PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
PENDAHULUAN
Pengembangan pendidikan kejuruan dilandasi oleh aliran filosofi eksistensialisme, esensiallisme, dan pragmatism (Djojonegoro; 1998: 34 dan Miller dalam Stroom,1996). Pandangan aliran essensialisme dalam pendidikan melibatkan pembelajran dasar keterampilan, seni dan ilmu pengetahuan yang telah dikembangkan di masa lalu. Aliran eksistensialisme berpandangan bahwa manusia memiliki kebebasan memilih sesuai dengan tujuan hidupnya dan memiliki tanggung jawab dalam menentukan bagimana hidupnya kelak. Sedangkan aliran filosofi pragmatism yang dikemukakan oleh john Deway (1809-1882) yang mengajarkan bahwa hidup di dunia ini merupakan suatu proses dimulai dari tingkatan terendah dan berkembang maju dan meningkat. Belajar harus lebih banyak difokuskan melalui tindakan daripada melalui buku. Merujuk dari beberapa pandangan aliran filosofi tersebut, dan juga karakteristik pendidikan kejuruan yang lebih menonjolkan kemampuan keterampilan yang diperoleh dari pengalaman belajar praktik, maka filosofi yang mendasari pendidikan kejuruan adalah pragmatism yang dikemukakan oleh John Deway.
Sejalan dengan hal tersebut, maka pendidikan kejuruan membutuhkan biaya operasional yang lebih besar dibandingkan dengan satuan pendidikan lainnya. Untuk itu dibutuhkan berbagai sumber dana yang bisa membantu menunjang pembiayaan yang tergolong besar tersebut. Selain itu juga perlu pola pengelolaan dana yang baik sehingga mampu mencukupi besarnya biaya yang dibutuhkan.
PEMBAHASAN
Implikasi dari PP Nomor 38 tahun 2007 pasal 3 adalah Pemerintah masih tetap mengalokasikan dana pendidikan yang ditentukan berdasarkan kebijakan keuangan pemerintah, pemerintah daaerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota setelah mempertimbangkan skala prioritas baik yang telah ditetapkan dalam RAPBN maupun RAPBD. Pemerintah membantu sekolah secara financial dalam beberapa cara misalnya, memberikan dana hibah untuk sekolah, membayar gaji tenaga pendidik dan tenaga pendidikan, membantu proyek pencarian dana sekolah berupa penyediaan tenag aahli, bahan dan peralatan praktikum, serta membiayai proyek pembangunan dan rehabilitasi sekolah untuk daerah tertentu. Di samping itu pemerintah juga memberikan sumbangan tak langsung melalui pelatihan guru, kepala sokalah, pengawas, tenaga kependidikan lainnya (pustakawan, teknisi), penyiapan silabus, pelatihan penggunaan sarana dan prasarana, dan bantuan beasiswa kepada guru untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi
Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan
Penyelenggaraan pendidikan kejuruan secara umum diasumsikan memerlukan biaya yang lebih besar daripada bentuk pembelajaran lainnya sebagaimana yang dinyatakan oleh Klein (2001:4) sebagai berikut :
"… This aid is generally conditioned on assumption that vocational education is more expensive to provide than other form instruction, although the actual magnitude of this added expense has yet to conclusively documented. This lack of evidence has often afforded state policy makers considerable discretion in devising funding strategies and authorizing state resources in support of vocational education .
Pernyataan tersebut tentunya didasarkan baik pada kajian secara teoritik maupun empiris sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan. Tingginya biaya penyelenggaraan pendidikan kejuruan tersebut dikarenakan oleh adanya pembentukan skils-competencies melalui pembelajaran praktek lebih besar dibandingkan cognitive-competencies yang diberikan melalui teori. Penyelenggaraan pembelajaran praktik memerlukan biaya yang lebih mahal dibandingkan dengan pembelajaran teori, hal tersebut disebabkan oleh adanya biaya yang diperlukan untuk membeli peralatan praktik, bahan praktik, perawatan peralatan, gaji instruktur, dan untuk pembelian sumber energy.
Pembiayaan penyelenggaraan pendidikan kejuruan dapat disimpulkan sebagai sejumlah uang yang dikeluarkan atau dibelanjakan oleh sekolah untuk berbagai keperluan operasional atau penyelenggaraan pendidikan yang meliputi biaya : investasi pengadaan saran dan prasarana pembelajaran, operasi tenaga personalia (tenaga pendidik dan tenaga kependidikan) serta non-personalia, peningkatan kemampuan profesionalisme guru, pemeliharaan saran dan prasarana pembelajaran, pengelolaan pendidikan, kegiatan ekstrakulikuler, kegiatan sertifikasi, dan kegiatan supervise.
Menurut Permen Diknas No 69 Tahun 2009 standar biaya operasi nonpersonalia tahun 2009 untuk Sekolah Menengah Kejuruan adalah sebagai berikut :
Biaya operasi nonpersonalia meliputi: biaya alat tulis sekolah (ATS), biaya bahan dan alat habis pakai (BAHP), biaya pemeliharaan dan perbaikan ringan, biaya daya dan jasa, biaya transportasi/perjalanan dinas, biaya konsumsi, biaya asuransi, biaya pembinaan siswa/ekstra kurikuler, biaya uji kompetensi, biaya praktek kerja industri, dan biaya pelaporan.
Biaya alat tulis sekolah adalah biaya untuk pengadaan alat tulis sekolah yang dibutuhkan untuk pengelolaan sekolah dan proses belajar.
Biaya alat dan bahan habis pakai adalah biaya untuk pengadaan alat-alat dan bahan-bahan praktikum IPA, alat-alat dan bahan-bahan praktikum IPS, alat-alat dan bahan-bahan praktikum bahasa, alat-alat dan bahanbahan praktikum komputer, alat-alat dan bahan-bahan praktikum ketrampilan, alat-alat dan bahan-bahan olah raga, alat-alat dan bahanbahan kebersihan, alat-alat dan bahan-bahan kesehatan dan keselamatan, tinta stempel, toner/tinta printer, dll yang habis dipakai dalam waktu satu tahun atau kurang.
Biaya pemeliharaan dan perbaikan ringan adalah biaya untuk memelihara dan memperbaiki sarana dan prasarana sekolah/madrasah untuk mempertahankan kualitas sarana dan prasarana sekolah/madrasah agar layak digunakan sebagai tempat belajar dan mengajar.
Biaya daya dan jasa merupakan biaya untuk membayar langganan daya dan jasa yang yang mendukung kegiatan belajar mengajar di sekolah/madrasah seperti listrik, telepon, air, dll.
Biaya transpor/perjalanan dinas adalah biaya untuk berbagai keperluan perjalanan dinas pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik baik dalam di kota maupun ke luar kota.
Biaya konsumsi adalah biaya untukpenyediaan konsumsidalam kegiatan sekolah/madrasah yang layak disediakan konsumsi seperti rapat-rapat sekolah/madrasah, perlombaan disekolah/madrasah, dll.
Biaya asuransi adalah biaya membayar premi asuransi untuk keamanan dan keselamatan sekolah/madrasah, pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik seperti asuransi kebakaran, asuransi bencana alam, asuransi kecelakaan praktek kerja di industri, dll
Selanjutnya dalam Permen Diknas No 69 Tahun 2009 juga diatur tentang indeks pendanaan Sekolah menengah Kejuruan berdasarkan Daerah geografis seperti dalam Tabel Indeks Biaya Pendidikan untuk Seluruh Provinsi dan Kabupaten/Kota di Indonesia Tahun 2009 dengan Basis DKI Jakarta.
Sumber-sumber Pendanaan Sekolah Mengengah Kejuruan
Dadang Suhardan, dkk (2012; 21) menyebutkan sumber-sumber biaya pendidikan antara lain dari : (1) Pemerintah seperti APBN dan APBD; (2) Sekolah (iuran siswa); (3) masyarakat (sumbangan); (4) dunia bisnis (perusahaan); dan (5) hibah. Sedangkan menurut Mahmud S (2008) sumber pendanaan pendidikan SMK di Indonesia dapat diklasifikasikan berasal dari dana : (1) subsidi Pemerintah dan pemerintah daerah, (2) masyarakat setempat, (3) kerjasama dengan industry dan hasil unit produksi sekolah, dan (4) dana yang berasal dari block grant yang diperoleh secara kompetitif. Dana penyelenggaraan pendidikan kejuruan jumlahnya bervariasi tergantung dari variabel jumlah siswa, jumlah program keahlian, banyaknya kerjasama dengan industry yang bisa dijalin oleh sekolah, keberhasilan dalam menjalankan UPS, dan keberhasilan sekolah dalam berkompetisi mendapatkan Block grant baik dari pemerintah maupun dari donator lainnya. Sumber pendanaan tersebut oleh pemerintah diatur dalam Peraturan pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan. Terkait dengan hal tersebut, maka penggunaan dan pemanfaatan dana pendidikan SMK harus direncakan secara matang dan sistematis agar dana pendidikan tersebut dapat dipergunakan secara efektif dan efisiens.
Pendanaan Oleh pemerintah
Dana pemerintah (APBN) yang dialokasikan untuk pengembangan SMK di daerah Kabupaten/Kota sejalan dengan semangat otonomi daerah yang sudah berproses sejak 2003. Maka inisiatif pengembangan SMK menjadi tanggung jawab Dinas pendidikan kabupaten/kota, sedangkan bantuan-bantuan pengembangan SMK yang sumber dananya dari APBN pada prinsipnya bersifat stimulant. Oleh karena itu, kegiatan dan pembiayaan pembangunan SMK dialokasikan bukan saja melalui APBN tetapi juga melalui APBD kabupaten/kota untuk pembangunan dan pengembangan SMK di daerah masing-masing.
Mulai tahun 2013 pemerintah mengalokasi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk membantu biaya penyelenggaraan pendidikan SMK. BOS AMK adalah program pemerintah berupa pemberian dana langsung ke SMK baik Negeri maupun Swasta di mana besarnya dan bantuan yang diterima oleh sekolah dihitung berdasarkan jumlah siswa masing-masing sekolah dikalikan satuan biaya (unit cost) bantuan. Penggunaan dana BOS di sekolah harus didasarkan pada kesepakatan dan eputusan bersama antara Tim Manajemen BOS Sekolah, Dewan Guru dan Komite Sekolah. Hasil kesepakatan diatas harus dituangkan secara tertulis dalam berita acara rapat dan ditanda tangani oleh seluruh peserta rapat. BOS SMK digunakan untuk membantu biaya operasional sekolah non-personalia. Tujuan pemberian dana BOS SMK adalah :
Membantu biaya operasional sekolah
Mengurangi angka putus sekolah siswa SMK
Meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK) siswa SMK
Mewujudkan keberpihakan pemerintah (affirmative action) bagi siswa SMK dengan cara meringankan biaya sekolah
Memberikan kesempatan bagi siswa SMK untuk mendapatkan layanan pendidikan yang terjangkau dan bermutu.
Pendanaan Oleh Masyarakat
Masyarakat memiliki kewajiban memberikan dana untuk pendidikan, bentuknya baik secara langsung maupun tidak langsung ke lembaga pendidikan. Bentuk dana masyarakat yang ada di SMK secara umum berupa dana incidental (sumbangan uang gedung), bantuan dana dari masyarakat industry dan sumbangan dari dana alumni. Besaran dana dari masyarakat yang diterima oleh sekolah sangat bervariasi, yang ditentukan bersama-sama atas dasar kesepakatan antara seklah, orang tua dan peserta didik, dan komite sekolah.sedangkan dana dari masyarakat industry biasanya didasarkan atas pengajuan proposal kerjasama antara sekolah dengan dunia usaha dan dunia industry yang relevan dengan program keahlian. Dana dari masyarakat industry juga merupakan tanggung jawab dari dunia industry terhadap pendidikan. Sedangkan dana masyarakat yang bersumber daari dana alumni sangat dipengaruhi oleh kepedulian alumni terhadap pengembangan sekolah. Sumber dana yang berasal dari masyarakat dikelola oleh komite sekolah, alokasi penggunaan dan rencana sumber yang didapat dituangkan dalam RKAS sesuai dengan skala prioritas program sekolah tahunan.
Sumber dana Lainnya
Sumber dana lainnya di SMK biasanya berasal dari Unit Produksi. Konsep Unit Produksi bagi SMK adalah merupakan suatu sarana pembelajaran, melatih siswa dan guru untuk berwirausaha sebagimana dilakukan oleh dunia usaha dan dunia industry dengan maksud memberi dukungan operasional sekolah.
Biaya Operasional SMK
Seperti dikemukakan di bagian awal bahwa biaya operasional SMK relative lebih besar di bandingkan dengan biaya operasional satuan pendidikan lainnya. Hal ini disebabkan oleh kegiatan pembelajaran yang lebih menekankan pada pembelajran praktik berstandar industry yang tentunya memerlukan biaya yang besar.
Kegiatan operasional SMK adalah sebagai berikut :
Pembelian/penggandaan buku teks pelajaran,
Pembelian alat tulis sekolah yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran;
Penggandaan soal dan penyediaan lembar jawaban siswa dalam kegiatan ulangan dan ujian;
Pembelian peralatan pendidikan;
Pembelian bahan habis pakai
Pembinaan siswa/penyelenggaraan kegiatan ekstrakulikuler
Kegiatan Pembelajaran Normatif, Adaptif
Belanja Alat dan Bahan Praktek Mata Diklat Produktif
Penyelenggaraan kegiatan uji kompetensi;
Penyelenggaraan praktek kerja industri;
Pemeliharaan dan perbaikan ringan sarana prasarana sekolah;
Langganan daya dan jasa lainnya;
Kegiatan penerimaan siswa baru
Mekanisme manajemen keuangan SMK
Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah disusun oleh kepala sekolah beserta semua pembantu kepala sekolah dan disyahkan oleh Majelis Dikdasmen Kabupaten/Kota.
Penggunaan uang sekolah dilaksanakan oleh bendahara atas persetujuan kepala sekolah dan Pimpinan Majelis Dikdasmen Kabupaten/Kota,
Pengawasan keuangan sekolah dilakukan dengan dua cara yaitu internal dan eksternal. Internal pengawasan yang dilakukan oleh kepala sekolah terhadap bendahara dan eksternal pengawasan yang dilakukan oleh Majelis Dikdasmen kepada kepala sekolah dan bendahara,
Pertanggungjawaban keuangan sekolah dilaksanakan setiap akhir bulan oleh kepala sekolah kepada Majelis Dikdasmen Kabupaten/Kota dan pertanggungjawaban uang yang berasal dari bantuan pemerintah dilaporkan setelah uang digunakan.
