PUTUSAN PROVISI Putusan Provisi atau provisionil atau provisionil adalah adalah putusan yang dijatuhkan sehubungan dengan tuntutan dalam pokok perkara, dan sementara itu diadakan tindakan-tindakan pendahuluan untuk kefaedahan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Putusan semacam itu banyak dipergunakan dalam acara singkat dan dijatuhkan oleh karena segera harus diambil tindakan. Putusan provisi ini tergolong dalam kategori putusan sela yang berbeda dengan putusan akhir. Di dalam hukum acara perdata, selain putusa put usan n
provi pr ovisi si
putusa put usan n praeparatoir praeparatoir ya yaitu itu
terdap ter dapat at
putu pu tusa san n
sela se la
yang ya ng
dipe di perg rgun unak akan an
untu un tuk k
mempersia memp ersiapkan pkan perkara. perkara. Juga terdapat terdapat putus putusan an insid insidentil entil,, yaitu putusan sela yang diambil jika terdapat terd apat insid insiden en sepe seperti rti misa misalkan lkan memp memperbo erbolehk lehkan an sese seseoran orang g masu masuk k dala dalam m perk perkara, ara, atau atau adanya penggabungan gugatan yang harus segera diputus, dan lain sebagainya. (Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata,Hukum Oeripkartawinata, Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek , Mandar Maju, Cet keX,
2005 20 05,,
hlm. hl m.
46-57 46 -57,,
10610 6-10 107) 7)
Seda Se dang ngka kan n
Sudi Su dikn kno o
Mert Me rtok okus usuk ukum umo o
(198 (1 988) 8)
meny me nyat atak akan an
putusan provisionil putusan provisionil adalah adalah putusan yang menjawab tuntutan provisionil tuntutan provisionil , yaitu permintaan pihak yang bersangkutan agar sementara diadakan tindakan pendahuluan guna kepentingan salah satu pihak, sebelu seb elum m put putusa usan n akh akhir ir dij dijatu atuhka hkan. n. Sel Selain ain put putusa usan n praeparatoir praeparatoir dan dan insidentil , men menuru urutt Sud Sudikn ikno o adap ad apul ula a me menu nuru rutt Rv ya yang ng di dike kena nall de deng ngan an pu putu tusa san n in inte terl rloc ocut utoi oir, r, ya yakn knii pu putu tusa san n ya yang ng is isin inya ya memerinta meme rintahkan hkan pemb pembuktia uktian, n, misal misalkan kan peme pemeriks riksaan aan saks saksii atau peme pemeriks riksaan aan sete setempat. mpat. Putus Putusan an interlocutoir ini dapat mempengaruhi putusan akhir. Peng Pe nger erti tian an
kedu ke dua a
ahli ah li
huku hu kum m
inii in
hamp ha mpir ir
sama sa ma..
Seba Se baga gaim iman ana a
putu pu tusa san n
sela se la
lain la in,,
putusan provisionil putusan provisionil ini ini bersifat sementara sampai adanya putusan akhir yang nantinya memutuskan bagaimana pokok perkara yang bisa memutus menolak, mengabulkan dan tidak dapat menerima. Dalam Dal am pr prakt aktek ek per peradi adilan lan per perdat data, a, per permoh mohona onan n unt untuk uk mem memint inta a put putusa usan n pr provi ovisi si dap dapat at dia diajuk jukan an bersam ber sama-s a-sama ama den dengan gan per permo mohon honan/ an/gug gugata atan n ata atas s pok pokok ok per perkar kara a ata atau u ter terpis pisah, ah, yai yaitu tu de denga ngan n permohonan yang diajukan lisan atau tertulis setelah permohonan atas pokok perkara diajukan di pengadila peng adilan. n. Kalau per permoho mohonan nan diga digabung, bung, maka dasa dasarr perm permohona ohonan n (fundame fundamentum ntum petendi petendi )) dan pokok permohonan (petitum) diajukan bersama-sama sebagai satu kesatuan. Sedangkan jika dipisah, maka mak a set setela elah h per permoh mohona onan n ata atas s pok pokok ok per perkar kara a dim dimaju ajuka kan, n, mak maka a pe permo rmoho honan nan pro provis visii dia diajuk jukan an tersendir ters endirii tentu tentunya nya dise disertai rtai deng dengan an fundame fundamentum ntum petendi petendi dan dan pet petitum itum ya yang ng jel jelas as.. Ole Oleh h ka karen rena a permohonan provisi ada karena adanya pokok perkara, maka tidak ada putusan provisi tanpa adanya permohonan terhadap pokok perkara yang dipersengketakan. Putusan provisi di dalam peradilan perdata, hanya dapat dilakukan oleh hakim pada tingkat pertama pert ama dan tidak dapa dapatt diaj diajukan ukan kepada peng pengadila adilan n tingk tingkat at bandi banding. ng. Jadi ada bata batasan-b san-batasa atasan n karena kar ena sif sifat at se semen mentar tara a put putusa usan n ini ini,, mak maka a tid tidak ak dip diperk erkena enanka nkan n per permo mohon honan an pr prov ovisi isi ini jus justr tru u mempermasalahkan soal yang sudah masuk kepada pokok perkara atau tidak ada kaitannya atau keluar jauh atau menyimpang dari tuntutan pokok. Upaya hukum bisa dilakukan atas putusan provisi ini, yaitu deng dengan an melak melakukan ukan banding 14 hari setelah diucapkan diucapkan oleh hakim pertama pertama atau sejak diberitahuk diber itahukan an kepa kepada da para pihak. Putus Putusan an ini sanga sangatt ketat dilakukan dilakukan sebag sebagaiman aimana a putus putusan an ser serta ta merta mert a untuk menghindari menghindari peny penyalahg alahgunaan unaan deng dengan an dihar diharuska uskan n pelak pelaksanaa sanaan n putus putusan an prov provisi isi atas perintah dan dibawah pimpinan ketua pengadilan tingkat pertama dan setelah mendapatkan ijin dari ketua pengadilan tingkat banding. Dala Da lam m
perm pe rmoh ohon onan an
putu pu tusa san n
prov pr ovis isii
oleh ol eh
Amro Am rozi zi
dkk dk k
dala da lam m
perk pe rkar ara a
peng pe nguj ujia ian n
UU
No.2/Pnps/1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati, Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan tidak menerima permohonan tersebut. MK mempertimbangkan: UU MK tidak mengenal permohonan provisi dalam pengujian undang-undang (UU); dalam setiap pengujian UU, UU yang diuji tersebut
tetap berlaku sebelum dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945, permohonan provisi dikenal dalam sengketa kewenagan lembaga negara yang diatur dalam Pasal 63 UU MK; bahwa mekanisme permohonan provisi sifatnya harus penting dan mendesak; dan permohonan provisi adalah permohonan yang bersifat sementara dan sama sekali tidak ada hubungannya dengan pokok permohonan. Sehingga MK mengganggap permohonan provisi yang diajukan tidak berdasar dan beralasan hukum.(Putusan No. 21/PUU-VI/2008, tanggal 21 Oktober 2008) Dalam perkembangan selanjutnya, dalam permohonan pengujian UU No.30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) yang diajukan oleh Bibit- Chandra, MK mengabulkan sebagian permohonan provisi yang diajukan dan menolak permohonan selebihnya. Permohonan yang dikabulkan terbatas yang terkait dengan pengujian UU, yakni menunda penerapan Pasal 32 Ayat (1) huruf c Jo Pasal 32 Ayat (3) UU KPK oleh Presiden, yakni tindakan administrative berupa pemberhentian Pimpinan KPK yang menjadi terdakwa karena melakukan tindak pidana kejahatan. Pertimbangan hukum MK adalah sebagai berikut: “……….Ol e h karenanya, meskipun dalam UU MK tidak dikenal putusan
provisi dalam perkara pengujian undang-undang, seiring dengan
perkembangan kesadaran hukum, kebutuhan praktik dan tuntutan rasa keadilan masyarakat serta dalam rangka memberikan perlindungan dan kepastian hukum yang adil, Mahkamah memandang perlu menjatuhkan putusan provisi dalam perkara a quo dengan mendasarkan pada aspek keadilan, keseimbangan, kehati-hatian, kejelasan tujuan, dan penafsiran yang dianut dan telah berlaku tentang kewenangan Mahkamah dalam menetapkan putusan sela. Menimbang bahwa dalam perkara a quo, terlepas apakah pasal yang dimohonkan penguj ian nant inya akan dinyatakan bertentangan atau tidak dengan UUD 1945, Mahkamah memandang terdapat cukup potensi terjadinya pelanggaran atas kepastian hukum yang adil, perlakuan yang sama di hadapan hukum [vide Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945], dan kebebasan dari ancaman dari rasa takut untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi [vide Pasal 28G ayat (1)], sehingga Mahkamah harus memainkan peran yang besar dalam mempertegas dan memberikan rasa keadilan dalam perkara a quo melalui putusan provisi yang selengkapnya akan dimuat dalam amar putusan ini. Bahwa proses hukum yang sedang dihadapi oleh para Pemohon adalah proses hukum pidana yang juga menggunakan instrumen hukum pidana yang bukan menjadi ranah kewenangan Mahkamah. Karenanya, Mahkamah tidak berwenang memberikan penilaian terhadap proses hukum yang sedang berjalan sehingga Mahkamah tidak berwenang untuk memerintahkan Kepolisian Negara Republik Indonesia maupun Kejaksaan Agung Republik Indonesia untuk menghentikan sementara proses hukum pidana para Pemohon yang sedang berjalan. Oleh karena itu, Mahkamah tidak dapat mengabulkan permohonan provisi sejauh menyangkut penghentian proses pidana di kepolisian dan kejaksaan.Bahwa dalam praktik pemeriksaan perkara pengujian undang-undang seringkali untuk kasus-kasus tertentu dirasakan perlunya putusan sela dengan tujuan melindungi pihak yang hak konstitusionalnya amat sangat terancam sementara pemeriksaan atas pokok pemohonan sedang berjalan. Bahwa Mahkamah berpendapat putusan sela perlu untuk diterapkan apabila dengan putusan tersebut tidak akan menimbulkan kerancuan hukum di satu pihak, sementara di pihak lain justru akan memperkuat perlindungan hukum. Menimbang bahwa relevansi dan signifikansi diterbitkannya putusan provisi dalam perkara pengujian undang-undang terhadap UUD adalah untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak asasi manusia apabila suatu norma hukum diterapkan sementara pemeriksaan atas pokok permohonan masih berjalan padahal hak-hak konstitusional Pemohon yang dirugikan tidak dapat dipulihkan dalam putusan akhir. Dalam perkara a quo putusan sela diperlukan untuk mencegah kemungkinan kerugian konstitusional para Pemohon apabila menjadi terdakwa karena diberhentikan (tetap) oleh Presiden
padahal dasar hukum atau pasal undang-undang tentang itu sedang diperiksa dalam pengujian terhadap UUD 1945 di Mahkamah.” (Putusan Sela (provisi) No. 133/PUU-VII/2009, tanggal 29 Oktober 2009) (Miftakhul Huda)
TEKNIK MEMPERSIAPKAN LITIGASI TEKNIK MEMPERSIAPKAN GUGATAN & JAWABAN DALAM PERKARA PERDATA
Dalam konteks perkara perdata, berkas-berkas lain yang muncul dan dibuat para pihak seperti Replik, Duplik, Keterangan tentang bukti dan Kesimpulan, pada dasarnya merupakan turunan atau kelanjutan dari apa-apa yang dikemukakan dalam Gugatan (Penggugat) atau Jawaban (Tergugat), yang isinya merupakan dalil-dalil atau argumenargumen untuk memperkuat Gugatan atau Jawaban. I. Mempersiapkan Gugatan Dalam hal akan mengajukan suatu gugatan, beberapa hal penting yang perlu dipersiapkan antara lain : Persiapan awal : - Alasan/dasar gugatan (fundamentum petendi) Untuk ini kita harus memperoleh secara lengkap kisah atau kejadian yang sebenarnya dari calon penggugat yang akan kita wakili sebagai Penggugat, dari kejadian-kejadian tersebut akan dapat diketahui sejauh mana hubungan hukum antara calon Penggugat dengan calon Tergugat. Cerita tentang kejadian yang tidak lengkap dan tidak diberikan secara jujur akan mempengaruhi kualitas gugatan dan pada gilirannya tidak mustahil juga akan merugikan. Cerita kejadian saja tidak/belum cukup untuk menjadi bahan gugatan, untuk itu dibutuhkan “bukti”. Bukti tertulis ataupun bukti berupa saksi sangat dibutuhkan dalam mendukung kebenaran ceritera tentang kejadian atau hubungan hukum tersebut. Ceritera kejadian tanpa disertai bukti akan melemahkan gugatan, sebaliknya bukti saja tanpa dilengkapi kejadian yang sebenarnya akan mengaburkan gugatan. Sebagai contoh bila yang menjadi persoalan sengketa mengenai tanah, maka harus diperoleh data yang jelas mengenai tanah tersebut seperti luas, letak dan batas tanah serta bukti surat tanah. Jika sengketa mengenai jual beli, hutang piutang dsb, maka harus jelas ada data tentang hal tersebut ic perjanjian. Demikian juga tentang jika sengketa itu mengenai perceraian, maka data bukti tentang adanya perkawinan ic Surat nikah menjadi sangat penting sebagai bukti. - Landasan hukum gugatan (legal grounds) Setelah ceritera kejadian yang menjadi pokok sengketa diketahui maka harus dikaitkan dengan hukum positif yang ada (perundang-undangan, hukum adat, hukum islam, yurisprodensi-yurisprodensi) yang berkaitan dengan pokok sengketa. Landasan hukum yang akan menjadi dasar hukum gugatan mutlak harus diketahui dan dikuasai, karena dari kajian antara fakta dengan ketentuan hukum ini dapat ditarik kesimpulan apakah persoalan yang dikaji ada dasar hukumnya atau tidak.
Dari landasan hukum ini dapat diketahui pokok-pokok sengketa hukumnya, antara lain : apakah sengketa tentang perbuatan melawan hukum (Psl 1365 dan 1372 KUHPerdata), ataukah Wanprestasi atas suatu perjanjian dan sebagainya. Penggabungan antara alasan gugatan dengan dasar/landasan hukum gugatan akan dapat ditarik satu kesimpulan apakah gugatan dapat diajukan atau tidak dapat diajukan. Klien harus diberitahu mengenai hal ini agar posisinya sebagai Penggugat bias dipahami. Persiapan akhir Setelah persiapan awal selesai, tahap selanjutnya adalah membuat/menyusun gugatan, untuk itu beberapa hal perlu dipersiapkan: 1. Surat Kuasa; 2. Pihak yang akan digugat (Tergugat); 3. Kepada Pengadilan mana gugatan didaftarkan; 4. Format dan isi gugatan; 5. Lain-lain. 1. Surat Kuasa: Surat kuasa merupakan dasar hukum bagi seorang advokat/penasehat hukum mewakili kliennya bertindak sebagai penggugat di pengadilan dalam mengajukan gugatan. Isi surat kuasa harus jelas dan lengkap, ketidak jelasan atau kekurang lengkapan dapat menyebabkan / mempengaruhi diterima tidaknya sebuah gugatan. Kejelasan dan kelengkapan itu antara lain mengenai: Nama dan tempat tinggal pemberi kuasa; Nama dan domisili kantor/tempat penerima kuasa; Isi surat kuasa. • • •
Dalam isi surat kuasa harus jelas persoalan / sengketa apa yang akan digugat (PMH/Wanprestasi/Perceraian dsb), nama dan tempat tinggal Tergugat, serta di di pengadilan mana gugatan didaftarkan. Dalam surat kuasa maupun gugatan harus jelas kedudukan Penggugat atau Tergugat, apakah bertindak mewakili dirinya sendiri atau mewakili orang lain atau dalam kedudukan sebagai Direktur suatu perusahaan atau Ketuan sebuah Yayasan dan lain sebagainya. Demikian juga tanda tangan pemberi kuasa, tanggal penandatanganan surat kuasa mutlak harus diperhatikan, jika klien tidak bisa tanda tangan dapat dilakukan dengan cap jempol tetapi harus dilakukan didepan pejabat yang berwenang (Notaris atau didepan hakim). Ketidak jelasan dan ketidak lengkapan surat kuasa bisa menjadi factor yang merugikan gugatan, dalam hal ini Tergugat dapat menggu nakan ketidak jelasan dan ketidak lengkapan surat kuasa sebagai bahan eksepsi bahwa gugatan tidak jelas atau tidak lengkap. 2. Pihak yang akan digugat (Tergugat)
Pihak yang akan digugat atau Tergugat harus tegas, jelas dan lengkap, baik menyangkut nama dan tempat tinggal maupun kedudukannya, demikian juga jumlah pihak yang akan digugat apakah satu orang atau lebih tergantung pada persoalan yang menjadi dasar sengketa. Ketidak jelasan nama pihak yang akan digugat / Tergugat, akan menyebabkan salah orang (eror in persona). Ketidak akuratan tentang tempat tinggal Tergugat bisa menyebabkan kekeliruan dalam mendaftarkan gugatan. Ketidak jelasan kedudukan pihak yang akan digugat/Tergugat bias menyebabkan diskwalifikasi gugatan karena ketidak tapatan pihak dalam gugatan, serta ketidak lengkapan pihak bias menyebabkan gugatan tidak dapat diterima (niet on vankelijk) Namun satu hal yang jelas dan pasti, pihak yang akan digugat / Tergugat h arus mempunyai hubungan hukum langsung dengan Penggugat atau dengan pokok sengketa. Biasanya pihak yang terkait tapi tidak mempunyai hubungan langsung dengan Penggugat, dalam suatu gugatan ditempatkan sebagai Turut Tergugat, yang kehadirannya dalam suatu perkara dimaksudkan agar pihak tersebut mengetahui dan mentaati putusan sepanjang yang menyangkut dirinya atau kewenangannya. 3. Instansi pengadilan dimana gugatan didaftarkan
Menentukan ke pengadilan mana gugatan didaftarkan merupakan hal yang harus jelas dan tegas. Hal ini menyangkut kompetensi / kewenangan mengadili sebagaimana diatur hukum acara. Apakah Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama atau Pengadilan Tata Usaha Negara (kompetensi absolute) atau di wilayah Pengadilan Negeri mana gugatan harus didaftarkan (kompetensi relatief). Ke pengadilan mana gugatan diajukan tergantung dimana pihak Tergugat bertempat tinggal. Pasal 118 HIR menentukan bahwa gugatan harus disampaikankan atau didaftarkan kepada ketua Pengadilan Negeri dimana tergugat berdiam atau setidak-tidaknya di tempat tinggal yang sebenarnya. Namun pasal ini juga menentukan :
- Jika lebih dari satu Tergugat yang tidak bertempat tinggal dalam daerah hukum Pengadilan Negeri (PN) yang sama, Penggugat boleh memilih disalah satu tempat tinggal Tergugat; - Jika ada dua pihak antara yang berhutang dan penanggung, maka gugatan diajukan di wilayah hukum PN yang berutang utama; - Jika tempat berdiam dan tempat tinggal sebenarnya Tergugat tidak diketahui, gugatan disampaikan di wilayah PN dimana Penggugat tinggal; - Jika gugatan mengenai barang tidak bergerak, maka gugatan disampaikan di wilayah PN diamana barang tak bergerak itu berada; - Jika ada pilihan forum dalam sebuah akta perjanjian, maka jika penggugat suka dapat mengajukan pada wilayah PN yang dipilih; 4. Format dan isi gugatan Tidak ada bentuk atau format baku sebuah surat gugatan, namaun dua hal yang harus ada dalam sebuah gugatan :
1) Posita yang berisi bagian gugatan yang menyangkut alasan dan dasar /
landasan hukum gugatan; Posita gugatan harus jelas dan tegas, tidak perlu bertele-tele, yang penting bisa dimengerti pokok permasalahan yang disengketakan. Setiap peristiwa yang mendukung hubungan hukum dilukiskan secara kronologis dan sistematis, sehingga mudah menentukan isi petitum (hal-hal yang dituntut). Hal yang paling penting adalah dapat diusahakan setiap dalil / argument yang dikemukakan didukung baik oleh bukti-bukti maupun dasar hukum (baik peraturan perundangan maupun yurisprodensi). Dalam bentuk yang paling standard, sebuah gugatan berisi : - Dalil pernyataan yang didukung bukti bahwa Penggugat mempunyai hak hukum atas sesuatu. Sebagai contoh penggugat memiliki sertifikat tanah atau sebuah perjanjian dan lain semacamnya; - Dalil pernyataan yang membuktikan adanya hubungan hukum (perbuatan melawan hukum/PMH, atau wanprestasi). Sebagai contoh peristiwa penyerobotan tanah, tidak ditepatinya ketentuan dalam perjanjian, hal ini juga harus didukung bukti tertulis atau saksi; - Dalil adanya kerugian yang disebabkan oleh tindakan Tergugat atau prsetasi apa yang tidak dipenuhi oleh Tergugat. Demikian juga jumlah rincian kerugian yang ditimbulkan baik materiil maupun immaterial, yang juga harus diukung oleh bukti tertulis atau saksi; - Jika diperlukan juga digambarkan kepentingan dimintakannya sita jaminan (conservatoir beslag) atas harta atau asset Tergugat, demikian juga jika diperlukan dalil mengenai alasan kepentingan dimohonkannya provisi; 2) Petitum (petition) merupakan bagian gugatan yang berisi permohonan atau
tuntutan Penggugat agar diputuskan oleh Hakim. Dalam menyusun petitum ini juga harus dirumuskan secara jelas apa yang dituntut, karena Hakim dalam memutuskan perkara akan tergantung pada permintaan para pihak secara formal ic yang dikemukakan secara tertulis. Hal ini berarti jika kita keliru atau lupa menuliskan suatu tuntutan secara jelas dalam petitum, maka kita akan kehilangan kesempatan atas tuntutan tersebut. Tuntutan dapat dirinci menjadi dua, yaitu a) Primair, Misalnya supaya Tergugat dinyatakan ingkar janji dan dihukum menyerahkan suatu barang, dalam perjanjian jual beli, dan tuntutan subsidair, biasanya dirumuskan dengan kaliman “mohon putusan yang seadil-adilnya” (ex aequo et bono).
-
Dalam bentuknya yang standar, petitum dirumuskan sebagai berikut: Primair: Permohonan gugatan diterima seluruhnya; Dinyatakannya sah sita jaminan (kalau diminta); Menyatakan Tergugat telah melakukan tindakan (PMH/Wanprestasi) yang merugikan Penggugat; Memerintahkan Tergugat melakukan atau tidak melakukan sesuatu (menyerahkan barang, melaksanakan perjanjian, dsb) ;
-
Memerintahkan Tergugat membayar ganti rugi (dan bunga bila wanprestasi) kepada Penggugat, sejak putusan; Biaya perkara dibebankan kepada Tergugat;
b) Subsidair:
- mohon putusan yang seadil-adilnya.
GUGATAN CLASS ACTION Pengertian class action menurut Law Reform Commission (1982:5) adalah berkepentingan pada suatu perkara adalah berkepentingan secara langsung, baik berkepentingan secara hukum maupun berkepentingan untuk suatu manfaat atau keuntungan. Dalam gugatan class action, seorang atau lebih yang maju ke pengadilan sebagai penggugat atau tergugat mewakili kepentingan seluruh anggota kelompok lainnya didasarkan atas adanya kesamaan kepentingan serta permasalahan. Berdasarkan syarat tersebut, maka seseorang atau beberapa orang yang maju sebagai pihak di pengadilan mengajukan gugatan untuk kepentingannya sendiri sekaligus untuk kelompoknya, karena kepentingan pihak yang maju dengan kelompok yang diwakilinya adalah sama. Karena kepentingan sekelompok orang identik, maka sesuai dengan prinsip class action tersebut, tuntutan cukup diajukan oleh salah satu atau beberapa dari anggota kelompok tersebut,[3] Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok , Gugatan Perwakilan Kelompok diartikan sebagai suatu cara pengajuan gugatan, dalam mana satu orang atau lebih yang mewakili kelompok mengajukan gugatan untuk diri atau diri-diri mereka sendiridan sekaligus mewakili sekelompok orang yang jumlahnya banyak, yang memiliki kesamaanfakta atau dasar hukum antara wakil kelompok dan anggota kelompok dimaksud. Dalam menyusun gugatan perwakilan kelompok (class action) selain harus memenuhi persyaratan-persyaratan formal surat gugatan sebagaimana diatur dalam Hukum Acara Perdata yang berlaku, surat gugatan perwakilan keompok harus memuat : 1) Identitas lengkap dan jelas wakil kelompok 2) Defenisi kelompok secara rinci dan spesifik, walaupun tanpa menyebutkan nama 3)
4)
5)
6)
anggota kelompok satu persatu Keterangan tentang anggota kelompok yang diperlukan dalam kaitan dengan kewajiban melakukan pemberitahuan; Posita dari seluruh keompok baik wakil kelompok maupun anggota kelompok, yang teridentifikasi maupun yang tidak teridentifikasi yang dikemukakan secara jelas dan terinci; Dalam satu gugatan perwakilan dapat dikelompokkan beberapa bagian kelompok atau sub kelompok jika tuntutan tidak sama kkarena sifat dan kerugian yang berbeda; Tuntutan atau petitum tentang ganti rugi harus dikemukakan secara jelas dan rinci, memuat usulan tentang mekanisme atau tata cara pendistribusian ganti kerugian kepada keseluruhan anggota kelompok termasuk usulan tentang pembentukan tim atau panel yang membantu memperlancar pendistribusian ganti kerugian.
TEKNIK MENYUSUN JAWABAN Persiapan untuk menyusun Jawaban tidak berbeda jauh dengan cara mempersiapkan gugatan. Perbedaannya kita harus membantah, menyangkal, membenarkan atau mungkin menggugat balik atas gugatan tersebut. Keterangan, data dan bukti-bukti yang diperlukan untuk menjawab gugatan tersebut harus kita peroleh dari klien. Juga saksi-saksi sekiranya bias memperkuat jawaban kita. Dalam kedudukan sebagai pihak Tergugat yang paling pokok harus dilakukan sebelum membuat suatu jawaban adalah : Membuat surat kuasa antara klien dengan penerima kuasa; pada saat menerima gugatan, diusahakan menghubungi pengadilan terlebih dahulu, untuk meminta fotocopy dari Surat Kuasa Penggugat (jika Penggugat menggunakan Kuasa) dan bukti-bukti jika Penggugat telah melampirkan bukti-bukti. Setelah surat kuasa dibuat, keterangan dari klien atas isi gugatan dan surat kuasa lawan/Penggugat (dan/atau bukti-bukti lawan) sudah diperoleh barulah kita mengarah kepada isi Jawaban yang akan dituangkan dalam surat Jawaban yang dapat berupa pengakuan, bantahan/tangkisan dan dapat berupa referte. Pengakuan merupakan jawaban yang membenarkan gugatan, sedangkan referte merupakan jawaban Tergugat yang tidak membantah ataupun membenarkan isi gugatan, Tergugat menyerahkan segala tuntutannya kepada kebijaksanaan hakim. Bantahan / tangkisan merupakan pernyataan yang tidak membenarkan atau tidak mengakui isi gugatan, tentu saja harus didukung oleh alasan alasan dan bukti. Dalam membuat jawaban dapat dibagi menjadi 3 bagian antara lain: - Eksepsi / jawaban diluar pokok perkara; - Jawaban dalam pokok pperkara; - Gugatan balik (reconvensi). Eksepsi yang merupakan jawaban diluar pokok perkara dapat dibedakan menjadi dua, yaitu: 1) Eksepsi kompetensi (kewenangan) pengadilan, yang juga dibagi dua: eksepsi kompetensi absolute, yaitu jawaban keberatan atas wewenang pengadilan dalam memeriksa jenis perkara tertentu yang secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh pengadilan umum. Sebagai contoh gugatan pembatalan sertifikat yang diajukan ke Pengadilan Negeri yang seharusnya menjadi wewenang PTUN; 2) Eksepsi kompetensi relatief, yaitu jawaban keberatan atas wewenang pengadilan dalam memeriksa perkara di wilayah kediaman Tergugat. Sebagai contoh: seharusnya gugatan diajukan di PN Jakarta Timur, kareana tempat kediaman Tergugat di wilayah PN Jakarta Utara. Eksepsi non kompetensi, biasanya terdiri dari antara lain : - Eksepsi tolak (declinator exceptie) yaitu eksepsi yang bersifat menolak, termasuk jenis eksepsi ini antara lain: eksepsi kaburnya gugatan, eksepsi perkara telah pernah
diputus (nebis in idem), eksepsi Penggugat tidak berhak / tidak berkualitas mengajukan gugatan dsb.; - Eksepsi tunda (dillatoir exceptie) yaitu eksepsi yang bersifat menunda diteruskannya perkara, termasuk jenis eksepsi ini, gugatan atas pembayaran yang belum jatuh waktu, atau perkara masih diperiksa dalam perkara lain; - Eksepsi halang (premtoir exceptie) yaitu eksepsi yang menghalangi dikabulkannya gugatan, termasuk eksepsi ini antara lain: eksepsi lampau waktu/ kadaluarsa, eksepsi tentang penghapusan hutang. Dsb. Jawaban dalam Pokok Perkara, yaitu jawaban atas dalil / argumen-argumen yang diajukan dalam gugatan. Pada dasarnya sama dengan menyusun dalil gugatan, jawabanpun harus dilakukan terhadap satu persatu pernyataan dalam gugatan yang harus juga didukung oleh bukti-bukti, saksi atau dasar hukum (peraturan perundangan, yurisprodensi dsb). Tidak jarang jawaban yang dikemukan dalam bagian eksepsi merupakan juga jawaban dalam pokok perkara, karenanya jawaban dalam pokok perkara ini dalam bentuknya yang standard selalu didahului dengan pernyatan-pernyataan sebagai berikut : - Apa yang dikemukakan dalam jawaban eksepsi, secara mutatis mutandis mohon dianggap merupakan bagian tak terpisahkan dengan pokok perkara ini; - Tergugat menolak seluruh dalil Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenaranya; GUGATAN BALIK (RECONVENSI) Reconvensi (gugat balik) pada dasarnya merupakan jawaban Tergugat yang secara kebetulan mempunyai peluang untuk menggugat Penggugat, karena Penggugat juga pernah melakukan wanprestasi terhadap Tergugat. Tujuan reconvensi ini ialah untuk mengimbangi atau menetralisir gugatan Penggugat. Gugatan reconvensi harus diajukan bersama-sama jawaban pertamaTergugat (Pasal 132 .a dan Pasal 132.b HIR), namun ada yang berpendapat dapat juga diajukan tidak hanya pada jawaban pertama, tetapi juga dapat pada waktu mengajukan Duplik Tergugat. Alasan/argument pendapat ini karena Pasal 132.b HIR hanya menyebutkan kata “Jawaban” saja, dan sementara itu “duplik” merupakan sebagian dari jawaban.
