Proses Ratifikasi Hukum Internasional A. Hubun Hubungan gan Huku Hukum m Intern Internasion asional al dan dan Hukum Hukum Nasio Nasional nal
D
alam kehid kehidupan upan masy masyarakat arakat intern internasion asional,ada al,ada interak interaksi si antara huku hukum m intern internasional asional dan huk hukum um nas nasion ional. al. Neg Negara ara dal dalam am hid hidup up ber bernasy nasyarak arakat at mem memben bentuk tuk huk hukum um inte in tern rnas asio iona nal, l, se seda dang ngka kan n ma masi sing ng-m -masi asing ng ne nega gara ra me memi mili liki ki hu huku kum m na nasio siona nal. l. Perjanjian yang di buat oleh negara masuk dalam runag lingkup hukum internasional, tetapi untuk mengimplementasikan hukum internasional sering memerlukan perundang-undangan nasional. Kekebalan diplomatik yang disediakan hukum internasional, tidak ada artinya bila tidak diakui dan tidak dilindungi oleh hukum nasional. Kaitannya dengan hubungan antara hukum internasional dan hukum nasional, dapat diambil suatu aturan bahwa hukum nasional tidak mempunyai pengaruh pada kewajiban negara di tingkat tingk at intern internasiona asional, l, tetapi hukum intern internasion asional al tidak sama sekali meninggalkan meninggalkan huku hukum m nasional. Namun untuk menentukan lebih jauh bagaimana hukum internasional dan hukum nasional harus saling bereksistensi, serta apa yang terjadi bila ada konflik antarkeduanya, digunakannlah teori hubungan antara hukum nasional dan hukum internasional, yaitu teori monisme dan teori dualisme. 1.
Menuru Menu rutt teor teorii dual dualism isme, e, huk hukum um int intern ernasi asion onal al dan dan huk hukum um nas nasio iona nall meru merupa pakan kan du duaa sistim hukum yang seara keseluruhan berbeda.
!.
Menuru Menu rutt teor teorii moni monism sme, e, huk hukum um int intern ernasi asion onal al dan dan huk hukum um nasi nasion onal al itu itu meru merupa paka kan n bagian yang saling berkaitan dari satu sistem hukum pada umumnya. umumnya.
"erdasarkan teori monisme dengan primat hukum internasional, hukum nasional herarkinya lebih rendah dibanding dengan hukum internasional. #ukum nasional tunduk pada hukum internasional dalam arti hukum nasional harus sesuai dengan hukum internasional. Namun ada pula monisme yang menganggap hukum nasional sejajar dengan hukum internasional. Keduanya harus sesuai dengan kaidah dan nilai-nilai suatu sistim hukum pada umumnya. B. Ra Rati tifi fika kasi si dan dan Pra Prakt ktik ikny nya a
$eara teo $eara teori, ri, rat ratifi ifikasi kasi mer merupa upakan kan per persetu setujua juan n kep kepala ala neg negara ara ata atau u pem pemerin erintah tah atas penandatanganan perjanjian internasional yang dilakukan oleh kuasa penuhnya yang di tunjuk tun juk seb sebaga agaima imana na mes mestin tinya ya.. Dala Dalam m pra prakti ktik k mo moder dern, n, rati ratifik fikasi asi mem mempun punya yaii art artii leb lebih ih daripada sekadar tindakan konfirmasi. %atifikasi dianggap sebagai penyampaian pernyataan form fo rmal al ol oleh eh su suat atu u ne nega gara ra me meng ngen enai ai pe perse rsetu tuju juan an un untu tuk k ter terik ikat at pa pada da su suat atu u pe perja rjanj njia ian n intern int ernasio asional nal.. Pad Padaa sua suatu tu per perjan janjian jian int intern ernasio asional nal din dinya yataka takan n den dengan gan rat ratifi ifikasi kasi apa apabil bilaa & 1. !.
Perj Pe rjan anji jian an int inter erna nasi sion onal al men menen entu tuka kan n demi demiki kian an se sear araa tega tegas' s' Keual Keu alii apab apabil ilaa diten ditentu tuka kan n seba sebali likn knya ya,, nega negara ra yang yang me meng ngad adak akan an neg negos osia iasi si menyetujui bahwa ratifikasi perlu'
(.
Perjanjian internasional yang telah ditandatangani akan berlaku jika sudah di ratifikasi'
).
Kemampuan negara untuk menandatangani perjanjan internasional dengan syarat akan berlaku bila telah di ratifikasi, tampak dalam instrumen *full powers-nya+, atau dinyatakan demikian selama ratifikasi.
C. Adapun praktik ratio raifikasi sebagai berikut :
1.
Negara berhak untuk mempunyai kesempatan guna meniliti kembali meninjau kembali instrumen yang telah di tandatangani oleh utusannya sebelum negara menjalankan kewajiban-kewajiban yang di tentukan dalam instrumen
!.
"erdasarkan kedaulatannya suatu negara berhak untuk menarik diri dari partisipasi dalam suatu perjanjian internasional apabila negara yang bersanglkutan menghendaki demikian.
$ering suatu perjanjian internasioanal mengudang di lakukannya suatu amandemen atau penyesuaian dalam hukum nasional karena prinsip demokrasi bahwa pemerintah yang harus berkonsultasi dengan endapat umum yang ada dalam parlemen atau tempat lain mengenai ada tidaknya keharusan mengonfirmasi suatu perjanjian internasional. D. Proses ratifikasi di Indonesia adalah :
1.
Proses penyiapan % untuk perjanjian internasional'
!.
Mendapat persetujuan dari DP%
(.
Pengesahan oleh presiden dan pengundangan oleh mensesneg atas perintah presiden
. Pengesahan Pern!an!ian Internasional di Indonesia
Pembuatan dan pengesahan perjanjian internasional antara Pemerintah ndonesia dengan pemerintah negara-negara lain, organisasi internasional dan subjek hukum internasional lain adalah suatu perbuatan hukum yang sangat penting karena mengikat negara dengan subjek hukum internasional lainnya. /leh sebab itu pembuatan dan pengesahan suatu perjanjian internasional dilakukan berdasarkan undang-undang. Perjanjian internasional diatur dalam "ndang#"ndang No. $% &ahun $''' . Dalam ndang ndang No. !) 0ahun !, adapun isi yang diatur dalam undang-undang tersebut adalah •
Ketentuan mum
•
Pembuatan Perjanjian nternasional
•
Pengesahan Perjanjian nternasional
•
Pemberlakuan Perjanjian nternasional
•
Penyimpanan Perjanjian nternasional
•
Pengakhiran Perjanjian nternasional
•
Ketentuan Peralihan
•
Ketentuan Penutup
(. Pembuatan Per!an!ian Internasional Perjanjian internasional dibuat dengan itikad baik. •
•
•
•
Dalam pembuatannya, pemerintah berpedoman pada kepentingan nasional dan berdasarkan prinsip persamaan kedudukan, saling menguntungkan, dan memperhatikan, baik hukum nasional maupun internasional yang berlaku. 2embaga yang berenana membuat perjanjian internasional melakukan konsultasi dan koordinasi mengenai renana itu dengan menteri. Dalam persiapan pembuatannya, pemerintah % harus ditetapkan posisinya dan dituangkan dalam suatu pedoman delegasi %.
). Pengesahan Per!an!ian Internasional
•
Pengesahan perjanjian internasional yang dilakukan oleh pemerintah %epublik ndonesia sesuai dengan undang-undang atau keputusan presiden, berkenaan dengan&
•
3. masalah politik, perdamaian, pertahanan, dan keamanan negara.
•
". perubahan wilayah
•
4. kedaulatan atau hak berdaulat negara.
•
D. hak asasi manusia
•
Pembentukan kaidah hukum baru
•
Pinjaman atau hibah luar negeri
H. Dalam pengesahan per!an!ian internasional terbagi dalam empat kategori* yaitu:
1.
%atifikasi 5ratification6, yaitu apabila negara yang akan mengesahkan suatu perjanjian internasional turut menandatangani naskah perjanjian internasional'
!.
3ksesi 5accesion6, yaitu apabila negara yang akan mengesahkan suatu perjanjian internasional tidak turut menandatangani naskah perjanjian'
(.
Penerimaan 5acceptance6 atau penyetujuan 5approval 6 yaitu pernyataan menerima atau menyetujui dari negara-negara pihak pada suatu perjanjian internasional atas perubahan perjanjian internasional tersebut'
).
$elain itu juga ada perjanjian-perjanjian internasional yang sifatnya selfexecuting 5langsung berlaku pada saat penandatanganan6.
I.
Istilah#istilah dalam per!an!ian internasional
Perjanjian internasional & Perjanjian dalam bentuk dan nama tertentu, yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat seara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik. •
Pengesahan perjanjian internasional & Perbuatan hukum untu mengikatkan diri pada suatu perjanjian internasional dalam bentuk ratifikasi, aksesi, penerimaan, penyetujuan. •
Surat kuasa (Full Powers) & $urat yang dikeluarkan presiden7menteri yang memberi kuasa pada satu7beberapa orang yang mewakili pemerintah % untuk menandatangani7menerima naskah perjanjian, menyatakan persetujuan negara untuk mengikatkan diri pada perjanjian, dan menyelesaikan hal-hal lain yang diperlukan dalam pembuatan perjanjian internasional. •
Surat kepercayaan (Credentials) & $urat yang dikeluarkan oleh presiden7menteri yang memberi kuasa kepada satu7beberapa orang yang mewakili pemerintah % untuk menghadiri, merundingkan, dan menerima hasil akhir suatu pertemuan internasional. •
Pensyaratan (Reservations) & Pernyataan sepihak suatu negara untuk tidak menerima berlakunya ketentuan tertentu pada perjanjian internasional, dalam rumusan yang dibuat ketika menandatangani, menerima, menyetujui, atau mengesahkan suatu perjanjian internasional yang bersifat multilateral. •
Pernyataan (Declarations) & Pernyataan sepihak suatu negara tentang pemahaman mengenai ketentuan dalam perjanjian internasional yang dibuat ketika menandatangani, menerima, menyetujui, atau mengesahkan perjanjian yang bersifat multilateral. 5ntuk •
memperjelas makna ketentuan dan tidak dimaksudkan untuk mempengaruhi hak dan kewajiban negara dalam perjanjian internasional6 Daftar Pustaka
Mohammad 8ai9, Pan. Undang-Undang Ratifikasi Hukum Internasional.http&77panmohamadfai9.om7!:71!7!;7perjanjian-internasional-17>>>> Proses Ratifikasi Hukum. http&77marskrip.blogspot.om7!=71!7prosesratifikasi-hukum.html. 1 3pril !=. %ifa?i, "ahtiar. Sistem Hukum Internasional. http&77www.sribd.om7do71!;@A=A(7$istem#ukum-nternasional. 1 3pril !=.