PROFIL STPN
Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN) adalah Perguruan Tinggi Kedinasan yang telah cukup lama hadir di Indonesia dan telah meluluskan dalam bilangan ribuan mahasiswa yang kini tersebar di seluruh tanah air. Keberadaan STPN yang memiliki sejarah panjang sebagai Perguruan Tinggi sejak tahun 1963 dengan nama Akademi Agraria, maka dapat digolongkan sebagai salah satu perguruan tinggi kedinasan tertua di Indonesia. Bila melihat dari kekhususan substansi pendidikannya yaitu Pendidikan Tinggi Pertanahan maka STPN merupakan satu-satunya perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan pertanahan secara terpadu, menekuni kekhususan bidang tersebut dan berusaha mengembangkannya mengembangkannya sebagai salah satu cabang ilmu pengetahuan mandiri. Lahirnya Akademi Agraria pada tahun 1963 yang merupakan cikal bakal STPN tidak dapat dipisahkan dengan lahirnya UUPA tahun 1960 yang membawa perubahan besar dalam hukum pertanahan yang berlaku di Indonesia. Ada lima misi utama yang dibawa dengan lahirnya UUPA tersebut yaitu: 1. Perombakan Hukum Agraria 2. Pelaksanaan Landreform 3. Penataan Penggunaan Tanah 4. Likuidasi hak-hak asing dalam bidang Agraria 5. Penghapusan sisa-sisa feodal dalam bidang agraria Untuk dapat melaksanakan tugas berat tersebut maka diperlukan lebih banyak tenagatenaga ahli dan profesional yang mampu menangani dan mengelola tugas bidang pertanahan. Tenaga ahli dan profesional yang dimaksud disini adalah tenaga yang mempunyai kecakapan, kemahiran dan keterampilan untuk membina, mengembangkan dan atau melaksanakan tugastugas yang berkenaan dengan pengaturan penggunaan tanah, pengaturan penataan kembali penguasaan dan pemilikan tanah, pengaturan pendaftaran hak untuk mencapai kepastian hak dan pengaturan administrasi pertanahan baik di pusat maupun daerah disamping memiliki integritas kepribadian yang tinggi. Oleh karena itu, Akademi Agraria yang kemudian dirubah menjadi Akademi Pertanahan Nasional terus ditingkatkan dan dikembangkan menjadi Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional yang menetapkan program pendidikannya secara konsisten berupa program pendidikan keahlian.
Visi STPN adalah terbentuknya manusia susila, cakap, dan profesional dibidang teknis
dan administrasi pertanahan serta mampu mengikuti perkembangan ilmu dan teknologi guna meningkatkan kualitas pelayanan pertanahan kepada masyarakat, beriman, dan bertaqwa kepada Tuhan Tang Maha Esa, serta mempunyai jiwa pengabdian yang tinggi terhadap pemerintah, bangsa, dan negara. Misi STPN adalah menyelenggarakan pendidikan dan penelitian yang mendukung
pembangunan dalam bidang pertanahan, mengabdi kepada masyarakat dalam bidang pertanahan,
membina
kehidupan
akademik
yang
sehat,
dengan
mengoptimalkan
pendayagunaan sumberdaya yang tersedia. Ada 2 Program Pendidikan di STPN saat ini, yaitu: Program Diploma I Pengukuran dan Pemetaan Kadastral ( D I PPK) dan Program Diploma IV Pertanahan. 1. PROGRAM DIPLOMA IV PERTANAHAN
Program Diploma IV Pertanahan merupakan satu-satunya Program Pendidikan Kedinasan yang diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional RI. Mahasiswa Diploma IV adalah PNS utusan dari kantor-kantor pertanahan atau instansi pertanahan pemerintah daerah dengan status mahasiswa tugas belajar. Program Pendidikan Diploma IV Pertanahan terdiri dari 2 jurusan: A. Jurusan Manajemen Pertanahan B. Jurusan Perpetaan Karena STPN merupakan lembaga pendidikan tinggi yang menghasilkan tenaga terampil sengan gelar sarjana sains terapan maka porsi pendidikan dan pengajaran dilaksanakan dengan proporsi 40% teori dan 60% praktek. Mata kuliah yang harus ditempuh dapat dikelompokkan menjadi 3 kategori yaitu : (1) Mata Kuliah Umum (MKU); (2) Mata Kuliah Dasar Keahlian (MKDK); (3) Mata Kuliah Keahlian (MKK) Materi perkuliahan yang diberikan dibuat sedekat mungkin dengan aplikasi kebutuhan di lapangan baik yang bersifat perencanaan, teknik kegiatan, administrasi pertanahan, maupun penyelesian sengketa pertanahan. Materi perkuliahan diberikan selama 4 tahun dengan sistem kredit semester sebanyak 147 dengan penajaman materi sesuai dengan konsentrasi atau jurusan masing-masing. Guna meningkatkan kemampuan aplikatif tersebut selain diwajibkan mengikuti kuliah-kuliah praktik baik yang dilaksanakan di ruang laboratorium maupun di Laboratorium Desa melalui Kuliah Praktek Kerja Lapangan (PKL). Mahasiswa juga harus mengikuti Kuliah Kerja Praktek Pertanahan Terpadu (KKPPT) yang diselenggarakan diselenggarakan bekerjasama dengan kantor-kantor pertanahan di lingkungan BPN RI. Melalui kegiatan KKPPT ini mahasiswa dapat mengenal lebih dekat
ruang lingkup profesi dan pekerjaan yang akan mereka hadapi setelah lulus dari pendidikan.
2. PROGRAM DIPLOMA I PENGUKURAN DAN PEMETAAN KADASTRAL(PPK)
Pembangunan di bidang pertanahan yang didasarkan pada hukum tanah nasional telah dimulai sejak ditetapkannya Undang-undang Pokok Agraria (UU Nomor 5 Tahun 1960). Undang-undang tersebut mewajibkan pemerintah untuk melaksanakan pendaftaran tanah, yang tujuannya antara lain memberikan jaminan kepastian hukum hak atas tanah bagi pemilik tanah terhadap obyek hak berupa bidang tanah yang dimiliki. Dalam perkembangannya saat ini, selain tujuan untuk kepastian hukum, pendaftaran tanah juga bertujuan untuk menyajikan informasi pertanahan, baik bagi pemerintah maupun masyarakat. Untuk menyelenggarakan pendaftaran tanah sebagaimana yang diamanatkan oleh UUPA, Pemerintah terakhir menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendafatran Tanah sebagai bentuk reformasi dibidang pertanahan dalam rangka mewujudkan keadilan sosial dan kemakmuran rakyat yang sebesar-besarnya. Salah satu kegiatan yang mutlak dilakukan untuk melakukan pendataran tanah tersebut adalah dilakukannya dilakukannya kegiatan pengukuran dan pemetaan kadastral. Sebagai perguruan tinggi di bidang pertanahan, STPN memiliki komitmen untuk menyiapkan sumber daya manusia di bidang pertanahan, termasuk di dalamnya bidang pengukuran dan pemetaan kadastral. Program Diploma I Pengukuran dan Pemetaan Kadastral Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (DI PPK-STPN) didesain untuk menghasilkan tenaga pengukuran dan pemetaan kadastral yang handal. Tenaga dimaksud sangat dibutuhkan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pendaftaran tanah yang dilaksanakan di Indonesia. Penyelenggaraan Program DI PPK STPN didasarkan pada SK Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 1996 dan Surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 1924/D/T/1997. Pengalaman panjang penyelenggaraan pendidikan Program Diploma I PPK tersebut semakin memantapkan STPN berkomitmen menghasilkan tenaga pengukuran dan pemetaan kadastral yang berkualitas. Program ini diselenggarakan di STPN sebagai satu-satunya Pendidikan Tinggi Pertanahan di Indonesia dan bernaung di bawah BPN RI. Program Diploma I PPK-STPN dirancang khusus untuk menghasilkan Asisten Surveyor Kadastral dengan kualitas: memahami bidang tugas-tugas pengukuran dan pemetaan kadastral sebagai bagian terpadu
dari pelaksanaan pengelolaan pertanahan untuk mendukung 11 agenda pertanahan; terampil melaksanakan pengukuran dan pemetaan kadastral, berdedikasi tinggi dan berlandaskan
etika
profesi;
mampu
mengoperasikan
program
aplikasi
berbasis
komputerisasi untuk pengolahan data dan pembuatan peta kadastral. Pendidikan Program Diploma I PPK-STPN berlangsung selama satu tahun yang terbagi dalam dua semester, dengan metode pengajaran: 1. kuliah klasikal oleh para dosen dan praktek yang dibimbing oleh para instruktur; 2. diskusi kasus-kasus dalam pelaksanaan pengukuran dan pemetaan kadastral; 3. proporsi teori 40 % dan praktek 60 % ; praktek lapangan di laboratorium desa STPN (17 Desa di Propinsi DIY) secara terpadu dengan peralatan lengkap dalam satu paket kegiatan yang utuh. Fasilitas dan Sarana Pendukung: 1. Gedung kuliah 2. Pusat Komputer : a. Laboratorium SIG/SIP b. Laboratorium Kantor Pertanahan Mini 3. Laboratorium : a. Laboratorium Pengukuran dan Pemetaan b. Laboratorium Kartografi dan Fotogrametri c. Laboratorium desa STPN yang tersebar di Provinsi DIY 4. Pusat Pelatihan Bahasa 5. Perpustakaan 6. Asrama Mahasiswa 7. Fasilitas Ibadah, Olahraga dan Kesenian 8. Poliklinik 9. Internet 10. Wifi Area
