kebijakan pertahanan untuk pembinaan 4%B. Pembinaan 4%B ini dilakukan untuk meningkatkan potensi 4%B yang dapat dilaksanakan melalui6 pembinaan kesadaran bela negara dalam rangka penyiapan komponen cadangan dan komponen pendukung sebagai bentuk model?embrio untuk dikembangkan di masa depan, mengintensifkan pendataan potensi sumber daya nasional sebagai langkah a"al penyiapan komponen cadangan dan komponen pendukung, membina koordinasi dan kerja sama dengan pemerintah pusat '%epartemen?2PN%( dan pemerintah daerah serta instansi terkait lainnya, menyusun $UU #omponen =adangan, $UU #omponen Pendukung '$UU #omcad saat ini telah masuk proses legislasi di
%P$(, dan menyiapkan $UU Pengabdian sesuai profesi yang masuk sebagai unsur lain kekuatan bangsa untuk menghadapi ancaman non militer .3 Pertahanan negara sebagaimana disebutkan dalam pasal UU no.3 tahun !! diselenggarakan melalui usaha membangun dan membina kemampuan, daya tangkal negara dan bangsa, serta menanggulangi setiap ancaman. dapun Pasal 9 menyebutkan bah"a6* '1( Pertahanan negara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal , diselenggarakan oleh pemerintah dan dipersiapkan secara dini dengan sistem pertahanan negara. '( 4istem pertahanan negara dalam menghadapi ancaman militer menempatkan Tentara Nasional Indonesia sebagai komponen utama dengan didukung oleh komponen cadangan dan komponen pendukung. '3( 4istem pertahanan negara dalam menghadapi ancaman nonmiliter menempatkan lembaga pemerintah di luar bidang pertahanan sebagai unsur utama, sesuai dengan bentuk dan sifat ancaman yang dihadapi dengan didukung oleh unsur&unsur lain dari kekuatan bangsa. %engan melihat pada pasal 9 ini jelas terlihat bah"a sistem pertahanan negara tidak hanya dilaksanakan oleh TNI sebagai komponen utama tetapi juga oleh komponen lain yaitu cadangan dan pendukung. Pasal < UU no. 3 tahun !! menjelaskan tentang komponen pertahanan ini yaitu6 + '1( #omponen cadangan, terdiri atas "arga negara, sumber daya alam, sumber daya buatan, serta sarana dan prasarana nasional yang telah disiapkan untuk dikerahkan melalui mobilisasi guna memperbesar dan memperkuat komponen utama. '( #omponen pendukung, terdiri atas "arga negara, sumber daya alam, sumberdaya buatan, serta sarana dan prasarana nasional yang secara langsung atau tidak langsung 23 @4umber %aya Banusia Pertahanan Bemiliki Peranan Penting %alam Penyelenggaraan Pertahanan NegaraA, http6??dmc.kemhan.go.id?post&sumber&daya&manusia&pertahanan&memiliki& peranan&penting&dalam&penyelenggaraan&pertahanan&negara.html , diakses pada %esember !13
24 UU No.3 Tahun !! tentang Pertahanan Negara 25 Ibid
dapat meningkatkan kekuatan dan kemampuan komponen utama dan komponen cadangan. Komponen Utama
TNI sebagai komponen utama sistem pertahanan negara menjadi garda terdepan dalam menghadapi ancaman terhadap keamanan nasional. Pasal 1! UU no.3 tahun !! menjelaskan tentang fungsi dan tugas TNI secara umum dalam sistem pertahanan negara yaitu6 '1( Tentara Nasional Indonesia berperan sebagai alat pertahanan Negara #esatuan $epublik Indonesia. '( Tentara Nasional Indonesia, terdiri atas ngkatan %arat, ngkatan 2aut, dan ngkatan Udara. '3( Tentara Nasional Indonesia bertugas melaksanakan kebijakan pertahanan negara untuk 6 a. mempertahankan kedaulatan negara dan keutuhan "ilayah) b. melindungi kehormatan dan keselamatan bangsa) c. melaksanakan 7perasi Biliter 4elain Perang) dan d. ikut serta secara aktif dalam tugas pemeliharaan perdamaian regional dan internasional. %alam kaitan tugas pertahanan TNI, telah diundangkan Undang&Undang No.3* Tahun !!* tentang Tentara Nasional Indonesia. Pembinaan prajurit diprioritaskan sebagai kebutuhan mendesak dalam rangka me"ujudkan TNI sebagai alat negara yang profesional, khususnya yang berkaitan dengan kemampuan intelejen, kemampuan bertempur untuk mempertahankan N#$I, kemampuan untuk melaksanakan operasi militer selain perang '7B4P( serta kemampuan dukungan dalam hal memelihara kesinambungan penyelenggaraan pertahanan negara dalam keadaan damai dan kondisi darurat, dengan dukungan anggaran rasional yang disetujui %P$. 9 Komponen Cadangan
26 Ibid 27 @4umber %aya Banusia Pertahanan Bemiliki Peranan Penting %alam Penyelenggaraan Pertahanan NegaraA, http6??dmc.kemhan.go.id?post&sumber&daya&manusia&pertahanan&memiliki& peranan&penting&dalam&penyelenggaraan&pertahanan&negara.html , diakses pada %esember !13
#omponen =adangan adalah "arga negara republik Indonesia, sumber daya alam, sumber daya buatan, serta sarana dan prasarana nasional yang telah disiapkan untuk dikerahkan melalui mobilisasi guna memperbesar dan memperkuat #omponen Utama. #omponen =adangan di tiap&tiap daerah disiapkan secara dini dan berkesinambungan untuk menjamin ketersediaan kekuatan pengganda bagi #omponen Utama, serta dilaksanakan oleh #ementerian Pertahanan yang berkoordinasi dengan Pemerintah %aerah serta 2embaga >ungsional terkait, sesuai kebutuhan dan ketersediaan anggaran pertahanan. #ebutuhan mendesak saat ini bagi pembangunan #omponen =adangan yaitu meliputi 6 penyusunan perangkat hukum dan perundang&undangan $UU #omponen =adangan)
serta
membentuk
#omponen
=adangan
dan
membinanya
secara
berkesinambungan.< Komponen Pendukung
#omponen Pendukung adalah "arga negara republik Indonesia, sumber daya alam, sumber daya buatan, serta sarana dan prasarana nasional yang secara langsung atau tidak langsung dapat meningkatkan kekuatan dan kemampuan #omponen Utama dan #omponen =adangan. 8 Analisa
4umber daya manusia memang menjadi faktor yang paling penting dalam pertahanan suatu negara, demikian juga di Indonesia. %an dengan populasi terbesar keempat di dunia Indonesia jelas diuntungkan karena memiliki 4%B yang melimpah. Namun, jumlah 4%B tidak selamanya menjamin terciptanya sistem pertahanan yang baik dan efisien, tanpa memiliki skill pertahanan dan dukungan alutsista yang mumpuni. 4ejauh ini, 4%B pertahanan Indonesia masih lemah untuk menghadapi perubahan di dunia internasional. 4%B pertahanan Indonesia kurang mendapat kesempatan dan pelatihan. 2emahnya 4%B pertahanan Indonesia juga disebabkan belum adanya kebijakan pertahanan yang mengatur tentang manajemen 4%B yang baik dan terintegrasi. #ebijakan pengembangan 4%B pertahanan yang ada saat ini pun belum mengarah pada 28 Ibid 29 Ibid
peningkatan mutu profesionalisme TNI sebagai garda terdepan pertahanan negara Indonesia. #emudian, bila dikembalikan pada perundang&undangan yang mengatur tentang pertahanan yakni UU No.3 tahun !!, UU ini belum membahas tentang sumber daya prajurit, baik dari sisi pengetahuan, keahlian, maupun sikapnya. %engan demikian, peraturan atau kebijakan yang ada belum menyentuh profesionalisme prajurit. 4elain lemahnya 4%B, alutsista yang buruk menjadi cerminan lain dari kondisi sistem pertahanan Indonesia saat ini. Benilik pada kondisi alutsista Indonesia saat ini, jelas bah"a alutsista Indonesia masih jauh dari kata :mumpuni; untuk mendukung 4%B Indonesia, baik bagi #omponen Utama, #omponen =adangan, maupun #omponen Pendukung. Terutama bagi komponen utama atau satuan tempur 'TNI(, mereka sudah berikrar untuk membela bangsa dan negara dengan mengorbankan ji"a raganya. Tentu jauh lebih baik apabila para prajurit ini diberikan alat perlindungan yang selain dapat memberi keselamatannya juga mampu meningkatkan kemampuan dan semangat bertempur mereka. #ondisi alutsista Indonesia didominasi dengan peralatan yang terbatas, dan peralatan yang ada kondisinya sudah tua dan kebanyakan merupakan alutsista bekas negara lain yang dibeli dengan harga murah atau diberikan melalui hibah. %engan kondisi alutsista yang jauh dari ideal, dapat dibayangkan bila Indonesia harus mendeteksi keberadaan pesa"at asing di "ilayah udaranya, sedangkan radar yang dimiliki tidak dapat beroperasi selama * jam. kar dari problematika alutsista indonesia terkait pada dua hal, yakni penggunan anggaran pertahanan yang tidak tepat sasaran dan industri pertahanan yang belum berkembang. Terkait dengan anggaran pertahanan, sesungguhnya alokasi PN untuk biaya pertahanan sudah cukup memadai, bahkan dalam $UU PN !1*, kementerian pertahanan mendapatkan anggaran terbesar, yakni sebesar 3! dari PN atau $p. <3,* Triliun.3! %engan demikian, yang menjadi masalah dari anggaran pertahanan adalah alokasi atau penggunaannya. 4eperti sudah disinggung sebelumnya bah"a kebanyakan alutsista yang dibeli Indonesia sudah dalam kondisi bekas, atau sekalipun baru kualitasnya tidak bisa disebut baik. aru&baru ini misalnya, Indonesia yang semula ingin membeli enam 30 “APBN 2014, Kementerian Pertahanan Dapat Anggaran Terbear!, """#temp$#%$ , &ia'e pa&a 6 Deember 2013
pesa"at >1 dari 4, tiba&tiba merubah tujuan pembelian saat negosiasi berjalan. nggaran yang semula akan digunakan untuk membeli pesa"at >1 justru dialihkan untuk mengupgrade * pesa"at >1 bekas hibah dari 4. 31 Permasalahan
kedua
adalah,
industri
pertahanan
nasional
yang
belum
berkembang. Terkait dengan anggaran juga, perusahaan negara yang bergerak di sektor strategis pertahanan, seperti PT %irgantara Indonesia 'PT %I(, PT PIN%%, dan PT P2 kurang mendapat perhatian, terlebih setelah krisis moneter 1889. 4elain perusahaan yang memang bergerak di sektor ini, problem lain muncul dari perusahaan&perusahaan penyedia bahan baku, seperti baja, bahan kimia, alumunium, dan lain sebagainya yang saat ini dikuasai inEestasi asing dan lebih diutamakan untuk kebutuhan luar negeri 'ekspor(. 4elain dua masalah tersebut, masalah lain adalah tidak adanya alih teknologi dan penguasaan riset oleh para tenaga ahli dalam industri pertahanan. Indonesia memang masih memiliki banyak kekurangan dalam mengembangkan alutsista dan industri pertahanannya untuk mendukung sistem pertahanan negara. Namun demikian, masa depan sistem pertahanan Indonesia dengan alutsista yang mumpuni dan industri pertahanan yang maju tetap ada. 4ejauh ini, langkah a"al untuk menuju kepada pertahanan negara yang baik sudah terlihat. %alam penggunaan anggaran pertahanan misalnya, dapat dikatakan bah"a kebijakan pertahanan Indonesia memiliki pergeseran yang cukup drastis sjak mengalami kekosongan pembelanjaan militer selama 1! tahun, karena negara berfokus pada pertumbuhan ekonomi dan perkembangan usaha. Perlu diketahui bah"a anggaran pertahanan Indonesia saat ini mengalami peningkatan yang signifikan, dimana pada tahun !!, anggaran pertahanan Indonesia hanya berjumlah 3 persen dari total PN. ukti dari perkembangan kebijakan pertahanan ini diantaranya, pada tahun !13 ini Benteri Pertahanan Purnomo Jusgiantoro mencanangkan modernisasi militer dengan penyerapan anggaran sebesar 1,9 miliar dolar 4. Bodernisasi ini difokuskan pada pembelian kapal penghancur berpeluru kendali, tank, sistem peluncuran roket majemuk, jet tempur, kapal selam, dan beberapa persenjataan militer lainnya. dapun perincian anggarannya adalah ,+ milyar dolar 4 untuk 1! frigat ringan yang dikembangkan oleh
31 @TNI U kan 4ambut * Pesa"at >1 ekas merikaA, """.tempo.co, diakses pada %esember !13
produsen kapal negara P2, milyar dolar 4 untuk empat kapal selam, dan milyar dolar 4 untuk tambahan pesa"at jet tempur 4ukhoi dan >1. 3 Pembelanjaan militer pun akan difokuskan pada produk dalam negeri dan jika harus membeli keluar akan diterapkan metode produksi gabungan. 4elain itu produk asing juga akan terus dipantau manfaatnya bagi pertahanan Indonesia. 4elain itu #omite Tingkat Tinggi '2=( yang diketuai oleh "akil menteri pertahanan akan memantau laju perluasan sektor pertahanan sampai tahun !1*. 2= ini terdiri atas beberapa diEisi pemerintah, termasuk keuangan, audit, dan badan khusus yang bertanggung ja"ab untuk pembelian barang dan jasa.33 4elain sudah dimulainya reformasi penggunaan anggaran pertahanan, industri pertahanan Indonesia juga mulai bangkit seiring dengan diberikannya Penyertaan Bodal Negara 'PBN( dari #ementerian UBN kepada *1 perusahaan milik negara sebesar $p.<,< truliun. %engan demikian, PT %I, PT PIN%%, dan PT P2 sebagai tiga perusahaan di sektor pertahanan juga akan mendapat dana tersebut. Beskipun dana yang didapat tidak terlalu banyak, paling tidak ada langkah a"al untuk membantu pengembangan industri pertahanan nasional. 2angkah a"al dengan pemberian modal kepada industri pertahanan nasional hendaknya memang dipertahankan. InEestasi jangka panjang pemerintah di dalam industri pertahanan nasional dapat menjadi solusi yang baik untuk meminimalisir dan bahkan menghentikan pembelian alutsista dari luar negeri. Beskipun demikian, dalam jangka pendek dan menengah, pembelian alutsista dari luar dengan metode produksi gabungan tetap dapat dijalankan, dengan syarat ada alih teknologi sehingga industri pertahanan nasional pun kemudian dapat mengikuti perkembangan industri pertahanan internasional. D. Keamanan Nasiona'
#onsep pertahanan negara tidak akan terlepas dari konsep keamanan nasional yang merupakan tujuan utama dari pertahanan negara. dapun konsep keamanan nasional 32 Aia Pa%i(% De)en%e *$r+m, “i-iter .n&$neia beren%ana +nt+' membe-an/a'an 16,7 mi-ar &$-ar A ampai tah+n 2015!, httpap&)$r+m#%$mi&arti%-ermiaparti%-e$n-ine)eat+re20121022in&$neia mi-itarpen&, &ia'e pa&a 6 Deember 2013
33 Ibid
itu sendiri memiliki perbedaan definisi, yakni definisi strategis ' strategic definition( dan definisi non&strategis ekonomi 'economic nonstrategic definition(. %efinisi yang pertama umumnya menempatkan @keamananA
sebagai nilai abstrak, terfokus pada upaya
mempertahankan independensi dan kedaulatan negara, dan umumnya berdimensi militer. 4ementara, definisi kedua terfokus pada penjagaan terhadap sumber&sumber ekonomi dan aspek non&militer dari fungsi negara.3* 4ementara itu, menurut >rederick artman, keamanan nasional secara normatif adalah @the sum total of the Eital national interests of the state,A atau dengan kata lain, kepentingan nasional negara adalah keamanan nasional itu sendiri. #eamanan juga sering dipahami sebagai upaya negara untuk mencegah perang, terutama melalui strategi pembangunan kekuatan militer yang memberikan kemampuan penangkal 'deterrent (.3+ angsa Indonesia sendiri sejak a"al memahami bah"a dalam konsep keamanan nasional ada keterkaitan antar aspek kehidupan, yang tidak hanya didominasi oleh aspek militer. Namun, konsepsi keamanan nasional di Indonesia menjadi semakin kabur sejak terjadinya pemisahan kelembagaan antara TNI dan Polri. %engan kata lain, ada pemisahan konsep :keamanan; dari konsep :pertahanan;. #ekaburan ini jelas tampak sejak dikeluarkannya TP BP$ KI dan KII. %alam hal ini, Polri ditetapkan sebagai institusi yang bertanggung ja"ab terhadap @keamananA sementara TNI bertanggungja"ab di bidang @pertahanan.A Pemilihan itu kemudian melahirkan Perbedaan persepsi bah"a ruang lingkup Polri adalah untuk dalam negeri 'keamanan( dan TNI untuk luar negeri 'pertahanan(.3 Bemang pemisahan TNI dan Polri dilakukan dalam rangka reformasi sektor keamanan ' securit! sector reform(, namun faktanya pemisahan ini justru menimbulkan banyak persoalan dan mempersulit proses reformasi itu sendiri. %ampak dari kekaburan konsep keamanan nasional ini diantaranya6 39 34 $i5al 4ukma, A#onsep #eamanan NasionalA, =4I4 0akarta '>C% ProPatria, 0akarta < NoEember !!(, hal. 1
35 Ibid , hal. 36 Ibid , hal. 1 37 Ibid
a. #ekaburan pengertian konsep @keamananA menyulitkan proses penataan fungsi dan efektifitas TNI dan Polri. b. #ekaburan itu juga menimbulkan kesulitan dalam merumuskan tata hubungan kerja diantara keduanya. c. #erancuan konsep tidak mendorong lahirnya
kesadaran
akan
arti penting
perumusan suatu #ebijakan #eamanan Nasional yang seharusnya menjadi rujukan bagi bangsa Indonesia dalam membangun kembali $epublik ini dari keterpurukan ekonomi, politik, dan sosial. d. %alam konteks pertahanan negara, ketiadaan
#ebijakan
#eamanan Nasional
mempersulit proses perumusan #ebijakan Pertahanan Negara yang sesuai dengan perkembangan 5aman dan kebutuhan bangsa. Basalah keamanan nasional Indonesia tidak hanya berkisar pada kekaburan konsep kemanan nasional, tetapi juga masalah perumusan UU #eamanan Nasional. ingga saat ini Indonesia belum memiliki UU keamanan nasional sebab $UU yang diajukan pada tahun !1 belum disahkan menjadi UU dan mengalami banyak penolakan dari berbagai kalangan. #etentuan tentang keamanan nasional atau UU kamnas memang memiliki dampak yang luas, beberapa kemungkinan dampak tersebut adalah6 3< a. %ampak yang mungkin ditimbulkan dari tindakan yang ditempuh dalam merespon ancaman terhadap keamanan nasional b. Bemberikan ke"enanangan tertentu pada badan&badan negara yang terkait atau lembaga yang dibentuk berdasarkan UU ini dalam menentukan atau merespon keamanan nasional c. Perumusan pengertian dan tindakan yang ditempuh dalam merespon ancaman keamanan nasional tidak jarang membatasi atau berpotensi melanggar jaminan hak asasi manusia "arga negara Terkait dengan dampak di atas, Isi $UU keamanan nasional dianggap memiliki banyak kejanggalan. %alam artikel yang dipublikasi oleh -lsham, disebutkan secara jelas kejanggalan&kejanggalan di dalam $UU kamnas. %iantara kejanggalan&kejanggalan tersebut adalah6 a. %alam konsideran mengingat, jelas bah"a $UU kamnas hanya menekankan pada pertahanan dan kemanan negara, serta ke"ajiban bagi setiap "arganegara untuk turut 38 -24B, @=atatan -24B atas $UU #eamanan Nasional !116 $ancangan Undang&Undang '$UU( #eamanan Nasional, 0auh dari Ideal;, '0akarta6 !11(, hal. 1
serta dalam pembelaan negara. Padahal materi $UU juga menyinggung tentang keamanan manusia yang terkait juga dengan pemenuhan B. 7leh karena itu, di dalam konsideran mengingat, selain menyantumkan ketentuan di dalam Undang& Undang %asar 18*+, yang terkait dengan pertahanan dan keamanan, serta ke"ajiban pembelaan negara bagi setiap "arganegara, sudah seharusnya dicantumkan pula ketentuan&ketentuan yang terkait dengan jaminan perlindungan hak asasi manusia "argangera. eberapa ketentuan terkait jaminan perlindungan hak asasi manusia di dalam konstitusi, yang seharusnya dicantumkan antara lain ketentuan Pasal < , Pasal < = ayat '(, Pasal < % ayat '1(, Pasal < -, Pasal < >, Pasal < C, Pasal < I ayat '1( dan ayat '+(. 38 4elain ketentuan&ketentuan tersebut, penting juga untuk menyantumkan beberapa peraturan perundang&undangan terkait, di luar UU Pertahanan Negara, UU P72$I, dan UU TNI. eberapa peraturan perundang&undangan tersebut ialah6 '1( UU No. 3 Prp Tahun 18+8 tentang #eadaan ahaya sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan UU No. + Prp Tahun 18!) '( UU No. 38 Tahun 1888 tentang ak sasi Banusia) '3( UU No. 1 Tahun !!+ tentang Pengesahan #oEenan Internasional ak&ak 4ipil dan Politik. *!
b. %alam #etentuan Umum, kejanggalan terdapat pada6 & Poin <6 da kejanggalan ketika di dalam ketentuan umum dicantumkan secara khusus perihal intelijen, sebagai salah satu unsur utama keamanan nasional, yang sejajar dengan unsur utama lainnya, sementara unsur yang lain tersebut, yaitu TNI &
dan Polri, tidak dicantumkan. *1 Poin 136 2onggarnya pengertian mengenai ancaman tidak bersenjata dipastikan akan membuka celah bagi lahirnya keluasan tafsir atas terminologi ini, sehingga dikha"atirkan ketentuan ini justru akan menjadi pengertian yang sifatnya karet, yang dapat mengganggu jalannya demokrasi dan perlindungan hak asasi manusia, dengan alasan keamanan nasional. *
39 Ibid , hal. 3 40 Ibid 41 Ibid 42 Ibid , hal. *
c. %alam materi muatan, kejanggalan terdapat pada6*3 & Pasal 19 ayat '*(, yang berisi bah"a ancaman potensial dan ancaman aktual sebagaimana dimaksud pada ayat '3( diatur dalam #eputusan Presiden. >aktanya, pendelegasian pengaturan mengenai ancaman potensial dan ancaman aktual terhadap keamanan nasional, dengan menggunakan #eputusan Presiden adalah tidak tepat. 4ebab dalam hirarki peraturan perundang&undangan, #eputusan Presiden sifatnya indiEidual dan konkrit, bukan suatu pengaturan yang umum. Untuk itu seharunya ketentuan ini didelegasikan kepada Peraturan Presiden yang sifatnya regeling, selain itu juga penting dicantumkan mekanisme reEie" dari bentuk&bentuk ancaman ini, agar tidak semata&mata menjadi pilihan subjektif presiden. $eEie" ini penting untuk mencegah terjadinya abuse of po"er. & Pasal 1< yang berisi bah"a penyelenggaraan keamanan nasional berdasarkan pada asas6 tujuan, manfaat, serta terpadu dan sinergis. %alam penyelenggaraan keamanan nasional, selain berdasarkan pada asas tujuan, manfaat, terpadu dan sinergis, juga seharusnya menempatkan penghormatan terhadap hak asasi manusia sebagai asas, tidak hanya menjadi prinsip. 4elain itu, asas proporsionalitas juga penting sebagai salah satu asas yang harus dianut di dalam penyelenggaraan &
keamanan nasional. Pasal yang berisi6 '1( Penyelenggaraan keamanan nasional melibatkan peran aktif penyelenggara intelijen nasional.
'( Penyelenggara intelijen nasional
sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bertugas mengembangkan sistem peringatan dini, sistem informasi, dan sistem analisis. '3( Pengembangan sistem peringatan dini, sistem informasi, dan sistem analisis. Bunculnya pasal ini terkesan mengada&ada dan tidak runtut dengan ketentuan di atasnya. 4ebaiknya ketentuan Pasal ditiadakan, karena sudah terakomodasi di dalam Pasal 1, sebagaimana nantinya akan diatur di dalam UU Intelijen Negara. 4elain itu, di dalam bagian unsur dan peran ini, juga ada penegasan peran unsur keamanan nasional lainnya, &
di luar intelijen. Pasal 3 yang berisi6 '1( Penyelenggara intelijen nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal terdiri atas IN, adan Intelijen 4trategis Pertahanan, adan Intelijen TNI, adan Intelijen #epolisian, dan institusi intelijen pemerintah lainnya. '( #epala IN sebagai unsur utama penyelenggara sistem intelijen nasional. '3( Penyelenggara intelijen sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat
43 Ibid" hal. *&
melakukan kerja sama dengan negara lain melalui "adah formal atau informal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang&undangan. 4ebaiknya ketentuan Pasal 3 juga dihapus, karena sudah terakomodasi oleh ketentuan Pasal 1. 4elain itu, penegasan peran intelijen negara juga sudah dimunculkan di dalam Pasal 3! &
ayat '3(. Pasal 38 yang berisi6 '1( Penindakan dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal * huruf c terhadap berbagai jenis ancaman keamanan nasional dilaksanakan oleh unsur keamanan nasional yang terkait langsung sebagai unsur utama didukung dan diperkuat oleh unsur keamanan nasional yang tidak
terkait langsung sebagai
unsur pendukung. '( Penindakan dini sebagaimana dimaksud pada ayat '1( dilakukan untuk6 a. mencegah meningkat dan meluasnya intensitas ancaman yang diperkirakan dapat mengakibatkan terjadinya korban dan kerugian yang lebih besar) b. mencegah campur tangan pihak asing yang dapat merugikan keamanan nasional) dan c. mengembalikan kondisi keadaan menjadi tertib sipil dan stabil dengan melaksanakan tindakan represif dan kuratif secara terukur. Berujuk pada ketentuan Pasal * huruf 'c( dan penjelasannya, pengertian yang dibangun di dalam ketentuan sifatnya sangat luas dan lentur, sehingga memungkinkan tafsir yang beragam, dan dapat digunakan oleh pemerintah berkuasa
untuk melakukan
tindakan
represif
terhadap
aktiEitas
tertentu
"arganegara. 7leh karena itu, harus ada pembatasan&pembatasan yang jelas, mengenai pengertian dari peristilahan penindakan dini. 4elain
permasalahan keamanan nasional tersebut, maka ke depan ada
beberapa tantangan terhadap keamanan nasional yang harus dihadapi oleh bangsa Indonesia, yaitu6** • • • • • • •
Benjaga keutuhan "ilayah $I Bemulihkan stabilitas internal, khususnya penegakan la" and order Bempercepat pemulihan ekonomi Benyelesaikan dan mencegah konflik&konflik komunal Bembangun dan mengkonsolidasikan demokrasi Benciptakan stabilitas dan keamanan regional Bengelola hubungan setara dan berkeuntungan timbal balik dengan anggota masyarakat internasional lainnya
44 $i5al 4ukma, A#onsep #eamanan NasionalA, =4I4 0akarta '>C% ProPatria, 0akarta < NoEember !!(, hal. 3
Polri dalam Keamanan Nasional
Isu lainnya yang tidak dapat dipisahkan dari masalah keamanan nasional adalah peran Polri dalam keamanan nasional Indonesia. 4udah disebutkan dalam paparan sebelumnya bah"a sejak era reformasi tepatnya sejak tanggal 1 pril 1888 secara kelembagaan Polri terpisah dari TNI. %engan demikian, Polri bukan lagi bagian dari ngkatan ersenjata $epublik Indonesia '$I(, tetapi berubah menjadi alat negara, penegak hukum, pelindung dan pengayom serta pelayan masyarakat. *+ #edudukan Polri sendiri disebutkan dalam Pasal ayat 1 #eppres $I No. <8 tahun !!! tentang kedudukan #epolisian Negara $I adalah berada di ba"ah Presiden $I. #eppres ini juga menyatakan bah"a di masa depan tidak ada lagi hubungan struktural antara Polri dan TNI, Polri akan dipimpin oleh #apolri dan harus berkoordinasi dengan #ejaksaan gung dan %epartemen %alam Negeri. 4ementara itu dalam Pasal 1 Tap BP$ No. KI?BP$?!!! ditegaskan bah"a TNI dan Polri secara kelembagaan terpisah sesuai dengan peran dan fungsi masing&masing. %alam Pasal ayat 1 dijelaskan bah"a Tentara Nasional Indonesia adalah alat negara yang berperan dalam pertahanan negara, sedangkan dalam pasal ayat dijelaskan bah"a #epolisian Negara $epublik Indonesia adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan. * >ungsi Polri kemudian dijelaskan dalam UU No. tahun !!, yaitu6 @>ungsi #epolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.A 4ementara itu, tugas pokok kepolisian dijelaskan dalam pasal 13 UU No. tahun !!, yang berbunyi6 @Tugas pokok #epolisian Negara $epublik Indonesia adalah6 a. Bemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, b. Benegakkan hukum, dan c. Bemberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.*9
45 Indria 4amego, @Peran Polri dalam #erangka #erja 4istem #eamanan NasionalA, 0urnal Pro Patria, hal. 1
46 Ibid , hal. 47 Ibid
erdasarkan uraian di atas, jelas bah"a Polri dalam kerangka keamanan nasional memiliki peran yang tidak terbantahkan. Polri dalam hal ini memiliki fungsi preEentif, yakni menjalankan ke"enangannya untuk mencegah timbulnya ancaman&ancaman terhadap keamanan nasional Indonesia. Namun demikian, fungsi ini memang belum terlaksana dengan baik, sebab saat ini Polri masih dalam proses reformasi menjadi lembaga negara yang berdiri sendiri. %an proses reformasi ini juga tidak berlangsung dengan lancar. Baka, peran dan fungsi Polri dalam kerangka keamanan nasional masih harus dipertanyakan.
E. $t-di Kas-s0 Perandingan Doktrin Pertahanan Indonesia dengan Negara 2ain
4tudi kasus ini akan menjelaskan perbedaan dan persamaan doktrin pertahanan negara Indonesia dengan negara lain, yaitu $epublik Islam Iran. Persamaan dan perbedaan antara doktrin pertahanan negara Indonesia dengan doktrin pertahanan negara Iran adalah, pertama, baik Indonesia maupun Iran sama&sama mendasarkan doktrin pertahanannya pada kondisi geografis negara. Namun, perbedaanya adalah Indonesia melihat "ilayahnya yang
mendasarkan doktrin pertahanannya pada prinsip nasionalisme Iran, sedangkan di masa republik Islam, Iran menambahkan partikularisme syiah sebagai landasan doktrin pertahanannya.+! #emudian lebih jauh, bila kita membandingkan Indonesia dengan Iran dalam hal sistem pertahanan negara, Indonesia harus banyak belajar dari sistem pertahanan negara Iran. %alam pertahanan udara misalnya, baik Indonesia maupun Iran, seperti sama&sama menggantungkan pertahanannya di "ilayah udara. 2alu, mengapa Iran mampu membangun kekuatan pertahanan udara yang sangat baik sementara Indonesia tidakL ila dibandingkan Indonesia dan Iran berada dalam tingkat ekonomi yang tidak jauh berbeda, bahkan 4%B dan 4% Indonesia jauh lebih banyak dari pada Iran, dan Iran menghadapi berbagai embargo ekonomi. Tetapi, lagi&lagi jumlah tidak menjamin apapun dalam pembentukan sistem pertahanan yang baik. Iran, selalu merasa tencam oleh Israel dan 4. %an Iran pun menyadari bah"a negara&negara Teluk lain tidak akan ada yang membantu dirinya menghadapi serangan yang mungkin dilancarkan oleh 4 maupun Israel. %engan demikian, Iran terpacu untuk terus membangun kekuatan pertahanan udaranya dengan mengembangkan industri pertahanan dalam negerinya, sampai berhasil membuat pesa"at tanpa a"aknya sendiri. #einginan untuk mandiri dan percaya akan kemampuan industri pertahanan dalam negeri menjadi kunci mengapa Iran mampu berkembang sebagai negara yang memiliki sistem pertahanan yang baik. 4elain itu komitmen pemerintah juga dibutuhkan untuk membangun sistem pertahanan yang baik. Pemerintah Iran sangat berkomitmen mengejar ketertinggalan Iran dalam teknologi pertahanan dari negara&negara maju. Pemerintah Iran mengutamakan pengembangan produksi pesa"at tanpa a"ak dan bahkan mampu mengambil alih kendali dan menjatuhkan pesa"at tanpa a"ak 4. #ontras dengan Iran, pemerintah Indonesia seperti sudah disinggung sebelumnya, kurang berkomitmen untuk modernisasi dan pembangunan pertahanannya. Pemerintah selama ini lebih fokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan aliran dana dari PN untuk industri pertahanan nasional yang masih sangat minim. 3. Kesim-'an 50 Ibid
Pertahanan negara sekali lagi menjadi elemen terpenting bagi kelangsungan suatu negara, termasuk Indonesia. Untuk menciptakan pertahanan negara yang baik, dibutuhkan suatu sistem yang komprehensif dan efisien. 4istem ini dapat tercipta bila negara memiliki doktrin pertahanan yang tepat dan fleksibel sebagai panduan pertahanan negara yang mampu menghadapi perkembangan dan perubahan 5aman. Namun, doktrin pertahanan tidak cukup tanpa ada implementasi yang benar dalam bentuk aturan dan kebijakan pertahanan. %alam hal kebijakan pertahanan inilah Indonesia masih memiliki banyak kekurangan. #urangnya pembinaan 4%B pertahanan dalam bentuk #omponen Utama, #omponen =adangan, dan #omponen Pendukung serta tidak adanya kebijakan yang mengatur profesionalisme prajurit menjadi masalah dalam kebijakan pertahanan Indonesia. dapun masalah lainnya adalah alutsista yang tidak memadai dan belum berkembangnya industri pertahanan nasional. Namun demikian, perubahan menuju pertahanan negara Indonesia yang kuat dan lebih baik tetap ada. %iantaranya, pengalokasian dana PN yang lebih besar untuk angaran pertahanan, pengembangan produk dalam negeri dari industri pertahanan, serta reformasi di tubuh #emhan, TNI, dan Polri agar dapat saling bahu membahu membentuk sistem pertahanan negara yang baik juga terus berjalan.
