SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN
BAHAN AJAR Click to edit Master subtitle style
PKN SD
DISUSUN OLEH: TIM
3/9/13
RAYON 134 UNIVERSITAS
RUANG LINGKUP PEMBELAJAR PEMBEL AJARAN AN TENT TE NTANG ANG SIKAP NASIONALISME
BENTUK-BENTUK
MANIFESTASI NASIONALISME DALAM KEHIDUPAN SEHARIHARI
NORMA
YANG BERLAKU DI SEKOLAH
PRINSIP-PRINSIP PEMILU
DEMOKRASI
DAN PILKADA DI INDONESIA
PERATURAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN PER UNDANG-UNDANGAN DI TINGKAT TINGKAT PUSAT PUSAT DAN DAER DAERAH AH
3/9/13 SEJARAH
TERBENTUKNY TERBENT UKNYA A PANCASILA ANCASIL A
RUANG LINGKUP PEMBELAJAR PEMBEL AJARAN AN TENT TE NTANG ANG SIKAP NASIONALISME
BENTUK-BENTUK
MANIFESTASI NASIONALISME DALAM KEHIDUPAN SEHARIHARI
NORMA
YANG BERLAKU DI SEKOLAH
PRINSIP-PRINSIP PEMILU
DEMOKRASI
DAN PILKADA DI INDONESIA
PERATURAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN PER UNDANG-UNDANGAN DI TINGKAT TINGKAT PUSAT PUSAT DAN DAER DAERAH AH
3/9/13 SEJARAH
TERBENTUKNY TERBENT UKNYA A PANCASILA ANCASIL A
TUJUAN TUJU AN PEMBELAJARAN PEMB ELAJARAN
MEMBUAT TES PROSES PEMBELAJARAN TENTANG SIKAP NASIONALISME
MENELAAH BENTUK-BENTUK MANIFESTASI NASIONALISME DALAM KEHIDUPAN SEHARI-HARI
MEMBUAT CONTOH SANKSI PELANGGARAN NORMA YANG BERLAKU DI SEKOLAH
MENELAAH PRINSIP-PRINSIP DEMOKRASI
MENELAAH SISTEM PEMILU DAN PILKADA DI INDONESIA
MENGKATEGORIKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI TINGKAT PUSAT DAN DAERAH
MENGEMUKAKAN SEJARAH TERBENTUKNYA PANCASILA SEBAGAI PANDANGAN HIDUP DAN SEBAGAI DASAR NEGARA
MENYIMPULKAN NILAI-NILAI PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI NEGARA
MENGANALISIS PENTINGNYA KEUTUHAN NKRI
MENELAAH LEMAGA-LEMBAGA PEMERINTAH TINGKAT DESA, 3/9/13 KABUPATEN/KOTA, PROVINSI DAN PUSAT
PETUNJUK PENGGUNAAN BAGI INSTRUKTUR
MATERI INI TERDIRI DARI 54 SLIDE TERMASUK HALAMAN JUDUL
SETIAP
SLIDE BERISIKAN INTI DARI KISI-KISI UKA
SISIPKAN
METODE, PROSES PRO SES PEMBELAJAR PEMBEL AJARAN AN TERUTAMA TERUTAMA PADA PADA MATERI MATERI NASIONALISME
MATERI
INI UNTUK DIKEMBANGKAN SECARA MENDALAM/ LUAS
3/9/13
PEMBELAJARAN DAN BENTUK MANIFESTASI NASIONALISME
3/9/13
MAKNA NASIONALISME Kata “nasionalisme” secara etimologis berasal dari kata “nasional” dan “isme” yaitu paham kebangsaan yang mengandung makna kesadaran dan semangat cinta tanah air, memiliki rasa kebanggaan sebagai bangsa, memelihara kehormatan bangsa Menurut Ensiklopedi Indonesia, nasionalisme di artikan sebagai sikap politik dan sosial dari kelompok-kelompok suatu bangsa yang mempunyai kesamaan kebudayaan, bahasa dan wilayah serta kesamaan cita-cita dan tujuan, dengan demikian, merasakan adanya kesetiaan mendalam terhadap kelompok bangsa itu. Nasionalisme juga dapat diartikan sebagai 3/9/13 suatu ikatan antar manusia yang didasarkan
ARTI NASIONALISME Nasionalisme
dalam arti sempit
Nasionalisme dalam arti sempit diartikan sebagai perasaan kebangsaan atau cinta terhadap bangsanya yang tinggi atau berlebihlebihan, sehingga memandang bangsa lain lebih rendah (Chauvinisme). Nasionaisme
dalam arti luas
Adalah perasan cinta dan bangga terhadap tanah air dan bangsanya dengan tetap menghormati bangsa lain karena merasa sebagai bagian dari bangsa lain di dunia. Dengan prinsip : kebersamaan, persatuan, dan kesatuan, demokrasi atau demokratis 3/9/13
NORMA YANG BERLAKU DI INDONESIA
3/9/13
HAKIKAT NORMA Norma adalah tolok ukur/alat untuk mengukur benar salahnya suatu sikap dan tindakan manusia. Norma juga bisa diartikan sebagai aturan yang berisi rambu-rambu yang menggambarkan ukuran tertentu, yang di dalamnya terkandung nilai benar/salah. Norma yang berlaku dimasyarakat Indonesia, yaitu (1) norma agama, (2) norma susila, (3) norma kesopanan, dan (4) norma hukum 3/9/13
1. Norma Agama : Ialah peraturan hidup yang
harus diterima manusia sebagai perintahperintah, larangan-larangan dan ajaran-ajaran yang bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa. 2. Norma Kesusilaan : Ialah peraturan hidup yang
berasal dari suara hati sanubari manusia. Pelanggaran norma kesusilaan ialah pelanggaran perasaan yang berakibat penyesalan. 3. Norma Kesopanan : Ialah norma yang timbul
dan diadakan oleh masyarakat itu sendiri untuk mengatur pergaulan sehingga masing-masing anggota masyarakat saling hormat menghormati. 4. 3/9/13 Norma Hukum : Ialah peraturan-peraturan yang
PRINSIP – PRINSIP NEGARA DEMOKRASI
3/9/13
MAKNA DEMOKRASI Demokrasi
berasal dari istilah Yunani yakni “demokratie” yang berasal dari kata “demos” (rakyat) dan “kratein” (memerintah), “cratos” (pemerintahan). Kata demokrasi ini bermakna sebagai “cara memerintah negara oleh rakyat”.
Dalam makna yang sesungguhnya, bentuk demokrasi tidak akan pernah ada dan tidak akan mungkin ada. (Maurice Duverger:1954), sebab pada kenyatannya senantiasa jumlah sebagian kecil orang yang memerintah jumlah mayoritas dalam negara. George
Vedel, …… mengakui hak yang sama bagi semua penduduk negara, tidak berarti bahwa semua orang memiliki kecakapan yang 3/9/13
KONSEP DASAR DEMOKRASI
FOR
THE
FROM
PEOPLE
BY
3/9/13
1313
PRINSIP – PRINSIP NEGARA DEMOKRASI: 1. PEMERINTAH BERDASARKAN KONSTITUSI. 2. ADANYA PEMILU YANG BEBAS, JUJUR, DAN ADIL. 3. ADANYA JAMINAN HAK ASASI MANUSIA (HAM). 4. ADANYA PERSAMAAN KEDUDUKAN DI DEPAN HUKUM. 5. ADANYA PERADILAN YANG BEBAS DAN TIDAK MEMIHAK. 6. ADANYA KEBEBASAN BERSERIKAT / BERORGANISASI DAN BERPENDAPAT. 7. ADANYA KEBEBASAN PERS ATAU MEDIA 3/9/13 MASSA.
SISTEM PEMILU DAN PILKADA DI INDONESIA Pemilu dan sistem demokrasi di Indonesia Pemilu di Indonesia telah mempraktikkan beberapa sistem politik atas nama demokrasi. Pemilu di Indonesia mengikut system demokrasi yang berbeda dari sejak Indonesia merdeka sampai masa reformasi. Demokrasi sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos yang berarti ‘rakyat’ dan kratos yang berarti ‘pemerintahan’. Jadi, bisa diartikan bahwa dekorasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Sistem demokrasi tersebut mau tidak mau membawa pengaruh 3/9/13 terhadap system pemerintahan dan system
Sistem
pemilihan dan pilkada di Indonesia
Praktik penyelenggaraan pemerintahan lokal di Indonesia telah mengalami kemajuan sejak masa reformasi, ini dapat dilihat dari diberlakukannya undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Dengan diberlakukannya undang -undang ini, hubungan antara pemerintah pusat dan daerah menjadi lebih desentralistis, dalam arti sebagian besar wewenang dibidang pemerintahan diserahkan kepada daerah. Secara umum undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ini telah banyak membawa kemajuan bagi daerah dan juga bagi peningkatan 3/9/13 kesejahteraan masyarakat.
Namun
demikian disisi lain, undang-undang ini dalam pelaksanaannya juga telah menimbulkan dampak negatif, antara lain tampilnya kepala daerah sebagai raja-raja kecil didaerah karena luasnya wewenang yang dimiliki, tidak jelasnya hubungan hierarkis dengan pemerintahan diatasnya, tumbuhnya peluang korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) di daerah-daerah akibat wewenang yang luas dalam pengelolaan kekayaan dan keuangan daerah serta “money politic” yang terjadi dalam pemilihan kepala daerah (Abdullah, 2005: 3).
3/9/13
Menurut
Fitriyah (2005:1) :
“Pentingnya
PILKADA secara langsung membuat semua daerah harus mempersiapkan diri mereka sebaik-baiknya dan berusaha bagaimana dapat berlangsung demokratis dan berkualitas sehingga benarbenar mendapatkan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dapat membawa kemajuan bagi daerah sekaligus memberdayakan masyarakat daerahnya. Selain itu, salah satu tujuan diselenggarakannya pilkada secara langsung ini juga dapat memberikan pendidikan politik bagi masyarakat didaerah, dimana nantinya mereka menjadi lebih pengalaman dan ikut 3/9/13 berpartisipasi dalam kegiatan politik. “
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI TINGKAT PUSAT DAN DAERAH
3/9/13
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Berdasarkan
TAP MPR No. III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan, tata urutan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia adalah: 1. Undang-Undang Dasar 1945 2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia 3. Undang-Undang 4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undangundang (Perpu) 5. Peraturan Pemerintah 6. Keputusan Presiden 7. Peraturan Daerah
3/9/13
SEJARAH TERBENTUKNYA PANCASILA DAN FUNGSINYA SEBAGAI PANDANGAN HIDUP DAN SEBAGAI DASAR NEGARA
3/9/13
SEJARAH TERBENTUKNYA PANCASILA
Sejarah pembuatan Pancasila ini berawal dari pemberian janji kemerdekaan di kemudian hari kepada bangsa Indonesia oleh Perdana Menteri Jepang saat itu, Kuniaki Koiso pada tanggal 7 September 1944. Lalu, pemerintah Jepang membentuk BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia)]] pada tanggal 29 April 1945 (2605, tahun Showa 20) yang bertujuan untuk mempelajari hal-hal yang 3/9/13
Sejarah Perumusan Pancasila
3/9/13
Sejarah Perumusan Pancasila Secara
Etimologis
Sejak zaman Majapahit yaitu pada sekitar abad ke XIV, dalam buku Nagarakertagama karangan Prapanca dan buku Sutasoma karangan Tantular telah disebut-sebut istilah Pancasila. Istilah Pancasila dalam kitab Sutasoma mempunyai arti berbatu sendi yang kelima (dari bahasa Sansekerta) juga memiliki arti pelaksanaan kesusilaan yang lima (Pancasila krama), yaitu; 1) tidak boleh melakukan kekerasan, 2) tidak boleh mencuri, 3) tidak boleh berjiwa dengki, 4) tidak boleh berbohong, 5) tidak boleh mabuk minuman keras. (Mateni, Maling, Madon, Mabok, Main). 3/9/13
Secara
Historis
Secara Historis istilah Pancasila pertama kali dikemukakan yaitu pada tanggal 1 Juni 1945 (dalam sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) oleh Ir. Soekarno yang memberikan nama “Pancasila” sebagai lima dasar dan pada saat itu beliau mengusulkan agar dasar negara Indonesia adalah Pancasila . 3/9/13
Pada sidang Pertama tgl 29 Mei 1945, Mr. M. Yamin mengemukakan lima asas dasar sebagai berikut.
3/9/13
Di dalam pembukaan UUD tercantum rumusan lima dasar negara yang rumusannya sebagai berikut :
3/9/13
Kemudian pada 31 Mei 1945, Mr. Soepomo mengemukakan lima asas sebagai dasar Negara, yaitu.
3/9/13
3/9/13
3/9/13
3/9/13
Dalam UUDS 1950 yang mulai berlaku tanggal 17 agustus 1950 sampai dengan 5 juli 1959, terdapat rumusan pancasila seperti rumusan Konstitusi RIS sebagai berikut:
3/9/13
3/9/13
FUNGSI PANCASILA DLM KEHIDUPAN KENEGARAAN & KEMASYARAKATAN 1. PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA.
Pengertian Pancasila sebagai dasar negara diperoleh dari alinea keempat Pembukaan UUD 1945 dan sebagaimana tertuang dalam Memorandum DPR-GR 9 Juni 1966 yang menandaskan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa yang telah dimurnikan dan dipadatkan oleh PPKI atas nama rakyat Indonesia menjadi dasar negara Republik Indonesia. Pancasila mempunyai kedudukan sebagai pokok kaidah negara yg fundamental. Dlm hal ini pancasila merupakan sumber dr segala sumber hukum / sumber dr tertib hukum ketatanegaraan di ind 2. PANCASILA SEBAGAI PANDANGAN HIDUP.
PS MEGANDUNG NILAI-NILAI & NORMA-NORMA YG DIYAKINI AKAN KEBENARANNYA, DIANGGAP PALING BAIK DAN PALING LAYAK UNT DIPERGUNAKAN SBG PEDOMAN HIDUP DAN ACUAN TINDAKAN. PS SBG PANDANGAN HIDUP MEMILIKI 2 FUNGSI SBG UKURAN BAIK BURUK, BENAR SALAH DAN SBG PENGARAH, 3/9/13
3434
3. PANCASILA SEBAGAI KEPRIBADIAN BANGSA. BERPERAN DLM MENUNJUKKAN ADANYA KEPRIBADIAN BGS IND YG DPT DIBEDAKAN DENGAN KEPRIBADIAN BGS LAIN, YAITU BERUPA SIKAP, TINGKAH LAKU DAN PERBUATANNYA YANG SENANTIASA SELARAS, SERASI DAN SEIMBANG SESUAI DGN PENGHAYATAN & PENGAMALAN SILA SILA PANCASILA SCR BULAT DAN UTUH.
4. PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI NASIONAL BERSUMBER PD PANDANGAN HIDUP BGS INDONESIA, HSL PEMIKIRAN YG SEDALAM DALAMNYA TTG KEHIDUPAN BERMASYARAKAT, BERBANGSA DAN BERNEGARA YG DIINGINKAN SERTA AKAN DIGUNAKAN UNT MENGATUR DAN MENYELENGGARAKAN PEM.
5. PANCASILA SEBAGAI JIWA BGS BERFUNGSI DAN BERPERAN MEMBERIKAN SEMANGAT, MENDORONG DINAMIKA MASYARAKAT, SERTA MEMBIMBING BANGSA KEARAH TUJUAN NAS UNT MEWUJUDKAN MASY YG ADIL DAN MAKMUR BERDSRKAN PANCASILA DAN UUD 1945. 3/9/13
3535
6. PANCASILA SEBAGAI TUJUAN BANGSA INDONESIA
TUJUAN YG AKAN DICAPAI OLEH BANGSA IND, SUATU MASYARAKAT ADIL DAN MAKMUR YG MERATA MATERIIL DAN SPIRITUIL, DIDLM WADAH NKRI YG MERDEKA BERKEDAULATAN RAKYAT, BERSATU, AMAN, TERTIB DAN DAMAI, DLM KAWASAN NASIONAL DAN INTERNASIONAL. 7. PANCASILA SEBAGAI PERJANJIAN LUHUR
PERJANJIAN LUHUR RAKYAT IND YG DISETUJUI OLEH WAKIL RAKYAT IND MENJELANG DAN SESUDAH PROKLAMASI KEMERDEKAAN YG KITA JUNJUNG TINGGI, BUKAN SEKEDAR KRN IA DITEMUKAN KEMBALI DR KEPRIBADIAN & CITA CITA BGS IND, MELAINKAN KRN PANCASILA MAMPU MEMBUKTIKAN KEBENARANNYA SETELAH DIUJI OLEH SEJARAH PERJUANGAN BANGSA.
3/9/13
3636
8. PANCASILA
SEBAGAI
MORAL
PERJUANGAN/
PEMBANGUNAN A.
SEBAGAINILAI PENGUKUR BAIK BURUKNYA KEBIJAKSANAAN& PELAKS PEMBANGUNAN DI SEGALA BIDANG.
B.
SEBAGAI NILAI PENGUKUR BAGI CARA2 DLM MELAKS PEMB
C.
SUMBER INSPIRASI PERJUANGAN PEMBANGUNAN
D.
E.
F.
G.
SBG KEKUATAN PENDORONG & PENGGERAK PEMB NASIONAL PENGARAH & SUMBER CITA2 BGS DAN SASARAN2 PEMB NASIONAL SUMBER KETAHANAN NAS YG MRPN MODAL PERJUANGAN UNT MENCAPAI SASARAN PEMB NASIONAL. SEBAGAI PEMBIMBING MORAL DLM PELAKSANAAN &PENGAWASAN PEMBANGUNAN PD TINGKAT OPERASIONAL UNIT2 PEMB NASIONAL. 3/9/13
3737
PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI BANGSA DAN NEGARA
3/9/13
PENGERTIAN IDEOLOGI Istilah ideologi berasal dari kata idea yang berarti gagasan, konsep, pengertian dasar, cita-cita dan logos yang berarti ilmu. Jadi secara harafiah ideologi berarti ilmu tentang pengertian dasar, ide atau cita-cita. Cita-cita yang dimaksudkan adalah cita-cita yang tetap sifatnya dan harus dapat dicapai sehingga cita-cita itu sekaligus merupakan dasar, pandangan, paham. Ideologi yang semula berarti gagasan, ide, cita-cita itu berkembang menjadi suatu paham mengenai seperangkat nilai atau pemikiran yang oleh seseorang atau sekelompok orang menjadi suatu pegangan hidup. 3/9/13
Beberapa
pengertian ideologi:
§ A.S. Hornby mengatakan bahwa ideologi adalah
seperangkat gagasan yang membentuk landasan teori ekonomi dan politik atau yang dipegangi oleh seorang atau sekelompok orang. § Soerjono
Soekanto menyatakan bahwa secara umum ideologi sebagai kumpulan gagasan, ide, keyakinan, kepercayaan yang menyeluruh dan sistematis, yang menyangkut bidang politik, sosial, kebudayaan, dan agama.
§ Gunawan Setiardja merumuskan ideologi sebagai
seperangkat ide asasi tentang manusia dan seluruh realitas yang dijadikan pedoman dan citacita hidup. § Frans Magnis Suseno mengatakan bahwa ideologi
sebagai 3/9/13
suatu
sistem
pemikiran
yang
dapat 4040
§ Ideologi
tertutup, merupakan suatu sistem pemikiran tertutup. Ciri-cirinya: merupakan citacita suatu kelompok orang untuk mengubah dan memperbarui masyarakat; atas nama ideologi dibenarkan pengorbanan-pengorbanan yang dibebankan kepada masyarakat; isinya bukan hanya nilai-nilai dan cita-cita tertentu, melainkan terdiri dari tuntutan-tuntutan konkret dan operasional yang keras, yang diajukan dengan mutlak.
§ Ideologi terbuka, merupakan suatu pemikiran yang
terbuka. Ciri-cirinya: bahwa nilai-nilai dan citacitanya tidak dapat dipaksakan dari luar, melainkan digali dan diambil dari moral, budaya masyarakat itu sendiri; dasarnya bukan keyakinan ideologis sekelompok orang, melainkan 4141 hasil 3/9/13
Fungsi utama ideologi dalam masyarakat menurut Ramlan Surbakti (1999) ada dua, yaitu: sebagai tujuan atau cita-cita yang hendak dicapai secara bersama oleh suatu masyarakat, dan sebagai pemersatu masyarakat dan karenanya sebagai prosedur penyelesaian konflik yang terjadi dalam masyarakat.
Pancasila
sebagai ideologi mengandung nilainilai yang berakar pada pandangan hidup bangsa dan falsafat bangsa. Dengan demikian memenuhi syarat sebagai suatu ideologi terbuka.
Sumber
semangat yang menjadikan Pancasila sebagai ideologi terbuka adalah terdapat dalam penjelasan UUD 1945: “terutama bagi negara baru dan negara muda, lebih baik hukum dasar yang tertulis itu hanya memuat aturan-aturan 3/9/13 4242 pokok, sedangkan aturan-aturan yang
Sifat Ideologi Ada tiga dimensi sifat ideologi, yaitu dimensi realitas, dimensi idealisme, dan dimensi fleksibilitas. 1. Dimensi
Realitas: nilai yang terkandung dalam dirinya, bersumber dari nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, terutama pada waktu ideologi itu lahir, sehingga mereka betul-betul merasakan dan menghayati bahwa nilai-nilai dasar itu adalah milik mereka bersama. Pancasila mengandung sifat dimensi realitas ini dalam dirinya.
2. Dimensi idealisme: ideologi itu mengandung cita-cita
yang ingin diicapai dalam berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pancasila bukan saja memenuhi dimensi idealisme ini tetapi juga berkaitan dengan dimensi realitas.
3. Dimensi
fleksibilitas: ideologi itu memberikan penyegaran, memelihara dan memperkuat relevansinya dari waktu ke waktu sehingga bebrsifat dinamis, demokrastis. Pancasila memiliki dimensi 3/9/13 4343
Makna
Pancasila
sebagai
Ideologi
Bangsa § Makna
Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia adalah bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi Pancasila itu menjadi cita-cita normatif bagi penyelenggaraan bernegara. Dengan kata lain, visi atau arah dari penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia adalah terwujudnya kehidupan yang ber-Ketuhanan, yang berKemanusiaan, yang ber-Persatuan, yang berKerakyatan, dan yang ber-Keadilan.
§ Pancasila
sebagai ideologi nasional selain berfungsi sebagai cita-cita normatif penyelenggaraan bernegara, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila merupakan nilai yang 3/9/13 4444 disepakati bersama, karena itu juga berfungsi
MENGANALISIS PENTINGNYA KEUTUHAN NKRI
3/9/13
PENGERTIAN NEGARA MENURUT BEBERAPA PARA AHLI Prof.
Mr. Kranenburg: “Negara adalah suatu organisasi kekuasaan yang diciptakan oleh sekelompok manusia yang disebut bangsa.”
Prof.
Miriam Budiardjo: Negara adalah suatu daerah teritorial yang rakyatnya diperintah oleh sejumlah pejabat dan yang berhasil menuntut dari warga negaranya ketaatan pada peraturan perundang-undangannya melalui penguasaan (kontrol) monopolistis dari kekuasaan yang sah.
Dr.
Wiryono Prodjodikoro, SH: Negara adalah suatu organisasi di antara kelompok atau beberapa kelompok manusia yang bersamasama mendiami suatu wilayah tertentu dengan mengakui adanya suatu pemerintahan yang 3/9/13
TEORI TERJADINYA NEGARA A) TEORI KENYATAA N Ketika telah terpenuhi unsurunsur negara C) TEORI PERJANJIAN
B) TEORI KETUHANAN , Karena tuhan menghendaki
D) TEORI PENAKLUKA N karena Perjanjian itu Timbul disebut perjanjian serombongan masyarakat (contract manusia menaklukan TEORI: daerah dan social) menurut PELEBURAN (FUSI), manusia 3/9/13 ajaran Rousseau rombongan
UNSUR TERBENTUKNYA NEGARA
de FACTO 3/9/13
de YURE
LEMAGA-LEMBAGA PEMERINTAH TINGKAT DESA, KABUPATEN/KOTA, PROVINSI DAN PUSAT
3/9/13
PERANGKAT DESA
Perangkat Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Perangkat Desa terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya. Salah satu perangkat desa adalah Sekretaris Desa, yang diisi dari Pegawai Negeri Sipil. Perangkat Desa lainnya diangkat oleh Kepala Desa dari penduduk desa, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa. perangkat desa juga mempunyai tugas untuk mengayomi kepentingan 3/9/13
LEMBAGA TINGKAT KABUPATEN/KOTA Bupati/walikota DPRD Kepolisian Komando
resort (polres)
distrik militer (kodim)
Pengadilan Kejaksaan
3/9/13
negeri
negeri
STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAHAN PROVINSI
3/9/13
3/9/13
