Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Rasio ini menunjukkan tentang seberapa besar ketergantungan suatu daerah terhadap pendapatan transfer baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi. Pada umumnya, kontribusi terbesar pendapatan transfer terdapat pada dana perimbangan seperti dana alokasi umum, yaitu dana yang digunakan untuk pemerataan kemampuan keuangan daerah. Rasio ini adalah perbandingan antara total realisasi pendapatan transfer dengan total realisasi pendapatan daerah. Dalam hal ini, akan dilihat bagaimana ketergantungan antara pemerintah kota Semarang terhadap pemerintah pusat. Pada laporan realisasi APBD kota Semarang menunjukkan jumlah realisasi pendapatan transfer dana perimbangan pada tahun 2008 sebesar 885,911,757,033. Kondisi tersebut didapatkan dari kontribusi Dana Bagi Hasil Pajak sebesar 228,626,714,300, Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam sebesar 1,279,583,733, Dana Alokasi Umum sebesar 634,864,459,000, dan Dana Alokasi Khusus sebesar 21,141,000,000. Sedangkan laporan realisasi APBD kota Semarang pada tahun 2009 menunjukkan jumlah realisasi pendapatan transfer dana perimbangan sebesar 1,006,576,475,543. Kondisi tersebut didapatkan dari kontribusi Dana Bagi Hasil Pajak sebesar 256,042,354,400, Dana Bagi Hasil Sumber Daya
Alam
sebesar
1,095,964,143,
Dana
Alokasi
Umum
707,635,157,000, dan Dana Alokasi Khusus sebesar 41,803,000,000.
sebesar
Pada laporan realisasi APBD kota Semarang menunjukkan jumlah realisasi pendapatan transfer pada tahun 2008 sebesar 1,069,782,796,728. Kondisi tersebut didapatkan dari kontribusi pendapatan transfer pemerintah pusat-dana perimbangan sebesar 885,911,757,03 3. Kontribusi pendapatan transfer pemerintah pusat-lainnya sebesar 13,531,031,800. Kontribusi pendapatan transfer pemerintah provinsi sebesar 170,340,007,895. Sedangkan pada laporan realisasi APBD kota Semarang pada tahun 2009
menunjukkan
jumlah
realisasi
pendapatan
transfer
sebesar
1,221,630,253,695. Kondisi tersebut didapatkan dari kontribusi pendapatan transfer pemerintah pusat-dana perimbangan sebesar 1,006,576,475,543. Kontribusi
pendapatan
transfer
pemerintah
pusat-lainnya
sebesar
29,576,114,000. Kontribusi pendapatan transfer pemerintah provinsi sebesar 185,477,664,152. Jumlah total realisasi pendapatan kota Semarang tahun 2008 sebesar 1,337,697,047,131, sedangkan jumlah total realisasi pendapatan kota Semarang
tahun
2009
sebesar
1,538,490,537,516.
Jadi
berdasarkan
sejumlah data tersebut, maka rasio ketergantungan keuangan daerah kota Semarang pada tahun 2008 yaitu 1,069,782,796,728/1,337,697,047,131 = 0.7997 (79.97%). Sedangkan rasio ketergantungan keuangan daerah kota Semarang pada tahun 2009 yaitu 1,221,630,253,695/1,538,490,537,516 = 0.7940 (79.4%).
Berdasarkan data tersebut maka dapat disimpulkan bahwa kota Semarang memiliki rasio ketergantungan keuangan daerah yang cukup tinggi. Rasio ketergantungan keuangan daerah kota Semarang lumayan tinggi karena jumlah pendapatan transfer dari dana perimbangan terutama Dana Alokasi Umum dan Dana Otonomi Khusus yang semakin meningkat tiap tahunnya. Akan tetapi, jika dibandingkan dalam kurun waktu 2 tahun terakhir, maka rasio ketergantungan keuangan daerah kota Semarang mengalami penurunan sebesar 0.57 % dari tahun 2008 sebesar 79.97 % menjadi 79.40 % pada tahun 2009.
Rasio Kemampuan Keuangan Daerah Rasio ini dapat menggambarkan bagaimana suatu pemerintah daerah dapat menyelenggarakan dan melayani urusan pemerintahan dengan baik. Selain itu, rasio ini juga dapat diandalkan pemerintah daerah untuk menentukan kemampuan pengembalian jumlah pokok pinjaman, sehingga apabila tingkat rasio lebih dari 100 %, maka timbul surplus yang dapat digunakan untuk menentukan jumlah kemampuan pengembalian pinjaman tersebut. Dalam era desentralisasi fiskal, pemerintah daerah dituntut agar dapat menggunakan
sumber-sumber
ekonominya
secara
mandiri,
mampu
mengembangkan sumber-sumber potensial yang dimiliki daerah demi meningkatnya pembangunan di dalam pemerintah daerah. Rasio ini menunjukkan kondisi keuangan daerah dengan membandingkan realisasi
pendapatan daerah dengan realisasi belanja daerah. Namun, rasio ini juga sangat penting, di mana rasio ini juga sebagai syarat untuk melakukan pinjaman yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Dalam laporan realisasi APBD tahun 2008, jumlah total realisasi pendapatan kota Semarang adalah 1,337,697,047,131, sedangkan dalam melaksanakan kegiatannya jumlah realisasi belanja serta pengelua ran transfer yang dilakukan sebesar 1,325,301,609,216, sehingga terdapat surplus
anggaran
keuangan
daerah
sebesar kota
12,395,437,915. Semarang
Maka
pada
rasio
tahun
kemampuan
2008
adalah
1,337,697,047,131/1,325,301,609,216, yaitu sebesar 1.0093 (100.93 %). Dalam laporan realisasi APBD tahun 2009, jumlah total realisasi pendapatan kota Semarang adalah 1,538,490,537,516, sedangkan dalam melaksanakan kegiatannya jumlah realisasi belanja serta pengelua ran transfer yang dilakukan sebesar 1,505,502,336,136, sehingga terdapat surplus
anggaran
keuangan
daerah
sebesar kota
32,988,201,380. Semarang
Maka
pada
rasio
tahun
kemampuan
200 9
adalah
1,538,490,537,516/1,505,502,336,136, yaitu sebesar 1.0219 (102.19 %). Berdasarkan data di atas, maka dapat disimpulkan bahwa rasio kemampuan keuangan daerah kota Semarang pada tahun 2009 mengalami peningkatan sebesar 1.26 % dari tahun sebelumnya yang hanya sebes ar 100.93 %. Peningkatan tersebut ditunjukkan dengan adanya surplus anggaran yang meningkat pula. Jadi, berdasarkan rasio kemampuan
keuangan daerah tersebut, maka dapat dikatakan bahwa kemampuan pemerintah kota Semarang dalam menyelenggarakan dan melayani urusan pemerintah kotanya pada tahun 2009 lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya.
