BAB III HAK ASASI MANUSIA DALAM KEHIDUPAN BERMASYARAKAT
A. Hubungan Hubungan system hukum hukum dan dan system politik politik dari dari sudut sudut pandang pandang HAM
Ketika berbicara system hukum, berarti membahas hukum positif suatu Negara. Dengan demikian, selalu terkait dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Negara hukum (rule of law) “lekat” dengan system politik demokrasi. Agar terbina harmonisasi sitem hukum dan system politik dalam tataran bermasyarakat, maka hidup bermasyarakat berarti siap/mau mengikuti pola hubungan h ubungan antaraindividu dalam kelompok yang telah ada sebelumnya. Adanya pola tingkah laku sama dipertahankan dan dikembangkan terus oleh warganya, menyebabkan terciptanya interaksi social. Dalam interaksi yang terjaga dengan baik, maka akan terjalin semangat kerja sama s ama yang baik pula. Sistem politik dan sistem hukum yang ada sangat berpengaruh terhadap kehidupan masyarakatnya. Ketika ada anggota masyarakat yang bertindak di luar pola yang telah diakui, tidak jarang mengakibatkan terjadinya konflik. Sedangkan sistem politik merupakan bagian dari ilmu politik, dimana ilmu politik harus mengaitkan (melibatkan) dirinya dengan hakikat, tempat dan penggunaan kekuasaan. Titik berat perubahan kepentingan dalam pendekatan sistem tetap melalui lembaga yang ada menuju akumulasi dan penggunaan kekuasaan di mana saja.
B. HAM dalam dalam transisi transisi politik politik sentralistis sentralistis ke system politik politik demokrasi demokrasi
Sistem politik mempunyai hubungan timbal balik dengan hukum serta bedampak langsung terhadap penegakan dan pengakuan terhadap HAM. Dalam sistem politik dictator, hukum yang dihasilkan berwatak represif, mempertahankan status quo, dan mempertahankan kepentingan bangsa. Pemerintahan dictator memliki kekuasaan yang mutlak dan sentralistis, sehingga dalam dalam sistem ini oposisi tidak di berikan ruang gerak, walaupun ada hanya ada sebagai aksesioris politik saja. Sebaliknya dalam sistem politik demokratis, watak hukum yang dihasilkan bersifat responsive dan akomodatif, dalam sistem ini pun menghormati dan menjujung tinggi HAM. Oleh karena itu, pemilihan sistem politik dictator atau demokrasi suatu Negara tergantung pada politik hukum Negara tersebut, maksud dari politik hukum disini ialah
berupa undang-undang.
BAB IV HAK INDIVIDUAL DAN KELOMPOK DARI SUDUT PANDANG HAM
A. Status/posi Status/posisi si individu individu dari sudut pandang pandang HAM Hukum hak asasi manusia intinya menjamin hak yang paling mendasar dari semua hak yang dimiliki manusia, yaitu hak hidup sebagaimana termuat di dalam pasal 5 dan 8 Duham, demikian pendapat G.Robertson. pasal 5 yang berbunyi: “tak seorang pun boleh disiksa atau diperlakukan atau dihukum secara keji, tidak manusiawi atau merendahkan martabat.” martabat.” Sedangkan pasal 8 berbunyi, “setiap orang berhak atas penyelesaian yang efektif oleh peradilan nasional untuk mendapatkan hak-hak mendasar yang diberikan kepadanya oleh konstitusi atau oleh hukum. Setiap individu diharapkan mengetahui sistem hukum, politik dan pemerintahan beserta bentuk negaranya, sebagai modal dasar untuk mengetahui akan hak, kewajiban dan sadar akan tanggung jawab dan kebebasannya. Adapun hak dasar manusia meliputi hak sipil dan hak politik, yaitu: •
Hak hidup, kebebasan dan keamanan pribadi
•
Larangan perbudakan
•
Larangan penganiayaan
•
Larangan penagkapan, penahanan atau pengasingan yang sewenangwenang
•
Hak atas pemeriksaan pengadilan yang jujur
•
Hak atas kebebasan bergerak hak atas harta benda
•
Dan lain-lain
B. Hak Asasi Manusia Manusia dan dan kelomp kelompok ok bangsa bangsa/etnik/ /etnik/ras ras
hak asasi kelompok yang sudah mendapatkan pengakuan formal di dalam banyak konversi internasional, tidak menjadikan maslah ketika hak perorangan di dalam kelompok tersebut tetap diposisikan sebagai subjek hokum. Dengan demikian, keberadaan di kelompok merupakan bagian dari hak asasi orang per orang. Persoalan mulai munculketika di dalam kelompok tersebut ada sejumlah warga masyarakat dengan kepercayaan, budaya, etnik dan ras berbeda dengan kelompok lain menjadi mayoritas, kelompok yang berbeda dengan kelompok mayoritas ini biasanya dianggap sebagai penggangu sehingga terjadilah semacam isolasi yang bertentangan dengan ide HAM. Adapun peraturan yang berkaitan dengan HAM dalam hal ini meliputi: - pasal 28 UUD 1945 -
Resolu Resolusi si maje majelis lis umum umum PBB PBB no 151 1514-X 4-XV V bulan bulan Desemb Desember er 1960 1960
-
Pasal 27 ICCPR
-
Pasal 1 ICCPR
-
UU no no 39/1 39/199 9999 tenta tentang ng HAM HAM,, pasa pasall 3 ayat ayat 1, 1, 2 dan dan 3
-
UU no 39/1 39/199 9999 pas pasal al 6 aya ayatt 1 dan dan 2
Dalam keterkaitan konflik antara bangsa berdampak pada keputusan politik yang saling konfrontatif. Karenanya, ketika maslah tersebut pada pada tataran praktis para pemimpin dunia dari banyak Negara enggan melaksanakan ketentuan yang ada, atau setengah hati serta anggota masyarakat masyarakat dibiarkan bersikap acuh, dapat dipastikan keacuhan, keributan, sampai perang antara bangas tidak menyurut, malah akan berlangsung terus sepanjang masa. Untuk itulah kalau pendekatan dan hubungan antara manusia lebih mengedepankan aspek kebersamaan dan toleransi dengan sosialisasi terus-menerus, dibarengi sikap politik yang jelas dan tegas s erta penegakan hukum yang mantap, maka akan sangat membantu mempercepat proses dediskriminasi/pengapusan deskriminasi, sebagaimana diharapkan di dalam berbagai konvensi internasional dan UU nasional kalu langkah langkah tersebut dilaksanakan, maka akan menjadi gerakan politik dan social secara stimultan. Artinya, elit pada tingkat suprastruktur dan massa pada tingkat infrastruktur berjalan bersama.
BAB V DIMENSI ABSOLUT DAN RELATIF HAK ASASI MANUSIA
1. Pand Pandan anga gan n unive univers rsal al absol absolute ute
Pandangan ini melihat HAM sebagai nilai-nilai universal sebagaimana dirumuskan dalam dokumen-dokumen HAM internasional, seperti the international Bill of Human Rights. Penganut pendangan ini adalah Negaranegara maju. Sebagai contoh dalam pernyataan summar of Bangkok NGO Declaration yang menyatakan “ hak-hak asasi manusia menjadi perhatian dan baerharga serta bersifat universa, pembelaan hak-hak asasi manusia tidak dapat dianggap sebagai pelanggaran atas kedaulatan nasional”.
2. Pand Pandan anga gan n unive univers rsal al rela relati tiff
Pandangan ini melihat persoalan HAM sebagai masalah universal. Namun demikian, perkecualian dan pembatasan yang didasarkan atas asas-asas hukum nasional tetap diakui keberadaanya. Sebagai contoh, ketentuan yang diatur dalam pasal 29 ayat 2 universal declaration of human right (UDHR) yang menegaskan bahwa: “penerapan hal-hal dan kebebasannya, setiap orang dihadapkan pada suatu batasan-batasan tertentu yang ditentukan oleh hukum yang bertujuan untuk melindungi penghargaan dan penghormatan terhadap hak-hak dan kebebasaan orang lain dan memenuhi syarat-syarat yang adil dari segi moral, norma masyarakat, dan kerjasama umum dalam masyarakat demokrasi”.
3. Pandan Pandangan gan partik partikula ularis ristis tis absolu absolute te Pandangan ini melihat HAM sebagai persoalan masing-masing bangsa, tanpa memberikan alasan yang kuat, khususnya dalam melakukan penolakan terhadap berlakunya dokumen.dokumen internasional. Pandangan ini sering kali menimbulkan kesan egois, defensive dan pasif tentang HAM. H AM.
4. Pandan Pandangan gan partik partikula ularis ristis tis relati relative ve
Dalam pnadangan ini, HAM dilihat di samping sebagai maslah universal juga merupakan maslah nasional masing-masing bangsa. Berlakunya dokumendokumen HAM internasional harus diselaraskan, diserasikan dan diseimbangkan, serta memperoleh dukungan budaya bangas. Pandangan ini tidak hanya menjadikan kekhususan di lain pihak juga aktif mencari perumusan dan pembenaran terhadap karakteristik HAM yang dianutnya.
BAB VI LANGKAH-LANGKAN PBB DALAM MENYSUN HA-KHAM
A. Rintisan Rintisan pembentuka pembentukan n PBB dan penghorm penghormatan atan Hak Asasi Asasi Manusia Manusia
Piagam PBB yang disepakati dan ditandatangani oleh 50 negara di San Francisco pada tanggal 24 juni 1945 mrupakan hasil dari perjuangan yang cukup panjang dari para pemimpin dunia yang dirintis sejak decade-dekade sebelumnya. Lewat pengalaman yang cukup panjang, negarawan dunia tanta mengenal lelah terusmenerus mengadakan perundingan untuk memperkecil dan menjebatani perbedaan-perbedaan yang ada. Saat ini anggota PBB mencapai 181 negara. Tujuan di bentuknya organisasi ini adalah untuk memajukan perdamaian dunia. Contoh perjanjian perdamaian dunia yang telah diupayakan ialah: •
Konfersi yalta pada tanggal 11 febuari 1945. Mengenai pencegahan agrisi dan penghapusan penyebab perang seperti politik, ekonomi dan social melalui pendekatan dan kerja sama yang berkesinambungan seluruh bangsa
•
Konfersi san Francisco, tanggal 25 juli-25 juni 1945
•
Konfersi cairo tanggal 22-25 november 1943
B. Peran PBB ditenga ditengah h dan di antara antara Negara Negara berdau berdaulat lat
Perana yang dilakukan oleh PBB adalah dengan mengkaji dan memformalkan hak asasi manusia yang berarti memperkuat posisi HAM. Cara C ara dan langkah ini akan mengurangi konfrontasi dengan kedaulatan masing-masing Negara merdeka. Setiap Negara memiliku hak mengatur dan menyelenggarakan sistem pemerintahan sesuai dengan tujuan masing-masing.
C. Langkah Langkah yuridis yuridis dan politik politik PBB dalam dalam memban membangun gun Ha-kham Ha-kham
PBB dengan beberapa organisasi internasionla telah menyususn ha-kham dalam bentuk kovena atau perjanjian dan persetujuan. Jumlah instrument hokum hak asasi manusia berkembang terus sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan manusia. Disamping yang sudah mempunyai kekuatan mengikat/mki ada juga yang belum mempunyai kekuatan mengikat /bmki. Namum demikian, dalam pelaksanaanya ketentuan ha-kham masih jauh di bawah standar. Pelanggaean banyak terjadi di berbagai penjuru dunia, tidak seperti harapan PBB. Karena itu pula, majelis umum PBB pada tanggal 18 desember 1992 menegaskan suatu resolusi yang menetapkan agar segera diadakan lagi konfersi HAM tingkat t ingkat dunia II. Akhirnya, konfersi tersebut disepakati deselenggarakan di Wina/Auatria pada tanggak 14-25 juni 1993, yang membicarakan tentang perbedaan sifat HAM, sejauh mana Negara berhak mencampuri urusan HAM Negara lain, perlu tidaknya badan khusus PBB yang mengurusi malasah HAM, seperti UNHCR.
BAB VII DINAMIKA PERJUANGAN HAM DI BERBAGAI BELAHAN DUNIA
A. Perkembanga Perkembangan n hak asasi asasi manusia manusia di benua benua eropa eropa
Rintisan penyususnan ha-kham di eropa dari pendekatan sejarah yunani kuno, HAM terah dikenal dimulai pada tahun 1949 lewat bergabungnya
beberapa Negara eropa ke dalam majelis eropa dan mejelis parlemen di London, yang telah berhasil menyususn konvensi HAM, yaitu “convention for the protection of human right and fundamental freedom”. Negara-negara eropa ini kedalam suatu majelis ini didasari oleh memiliki persamaan pandangan dalam tradisi, ide , sejarah dan politik. Disamping itu, dalam rangka pengembangan/menjaga lebih lanjut pelaksanaan ha-kham, telah dibentuk pula, “committee of experts on human rights”.
B. Perkembanga Perkembangan n hak asasi manusia manusia di benua amerika amerika
Negara-negara amerika sejak tahun 1948 telah membentuk organisasi Negara-negara amerika lewat kesepakatan kemudian, dalam deklarasi Santiago, Chili 1959 ditegaskan kembali Negara-negara N egara-negara emerika akan mengikatkan/memasukan HAM ke dalam kostitusinya. Pada tahun 1948 saat diselenggarakan konfersi Negara-negara amerika ke-9, telah distujui pula America declaration the rights and duties of man. Pada tahun 1959, pertemuan konsultatif menlu amerika ke 5 menghasilkan suatu resolusi pembentukan inter-american conmmission of human right. Selanjutnya hak asasi, disepakati pula American convention. Sedangkan organisasi yang bertanggungjawab dalam menangani perkara-perkara yang menyangkut hak asasi manusia ialah: the commission/komisi dan The court/mahkamah.
C. Perkembanga Perkembangan n hak asasi asasi manusia manusia di benua benua afrika afrika
Negara-negara afrika sudah membentuk organisasi Negara-negara afrika. Dan telah menyelenggarakan konfersi I pada tanggal 15-22 april 1958 di akra/Ghana. Pertemuan itu menghasilkan deklarasi yang berisis: mengormati HAM, memberikan dukungan kemerdekaan bagi nagsa-bangsa afrika yang masih dijajah dan mengutuk rasialisme di afrika selatan. Pada tahun 1981 pertemuan majelis antrakelapa Negara afrika mengeluarkan piagam tentang kemanusiaan dan hak-hak warga Negara, dikenal dengan “the bajul charter and human people’s right”
D. Perkembanga Perkembangan n hak asasi asasi manusia manusia di benua benua asia asia
Berbeda dengan benua-benua lainya, benua asia belum meiliki piagam hak asasi manusia, hal ini disebabkan kuat dan dalamnya tradisi dan agamaagama besar di kebanyakan Negara-negara asia. Pengaruh tradisi dan agama pada sebagian besar Negara-negara asia mewarnai pola pikir/ pola tindak dan sikap sebagian Negara-negara asia. Meskipun demikian sebagaimana diketahui sebagian besar Negara asia adalah Negara bekas jajahan yang memperoleh kemerdekaan setelah perang duania II. Negara-negara tersebut sebagian besar atau dapat dikatakan hampir semuanya, sudah menjadi anggota PBB. Dengan dmeikian, konvensikonvensi internasional terutama yang terkait dengan HAM H AM sejak awal sudah banyak diketahui. Persoalanya tinggal sejauh mana ketentuan-ketentuan tersebut dapat diterima. Adapun contoh penegakan HAM di asia adalah, dengan adanya lokarya Jakarta pada bulan april 1993 yang diselenggarakn konfersi HAM untuk kawasan asia pasifik di Bangkok dan berhasil menyusun suatu deklarasi yang disebut dengan deklarasi Bangkok yang isinya menyangkut tentang: peninjauan struktur dan system PBB agar lebih demokratis, menghindari dominasi barat tentang HAM yang sering kali tidak adil dan pilih-pilih, memberi perhatian khusus perlindungan hak-hak perempuan.
BAB VIII HUBUNGAN HUKUM DENGAN HUKUM HAK ASASI MANUSIA (HAKHAM)
Perkembangan pengertian/makna kedaulatan serta pengakuanbahwa individu sebagai suatu totalitas yang utuh diakui hukum karena memiliki hak asasi, tetapi juga menjadi pendorong mempercepat proses penyusunan hukum hak asasi manusia. Karena hukum HAM merupakan anak/bagian/lanjutan pecahan dari hukum internasional itu sendiri. Ha-kham adalah bagian daru hukum internasionl/nasional yang berarti juga bagian dari ilmu hukum. Karenanya sebagian dari napas, tujuan, ide, asas ilmu
hukum melekat/menempel, paling tidak menjadi salah satu landasan hukum internasional pula. Walaupun dalam tataran teori dan wacana beragam perkembangan ilmu hukum pada khususnya dan ilmu pengetahuan pada umumnya. Kalau kesepakatan ka-kham adalah bagian hokum internasional, dewasa ini sudah menjadi suatu disiplin utuh yang dubuktikan dan didukung oleh instrument hukum yang semakin lengkap, baik pada tingkat internasiomal maupun nasional. Sumber hukum internasional tetap menjiwai dan menjadi bagian tak terpisahkan dengan ha-kham. Pandangan dan pendapat tersebut mempunyai akibat hukum yang jelas. Ketika pelanggaran/kejahatan terhadap HAM berlangsung dan belum ditemukan dalam hakham positif, dapat merujuk ke sumber hukum internasional.
BAB IX APLIKASI HUKUM HAK ASASI MANUSIA DALAM NEGARA RI
A. Pengegakan Pengegakan hak asasi asasi manusia bagian bagian dari cita-cit cita-citaa perjuangan perjuangan bangsa
Pengegakan hak asasi manusia bagian dari cita-cita perjuangan bangsa, hal ini dikatakan karena sesuai dengan dasar hokum yang berlaku di suatu Negara, contohnya saja di inodesia hal yang menyangkut HAM telah di atur dalam pancasila sial ke 2 yang berbunyi” kemanusiaan yang adil dan beradab”. Pancasila itu sendiri merupakan suatu esensi dari cita-cita perjuangan bangsa Indonesia.
B. Ha Ham m dal dalam am huk hukum um pos posit itif if Memperhatikan hukum positif suatu Negara tidak dapat lepas dari system hokum yang berlaku di Negara tersebut. Karena itu, dasar Negara pancasila yang terdiri dari lima sila, ditambah dengan pembukaan UUD 1945, mengidikasikan indonesia adalah Negara demokrasi, menjujung tinggi supermasi hukum, serta menghormati/ menjunjung tinggi HAM. Apa yang digariskan di dalam pembukaan UUD 1945 merupakan arah dan politik
hukum dalamtataran makra. Dalam UUD 1945 baik setelah ataupun sebelum amandement HAM menempati posisi penting, bahkan sudah tersaji dakam beberapa aturan organic yang disebut hukum positif aplikatif. Sedangkan aturan pokok, hukum positif menjadi efektif ketika hukum positif aplikatif segera disusun.
BAB X MENGENAL PERADILAN KRIMINAL INTERNASIONAL DAN PENGADILAN AD HOC HAM INONESIA
A. Sekilas Sekilas mengenai mengenai pengadil pengadilan an criminal criminal internas internasional ional
Membahas ide pembentukan pengadilan criminal internasiolan tidak dapat dilepaskan dengan masih banyaknya pelananggaran berat HAM yang terjadi di berbagai kawasan dunia. Selama itu, penanganan pelanggaran berat HAM, baik terkait dengan lembaga maupun pada penghukumannya, belum ada kesepakatan secara internasional. int ernasional. Sebagaimana diketahui, penaggaran berat HAM sering terjadi di Negaranegra otoritarian. Adapun pelanggaran HAMnya dapat berupa, pembunuhan sewenang-wenang atau diluar putusan pengadilan, penyiksaan dan menghilangkan orang secara paksa yang diatur di dalam UU no 26/2000. Dalam hal ini Negara menjadi penanggung jawab bila terjadi pelanggaran HAM tersebut. Kedudukan peradilan pidana internasional diatur dalam pasal 3, sedangkan kewenangan dan status hukumnya diatur pada pasal 4.
B. Perta Pertangg nggun ungj gjaw awab aban an
1) Sifat Sifat pertan pertanggu ggung ng jawaba jawaban n dalam dalam yuridik yuridiksi si ICC berlaku atas orang-perorang
2) Seoran Seorang g tersang tersangka ka dalam dalam yuri yurisid sidiks iksii pengadilan bertanggung jawab secara individu dan dapat dikenakan hukum sesuai pidana dalam statute roma 3) Dijatu Dijatuhka hkan n hukuman hukuman yuri yurisdi sdiksi ksi ICC ICC jika; jika; melakukan kejahatan, menyebabkan dilakukannya kejahatan, mempermudah jalannya kejahatan. 4) Cara Cara lain lain yang memp memperm ermuda udah h dilaku dilakukan kannya nya suatu percobaan yang dilakukan oleh sekelompok orang yang bertindak dengan suatu tujuan bersama, apabila bantuan tersebut dengan sengaja. 5) Berkena Berkenaan an denga dengan n kejaha kejahatan tan genos genosind indaa 6) Beruda Berudaha ha melak melakuka ukan n kejahat kejahatan an semaca semacam m itu tidak terjadi karena keadaan-keadaan yang bergantung pada maksud orang tersebut, tetapi seseorang yang membatalkan perbuatan kejahatan tidak dikenai pidana atas percobaan melakukan kejahatan, seperti halnya bila orang tersebut secara suka rela membatalkan perbuatannya.
C. Struktur Struktur organisasi organisasi dan administra administrasi si peradilan peradilan pidana pidana internasion internasional al 1. Stru Strukt ktru rurr organ organis isas asii 2. Adm Adminis inistr tras asii 3. Penyid Penyidika ikan, n, penye penyelid lidika ikan n dan penu penuntut ntutan an 4. Hak tersangk tersangkaa selama selama penyidikan penyidikan dan penyidikan penyidikan berlangsung berlangsung 5. Peranan Peranan divisi divisi prayust prayustisi isi dalam dalam hubungan hubungan dengan dengan kesempatan kesempatan penyelidikan dan penyelidiakan yang khas
D. Persidanga Persidangan n peradila peradilan n pidana pidana interna internasional sional
1. Fung Fungsi si dan dan kew kewen enan anga gan n •
•
•
Persidangan berpegang pada prinsip keadilan Menetapkan relevan/tidaknya suatu bukti Mengambil langkah-langkah demi tertibnya persidangan
2. Terdakwa Hak-hak terdakwa, meliputi: •
•
•
Diadili tampa penundaan yang tidak beralasan Tidak dipaksa untuk nersaksi atau untuk mengaku bersalah dan untuk tetap diam Untuk membuat pernyataaan lisan atau tertulis yang tidak di bawah sumpah dalam pembelaanya
E. Mengen Mengenal al penga pengadil dilan an ad Hoc Hoc HAM Indone Indonesia sia Kalau pada pelanggaran HAM ringan hukum/sistem hukum nasionalnya belum ada/ belum jelas, sebaliknya mekanisme yuridis kejahatan HAM berat di atur dengan jelas dalam UU no 26/2002. Membahas kemandirian mahkamah agung dalam menyelenggarakan pengadilan ham pada diskusi yang diadakan komnas HAM 2001, bagir manan mengatakan “MA adalah institusi yang tidak bisa mencampuri suatu prosrs politik yang berlaku”.
BAB XI DIMENSI/PENYEBARLUASAN HAK ASASI MANUSIA
HAM adalah hak dasar pemberikan tuhan yang dimiliki oleh setiap manusia serta melekat pada semuanya.dalam pelaksanaanya wajib menghormati dan menghargai hak-hak oranglain. Karenannya, demi terciptanya harmonisasi hubungan antara warga masyarakat, setiap anggota masyarakat merealisasikan hak dasar tersebut dilakukan dengan penuh kearifan, artinya ketika menikmati hak asasinya dibarengi pula dengan kesadaram bahwa ada kewajiban asasi dan tanggungjawab asasi. Dengan dmeikian maka adanya dua gerakan . Pertama, Pertama, dari pemerintah ada kemauan politik dan tindakan politik, sedangkan dari bawah terus-menerus membangun kesadaram pentingnya pengetahuan HAM bagi anggota masyarakat. Kedua, adanya pengawasan yang efektif, terutama kepada pejabat yang dikhawatirkan tidak menegakkan HAM yang tertulis indah di dalam peraturan efektif. Disinilah partisipasi aktif warga dituntut, baik dalam bentuk partisipasi aktif para pengamat, intelektua dan semua pihak lainya, akan sangat membantu membantu upaya penegakan ha-kham pada khususnya.
BAB XII HUBUNGAN HAK ASASI MAUNSIA DENGAN HUKUM HUMANITER
A. Hukum, Hukum, kemanu kemanusia siaan an dan dan HAM HAM
Hokum humaniter adalah keseluruhan asas, kaedah dan ketentuan hokum internasional, baik yang tertulis maupun tidak ynag mencangkup hokum perang dan HAM yang bertujuan menjamin penghormatan terhadap harkat dan martabat pribadi seseorang. Perinsip humaniter adalah menghormati manusia seutuhnya, terutama dikala perang.
B. Titik Titik singg singgung ung HAM HAM dalam dalam hokum hokum huma humanter nter Dalam hukum humaniter, HAM sudah banyak, terutama menyangkut segi-segi humaniter, walaupun mungkin tidak atau kurang banyak secara eksplisit diungkapkan. Konsep hokum humaniter internasionla pada
intinya bagaimana agar perang atau sengketa bersenjata yang memegang jarus ditempuh atau dilakukan dengan prinsip-prinsip kemanusiaan.
C. Aplika Aplikasi si hokum hokum humani humaniter ter
Hokum humaniter menganut pada aplikasu yang bertumpu kepada kesadaran para pimpinan/komandan.
BAB XIII TERORISME DAN HAM
A. Peng Penger erti tian an umum umum
Terorisme adalah penggunan atau ancaman kekerasan fisik oleh individu atau kelopok untuk tujuan-tujuan politik atau untuk kepentingan atau untuk melawan kekuasaan yang ada, dimana tindakan-tindakan terorisme itu dimaksudkan untuk mengejutkan, melumpuhkan atau mengitimidasi suatu kelompok sasaran yang lebih besar dari pada korban-korban langsungnya.
B. Terorisme Terorisme dan langkah-la langkah-langkah ngkah politik/hokum politik/hokum PBB
Kesepakatan-kesepakatan bersama yang mampu mengokomodasikan kepentingan bersama tanpa merendahkan Negara lain, baik dalam bentuk perjanjian, kesepakatan maupun produk hukum lainya. Disini terlihat adanya perbedaan presepsi dalam memandang Negara islam dari pihak barat dan timur. Barat mengatakan bahwa islam sebagai masalah
sedangkan timur mengatakan bahwa islam adalah solusi. Perbedaan dalam memandang Negara islam ini dapat berdampak pada prilaku yang menyimpang, contohnya saja invasi AS ke irak dan kasus penerbitan kartun nabi Muhammad SAW.
C. Keti Ketida daka kadi dila lan n Bagi sebagian delegai, konflik islam-baat memeng bukan factor idiologi, agama dan perbedaan kultur melainkan ketidakadilan dan ketimpangan politik , ekonomi dan militer. Dengan timbulnya maslah ketidakadilan ini maka PBB telah membentuk kelompok kerja kebijakan yang melakukan analisa atas semua pihak terkait dengan aktivitas para teroris.
