BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Indonesia adalah Negara yang terkenal dengan kekayaan sumber daya alam yang tersedia, namun di lihat secara nyata, rakyat Indonesia banyak yang menderita. Penderitaan ini seperti: kemiskinan, kelaparan, dan kesengsaraan. Penderitaan yang di jalani rakyat tidak lain dan tidak bukan adalah dampak dari otonomi daerah yang kurang tersruktur. Hal ini di karenakan rendahnya moral – moral – moral moral para pejabat yang memegang kekuasaan di Indonesia. Rendahnya moral para pejabat yang ada di Indonesia menyebabkan Indonesia menempati rangking ke-3 dalam Negara terkorub di dunia. Hal ini sangat mencoreng nama bangsa Indonesia sebagai negara yang memiliki kekayaan lebih. Di era reformasi sekarang ini, Indonesia mengalami banyak perubahan. Perubahan sistem politik, reformasi ekonomi, sampai reformasi birokrasi menjadi agenda utama di negeri ini. Yang paling sering dikumandangkan adalah masalah reformasi birokrasi yang menyangkut masalah-masalah pegawai pemerintah yang dinilai korup dan sarat dengan nepotisme. Reformasi birokrasi dilaksanakan dengan harapan dapat menghilangkan budaya-budaya buruk birokrasi seperti praktik korupsi yang paling sering terjadi di dalam instansi pemerintah. Reformasi birokrasi ini pada umumnya diterjemahkan oleh instansi-instansi pemerintah sebagai perbaikan kembali sistem remunerasi pegawai. Anggapan umum yang sering muncul adalah dengan perbaikan sistem penggajian atau remunerasi, maka aparatur pemerintah
tidak
akan
lagi
melakukan
korupsi
karena
dianggap
penghasilannya sudah mencukupi untuk kehidupan sehari-hari dan untuk masa depannya. Namun pada kenyataannya, tindakan korupsi masih terus terjadi walaupun secara logika gaji para pegawai pemerintah dapat dinilai tinggi. Korupsi dari yang bernilai jutaan hingga miliaran rupiah yang dilakukan para pejabat pemerintah terus terjadi sehingga dapat disinyalir negara mengalami kerugian hingga triliunan rupiah. Tentunya ini bukan
1
angka yang sedikit, melihat kebutuhan kenegaraan yang semakin lama semakin meningkat. Jika uang yang dikorupsi tersebut benar-benar dipakai untuk
kepentingan
masyarakat
demi
mengentaskan
kemiskinan
dan
meningkatkan kualitas pendidikan, mungkin cita-cita tersebut bisa saja terwujud. Dana-dana sosial akan sampai ke tangan yang berhak dan tentunya kesejahteraan masyarakat akan meningkat. Saat ini, korupsi di Indonesia sudah mencapai puncaknya, setiap pejabat tinggi yang di periksa, pasti terlibat korupsi. Jika hal ini tidak di tanggapi dengan serius maka negara Indonesia tidak akan mencapai puncak emas seperti yang di cita – citakan dalam penbukaan Undang-undang Dasar 1945. Permasalahannya adalah apakah korupsi di Indonesia dapat teratasi. Maka dengan penyusunan makalah ini, kami akan mengungkap strategi nasional pencegahan dan pemberantasan korupsi dan upaya percepatan reformasi birokrasi.
B. Rumusan Masalah
1.
Bagaimana strategi nasional pencegahan dan pemberantasan korupsi?
2.
Apa saja upaya percepatan reformasi birokrasi?
C. Tujuan
1.
Untuk dapat mengetahui strategi nasional pencegahan dan pemberantasan korupsi
2.
Untuk dapat mengetahui upaya percepatan reformasi birokrasi
2
BAB II PEMBAHASAN
A. Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional (Stratanas) Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK), diimplementasikan ke dalam 6 (enam) strategi nasional yang telah dirumuskan, yakni: 1.
Melaksanakan Upaya-upaya Pencegahan Korupsi masih terjadi secara massif dan sistematis. Praktiknya bisa berlangsung dimanapun, dilembaga Negara, lembaga privat hingga dikehidupan sehari-hari. Melihat kondisi seperti itu, maka pencegahan menjadi layak didudukkan sebagai strategi perdananya. Melalui strategi pencegahan, diharapkan muncul langkah berkesinambungan yang berkontribusi bagi perbaikan ke depan. Strategi ini merupakan jawaban atas pendekatan yang lebih terfokus pada pendekatan represif. Paradigma dengan pendekatan represif yang berkembang karena diyakini dapat memberikan efek je ra terhadap pelaku tindak pidana korupsi (tipikor). Sayangnya, pendekatan represif ini masih belum mampu mengurangi perilaku dan praktif koruptif secara sistematis-massif. Keberhasilan strategi pencegahan diukur berdasarkan peningkatan nilai Indeks Pencegahan Korupsi, yang hitungannya diperoleh dari dua sub indicator yaitu Control of Corruption Index dan peringkat kemudahan berusaha (ease of doing business) yang dikeluarkan oleh World Bank. Semakin tinggi angka indeks yang diperoleh, maka diyakini strategi pencegahan korupsi berjalan semakin baik.
2.
Melaksanakan Penegakan Hukum Masih banyak kasus korupsi yang belum tuntas, padahal animo dan ekspektasi masyarakat sudah tersedot sedemikian rupa hingga menantinanti adanya penyelesaian secara adil dan transparan. Penegakan hukum yang inkonsisten terhadap hukum positif dan prosesnya tidak transparan,
3
pada akhirnya berpengaruh pada tingkat kepercayaan (trust ) masyarakat terhadap hukum dan aparaturnya. Dalam tingkat kepercayaan yang lemah, masyarakat tergiring kearah opini bahwa hukum tidak lagi dipercaya sebagai wabah penyelesaian konflik. Masyarakat cenderung menyelesaikan konflik dan permasalahan mereka melalui caranya sendiri yang celakanya acap berseberangan dengan hukum. Belum lagi jika ada pihak-pihak lain yang memanfaatkan inkonsistensi penegakan hukum demi kepentingannya sendiri, keadaan bisa makin runyam. Absennya kepercayaan ditengah-tengah masyarakat, tak ayal menumbuhkan rasa tidak puas dan tidak adil terhadap lembaga hukum beserta aparaturnya. Pada suatu tempo, manakala ada upaya-upaya perbaikan dalam rangka penegakan hukum di Indonesia, maka hal seperti ini akan menjadi hambatan tersendiri. Untuk itu, penyelesaian kasus-kasus korupsi yang menarik
perhatian
masyarakat
mutlak
perlu
dipercepat.
Tingkat
keberhasilan strategi penegakan hukum ini diukur berdasarkan Indeks Penegakan Hukum Tipikor yang diperoleh dari persentase penyelesaian setiap tahapan dalam proses penegakan hukum terkait kasus Tipikor, mulai dari tahap penyelesaian pengaduan Tipikor hinggan penyelesaian eksekusi putusan Tipikor. Semakin tinggi angka Indeks Penegakan Hukum Tipikor, maka diyakini strategi penegakan hukum berjalan semakin baik.
3.
Melaksanakan Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan Meratifikasi UNCAC, adalah bukti konsistensi dari komitmen Pemerintah Indonesia untuk mempercepat pemberantasan korupsi. Sebagai konsekuensinya, klausal-klausal didalam UNCAC harus dapat diterapkan dan mengikat sebagai ketentuan hukum di Indonesia. Beberapa klausal ada yang merupakan hal baru, sehingga perlu diatur/ diakomodasi lebih lanjut dalam regulasi terkait pemberantasan korupsi selain juga merevisi ketentuan didalam regulasi yang masih tumpangtindih menjadi prioritas dalam strategi ini.
4
Tingkat keberhasilan strategi ini diukur berdasarkan persentase kesesuaian regulasi anti korupsi Indonesia dengan klausal UNCAC. Semakin mendekati 100%, maka peraturan perundang-undangan terkait pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia semakin lengkap dan sesuai dengan common practice yang terdapat pada Negara-negara lain.
4.
Melaksanakan Kerjasama Internasional dan Penyelamatan Aset Hasil Tipikor Berkenaan dengan upaya pengembalian asset hasil tipikor, baik didalam maupun diluar negeri, perlu diwujudkan suatu mekanisme pencegahan dan pengembalian asset secara langsung sebagaimana ketentuan UNCAC. Peraturan perundang-undangan Indonesia belum mengatur pelaksanaan dari putusan penyitaan (perampasan) dari negara lain, lebih-lebih terhadap perampasan asset yang dilakukan tanpa adanya putusan pengadilan dari suatu kasus korupsi (Confiscation without a criminal conviction). Penyelamatan aset perlu didukung oleh pengelolaan asset negara yang dilembagakan secara professional agar kekayaan negara dari aset hasil tipikor dapat dikembalikan kepada negara secara optimal. Keberhasilan strategi ini diukur dari persentase pengembalian asset tipikor ke kas negara berdasarkan putusan pengadilan dan persentasi tingkat keberhasilan (Success rate) kerjasama internasional terkait pelaksanaan permintaan dan penerimaan permintaan Mutual Legal Assistance (MLA) dan ekstradisi. Semakin tinggi pengembalian asset ke kas Negara dan keberhasilan kerjasama internasional, khususnya dibidang tipikor, maka strategi ini diyakini berjalan dengan baik.
5.
Meningkatkan Pendidikan dan Budaya Antikorupsi Praktik-praktik korupsi yang kian massif memerlukan itikad kolaboratif dari pemerintah beserta segenap pemangku kepentingan. Wujudnya bisa berupa upaya menanamkan nilai budaya integritas yang
5
dilaksanakan secara kolektif dan sistematis, baik melalui akivitas pendidikan
anti
korupsi
dan
internalisasi
budaya
anti
korupsi
dilingkungan public maupun swasta. Dengan kesamaan cara pandang pada setiap individu di seluruh Indonesia bahwa korupsi itu jahat, dan pada akhirnya para individu tersebut berperilaku aktif mendorong terwujudnya tata-kepemerintahan yang bersih dari korupsi diharapkan menumbuhkan prakarsa-prakarsa positif bagi upaya PKK pada khususnya, serta perbaikan tatakepemerintahan pada umumnya. Tingkat keberhasilan strategi ini diukur berdasarkan Indeks Perilaku Anti Korupsi yang ada dikalangan tata-kepemerintahan maupun individu diseluruh Indonesia. Semakin tinggi angka indeks ini, maka di yakini nilai budaya anti korupsi semakin terinternalisasi dan mewujud dalam perilaku nyata setiap individu untuk memerangi tipikor.
6.
Meningkatkan Mekanisme Pelaporan Pelaksanaan Upaya Pemberantasan Korupsi. Strategi yang mengedepankan penguatan mekanisme di internal Kementerian/
Lembaga,
swasta
dan
masyarakat,
tentu
akan
memperlancar aliran data/ informasi terkait progress pelaksanaan ketentuan UNCAC. Konsolidasi dan publikasi informasi di berbagai media, baik elektronik maupu cetak, termasuk web portal PKK, akan mempermudah pengaksesan dan pemanfaatannya dalam penyusunan kebijakan dan pengukuran kinerja PKK. Keterbukaan dalam pelaporan kegiatan
PKK
akan
memudahkan
para
pemangku
kepentingan
berpartisipasi aktif mengawal segenap upaya yang dilakukan oleh pemerintah, lembaga public maupun sector swasta. Keberhasilan diukur berdasarkan indeks tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap laporan PKK. Semakin tinggi tingkat kepuasan pemangku kepentingan, maka harapannya semua kebutuhan informasi dan pelaporan terkait proses penyusunan kebijakan dan penilaian
6
progress PKK dapat semakin terpenuhi sehingga upaya PKK dapat dikawal secara berkesinambungan dan tepat sasaran. Komisi Pemberantasan Korupsi dalam bukunya mengenai panduan memberantas korupsi dengan mudah dan menyenangkan, mengelompokkan strategi pemberantasan korupsi tersebut ke dalam 3 strategi berikut: 1.
Strategi Represif Strategi ini adalah strategi penindakan tindak pidana korupsi dimana seseorang diadukan, diselidiki, disidik, dituntut dan di eksekusi berdasarkan saksi-saksi dan alat bukti yang kuat.
2.
Strategi Perbaikan Sistem Perbaikan system dilakukan untuk mengurangi potensi korupsi. Caranya dengan kajian system, penataan layanan public melalui koordinasi, supervise, pencegahan serta mendorong transparansi penyelenggara negara.
3.
Strategi Edukasi dan Kampanye Strategi ini merupakan bagian dari upaya pencegahan yang memiliki peran strategis dalam pemberantasan korupsi. Melalui strategi ini akan dibangun perilaku dan budaya antikorupsi. Edukasi dilakukan pada segenap lapisan masyarakat sejak usia dini.
B. Upaya Pecepatan Reformasi Birokrasi
Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional (Stratanas) Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK),
Kementerian
Kesehatan
telah
melaksanakan upaya
percepatan
reformasi birokrasi melalui berbagai cara dan bentuk, antara lain: 1.
Disiplin kehadiran menggunakan system fingerprint , ditetapkan masuk pukul 7.30 dan pulang kantor pukul 16.00, untuk mencegah pegawai melakukan korupsi waktu.
2.
Setiap pegawai negeri Kemenkes harus mengisi Sasaran Kinerja Pegawai (SKP), dan dievaluasi setiap tahunnya, agar setiap pegawai mempunyai tugas pokok dan fungsi yang jelas, dapat diukur dan di pertanggung jawabkan kinerjanya.
7
3.
Melakukan pelayanan kepada masyarakat yang lebih efisien dan efektif, ramah dan santun, diwujudkan dalam pelayanan prima
4.
Penandatanganan fakta integritas bagi setiap pelantikan pejabat di kementrian kesehatan. Hal ini untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK), Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)
5.
Terlaksananya Strategi Komunikasi pendidikan dan Budaya AntiKorupsi melalui sosialisasi dan kampanye antikorupsi di lingkungan internal/ seluruh Satker Kementerian Kesehatan.
6.
Sosialisasi tentang larangan melakukan gratifikasi, sesuai dengan pasal 12 b ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, menyatakan “Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri sipil atau penyelenggara negara
dianggap
pemberian
suap,
apabila
berhubungan
dengan
jabatannya dan yang berlawanan kewajiban atau tugasnya”. 7.
Pemberlakuan Sistem Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik (LPSE)
8.
Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi seperti seleksi pendaftaran pegawai melalui online dalam rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT)
9.
Pelaksanaan LHKPN di lingkungan Kementerian Kesehatan didukung dengan Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 03. 01/ Menkes /066/I/2010, tanggal 13 Januari 2010
10. Membentuk Unit Pengendalian Gratifikasi, berdasarkan Surat Keputusan Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan Nomor 01. TPS. 17. 04. 215. 10. 3445, tanggal 30 Juli 2010 11. “Tanpa Korupsi”, “ Korupsi Merampas Hak Masyarakat untuk Sehat”, “Hari Gini Masih Terima Suap”, dan lain-lain
8
BAB III PENUTUP A. Kesimpulan
Program
kementerian
kesehatan
dalam
upaya
pencegahan
korupsi Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional (Stratanas)
Pencegahan
dan
Pemberantasan
Korupsi
(PPK),
diimplementasikan ke dalam 6 (enam) strategi nasional yang telah dirumuskan, yakni: 1.
Pencegahan
2.
Penegakan Hukum
3.
Harmonisasi peraturan perundang-undangan
4.
Kerjasama Internasional dan penyelamatan asset hasil tipikor
5.
Pendidikan dan budaya antikorupsi
6.
Mekanisme pelaporan pelaksanaan upaya pemberantasan korupsi.
B. Saran
Diharapkan makalah ini dapat dijadikan suatu referensi atau informasi bagi mahasiswa keperawatan khususnya, maupun kalangan umum. Mohon maaf bila banyak kekurangan dalam makalah ini, mohon kritik dan saran yang membangun.
9
