Hukum Adat Keluarga adalah sekumpulan aturan yang hidup dalam masyarakat beserta kaitannya dengan kehidupan keluarga dalam arti luas.Deskripsi lengkap
Full description
Makalah Hukum Adat Bali, termasuk didalamnya hukum perorangan, hukum keluarga, hukum waris, dan delik adat
makalah tentang hubungan manusia, kebudayaan dan hukumFull description
Kapsel Hukum AdatFull description
Hukum Adat Keluarga adalah sekumpulan aturan yang hidup dalam masyarakat beserta kaitannya dengan kehidupan keluarga dalam arti luas.
Deskripsi lengkap
Full description
Kapsel Hukum AdatDeskripsi lengkap
makalah adat dan hukumya
Full description
Deskripsi lengkap
Full description
rangkuman hukum pajak buat mahasiwa hukum...Full description
NAMA
: ADITYO RANDI PRATAMA
KELAS
:A
NIM
: 1408015036
MATKUL
: HUKUM ADAT
Pertanyaan : 1. Di daerah pedesaan, kepemilikan tanah kebanyakan berdasarkan hukum adat dan waris, apakah tanah adat bisa dibuat sertifikat tanah tanpa jual beli ?
Jawaban : Iya bisa, jika pihak yang hendak melakukan proses penyertifikatan merupakan pemilik asli yang tercantum dalam tanah adat tersebut, maka tidak diperlukan adanya jual beli terlebih dahulu
Pertanyaan : 2. Jelaskan perbedaan tentang hukum waris dalam perdata dengan hukum waris adat ?
Jawaban : Hukum waris dalam perdata mengenal yang namanya hak tiap-tiap waris atas bagian tertentu dari harta peninggalan pewaris, sedangkan hukum waris adat memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses “meneruskan” sebagai barang-barang tidak berwujud Pertanyaan : 3. A. Apakah status tanah ulayat dapat dialihkan menjadi hak perorangan ? B. Dalam hal apa sehingga status tanah ulayat dapat dijadikan sebagai hak milik perorangan dan apa dasar hukumnya ?
Jawaban : A. Tanah ulayat tidak dapat dialihkan menjadi tanah hak milik apabila tanah ulayat tersebut menurut kenyataan masih ada, misalnya dibuktikan dengan adanya masyarakat hukum adat bersangkutan atau kepala adat bersangkutan B. Sebaliknya tanah ulayat dapat dialihkan menjadi tanah hak milik apabila tanah ulayat tersebut menurut kenyataannya tidak ada atau statusnya sudah berubah menjadi “bekas tanah ulayat” dan tanah tersebut sudah tidak di haki lagi oleh masyarakat hukum adat.
Pertanyaan : 4. Anak yang lahir dalam perkawinan sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan tapi kenyataannya ada kejadian abnormal, bagaimanakah hukum adat mengaturnya dalam hal : a. Anak yang lahir karena hubungan zinah b. Anak yang lahir diluar perkawinan c. Anak yang lahir setelah perceraian
Jawaban : a. Apabila seorang isteri melahirkan anak karena hubungan gelap dengan seroang pria lain(bukan suaminya) maka menurut adat suami itu menjadi bapak dari anak yang dilahirkan tersebut b. Dalam hal ini tidak semua daerah mempunyai pandangan yang sama, ada yang menganggap itu kejadian normal dan ada yang mencela keras si ibu yang tidak kawin dan bahkan ada yang dibuang dari persekutuan, dalam hal ini adat mengatur supaya memaksa laki-laki tersebut untuk mengawininya, selain itu juga dengan mengkawinkan wanita tersebut dengan pria lain c. Anak yang lahir setelah bercerai, menurut adat mempunyai bapak bekas suami wanita yang melahirkan itu, apabila masih dalam batas-batas waktu mengandung
Pertanyaan :
5. Apakah pengangkatan anak secara adat sah menurut perundang-undangan ? Jawaban : Yang dimaksud pengangkatan adat kebiasaan adalah pengangkatan anak yang dilakukan dalam satu komunitas yang masih melakukan adat dan kebiasaan dalam kehiduoan bermasyarakat. Pengangkatan anak secara adat kebiasaan dilakukan sesuai dengan tata cara yang berlaku di dalam masyarakat yang bersangkutan. Jadi pada dasarnya tidak ada suatu keharusan bahwa pengangkatan anak harus dengan penetapan pengadilan, bisa juga berdasarkan adat kebiasaan setempat, akan tetapi disarankan dengan penetapan pengadilan karena demi kepintingan si anak dan agar proses administratif dapat dilakukan dengan lancar