NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR
TENTANG
KESADARAN AKAN KEGIATAN BEROLAHRAGA
Unit Perancangan Hukum dan Kontrak Bisnis
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
2014
BAB I
PENDAHULUAN
Latar Belakang
Selayang pandang pada dewasa ini kita telah ketahui bersama bahwa setiap orang berhak memajukan dalam memperjuankan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. Yang tertuang pada pasal 28C ayat 2 dalam UUD 1945. Maka dari itu warga negara indonesia patut dan berbangga atas kemerdekaannya sendiri. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
Pada pasal tersebut maka pemerintah wajib melindungi dan memberdayakan warganya baik dari segi apapun yang berkaitang dengan kepentingan bangsa indonesia. Tidak lepas dari pada itu warga negara yang mempunyai akan kelebihan dalam bidang keolaragaan yang bersifat memberdayakan masyarakat wajib untuk dibantuh oleh pemerintah setempat berdasarkan pada UU No 3 Tahun 2005 Tentang Keolaragaan Nasional dimana ruang lingkupnya itu sendiri mengacu pada pembentukan kareakter atlet kita. Tidak bisa di pungkiri para era global ini setiap negara mempunyai atlet-atlet andalan dari berbagai bidang, jadi pada prinsipnya yang kita harus kemukakan sekarang bagimana atlet kita bisa bersaing dengan atlet dari berbagai negara agar negara indonesia bisa di perhitungkan dalam berbagai cabang olaraga yang di perlombakan.
Dari pada itu kami selaku yang mengajukan PERDA ini akan kiranya pemerintah setempat sadar akan kegiatan berolaraga ini karena ini sangat peting bagi bibit-bibit calon atlet yang akan membela bangsa ini di pentas yang lebih besar, maka dari tempat yang kecilah kita cari seperti kiasa kata lebih mudah melihat bulan ketimbang semut yang dimana bulan itu jaraknya berjuta-juta km akan terapi semut itu tikurang dari 2 meter. Dari senilah kami perpandangan hal terkecil sampai hal terbesar.
Identifikasi Masalah
Bahwa pemerinta harus melek terhadap bibit-bibit calon atlet kita karena dari sinilah kita bisa mencari dimana dia bisa di bina menjadi atlet kalau bukan pemerintah yang peduli siapa lagi yang akan sadar terhadap jiwa keolaragaan setiap orang
Prestasi Olahraga Bangsa Indonesia yang Terpuruk;
Penyelenggaraan Olahraga di daerah yang berkurang.
Fasilitas yang kurang memadai
Kurangnya sumbangsi terhadap atlet-atlet kita
Tujuan Dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik
Berdasarkan UU No 12 Tahun 2011 Tentang pembentukan peraruran perundang-undangan di cantumkan bahwa setiap pembentukan Peraturan daerah baik provensi maupun kabupaten/kota disertai adanya keterangan atau penjelas atau yang biasanya disebut dengan naska akademik. Naska akademik adalah naska hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat di pertanggujawabkan secara ilmiah menganai peraturan masalah tersebut dalam suatu rancanga peraturan daerah dan lain sebagainya. Tujuan penyusunan naskah akademik perda peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah adalah untuk memberikan landasan hukum dan akademik serta memperkuat kepastian hukum bagi terjaminnya peran serta masyarakat yang sebenarnya dalam pemerintahan daerah.
Metode Penulisan Naskah Akademik
Metode yang digunakan dalam penulisan Naskah Akademik ini adalah metode penelitian yuridis normatif dan empiris. Yaitu dengan mendasarkan pada aspek peraturan perundang-undangan sebagai dasar terbentuknya PERDA ini maupun Pengkajian aspek-aspek lain yang terkait, seperti historis serta pengalaman para stakeholders terkait, hasil-hasil penelitian dan konsep-konsep yang berkaitan dengan Sistem Keolaragaan Nasional
BAB II
KAJIAN TEORITIS DAN EMPIRIS
Kajian teoritis
Pada pasal 1 ayat 2 menyebutkan Keolahragaan nasional adalah keolahragaan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai keolahragaan, kebudayaan nasional Indonesia, dan tanggap terhadap tuntutan perkembangan olahraga. UU No 3 Tahun 2005 Tentang keolaragaan nasional. Maka dari sinilah legal standing untuk mengakaji secara teoritis karena sistem keolaragaan akan berkembang dengan pesat apada keolaragaan internasional karena setiap cabang olaraga yang di perlobangan pasti akan di naungi oleh pemerintah setempat.
Asas-asas yang terdapat yaitu
Asas Akuntabilitas
Asas Profesional
Asas Transparansi
Asas kemanfaattan
Kajian Yuridis
Pemerintahan daerah kini telah mempunyai landasan hukum yang lebih kuat karena telah diatur lebih rinci dalam UUD 1945 yang telah diamandemen ketimbang sebelumnya. Dalam UU No 12 Tahun 2011 Tentang Peraturan perundang-undangan yang dimana di jadikan pijakan dasar pada sistem hukum kita karena berdasarkan pada pasal 5 UU No 3 Tahun 2005 yang berbunyi :
Keolahragaan diselenggarakan dengan prinsip:
a. demokratis, tidak diskriminatif dan menjunjung tinggi nilai keagamaan, nilai budaya, dan kemajemukan bangsa;
b. keadilan sosial dan nilai kemanusiaan yang beradab;
c. sportivitas dan menjunjung tinggi nilai etika dan estetika;
pembudayaan dan keterbukaan;
pengembangan kebiasaan hidup sehat dan aktif bagi masyarakat;
pemberdayaan peran serta masyarakat;
keselamatan dan keamanan; dan
keutuhan jasmani dan rohani.
Kajian Politis
Secara normatif, memang tidak ada mekanisme yang didukung oleh peraturan perundangan yang mengatur bagaimana peranserta masyarakat dilaksanakan dalam pemerintahan daerah Selain itu, peran akan kabijakan pemerintah inilah yang harusnya mendukung akan aspek keloragaan kita kelak
Kajian Filosofis
Setiap Kewajiban Warga Negara mempuyai hak yang di atur dalam pasal 6:
Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk:
melakukan kegiatan olahraga;
memperoleh pelayanan dalam kegiatan olahraga;
memilih dan mengikuti jenis atau cabang olahraga yang sesuai dengan bakat dan minatnya;
memperoleh pengarahan, dukungan, bimbingan, pembinaan dan pengembangan dalam keolahragaan;
menjadi pelaku olahraga; dan
mengembangkan industri olahraga.
Dari sinilah kami berrakta untuk megajukan naska akademik tentang keolaragaan yang dalam ruang lingkup pamerintah setempat karena kapada siapa lagi kita megadu terhadap persoal yang di hadapi oleh keolaraagan kita ini .ada ahli filsuf mengatahkan pada hakekatnya dunia ini bulat maka biar kita berjalan dari ara mana pun pasti akan kembali ke tepat yang semula "(Columbus)"
BAB III
EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG TERKAIT
Dalam pembentukan peraturan daerah tentang kesadaran akan kegiatan Olahraga perlu melakukan evaluasi dan analisis terhadap beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait baik secara vertical maupun secara horizontal. Analisis peraturan perundang-undangan juga dilakukan terhadap peraturan daerah dan peraturan walikota, khususnya yang berlaku sebagai dasar hukum terhadap kesadaran akan kegiatan berolahraga oleh pemerintah kota Makassar. Dengan demikian dalam membentuk peraturan daerah kesadaran akan kegiatan berolahraga , maka peraturan perundang-undangan yang dievaluasi dan analisis meliputi:
Undang-undang Dasar 1945
Pasal 28C Ayat (2) dalam UUD 1945 menyatakan, bahwa setiap orang berhak memajukan dalam memperjuankan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. Pengaturan ini memberikan kewenangan kepada setiap warga negara Indonesia untuk memperjuangkan haknyan secara bersama yang bertujuan untuk negara.
Undang-undang No 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional.
Pasal 1 Ayat (1) menyatakan bahwa keolahragaan adalah segala aspek yang berkaitan dengan olahraga yang memerlukan pengaturan, pendidikan, pelatihan, pembinaan, pengembangan, dan pengawasan.
Selanjutnya Pada Pasal 1 Ayat (3) menyatakan bahwa Sistem keolahragaan nasional adalah keseluruhan aspek keolahragaan yang saling terkait secara terencana, sistimatis, terpadu, dan berkelanjutan sebagai satu kesatuan yang meliputi pengaturan, pendidikan, pelatihan, pengelolaan, pembinaan, pengembangan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan keolahragaan nasional.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
Dalam Undang-undang ini menjelaskan pemerintah wajib melindungi dan memberdayakan warganya baik dari segi apapun yang berkaitang dengan kepentingan bangsa indonesia. Tidak lepas dari pada itu warga negara yang mempunyai akan kelebihan dalam bidang keolaragaan yang bersifat memberdayakan masyarakat wajib untuk dibantuh oleh pemerintah setempat.
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Penyelengaraan Keolahragaan.
Dalam pasal 1 Ayat (12) menyatakan bahwa, Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan adalah peningkatan kualitas dan kuantitas pengetahuan dan teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaedah dan teori ilmu pengetahuan yang telah terbukti kebenarannya untuk peningkatan fungsi, manfaat, dan aplikasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada atau menghasilkan teknologi baru bagi kegiatan keolahragaan.
Selanjutnya, perlu adanya tugas pemerintah dan pemerintah daerah yang efisien, Pada Pasal 2 Ayat (1) menyatakan bahwa Pemerintah menentukan kebijakan nasional keolahragaan, standar nasional keolahragaan, serta koordinasi dan pengawasan terhadap penyelenggaraan keolahragaan nasional. Berkaitan denga itu, Pasal 2 Ayat (2) menyatakan Penentuan kebijakan nasional keolahragaan, standar nasional keolahragaan, serta koordinasi dan pengawasan terhadap penyelenggaraan keolahragaan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Menteri.
Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
Pada Pasal 1 Ayat (8) menyatakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota. Dalam hal ini DPRD merupakan sebagai wakil rakyat dalam hal pembentukan Raperda ini.
Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004
Pasal 53 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 menyatakan bahwa masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan Rancangan Undang-Undang dan Rancangan Peraturan Daerah.
BAB IV
LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS
Landasan Filosofis
Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28 H Ayat (1) menyebutkan , bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Tempat lingkungan hidup baik dan sehat mempunyai peran yang sangat strategis dalam hal pembentukan watak serta kepribadian bangsa sebagai salah satu upaya membangun manusia Indonesia seutuhnya, berjati diri, dan prokduktif sehingga terpenuhinya kehidupan masyarakat yang mempunyai lingkungan yang baik dan sehat khususnya kesadaran akan berolahraga yang dapat menarik bakat dan minat setiap individu masyarakat. Negara bertanggung jawab melindungi segenap bangsa Indonesia melalui penyelenggaraan kegiatan olahragaan nasional agar masyarakat mampu menyalurkan setiap bakat dan minat yang mereka miliki masing-masing sehingga lingkungan yang baik dan sehat dapat tercapai. Melalui Penyelengaraan kegiatan olahraga ini, juga dapat meningkatkan Kesehatan fisik setiap warga negara sehingga nantinya mampu melahirkan atlet-atlet professional yang mampu bersaing di ajang olahraga internasional yang dapat mengharumkan bangsa dan negara Indonesia. Negara juga bertanggung jawab dalam menyediakan dan memberikan kemudahan bagi setiap warga negara untuk menyalurkan setiap hobi dan minat yang mereka miliki. Penyediaan dan kemudahan dalam menyalurkan hobi dan minat tersebut merupakan satu kesatuan fungsional dalam wujud tempat ataupun wilayah, pembinaan dan fasilitas olahraga yang mampu menjamin kesehatan, kelestarian lingkungan hidup sejalan dengan semangat demokrasi, otonomi daerah dan keterbukaan dalam tatanan kehidupan, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
Pembinaan akan kesadaran berolahraga yang bertumpu pada masyarakat memberikan hak dan kesempatan seluas-luasnya bagi setiap masyarakat untuk ikut berperan dalam kegiatan. Sejalan peran masyarakat dalam bidang olahraga, pemerintah dan serta melakukan peninjauan, pengembangan dan penelitian yang meliputi berbagai aspek yang terkait, antara lain prasarana, fasilitas, pembinaan, pendidikan yang terkait, pembiayaan dan peraturan perundang-undangan yang mendukung.
Pada sisi lain dalam konteks empirik, pemerintah daerah sebagai tanggung jawab sebagai fasilitator, memberikan bantuan dan kemudahan kepada masyarakat dalam hal mewujudkan kesadaran berolahraga bagi setiap warga masyarakatnya. Perda ini dibentuk pula dalam bingkai Kesadaran berolahraga sebagaimana memperhatikan asas-asas sebagai berikut:
Asas Fungsional, yaitu pengambilan keputusan dan pemecahan masalah-masalah di bidang olahraga yang dilaksanakan oleh kelompok olahraga baik dalam bentuk lembaga maupun persatuan, Dinas yang terkait, gubernur/bupati/walikota sesuai fungsi wewenang dan tanggung jawab mereka masing-masing serta tak lupa pula warga masyarakat dalam hal ini yang menjadi objek dalam hal kesadaran berolahraga ini.
Asas kepastian hukum, yaitu pelaksanaan setiap kegiatan harus dilaksanakan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan.
Asas Transparansi, yaitu penyelengaraan setiap kegiatan harus transparan terhadap hak masyarakat dalam memperoleh informasi yang benar.
Asas Efesiensi yaitu dalam hal penyelengaraan olahraga harus berdasarkan suatu standar nasional ataupun SOP dalam rangka pelaksanaan segala kegiatan yang berjalan secara optimal.
Asas Akuntanbilitas, yaitu setiap kegiatan berolahrga harus dapat dipertanggungjawabkan oleh pemerintah dan kepada rakyat.
Asas Kepastian Nilai, yaitu penyelengaraan olahraga harus didukumg dengan adanya ketepatan fasilitas dan pembiayaannya dalam rangka optimalisasi setiap kegiatan.
Landasan Sosiologis
Secara Empirik, Makassar sebagai kota metropolitan terbesar kelima diIndonesia merupakan pusat pertumbuhan masyarakat yang pesat setiap tahunnya. Keberadaan kota Makassar tersebut merupakan bagian dari daerah perkotaan (Urban) di Indonesia. Secara umum, pertumbuhan penduduk perkotaan di pulau Sulawesi terus berkembang, mereka datang ke Makassar dengan berbagai motif, Meskipun motif ekonomi adalah unsure yang paling dominan. Namun di satu sisi, ini dapat membuat kota Makassar semakin padat, tak dapat dipungkiri hampir tiap harinya terdapat kemacetan disetiap jalan yang ada di kota Makassar.
Selain itu, Tingkat kehidupan masyarakat yang hidup di perkotaan sangatlah berbeda dengan yang ada di pedesaan baik tingkat ekonomi, budaya maupun kesehatan. Secara fakta kehidupan orang-orang yang hidup di perkotaan besar, identik dengan segala kesibukan yang padat akan kegiatan mereka baik di kantor, sekolah maupun di tempat-tempat umum lainnya. Mereka mengahabiskan waktunya untuk berkerja dari pagi hingga sore bahkan sampai ada yang lembur hingga malam hari, kehidupan seperti ini merupakan hal yang sering kita dapati di kota-kota Metropolitan seperti Kota Makassar ini. Namun, dari kesibukan dengan kegiatan mereka ini dapat menimbulkan akibat yang signifikan salah satu diantaranya adalah kesehatan, ini berdampak terhadap daya tahan tubuh yang menurun drastis. Apalagi konsumsi makanan dan minuman yang memiliki bahan-bahan yang bersifat tinggi seperti daging sapi, ayam dan minuman-minuman soda.
Salah satu yang harus dilakukan dan merupakan penyeimbangnya adalah dengan berolahraga. kegiatan olahraga dapat memberikan sisi kesimbangan tubuh dengan konsumsi makanan/minuman. Pembagian waktu yang effisien sangatlah penting sehingga kegiatan/kesibukan dapat berjalan lancer dan kesehatan juga terjamin dengan adanya olahraga ini.
Namun, Kesadaran akan berolahraga ini merupakan suatu masalah yang ada dalam kehidupan mayarakat yang ada di kota metropolitan, mereka lebih cenderung menghabiskan waktunya dalam hal kesibukan mereka dalam pekerjaan dan berkunjung ke pusat pembelajaan tanpa memperhatikan sisi kesehatan mereka.
Sudah banyak hal yang terjadi dikalangan masyarakat ketika baru pertama kali melakukan olaharaga langsung di terjang dengan nyeri otot, cepat capek dan Keseleo. Ini di akibatkan karena kurangnya berolahraga. Maka dari itu kesadaran olahraga masyarakat khususnya di kota Makassar ini harus lebih di perhatikan, dengan olahrga juga tidak hanya memperoleh kesehatan tubuh yang fit dan bugar tetapi juga dapat menyalurkan minat dan bakat dari setiap bidang olahraga sehingga dapat menjadi atlet-atlet professional.
Dalam hal perwujudan kesadaran berolahrga masyarakat ini, di perlukan ikut serta pemerintah dan pemerintah daerah dalam hal ini menyediakan fasilitas, pembinaan, pembiayaan dan aturan hukum yang mengikat terkait dengan penyelengaraan olahraga yakni dengan pembentukan perda ini.
Landasan Yuridis
Kajian yuridis mengenai kesadaran berolahraga tidak dapat dilepaskan dari aspek yang berkaitan dengan pembentukan peraturan daerah sebagai instrument yuridis yang mengikat dan berlaku umum yang menjadi dasar pengaturan. Penyelenggaraan asas desentralisasi oleh pemerintah adalah pemerintahan daerah yang berlangsung dan diselenggarakan oleh daerah otonom. Baik dalam Konsep otonomi daerah maupun daerah otonom terkandung wewenang (Fungsi) mengatur (regelend) dan mengurur (bestuur). Perbuatan 'mengatur' berarti menciptakan norma hukum yang berlaku umum dan umumnya bersifat abstrak sebaliknya mengurus memiliki arti perbuatan menciptkan norma hukum yang berlaku individual dan bersifat kongkret.
Berdasarkan analisa mengenai peraturan perundang-undangan yang relevan sebagaimana pada bab II, maka pembentukan peraturan daerah Kota Makassar mengenai Kesadaran Berolahraga mempunyai landasan yuridis sebagai berikut :
Pasal 28C Ayat (2) dalam UUD 1945
Undang-undang No 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Penyelengaraan Keolahragaan.
Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
Undang-undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
BAB V
JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERDA
A. Asas dan Tujuan
Peranserta masyarakat dilaksanakan berdasarkan asas persamaan kedudukan dalam pemerintahan, kebebasan berpendapat dan berserikat, dan keterbukaan. Peranserta masyarakat bertujuan untuk :
Meningkatkan proses pertukaran informasi antara masyarakat, Pemerintah Kota, dan DPRD;
Meningkatkan pertagungjawaban masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
Menyediakan wahana pendidikan olahraga bagi masyarakat;
Pemberdayaan masyarakat dalam pengambilan kebijakan daerah.
B. Ruang Lingkup dan Bentuk Peranserta
Peranserta masyarakat meliputi:
Peranserta dalam penyelengaraan olahraga;
Peranserta dalam pembentukan peraturan daerah.
Peranserta masyarakat berbentuk:
dengar pendapat umum;
korespondensi;
audiensi;
diskusi masyarakat;
terlibat dalam sidang terbuka di eksekutif maupun legislatif;
rapat umum;
demonstrasi;
bentuk-bentuk lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan ketertiban umum.
C. Hak dan Kewajiban
Masyarakat berhak:
Masyarakat berhak untuk berperanserta di dalam pengambilan keputusan penyelengaraan Olahraga.
Masyarakat berhak untuk berperanserta di dalam pengambilan kebijakan pembentukan peraturan daerah.
Hak untuk berperanserta dalam penyelengaraan Olahraga maupun dalam pengambilan kebijakan pembentukan peraturan daerah meliputi:
Hak mendapatkan informasi;
Hak menyampaikan saran, pendapat, keberatan, dan ikut terlibat dalam pengambilan keputusan;
Hak untuk terlibat dalam persidangan terbuka yang dilakukan eksekutif maupun legislatif;
Hak menolak atas rencana penyelengaraan Olahraga dan rancangan peraturan daerah yang merugikan kepentingan sosial ekonomi masyarakat serta lingkungan hidup;
Hak gugat masyarakat atas proses pembentukan perda dan keputusan penyelengaraan Olahraga.
Kewajiban masyarakat:
1. Masyarakat yang berperanserta wajib mengemukakan dan memberikan data dan bahan pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan.
2. Masyarakat yang berperanserta wajib menyampaikan aspirasi dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan ketertiban umum.
D. Kewenangan dan Kelembagaan
Walikota dan DPRD bertanggung jawab atas pengembangan kelembagaan di bidang olahraga peran serta masyarakat. Komisi Daerah Peranserta Masyarakat melaksanakan tugas peningkatan, penumbuhkembangan, pemfasilitasian, dan pemotivasian peranserta masyarakat. Komisi Daerah Peranserta Masyarakat berwenang untuk:
memfasilitasi, menyediakan informasi dan mendukung proses perumusan masalah kebijakan daerah yang diusulkan masyarakat;
mengakomodir, menindaklanjuti, dan menyampaikan setiap aspirasi masyarakat yang berkaitan dengan kebijakan daerah kepada instansi terkait;
menguji kebenaran, kelayakan dan ketetapan setiap tahapan pengambilan kebijakan daerah yang diajukan oleh warga masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan, prinsip-prinsip pemerintahan yang baik, serta kelayakan teknis dan standar minimal bidang atau sektor yang menjadi tugas dan tanggung jawab masing-masing instansi;
menyelenggarakan Referendum Warga Kota;
membuat laporan tentang dugaan adanya tindak pidana peranserta masyarakat kepada pejabat penyidik pegawai negeri sipil;
melaporkan hasil pengujian kebenaran, kelayakan dan ketetapan setiap tahapan pengambilan kebijakan daerah yang diajukan oleh warga masyarakat kepada Walikota.
Pemda berwenang melakukan pengelolaan dana kelembagaan Komisi Daerah Peran serta Masyarakat bersifat mandiri dalam melaksanakan tugasnya serta beranggotakan 5 orang dipimpin oleh seorang koordinator bersifat kolektif kolegial. Masa jabatan anggota Komisi Daerah Peranserta masyarakat adalah 5 tahun yang keanggotaannya mewakili unsur LSM, Masyarakat, Organisasi Masyarakat, Akademisi, dan Pers. Anggota Komisi Daerah Peranserta masyarakat dicalonkan oleh masyarakat kemudian dipilih oleh DPRD melalui tes kelayakan dan kepatutan. Walikota mengesahkan anggota Komisi Daerah Peranserta masyarakat sebagaimana yang dipilih oleh DPRD. Biaya operasional Komisi Daerah Peranserta masyarakat dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. KOMDA Peran serta Masyarakat mempertanggungjawabkan laporan kegiatan dan keuangan kepada DPRD setiap 1(satu) tahun sekali dan menginformasikan LPJ kepada masyarakat setiap 1(satu) tahun sekali.
E. Bentuk Peran serta dalam Penyelengaraan Olahraga
1. Tahap Perencanaan
Masyarakat di sekitar proyek pembangunan fasilitas harus dimintai persetujuan atas rencana pembangunan fasilitas yang akan dilaksanakan. Masyarakat disekitar proyek pembangunan fasilitas juga dapat menolak rencana pembangunan fasilitas apabila akan merugikan kepentingan pendidikan, budaya, agama, dan lingkungan. Peranserta masyarakat dalam perencanaan pembangunan Daerah dapat dilaksanakan dengan:
merumuskan permasalahan diberbagai bidang pembangunan dengan menganalisis, menentukan dan merumuskan permasalahan pokok yang dihadapi;
meminta informasi tentang rencana pembangunan;
merumuskan alternatif pemecahan masalah yang dihadapi dan perlu diatasi oleh instansi yang berwenang;
merumuskan rencana program dan kegiatan sesuai aspirasi dan kebutuhan masyarakat.
2. Tahap Pelaksanaan
Masyarakat baik lembaga maupun perorangan harus dilibatkan dalam pelaksanaan kegiatan olahraga. Peranserta masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan fasilitas dapat dilaksanakan dengan:
ikut melaksanakan pembangunan baik secara swadaya tenaga, pikiran dan materi;
meminta informasi tentang perkembangan pelaksanaan pembangunan;
melaksanakan pembangunan dari dana Pemerintahan Kota;
membantu kelancaraan pelaksanaan pembangunan;
berperanserta memberikan kejelasan mengenai maksud dan tujuan pembangunan kepada masyarakat luas.
3. Tahap Pengawasan
Masyarakat baik secara lembaga maupun perorangan harus diberikan kesempatan untuk melakukan pengawasan atas setiap penyelengaraan olahraga didaerahnya. Peranserta masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan olahraga dapat dilaksanakan dengan:
mengamati secara langsung penyelengaraan olahraga;
meminta informasi tentang perkembangan hasil penyelenggaraan olahraga;
melakukan koreksi apabila ada kegiatan olahraga yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan;
4. Tahap Evaluasi
Peranserta masyarakat dalam evaluasi penhyelengaraan olahraga dilaksanakan dengan mengkuti rapat atau pertemuan evaluasi yang melibatkan Pemerintah Kota, DPRD, Pelaksana penyelengaraan olahraga dan pihak lain yang terkait.
5. Pelaporan
Setiap pelaksanaan dan penyelengaraan olahraga dapat dilaporkan perkembangannya oleh masyarakat kepada Walikota dan/atau Komisi Daerah Peranserta Masyarakat. Pelaporan tersebut meliputi seluruh tahapan penyelengaraan olahraga termasuk hambatan, kendala dan perkembangan kemajuan serta keberhasilan dilakukan dalam bentuk lisan maupun tertulis. Setiap laporan yang masuk wajib diteliti kebenarannya dan ditindaklanjuti oleh Komisi Daerah Peranserta Masyarakat. Pelaksanaan penelitian tersebut dilakukan dengan:
mewawancari secara mendalam pihak-pihak yang terkait;
meminta pendapat ahli;
melakukan survey atau jajak pendapat;
melakukan observasi atau pengamatan;
mengkaji aspek hukum, ideologi, politik, sosial, budaya, dan keamanan;
cara-cara lain yang dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan praksis dan teoritis.
6. Tahap Pemeliharaan
Masyarakat baik secara lembaga maupun perorangan dapat dilibatkan dalam pemeliharaan hasil penyelengaraan olahraga. Peranserta masyarakat dalam pemeliharaan penyelengaraan olahraga dapat dilaksanakan dengan tindakan menjaga, mempertahankan dan melestarikan hasil-hasil berolahraga yang telah dilaksanakan.
7. Peran serta masyarakat dalam Pembentukan Raperda
Masyarakat baik lembaga maupun perorangan harus dilibatkan dalam pembentukan rancangan peraturan daerah baik di tingkat Pemerintah Kota maupun di tingkat DPRD Kota. Bentuk pelibatan tersebut antara lain:
konsultasi masyarakat;
dengar pendapat umum;
jajak pendapat; dan/atau
lokakarya lintas pelaku;
Perwakilan masyarakat baik lembaga maupun perorangan diberi kesempatan untuk mengikuti persidangan pembahasan rancangan peraturan daerah yang dinyatakan terbuka untuk umum sebagai pengamat. Pemerintah Kota atau alat kelengkapan DPRD harus menyediakan tempat yang memungkinkan perwakilan masyarakat dengan seksama mengamati seluruh proses pembahasan rancangan peraturan daerah. Masyarakat baik lembaga maupun perorangan mengajukan permohonan kepada Komisi Daerah Peranserta Masyarakat untuk mengamati sidang pembahasan rancangan peraturan daerah. Komisi Daerah Peranserta masyarakat menentukan perwakilan masyarakat yang akan mengamati sidang pembahasan rancangan peraturan daerah mengigat keterbatasan ruang dan tempat yang tersedia.
8. Sumber Dana
Sumber dana peranserta masyarakat berasal dari:
Swadaya masyarakat;
Alokasi dana dari APBD;
Sumber lain yang sah dan tidak mengikat serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Mekanisme Gugatan Masyarakat
Masyarakat yang dirugikan karena akibat tidak dilibatkannya dalam pembuatan kebijakan penyelengaraan olaharaga dan atau pengelolaan pembangunan, dapat melakukan gugatan kepada pemerintah daerah.
10. Ketentuan Penyidikan
Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Kota diberi wewenang khusus sebagai penyidik tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana. Wewenang penyidik tersebut adalah:
menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan agar keterangan atau laporan menjadi lengkap dan jelas;
meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan;
meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan;
memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain;
melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti;
meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas;
menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
mengambil gambar seseorang yang terkait dengan tindak pidana;
memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
menghentikan penyidikan;
Penyidik harus memberitahukan dimulainya penyidikan (SPDP) dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan hukum acara pidana.
11. Ketentuan Pidana
Ketentuan pidana dikenakan pada perbuatan:
menghalang-halangi masyarakat untuk berperanserta dalam pengelolaan pembangunan dan pembentukan rancangan peraturan daerah;
tidak memberikan kesempatan masyarakat untuk berperanserta dalam pengelolaan pembangunan dan pembentukan rancangan peraturan daerah.
Instansi pemerintah yang melakukan tindak pidana juga diancam dengan hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
BAB VI
PENUTUP
Kesimpulan
Bertolak dari paparan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan beberapa hal penting sebagai berikut:
Sebagai perwujudan esensi demokrasi dan tujuan desentralisasi, maka peranserta masyarakat dalam pemerintahan daerah merupakan suatu keniscayaan.
Untuk merealisasi peranserta masyarakat yang bersifat nyata dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka diperlukan adanya payung hukum yang kuat dalam bentuk peraturan daerah.
Seyogyanya perda tersebut mampu mengakomodasi aspirasi masyarakat setempat tentang penyelenggaraan peranserta masyarakat yang efektif.
Peraturan daerah tentang peranserta masyarakat ini harus dapat mengakomodasi segenap aspirasi dan prakarsa masyarakat setempat dalam penyelenggaraan olahraga di daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Remasyarakat Indonesia.
Saran-saran
Saran-saran yang penting dalam naskah akademis sebagai berikut:
DPRD maupun Pemkot Makassar perlu segera membahas raperda kesadaran berolahraga masyarakat sehingga kesehatan dapat terjamin serta dapat melahirkan atlet-atlet yang handal dan berkompoten dalam setiap bidang olahraga;
Diperlukan adanya kesadaran bersama dari segenap stakeholder pemerintahan daerah untuk mewujudkan peranserta masyarakat yang nyata dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
Diperlukan adanya peluang advokasi masyarakat dalam penyusunan perda peran serta masyarakat.
Makassar, 28 November 2014
Tim penyusun,
Unit Perancangan Hukum dan Kontrak Bisnis
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Ahmad Fathanah
Andry Serty Prayudi
Alif Akbar Raf Sanjani
Muh. Arham
Misbahuddin
Irfan Ince
