PKB Perawat Indonesia FINAL

0

PEDOMAN PENGEMBANGAN KEPROFESIAN BERKELANJUTAN (PKB) PERAWAT INDONESIA Edisi ke 2

PERSATUAN PERAWAT NASIONAL INDONESIA

PENYUSUN

DEWAN PENGURUS PUSAT - PERSATUAN PERAWAT NASIONAL INDONESIA Sekretariat: Jalan Boulevard Raya Barat, Kelapa Gading Jakarta Utara Jakarta, Oktober - 2015

Pedoman Pengembangan Pengembangan Keprofesian Keprofesian Berkelanjutan Berkelanjutan bagi Perawat Perawat (PKBPerawat (PKBPerawat Indonesia-PPNI_Pusat-2015) Indonesia-PPNI_Pusat-2015)

1

KATA PENGANTAR EDISI KE 2 KETUA UMUM DPP PPNI (PERIODE 2015 – 2020) Puji syukur kekhadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karuniaNya sehingga buku Pedoman Pedoman Pengembangan Pengembangan Profesi Berkelanjutan (PKB)

edisi ke 2 ini telah dapat dapat

diselesaikan dalam waktu yang tidak terlalu lama sejak kepengurusan DPP PPNI periode 2015-2020 dikukuhkan. Buku pedoman edisi ke 1 yang terbit pada tahun 2012 memang dirasakan perlu direvisi karena banyak perkembangan baru baik dalam peraturan setelah terbitnya Undang-undang No. 38 tahun 2014 tentang Keperawatan, kemajuan ilmu pengetahuan dan tehknologi kesehatan maupun kebutuhan anggota, agar proses resertifikasi makin mudah tanpa mengurangi bobot mutu dalam rangka registrasi ulang di MTKI .

PPNI sebagai organisasi profesi perawat turut bertanggung jawab serta siap bekerjasama dengan pemerintah dalam menjamin terselenggaranya terselenggaranya pelayanan kesehatan yang bermutu, aman, efisien dan terjangkau, khususnya dalam bidang keperawatan, melalui pembinaan mutu profesionalisme anggotanya dengan merujuk Undang-Undang no. 38 tentang Keperawatan pasal 53 ayat : 3 yaitu Pendidikan nonformal nonforma l atau pendidikan berkelanjutan berkelanjut an ditempuh setelah menyelesaikan pendidikan Keperawatan. Untuk itu, PPNI mengeluarkan Pedoman Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) Perawat Indonesia yang akan menjadi acuan operasional bagi semua perawat dalam mengembangkan kariernya maupun Pengurus PPNI dalam pemberian Satuan Kredit Profesia (SKP) bagi perawat yang telah berupaya mengembangkan dirinya

Penghargaan dan terima kasih saya ucapkan pada tim penyusun buku edisi ke 2 dan semua pihak terkait yang telah bekerja tanpa mengenal lelah sehingga pedoman ini dapat diterbitkan. diterbitk an. Semoga Allah SWT meridhoi

PPNI mengeluarkan Pedoman Pengembangan

Keprofesian Berkelanjutan (PKB) Perawat Indonesia

DPP PPNI Ketua Umum Harif Fadhillah, SKp., SH


1

KATA PENGANTAR EDISI KE 2 KETUA UMUM DPP PPNI (PERIODE 2015 – 2020) Puji syukur kekhadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karuniaNya sehingga buku Pedoman Pedoman Pengembangan Pengembangan Profesi Berkelanjutan (PKB)

edisi ke 2 ini telah dapat dapat

diselesaikan dalam waktu yang tidak terlalu lama sejak kepengurusan DPP PPNI periode 2015-2020 dikukuhkan. Buku pedoman edisi ke 1 yang terbit pada tahun 2012 memang dirasakan perlu direvisi karena banyak perkembangan baru baik dalam peraturan setelah terbitnya Undang-undang No. 38 tahun 2014 tentang Keperawatan, kemajuan ilmu pengetahuan dan tehknologi kesehatan maupun kebutuhan anggota, agar proses resertifikasi makin mudah tanpa mengurangi bobot mutu dalam rangka registrasi ulang di MTKI .

PPNI sebagai organisasi profesi perawat turut bertanggung jawab serta siap bekerjasama dengan pemerintah dalam menjamin terselenggaranya terselenggaranya pelayanan kesehatan yang bermutu, aman, efisien dan terjangkau, khususnya dalam bidang keperawatan, melalui pembinaan mutu profesionalisme anggotanya dengan merujuk Undang-Undang no. 38 tentang Keperawatan pasal 53 ayat : 3 yaitu Pendidikan nonformal nonforma l atau pendidikan berkelanjutan berkelanjut an ditempuh setelah menyelesaikan pendidikan Keperawatan. Untuk itu, PPNI mengeluarkan Pedoman Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) Perawat Indonesia yang akan menjadi acuan operasional bagi semua perawat dalam mengembangkan kariernya maupun Pengurus PPNI dalam pemberian Satuan Kredit Profesia (SKP) bagi perawat yang telah berupaya mengembangkan dirinya

Penghargaan dan terima kasih saya ucapkan pada tim penyusun buku edisi ke 2 dan semua pihak terkait yang telah bekerja tanpa mengenal lelah sehingga pedoman ini dapat diterbitkan. diterbitk an. Semoga Allah SWT meridhoi

PPNI mengeluarkan Pedoman Pengembangan

Keprofesian Berkelanjutan (PKB) Perawat Indonesia

DPP PPNI Ketua Umum Harif Fadhillah, SKp., SH


2

KATA PENGANTAR EDISI KE 1 TIM PENYUSUN DPP PPNI (PERIODE 2010 – 2015) Undang-Undang RI no 36 th 2009 mengamanatkan bahwa “Setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau”. Dalam undang undang tersebut pada pasal 16 dinyatakan bahwa, pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan sumber daya di bidang kesehatan yang adil dan merata bagi seluruh masyarakat untuk memperoleh derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Sementara

itu,

pasal

19

menyatakan

:

Pemerintah

bertanggung

jawab

atas

ketersediaan segala bentuk upaya kesehatan yang bermutu, aman, efisien, dan terjangkau.

Upaya kesehatan yang bermutu, aman, efisien dan terjangkau oleh seluruh masyarakat Indonesia ini dapat terwujud antara lain dengan mendayagunakan tenaga profesional keperawatan secara optimal. Perawat, sebagai tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan fundamental bagi terwujudnya masyarakat sehat, mempunyai peranan penting, baik dalam upaya preventif, promotif, kuratif dan rehabilitatif di berbagai tatanan kesehatan, diseluruh pelosok Tanah Air.

Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI), sebagai organisasi profesi perawat turut bertanggung

jawab

serta

siap

bekerjasama

dengan

pemerintah

dalam

menjamin

terselenggaranya pelayanan kesehatan yang bermutu, aman, efisien dan terjangkau, khususnya

dalam

bidang

keperawatan,

melalui

pembinaan

mutu

profesionalisme

anggotanya. Untuk itu, PPNI mengeluarkan Pedoman Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) Perawat Indonesia yang akan menjadi acuan operasional bagi semua perawat dalam mengembangkan kariernya maupun Pengurus PPNI dalam pemberian Satuan Kredit Profesia (SKP) bagi perawat yang telah berupaya mengembangkan mengembangkan dirinya.

Dengan tersusunnya Pedoman ini, diharapkan mutu pelayanan keperawatan lebih terjamin, serta ada kejelasan tentang pola pengembangan profesionalisme bagi setiap perawat.

Jakarta, Juni 2012 Tim Penyusun PPNI Pusat


3

VISI DAN MISI PERSATUAN PERAWAT NASIONAL INDONESIA

VISI

PPNI sebagai organisasi profesi yang disayangi anggota, dicintai pemerintah dan diperhitungkan organisasi lainnya

MISI

1. Penguatan kepengurusan pada setiap level termasuk badan dan kelembagaan 2. Mengupayakan dan mengutamakan kepentingan anggota dalam pelaksanaan praktik yang umum, profesional, beretika dan bermanfaat selayaknya profesi 3. Membangun jejaring yang luas dan efektif dalam melaksanakan peran 4. Bekerjasama

dan berkoordinasi dengan

kebijakan perawat

Pedoman Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan bagi Perawat (PKBPerawat Indonesia-PPNI_Pusat-2015)

pemerintah dalam

4

TUJUAN

1. Terbentuknya kepengurusan yang kuat

pada setiap level termasuk badan

dan kelembagaan 2. Terlaksananya

kegiatan

dalam

Mengupayakan

dan

mengutamakan

kepentingan anggota dalam pelaksanaan praktik yang umum, profesional, beretika dan bermanfaat selayaknya profesi 3. Tersedianya jejaring yang luas dan efektif dalam melaksanakan peran 4. Terlaksananya kerjasama

dan koordinasi dengan

kebijakan perawat


pemerintah dalam

5

DAFTAR ISI

Hal KATA PENGANTAR

1

DAFTAR ISI

5

BAB I

PENDAHULUAN A. Latar Belakang B. Tujuan Pedoman PKB Perawat Indonesia

BAB II

KETENTUAN UMUM BERDASARKAN SISTEM KREDENSIAL PERAWAT DI INDONESIA A. Pengertian B. Tujuan C. Cakupan Sistem Kredential 1. Registrasi 2. Sertifikasi 3. Lisensi 4. Akreditasi

BAB III

KETENTUAN PENGEMBANGAN KEPROFESIAN BERKELANJUTAN (PKB) PERAWAT INDONESIA A. B. C. D. E. F.

BAB IV

Pengertian Tujuan Bentuk PKB Perawat Indonesia Prinsip PKB Perawat Indonesia Ketentuan Umum Satuan Kredit Profesi

7 7 8

9 9 9 9 9 9 12 13 14 16

16 16 17 17 18 18

PENATALAKSANAAN

25

A. B.

25 26

Penilaian Kelayakan Penyelenggaraan & Permohonan SKP Pelaporan Perolehan SKP

BAB V

MONITORING DAN EVALUASI A. Monitoring B. Evaluasi C. Prinsip-prinsip Monitoring dan Evaluasi D. Mekanisme Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi

27 27 28 29 30

BAB VI

PENUTUP

31

Referensi Daftar Lampiran Lampiran 1 : Form A, Laporan evaluasi diri Lampiran 2 : Form B, Permohonan rekomendasi Lampiran 3 : Form C, Format rekomendasi Lampiran 4 : Mekanisme rekomendasi SKP Re-registrasi STR Lampiran 5 : Mekanisme alur permohonan SKP Lampiran 6 : Format Kurikulum pelatihan berbasis kompetensi Lampiran 7 : Pembiayaan Pengajuan SKP dan Instituasional Fee

32 33


6

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang

Pelayanan keperawatan merupakan Pelayanan profesional, sebagai bagian integral dari pelayanan kesehatan yang mempunyai daya ungkit besar terhadap pembangunan bidang kesehatan. Kualitas pelayanan kesehatan ditentukan salah satunya dari kualitas pelayanan keperawatan yang diberikan oleh perawat yang berkualitas. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang RI No. 36 th. 2009 tentang Kesehatan pada psl 63 ayat (4) yang menyatakan : Pelaksanaan pengobatan dan/atau perawatan berdasarkan ilmu kedokteran atau ilmu keperawatan hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu.

Berdasarkan Undang-Undang No. 38 tahun 2014 pasal 53 ayat : 2 menyatakan bahwa pengembangan praktik keperawatan bertujuan untuk mempertahankan atau meningkatkan keprofesionalan perawat. Praktik profesional perawat sebagai ciri utama profesi, diharapkan tetap dipelihara, dikembangkan dan ditingkatkan kualitasnya guna mempertahankan standar praktik profesional yang tinggi, sehingga masyarakat dapat menerima haknya untuk memperoleh pelayanan keperawatan yang aman dan berkualitas.

Upaya yang harus dilakukan untuk menjamin kualitas pelayanan serta melindungi masyarakat, perlu dikembangkan sistem kredensial guna memastikan bahwa

setiap

perawat,

program

atau

lembaga

pelayanan

keperawatan

/kesehatan berkualitas dan memenuhi standar yang ditetapkan. Proses kredensial pada umumnya dilakukan oleh suatu badan regulator profesi yang bersifat independen. Untuk mendukung pelaksanaan proses kredensial tersebut, perlu dikembangkan sistem dan mekanisme yang dapat menjamin peningkatan kemampuan profesional perawat, agar kinerjanya memenuhi tuntutan Standar Profesi Keperawatan.


7

Undang Undang No. 36 th 2009 pasal 24 ayat (2) menyatakan : Ketentuan mengenai kode etik dan standar profesi diatur oleh or ganisasi profesi. Sementara itu, Peraturan Menteri Kesehatan

RI No. 17 Tahun 2013 sebagai perubahan

HK.02.02/MENKES/148/1/ 2010 Tentang : Izin dan Penyelanggaraan Praktik Perawat, pasal 12 ayat 2 yang menyatakan: Perawat dalam menjalankan Praktik senantiasa

meningkatkan

mutu

pelayanan

profesinya

dengan

mengikuti

perkernbangan Ilmu pangetahuan dan teknologi melalui pendidikan dan pelatihan sesuai dengan tugasnya, yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau organisasi profesi.

Persatuan

Perawat

Nasional

Indonesia

(PPNI)

telah

menetapkan

Pengembangan Profesional sebagai ranah ke-tiga dalam Kerangka Kerja Kompetensi bagi Perawat Indonesia, dimana salah satu elemen kompetensi yang harus dilakukan adalah Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan,

sesuai

dengan standar kompetensi global yang ditetapkan oleh International Council of Nurses (ICN). Sehingga Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) sebagai organisasi profesi perawat, bertanggung jawab dalam menetapkan sistem dan Pedoman Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) Perawat Indonesia.

B. Tujuan Pedoman Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Bagi Perawat

Tujuan umum Tersedianya

pedoman

untuk

pelaksanaan

Pengembangan

Keprofesian

Berkelanjutan untuk perawat Indonesia.

Tujuan khusus Pedoman ini memberikan penjelasan berupa : 1. Sistem kredensial perawat di Indonesia 2. Ketentuan Umum Berdasarkan Sistem Kredensial Perawat di Indonesia 3. Ketentuan

Pengembangan

Keprofesian

Berkelanjutan

Indonesia 4. Sistem evaluasi dan monitoring.


(PKB)

perawat

8

BAB II KETENTUAN UMUM BERDASARKAN SISTEM KREDENSIAL PERAWAT DI INDONESIA

A. Pengertian

Kredensial adalah proses evaluasi tenaga keperawatan untuk menentukan kelayakan pemberian kewenangan klinis. Kredensial merupakan proses untuk menjamin kualitas dan melindungi masyarakat dengan memastikan bahwa individu, program, institusi atau jasa yang diberikan memenuhi standar. Proses kredensial merupakan salah satu profesi keperawatan mempertahankan standar praktik dan akuntabilitas persiapan pendidikan anggotanya. Proses kredensial dilaksanakan oleh badan regulator independen yang ditetapkan berdasarkan undang-undang.

B. Tujuan Tujuan utama kredensial adalah untuk melindungi masyarakat penerima jasa pelayanan kesehatan dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan yang diberikan oleh perawat.

C. Cakupan Sistem Kredential Proses kredensial mencakup : Registrasi, Sertifikasi, Lisensi, dan Akreditasi. Di Indonesia, saat ini kredensial diatur dalam beberapa kebijakan pemerintah, yang perlu ditindaklanjuti dengan kebijakan organisasi profesi, dalam hal ini PPNI.

1. REGISTRASI DAN REREGISTRASI a. Pengertian Registrasi adalah pencatatan resmi terhadap perawat yang telah memiliki Sertifikat Kompetensi atau Sertifikat Profesi dan telah mempunyai kualifikasi tertentu lainnya serta telah diakui secara umum untuk menjalankan Praktik Keperawatan. Registrasi secara tertulis dibuat dalam bentuk Surat Tanda Registrasi (STR) yang berlaku selama 5 (lima) tahun, dan dapat diregistrasi ulang (reregistrasi) selama 5 (lima) tahun. Pedoman Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan bagi Perawat (PKBPerawat Indonesia-PPNI_Pusat-2015)

9

Reregistrasi adalah registrasi ulang yang dilakukan saat masa berlaku Surat Tanda Registrasi Perawat telah berakhir, Pengaturan Reregistrasi perawat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara nasional.

b. Persyaratan Registrasi dan Registrasi Ulang Merujuk pada Undang-Undang No. 38 Tahun 2014, pasal 18 ayat 3, persyaratan registrasi adalah sebagai berikut : 1) Memiliki ijazah pendidikan tinggi keperawatan (D III, Ners, Ners Spesialis, Ners Spesialis Konsultan) 2) Memiliki Sertifikat Kompetensi dan Sertifikat Profesi 3) Memiliki surat keterangan sehat fisik dan mental 4) Memiliki surat pernyataan telah mengucapkan sumpah/janji profesi, dan 5) Membuat pernyataan mematuhi dan melaksanakan ketentuan etika profesi.

Persyaratan registrasi ulang adalah sebagai berikut : 1) Memiliki STR yang lama 2) Memiliki Sertifikat Kompetensi dan Sertifikat Profesi 3) Memiliki surat keterangan sehat fisik dan mental 4) Membuat pernyataan mematuhi dan melaksanakan ketentuan etika profesi 5) Telah

mengabdikan

diri

sebagai

tenaga

profesi

atau

vokasi

dibidangnya 6) Memenuhi kecukupan 25 (dua puluh lima) Satuan Kredit Profesi (SKP) dalam kegiatan pelayanan, pendidikan, pelatihan dan atau kegiatan ilmiah lainnya.


10

c. Registrasi Bagi Perawat Asing Perawat

warga

negara

asing

yang

akan

melaksanakan

praktik

keperawatan di Indonesia harus memiliki STR (Sementara) setelah mengikuti proses evaluasi kompetensi. STR (Sementara) tersebut berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) tahun berikutnya. Merujuk pada Undang-Undang No. 38 Tahun 2014, pasal 24 dan 25, persyaratan registrasi bagi perawat asing adalah sebagai berikut : 1) Mengikuti evaluasi kompetensi yang terdiri dari penilaian kelengkapan administrasi dan kemampuan klinik, antara lain : Kelengkapan administrasi terdiri dari : kelengkapan ijazah, surat keterangan fisik dan mental, surat pernyataan untuk mematuhi dan melaksanakan ketentuan etika profesi. Penilaian kemampuan klinik terdiri dari : surat keterangan telah mengikuti program evaluasi kompetensi dan sertifikat kompetensi. Perawat Warga Negara Asing atau Perawat W arga Negara Indonesia Lulusan Luar Negeri harus memenuhi ketentuan mengenai sertifikat kompetensi dan STR, untuk dapat bekerja sebagai perawat di Indonesia. Pemberian STR baru atau perpanjangan STR kepada Perawat atau Perawat WNA atau Perawat WNI Lulusan Luar Negeri harus sesuai dengan Peraturan perundangundangan yang berlaku.

d. Mekanisme Registrasi Ulang (Re-registrasi) Mekanisme dan kebijakan PPNI dalam memberikan rekomendasi guna perpanjangan Sertifikat kompetensi dalam rangka Re-Registrasi, sebagai berikut : 1) Rekomendasi diberikan kepada anggota aktif PPNI yang memiliki Nomor Induk Registrasi Anggota (NIRA) PPNI yang dikeluarkan oleh PPNI Pusat sesuai hasil Munas 2010 dan terdaftar sejak 2012. Untuk perawat lulusan setelah tahun 2012, keanggotaan dihitung sejak tahun kelulusan. 2) Surat

Rekomendasi

diberikan

oleh

PPNI

Propinsi

berdasarkan

pendelegasian dari PPNI Pusat (Surat Keputusan Pengurus Pusat PPNI) dengan memperhatikan status keanggotaan dan terpenuhinya 25 SKP sesuai ketentuan PPNI Pedoman Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan bagi Perawat (PKBPerawat Indonesia-PPNI_Pusat-2015)

11

3) SKP yang diakui adalah SKP PPNI yang dikeluarkan sejak tahun 2011 4) Setiap tahun pada bulan kelahiran yang bersangkutan, setiap perawat mengisi laporan evaluasi diri dan melampirkan bukti-bukti sesuai kebijakan PPNI yang tertuang dalam pedoman, dengan menggunakan form A (Lampiran 1) 5) Laporan evaluasi diri dan bukti-bukti pendukung dikirimkan ke sekretariat PPNI Kabupaten / kota untuk diverifikasi oleh evaluator PKB Perawat Indonesia yang ditetapkan melalui SK PPNI Pusat. 6) Setelah diverifikasi, evaluator PPNI Kabupaten / Kota memasukkan data hasil evaluasi diri anggotanya (Perolehan SKP setahun) ke Sistem Informasi Manajemen Keanggotaan (SIM-K) PPNI. Jika perolehan SKP kurang dari 5, maka evaluator PPNI Kabupaten / Kota memberikan umpan balik pertama kepada yang bersangkutan secara langsung atau melalui PPNI Komisariat untuk mendapatkan pembinaan/pengarahan. Pada akhir 3 tahun pertama PPNI Kab/Kota harus memberikan umpan balik kedua kepada anggotanya atau melalui PPNI Komisariat apabila perolehan SKP kurang dari 15, dan membantu mencarikan solusi agar pada tahun ke lima, dapat tercapai 25 SKP. 7) Setiap akhir lima tahun, evaluator

PPNI Kabupaten / Kota melakukan

verifikasi data evaluasi diri dan menyerahkan hasil verifikasi ke Pengurus PPNI Propinsi untuk dimasukkan ke SIM-K Nasional 8) Pengurus PPNI Propinsi,

atas

nama

PPNI

Pusat

memberikan

rekomendasi untuk diteruskan ke MTKP guna memperpanjang Sertifikat Kompetensi. (Skema alur mekanisme rekomendasi guna perpanjangan sertifikat kompetensi dalam rangka re-registrasi lihat lampiran 4) dan Pedoman PKB PERAWAT INDONESIA dan penentuan SKP akan dijelaskan lebih lanjut pada Bab III tentang PKB PERAWAT INDONESIA 2. SERTIFIKASI Sertifikasi merupakan suatu proses pengakuan kompetensi profesional seseorang, yang ditandai dengan pemberian sertifikat kompetensi.


12

Sertifikat Kompetensi digolongkan dalam dua jenis ; 1) Sertifikat kompetensi dasar adalah bukti pengakuan terhadap sesorang perawat mempunyai kompetensi sebagai perawat sesuai dengan dasar kemampuan keilmuan yang didapat pada pendidikan formal (D III, Ners, Ners Spesialis, Ners Spesialis Konsultan) melalui proses uji kompetensi atau kegiatan lain. 2) Sertifikat

kompetensi

lanjutan

atau

kekhususan adalah

bukti

pengakuan terhadap seorang perawat mempunyai kompetensi perawat tahap lanjut atau kompetensi kekhususan melalui uji kompetensi atau kegiatan lain.

3. LISENSI Lisensi adalah ijin legal yang diberikan oleh pemerintah kepada perawat untuk dapat melakukan praktik profesinya. Berdasarkan Undang-Undang No 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan pasal 28 menyebutkan bahwa Praktik Keperawatan dilaksanakan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan tempat lainnya sesuai denan Klien sasarannya, yaitu terdiri atas praktik keperawatan mandiri dan praktik keperawatan di fasilitas kesehatan.

Izin bagi perawat yang menjalankan praktik keperawatan diberikan dalam bentuk Surat Izin Praktik Perawat (SIPP). SIPP diberikan oleh Pemerintah daerah

kabupaten/Kota

atas

rekomendasi

pejabat

kesehatan

yang

berwenang di Kabupaten/Kota tempat Perawat menjalanakan praktiknya. SIPP berlaku selama STR masih berlaku dan perawat berpraktik ditempat sebagaimana tercantum dalam SIPP. SIPP hanya berlaku untuk 1 (satu) tempat praktik dan seorang perawat diberikan SIPP paling banyak untuk 2 (dua) tempat. SIPP dapat dicabut keberlakukaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


13

Ketentuan mendapatkan SIPP, sebagai berikut : 1) Melampirkan Fotokopi Kartu NIRA yang aktif dan melunasi iuran anggota PPNI. 2) Surat permohonan rekomendasi ke

organisasi profesi yaitu PPNI

Kabupaten/Kota setempat, sebanyak 3 rangkap untuk pemohon, propinsi (sebagai laporan) dan pertinggal. (Form B dalam lampiran 2) 3) Melampirkan STR yang masih berlaku 4) Rekomendasi dari organisasi profesi PPNI. (Form C dalam lampiran 3) 5) Surat pernyataan memiliki tempat praktik atau surat keterangan dari pimpinan fasilitas pelayaan kesehatan.

Permohonan rekomendasi dengan menggunakan form B (lampiran 2) Pengurus PPNI Kabupaten / Kota setelah menilai kelayakan melaksanakan praktik mandiri, memberikan rekomendasi dengan menggunakan form C (lampiran 3) Rekomendasi dibuat rangkap

3 (tiga), untuk pemohon, untuk propinsi

(sebagai laporan) dan pertinggal.

Pengurus PPNI Propinsi setiap bulan Juni dan Desember membuat rekapitulasi rekomendasi untuk pembuatan SIPP yang dikeluarkan di wilayah propinsinya, dan dilaporkan ke Pengurus Pusat PPNI.

4. AKREDITASI Akreditasi adalah pengakuan terhadap suatu lembaga dan program pelatihan

keperawatan yang menunjukkan bahwa lembaga atau program

pelatihan tersebut telah memenuhi standar yang ditetapkan oleh PPNI. Akreditasi lembaga dan program pelatihan dilakukan oleh PPNI Pusat bersama himpunan / ikatan terkait dengan melibatkan pengurus propinsi a.

Kriteria Standar Akreditasi lembaga pelatihan: Setiap lembaga pelatihan keperawatan diharapkan memenuhi kriteria standar penyelenggara pelatihan keperawatan yang meliputi : Standar 1. Organisasi dan Administrasi Standar 2: Sumber Daya Manusia Standar 3: Peserta pelatihan


14

Standar 4: Rancangan Program Pendidikan Standar 5: Sumber Materi/bahan dan Fasilitas Standar 6: Catatan dan Laporan Standar 7: Evaluasi

b. Akreditasi program pelatihan Akreditasi program pelatihan dilakukan dengan mengevaluasi kurikulum dan Garis Besar Program Pelatihan (GBPP) / Rancang Bangun Program Pelatihan (RBPP). Format Kurikulum dan GBPP / RBPP terlampir. (lampiran 6)

c. Lembaga yang Berwenang Melakukan Akreditasi Satu Lembaga pelatihan dianggap memiliki legalitas apabila telah di akreditasi. Lembaga yang memiliki kewenangan melakukan akreditasi adalah pemerintah dalam hal ini PUSTANSERDIKNAKES bersama Organisasi Profesi sebagai OP


15

BAB III KETENTUAN PENGEMBANGAN KEPROFESIAN BERKELANJUTAN (PKB) PERAWAT INDONESIA

A. Pengertian Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Perawat Indonesia adalah proses pengembangan keprofesian yang meliputi berbagai kegiatan yang dilakukan seseorang dalam kapasitasnya sebagai perawat praktisi, guna mempertahankan dan meningkatkan profesionalismenya sebagai seorang perawat sesuai standar kompetensi yang ditetapkan. Kegiatan dapat berupa pengalaman memberikan asuhan

keperawatan,

melakukan

penelitian

mengikuti ataupun

pendidikan/ publikasi

pelatihan,

karya

ilmiah.

menulis

artikel,

Pengembangan

keprofesian berkelanjutan bagi perawat ini sesuai UU no 36 th. 2009 tentang Kesehatan

pasal

27

yang

menyatakan

:

Tenaga

kesehatan

dalam

melaksanakan tugasnya berkewajiban mengembangkan dan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki.

B. Tujuan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) Perawat Indonesia Secara umum tujuan PKB Perawat Indonesia adalah meningkatkan kompetensi profesional setiap perawat sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan tekonologi di bidang kesehatan khususnya keperawatan, dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat,

sehingga

mutu

pelayanan

keperawatan

dapat

ditingkatkan. Tujuan khusus pengembangan keprofesian berkelanjutan bagi perawat adalah: 1. Memelihara dan meningkatkan kemampuan profesional perawat

sesuai

standar kompetensi nasional dan global 2. Terjaminnya mutu pelayanan keperawatan melalui upaya pengembangan kompetensi profesional secara terus menerus.


16

C. Bentuk PKB Perawat Indonesia Kegiatan PKB perawat Indonesia mencakup beberapa bentuk: 1. Kegiatan praktik profesional : Memberikan pelayanan keperawatan, baik berupa praktek di fasilitas pelayanan kesehatan maupun praktek keperawatan mandiri, serta membimbing praktek mahasiswa di klinik maupun di masyarakat 2. Pendidikan berkelanjutan : mengikuti seminar, workshop, dan pelatihan. 3. Pengembangan Ilmu Pengetahuan: Meneliti, Publikasi Hasil Penelitian di jurnal, Menulis artikel di jurnal, Menulis buku yang dipublikasikan. 4. Pengabdian masyarakat: Berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat melalui

bentuk-bentuk

kegiatan

sosial,

memberikan

penyuluhan,

penanggulangan bencana, terlibat aktif dalam pengembangan profesi, anggota pokja kegiatan keprofesian.

D. Prinsip PKB Perawat Indonesia Prinsip PKB perawat Indonesia adalah: 1. Setiap perawat harus mempunyai rencana pengembangan dirinya sebagai upaya untuk meningkatkan mutu keprofesiannya. Rencana pengembangan diri dilakukan dengan mengisi form C (terlampir) 2. PKB Perawat merupakan kegiatan mandiri dengan ciri “self directed ” dan “ practice based ” 3. PKB perawat merupakan syarat untuk mendapatkan rekomendasi dari PPNI dalam rangka perpanjangan sertifikat guna registrasi ulang (STR) atau lisensi (SIPP) 4. PKB perawat harus didasarkan pada motivasi dasar : a. Keinginan memberikan pelayanan terbaik bagi klien b. Memenuhi Kewajiban sesuai standar profesi c. Mencegah

kejenuhan,

dan

mendapatkan

kepuasan

diri

berkembangnya kemampuan sesuai dengan jenjang karier profesi.


dengan

17

E. Ketentuan Umum Ketentuan umum PKB perawat Indonesia adalah: 1. Pengembangan Keprofesian

Berkelanjutan

merupakan

syarat

untuk

mendapatkan rekomendasi PPNI dalam rangka registrasi ulang dan lisensi praktik keperawatan. 2. Bukti seseorang melakukan kegiatan Pengembangan Keprofesian bagi Perawat dinyatakan dalam bentuk Satuan Kredit Profesi (SKP) oleh organisasi profesi Kredit prasyarat yang diperlukan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan, yaitu :

No.

Kegiatan Pengembangan Profesi

Proporsi

1

Kegiatan Praktik Profesional

20% (5 SKP)

2

Pendidikan Berkelanjutan

3

Pengembangan Ilmu Pengetahuan

20% (5 SKP)

4

Pengabdian Masyarakat

20% (5 SKP)

40 % (10 SKP)

F. Satuan Kredit Profesi Berdasarkan Permenkes Nomor 1796 tahun 2011, untuk perpanjangan STR, setiap perawat harus memiliki 25 SKP (100%). Rincian perhitungan adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan Praktik Profesional : Kegiatan praktik professional perlu dicapai sebesar 40% setara dengan

5

SKP dalam 5 tahun. Satuan Kredit Profesi dalam kegiatan Praktik Profesional ditentukan berdasarkan kegiatan sebagai berikut : 1) Pengalaman kerja mengelola pasien secara langsung selama 1 tahun = 1 SKP. Dibuktikan dengan: Surat Keterangan atasan yang berwenang bahwa yang bersangkutan masih aktif sebagai perawat yang memberikan pelayanan langsung ke pasien di fasilitas pelayanan kesehatan. 2) Pengalaman sebagai dosen pembimbing klinik : 1 tahun = 1 SKP Dibuktikan dengan: surat keterangan sebagai pembimbing klinik dari pimpinan institusi pelayanan tempat bimbingan klinik dilakukan. Pedoman Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan bagi Perawat (PKBPerawat Indonesia-PPNI_Pusat-2015)

18

3) Pengalaman sebagai pengelola pelayanan keperawatan: 1 tahun = 1 SKP Dibuktikan dengan: SK atasan yang berwenang bahwa yang bersangkutan masih aktif sebagai pengelola pelayanan keperawatan di fasilitas pelayanan kesehatan terkait. 4) Pengalaman sebagai praktisi mandiri keperawatan : 1 tahun = 1 SKP. Dibuktikan dengan Surat Keterangan Kepala Puskesmas atau Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota wilayah tempat perawat berpraktik.

2. Pendidikan Berkelanjutan Pendidikan berkelanjutan perlu dicapai sebesar 40% setara dengan 10 SKP dalam 5 tahun. Satuan Kredit Profesi dalam kegiatan pendidikan berkelanjutan ditentukan berdasarkan kegiatan : a. Seminar Seminar adalah

sebuah pertemuan

atau persidangan khusus yang

memiliki teknis dan akademis untuk menyampaikan suatu pendapat atau sesuatu suatu topik tertentu dengan pemecahan suatu permasalahan yang memerlukan interaksi di antara para peserta seminar yang dibantu oleh seorang guru besar ataupun cendikiawan. Kegiatan seminar dapat diselenggarakan oleh lembaga/ institusi dan himpunan. Kegiatan seminar yang dapat diberikan SKP, bila berlangsung selama lebih kurang 7 jam. Satuan Kredit Profesi dalam kegiatan seminar

dengan pembicara dan

penyelengara oleh sebagai berikut :

Item 100% Profesi Perawat 50% pembicara perawat dan 50% tenaga kesehatan lain 50-100% dilaksanakan profesi lain ( profesi serumpun)

Lokal 2 SKP 1 SKP

Nasional 3 SKP 2 SKP

Internasional 4 SKP 3 SKP

1 SKP

2 SKP

2 SKP


19

b. W o r k s h o p , Loka karya/ Semi loka, Suatu pertemuan ilmiah untuk membahas masalah tertentu oleh para pakar dalam bidang tertentu. Hasil yang didapat dari lokakarya menjadi sebuah produk yang dapat digunakan peserta lokakarya.

Jumlah Jam 5 - 10 jam > 10 - 30 jam > 30 - 60 jam > 60 - 90 jam > 90 - 120 jam > 120 - 150 jam > 150 - 210 jam > 210 – 270 >270 – 330 > 330 – 390 > 390 – 450 > 450

SKP Peserta Kegiatan Lokal / Nasional Internasional 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 13

c. Pelatihan Suatu cara yang digunakan untuk memberikan atau meningkatkan keterampilan yang dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaaan sekarang, Sedangkan pendidikan dan

lebih menekankan

lebih

berorientasi

kepada

masa

pada

peningkatan

kemampuan

depan

seseorang

untuk memahami dan menginterpretasikan pengetahuan.

Pelatihan yang diberikan sertifikat oleh DPP PPNI adalah pelatihan level tiga (3) dan sertifikat di tanda tangani oleh ketua umum, Ikatan dan Himpunan. Pelatihan level 1 dan 2 dapat diberikan oleh DPW, DPD dan DPL serta sertifikat di tanda tangani oleh ketua PPNI dan Panitia.


20

Pelatihan yang termasuk level 3 adalah sebagai berikut: 1) Emergency Nursing /BTCLS 2) Kamar Bedah Dasar 3) Hemodialisis 4) Critical Care 5) Manajemen

Bangsal

dan

Manajemen

Asuhan

Keperawatan

Profesional 6) Perawatan Luka & Stoma 7) Kardiologi Dasar 8) Orthopedi advance skill & Velo 9) Endoscopy saluran cerna 10) Bronkoskopi 11) Psychiatric Intensive Care Unit 12) Flight nursing 13) Pelatihan Intensif Care Pediatrik dan Neonatus (PICU dan NICU) 14) Maternity Care Advance 15) Disaster Nursing 16) Pelatihan ESWL untuk Perawat 17) Pelatihan Diagnostik Urologi untuk Perawat (Uroflowmetri, Biopsi Prostat dan Urodinamik) 18) Pelatihan Uroendoskopi 19) Pelatihan Transplantasi Ginjal 20) Perawatan Mata Dasar 21) Pelatihan Infection Prevention Control Nurses (Dasar, Tingkat Lanjut, dan Training of Trainer ) 22) Pelatihan ICU Basic, Intermediate, dan Advance 23) Perawat Endoskopi (Basic 1 2, Intermediate, Advance, Expert )

d. Penyaji materi/narasumber (minimal 50 % narasumber / fasilitator adalah perawat yang memiliki kepakaran di bidangnya. e. Tingkat kegiatan dapat bersifat lokal/nasional/internasional. 1) Kegiatan dihargai pada tingkat Lokal apabila: a) Peserta berasal dari 1 (satu) atau 2 (dua) propinsi


21

b) Kegiatan membahas isu kesehatan dan atau keperawatan yang terjadi di propinsi terkait, dan hubungannya dengan masalah kesehatan nasional. Untuk lingkup lokal, SKP dapat diberikan oleh PPNI Propinsi. Pencantuman SKP pada sertifikat harus menyebutkan PPNI Propinsi mana yang memberikan SKP.

2) Kegiatan dihargai pada tingkat Nasional, apabila: a) Peserta berasal dari lebih dari (dua) propinsi. b) Kegiatan membahas masalah kesehatan dan atau keperawatan di beberapa propinsi atau masalah kesehatan nasional. c) Pembicara diakui oleh PPNI, jika pembicara berasal minimal dari 2 Propinsi dan kompeten sesuai bidangnya serta kepakarannya diakui secara nasional. d) Kegiatan

merupakan

pelatihan

yang

menyangkut

standar

kompetensi yang bersifat nasional. 3) Kegiatan dihargai pada tingkat Internasional, apabila: a) Seminar / temu ilmiah mengangkat masalah yang ada keterkaitan dengan masalah / isue kesehatan atau keperawatan secara internasional atau Pelatihan sesuai standar b) Ada pembicara yang merupakan pakar dari negara lain, minimal 1 orang dari jumlah pembicara yang di undang, c) Bahasa pengantar : disamping bahasa Indonesia, juga bahasa asing lainnya. d) Kegiatan diikuti oleh peserta dari dalam dan luar negeri. Untuk lingkup internasional, SKP diberikan oleh PPNI Pusat

f. Ketentuan pemberian Satuan Kredit Profesi (SKP) berdasarkan jumlah jam efektif yang digunakan selama kegiatan adalah sebagai berikut: 1). Kegiatan Pelatihan Jumlah Jam 5- 10 jam > 10 - 30 jam > 30 - 60 jam

SKP Peserta Kegiatan Lokal / Nasional Internasional 1 3 2 4 3 5


22

> 60 - 90 jam > 90 - 120 jam > 120 - 150 jam > 150 - 210 jam > 210 – 270 >270 – 330 > 330 – 390 > 390 – 450 > 450

4 5 6 7 8 9 10 11 12

6 7 8 9 10 11 12 13 14

Untuk Pelatihan Kompetensi dengan terstandar Nasional harus diberikan oleh

Pengurus

Pusat,

diantaranya

Pelatihan-pelatihan

yang

di

kembangkan standarnya oleh Ikatan/Himpunan secara Nasional (Contoh : Emergency Nursing, BTCLS, Keperawatan Kritis dan lain-lain). Pelatihan BTCLS bagi mahasiswa dapat diberikan SKP dengan alasan menjadi salah satu persyaratan masuk dunia kerja, sedangkan pelatihan lainnya tidak dapat diberikan SKP sebeum mahasiswa lulus pendidikan tinggi keperawatan.

g. Peran kepesertaan dapat berperan sebagai peserta/moderator/nara sumber/fasilitator dan panitia. (Catatan: pilih salah satu).

Peran kepesertaan lain 1. Nara sumber /Instruktur 2. Moderator 3. Panitia / fasilitator

Lokal 2 SKP

Nasional 3 SKP

Internasional 4 SKP

1 SKP 1 SKP

2 SKP 2 SKP

3 SKP 3 SKP

3. Pengembangan Ilmu Pengetahuan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dapat dicapai : 20 % ( 5 SKP ) Kegiatan a) Meneliti (pengembangan pelayanan atau penyelesaian

Peran

SKP

1) Peneliti utama

3 SKP / penelitian

2) Anggota

1 SKP / penelitian

- Penulis utama

5 SKP

- Penulis anggota

2 SKP

masalah di pelayanan) b) Publikasi ilmiah: - Jurnal Internasional


23

- Jurnal Nasional Terakreditasi

-

- Penulis utama

3 SKP

- Penulis anggota

1 SKP

Jurnal Nasional tidak

-

Penilus utama

2 SKP

terakreditas

-

Penulis anggota

1 SKP

c) Menulis Buku, menerjemahkan, dan menyunting

Penulis, Penerjemah, dan penyuntung:

d) Presentasi Oral

a. Nasional

3 SKP

b. Internasional

5 SKP

- Nasional

2 SKP

- Internasional

3 SKP

Catatan: perlu ditetapkan batas kepatutan

SKP Penelitian akan dinilai dan diberikan oleh PP PPNI bersama kolegium terkait. 4. Pengabdian kepada masyarakat Pengabdian kepada masyarakat dapat dicapai sampai dengan 20% (5 SKP) selama 5 tahun Bentuk -bentuk pengabdian masyarakat yang dapat diakui : a. Berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat melalui bentuk-bentuk kegiatan sosial, penanggulangan bencana, dan anggota pokja kegiatan keprofesian.

No

Kegiatan

Ketua

Anggota/Pelaksana

1

Kegiatan Sosial Masyarakat

2

1

2

Penanggulangan Bencana

2

1

3

Pokja Keprofesian

2

1

Dibuktikan dengan: 1) Surat Keputusan atau Surat tugas dari atasan/ pihak yang berwenang 2) Laporan kegiatan yang disahkan oleh penanggung jawab kegiatan


24

b. Berpartisipasi Sebagai Pengabdian Profesi per tahun No

Kepengurusan

Jabatan Pengurus

Pengurus

Anggota

Inti

Bidang

Pengurus

1

DPP PPNI

5

4

3

2

DPW. PPNI

4

3

2

3

DPD PPNI

3

2

2

4

DPK. PPNI

2

2

2

5

DPL. PPNI

2

2

2

6

Ikatan Himpunan (PP) Ikatan Himpunan (PW)

4

3

2

3

2

1

7

Pemberian SKP untuk pengabdian profesi dibuktikan dengan memenuhi kriteria sebagai berikut : 1. Memiliki kartu anggota yang masih aktif dan telah melunasi iuran anggota PPNI 2. Mengikuti satu kali Rapat Kerja, Musyawarah Nasional, Wilayah dan atau Daerah yang diselenggarakan oleh PPNI.


25

BAB IV PENATALAKSANAAN

A. Penilaian kelayakan penyelenggaraan dan permohonan SKP 1. Penyelenggara mengajukan proposal kepada

PPNI Pusat untuk seminar,

workshop tingkat nasional dan internasional serta pelatihan, dan kepada PPNI Propinsi untuk seminar dan work shop tingkat lokal / propinsi. Proposal sudah harus masuk sekretariat PPNI paling lambat satu bulan sebelum kegiatan dimulai,. 2. Proposal dikirim dengan melampirkan: 1) Kurikulum pelatihan, sesuai format yang telah ditetapkan (lampiran 6) 2) Daftar Riwayat Hidup pembicara dan atau fasilitator 3. PPNI bersama ikatan / himpunan akan

mengkaji proposal dan menilai

kelayakan penyelenggaraan. Untuk proposal yang masuk ke PPNI propinsi, apabila Ikatan / Himpunan belum terbentuk di propinsi tsb, maka proposal dikaji oleh tim penilai yang terdiri dari minimal 3 orang perawat yang memiliki kepakaran dalam bidang terkait. 4. Dalam waktu paling lambat satu minggu setelah proposal diterima, PPNI harus sudah memberikan jawaban atas permohonan tersebut. 5. Selambat-lambatnya 1 minggu sebelum kegiatan, penyelenggara harus sudah mengirimkan daftar nama peserta, berikut no. keanggotaan PPNI sebagai persyaratan untuk diprosesnya SKP 6. Bagi peserta yang on site (mendaftar di hari H), dalam waktu 3 hari, penyelenggara harus sudah melaporkan ke PPNI, untuk dimasukkan ke dalam on line system 7. Untuk SKP yang diberikan oleh propinsi, maka dalam waktu paling lambat 5 hari setelah kegiatan selesai, pengurus propinsi harus melaporkan kegiatan dan daftar peserta ke PPNI Pusat.

Skema Mekanisme Permohonan SKP terlampir. (lampiran 5)


26

B. Pelaporan Perolehan SKP 3. Individu perawat membuat laporan evaluasi diri pelaksanaan kegiatan PKB PERAWAT INDONESIA sesuai dengan yang diikutinya mencakup 1) Kegiatan praktik profesional 2) Pendidikan dan Pelatihan 3) Pengembangan Ilmu Pengetahuan. 4) Pengabdian masyarakat 4. Proses pelaporan selanjutnya lihat pada penjelasan tentang Registrasi. 5. Batasan nilai kredit minimal 5 SKP/ tahun Format laporan lihat form A terlampir.

Kegiatan PKB Perawat Indonesia, dapat diselenggarakan oleh PPNI, IHatan / himpunan Perawat yang sudah disahkan oleh PP PPNI, maupun lembaga lain di luar PPNI yang telah mendapat pengesahan/ akreditasi dari Pengurus Pusat PPNI.

Para perawat dapat memilih kegiatan yang sesuai dengan bidang

keahliannya.


27

BAB V MONITORING DAN EVALUASI

A. Monitoring 1. Pengertian Monitoring

adalah proses pengumpulan dan analisis informasi (

berdasarkan indikator yang ditetapkan) secara sistematis dan kontinu tentang kegiatan program sehingga dapat dilakukan tindakan koreksi untuk penyempurnaan program selanjutnya.

2. Tujuan a. Mengkaji apakah kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan rencana b. Mengidentifikasi masalah yang dapat timbul agar langsung dapat diatasi c. Melakukan penilaian apakah pola kerja dan manajemen yang digunakan sudah tepat untuk mencapai tujuan program kegiatan d. Mengetahui kaitan antara

kegiatan dengan tujuan untuk

memperoleh ukuran kemajuan e. Menyesuaikan kegiatan dengan lingkungan yang berubah, tanpa menyimpang dari tujuan

3. Manfaat monitoring a. Salah satu fungsi manajemen yaitu pengendalian atau supervisi. b. Sebagai bentuk pertanggungjawaban (akuntabilitas) kinerja c. Untuk meyakinkan pihak-pihak yang berkepentingan d. Membantu penentuan langkah-langkah yang berkaitan dengan kegiatan program

selanjutnya perlu diperbaiki dan menjaga

kinerja yang sudah baik. e. Sebagai dasar untuk melakukan monitoring dan evaluasi selanjutnya. f. Membantu untuk mempersiapkan laporan dalam waktu yang singkat


28

4. Tipe dan Jenis Monitoring a. Aspek

masukan

(input)

program

pendidikan

profesi

berkelanjutan antara lain mencakup : tenaga manusia, dana, bahan, peralatan, jam kerja, data, kebijakan, manajemen dsb. yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan program pendidikan profesi berkelanjutan. b.

Aspek proses / aktivitas yaitu

aspek dari proyek yang

mencerminkan suatu proses kegiatan, dalam hal ini adalah semua tahapan proses yang terdapat dilangkah-langkah metode pengembangan sistem yang dipergunakan. c.

Aspek keluaran (output), yaitu aspek proyek yang mencakup hasil dari proses yang terutama berkaitan dengan kuantitas (jumlah) dari setiap tahapan yang ada di metode pengembangan sistem yang dipilih.

B. Evaluasi 1. Pengertian Aktivitas

yang

konseptualisasi,

sistematis desain,

dan

kontinyu

implementasi,

untuk dan

menilai manfaat

kebijakan/program

2. Tujuan a. Untuk mendapatkan informasi dan menarik pelajaran dari pengalaman

mengenai

pengelolaan

program

keluaran,

manfaat, dan dampak dari program pengembangan sistem yang baru selesai dilaksanakan, maupun yang sudah berfungsi b. Sebagai umpan balik bagi pengambilan keputusan dalam rangka

perencanaan,

pelaksanaan,

pengendalian program selanjutnya


pemantauan

dan

29

3. Manfaat Evaluasi awal kegiatan, yaitu penilaian terhadap kesiapan proyek atau mendeteksi kelayakan proyek.

2. Evaluasi formatif, yaitu penilaian terhadap hasil-hasil yang telah dicapai selama proses kegiatan proyek dilaksanakan. Waktu pelaksanaan dilaksanakan secara rutin setiap selesai satu tahapan dari metode pengembangan sistem yang digunakan.

3. Evaluasi sumatif, yaitu penilaian hasil-hasil yang telah dicapai secara keseluruhan dari awal kegiatan sampai akhir kegiatan. Waktu pelaksanaan pada saat akhir proyek sesuai dengan jangka waktu proyek dilaksanakan. Untuk proyek yang memiliki jangka waktu enam bulan, maka evaluasi sumatif dilaksanakan menjelang akhir bulan keenam. Untuk evaluasi yang menilai dampak proyek, dapat dilaksanakan setelah proyek berakhir dan diperhitungkan dampaknya sudah terlihat nyata.

C. Prinsip-prinsip Monitoring & Evaluasi Dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi suatu program kerjasama harus memenuhi prinsip-prinsip sebagai berikut : 1. Berorientasi pada hasil ( Result Based Monitoring ) dan evaluasi dilakukan untuk mengukur hasil yang dicapai. Hasil monitoring dan evaluasi

digunakan

sebagai

bahan

untuk

perbaikan

atau

peningkatan program kerjasama secara substansi dan administrasi 2. Mengacu pada kriteria keberhasilan Monitoring dan evaluasi seharusnya dilaksanakan mengacu pada kriteria keberhasilan yang telah ditetapkan. Sebelumnya penentuan kriteria keberhasilan dilakukan bersama antara anggota tim pelaksana monitoring dan evaluasi. Kerjasama Kementerian/ Lembaga terkait dan Organisasi Internasional.


30

3. Mengacu pada asas manfaat, Monitoring dan evaluasi sudah seharusnya dilaksanakan dengan manfaat yang jelas. Manfaat tersebut adalah berupa saran, masukan atau rekomendasi untuk perbaikan program kerjasama di masa mendatang 4. Dilakukan

secara

obyektif.

Monitoring

dan

evaluasi

harus

dilaksanakan secara obyektif untuk melaporkan hasil temuannya sesuai dengan kondisi yang sebenarnya di lapangan

D. Mekanisme Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan pengembangan profesional berkelanjutan di monitoring dan di evaluasi oleh DPW PPNI, DPD PPNI, DPL dan Ikatan serta himpunan, selanjutnya dilaporkan kepada DPP PPNI.


31

BAB VI PENUTUP

Pedoman Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Bagi Perawat diperlukan oleh perawat guna merencanakan pengembangan dirinya sebagai upaya untuk meningkatkan

mutu

keprofesiannya,

serta

oleh

sarana

kesehatan

untuk

meningkatkan kompetensi perawat, motivasi dan karir profesional perawat yang pada akhirnya dapat meningkatkan mutu pelayanan kesehatan secara keseluruhan.

Pedoman pengembangan keprofesian berkelanjutan bagi perawat juga diharapkan dapat digunakan sebagai acuan dalam menetapkan kebijakan di sarana kesehatan bagi tenaga perawat., sehingga dapat meningkatkan mutu pelayanan keperawatan dan mutu pelayanan kesehatan. Untuk itu perlu adanya komitmen pemerintah, pimpinan sarana kesehatan, organisasi profesi serta para perawat guna terlaksana dan kesinambungan dari pengembangan keprofesian berkelanjutan bagi perawat i ni.


32

Referensi 1. Undang-Undang No. 38 tahun 2014 tentang Keperawatan 2. AD dan ART DPP PPNI tahun 2015 3. PPNI, 2012 Pengembangan Profesi Berkelanjutan (PKB )


PKB Perawat Indonesia FINAL

Recommend Documents