19
PROPOSAL
RANCANGAN PROYEK PERUBAHAN
"OPTIMALISASI PENGAWASAN POTENSI DAERAH PESISIR
MELALUI PEMBERDAYAAN KELOMPOK MASYARAKAT PENGAWAS (POKMASWAS) KABUPATEN"
Disusun Oleh :
EDIUS DABI, SPi, MSi
NIP.19790403 200801 1015
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
DIKLAT KEPEMIMPINAN TINGKAT III ANGKATAN II
TAHUN 2015
PENGESAHAN SEMINAR
RANCANGAN PROYEK PERUBAHAN
N a m a
:
Edius Dabi, SPi, MSi
No. Absen
:
Judul Proyek Perubahan
:
Optimalisasi Pengawasan Potensi Daerah Pesisir
Melalui Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) Kabupaten.
Telah diseminarkan pada :
Hari
Tanggal
Pukul
Tempat
Telah diperbaiki sesuai semua saran dalam Seminar .
Peserta Mentor
EDIUS DABI, SPi, MSi Drs, FRENGKY WALLY, MM
NIP. 19790403 200801 015 NIP. 19640820 199610 1 001
Coach Penyelenggara Diklat
Dr. Ir. STEVANUS THANE,MM ………………………..
NIP. 19620122199303004
DAFTAR ISI
Kata Pengantar ……………………………………………………….
Daftar Isi ……………………………………………………………..
BAB I PENDAHULUAN
Latar Belakang……………………………………….
Area dan Fokus Proyek Perubahan ,………………………
Tujuan Proyek Perubahan ………….……………………
Kriteria Keberhasilan ……………………………………
Bab II DESKRIPSI PROYEK PERUBAHAN
Mile Stone Proyek Perubahan, …………………………….
Steakholder Proyek Perubahan ……………………………..
Strategi Komunikasi, ………………………………………….
BAB III PELAKSANAAN PROYEK PERUBAHAN
Capaian Proyek Perubahan ……………………………..
Kendala Internal dan Eksternal, …………………………..
Strategi Mengatasi Kendala, ……………………………….
BAB IV PENUTUP
Kesimpulan, …………………………………………………
Rekomendasi, ………………………………………………..
LAMPIRAN (Project Charter)
BAB I.
PENDAHULUAN
Latar Belakang
Pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan perlu dibarengi dengan pengawasan yang optimal, guna menjamin kelestarian dan keberlanjutan sumber daya kelautan dan perikanan, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Amanat pengawasan tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
Untuk mendukung tujuan tersebut, maka Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua yang dalam hal ini melalui Bidang Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan yang mana sebagai reformer dalam Proyek Perubahan ini akan melaksanakan pembenahan infrastruktur pengawasan di lokasi pesisir yang merupakan potensi perikanan, dan di daerah rawan pelanggaran pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan. Kegiatan pengawasan dilakukan dengan meningkatkan pemeriksaan saat kapal akan melakukan operasi penangkapan dan setelah kembali ke pelabuhan. Jika ada pelanggaran, segera kita gerakkan pengawan yang lebih ketat.
Dinas Kelautan dan Perikanan sesuai dengan komitmennya untuk memerangi kegiatan illegal fishing dan destructive fishing terus melakukan kegiatan pengawasan di laut dengan mengerahkan armada kapal pengawas yang dimiliki. Kegiatan Illegal fishing yang dilakukan oleh Kapal Perikanan Asing (KIA) dan Kapal Perikanan Indoneisa (KII) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Indonesia (WPP-NRI), secara nyata melanggar Undang-undang (UU) No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana diubah dengan UU No. 45 tahun 2009, dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perikanan tangkap.
Dalam hal pengawasan, antara lain belum memadainya kapasitas dan kapabilitas pengawasan SDKP, yang ditandai dengan adanya kesenjangan yang cukup besar antara kebutuhan penguatan kelembagaan pengawasan SDKP dengan kondisi yang mampu dicapai saat ini. Pelaksanaan penegakan hukum di bidang perikanan merupakan hal yang penting dan strategis, untuk mendukung terwujudnya pengelolaan perikanan yang berkelanjutan. Salah satu proses hukum tindak pidana perikanan dilaksananakan oleh pengadilan perikanan. Presiden Republik Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2014 telah menetapkan pembentukan tiga Pengadilan Perikanan, yaitu Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri (PN) Ambon, PN Sorong, dan PN Merauke.
Pengawasan sumber daya kelautan khususnya di daerah pesisir pada 6 (enam) Kabupaten di Papua yaitu : Kabupaten Jayapura, Kabupaten Nabire, Kabupaten Biak Numfor, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kepulauan Yapen dan Kota Jayapura.
Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dilaksanakan untuk melindungi sumber daya kelautan dan perikanan dari pengrusakan dan kegiatan ilegal, serta mewujudkan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan bidang kelautan dan perikanan. Pengawasan dilakukan dengan menerapkan sistem pemantauan kapal perikanan (Vessel Monitoring Sisytem/VMS), gelar operasi kapal pengawas perikanan, dan berbagai kegiatan lainnya, yang didukung juga oleh peran serta masyarakat dalam pengawasan daerah pesisir melalui Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) dengan menggunakan Speed Boat.
Oleh karena itu, melalui proyek perubahan ini, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua akanmelaksanakan program pengawasan daerah pesisir dengan memanfaatkan Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas), sehingga dapat meminimalisir kegiatan – kegiatan illegal fishing yang sering terjadi di daerah pesisir potensi perikanan serta menjamin terjaganya kelestarian alam bawah laut dari pengrusakan akibat kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan obat dan bahan peledak.
Kondisi pengawasan daerah pesisir potensi perikanan saat ini pada kenyataannya yangterjadi/diberikan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi maupun Kabupaten Kota sebagai instansi teknis Pembina belum optimal. Hal ini dapat dilihatdari masih banyaknya keluhan masyarakat akibat rendahnya pengawasan daerah pesisir potensi perikanan terutama pada 6 (enam) daerah tersebut diatas.Keluhan itu antara lain berupa :
Belum optimalnya fungsi dan tugas Pokmaswas pada 6 (enam) Kabupaten/Kota (Kab. Jayapura, Nabire, Biak Numfor, Waropen, Kepulauan Yapen dan Kota Jayapura)
Minimnya sarana pendukung tugas Pokmaswas
Pengawasan daerah pesisir potensi perikanan, 3 bulan sekali,
Berangkat dari kondisi yang Idial atau Normatif yang akan dicapai dan permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua dalam mewujudkan harapan masyarakat sebagai pemilik hak ulayat dan masyarakat nelayan serta optimalisasi peningkatan pendapatan masyarakat, maka perlu ditetapkan Fokus Proyek Perubahan sesuai hasil identifikasi masalah, dimana rencana Proyek Perubahan yang akan dilakukan terhadap beberapa indikator sebagai mana tersebut di atas yaitu dengan membuat komitmen bersama seluruh pegawai, tim kerja dan stakeholders bahwa Proyek Perubahan ini akan berhasil meningkatkan kinerja dan juga pendapatan masyarakat nelayanyaitu dengan :
Optimalisasi fungsi dan peran Pokmaswas di 6 Kabupaten/ Kota (Kab. Jayapura, Nabire, Biak Numfor, Waropen, Kepulauan Yapen dan Kota Jayapura)
Dukungan sarana Speed Boat kepada Pokmaswas di 6 Kabupaten Kota untuk pengawasan daerah pesisir.
Pengawasan terhadap daerah pesisir meningkat dari 3 bulan sekali menjai 2 kali per bulan
Dengan demikian akan menghilangkan keraguan masyarakat akan illegal fishing dan juga meningkatkan kinerja pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua.
Area Proyek Perubahan
Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi
Fokus area perubahan yang dilakukan dalam proposal ini adalah berdasarkan pada Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua.dengan butir-butir prinsip pelayanan antara lain :
Perumusan kebijakan teknis di bidang kelautan dan perikanan;
Pelaksanaan bimbingan penegakan hukum serta operasi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;
Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kelautan dan perikanan;
Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kelautan dan perikanan;
Agar prinsip-prinsip pelayanan tersebut diatas dapat dilaksanakan maka hal-hal yang perlu dilakukan dalam memberikan pelayanan antara lain :
Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat nelayan melalui
Menyederhanakan prosedur pelayanan
Memberikan kemudahan, kecepatan, kenyamanan dan kepastian
Menerapkan pelayanan prima
Memberikan bantuan sarana pendukung tugas dan fungsi Kopmaswas di daerah potensi perikanan berupa :
Membentuk kelompok masyarakat pengawas (kopmaswas) daerah pesisir potensi perikanan di kabupaten / kota.
Bantuan motor temple atau speed boat
Memberikan pelayanan tepat waktu dan terkendali di bidang kelautan dan perikanan.
2. Area Organisasi Yang Bermasalah
Berdasarkan prisip-prinsip pelayanan di atas maka diperlukan komitmen yang tegas dan kuat dari Bidang Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua.untuk melaksanakan fungsi pelayanan umum guna meningkatkan pengawasan dan pengendalian daerah pesisir potensi perikanan serta meningkatkan kinerja pegawai pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua.
Sarana dan prasarana pendukung merupakan bagian terpenting dari terlaksananya suatu sistem pelayanan publik. Semakin lengkap sarana dan prasarana yang ada, maka proses pelayanan akan semakain baik sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Demikian halnya denga sumber daya manusia yang tersedia, dimana harus memiliki integritas dan kualitas yang memadai secara professional sebagai bagian yang mengelola potensi perikanan di daerah.
Melihat keadaan ini, maka area perubahan yang akan dilakukan adalah Optimalisasi pengawasan terhadap potensi perikanan di daerah pesisir. Rendahnya pengawasan terhadap daerah pesisir yang memiliki potensi perikanan dan perlindungan terhadap hak ulayat masyarakat adat di Kabupaten/Kota, sehingga berdampak pada menurunnya kinerja organisasi, yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan illegal fishing oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab terhadap kelastarian porensi perikanan di daerah pesisir.
Area Organisasi Yang Menjadi Fokus Area Perubahan
Area perubahan yang akan dilaksanakan adalah pada Bidang Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua yakni, memalui program optimalisasi pengawasan terhadap daerah pesisir yang berpotensi perikanan dengan membentuk kelompok masyarakat pengawas (Pokmaswas) dengan memberikan bantuan sarana pendukung operasional berupa speed boat kepada kelompok (Pokmaswas) di 6 Kabupaten/Kota yang memiliki kepedulian dalam menjaga dan mengawasi daerah pesisir potensi perikanan melalui indikator-indikator yang telah ditetapkan antara lain :
Belum optimalnya fungsi dan tugas (Pokmaswas) pada 6 (enam) Kabupaten/Kota (Kab. Jayapura, Nabire, Biak Numfor, Waropen, Kepulauan Yapen dan Kota Jayapura)
Minimnya sarana pendukung tugas Pokmaswas
Pengawasan daerah pesisir potensi perikanan, 3 bulan sekali.
Dengan demikian akan menghilangkan keraguan masyarakat akan illegal fishing dan juga meningkatkan kinerja pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua.
Tujuan
Tujuan Proyek Perubahan yang akan dicapai dalamJangka Pendek ( dua bulan /sampai berakhirnya Diklat. Pim. Tk.III). antara lain :
Optimalisasi fungsi dan peran Pokmaswas di 6 Kabupaten/ Kota
Dukungan sarana Speed Boat kepada Pokmaswas di 6 Kabupaten Kota untuk pengawasan daerah pesisir.
Pengawasan terhadap daerah pesisir meningkat dari 3 bulan sekali menjai 2 kali per bulan
Meningkatkan kinerja aparatur Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua.
Kriteria Keberhasilan
Kriteria keberhasilan proyek perubahan yang akan dicapai pada jangka pendek atau selama berlangsungnya pelaksanaan Diklat Kepemimpinan Tingkat III antara lain :
Optimalisasi fungsi dan peran Pokmaswas di 6 Kabupaten/ Kota (Kab. Jayapura, Nabire, Biak Numfor, Waropen, Kepulauan Yapen dan Kota Jayapura),
Pengawasan terhadap daerah pesisir meningkat dari 3 bulan sekali menjai 2 kali per bulan,
Sarana pengawasan tradisional menjadi Speed Boat sebanyak 6 (enam) unit untuk Pokmaswas.
BAB. II
DESKRIPSI PROYEK PERUBAHAN
Mile Stone Proyek Perubahan
Tahapan dalam proyek perubahan merupakan capaian-capaian yang sangat penting, sehingga harus diperhatikan dalam menjamin terlaksananya proyek perubahan secara tepat waktu dan tepat sasaran. Milestone yang akan diuraikan secara lebih rinci pada proyek perubahan ini antara lain :
Pembentukan Tim Kerja
Pertemuan dengan seluruh staf pada Bidang Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua,
Pertemuan dengan stakeholder internal dan eksternal, tentang proyek perubahan,
Konsep SK Tim Kerja Proyek Perubahan
Pengesahan SK Tim Kerja Proyek Perubahan
Pembagian Tugas Tim
Identifikasi data – data yang berhubungan dengan lokasi,
Akses ke lokasi dan
Data pendukung lainnya.
Koordinasi lintas sektor
Koordinasi dengan Kadis di Kabupaten/Kota,
Koordinasi dengan Bagian Hukum,
Koordinasi dengan Tokoh Adat di Kab/Kota,
Koordinasi dengan masyarakat nelayani dan stakeholder lainnya.
Penetapan Waktu Pembentukan Pokmaswas
Koordinasi dengan mentor,
Koordinasi dengan ketua Pokmaswas.
Penetapan tanggal pelantikan Pokmaswas.
Pemantapan materi Pelantikan Pokmaswas di 6 Kab/Kota
Pertemuan dengan Tim Proyek Perubahan
Pengecekan akhir kesiapan materi pelantikan dan bantuan sarana dari masing-masing anggota Tim Kerja.
Penetapan jadwal dan tempat pelantikan dari masing-masing Kopmaswas di 6 Kab/Kota
Pelaksanaan Pelantikan dan penyerahan bantuan Speed Boat
Pelantikan Pengurus Pokmaswas di 6 ( enam) Kabuapetn/Kota :
Penyerahan bantuan sarana berupa Speed Boat
Uji Coba pengawasan dengan menggunakan Speed Boat
Stakeholder Proyek Perubahan
Stakeholder yang akan dilibatkan dalam proyek perubahan yang terdapat pada Bidang Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua antara lain sebagai berikut :
Stakeholder Internal, yaitu seluruh pegawai tetap maupun honorer yang bekerja pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua.
Stakeholder Eksternal, yaitu instansi terkait yang juga bekerja mendukung pelayanan berupa pengawasan terhadap daerah pesisir potensi perikanan, serta pimpinan instansi terkait seperti pemda ( Kabag Hukum, Pokmaswas dari Kabupaten Jayapura, Nabire, Biak Numfor, Waropen, Kepulauan Yapen dan Kota Jayapura.
Strategi Komunikasi
Strategi yang dipakai dalam membangun hubungan dengan para stakeholder Eksternal yaitu dengan pola pendekatan pertemanan antar sesama pegawai (pimpinan) unit kerja yang ada di 6 (enam) Kabupaten/Kota tersebut di atas yang memang selama ini telah berjalan dengan baik, dengan semangat kekeluargaan. Kondisi inilah yang akan dipergunakan sebagai strategi dalam mencari dukungan dari para stakeholder yang ada di luar unit kerja Dinas Kelautan dan Perikanan.
BAB. III
PELAKSANAAN PROYEK PERUBAHAN
Capaian Proyek Perubahan
Gambaran Struktur Tim / orang yang terlibat dalam penyelenggaraan proyek perubahan.Contoh :
Kendala Internal dan Eksternal
Kendala Internal yang kemungkinan akan terjadi dan menghambat proses berjalannya proyek perubahan ini, antara lain datang dari para pegawai yang selama ini tidak disiplin untuk masuk kantor tepat pada waktu yang telah ditetapkan dalam pelayanan kepada masyarakat. Untuk merubah mindseting para pekerja tersebut tidak segampang membalikkan telapak tangan.
Kendala Eksternal yang akan menghambat pelaksanaan proyek perubahan antara lain datangnya dari tokoh adat 6 Kabupaten/Kota, yang selama ini melapor tentang kondisi daerah pesisir yang terkena illegal fhising di Provinsi Papua.
Strategi Mengatasi Kendala
Strategi yang digunakan dalam mengatasi permasalahan yang terkait dengan berbagai kendala khususnya yang datang dari luar antara lain dari pihak adat dan pemilik hak ulayat dimana selama ini kesulitan melakukan pengawasan terhadap daerah-daerah pesisir disebabkan karena data-data kasus illegal fhising tidak laporkan oleh masyarakat dengan baik ke pihak Dinas Kelautan dan Perikanan untuk programkan..
Kendala lain adalah penetapan jenis bantuan kepada kelompok masyarakat pengawas tidak transparan oleh aparatur Dinas demikian halnya dengan penerbitan ijin tidak jelas waktu dan biayanya sehingga pekerjaan ini merupakan sumber pendapatan pribadi yang sudah berlangsung lama dan tertutup.
Strategi yang dipakai dalam mengatasi permasalahan tersebut diatas yaitu melalui kebijakan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan dalam membangun kerjasama yang baik dengan Pihak Kepolisian (Kapolres) dan Ketua kelompok masyarakat pengawas di 6 Kabupaten/kota, sehingga adanya kesepakatan atau komitmen untuk saling mendukung dalam peningkatan pengawasan terhadap daerah pesisir potensi perikanan.
BAB. IV.
PENUTUP
Kesimpulan
Kesimpulan yang dapat diambil dari rencana proyek perubahan pada Bidang Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua antara lain :
Melalui proyek perubahan ini diharapkan akan terwujud peningkatan pengawasan terhadap daerah pesisir potensi kelautan di 6 Kabupaten/Kota,
Perlu dibangun komitmen yang kuat antara seluruh stakeholder/tim kerja terhadap penerapan Sangsi yang tegas kepada seluruh pegawai di Bidang Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua
Melalui proyek perubahan ini diharapkan akan terwujud peningkatan pendapatan masyarakat nelayan di daerah pesisir.
Rekomendasi
Rekomendasi dalam mendukung tercapainya proyek perubahan ini, antara lain sebagai berikut :
Perlu adanya dukungan dan motivasi dari Mentor demi tercapainya proyek perubahan ini,
Perlu adanya dukungan dan motivasi dari Coach/pembimbing dalam membimbing dan mengarahkan serta mencari solusi-solusi yang baik jika terjadi hambatan dalam menjalankan proyek perubahan ini.
