PRA RK3K 2012

PROGRAM MANAJEMEN K3

-

PRA KONTRAK PRA RK3K PROGRAM KESEHATAN DAN

KESELAMATAN KERJA

K3 OHSAS 18001:2007 NO : 011/PRARK3K/RK/IV/2012


DAFTAR ISI 1. Latar belakang, maksud, tujuan dan ruang lingkup 2. Peraturan perundang undangan yang meliputi : a. Peraturan perundang undangan yang berlaku b. Ketentuan lainnya. 3. SMK3 Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum yang meliputi : a. Pengertian SMK3 Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum b. Kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja c. Identifikasi faktor resiko K3 konstruksi konstruksi d. Perencanaan Perencanaan e. Sasaran K3 dan Program K3 f. Prosedur kebijakan, prosedur identifikasi faktor resiko, prosedur sasaran dan program k3 4. Pengukuran 5. Tanggap Darurat dan Instruksi kerja Kesehatan dalam bekerja. 6. Tinjauan manajemen. 7. Kesimpulan 8. Penutup 9. Daftar pustaka 10. Lampiran Fasilitas K3


1.1 LATAR BELAKANG Keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 merupakan hal yang tidak terpisahkan dalam sistem ketenagakerjaan dan sumber daya manusia. Keselamatan dan kesehatan kerja tidak saja sangat penting dalam meningkatkan jaminan sosial sosial dan keseja kesejaht htera eraan an para para peke pekerja rjanya nya akan akan tetapi tetapi jauh jauh dari dari itu kesel keselama amata tan n dan dan kesehatan kerja berdampak positif atas keberlanjutan produktivitas kerjanya. Oleh sebab itu isu keselamatan dan kesehatan kerja pada saat ini bukan sekedar kewajiban yang harus diperhat diperhatikan ikan oleh para pekerja, pekerja, akan akan tetapi tetapi juga harus dipenuh dipenuhii oleh sebuah sistem pekerjaan. pekerjaan. Dengan Dengan kata lain pada saat ini keselamatan keselamatan dan kesehatan kesehatan kerja bukan semata sebagai kewajiban, akan tetapi sudah menjadi kebutuhan bagi setiap para pekerja dan bagi setiap bentuk kegiatan pekerjaan. Secara singkatnya latar belakang Program K3 ini adalah : Kegiatan Konstruksi merupakan unsur yang penting dalam pembangunan • Kegiata Kegiatan n konstr konstruks uksii menimb menimbulk ulkan an berbag berbagai ai dampak dampak yang yang tidak tidak diingi diinginka nkan n • antara lain yang menyangkut aspek keselamatan kerja dan lingkungan. Kegi Kegiata atan n kons konstru truks ksii haru haruss dikel dikelola ola deng dengan an memp memperh erhati atika kan n stan standa darr dan dan • ketentuan K3 yang berlaku.

1.2 MAKSUD, Tujuan dan Ruang Lingkup

(1) Maksud Pra Pra renc rencan anaa K3 Kont Kontra rak k (Pra (Pra-R -RK3 K3K K) ini ini seb sebagai agai acua acuan n bag bagi penyelenggaraa penyelenggaraan n sistem manajemen manajemen K3 Konstruksi Konstruksi bidang Pekerjaan Pekerjaan Umum yang dapat dilaksanakan secara sistematis, terencana, terpadu dan terkoordinasi. (2) Tujuan Pra Pra renc rencan anaa K3 Kont Kontra rak k (Pra (Pra-R -RK3 K3K) K) ini ini agar agar semu semuaa pema pemang ngku ku kepe kepent ntin ing gan meng menget etah ahu ui dan dan mema memaha ham mi tug tugas dan kewaj ewajib iban ann nya dalam alam penyelenggaraa penyelenggaraan n sistem manajemen manajemen K3 K3 Konstruksi Konstruksi bidang bidang Pekerjaan Pekerjaan Umum Umum khususn khususnya ya untuk pekerjaan ini. sehingga dapat mencegah terjadinya kecelakaan kerja konstruksi dan penyakit akibat kerja konstruksi serta menciptakan lingkungan kerja yang aman dan nyaman, yang pada akhirnya akan meningkatkan produktivitas kerja. Ruang g Ling Lingku kup p Pra Pra renc rencan ana a K3 Kont Kontra rak k (Pra (Pra-R -RK3 K3K) K) ini (3) Ruan ini meng mengat atur ur penyelenggaraa penyelenggaraan n sistem manajemen manajemen K3 konstruksi konstruksi Bidang Pekerjaan Pekerjaan Umum bagi pelaksanaan pelaksanaan pekerjaan pekerjaan ini dengan dengan seluruh seluruh uraian pekerjaannya pekerjaannya semenjak semenjak persiapan persiapan hingga hingga penyele penyelesaia saian n pekerja pekerjaan, an, yang yang telah telah diperhit diperhitung ungkan kan sebaga sebagaii Proyek Proyek denga dengan n Resiko Kecelakaan Tinggi. Ruang lingkup K3 dapat dijelaskan sebagai berikut : a. Kesehatan dan keselamatan kerja diterapkan di semua tempat kerja yang di dalamnya melibatkan aspek manusia sebagai tenaga kerja, bahaya akibat kerja dan usaha yang dikerjakan. b. Aspek Aspek perlindung perlindungan an dalam K3 meliputi meliputi : 1) Tenaga kerja dari semua jenis dan jenjang keahlian 2) Peralatan dan bahan yang dipergunakan 3) Faktor-faktor lingkungan fisik, biologi, kimiawi, maupun sosial. 4) Proses produksi 5) Karakteristik dan sifat pekerjaan 6) Teknologi dan metodologi kerja c. Penerapan K3 dilaksanakan secara holistik sejak perencanaan hingga perolehan hasil dari kegiatan industri barang maupun jasa. d. Semua pihak yang terlibat dalam proses industri/perusahaan ikut bertanggung jawab atas keberhasilan usaha K3.


II. Peraturan perundang undangan II.a. Peraturan perundang undangan yang berlaku NO. UU UUD 1945 Uu No. 14/1969 Uu No. 1/1970 Uu No. 23/1992 Uu No. 3/1992 Uu No. 18/1999 Uu No. 13/2003

PERATURAN / PERUNDANG-UNDAN PERUNDANG-UNDANGAN GAN Undang-undang dasar Ketentuan Pokok Mengenai Tenaga Kerja Tentang Keselamatan Kerja Tentang Kesehatan Tentang Jaminan Sosisal Tenaga Kerja Tentang Jasa Konstruksi Tentang Ketenagakerjaan

II.b. Ketentuan lainnya. PERATURAN / KETENTUAN Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Transmigrasi No. Per.O2/Men/L Per.O2/Men/L980 980

PERATURAN / KETENTUAN Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja Dalam Penyelenggaraan Keselamatan Kerja

Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Transmigrasi No. Per.Ol/Men/1 Per.Ol/Men/1981 981

Kewajiban Melapor Penyakit Akibat Kerja

Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 03/Men/1998

Tata Cara Cara Pelaporan Pelaporan Dan Pemeriksaan Pemeriksaan Kecelakaan

Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Transmigrasi No. Per.Ol/Men/19 Per.Ol/Men/1989 89

Kualifikasi Dan Syarat-Syarat Operator Keran Angkat

Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. Per 04/Men/1987

Panltla Pembina Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Serta Tata Cara Penunjukkan Ahll Keselamatan Kerja

Peraturan Menteri Perburuhan No. 7tahun 1964

Syarat Kesehatan, Kebersihan Serta Penerangan Dalam Tempat Kerja

Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. Kep-186/Men/1999

Unit Penanggulangan Kebakaran Dl Tempat Kerja

Peraturan Menteri Tenaga Kerja No.: Perm05/Men/1985

Pesawat Angkat Dan Angkut

Kep.Menaker No. Kep. 51/Men/1999

Nllal Ambang Batas Faktor Flslka Dl Tempat Kerja

Surat Edaran No. Seso1/Men/1997

Nllal Ambang Batas Faktor Klmla Dl Udara Lingkungan Kerja

Surat Edaran Dirjen Binawas No. 05/Bw/1997

Penggunaan Alat Pelindung Dirl


Kualifikasi Juru Las


K 3 Pada Konstruksi Bangunan


Syarat-Syarat Pemasangan Dan Pemeliharaan Aiat Pemadam Api Ringan


3. SMK3 Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum a. Pengertian SMK3 Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum dalam Pra RK3K ini yang dimaksud dengan : 1. K3 adalah Keselamatan dan Kesehatan Kerja dengan pengertian pemberian perlindungan kepada setiap orang yang berada di tempat kerja, yang berhubungan dengan pemindahan bahan baku, penggunaan peralatan kerja konstruksi, proses produksi dan lingkungan sekitar tempat kerja. 2. Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) adalah bagian dari sistem manajemen secara keseluruhan yang meliputi struktur organisasi, perencanaan, tanggung jawab, pelaksanaan, prosedur, proses dan sumber daya yang dibutuhkan bagi pengembangan penerapan, pencapaian, pengkajian dan pemeliharaan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang selamat, aman, efisien dan produktif. 3. SMK3 Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum adalah SMK3 pada sektor jasa konstruksi yang berhubungan dengan kepentingan umum (masyarakat) antara lain pekerjaan konstruksi: jalan, jembatan, bangunan gedung fasilitas umum, sistem penyediaan air minum dan perpipaannya, sistem pengolahan air limbah dan perpipaannya, drainase, pengolahan sampah, pengaman pantai, irigasi, bendungan, bendung, waduk, dan lainnya. 4. Ahli K3 Konstruksi adalah Ahli K3 yang mempunyai kompetensi khusus di bidang K3 Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum dalam merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi Sistem Manajemen K3 Konstruksi sesuai pedoman ini di tempat penugasannya yang dibuktikan dengan sertifikat dari yang berwenang dan sudah berpengalaman sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dalam pelaksanaan K3 Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum yang dibuktikan dengan referensi pengalaman kerja. 5. Petugas K3 Konstruksi adalah petugas di dalam organisasi Pengguna Jasa dan/atau Organisasi Penyedia Jasa yang telah mengikuti pelatihan/sosialisasi K3 Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum. 6. P2K3 (Panitia Pembina K3) adalah badan pembantu di perusahaan dan tempat kerja yang merupakan wadah kerjasama antara pengusaha dan pekerja untuk mengembangkan kerja sama saling pengertian dan partisipasi efektif dalam penerapan keselamatan dan kesehatan kerja. Unsur P2K3 terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Anggota. Ketua P2K3 adalah pimpinan puncak organisasi Penyedia Jasa dan Sekretaris P2K3 adalah Ahli K3 Konstruksi. 7. Tempat kerja adalah setiap ruangan atau lapangan, tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap, dimana tenaga kerja bekerja, atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber sumber bahaya baik didarat, di dalam tanah, di permukaan air, di dalam air maupun di udara yang berada di dalam wilayah kekuasaan hukum Republik Indonesia. 8. Bahaya K3 adalah suatu keadaan yang belum dikendalikan sampai pada suatu batas yang memadai. 9. Risiko K3 adalah perpaduan antara peluang dan frekuensi terjadinya peristiwa K3 dengan akibat yang ditimbulkannya dalam kegiatan konstruksi. 10. Kategori Risiko K3 berupa tinggi, sedang atau kecil. Jika terjadi perbedaan pendapat tentang penentuan kategori risiko, harus diambil tingkat risiko yang lebih tinggi. 11. Risiko Tinggi mencakup pekerjaan konstruksi yang pelaksanaannya berisiko sangat membahayakan keselamatan umum, harta benda, jiwa manusia, dan lingkungan serta terganggunya kegiatan konstruksi.


12. Risiko Sedang mencakup pekerjaan konstruksi yang pelaksanaannya dapat berisiko membahayakan keselamatan umum, harta benda dan jiwa manusia serta terganggunya kegiatan konstruksi. 13. Risiko Kecil mencakup pekerjaan konstruksi yang pelaksanaannya tidak membahayakan keselamatan umum dan harta benda serta terganggunya kegiatan konstruksi. 14. Manajemen Risiko adalah proses manajemen terhadap risiko yang dimulai dari kegiatan mengidentifikasi bahaya, menilai tingkat risiko dan mengendalikan risiko. M 15. Pengguna Jasa adalah perseorangan atau badan sebagai pemberi tugas atau pemilik pekerjaan / proyek yang memerlukan layanan jasa konstruksi. 16. Satuan Kerja adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah yang bertanggung jawab kepada Menteri yang menyelenggarakan kegiatan yang dibiayai dari dana APBN Departemen Pekerjaan Umum. 17. Pejabat Pembuat Komitmen adalah pejabat yang melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja. 18. Penyedia barang/jasa adalah orang perseorangan atau badan yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi. 19. Jasa Pemborongan adalah layanan pekerjaan pelaksanaan konstruksi atau wujud fisik lainnya yang perencanaan teknis dan spesifikasinya ditetapkan Pejabat Pembuat Komitmen sesuai penugasan Kuasa Pengguna Anggaran dan proses serta pelaksanaannya diawasi oleh Pejabat Pembuat Komitmen. 20. Jasa Konsultansi adalah layanan jasa keahlian profesional dalam berbagai bidang yang meliputi jasa perencanaan konstruksi, jasa pengawasan konstruksi, dan jasa pelayanan profesi lainnya, dalam rangka mencapai sasaran tertentu yang keluarannya berbentuk piranti lunak yang disusun secara sistematis berdasarkan kerangka acuan kerja yang ditetapkan Pejabat Pembuat Komitmen sesuai penugasan Kuasa Pengguna Anggaran. 21. Kegiatan Swakelola adalah pelaksanaan pekerjaan yang direncanakan, dikerjakan/ dilaksanakan, dan diawasi sendiri oleh pengguna jasa. 22. Pemangku Kepentingan adalah pihak-pihak yang berinteraksi dalam kegiatan konstruksi meliputi Pengguna Jasa, Penyedia Jasa dan pihak lain yang berkepentingan. 23. Audit Internal K3 Kontruksi Bidang Pekerjaan Umum adalah pemeriksaan secara sistematik dan independen oleh Auditor K3 Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum dalam kerangka pembinaan untuk memberikan penilaian terhadap efektifitas penyelenggaraan K3 Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum di lingkungan kerja. 24. Audit Internal K3 Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum oleh Penyedia Jasa adalah Audit K3 Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum yang dilakukan oleh auditor internal Penyedia Jasa. 25. Laporan Audit Internal K3 Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum adalah hasil audit K3 Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum yang dilakukan oleh auditor yang berisi fakta yang didapatkan pada saat pelaksanaan Audit K3 Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum. 26. RK3K (Rencana K3 Kontrak) adalah dokumen rencana penyelenggaraan K3 Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum yang dibuat oleh Penyedia Jasa dan disetujui oleh Pengguna Jasa, untuk selanjutnya dijadikan sebagai sarana interaksi antara Penyedia Jasa dengan Pengguna Jasa dalam penyelenggaraan K3 Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum. 27. Monitoring dan Evaluasi (MONEV) K3 Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum adalah kegiatan pemantauan dan penilaian terhadap kinerja Penyelenggaraan K3 Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum yang meliputi pengumpulan data, analisa, penilaian, kesimpulan dan rekomendasi tingkat penerapan K3 Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum.


28. Tenaga Kerja adalah orang yang bekerja di suatu perusahaan dan/atau di tempat kerja


B. KEBIJAKAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

Kami, PT. RIA KENCANA yang bergerak dalam bidang Kontraktor berkomitmen untuk menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja dengan cara :

1.

Memotivasi dan mendukung usaha pencegahan kecelakaan dan penyakit

yang diakibatkan oleh pekerjaan.

2.

Aktif berperan dalam usaha pemenuhan peraturan perundang-undangan

dan persyaratan lain yang berorientasi pada keselamatan dan kesehatan kerja.

3.

Mengkomunikasikan dan mensosialisasikan kegiatan keselamatan dan

kesehatan kerja kepada pihak terkait.

4.

Menetapkan dan melaksanakan tinjauan secara berkala terhadap sasaran

dan program keselamatan dan kesehatan kerja serta melakukan perbaikan secara berkesinambungan.

PT. RIA KENCANA

BABAM SABANDA HERNAWAN DIREKTUR UTAMA


C. IDENTIFIKASI BAHAYA, PENILAIAN RISIKO DAN PENGENDALIANNYA

PENILAIAN RESIKO NO 1

2

URAIAN PEKERJAAN Surv ey da n P enguk ura n

Pembuatan Basecamp (Pembersihan dan perataan lahan Pemadatan dan Perkerasan Lahan Pembuatan saluran , Konstruksi Bangunan, Instalasi Listrik)

PERALATAN

TENAGA

KERJA Kendaraan, Alat Ukur

KERJA 4

Bulldozer Dump truck bulldozer , vibro, Dump truck manual, cangkul adukan semen

manual, paku, gergaji, gunting, mesin serut

Peralatan Kelistrikan

10

4

4

IDENTIFIKASI BAHAYA kecelakaan lalu lintas

PELUANG 1

konflik sosial kehujanan longsoran

AKIBAT

RESIKO

PENGENDALIAN

3

3

RESIKO Prosedur Tanggap Darurat Kecelakaan

1

3

3

Sosialisasi Masyarakat

1

3

3

nyamuk malaria

1

3

3

terjatuh/ tersandung

2

1

2

ular, binatang buas

1

3

3

tergilas

1

3

3

debu, kebisingan, asap, getaran

3

1

3

terkena cangkul

1

2

2

tertimbun

1

3

3

terpukul jatuh dari atap

1

3

3

tertimpa barang jatuh/balok

1

3

3

APD : Safety shoes, masker debu, obat anti malaria, rompi safety, jas hujan Safety belt (bila diperlukan)

Prosedur Tanggap Darurat Kecelakaan, Sosialisasi Masyarakat


Baricade, Instruksi Kerja

Penanggung Jawab Supir HUMAS, GS Surveyor, Petugas K3

Site Manager, Mandor,Humas, Operator, Petugas K3


jatuh / tersandung debu adukan semen

1

1

1

kesetrum

1

3

3

kecelakaan lalu lintas

1

3

3


Site Manager 3

4

6

Traffic Management

Pembongkaran / Penyimpanan material

truck tanki drum pompa transfer crane manual

3

cuaca panas

1

3

3

kehujanan

1

3

3

cuaca dingin

1

3

3

faktor ergonomis

1

3

3

bising

1

3

3

debu / asap

1

3

3

1

3

3

konflik sosial

1

3

3

terlindas, tertabrak

1

3

3

, terjepit, tertimpa drum sling putus terpukul ayunan besi terjepit tertimpa besi tergores faktor ergonomis tergores

Pros. P. Kondisi Darurat & Kecelakaan IK. Penggunaan Alat Kerja Manual APD : Safety shoes, Boot shoes, Helm, Masker debu, sarung tangan, rompi traffic Lampu traffic, Jas Hujan Barikade / rubber cone " Kurangi Kecepatan Sekarang" " Hati-Hati " Rambu Bekerja Rambu Pengalihan Arus Lalin Pros. P. Kondisi Darurat & Kecelakaan IK. Penggunaan APAR IK. Penanganan Material Mudah Terbakar Skenario Kondisi Darurat Kebakaran IK. Penggunaan Alat Kerja Manual IK. Pengoperasian Crane APD : Sepatu, Sarung tangan, masker, APAR, Kotak P3K Rambu "Bahan Mudah Meledak" Rambu "Dilarang MErokok"

Site Manager


kebakaran ledakan

1

3

3 Site Manager

5

6

Pekerjaan Tanah

Pasangan gorong-gorong pracetak BoxCulvert

7

Cerucuk bamboo aur pengadaan dan pemancangan

Beton struktur K250

excavator, buldozer, dump truck manual jack hammer motor grader vibro roller

5

bising debu terlindas / tertabrak Terkena alat kerja getaran ergonomis

1

3

3

Pros. P. Kondisi Darurat & Kecelakaan IK. Pengoperasian Dump truck IK. Pengoperasian Excavator IK. Pengoperasian Bulldozer IK. Pengoperasian Motor Grader IK. Pengoperasian Vibro Roller IK. Pengoperasian JackHammer APD : helm, sepatu safety, kacamata, sarungtangan, masker

Tacle dan peralatan lainnya

4

Terjepit / tertimpa gorong-gorong

2

1

2

APD : helm, sepatu safety, kacamata, sarung tangan, masker

Mandor

Martil,pacul,linggis

2

Terkene alat kerja,tertimpa

3

1

1

APD : helm, sepatu safety, kacamata, sarung tangan, masker

Mandor


Concrete mixer truck,pacul,skop,vibrator

8

Memotong,membengkokan 9

memasang Tulangan Polos (U32)

5

bising debu terlindas / tertabrak Terkena alat kerja getaran ergonomis

1

Terkena alat kerja,terkena serpihan besi

3

3

3

Pros. P. Kondisi Darurat & Kecelakaan

Site Manager,mandor

APD : helm, sepatu safety, kacamata, sarungtangan, masker

dan Cutter Mechine, kunci besi,gergaji besi,alat pengukit,gegep

6

1

3

APD : helm, sepatu safety, kacamata, sarungtangan, masker

mandor


Pasangan gorong-gorong pracetak Box Culvert Cerucuk bambu aur pengadaan dan pemancangan Beton struktur K250 Memotong, membengkokan dan memasang tulangan (polos U32)


D. PERENCANAAN 1. Ruang Lingkup

Bagian ini menerangkan tentang identifikasi bahaya, penilaian resiko dan pengendalian resiko, persyaratan hukum dan persyaratan lainnya, sasaran dan program keselamatan dan kesehatan kerja.

2. Referensi

2.1. OHSAS 18001:2007, Clause 4.3.1

:

Planning

for

Hazard

Identification, Risk Assesment and Risk Control 2.2. OHSAS 18001:2007, Clause 4.3.2

: Legal and Other Requirements

2.3. OHSAS 18001:2007, Clause 4.3.3

: Objectives

2.4. OHSAS 18001:2007, Clause 4.3.4

: OH & S Management Program(s)

3. Kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja

3.1.

PT. RIA KENCANA memastikan bahwa perencanaan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja ini dilaksanakan dalam usaha memenuhi persyaratan

yang

diperlukan

serta

memastikan

sistem

manajemen

keselamatan dan kesehatan kerja ini tetap terpelihara. 3.2.

PT. RIA KENCANA menetapkan dan memelihara prosedur untuk mengidentifikasi, menilai, mengendalikan resiko keselamatan kerja,

dari

kegiatan, jasa dan fasilitas. 3.3.

PT. RIA KENCANA memastikan hasil dari penilaian dan pengaruh dari pengendalian dipertimbangkan dalam menetapkan sasaran keselamatan dan kesehatan kerja dan memelihara informasi yang relevan dengan perubahan yang diperlukan, mencakup aktivitas rutin dan non rutin dan aktivitas dari semua personil yang memiliki akses ke tempat kerja (termasuk sub kontraktor dan pengunjung).

3.4.

PT. RIA KENCANA melakukan proses identifikasi terhadap resiko keselamatan dan kesehatan kerja sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan untuk setiap rencana pengembangan atau aktivitas baru atau perubahan aktivitas dan jasa.


3.5.

PT. RIA KENCANA menetapkan, memelihara dan menerapkan prosedur untuk mengetahui dan memenuhi persyaratan hukum dan persyaratan lainnya yang diikuti oleh perusahaan dan relevan dengan resiko keselamatan dan kesehatan kerja dari kegiatan, jasa dan fasilitasnya.

3.6.

Peraturan-peraturan

dan

persyaratan

hukum

yang

terkait

dengan

keselamatan dan kesehatan kerja, harus terdaftar dan terdokumentasi sehingga memudahkan dalam pelaksanaan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. 3.7.

PT. RIA KENCANA menjaga informasi peraturan perundang-undangan dan persyaratan lainnya tetap up-to-date dan dikomunikasikan kepada karyawan dan pihak yang terkait.

3.8.

Departemen terkait harus menyusun program kerja K3 yang disetujui oleh MR untuk mencapai setiap sasaran K3 yang dibuat berdasarkan evaluasi kinerja sebelumnya, bahaya dan resiko keselamatan dan kesehatan kerja.

3.9.

Penetapan dan peninjauan sasaran dan program K3, PT. RIA KENCANA mempertimbangkan : 3.9.1.

Persyaratan hukum dan persyaratan lainnya.

3.9.2.

Bahaya dan resiko keselamatan dan kesehatan kerja.

4. Dokumen Terkait

4.1. PK3. 4.3.1

Prosedur Identifikasi Bahaya Potensial, Penilaian Risiko dan Pengendalian Risiko.

4.2. PK3. 4.3.2

Prosedur Identifikasi Perundang-undangan dan Persyaratan Lain.

4.3. PK3. 4.3.3

Prosedur Penetapan Tujuan, Sasaran dan Program K3.


E. SASARAN K3 DAN PROGRAM K3

SASARAN K3 1. ZERO ACCIDENT

i. Meninggal / Cacat Tetap (0%) ii. Kehilangan Jam Kerja akibat Kecelakaan kerja maksimal 1 % iii. Kehilangan jam kerja akibat sakit maksimal 5 % 2. PEMENUHAN UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN SMK3 3. PEMAHAMAN DAN KESADARAN K3 SELURUH KARYAWAN

i. Penggunaan APD 95 % ii. Laporan kerja K3 minimal 1 kali dalam sebulan

PROGRAM K3 -

Mengidentifikasi dan rnernbuat analisa Bahaya dan Resiko setiap pekerjaan. Mengawasi setiap pekerjaan beresiko tinggi dengan dikeluarkannya Surat Ijin Kerja Melakukan Safety Briefing di setiap awal bekerja kepada seluruh pengawas dan pekerja. Melakukan Safety Patroli dan Inspeksi terhadap Lokasi Kerja, Metode dan Peralatan Kerja. Mernbuat rnetode pengarnanan dan pengawasan terhadap alat selarna bekerja khususnya alat angkat, angkut dan rnuat. Penyediaan alat dan pendukung keselarnatan kerja (Rarnbu-rarnbu, APD, Pernadarn kebakaran, P3K). Mernbatasi kerja lernbur Perneriksaan kesehatan setiap pekerja beresiko tinqgi ( secara periodik ) Menyediakan Alat Pelindung Diri sesuai kebutuhan Meningkatkan kedisiplinan terhadap pernakaian APD rnelalui inspeksi dan punishment (bila diperlukan) Mensosialisasikan Peurundang-undangan dan Peraturan K3 Mernberikan training / pelatihan internal yang berhubungan dengan kesadaran K3


F. PROSEDUR

III.1 PROSEDUR IDENTIFIKASI BAHAYA POTENSIAL, PENILAIAN RISIKO DAN PENGENDALIAN RESIKO 1.

Tujuan

Prosedur ini memberikan pedoman dalam penilaian risiko yang meliputi risiko kesehatan dan keselamatan kerja secara formal sebelum melakukan suatu kegiatan melalui identifikasi setiap bahaya dan risiko yang timbul dari seluruh aktivitas, produk dan jasa yang dilakukan, melakukan penilaian tingkat risiko serta menentukan pengendalian risiko untuk diterapkan dalam aktivitas kerja sehari-hari.

2.

Ruang Lingkup

Prosedur ini diaplikasikan diseluruh aktivitas baik rutin maupun non rutin (baru ataupun modifikasi) dalam penyelenggaraan kegiatan jasa dan fasilitas pada semua bagian termasuk juga kontraktor, sub kontraktor, pengunjung yang berada di lingkungan kerja PT. RIA KENCANA.

3.

Uraian Umum

3.1.

Bahaya adalah sesuatu yang memiliki potensi yang dapat menyebabkan cidera atau sakit (bagi pekerja, kontraktor, pengunjung atau masyarakat sekitar) atau kerusakan terhadap properti perusahaan.

3.2.

Risiko adalah kecenderungan untuk terjadi cidera, sakit atau kerusakan terhadap properti perusahaan yang timbul akibat paparan bahaya.

3.3.

Penilaian risiko adalah proses penilaian terhadap suatu risiko dengan menggunakan parameter akibat dan peluang dari bahaya yang ada.

3.4.

Kecelakaan adalah kejadian yang tidak diinginkan mengakibatkan kepada kematian, penyakit akibat kerja, cidera, kerusakan atau kehilangan lainnya.

3.5.

Insiden adalah keadaan yang menimbulkan kecelakaan atau memiliki potensi untuk terjadi kecelakaan. Sebuah insiden dimana tidak ada penyakit akibat kerja, cidera, kerusakan atau kerugian lainnya juga diartikan sebagai sebuah ”hampir celaka (near-miss)”. Pengertian ”insiden” termasuk juga ”hampir celaka (near-miss)”.

3.6.

Hirarki pengendalian tersebut adalah pengendalian risiko yang meliputi:


3.6.1.

Eliminasi

merupakan

metode

yang

paling

effektif

untuk

menghilangkan sumber bahaya (menghilangkan proses).

3.6.2.

Substitusi merupakan metode yang dilakukan apabila bahaya tidak bisa dieliminasi yaitu dengan penggantian (mengganti motor diesel dengan motor elektrik, menggunakan gerinda yang bebas debu).

3.6.3.

Rekayasa engineering misalnya dengan menambahkan guarding atau penutup, mengisolasi area kerja yang berbahaya (isolasi area berdebu).

3.6.4.

Pengendalian secara administrasi misalnya, IK, pengawasan, pelatihan, rambu-rambu dan rotasi kerja.

3.6.5.

Alat Pelindung Diri/APD (helmet, sepatu safety, sabuk pengaman, pelindung telinga, sarung tangan, pelindung mata/muka).

3.7.

Tim K3 adalah tim penilai risiko yang terdiri dari perwakilan dari masingmasing unit kerja yang bertugas untuk melakukan identifikasi bahaya, penilaian dan pengendalian risiko.

4.

Prosedur 4.1.

Management Representative

4.1.1.

Mengkoordinasikan pelaksanaan identifikasi, penilaian awal bahaya dan risiko di seluruh area PT. RIA KENCANA.

4.1.2.

Bersama-sama dengan Tim K3 melakukan evaluasi hasil identifikasi dan penilaian risiko yang dilakukan.

4.2.

Manager Terkait dan/atau Tim K3

4.2.1.

Identifikasi Bahaya 4.2.1.1.

Pada tahap awal, Tim K3 akan melakukan identifikasi bahaya dengan mempertimbangkan: .1

Aktivitas rutin dan non rutin.

.2

Aktivitas mempunyai

terhadap akses

semua ke

kontraktor/pengunjung,

area

orang kerja

termasuk

yang baik traffic

activity dari Kantor Pusat ke Site atau sebaliknya baik terhadap orang maupun terhadap material.


.3

Perilaku manusia, kapabilitas dan faktor manusia lain, seperti tidak tahu, kurang hatihati, ceroboh.

.4

Bahaya-bahaya yang berasal dari luar area kerja yang dapat memberikan pengaruh merugikan

terhadap

keselamatan

dan

kesehatan kerja seperti adanya sabotase. .5

Bahaya disekitar area kerja yang terkait dengan pekerjaan baik fisika (bising, getaran, suhu,

tekanan,

listrik),

kimia

(bersifat

meledak, cairan yang mudah terbakar, bahan beracun, gas dan partikel di udara), biologi (virus,

bakteri,

jamur,

serangga

dan

keracunan), ergonomi (tata letak yang tidak baik, desain peralatan yang tidak sesuai, radiasi (paparan sinar X atau sinar UV) dan psikologis (stress). .6

Infrastruktur, peralatan/material yang berada di dalam area kerja.

Bahaya ini dapat

ditentukan dengan melihat apa saja yang dapat mencelakai personil atau menimbulkan kecelakaan dan penyakit akibat kerja. .7

Identifikasi bahaya juga dilakukan terhadap perubahan/pengembangan yang ada di PT. RIA KENCANA baik terhadap aktivitas maupun terhadap alat/mesin/material, segala perubahan yang terjadi dikendalikan melalui dokumen terdokumentasi.

.8

Modifikasi terhadap sistem manajemen K3 termasuk perubahan yang bersifat sementara dan dampaknya terhadap proses dan aktivitas.

.9

Bahaya dan risiko yang timbul dari peraturan baru atau perubahan peraturan yang terkait dengan lingkup dimasukkan

sistem manajemen

dalam

identifikasi

K3,

bahaya


dengan memasukkan peraturan perundangan ke dalam HIRAC. .10

Perancangan area kerja, proses, instalasi, permesinan/peralatan, prosedur operasi dan pekerjaan

dalam

organisasi

termasuk

penyesuaian terhadap manusia . .11

Dalam

melakukan

didokumentasikan

identifikasi dengan

bahaya

menggunakan

formulir Identifikasi Bahaya, Penilaian Risiko dan Pengendalian Risiko.

4.2.2.

Penilaian Risiko 4.2.2.1.

Setelah semua bahaya dapat diidentifikasi selanjutnya dilakukan assesment risiko yang dapat timbul dari tiap bahaya itu dengan memperhatikan keparahan risiko, kemungkinan terjadi, pengendalian risiko dan kesadaran risiko.

4.2.2.2.

Penilaian resiko dilakukan berdasarkan kriteria penilaian risiko.

4.2.2.3.

Apabila pengendalian bahaya hasil penilaian resiko tersebut membutuhkan

investasi

yang

cukup

besar

maka

pelaksanaan pengendalian tersebut dimasukkan dalam objective, tujuan dan program (OTP) diajukan oleh Tim K3 dan disetujui oleh Direktur. 4.2.2.4.

Bila ada aturan yang mengatur, maka bahaya akan di kendalikan sesuai dengan aturan tersebut.

4.2.2.5.

Penyampaian hasil identifikasi bahaya, penilaian risiko dan pengendalian

risiko

kepada

Ketua

Tim

K3

untuk

mendapatkan persetujuan.

4.3.

4.3.1.


Mengevaluasi hasil identifikasi bahaya, penilaian dan pengendalian risiko yang telah dilakukan oleh Tim K3.

4.3.2.

Bertanggung jawab dalam pemantauan tindakan pengendalian risiko agar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan.


4.3.3.

Melakukan tinjauan tindakan pengendalian risiko untuk menilai apakah tindakan pengendalian yang ada sudah efektif. Jika ternyata belum maka perlu ditentukan bentuk tindakan pengendalian yang baru.

4.3.4.

Jika terjadi kecelakaan harus dilakukan proses review untuk melihat pengendalian yang sudah ditetapkan dan atau menambahkan kegiatan tersebut sebagai bahan untuk dilakukan HIRAC.

5.

Lampiran

5.1.

Kriteria Pembobotan Risiko.

5.2.

Formulir Identifikasi Bahaya, Penilaian Risiko dan Pengendalian Risiko.

5.3.

Formulir Rencana Tindakan Pengendalian Risiko.


III.2 PROSEDUR IDENTIFIKASI PERUNDANG-UNDANGAN DAN PERSYARATAN LAIN

1.

Tujuan

Prosedur ini memberikan pedoman dalam identifikasi perundang-undangan dan persyaratan lain tentang keselamatan dan kesehatan kerja.

2.

Ruang Lingkup

Prosedur ini berlaku bagi pelaksanaan identifikasi perundang-undangan dan persyaratan yang relevan untuk dijadikan sebagai acuan dalam penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja.

3.

Uraian Umum

3.1.

Perundang-undangan dan persyaratan lain yang dimaksud di sini mencakup: 3.1.1.Peraturan Pemerintah. 3.1.2.Persyaratan Pelanggan. 3.1.3.Persyaratan Lainnya.

3.2.Hasil identifikasi perundang-undangan dan persyaratan lain dijadikan sebagai acuan dalam menyusun tujuan dan program keselamatan dan kesehatan kerja. 3.3.

Identifikasi perundang-undangan dan persyaratan lain dievaluasi dan di up-date sekurang-kurangnya satu tahun sekali, kecuali yang ditentukan oleh pelanggan.

3.4.

Setiap

perubahan

perundang-undangan

dan

persyaratan

lain

dikendalikan sesuai dengan revisi yang terbaru. 3.5.

Sumber-sumber untuk identifikasi perundang-undangan dan persyaratan lain antara lain:

4.

a)

Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

b)

Departemen Kesehatan. c)

Pelanggan.

d)

Persyaratan lain yang relevan.

Prosedur 4.4.



4.4.1.

Memilih dan menetapkan perundang-undangan dan persyaratan lain yang relevan untuk dijadikan acuan dalam pelaksanaan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Bila diperlukan dapat berkoordinasi dengan Manager Terkait.

4.4.2.

Mendistribusikan

hasil

penetapan

perundang-undangan

dan

persyaratan lain beserta lampirannya ke bagian terkait berdasarkan ketentuan pada prosedur pengendalian dokumen (PK3. 4.4.5). 4.4.3.

Menjelaskan keterkaitan dan hubungan perundang-undangan dan persyaratan lain yang telah diidentifikasi dengan bahaya dengan menggunakan

formulir

Identifikasi

Perundang-Undangan

dan

Persyaratan Lainnya (PK3. 4.3.2/L1). 4.4.4.

Mengendalikan perundang-undangan dan persyaratan lain yang berlaku.

4.4.5.

Melakukan evaluasi terhadap hasil identifikasi perundang-undangan dan persyaratan lain yang telah ditetapkan minimal setiap 1 (satu) tahun sekali atau setiap waktu bila diperlukan.

4.4.6.

Memperbaharui perundang-undangan dan persyaratan lain, jika terdapat perubahan, perkembangan/penambahan berdasarkan hasil update.

5.

Lampiran

5.4.

PK3. 4.3.2/L1

Formulir

Identifikasi

Persyaratan Lain.

Perundang-Undangan

dan


III.3

PROSEDUR

PENETAPAN

TUJUAN,

SASARAN

DAN

PROGRAM KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

1.

Tujuan

Prosedur ini memberikan pedoman dalam penetapan tujuan, sasaran dan program manajemen keselamatan dan kesehatan kerja.

2.

Ruang Lingkup

Prosedur ini berlaku bagi penetapan tujuan, sasaran dan penyusunan program manajemen keselamatan dan kesehatan kerja PT. RIA KENCANA yang akan dicapai sejalan dengan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja.

3.

Uraian Umum

3.6.

Input dalam menetapkan sasaran keselamatan dan kesehatan kerja adalah: 3.6.1.

Kebijakan K3, mencakup komitmen untuk melakukan perbaikan berkelanjutan.

3.6.2.

Hasil dari identifikasi bahaya potensial, penilaian resiko dan pengendalian resiko.

3.6.3.

Persyaratan hukum dan perundang-perundangan.

3.6.4.

Pilihan teknologi.

3.6.5.

Persyaratan keuangan, operasional dan bisnis.

3.6.6.

Pandangan dari pekerja dan pihak terkait.

3.6.7.

Analisis kinerja yang dicapai terhadap sasaran yang ditetapkan sebelumnya.

3.6.8.

Rekaman-rekaman terdahulu terhadap ketidaksesuaian K3, kecelakaan, insiden dan kerusakan fasilitas/sarana kerja.

3.7.

3.6.9.

Hasil dari tinjauan manajemen.

3.6.10.

Komunikasi bersama antara pihak manajemen dengan karyawan.

Dalam menetapkan sasaran keselamatan dan kesehatan kerja sebaiknya memiliki nilai-nlai SMART, yaitu :

S pesific (bukan bersifat umum)


Measurable (dapat diukur) Achievable (dapat dicapai) R ealistic (realistis) Time frame (jangka waktu) 3.8.Input program manajemen keselamatan dan kesehatan kerja adalah: 3.8.1.

Kebijakan dan sasaran keselamatan dan kesehatan kerja.

3.8.2.

Tinjauan peraturan dan perundang-undangan.

3.8.3.

Hasil

dari

identifikasi

bahaya

potensial,

penilaian

dan

pengendalian resiko. 3.8.4.

Detail proses dari jasa yang dihasilkan.

3.8.5.

Tinjauan dari perubahan teknologi yang sesuai.

3.8.6.

Aktivitas tindakan perubahan.

3.8.7.

Ketersediaan sumber daya yang diperlukan untuk mencapai sasaran K3.

4.

Prosedur

3.1.

Direktur Utama

4.1.1. Menetapkan dan menyetujui tujuan, sasaran dan program manajemen keselamatan dan kesehatan kerja perusahaan menggunakan formulir PK3. 4.3.3/L1.

3.2.


4.2.1. Meninjau dan menetapkan tujuan, sasaran dan program manajemen keselamatan dan kesehatan kerja setelah berkoordinasi dengan Tim K3, dengan menggunakan formulir PK3. 4.3.3/L1. 4.2.2. Menyerahkan sasaran dan program manajemen keselamatan dan kesehatan kerja ke Direktur Utama untuk mendapatkan persetujuan.

3.3.

Manager / Tim K3

4.3.1. Membuat tujuan, sasaran dan program manajemen keselamatan dan kesehatan kerja dari masing-masing bagian dengan menggunakan formulir Penetapan Tujuan, Sasaran dan Program Keselamatan dan Kesehatan Kerja menggunakan formulir formulir PK3. 4.3.3/L1.


4.3.2. Menyerahkan tujuan, sasaran dan program manajemen keselamatan dan kesehatan kerja ke Management Representative.

3.4.

Manager / Tim K3 / Management Representative

4.4.1.

Mengkoordinir pelaksanaan program manajemen keselamatan dan

kesehatan kerja sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan. 4.4.2.

Memonitor

pelaksanaan

program

manajemen

keselamatan

dan

kesehatan kerja. 4.4.3.

Melaporkan hasil perkembangan program manajemen keselamatan dan

kesehatan kerja kepada Direktur Utama, dengan menggunakan formulir PK3. 4.3.3/L2 beserta lampiran lainnya (jika ada). 4.4.4.

Mengevaluasi hasil pelaksanaan program manajemen keselamatan dan

kesehatan kerja. 4.4.5.

Mendokumentasikan

hasil

pelaksanaan

program

manajemen

keselamatan dan kesehatan kerja.

5.

Lampiran

5.1. PK3. 4.3.3/L1

Formulir Penetapan Tujuan, Sasaran dan Program Manajemen K3.

5.2. PK3. 4.3.3/L2

Formuir Laporan Perkembangan Penetapan Tujuan, Sasaran dan Program Manajemen K3.


4. PENGUKURAN






IV. KESIAGAAN DAN KETANGGAPAN DARURAT

1.

Tujuan

Prosedur ini memberikan pedoman dalam menghadapi keadaan darurat, menyelamatkan tenaga kerja, asset perusahaan dan lingkungan kerja. 2.

Ruang Lingkup

Prosedur ini berlaku bagi pelaksanaan kesiagaan dan ketanggapan darurat penanganan kebakaran, penanganan kecelakaan kerja atau darurat medis (PPPK). 3.

Uraian Umum

3.1.

Keadaan darurat adalah suatu kondisi dimana terjadi kebakaran, kecelakaan kerja, darurat medis dan kejadian lain yang memerlukan penanganan segera dan terpadu.

3.2.

Kebakaran adalah kobaran api yang membesar yang tidak terkendali yang dapat menimbulkan kerugian pada manusia, barang dan lingkungan.

3.3.

Darurat medis adalah situasi yang mengancam jiwa seseorang dan perlu penanganan yang serius. Pada umumnya keadaan ini disebabkan karena keletihan, pingsan, sakit, keracunan dan lain-lain.

3.4.

Emergency plan harus disiapkan untuk kondisi darurat yang mungkin terjadi dan mencakup : 3.4.1.

Identifikasi potensial kecelakaan dan kejadian darurat.

3.4.2.

Identifikasi

personel

yang

melakukan

penanggulangan

selama kejadian darurat. 3.4.3.

Kewajiban semua personel selama kejadian darurat.

3.4.4.

Tanggung jawab, wewenang dan tugas-tugas personel dengan tanggung jawab khusus selama kejadian darurat (seperti pemadaman kebakaran, P3K dan sebagainya).

3.4.5.

Proses evakuasi.

3.4.6.

Identifikasi dan lokasi material berbahaya dan tindakan darurat yang dipersyaratkan.


3.4.7.

Hubungan dengan jasa pihak eksternal terkait dengan kejadian darurat.

3.4.8.

Komunikasi dengan badan pemerintah.

3.4.9.

Komunikasi dengan publik.

3.4.10. Pengamanan catatan dan perlatan penting. 3.4.11. Informasi yang dibutuhkan selama kejadian darurat seperti denah lokasi perusahaan/proyek, data material berbahaya, instruksi kerja dan nomor telepon penting. 3.5.

Peralatan darurat untuk penanggulangan jika terjadi kondisi darurat yang harus ada dilokasi kerja (bila dapat diterapkan) harus disesuaikan

dengan

aktivitas

potensi

kondisi

darurat,

diuji

kelayakannya dalam waktu yang terancana diantaranya :

3.6.

3.5.1.

Sistem alarm

3.5.2.

Lampu dan tenaga listrik darurat

3.5.3.

Peralatan pemadam kebakaran

3.5.4.

Fasilitas komunikasi

3.5.5.

Tempat perlindungan

3.5.6.

Hydrant

3.5.7.

Stasiun pencuci mata

3.5.8.

Alat perlolongan pertama pada kecelakaan (P3K)

Setiap lokasi kegiatan kerja perusahaan harus menentukan tempat yang aman (assembly point) yang berfungsi sebagai tempat berkumpul selama kegiatan evakuasi. Khusus untuk area project, disesuaikan dengan customer dan kondisi lapangan.


INSTRUKSI KERJA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA 1. KESEHATAN DALAM BEKERJA Tahapan Buanglah sampah pada tempat-tempat yang sudah disediakan. • Jagalah alat-alat, material-material dan peralatan tersimpan secara teratur pada • tempat-tempat yang sudah disediakan. Jika terdapat paku-paku yang menonjol keluar pada kayu yang masih akan dipakai, • maka paku-paku tersebut harus dicabut. Paku-paku yang menonjol keluar pada potongan kayu yang tidak akan dipakai lagi, maka paku-paku harus dibengkokkan atau kayu dibuang ditempat pembuagan sampah. Setiap luka koyak, luka lecet, atau luka tusuk memerlukan pengobatan segera dan • harus dijaga agar tetap bersih. Luka-luka tusuk merupakan tempat-tempat berbahaya bagi infeksi tetanus, karena itu jagalah agar tetap bersih dan tertutup. Cucilah selalu tangan-tangan anda sebelum merokok atau memegang makanan dan • sesudah memegang bahan-bahan beracun.

2. MENGANGKAT DENGAN AMAN •

•

•

•

•

• •

Angkatlah dengan santai pilihlah posisi yang dirasakan baik, dengan tidak membungkukkan tulang punggung. Hindari usaha yang tak perlu, jangan tempatkan barang-barang yang mana kemudian harus diangkat kembali. Hindari meliukkan badan yang tak perlu, putar kaki anda bukan pinggul atau pundak anda. Sisakan ruang yang cukup guna menggeser kaki anda sehingga tidak harus meliukkan tubuh anda. Hindari mengulurkan badan, kendalikan barang-barang yang berada di dekat badan. Hindari mengulur yang panjang untuk mengankat suatu barang. Hindari bobot yang berlebihan, jika muatan terlalu berat bantulah atau gunakan suatu alat mekanis jika alat itu tersedia. Angkat secara perlahan, lancar dan dengan tidak menghentakkannya. Jangan angkat jika batuan mekanis memungkinkan.

3. MENYALAKAN DAN MENGGUNAKAN MESIN BOR DAN GERINDA Dalam persiapan penggunakan mesin gerinda, pastikan sirkulasi udara berjalan dengan baik. Pastikan memakai masker untuk menghindari uap/debu dari sisa bor/gerinda • dan kaca mata untuk menghindari percikan/debu bor/gerinda. Nyalakan/tekan tombol on pada mesin bor/gerinda. • Pegang dengan hati-hati dan benar object kerja yang akan dibor atau • digerinda. Bila memungkinkan gunakan ragum untuk memegang object kerja pada saat • mengebor. Pada saat benda kerja di bor/gerinda, konsentrasilah pada benda kerja. • •


Matikan/tekan tombol off pada mesin bor/gerinda. Setelah bekerja segera bersihkan area kerja dan buang sampah bekas hasil • bor/gerinda pada tempat yang telah disediakan. •

4. PENGGUNAAN ALAT PELINDUNG DIRI Pekerja wajib menggunakan alat pelidung diri dengan benar sesuai dengan kegiatan pekerjaannya. Pekerja wajib memelihara alat pelindung diri sebaik-baiknya. • Sebelum dan sesudah pemakaian alat pelindung diri pekerja harus • melakukan pengecheckan dan pembersihan secara menyeluruh terhadap kondisi masing-masing alat pelindung diri. Tidak boleh menyalahgunakan atau pelanggaran dalam penggunaan alat • pelindung diri, diantaranya : a. Kegagalan untuk memelihara alat pelindung diri yang disediakan. b. Penolakan dengan sengaja untuk memakai alat pelindung diri yang dibutuhkan. c. Mendapatkan kecelakaan karena kegagalan memakai alat pelindung diri. •

Uraian

1 .

2 .

Aspek penting yang dikendalikan : Gangguan kesehatan karena aspek lingkungan debu, kebauan, kebisingan, limbah cair dan padat, percikan api las, tumpahan bahan kimia. Alat pelindung diri yang digunakan : Masker Ear plug, ear muff Sarung tangan Kaca mata Safety shoes • • • •

3 .

•

Langkah kerja : a. Pastikan sebelum melakukan kegiatan pekerjaan pergunakan alat pelindung diri (APD) sesuai dengan aspek lingkungan yang terjadi di area pekerjaan. b. Pakaialah secara benar alat pelindung diri (APD) tersebut, sehingga dalam upaya pencegahan gangguan kesehatan dapat secara efektif. c. Laporkan segera apabila alat

Penjelasan

APD : Alat pelindung diri, yaitu alat yang digunakan untuk memberikan perlindungan dan keselamatan personal pribadi. •

Adapun tujuan penggunaan alat pelindung diri (APD) ini sebagai pengendalian dampak ling-kungan yang terjadi pada kegiatan pekerjaan. •


pelindung diri (APD) rusak atau tidak berfungsi dengan baik ke bagian terkait untuk dimintakan penggan-tian. d. Selesai.

SLOGAN K3 1. Mulailah keselamatan dan kesehatan kerja dari lingkungan terdekat. 2. Pikirkanlah keselamatan dan kesehatan kerja sebelum bekerja. 3. Kecerobohan dan kelalaian sebab utama kecelakaan kerja. 4. Pastikan pekerjaan anda benar. 5. Periksalah alat-alat sebelum digunakan.

WAJIB BACA 1. Pakailah alat pelindung diri. 2. Mulailah pekerjaan dengan semangat dan akhirilah dengan


selamat. 3. Selain petugas dilarang masuk area proyek. 4. Hindarilah kecelakaan dalam bekerja keluarga anda menunggu di rumah. 5. Kecerobohan dan kelalaian sebab utama kecelakaan.


GUNAKAN ALAT PELINDUNG DIRI (APD) SESUAI DENGAN KEGIATAN PEKERJAANNYA

GUNAKAN PELINDUNG TANGAN

GUNAKAN PELINDUNG MATA

GUNAKAN MASKER PELINDUNG

GUNAKAN PELINDUNG TELINGA

GUNAKAN HELM KESELAMATAN

GUNAKAN PELINDUNG KAKI


5. PENGOPERASIAN PERALATAN BERGERAK (MOBILE EQUIPMENT) Mengoperasikan dengan aman dan menjaga peralatan bergerak sesuai dengan perintah yang diberikan. Segera melaporkan kepada Tim K3 keadaan dan pengoperasian yang tidak • sesuai. Segera melaporkan bila terjadi kecelakaan ataupun kejadian yang • berhubungan dengan peralatan bergerak. Pada setiap awal dan sesudah mengoperasikan peralatan bergerak operator • mengechek kondisi. •

6. PENGGUNAAN ALAT PEMADAM API RINGAN : Memberikan petunjuk untuk penggunaan alat pemadam api ringan (APAR). Cakupan : Petunjuk ini berlaku untuk semua bagian dalam mengendalikan dan mencegah dampak lingkungan dari bahaya kebakaran. Uraian Penjelasan 1. Aspek penting yang Apar adalah alat pemadam api dikendalikan: berbentuk tabung (berat Bahaya kebakaran. maksimal 16 Kg) yang mudah 2. dioperasikan oleh satu orang. Langkah kerja : a. Turunkan alat pemadam api ringan (APAR) dari tempatnya (dinding tembok atau bracket). b. Cabut pen pengaman dan bebaskan selang. c. Uji di tempat Gambar 2 Gambar 1 dengan mengarahkan semburan ke atas agar tidak membahayakan orang lain. Langkah ini tidak perlu dilakukan bila Anda sudah dekat sekali dengan lokasi kebakaran. d. Menuju lokasi Gambar 3 Gambar 4 kebakaran. Ambil posisi dengan jarak sekitar 3 meter dari api. e. Sikap posisi kuda-kuda. Arahkan nozzle pad pangkal api. Tekan tuas penyemprot Tujuan


(handle), semprotkan alat

pemadam api ringan (APAR) dengan cara dikibas-kibas sampai api bisa dimatikan atau minimalisasi. f. Selesai.

6. TINJAUAN MANAGEMENT




7. KESIMPULAN

Keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 merupakan hal yang tidak terpisahkan dalam sistem ketenagakerjaan dan sumber daya manusia. Keselamatan dan kesehatan kerja tidak saja sangat penting dalam meningkatkan jaminan sosial dan kesejahteraan para pekerjanya akan tetapi jauh dari itu keselamatan dan kesehatan kerja berdampak positif atas keberlanjutan produktivitas kerjanya. Oleh sebab itu isu keselamatan dan kesehatan kerja pada saat ini bukan sekedar kewajiban yang harus diperhatikan oleh para pekerja, akan tetapi juga harus dipenuhi oleh sebuah sistem pekerjaan. Dengan kata lain pada saat ini keselamatan dan kesehatan kerja bukan semata sebagai kewajiban, akan tetapi sudah menjadi kebutuhan bagi setiap para pekerja dan bagi setiap bentuk kegiatan pekerjaan. Pra rencana K3 Kontrak (Pra‐RK3K) ini sebagai acuan bagi penyelenggaraan sistem manajemen K3 Konstruksi bidang Pekerjaan Umum yang dapat dilaksanakan secara sistematis, terencana, terpadu dan terkoordinasi (agar semua pemangku kepentingan mengetahui dan memahami tugas dan kewajibannya dalam penyelenggaraan sistem manajemen K3 Konstruksi bidang Pekerjaan Umum khususnya untuk pekerjaan ini sehingga dapat mencegah terjadinya kecelakaan kerja konstruksi dan penyakit akibat kerja konstruksi serta menciptakan lingkungan kerja yang aman dan nyaman, yang pada akhirnya akan meningkatkan produktivitas kerja.


8. PENUTUP

Demikian PRA RK3K ini dibuat secara umum dan garis besarnya saja, sedangkan RK3K yang lebih detail akan dibuat pada saat awal pelaksanaan nanti dan akan diajukan kepada Pengguna Jasa. Diharapkan pada perencanaan RK3K nanti dapat lebih jelas dan mendetail dan dapat mencakup seluruh pencapaian sasaran dan program K3.

PT. RIA KENCANA

BABAM SABANDA HERNAWAN DIREKTUR UTAMA


9.

DAFTAR PUSTAKA

UUD 1945 Undang‐undang dasar Uu No. 14/1969 Ketentuan Pokok Mengenai Tenaga Kerja Uu No. 1/1970 Tentang Keselamatan Kerja Uu No. 23/1992 Tentang Kesehatan Uu No. 3/1992 Tentang Jaminan Sosisal Tenaga Kerja Uu No. 18/1999 Tentang Jasa Konstruksi Uu No. 13/2003 Tentang Ketenagakerjaan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi No. Per.O2/Men/L980 Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja Dalam Penyelenggaraan Keselamatan Kerja Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi No. Per.Ol/Men/1981 Kewajiban Melapor Penyakit Akibat Kerja Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 03/Men/1998 Tata Cara Pelaporan Dan Pemeriksaan Kecelakaan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi No. Per.Ol/Men/1989 Kualifikasi Dan Syarat‐Syarat Operator Keran Angkat Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. Per 04/Men/1987 Panltla Pembina Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Serta Tata Cara Penunjukkan Ahll Keselamatan Kerja Peraturan Menteri Perburuhan No. 7tahun 1964 Syarat Kesehatan, Kebersihan Serta Penerangan Dalam Tempat Kerja Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. Kep ‐ 186/Men/1999 Unit Penanggulangan Kebakaran Dl Tempat Kerja Peraturan Menteri Tenaga Kerja No.: Perm05/Men/1985 Pesawat Angkat Dan Angkut Kep.Menaker No. Kep. 51/Men/1999 Nllal Ambang Batas Faktor Flslka Dl Tempat Kerja Surat Edaran No. Seso1/Men/1997 Nllal Ambang Batas Faktor Klmla Dl Udara Lingkungan Kerja Surat Edaran Dirjen Binawas No. 05/Bw/1997 Penggunaan Alat Pelindung Dirl Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 02/Men/1982 Kualifikasi Juru Las Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 01/Men/1980 K 3 Pada Konstruksi Bangunan Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 04/Men/1980 Syarat‐Syarat Pemasangan Dan Pemeliharaan Aiat Pemadam Api Ringan

Ashfal, R.C. (1999). Industrial Safety and Health Management. Fourth Edition. New Jersey : Prentice-Hall,Inc. Chamidah, N. (2004). Pengukuran Tingkat Implementasi Program K-3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) serta Perangkingan Hazards dengan Pendekatan Risk Assessment . Tugas Akhir S1, Teknik Industri Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya. Jawa Pos (Surabaya). 2009. 19 Januari. Krejcie, R.V., dan Morgan, D.W. (1970). Ditermining Sample Size for Research Activities, Educational and Psychological Measurement. Vol. 30. Larasati, A.D. (2008). Evaluasi dan Perancangan Solusi Perbaikan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) Dalam Upaya Perbaikan Safety Behavior Pekerja. Tugas Akhir S1, Teknik Industri Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya. Latief, A. (1993). Peraturan Menteri Tenaga Kerja Tentang Pemutusan Tenaga Kerja.

PRA RK3K 2012

Recommend Documents