Polri sebagai kepolisian nasional dalam sistem politik demokrasi

Polri sebagai kepolisian nasional dalam sistem politik demokrasi, substansinya harus lebih dekat bermitra dengan masyarakat. Karena masyarakat berkemampuan polisioning untuk dirinya. Ini juga mesti dikelola dengan kearifan lokal karena jika terlau mengedepankan kewenangan polisi dalam paradigma negara, cenderung melahirkan negara polisi (police state), bahkan lebih jauh lagi militerisasi polisi (militerized police). Negara yang demokratis memang mutlak memiliki kepolisian yang kuat, tetapi polisi yang demokratis (democratic policing).
Polri sebagai leading sektor yang bertanggungjawab bidang keamanan dalam negeri, dalam pelaksanaan tugas pokoknya lebih menekankan kegiatan bersifat pre-emtif dan bermitra dengan masyarakat sebagai sumberdaya kamtibmas yang berasal dari berbagai aspek kehidupan masyarakat, agar kehidupan masyarakat tidak berkembang ke arah kondisi negatif yang dapat menghambat pembangunan, kegiatan secara konsisten bertindak tegas non diskriminatif, akuntabel, humanistik, menjunjung tinggi ham dan prinsip due process of law. (keadilan hukum)
Polri terus melakukan reformasi untuk menjadi kepolisian yang cerdas (smart), santun (civilian), humanistic, bermartabat (civilized) yang adaptif dengan peradaban (civilization). Paradigma baru polri dari reaktif konvensional menuju proaktif profesional modern yang mengedepankan kemitraan dalam memecahkan masalah.

Polri sebelum reformasi cenderung sebagai alat penguasa bergeser mengabdi untuk kepentingan masyarakat dan negara. Hal ini membawa berbagai implikasi perubahan, salah satunya penegasan peran polri sesuai uu nomor 2/2002; memelihara kamtibmas, penegak hukum, pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat. Dalam pelaksanaan peran tersebut, polri tidak hanya berorentasi hukum dan perundang-undangan tetapi juga tunduk kepada prinsip-prinsip universal yang berlaku secara internasional dalam masyarakat madani polri yang menekankan hak asasi manusia dalam bingkai supremasi hukum.
Mendasari kebijakan dan strategi arah penyelenggaran keamanan, polmas ditetapkan sebagai kegiatan program harkamtibmas dan kerjasama keamanan dan ketertiban, melalui polmas diharapkan percepatan trust terwujud secara efektif.