Program Audit Untuk Siklus Pendapatan
Alim Arrod Rachmawati Deni Arifiyanti Novi Andrina Untari Kristi M
Dasar Hukum Pemeriksaan Ada beberapa peraturan yang dijadikan sebagai payung hukum oleh Badan Pemer iksa
Keuangan dalam melaksanakan pemeriksaan keuangan negara y aitu: 1.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen ke-3. Pemeriksaan keuangan negara diatur di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 khususnya di bagian yang mengatur mengenai keuangan negara. Di pasal 23 dinyatakan bahwa anggaran pendapatan pendapatan dan belanja negara merupakan wujud wujud pengel pengelolaa olaan n keuang keuangan an negara. negara. Kemudi Kemudian an di Bab VIIIA VIIIA mengen mengenai ai Badan Badan Pemeriksa Keuangan pasal 23E dinyatakan bahwa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara diperiksa oleh satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri.
2. Undang-Undang Nomor Nomor 17 Tahun 2003 tentang tentang Keuangan Negara Di dalam penjelasan dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 disebutkan bahwa salah satu asas umum pengelolaan keuangan negara adalah pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri. Ketentuan mengenai pemeriksaan keuangan negara di dalam Bab VIII mengenai pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 3. Undang-Undang Nomor Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Perbendaharaan Negara Di dalam dalam undang undang-un -undan dang g ini memang memang tidak tidak diatur diatur mengen mengenai ai pemerik pemeriksaan saan keuang keuangan an negara secara tersurat. Hanya saja, di Bab IX tentang Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan Pendapatan dan Belanja Belanja Daerah, disebutkan disebutkan keberadaan keberadaan Badan Pemeriksa Keuangan sebagai lembaga yang diserahi laporan keuangan oleh Presiden. 4.
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Undang-undang ini merupakan pedoman utama bagi para pemeriksa Badan Pemeriksa Keuangan untuk melakukan pemeriksaan keuangan negara. Di dalam undang-undang ini diatur mengenai lingkup pemeriksaan, pelaksanaan pemeriksaan, hasil pemeriksaan dan tindak lanjut, hingga pengenaan ganti kerugian negara.
5. Undang-Undang Nomor Nomor 15 Tahun 2006 tentang tentang Badan Pemer iksa Keuangan. Undang-undang ini merupakan pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1973 tentang Badan Pemeriksa Keuangan yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan sistem ketatanegaraan, baik pada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
6.
Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara Pemerik Pemeriksa sa dalam dalam melaku melakukan kan tugasn tugasnya ya memerlu memerlukan kan standa standarr sebaga sebagaii acuan acuan dalam dalam melakukan melakukan pemeriksaan. pemeriksaan. Dengan adanya standar standar ini diharapkan diharapkan hasil pemeriksaan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dapat lebih berkualitas dan member nilai tambah yang positif bagi perkembangan sistem pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
Tujuan Pemeriksaan Pemeriksaan
Untuk memberikan opini atas tingkat kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan mendasarkan kepada kriteria: a. Kesesuaian LKPD dengan standar akuntansi pemerintah dan atau prinsipprinsip prinsip akuntan akuntansi si yang yang ditetap ditetapkan kan dalam dalam berbag berbagai ai peraturan peraturan perundangperundang-
undangan. undangan.
b. Kecukupan pengungkapan (adequate disclosure) c. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan d. Efektivitas sistem pengendalian intern. Lingkup Pemeriksaan
Untuk mencapai tujuan pemeriksaan tersebut, maka pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Tahun Tahun 2006 , meliputi pengujian pengujian atas: 1. Laporan Realisasi Anggaran TA 2006 2. Neraca per Tanggal 31 Desember 2006 (tidak termasuk Neraca Awal) 3. Laporan Aliran Kas per 31 Desember 2006 4. Catatan atas Laporan Keuangan 31 Desember 2006
Metodologi Pemeriksaaan
Sasaran Pemeriksaan
Pemeriksaan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Tahun 2006 meliputi pengujian atas saldo saldo atas akun-a akun-akun kun yang yang ada di neraca neraca dan transa transaksi ksi-tr -trans ansaks aksii pada pada Lapora Laporan n Realisasi Anggaran. Pengujian atas laporan keuangan bertujuan untuk menguji semua pernyataan (asersi) dalam informasi keuangan, efektifitas pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundangan yang berlaku yang meliputi: a.
Keberada Kebe radaan an dan keterjad keterjadian ian
Bahwa seluruh aktiva dan pasiva yang disajikan dalam neraca per 31 Desember 2006 dan seluruh penerimaan, belanja dan pembiayaan anggaran yang tercatat dalam lapora laporan n realisa realisasi si anggar anggaran an terjad terjadii selama selama period periodee anggar anggaran an yang yang diaud diaudit it telah telah didukung dengan bukti-bukti yang memadai. b.
Kele Ke leng ngka kapa pan n
Bahwa semua aktiva dan pasiva yang dimiliki kementerian negara/lembaga telah dicatat dalam neraca dan seluruh transaksi penerimaan negara, belanja negara dan
pembia pembiayaa yaan n yang yang terjadi terjadi selama selama period periodee tersebu tersebutt telah telah dicatat dicatat dalam dalam lapora laporan n realisasi anggaran. c.
Hak dan dan kewaj kewajiba iban n
Bahwa seluruh aset yang tercatat merupakan milik kementerian negara/lembaga dan semua hutang yang tercatat merupakan kewajiban yang harus diselesaikan instansi. d.
Penil Penilai aian an dan dan aloka alokasi si
Bahwa seluruh aset, utang, penerimaan negara, belanja negara dan pembiayaan yang tercatat
telah
dinilai
secara
memadai
dan
diklasifikasi
sesuai
dengan
standar/ketentuan yang telah ditetapkan. e.
Penyajia Penyajian n dan pengungka pengungkapan pan
Bahwa penyajian laporan keuangan telah disajikan sesuai dengan ketentuan dan catatan-catatan atas laporan keuangan telah mengungkapkan informasi keuangan yang memadai. f.
Ketaat Ket aatan an dan kepat kepatuha uhan n
Bahwa semua aset dan kewajiban yang disajikan dalam neraca serta penerimaan negara, belanja negara dan pembiayaan dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, sasaran pemeriksaan dilakukan atas tindak lanjut yang telah dilakukan oleh Kementerian/Lembaga terhadap hasil pemeriksaan BPK RI tahun sebelumnya.
Ref KKP
Langkah Pemeriksaan PENERIMAAN 1.
Penerimaan
a. Umu Umum 1) Buat lead schedule schedule yang berisi saldo pos penerimaan di LRA KN/Lembaga. 2) Lakuka Lakukan n
koordi koordinas nasii
memastikan
bahwa
dengan dengan saldo
tim
LKPP LKPP
penerimaan
untuk untuk di
LK
KN/Lembaga sesuai dengan saldo yang tercantum dalam neraca LKPP. 3) Buat supportin supporting g schedule yang yang berisi rincian per jenis penerimaan, maupun jumlah penerimaan per unit akuntansi tingkat eselon I, wilayah, dan satuan kerja. 4)
Cata Catatan tan : Kolo Kolom m Adju Adjust stme ment nt (lead dan supporting
schedule ) diisi berdasarkan hasil pengujian substantif. 5) Lakukan Lakukan prosedur prosedur pengujian pengujian SPI dan Pengujian Pengujian Substantif terkait pos L/K yang diperiksa Untuk
setiap
akun
yang
diperiksa
lakukan
asersi
keberadaan dengan melakukan pengujian atas saldo akun dengan dengan mengam mengambil bil 20 transa transaksi ksi ditelu ditelusur surii ke dokume dokumen n sumbernya dan asersi kelengkapan dengan melakukan pengujian ataas 20 dokumen sumber ditelusuri sampai ke pencatatan, dan pelaporan angka di laporan keuangan. b. Pengujian Pengujian Pengendali Pengendalian an Pendapa Pendapatan. tan. 1)
Pengendalian
pencatatan
pendapatan/penerimaan pembiayaan telah didukung oleh oleh Surat Surat Keteta Ketetapan pan (SK) (SK) yang yang disetu disetujui jui dan surat surat tanda setoran (STS) berupa surat setoran pajak (SSP), surat setoran bukan pajak (SSBP), dan/atau dokumen penerimaan lainnya yang dipertanggungjawabkan. a) penetapan
Teliti pendapatan/penerimaan
dasar pembiayaan,
Tanggal & Paraf Auditor
Ref KKP
Langkah Pemeriksaan
baik baik
itu
pera peratu tura ran n
yang yang
beras berasal al
dari dari
kementerian/ kementerian/lembag lembagaa tersebut tersebut maupun maupun penetapan penetapan jumlah dana yang diterima seperti peraturan tentang DAU, DAK dan lain-lain, SKPD, SKRD dan sebagainya. b)
Identifikasi
pendapatan/penerimaan pembiayaan yang tidak jelas dasar hukumnya dan teliti sebab dan akibatnya. c)
Identifikasi
pendapatan/penerimaan
pembiayaan
yang
jelas
dasar hukumnya, tetapi tidak dapat diperoleh serta teliti sebab dan akibatnya. 2)
Pen Pengend gendal alia ian n
atas atas
STS STS
atau atau
do dokumen umen
apaka akah
STS
atau
dokumen
penerimaan lainnya. a)
Teliti
peneri penerimaa maan n lainny lainnyaa apakah apakah telah telah bernom bernomor or seri seri (prenumbered). b)
Teliti Teliti
apakah apakah
dokume dokumen n
terseb tersebut ut
mengungkapkan kejelasan penyetoran meliputi tanggal
penyetoran,
nilai
pendapatan pendapatan/pene /penerimaan rimaan
penyetoran,
pembiayaan pembiayaan,,
jenis tempat
penyetoran, dan identitas penyetor, serta dasar hukum hukum
pendapatan pendapatan/peneri /penerimaan maan
pembiayaan pembiayaan
tersebut dan informasi lain yang diperlukan. c)
dan
telah
dipertangg dipertanggungja ungjawabka wabkan n
nil nilai ai
pen penda dapa patan tan/p /pen ener erima imaan an
dengan semestinya. 3)
Peng Pengen enda dali lian an
pembiayaan. Teli Teliti ti
secar secaraa
uji uji
peti petik k
apak apakah ah
reali realisa sasi si
pendapatan/penerimaan pembiayaan telah dilakukan
Tanggal & Paraf Auditor
Ref KKP
Langkah Pemeriksaan
rekons rekonsili iliasi asi
antara antara
satuan satuan
kerja kerja
kement kementeri erian an
negara/lembaga dan kas umum negara/unit Direktorat Jenderal Perbendaharaan terkait. 4)
Prosedur
verifikasi
intern
atas
pendapatan/penerimaan pembiayaan telah dijalankan. a)
Telit elitii apak apakah ah pemer emerin inta tah h tela telah h memb membu uat
prosedur verifikasi intern atas STS atau dokumen penerimaan lainnya. lainnya. Jika prosedur prosedur verifikasi intern atas dokumen penerimaan tidak ada, teliti apakah terdapat prosedur pengendalian alternatif yang memadai. b)
Telit elitii apak apakah ah prose rosed dur verif erifik ikas asii inte intern rn
terseb tersebut ut dilaku dilakukan kan secara secara efektif efektif dan teliti teliti hasil hasil verifikasi intern tersebut. 5)
Peng Pengen enda dali lian an
kete ketepa pata tan n
wakt waktu u
penc pencat atat atan an
pendapatan/penerimaan pembiayaan. a)
Teli Teliti ti apak apakah ah terj terjad adii teng tengga gang ng wakt waktu u
penerimaan kas dan penyetoran pendapatan dengan melihat
informasi
tanggal
bukti
penerimaan
(STS/lainnya). b)
Teliti ketepatan pencatatan
pendapatan/penerimaan pembiayaan apakah telah sesuai dengan periode pelaporan (cut off period ). ). c)
Teli Teliti ti pers perset etuj ujua uan n atas atas peng pengur uran anga gan n
dan/atau penundaan pembayaran pendapatan daerah/penerimaan pembiayaan dan teliti dasar hukumnya. 6)
Pen Penge gend ndal alia ian n
pend endapat apatan an/p /pen ener erim imaa aan n
pembiayaan yang melalui bendahara penerimaan. Teliti pengendalian pendapatan/penerimaan pembiayaan yang melalui bendahara penerimaan
Tanggal & Paraf Auditor
Langkah Pemeriksaan
apakah telah memadai, khususnya untuk menjamin bahwa penerimaan tersebut telah disetorkan kepada kas umum negara secara lengkap dan tepat waktu. Evaluasi prosedur untuk memperoleh pendapatan dimulai dari inisiasi untuk memperoleh pendapatan sampai dengan pelaporannya pada L/K. Buat bagan alurnya dan identifikas identifikasikan ikan kelemahan-ke kelemahan-kelemaha lemahan n pengendali pengendalian an yang dijumpai dan cari sebab akibatnya c. Penguj Pengujian ian Subtan Subtantif tif atas Transa Transaksi ksi Pendap Pendapatan atan dan Penerimaan 1) Telaah jurnal jurnal pendapatan, pendapatan, buku besar besar dan berkas induk induk piutan piutang g atau atau neraca neraca saldo saldo untuk untuk jumlah jumlah penerim penerimaan aan (pendapatan/penerimaan pembiayaan) yang besar atau tidak biasa dan pertimbangkan bukti pembayaran yang memiliki risiko tidak tercatat seperti pada saat volume pendapatan /penerimaan pembiayaan cukup banyak. 2) Telusuri pencatatan penerimaan tersebut ke salinan SK penerimaan dan STS 3) Telusuri Telusuri SK penetapan penerimaan penerimaan ke STS dan pencatatannya ke buku jurnal dan berkas induk piutang 4) Teliti realisasi pendapatan /penerimaan pembiayaan yang dilaporkan pada laporan realisasi anggaran dan pastikan bahwa: (1) telah benar penjumlahan vertikal dan horizontal horizontalnya; nya; (2) telah benar pembandin pembandinganny gannyaa dengan anggarannya; (3) telah benar dibandingkan dengan pendapatan pada semua laporan realisasi anggar anggaran an SKPD; SKPD; dan
(4) telah telah diungkap diungkapkan kan secara secara
memadai dalam catatan atas laporan keuangan. Apabila jumlah yang dibandingkan tidak sama, teliti sebab dan akibatnya. 5) Hitu Hitung ng ulan ulang g info inform rmas asii di dala dalam m bukt buktii pene peneri rima maan an
Ref KKP
Tanggal & Paraf Auditor
Langkah Pemeriksaan
(STS/lainnya) secara uji petik, dan bandingkan dengan laporan penerimaan terkait. 6) Teliti dokumen dokumen yang mendukung mendukung pencatatan pencatatan transaksi penerimaan dan pastikan bahwa pencatatan penerimaan telah dilakukan kepada akun/perkiraan yang tepat sesuai bagan perkiraan standar yang telah ditetapkan 7) Teliti SK penerimaan yang belum ada ada STS-nya. STS-nya. 8) Banding Bandingkan kan antara tanggal tanggal pencatatan pencatatan penerimaan penerimaan dengan tanggal STS.
Ref KKP
Tanggal & Paraf Auditor