Ujang Fahmi/ 20040510197 Politik luar negeri/ Kelas A/ Dosen: Drs. Djumadi Anwar, M. Si Hubungan Internasional/ Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
A. Politik luar negeri era SBY
Arah kebijakan politik luar negeri Indonesia pada masa pemerintahan SBY – JK – JK dan SBY – budiono tidak lagi mengacu pada GBHN, hal ini mendorong agar SBY harus lebih proaktif dalam menentukan jalannya perpolitikan di kancah internasional. Tujuan politik luar negeri RI masa pemerintahan SBY antara lain: Pertama, meningkatkan peranan Indonesia di dunia Internasional dalam rangka membina dan meningkatkan persahabatan dan kerjasama yang saling bermanfaat antara bangsa-bangsa. Dal am hal ini upaya yang sudah ditempuh antara lain aktif dalam keanggotaan ASEAN. SBY sadar bahwa sebagai Negara anggota ASEAN, Indonesia harus mampu bertetangga dengan baik terhadap Negara lain. Hal ini kemudian dipertegas dengan motto “thousand friends, zero enemy” ditekankan bahwa Indonesia adalah Negara yang cinta damai, damai, dan dengan tegas menentang keras segala macam bentuk penjajahan di dunia. Meskipun akhirnya banyak kritik yang timbul terhadap motto ini, karena SBY dipandang kurang tegas terhadap ancaman yang timbul dari luar.
Kedua, yaitu memperkokoh persatuan dan kerjasama ekonomi melalui kerjasama dagang maupun pertukaran barang. Secara ekonomi, hubungan Indonesia dengan Australia, Timor Leste, Papua Newgini, Selandia Baru, Haiti dan Philipina sangat berarti bagi perluasan pasar produk Indonesia dan juga secara politik akan menguntungkan, sebab peran negaranegara tersebut terhadap eskalasi separatisme sangat besar, terutama Australia dan Papua Newgini di Papua, Timor Leste di NTT, Philipina di Myangas (La Palmas) dan lain- lain. Tujuan ketiga yaitu Meningkatkan kerjasama antar negara untuk menggalang perdamaian dan ketertiban dunia demi kesejahteraan umat manusia berdasarkan kemerdekaan dan keadilan sosial. Jadi untuk melaksanakan tujuan- tujuan tersebut harus berdasar atas nilai- nilai keadilan. Di bidang kerjasama internasional, kinerja yang dicapai SBY antara lain: 1. Penyelesaian masalah perbatasan. Misalnya perbatasan dengan Malaysia, dan Timor Leste.Sedangkan dengan Papua Nugini masih dalam tahap perundingan. 2. Dukungan Indonesia kepada Palestina dalam konflik mereka dengan Israel, dipastikan membawa nuansa positif dan penting bagi kinerja politik luar negeri Indonesia yang mulai pro aktif dan high profile dalam usaha turut menciptakan perdamaian dunia. 3. Kerjasama ASEAN juga terus ditingkatkan. Dalam kerjasama ekonomi internasional, Indonesia terus mengikuti berbagai Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) seperti KTT APEC XII, KTT ASEAN, KTT Tsunami dan KTT Asia Afrika. 4. Yang tak kalah penting adalah kunjungan-kunjungan presiden dan wakil presiden ke luar negeri telah menghasilkan berbagai kesepakatan kerjasama di bidang ekonomi, khususnya investasi dan perdagangan. Tujuan lainnya yaitu peningkatan kepedulian, keberpihakan, dan perlindungan bagi warga negara Indonesia di luar negeri. Satu-dua tahun terakhir, pelaksanaan kebijakan luar negeri memasuki tataran orientasi yang lebih membumi dengan meningkatnya sentuhan kepentingan publik. Seperti yang kita semua ketahui, jumlah warga negara Indonesia yang berada di luar negeri jumlahnya tidak sedikit, ini perlu menjadi perhatian khusus bagi pemerintah, terutama terhadap perlindungan hak- hak warga negara negara di luar negeri.
Terkait dengan politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif, disini SBY melakukan redefinisi. Meski Indonesia mengalami beberapa kali pergantian pemerintahan dan perubahan 1
system politik, konsep politik bebas aktif tidak pernah berubah dan tetap menjadi prinsip utama dalam kebijakan luar negeri Indonesia. Namun timbul pertanyaan, pertanyaan, apa arti politik politik bebas aktif itu dimasa kini ? Hal itu kata SBY perlu dipertanyakan karena kondisi dunia saat ini sangat jauh berbeda dibandingkan dengan kondisi dunia para pendahulu. Masalah yang dulu belum ada, saat ini menjadi isu penting seperti terorisme internasional dan globalisasiIndonesia kata SBY saat ini tengah “Mengarungi Samudera yang Bergejolak”. Oleh karenanya k ita ita memerlukan kebijakan politik luar negeri yang bisa membantu kita melewati gejolak itu. B. SBY Jilid II
Indonesia telah berhasil memasuki periode konsolidasi menuju demokrasi dengan kesuksesan penyelenggaraan Pemilu legislatif dan Presiden beberapa waktu lalu. Kini dengan terpilihnya kembali Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kita semua berharap bahwa proses konsolidasi demokrasi ini dapat diikuti dengan proses nyata menuju kemamuran dan kesejahteraan bangsa. Bagi setiap bangsa dalam mengelola kehidupan kebangsaannya termasuk upaya mencapai kesejateraan dan kemakmuran dituntut mampu mengelola dan menjawab tidak hanya tantangan atau persoalan di dalam negeri namun juga berbagai tantangan dan persoalan eksternal yang dihadapinya. Presiden SBY tampaknya sangat menyadari pentingnya hal ini tatkala beliau berbicara tentang visi strategis era globalisasi ini. Dalam hal kebijakan luar negeri Presiden SBY menyinggung bahwa Indonesia akan menempuh ”all directions foreign policy”, dimana kita dapat menjalin hubungan persahabatan dengan pihak manapun untuk kepentingan nasional kita – apakah – apakah Timur, Barat, Utara, dan Selatan. Kita dapat bebas berkiprah menjalankan diplomasi dengan prinsip ”sejuta kawan, dan tak ada musuh” (a million friends, zero enemy). Sementara itu Menlu RI sendiri beberapa waktu yang lalu telah menegaskan dalam masa kepemimpinannya akan berupaya mendorong kebijakan luar negeri Indonesia untuk dapat mengkonsolidasikan posisi kepemimpian di kawasan regional serta mengantar kebijakan luar negeri Indonesia di tingkat lain. Secara lebih lugas Menlu RI menegakan keinginannya untuk menjadikan Indonesia sebagai pemain yang diperhitungkan di tingkat global di masa mendatang. Kita patut bersyukur dalam hal ini mengingat bahwa pernyataan para elit pimpinan nasional tersebut menunjukkan kesadaran yang mendalam atas keterkaitan yang erat antara upaya mensukseskan pembangunan di dalam negeri dengan kemampuan untuk mengelola dengan baik berbagai persoalan di luar negeri. Lebih lanjut kesadaran kita atas keterkaitan yang erat tersebut hendaknya juga perlu dilengkapi pengertian yang mendalam atas bagaimana sesungguhnya kebijakan luar negeri dari suatu negara dirumuskan dan bagaimana kebijakan luar negeri tersebut diterjemahkan kedalam suatu tindakan yang nyata dari s uatu negara dalam pergaulan masyarakat internasional. Bertolak dari sini jika dicermati secara seksama maka akan terlihat bahwa suatu kebijakan luar negeri tidak akan pernah dapat dipisahkan dari elemen-elemen aktor (dalam artian negara yang menjadi inisiator kebijakan), proses dan system atau konteks dalam pengertian masyarakat internasional yang melingkupi aktor/negara aktor/negara tersebut. Dari perspektif ini kita bisa mengatakan bahwa keinginan untuk menerapkan suatu kebijakan luar negeri yang mampu meletakkan Indonesia sebagai pemain di tingkat t ingkat global merupakan niat atau keinginan dari Indonesia sebagai aktor pada system/konteks masyarakat i nternasional. Suatu kebijakan tentunya tidak bisa berhenti pada keinginan belaka namun memerlukan suatu metode atau tindakan yang dilakukan guna mewujudkan tujuan kebijakan tersebut. Dalam hal ini dengan kebijakan diplomasi “sejuta kawan dan tidak ada musuh” merupakan 2
metode atau strategi diplomasi yang dipilih untuk dapat mewujudkan tujuan kebijakan luar negeri dimaksud. Pada tahapan inilah kita harus berbicara atas apa yang disebut sebagai proses dalam pengertian bagaimana pilihan metode kebijakan ini dapat benar-benar diimplementasikan secara nyata sebagai bentuk prakarsa Indonesia sebagai aktor dalam mencapai keinginan atau kepentingannya dalam system/konteks masyarakat internasional yang melingkupinya. Sejak digulirkan dalam bentuk keinginan oleh elit pengambil keputusan at au pimpinan nasional, hingga berwujud suatu kebijakan atau aksi maka, suatu kebijakan sudah mengalami proses interaksi yang dinamis setidaknya dalam konteks pengambilan keputusan secara domestik. Dalam konteks negara modern yang demokratis seperti Indonesia tentunya bergulirnya suatu niat atau ide harus melalui proses pengambilan keputusan pada level birokrasi negara baik di tingkat eksekutif (Presiden dan Menlu RI ) maupun legislatif yaitu parlemen atau DPR. Pada tahapan ini tidak terhindarkan pula bagi para pengambil keputusan terutama pada tingkat eksekutif untuk memperhatikan berbagai aspirasi tidak hanya lembaga legislatif yang memang berfungsi sebagai mitra yang sejajar tapi juga dari lapisan masyarakat lainnya yang belum tentu serupa dengan ide atau keinginan para elit di tingkat eksekutif. Pada tahapan ini pula hampir tidak mungkin bagi para pengambil keputusan baik eksekutif maupun legislatif untuk tidak memperhatikan realita yang ada di tingkat domestik. Hal ini mengingat suatu perumusan kebijakan apalagi di dalam konteks masyarakat yang demokratis tidak akan mungkin hidup dalam suatu ruang vakum yang kebal dari realita sosial-politik dan budaya di sekitarnya. Dalam kaitan ini maka perumusan kebijakan luar negeri Indonesia tidak terhindarkan untuk memperhitungkan lanskap atau realita sosial politik domestik yang menaunginya misalnya antara lain : 1. Sistem politik Indonesia yang demokratis mendorong timbulnya struktur atau lingkungan pengambilan keputusan kebijakan yang menuntut partisipasi luas dari seluruh lapisan masyarakat. Dengan demikian pemerintah tidak lagi bisa memonopoli keseluruhan proses pengambilan keputusan termasuk dalam hal kebijakan luar negeri 2. Sebagai konsekuensi masyarakat demokratis maka partisipasi dan aspirasi masyarakat Islam Indonesia sebagai kelompok mayoritas tentunya menjadi semakin kuat. 3. Kepentingan untuk merefleksikan nilai-nilai di dalam negeri seperti demokrasi dan penghormatan terhadap HAM, demokrasi dan lingkungan hidup. (Ibid Rizal Sukma, 2005) 4. Realita masalah kehidupan sosial ekonomi yang dihadapi mayoritas rakyat Indonesia sehari-hari seperti masalah kemiskinan, pengangguran, pendidikan, kesehatan, krisis energi dan pangan, pemberantasan korupsi serta isu lainnya. Lebih lanjut suatu perumusan kebijakan luar negeri di tingkat domestik juga perlu memperhatikan adalah faktor geografis dan geopolitis yang dihadapi negara itu sendiri. Kondisi geografis suatu negara secara alami akan selalu melahirkan sejumlah persoalan tersendiri dan dan akan amat berpengaruh terhadap kondisi politik, keamanan, ekonomi, sosial budaya dari negara itu sendiri. Sebagai akibatnya faktor-faktor ini tentu tidak dapat diabaikan pula dalam upaya perumusan kebijakan kebijakan luar negeri dari suatu negara. Dalam konteks Indonesia dengan kondisi geografisnya sebagai negara kepulauan yang terletak di kawasan Asia Pasifik, berbatasan dengan samudera pasifik dan hindia, serta dilewati oleh jalur pelayaran internasional strategis seperti selat Malaka dan Lombok, tentunya melahirkan sejumlah tantangan dan persoalan baik dari aspek kedaulatan, keamanan, ekonomi dan sosial di dalam negeri, sehingga sangat logis untuk menjadi unsur pertimbangan sa at perumusan kebijakan luar 3
negeri, baik sejak tahapan identifkasi keinginan/ tujuan hingga pada tahapan proses implementasi kebijakan. Setelah melewati tahapan proses implementasi maka tibalah kita pada tahapan sistem/konteks yang menaungi negara terutama dalam kaitan bagaimana sistem akan bereaksi dalam bentuk umpan balik terhadap inisiatif kebijakan diplomasi suatu negara, dan bagaimana negara sebagai inisiator kebijakan menangkap umpan balik untuk tersebut, mengolahnya serta merespon kembali baik dalam bentuk pengulangan kebijakan maupun perubahan kebijakan. Dalam suatu kondisi dimana negara berada dalam suatu lingkup sistem/konteks yang sepenuhnya bisa dikontrol atau dimanipulasi, maka negara tersebut memiliki kebebasan sepenuhnya untuk mengimplementasikan inisiatif kebijakan yang menguntungkan atau menjamin keinginannya. Namun realita sistem/konteks masyarakat internasional secara empiris saat ini ternyata tidak ada yang menunjukkan kondisi dimana suatu negara memiliki kebebasan sepenuhnya untuk mengimplementasikan keinginan atau kepentingannya. Realita secara empiris justru menunjukkan bahwa sistem/konteks internasional saat ini merupakan suatu sistem yang dipenuhi oleh berbagai macam aktor baik negara-negara lain, organisasi internasional, atau elemen masyarakat sipil yang sangat mungkin memiliki kepentingan yang berbeda atau tidak sepenuhnya sejalan dengan negara yang melakukan inisiatif kebijakan. Dengan demikian suatu sistem/konteks internasional sendiri sudah merupakan suatu lingkup yang sangat dinamis. (Elisabeta Brighi dan C. Hay, “Foreign Policy Implementation”, 2007) Lebih lanjut ketika kita bicara tentang beragamnya kepentingan tersebut kita menyadari pula bahwa lingkup masyarakat internasional merupakan sistem/konteks yang bersifat politis dimana sangat mungkin setiap negara akan cenderung memperjuangkan kepentingannya masing-masing. Dalam konteks sistem atau masyarakat internasional yang politis ini maka tidak dapat pula kita untuk tidak memperhatikan apa yang disebut sebagai power atau dalam hal ini bisa disebut sebagai kapasitas suatu negara. Hal ini menjadi penting untuk diperhatikan mengingat suatu inisiatif kebijakan dan diplomasi dari suatu negara tentunya membutuhkan power atau kapasitas dalam artian segenap sumber daya yang dimiliki negara guna mempengaruhi negara lain untuk mewujudkan keinginan atau kepentingan yang ingin dicapai. Pada kesempatan pidato di hadapan sidang paripurna DPR beberapa waktu lalu sebelum pelantikannya untuk masa masa jabatan kedua, Presiden SBY pernah menyinggung bahwa Indonesia Indonesia akan selalu berpartisipasi dalam upaya untuk menciptakan tatanan dunia yang lebih aman dan lebih damai melalui keanggotaan di di forum-forum ASEAN, G-20, APEC, ASEM, D-8, OKI. Jika kita letakkan upaya partisipasi ini dalam kaitan inisiatif kebijakan luar negeri Indonesia di dalam suatu sistem/konteks masyarakat internasional yang bersifat politis, maka berarti Indonesia tentunya perlu mengukur seberapa jauh kapasitas yang dimiliki dalam berinteraksi dengan aktor-aktor internasional lain guna mewujudkan keinginan atau tujuan diplomasi yang ingin dicapai tersebut. Mampukah Indonesia misalnya misal nya menyamai berbagai kekuatan dunia baik dengan kekuatan tradisional seperti AS, Inggris, dan Uni Eropa maupun dengan kekuatan yang baru muncul seperti negara-negara BRIC ( Brazil , India China dan Rusia) ? Sampai seberapa jauh kapasitas yang dimiliki Indonesia Indonesia untuk mampu mempengaruhi kekuatan-kekuatan dunia dunia tersebut ? Sampai seberapa jauh kapasitas Indonesia mampu menyerap umpan balik dari kekuatan-kekuatan dunia yang bisa berarti dalam bentuk counter inisiatif atau kebijakan sebagai reaksi atas inisiatif Indonesia ? Sejumlah pengamat termasuk pengamat di dalam negeri menyebutkan bahwa Indonesia sangat layak untuk disebut sebagai negara dengan middle power (kekuatan tingkat menengah). Namun penentuan status kekuatan tingkat menengah atau kekuatan adi daya sekalipun merupakan penilaian yang tidak dapat dilakukan secara sepihak melainkan berdasarkan 4
penilaian masyarakat internasional atas kapasitas obyektif yang dimiliki negara dimaksud (kekuatan militer, kekuatan ekonomi misalnya GDP per kapita, birokrasi yang efektif, dan lainlain). Dalam hal inilah kita perlu jujur mengkaji sudahkah Indonesia memiliki segenap kapasitas yang dimaksud secara obyektif ? Uraian singkat di atas kiranya dapat memberikan gambaran betapa kompleksnya realita suatu proses perumusan kebijakan luar negeri. Karena itu suatu penentuan dan perumusan kebijakan luar negeri tetap harus berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang bersifat rasional dalam artian : 1. Didasarkan pada pemahaman obyektif terhadap apa yang menjadi kebutuhan atau prioritas, persoalan dan tantangan yang dihadapi serta dilengkapi pula dengan pemahaman atas hambatan-hambatan yang akan ditemui 2. Kesadaran dan pemahaman secara obyektif atas kekuatan atau kapasitas yang dimiliki untuk dapat mencapai keinginan atau tujuan inisiatif kebijakan yang dirumuskan 3. Parameter yang jelas sebagai alat untuk mengukur secara obyektif sampai s eberapa jauh target tersebut dikatakan berhasil dicapai. 4. Penentuan tujuan dan target tersebut juga hendaknya dilengkapi dengan parameter jangka waktu yang diinginkan diinginkan dalam mencapai target tersebut. Dengan demikian menjadi jelas bagi kita bahwa pengambilan keputusan atau pilihan kebijakan luar negeri sesungguhnya tidak dapat didasarkan hanya pada keinginan apalagi ambisi dari pimpinan atau pengambilan keputusan belaka. (Rizal Sukma, 2005), namun perlu didasarkan dari suatu proses yang obyektif dan penuh pertimbangan yang ketat. Tak kalah pentingnya untuk memahami proses perumusan kebijakan luar negeri melalui pemahaman atas elemen-elemen dasarnya yaitu aktor, proses dan sistem/konteks yang melingkupinya, serta bagaimana masing-masing elemen tersebut saling berinteraksi secara dinamis. Kesadaran atas realita yang kompleks dari proses perumusan kebijakan luar negeri dan pemahaman atas elemen-elemen serta dinamikanya inilah yang kita harapkan dari para elit pimpinan nasional terutama Presiden SBY sebagai pucuk pimpinan nasional sebagai pengambil keputusan tertinggi dari perumusan kebijakan nasional termasuk kebijakan luar negeri. Tanpa ada pemahaman terhadap hal-hal tersebut dapat menyebabkan terjebaknya para pengambil keputusan untuk merumuskan kebijakan luar negeri hanya didasarkan pada daftar daf tar keingingan (wish list) atau daftar ide besar yang kurang realistik (lofty ideas) tanpa ditunjang oleh kapasitas yang cukup untuk mengimplementasikannya secara riil. Terlebih fatal lagi jika kebijakan luar negeri yang dirumuskan ternyata tercerabut dari kebutuhan dan kepentingan riil rakyat yang seharusnya justru menjadi subjek dan tujuan akhir dari kebijakan dimaksud. Dalam hal ini maka yang terjadi adalah munculnya kebijakan luar negeri yang “mengawang“mengawang -awang” tanpa dapat memberikan manfaat yang nyata terhadap t erhadap perbaikan peri kehidupan rakyat banyak. Tentunya kita sangat berharap bahwa para pimpinan nasional kita untuk dapat memahami dan menghindari prospek negatif ini.
5
