MATERI KULIAH POLITIK HUKUM AGRARIA Politik adalah seni proses untuk mencapai tujuan Unsur-unsur politik : 1. Adanya KEKUASAAN (POWER) 2. Adanya KEWENANGAN (AUTORITY) 3. Yang menjalankan kewenangan (STATE) Tahapan politik hukum agraria : 1. Sebelum kemerdekaan a. Persekutuan hukum agraria (geschiking rechts); b. Masa Raja/Feodal; c. Kolonial. 2. Masa kemerdekaan a. Transisi 1945-1960 b. UUPA- UU No. 5 /1960 3. Pasca reformasi disebut masa KAPSEL hukum agraria Persekutuan hukum agraria yaitu masyarakat hukum adat, Proses terbentuknya, yaitu : 1. Aspek teritorial, adanya kesamaan tempat/wilayah masyarakat adat berkumpul. 2. Aspek geneologis, adanya kesamaan gen/ suku 3. Aspek teritorial geneologis, gabungan dari kedua aspek yaitu teritorial dan aspek geneologis. Berdasar pada politik hukum agraria ria maka tanah dimiliki oleh kelomok kelomok-kelompok kelompok masyarakat hukum adat dan menimbulkan hak ulayat di atas tanah masyarakat adat. Syarat pengakuan masyarakat hukum adat : 1. Adanya pengurus;
2. Adanya wilayah 3. Anggota masyarakat 4. Adanya tatanan hukum adat; 5. Adanya peninggalan berupa harta benda. Hak yang timbul di dalam masyarakat adat, yaitu : a. Hak membuka tanah; b. Hak milik perorangan; c. Hak terdahulu, yaitu hakt masyarakat adat untuk menggunakan kembali tanah yang telah ditinggalkan Proses mendapatkan hak milik dalam masyarakat adat, yaitu : 1. Hak membuka tanah dengan jangka waktu kurang lebih empat kali panen; 2. Hak terdahulu; 3. Hak milik perorangan. Masa raja/feodal -
Tanah berada dalam kekuasaan raja,
-
Tanah ulayat hilan jika berada di wilayah kerajaan
-
Hak-hak yang ada : o
Hakk apanade, hak atas tanah yang diberikan oleh raja kepada orang orang-orang orang yang berjasa;
o
Hak anggaduh, hak menggarap terhadap tanah tanah-tanah milik raja dengan pembagian hasil ¾ dari setiap kali panen
Masa kolonial yang dimulai dari, -
VOC;
-
Landrent;
-
Abrarische;
-
Agrarische beruuit
Ø Masa VOC, kebijakan politik 1. Membebani rakyat untuk menyerahkan hasil panennya 2. Membebani raja untuk membayar upeti/hasil panen kerajaannya kepada pemerintah kolonial Ø Istilah yang digunakan : 1. Contingenten, pajak atas hasil pertanian yang diserahkan kepada pemerintah kolonial belanda tanpa ada upah sepeserpun 2. Veveranteen, kewajiban raja untuk menyerahkan hasil panen yang harganya sudah sitetapkan secara sepihak. 3. Kerja rodi, kerja rodi bagi rakyat yang tidak memiliki tanah pertanian. 4. Landrent, nt, yaitu pajak tanah (RAFLES). Kebijakannya antara lain : i. Penjualan tanaholeh inggris kepada golongan timur asing disebut dengan tanh partikulir ii. Landrent tidak langsung dibebankan kepada petani tetapi ditugaskan kepada para kepala desa untuk menetapkan ju jumlah mlah sewa yang wajib dibayar oleh petani. Sawah mulai dari ½, 2/5 , 1/3 dari hasil panen. Lahan kering ¼ ¼- ½ dari hasil panen. iii. Jika petani tidak mampu membayar maka luas tanahnya akan dikurangi ataupun dicabut hak penguasaanya; iv. Penetuan besar jumlah sewa/ sewa/pajak pajak tergantung besar tanah yang dikuasai. 5. Culturstelsel, kebijakannya antara lain : i. Kerja paksa/ kerja rodi;
ii. Kewajiban bagi rakyat untuk menahan jenis komodity yang laku dipasaran saat itu. Kebijakan yang muncul ul pada masa pasca reformasi, antara lain : 1. tetap etap menggunakan agraria’s weth namun tetap dikondisikan sesuai alam indonesia diamana : a. Mencabut asas domain, yaitu pencabutan hak kepemilikan atas tanah warga belanda; b. Perubahan asas domain, kepemilikan tanah yang awalnya hak kepemilikan tanah untuk warga ga belanda dirubah hanya hak menguasai. 2. Menghapus warisan feodal dan mengkonversi menjadi tanah negara. · Penguasaan feodal, yaitu pengalihan kekuasaan dari raja menjadi penguasaan oleh negara 3. Penghapusan tanah partikulir · Pengelolaan tanah yang dikuasai oleh tuan tanah yang kemudian di ambil kembali pemerintah Masa orde lama Faktor terbentuknya uupa. yaitu : 1. Faktor formal, ·
Keinginan untuk membuat kodifikasi hukum agraria.
·
Jika tidak ada maka akan muncul 2 opsi, yaitu i. Memberlakukan peraturan sementara, ii. Diteruskan eruskan atau mengganti peraturan yang ada.
·
UUPA disebut juga unifikasi karena UUPA ini menghapus dualisme hukum dibidang agraria.
2. Faktor material, yaitu adanya perubahan substansial dari segi isi. 3. Faktor idiel
4. Faktor hukum agraria modern, ·
Keinginan untuk membenahi embenahi UU agraria, misalnya : i. Lapangan sosial yaitu hak bangsa, ii. Lapangan ekonomi yaitu bagaimana fungsi dan penggunaan tanah iii. Lapangan etika iv. Lapangan undang undang-undang
5. Faktor idiologi politik, yaitu negara indonesia berhak mengatur negaranya dan juga hubungan dengan negara lain.
Latufundia, yaitu pemilik tanah yang menginginkan / merubah peruntukan tanah dengan jumlah yang besar. Absentee, yaitu pemilik tanah yang tidak tinggal dimana lahan tersebut berada
Sistem pendaftaran tanah (pasal 19 ayat 1 UUPA) 1. Torrens
: mutlak
2. Positif
: hampir sama dengan mutlak
3. Negatif
: kuat
