1. Pengertian Pengertian politik politik luar negeri negeri yang diidenti diidentifikas fikasikan ikan dengan politik politik internasi internasional onal
Politik luar negeri adalah strategi dan taktik yang digunakan oleh suatu negara dalam hubungannya dengan negara-negara lain. Dalam arti luas, politik luar negeri adalah pola perilaku yang digunakan oleh suatu Negara dalam hubungannya dengan negara-negara lain. Politik luar negeri berhubungan dengan proses pembuatan keputusan untuk mengikuti pilihan jalan tertentu. Menurut buku Rencana Strategi Pelaksanaan Politik Luar Negeri Republik Indonesia (1984-1988), (1984-1988 ), politik luar negeri diartikan sebagai “suatu kebijaksanaan yang diambil oleh pemerintah dalam rangka hubungannya dengan dunia internasional dalam usaha untuk mencapai tujuan nasional”. Melalui politik luar negeri, pemerintah memproyeksikan kepentingan nasionalnya ke dalam masyarakat antar bangsa”. Dari uraian di muka sesungguhnya dapat diketahui bahwa tujuan politik luar negeri adalah untuk mewujudkan kepentingan nasional. Tujuan tersebut memuat gambaran mengenai keadaan negara dimasa mendatang serta kondisi masa depan yang diinginkan. Pelaksanaan politik luar negeri diawali oleh penetapan kebijaksanaan dan keputusan dengan mempertimbangkan hal-hal yang didasarkan pada faktor-faktor nasional sebagai faktor internal serta faktor-faktor internasional sebagai faktor eksternal. Dasar hukum pelaksanaan politik luar negeri Republik Indonesia tergambarkan secara jelas di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea I dan alinea IV. Alinea I menyatakan bahwa .… kemerdekaan ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan penjajahan di atas dunia harus dihapuskan dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan kemanusiaan dan peri keadilan. Selanjutnya pada alinea IV dinyatakan bahwa …. dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial ….. Dari dua kutipan di atas, jelaslah bahwa politik luar negeri RI mempunyai landasan atau dasar hukum yang sangat kuat, karena diatur di dalam Pembukaan UUD 1945. Selain dalam pembukaan terdapat juga dalam beberapa pasal contohnya pasal 11 ayat 1, 2,3; pasal 13 ayat 1,2,3 dan lain-lain.
Politik Internasional bisa diartikan secara sederhana sebagai sebuah bentuk pertemuan atau interaksi dua politik luar negeri yang dilakukan oleh negara. Jadi syarat mutlak terjadinya sebuah politik internasional adalah adan ya minimal 2 kebijakan luar negeri dari 2 negara yang berbeda yang berinteraksi satu sama lain. Dalam studi hubungan internasional, perkembangan politik internasional sendiri tidak pernah menyimpang jauh dari perkembangan kajian hubungan internasional itu sendiri. Ibarat polinter adalah ikan dan hubungan internasional adalah akuariumnya, maka kehidupan ikan akan sangat dipengaruhi oleh kondisi air pada akuarium tersebut. Dalam studi hubungan internasional pula diketahui bahwa terjadi sebuah perkembangan drastic pada politik internasional pada masa pasca perang dunia 2. Perkembangan tersebut salah satunya dipengaruhi oleh perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi dalam politik internasional yang paling tampak adalah dalam bidang militer dan persenjataan. Dijatuhkannya 2 bom nuklir “little boy” dan “fat man” oleh Amerika Serikat di kota Hiroshima dan Na gasaki telah membuat mata dunia terbuka betapa berbahayanya senjata tersebut bagi manusia dan alam. Kehebatan tenaga nuklir mampu meluluhlantakkan semua hal bahkan yang “hanya” terkena radiasinya. Selepas perang dunia 2, mulailah dilarang penggunaan nuklir sebagai senjata. Namun masih banyak negara yang sesungguhnya secara diam-diam mengembangkan senjata berteknologi nuklir tersebut, terutama negara-negara yang turut serta dalam perang dingin yang terus berlangsung sampai berakhir pada penghujung periode 80an. Selanjutnya perkembangan teknologi ini membuat semua pihak lebih berhati-hati dalam menggunakan senjata, apalagi untuk tujuan berperang dengan negara lain. Setidaknya ada 3 ciri khas yang bisa diamati. 1. Adanya perubahan dalam peperangan. Perubahan dalam peperangan ini maksudnya negara akan berpikir berkali-kali sebelum mendeklarasikan perang pada pihak (negara) lain karena di tengah iklim globalisasi ini ketergantungan antarnegara sudah semakin erat, sehingga jika ada 2 negara yang berperang, maka aka nada negara-negara lain yang ikut campur dan biasanya akan terjadi perang teknologi senjata yang mematikan bagi
kedua belah pihak. Maka sekarang sangat jarang terjadi perang terbuka antar negara. Teknologi persenjataan lebih digunakan untuk mengatasi gejolak dalam negeri dan dikembangkan secara diam-diam. 2. Muncul konsep overkill dan defenselessness. Konsep overkill maksudnya adalah konsep bahwa perang akan memakan banyak korban, bukan hanya di pihak lawan, tapi juga di pihak sendiri. Sedangkan konsep defenselessness maksudnya adalah mengusahakan sebuah pertahanan bersama dengan negara-negara lain demi menghadapi ancaman dari luar, misalnya dengan membentuk sebuah pakta pertahanan bersama. 3. Muncul mutual suicide. Bila diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia maka menjadi kesaling-bunuhdiri-an. Ya itulah yang akan terjadi bila terjadi perang terbuka. Kerugian nyawa dan harta benda pasti tak terhitung jumlahnya. Demikianlah maka dalam dunia politik internasional jarang sekali kita temui perang terbuka yang radikal dan frontal antarnegara. Hal itu semua sesungguhnya berakar dari perkembangan teknologi yang oleh anak-anak manusia bisa diolah sedemikian rupa sehingga menjadi senjata yang berbahaya. Kondisi politik yang terkesan adem ayem tetap dipertahankan, namun selalu ada saja pihak yang mencoba melakukan provokasi dan konfrontasi. Semoga para pengambil keputusan tidak hanya berpikir pendek dalam mendeklarasikan sesuatu. Dalam usaha mengatasi konflik diperlukan sebuah mekanisme akomodasi dan resolusi yang sesuai. Perlombaan senjata sesungguhnya masih terjadi hingga saat ini. Terutamaoleh negaranegara yang menguasai teknologi. Seperti misalnya Amerika Serikat yang memiliki hulu ledak nuklir dimana-mana dan kapanpun siap diledakkan. Teheran, Pyongyang, Baghdad adalah sasaran utama mereka sampai saat ini. Namun, cukup sudahlah kita, warga dunia, mengalah pada Amerika Serikat dalam satu hal. Biarlah mereka menjadi negara pertama dan satu-satunya yang pernah menjatuhkan bom nuklir dalam sejarah dunia. Tidak perlu lagi ada yang lain yang melakukannya.
Percayalah, perang tidak hanya akan menghancurkan lawan, namun juga pasti menghancurkan pihak kita sendiri dan hendaknya segala hubungan dan politik internasional diupayakan demi terwujudnya sebuah perdamaian dunia. 2. A. Pengertian Politik Bebas Aktif Republik Indonesia
Sebagaimana telah diuraikan terdahulu, rumusan yang ada pada alinea I dan alinea IV Pembukaan UUD 1945 merupakan dasar hukum yang sangat kuat bagi politik luar negeri RI. Namun dari rumusan tersebut, kita belum mendapatkan gambaran mengenai makna politik luar negeri yang bebas aktif. Karena itu dalam uraian ini akan dikutip beberapa pendapat mengenai pengertian bebas dan aktif. A.W Wijaya merumuskan: Bebas, berarti tidak terikat oleh suatu ideologi atau oleh suatu politik negara asing atau oleh blok negara-negara tertentu, atau negara-negara adikuasa (super power). Aktif artinya dengan sumbangan realistis giat mengembangkan kebebasan persahabatan dan kerjasama internasional dengan menghormati kedaulatan negara lain. Sementara itu Mochtar Kusumaatmaja merumuskan bebas aktif sebagai berikut : Bebas : dalam pengertian bahwa Indonesia tidak memihak pada kekuatan-kekuatan yang pada dasarnya tidak sesuai dengan kepribadian bangsa sebagaimana dicerminkan dalam Pancasila. Aktif : berarti bahwa di dalam menjalankan kebijaksanaan luar negerinya, Indonesia tidak bersifat pasif-reaktif atas kejadiankejadian internasionalnya, melainkan bersifat aktif . B.A Urbani menguraikan pengertian bebas sebagai berikut : perkataan bebas dalam politik bebas aktif tersebut mengalir dari kalimat yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 sebagai berikut : supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas. Jadi menurut pengertian ini, dapat diberi definisi sebagai “berkebebasan politik untuk menentukan dan menyatakan pendapat sendiri, terhadap tiap-tiap persoalan internasional sesuai dengan nilainya masing-masing tanpa apriori memihak kepada suatu blok”.
B. Politik Luar Negeri Indonesia yang Bebas Aktif Sudah Tidak Relevan Kemenangan Susilo Bambang Yudhoyono pada pemilihan umum presiden tanggal 8 Juli 2009 lalu mengindikasikan bahwa kedekatan Indonesia dengan Amerika Serikat akan terus berlanjut. Hal ini bisa kita lihat pada pemerintahan SBY-JK di mana dalam lima tahun masa pemerintahan mereka, politik luar negeri Indonesia sangat mengarah kepada AS dan negara-negara Barat lainnya. Fakta tersebut dapat dilihat misalnya dalam aspek ekonomi. Ekonomi Indonesia pada era SBY-JK begitu liberal, seperti utang luar negeri yang menumpuk, dibukanya kembali hubungan Indonesia dengan International Monetary Fund (IMF), penjualan badan usaha milik negara kepada pihak asing, diubahnya status lembaga pendidikan formal menjadi badan hukum pendidikan, dan lain sebagainya. Sejarah politik luar negeri Indonesia sejak merdeka sampai sekarang telah membuktikan kepada kita bahwa bebas aktif hanya teori semata dan tidak pernah dipraktekkan oleh republik ini. Pada saat para diplomat Indonesia
memperjuangkan pengakuan
kemerdekaan Indonesia, mereka sangat condong melobi negara-negara Timur Tengah dengan menggunakan sentimen agama Islam. Pada masa pemerintahan Soekarno, seperti yang kita telah ketahui, sangat condong kepada Uni Soviet. Hal ini terbukti salah satunya dengan gagasan nasionalis, agama, dan komunis (Nasakom). Selanjutnya pada era Orde Baru yang dipimpin oleh Soeharto, terlihat kecondongan yang sangat besar kepada Amerika Serikat. Menumpuknya utang luar negeri, hubungan yang tidak terlalu dekat dengan Rusia, dan hampir putusnya hubungan diplomatik Indonesia dengan China menunjukkan hal tersebut. Pada era reformasi, tidak terlalu berbeda dengan dua pemerintahan tadi. Pada masa pemerintahan BJ Habibie, ketika itu pemerintah cukup condong kepada negara-negara Timur Tengah. Pada saat itu Pak Habibie mengutus Menteri Perindustrian dan Perdagangan yang dijabat oleh Rahadi Ramelan untuk memperbaiki hubungan Indonesia dengan negara-negara di kawasan Timur Tengah. Zaman Abdurrahman Wahid dan Megawati Soekarnoputri juga tidak jauh berbeda dengan era Orde Baru dan SBY saat ini
yang liberal. Pemerintahan yang “berkiblat” pada AS dan Barat, penjualan BUMN kepada pihak asing, utang luar negeri yang terus bertambah, dicabutnya subsidi-subsidi pokok, dan sebagainya merupakan beberapa kebijakan yang diambil pada masa-masa tersebut. Dari contoh sejarah yang telah saya sebutkan di atas tadi, mampu membuktikan bahwa politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif sudah tidak relevan. Sebagai bangsa yang besar, kita harus bisa mengambil pelajaran berharga dari sejarah. Sebagaimana yang didengungkan oleh presiden pertama kita, Ir. Soekarno yaitu “bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai sejarah bangsanya sendiri”. Oleh sebab itu, pemerintah kita harus langsung mencabut politik luar negeri yang bebas aktif, kemudian “mengkiblatkan diri” kepada “kiblat” yang benar. Menurut saya, “kiblat” yang paling tepat bagi Republik Indonesia adalah Timur Tengah dan negara-negara Islam lainnya. Selain sama-sama negara dengan penduduk mayoritas Islam, juga sangat menguntungkan bagi Indonesia untuk bekerja sama dengan mereka, seperti dalam bidang politik, ekonomi, budaya, dan sebagainya. Dalam bidang ekonomi misalnya, negaranegara Timur Tengah rata-rata merupakan negara yang gersang, sedangkan Indonesia negara yang subur. Hasil produksi pertanian dan perkebunan seperti buah-buahan dan sayur-mayur milik kita dapat diekspor ke Timur Tengah yang memang membutuhkan. Dengan begitu devisa kita pun dapat bertambah. 3. kepentingan nasional, dan perbedaannya dengan rejim yang berkuasa Pada hakekatnya kepentingan nasional Indonesia adalah menjamin kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia yang berada di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, tegaknya NKRI yang memiliki wilayah yurisdiksi nasional dari Sabang sampai Merauke sangat perlu untuk dipelihara. Namun mengingat wilayah Indonesia yang sangat luas, dimana terdiri lebih dari 17.500 pulau, memiliki posisi yang sangat strategis di antara benua Asia dan Australia, serta di antara Samudera Pasifik dan Samudera Hindia, bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan. Dengan posisi strategis tersebut,
maka berbagai negara khususnya negara-negara besar memiliki kepentingan terhadap kondisi stabilitas keamanan di Indonesia. Implikasi dari kepentingan negara lain tersebut menimbulkan kecenderungan campur tangan atau kepedulian yang tinggi dari negaranegara tersebut terhadap kemungkinan gangguan stabilitas keamanan Indonesia. Sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, maka kepentingan nasional Indonesia adalah melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Kepentingan nasional tersebut diaktualisasikan salah satunya dengan pelaksanaan politik luar negeri bebas dan aktif. Polugri ini dituangkan kedalam program kerja cabinet, dan pada saat ini, kebijakan luar negeri Indonesia pada tahun 2005 merupakan bagian dari kebijakan pemerintahan Kabinet Indonesia bersatu (2004-2009), yang konsisten diabdikan bagi kepentingan nasional. Bila merunut perjalanan satu dekade reformasi sebenarnya rejim yang bekuasa telah menjalankan estafet penuntasan reorganisasi politik dan ekonomi untuk mengubah Indonesia dalam fundamentalisme pasar atau negara pasar bebas. Paling tidak rejim yang berkuasa yang sepanjang satu dekade reformasi ini telah mengulangi rekayasa ekonomi-politik naiknya Soeharto dan kelahiran Orde Baru. Bila kelahiran orde Baru diwarnai amandemen berbagai perundanganundangan dibidang ekonomi, seperti UU Penanaman Modal Asing, UU Pertambangan, UU Kehutanan, tepat dititik yang sama ini dilakukan pula oleh Orde Reformasi. Di antaranya di masa pemerintahan Megawati UU 18/2004 tentang Perkebunan dan UU 7/2004 tentang Sumber Daya Air . Sedang di masa SBY-JK dilakukan amandemen UU 27/2007 Pengelolaan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, UU No. 25/2007 tentang Penanaman Modal, UU No. 26/2007 tentang Penataan Ruang, UU No. 4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Selain itu kita juga bisa beberkan ‘persetujuan’ elit-elit politik dominan di partai politik terkait kebijakan-kebijakan penghapusan subsidi, liberalisasi impor beras, komersialisasi pendidikan dan kesehatan hingga privatisasi BUMN. Di bidang perburuhan muncul UU Ketenagakerjaan yang melapangkan Labor Market Flexibility dalam bentuk buruh kontrak (outsourcing) yang semakin rentan atas jaminan keberlanjutan kerja, jaminan kesejahteraan dan kebebasan berorganisasi.
4. Pengertian concentric circle thong dan bagaimana Indonesia mempraktekkannya. Hubungan luar negeri terus dikembangkan menurut prioritas dalam rangka meningkatkan persahabatan dan kerjasama antar negara berkembang dan antara negara berkembang dengan negara maju sesuai dengan kemampuan dan demi kepentingan nasional. Untuk memastikan tercapainya tujuan nasional, hubungan luar negeri hendaknya menekankan pada kerja sama diplomatik dengan negara-negara di dunia internasional dalam seri lingkaran konsentris ( concentric circle s) yang terdiri dari: Lingkaran pertama adalah Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) yang merupakan pilar utama bangsa Indonesia dalam menjalankan politik luar negerinya. Kemudian yang berada pada lingkaran konsentris kedua adalah ASEAN + 3 (Jepang, China, Korea Selatan). Di luar hal tersebut, Indonesia juga mengadakan hubungan kerja sama yang intensif dengan Amerika Serikat dan Uni Eropa yang merupakan partner utama ekonomi Indonesia. Dalam lingkaran konsentris yang ketiga, Indonesia mengakui pentingnya menggalang kerja sama dengan like-minded developing countries . Itulah yang menyebabkan Indonesia secara aktif ikut serta dalam keanggotaan Non-Aligned Movement ( NAM ), the Organization of the Islamic Conference (OIC), the Group of 77 (G-77) dan the Group of 15 (G-15).
TUGAS
ARYUNDHA ISTIQLAL G E111 09268 ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS HASANUDDIN