RANGKUMAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1970 TENTANG KESELAMATAN KESELAMATAN KERJA KER JA
UU No 1 Tahun hun 1970 1970 dibu dibuat at berd berdasa asark rkan an bebe beberap rapaa pert pertim imba bang ngan an diantaranya : a. bahwa setiap tenaga kerja berhak berhak mendapat mendapat perlindun perlindungan gan atas atas keselamatan keselamatannya nya dalam dalam melakuk melakukan an pekerja pekerjaan an untuk untuk keseja kesejahter hteraan aan hidup hidup dan mening meningkat katkan kan produksi serta produktivitas Nasional. b. bahwa setiap orang lainnya yang berada di tempat kerja perlu terjamin pula keselamatannya !. bahwa setiap sumber sumber produk produksi si perlu dipakai dipakai dan diperg dipergunak unakan an se!ara aman dan dan e""isien. d. bahwa berhub berhubung ung dengan dengan itu perlu perlu diadakan diadakan segala segala daya#upay daya#upayaa untuk membina membina norma#norma perlindungan kerja. e. bahwa bahwa pembinaan pembinaan norma# norma#nor norma ma itu perlu perlu diwujud diwujudkan kan dalam Undang Undangund undang ang yang yang memuat memuat ketentu ketentuan# an#ket ketent entuan uan umum umum tentan tentang g keselam keselamatan atan kerja kerja yang yang sesuai dengan perkembangan masyarakat$ industrialisasi$ teknik dan teknologi. UU No 1 Tahun Tahun 1970 1970 terdiri terdiri dari %1 bab dengan dengan 1& pasal. 'ada bab I Tahun 1970 membahas mengenai istilah ( istilah terkait tempat pasal 1 UU No 1 Tahun kerja kerja dan dan pelak pelaku u kerja kerja$$ melip meliput utii peng pengur urus us$$ peng pengus usah aha$ a$ direk direktu tur$ r$ pega pegawa waii pengawas$ dan ahli keselamatan kerja. )dapun penjabaran dari istilah#istilah tersebut adalah sebagai berikut : •
Tempat kerja ialah tiap ruangan atau lapangan$ tertutup atau terbuka$ bergerak atau tetap$ dimana tenaga kerja bekerja$ atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan di mana terdapat sumber atau sumber#sumber bahaya. )dapun yang termasuk tempat kerja ialah semua ruangan$ lapangan$ halam halaman an dan dan sekel sekelil ilin ingn gny ya yang yang meru merupa paka kan n bagi bagian an#ba #bagi gian an atau atau yang yang berhubungan dengan tempat kerja tersebut.
•
'engur 'engurus us ialah ialah orang orang yang yang mempun mempunyai yai tugas tugas memimp memimpin in langsu langsung ng sesuatu sesuatu tempat kerja atau bagiannya yang berdiri sendiri.
0 1
•
'engusaha ialah orang atau badan hukum yang menjalankan sesuatu usaha milik sendiri dan untuk keperluan itu mempergunakan tempat kerja.
•
*irektur ialah pejabat yang ditunjuk oleh +enteri Tenaga ,erja untuk melaksanakan Undang#undang ini.
•
'egawai pengawas ialah pegawai teknis berkeahlian khusus dari *epartemen Tenaga ,erja.
•
)hli keselamatan kerja ialah tenaga teknis berkeahlian khusus dari luar *epartemen Tenaga ,erja yang ditunjuk oleh +enteri Tenaga ,erja untuk mengawasi ditaatinya Undang#undang ini. -elanjutnya mengenai ruang lingkup tempat kerja dijelaskan dalam bab II
pasal 2. *imana UU No 1 Tahun 1970 mengatur keselamatan kerja dalam segala
tempat kerja$ baik di darat$ di dalam tanah$ di permukaan air$ di dalam air maupun di udara$ yang berada di dalam wilayah kekuasaan hukum epublik /ndonesia. )dapun ketentuan#ketentuan yang berlaku di tempat kerja dijelaskan lebih rin!i pada 'asal ayat . -ementara terkait syarat#syarat keselamatan kerja dijelaskan dalam bab III pasal 3 a! pasal " . -yarat#syarat keselamatan kerja yang ditetapkan adalah
dalam
peren!anaan$
pembuatan$
pengangkutan$
peredaran$
perdagangan$
pemasangan$ pemakaian$ penggunaan$ pemeliharaan dan penyimpanan bahan$ barang$ produk teknik dan aparat produksi yang mengandung dan dapat menimbulkan bahaya ke!elakaan. -yarat#syarat tersebut memuat prinsip#prinsip teknik ilmiah menjadi suatu kumpulan ketentuan yang disusun se!ara teratur$jelas dan praktis yang men!akup bidang konstruksi$ bahan$ pengolahan dan pembuatan$ perlengkapan alat#alat perlindungan$ pengujian dan pengesyahan$ pengepakan atau pembungkusan$ pemberian tanda#tanda pengenal atas bahan$ barang$ produk teknis dan aparat produksi guna menjamin keselamatan barang#barang itu sendiri$ keselamatan tenaga kerja yang melakukannya dan keselamatan umum. )dapun pengawasan dalam dunia kerja dijelaskan dalam bab I# pasal $% &% 7 a! ' . *alam bab ini setiap pelaku kerja memiliki wewenang dan kewajiban
yang harus dijalankan. ewenang direktur adalah melakukan pelaksanaan umum terhadap Undang#undang ini$ sedangkan para pegawai pengawas dan ahli keselamatan kerja ditugaskan menjalankan pengawasan langsung terhadap
0 1
ditaatinya Undang#undang ini dan membantu pelaksanaannya. 'engusaha harus membayar retribusi menurut ketentuan#ketentuan yang akan diatur dengan peraturan perundangan. 'engurus diwajibkan memeriksakan kesehatan badan$ kondisi mental dan kemampuan "isik dari tenaga kerja yang akan diterimanya maupun akan dipindahkan sesuai dengan si"at#si"at pekerjaan yang diberikan padanya.-elain itu pengurus juga diwajibkan memeriksakan semua tenaga kerja yang berada di bawah pimpinannya$ se!ara berkala pada dokter yang ditunjuk oleh pengusaha dan dibenarkan oleh direktur. Tidak hanya menjalankan pengawasan$ tetapi pengurus juga diwajibkan melakukan pembinaan sesuai yang ter!antum dalam bab # pasal 9 . *imana pengurus diwajibkan menyelenggarakan pembinaan bagi semua tenaga kerja yang berada di bawah pimpinannya$ dalam pen!egahan ke!elakaan dan pemberantasan kebakaran serta peningkatan keselamatan dan kesehatan kerja$ pula dalam pemberian pertolongan pertama pada ke!elakaan. -ementara +enteri Tenaga ,erja berwenang membentuk 'anitia 'embina ,eselamatan dan ,esehatan ,erja sebagaimana ter!antum dalam bab
#I pasal 10 guna memperkembangkan
kerjasama$ saling pengertian dan partisipasi e"ekti" dari pengusaha atau pengurus dan tenaga kerja dalam tempat#tempat kerja untuk melaksanakan tugas dan kewajiban bersama di bidang keselamatan dan kesehatan kerja$ dalam rangka melan!arkan usaha
berproduksi. Terkait mengenai ke!elakaan$ pengurus
diwajibkan melaporkan tiap ke!elakaan yang terjadi dalam tempat kerja yang dipimpinnya$ pada pejabat yang ditunjuk oleh +enteri Tenaga ,erja. Tata#!ara pelaporan dan pemeriksaan ke!elakaan oleh pegawai diatur dengan peraturan perundangan sebagaimana ter!antum pada bab #II pasal 11. *alam UU No1 Tahun 1970 juga mengatur mengenai kewajiban dan hak tenaga kerja pada bab #III pasal 12 $ yaitu : a. +emberikan keterangan yang benar bila diminta oleh pegawai pengawas dan atau ahli keselamatan kerja. b. +emakai alat#alat perlindungan diri yang diwajibkan. !. +emenuhi dan mentaati semua syarat#syarat keselamatan dan kesehatan kerja yang diwajibkan.
0 1
d. +eminta pada pengurus agar dilaksanakan semua syarat keselamatan dan kesehatan kerja yang diwajibkan. e. +enyatakan keberatan kerja pada pekerjaan di mana syarat keselamatan dan kesehatan kerja serta alat#alat perlindungan diri yang diwajibkan diragukan olehnya ke!uali dalam hal#hal khusus ditentukan lain oleh pegawai pengawas dalam batas#batas yang masih dapat dipertanggung#jawabkan. ,emudian terkait kewajiban memasuki tempat kerja sebagaimana ter!antum dalam bab I( pasal 1" bahwa setiap orang diwajibkan mentaati semua petunjuk keselamatan kerja dan memakai alat#alat perlindungan diri yang diwajibkan. 2egitu pula untuk pengurus yang memiliki kewajiban yang diatur dalam UU No 1 Tahun 1970 dalam bab ( pasal 1" yaitu : a. -e!ara tertulis menempatkan dalam tempat kerja yang dipimpinnya$ semua syarat keselamatan kerja yang diwajibkan$ sehelai Undangundang ini dan semua peraturan pelaksanaannya yang berlaku bagi tempat kerja yang bersangkutan$ pada tempat#tempat yang mudah dilihat dan terba!a dan menurut petunjuk pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja b. +emasang dalam tempat kerja yang dipimpinnya$ semua gambar keselamatan kerja yang diwajibkan dan semua bahan pembinaan lainnya$ pada tempat# tempat yang mudah dilihat dan terba!a menurut petunjuk pegawai pengawas atau ahli ,eselamatan ,erja !. +enyediakan se!ara !uma#!uma$ semua alat perlindungan diri yang diwajibkan pada tenaga kerja yang berada di bawah pimpinannya dan menyediakan bagi setiap orang lain yang memasuki tempat kerja tersebut$ disertai dengan petunjuk#petunjuk yang diperlukan menurut petunjuk pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Terakhir terdapat ketentuan#ketentuan penutup yang dijelaskan pada bab (I pasal 1$% 1&% 17% a! 1') *imana terdapat an!aman pidana pelanggaran
peraturan perundangan yang telah dibuat dengan hukuman kurungan selama# lamanya 3 4tiga5 bulan atau denda setinggi#tingginya p. 100.000$# 4seratus ribu rupiah5. -ehingga dari sejak dierlakukannya undang#undang ini disebut "Undang-Undang Keselamatan Kerja"
0 1
RANGKUMAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1" TAHUN 19&9 TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN POKOK MENGENAI TENAGA KERJA
UU No 16 Tahun 199 tentang ketentuan#ketentuan pokok mengenai tenaga kerja dibuat berdasarkan beberapa pertimbangan berikut ini : a. bahwa tenaga kerja merupakan modal utama serta pelaksana dari pada pembangunan masyarakat 'an!asila. b. bahwa tujuan terpenting dari pada pembangunan masyarakat tersebut adalah kesejahteraan rakyat$ termasuk tenaga kerja. !. bahwa tenaga kerja sebagai pelaksana pembangunan harus jamin haknya$ diatur kewajibannya dan dikembangkan daya gunanya. d. bahwa berhubung dengan itu perlu diadakan undang#undang yang memuat ketentuan#ketentuan pokok tentang tenaga kerja. UU No 16 Tahun 199 terdiri dari 8// bab dengan 19 pasal. 'ada bab I *a!+ ,././ a./ pasal 1 a! pasal 2 menjelaskan mengenai pengertian dan
aa terkait tenaga kerja. +enurut pengertiannya tenaga kerja adalah tiap#tiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja guna menghasilkan jasa atau barang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat 4pasal 15. *imana dalam menjalankan undang#undang ini serta peraturan# peraturan pelaksanaan tidak boleh diadakan diskriminasi 4pasal 5. -ementara pada bab II pasal 2% 3% a! " menjelaskan mengenai penyediaan penyebaran dan penggunaan tenaga kerja. *alam pasal dijelaskan tiap tenaga kerja berhak atas pekerjaan dan penghasilan yang layak bagi kemanusiaan. Tiap tenaga kerja bebas memilih dan atau pindah pekerjaan sesuai dengan bakat dan kemampuannya 4pasal 35. *imana pemerintah juga memiliki peran untuk mengatur penyediaan tenaga kerja dalam kuantitas dan kualitas yang memadai$ mengatur penyebaran tenaga kerja sedemikian rupa$ mengatur penggunaan tenaga kerja se!ara penuh dan produkti" 4pasal 65 -elanjutnya terkait pembinaan keahlian dan kejuruan ter!antum dalam bab III pasal &% 7% a! ' . *alam bab ini se!ara ringkas dijelaskan bahwa tiap tenaga
0 1
kerja berhak atas pembinaan keahlian dan kejuruan untuk memperoleh serta menambah
keahlian
dan
keterampilan
kerja
yang
disesuaikan
dengan
perkembangan teknik$ teknologi dan perkembangan masyarakat pada umumnya. -ementara mengenai pembinaan perlindungan kerja dijelaskan dalam bab I# pasal 9 a! 10 . 2ahwa tiap tenaga kerja berhak mendapat perlindungan atas
keselamatan$ kesehatan$ kesusilaan$ pemeliharaan moril kerja serta perlakuan yang sesuai dengan martabat manusia dan moral agama. *alam hal ini pemerintah membina perlindungan kerja yang men!akup norma keselamatan kerja$ norma kesehatan kerja dan hygiene perusahaan$ norma kerja$ dan pemberian ganti kerugian$ perawatan dan rehabilitasi dalam hal ke!elakaan kerja. )dapun dalam bab # pasal 11% 12% 13% 1"% a! 1$ menjelaskan mengenai hubungan ketenagakerjaan. *imana tiap tenaga kerja berhak mendirikan dan menjadi anggota perserikatan tenaga kerja dan pembentukan perserikatan tenaga kerja dilakukan se!ara demokratis 4pasal 115. 'erserikatan tenaga kerja berhak mengadakan perjanjian perburuhan dengan pemberi kerja 4pasal 15. -ementara penggunaan hak mogok$ demonstrasi dan lo!k out diatur dengan peraturan perundangan 4pasal 135. Untuk norma pemutusan hubungan kerja dan penyelesaian perselisihan perburuhan diatur dengan peraturan perundangan 4pasal 165 ,emudian guna menjamin pelaksanaan pengaturan ketenagakerjaan menurut Undang#undang ini serta peraturan pelaksanaannya$ diadakan suatu system pengawasan tenaga kerja. sebagaimana ter!antum dalam bab #I pasal 1& . *an pada bab terakhir yaitu bab #II pasal 17 a! 1' mengenai ketentuan penutup dijelaskan bahwa an!aman pidana atas pelanggaran peraturan Undang# undang ini dengan hukuman kurungan selama#lamanya tiga bulan atau denda setinggi#tingginya p. 100.000$# 4seratus ribu rupiah5. Untuk kemudian Undang# undang ini disebut: "Undang-Undang Pokok Tenaga Kerja" .
0 1
RANGKUMAN OHSAS 1'0012007 SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA PERSARATAN
;-)- 1&001 adalah kompetibel dengan standar sistem manajemen /- 9001:1996 4Quality) dan /- 16001:199 4 Environmental). +odel yang diakui se!ara internasional untuk sistem manajemen (Occupational Health and Safety Assessment Series (OHSAS)). +enjadikan perusahaan lebih mengontrol resiko ;<-#nya dan meningkatkan kinerja mereka. ;-)- 1&001:007 terdiri dari 6 bagian utama yaitu ruang lingkup$ re"erensi publikasi$ istilah dan de"inisi$ dan persyaratan#persyaratan sistem manajemen ,3. *alam bagian ruang lingkup$ seri persyaratan 'enilaian ,esehatan dan ,eselamatan ,erja 4;-)-5 menyatakan persyaratan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja 4,35 agar organisasi mampu mengendalikan risiko#risiko ,3 dan meningkatkan kinerja. 'ersyaratan ;-)- ini dapat diaplikasikan kepada organisasi yang berniat untuk membuat suatu sistem manajemen ,3$ menerapkan$ memelihara$ dan se!ara berkelanjutan meningkatkan sistem manajemen ,3. =uasnya aplikasi akan tergantung pada "aktor#"aktor seperti kebijakan ,3 organisasi$ si"at dari aktivitas tersebut dan risiko#risiko serta komplesitas dari operasi#operasinya. -tandar ;-)- ini ditujukan untuk mengelola aspek kesehatan dan keselamatan kerja dan bukan ditunjukkan untuk mengelola area#area kesehatan dan keselamatan lain seperti program#program kesejahteraan>kesehatan karyawan$ keselamatan produk$ kerusakan properti ataupun dampak lingkungan. -elanjutnya pada bagian re"erensi publikasi dijelaskan bahwa publikasi lain yang menyediakan in"ormasi atau pedoman terdapat pada da"tar publikasi dimana sebaiknya mengunakan publikasi edisi terakhir. -e!ara khusus re"erensi yang digunakan adalah ;-)- 1&00 dan rganisasi 2uruh /nternasional : 001. ,emudian pada bagian istilah dan de"inisi$ diperkenalkan istilah#istilah yang biasa digunakan meliputi risiko yang dapat diterima$ audit$ peningkatan berkelanjutan$ tindakan perbaikan$ dokumen$ bahaya$ identi"ikasi bahaya$ sakit penyakit$ insiden$
0 1
pihak#pihak terkait$ ketidaksesuain$ kesehatan dan keselamatan kerja$ sistem manajemen ,3$ tujuan ,3$ kinerja ,3$ kebijakan ,3$ organisasi$ tindakan pen!egahan$ prosedur$ !atatan$ risiko$ penilaian risiko$ dan tempat kerja. )dapun yang dimaksud kesehatan dan keselamatan kerja 4,35 menurut ;-)- 1&001 adalah kondisi#kondisi dan "aktor#"aktor yang berdampak$ atau dapat berdampak pada kesehatan dan keselamatan karyawan atau pekerja lain 4termasuk pekerja kontrak dan personel kontraktor$ atau orang lain di tempat kerja5. -ementara sistem manajemnen ,3 adalah bagian dari suatu sistem manajemen organisasi yang digunakan untuk mengembangkan dan menerapkan kebijakan ,3 dan mengelola risiko#risiko ,3. *an risiko#risiko ,3 adalah kombinasi dari kemungkinan terjadinya kejadian berbahaya atau paparan dengan keparahan suatu !idera atau sakit penyakit yang dapat disebabkan oleh kejadian atau aparan tersebut. ,emudian pada bagian terakhir dijelaskan mengenai persyaratan# persyaratan sistem manajemen ,3 yang terdiri dari persyaratan umum$ kebijakan ,3$ peren!anaan$ penerapan dan operasi$ pemeriksaan$ dan tinjauan manajemen. -ebagai persyaratan umum organisasi harus membuat$ mendokumentasikan$ memelihara$ dan meningkatkan se!ara berkelanjutan sistem manajemen ,3 sesuai dengan persyaratan -tandar ;-)- 1&001. -ebagai peren!anaan suatu organisasi juga
harus
membuat$
menerapkan
dan
memelihara
prosedur
untuk
mengidenti"ikasi bahaya yang ada$ penilaian risiko dan penetapan pengendalian yang diperlukan dengan memperhatikan prosedur dan metodologi organisasi sesuai -tandar ;-)- yang telah ditetapkan. )dapun untuk tujuan dan program$ suatu organisasi harus membuat$ menerapkan$ dan memelihara tujuan dan sasaran ,3 yang terdokumentasi pada setiap "ungsi dan tingkat yang relevan di dalam organisasi. Tujuan#tujuan itu harus dapat diukur $ bila memungkinkan dan konsisten dengan kebijakan ,3. Terkait penerapan dan operasi akan berhubungan dengan sumber*aya$ peran$ tanggung jawab$ akuntabilitas dan wewenang. *imana manjemen pun!ak harus menjadi penanggung jawab tertingi untuk sistem manajemen ,3 dan organisasi harus menunjuk seorang anggota manajemen pun!ak dengan tanggung jawab khusus ,3$ di luar tanggung jawabnya dan menentukan peran#peran dan
0 1
wewenang sesuai dengan ketetapan -tandar ;-)-. -uatu organisasi harus meningkatkan kompetensi$ pelatihan dan kepedulian terhadap keselamatan dan kesehatan kerja ,3. -elain itu penerapan dan operasi juga berkaitan dengan komunikasi$
partisipasi$
konsultasi$
dokumentasi$
pengendalian
dokumen$
pengendalian operasional$ kesiapsiagaan dan tanggap darurat yang semuanya sudah ditetapkan dalam -tandar ;-)- 1&001. -elanjutnya untuk pemeriksaan suatu organisasi harus melakukan pemantauan dan pengukuran kerja sesuai prosedur yang ditetapkan -tandar ;-)-$ evaluasi kesesuaian$ penyelidikan terkait insiden yang terjadi$ ketidaksesuaian$ hingga melakukan tindakan perbaikan dan tindakan pen!egahan. *imana setiap tindakan perbaikan dan pen!egahan yang diambil untuk menghilangkna akar penyebab ketidaksesuaian yang aktual dan potensial harus sesuai dengan besarnya masalah dan seimbang dengan risiko#risiko ,3 yang dihadapi. Terdapat juga audit internal yang harus diren!anakan$ dibuat$ diterapkan dan dipelihara oleh organisasi sesuai dengan hasil penilaian risiko dari aktivitas# aktivitas organisasi dan hasil audit untuk menentukan apakah sistem manajemen ,3 sesuai dengan pengaturan yang diren!anakan untuk manajemen ,3. Terakhir untuk sub bagian tinjauan manajemen$ seorang manajemen pun!ak harus meninjau sistem manajemen ,3 organisasinya se!ara teren!ana untuk menjamin kesesuaian$ ke!ukupan dan ke"ekti"annya se!ara berkelanjutan. 'roses tinjauan manajemen harus termasuk penilaian kemungkinan#kemungkinan peningkatan dan kebutuhan perubahan sistem manaje men ,3$ termasuk kebijakan ,3 dan tujuan#tujuan ,3. ;asil dari tinjauan manajemen harus konsisten dengan komitmen organisasi untuk peningkatan berkelanjutan dan termasuk setiap keputusan dan tindakan yang terkait dengan kemungkinan perubahan kinerja ,3$ kebijakan dan tujuan#tujuan ,3$ sumberdaya$ dan elemen#elemen lain sistem manajemen ,3.
0 1
DATAR PUSTAKA
)nonim. ???$ -tandar ;-)- 1&001$ @pd"A$ 4mh!onsulting#indonesia.!om$ diakses
tanggal Bebruari 015
)nonim. ???$ Undang#Undang epublik /ndonesia Nomor 1 Tahun 1970 Tentang ,eselamatan ,erja$ @pd"A$ 4http:>>hukum.unsrat.a!.id$ diakses tanggal Bebruari 015 )nonim. ???$ Undang#Undang epublik /ndonesia Nomor 16 Tahun 199 Tentang
,etentuan#,etentuan 'okok +engenai Tenaga ,erja$ @pd"A$
4http:>>hukumonline.!om$ diakses tanggal 7 Bebruari 015
0 1