PEMERINTAH KOTA MALANG RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR..............TAHUN 2011 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA MALANG TENGAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA MALANG,
Menimbang : a. bahwa pembangunan Daerah perlu diarahkan pada pemanfaatan ruang wilayah secara bijaksana, berdaya guna, dan berhasil guna dengan berpedoman pada kaidah penataan ruang sehingga kualitas ruang wilayah daerah dapat terjaga keberlanjutannya demi terwujudnya kesejahteraan umum, keadilan sosial, dan kelestarian lingkungan; b. bahwa pertumbuhan dan perkembangan masyarakat dapat mengakibatkan penurunan kualitas pemanfaatan ruang dan ketidakseimbangan struktur dan fungsi ruang wilayah sehingga perlu ditata dengan baik; c. bahwa berdasarkan ketentuan yang ada dalam UndangUndang Tata Ruang No.26 Tahun 2007 menunjukkan bahwa setiap RTRW harus ditindaklanjuti dengan penyusunan RDTRK sebagai perangkat operasional RTRW d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, serta memperhatikan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang Nomor ...........Tentang .........., perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang RDTRK Malang Tengah;
Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman; 2. Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Tahun 1999, Nomor 129 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3881)
3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung; 4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 32Tambahan Lembaran Negara Nomor 3477) 5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; 7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; 8. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan; 9. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4722); 10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 11. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4956); 12. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; 13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolan lingkungan hidup; 14. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya; 15. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Undang Republik Pedoman Pelaksanaan Undang Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung; 16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional; 17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang; 19. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk Dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5160); 20. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern;
21. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung; 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1996 tentang Pedoman Perubahan Pemanfaatan Lahan Perkotaan; 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1998 tentang Tata Cara peran Serta Masyarakat dalam Proses Perencanaan Tata ruang di Daerah; 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pedoman Perencanaan Kawasan Perkotaan; 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2008 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Daerah; 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah; 27. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 63/PRT/M/1993 tentang Garis Sempadan dan Sungai, Daerah Manfaat Sungai, Daerah Penguasaan Sungai dan Bekas Sungai; 28. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Analisis Aspek Fisik Dan Lingkungan, Ekonomi, Serta Sosial Budaya Dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang; 29. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 41/PRT/M/2007 tentang Pedoman Kriteria Teknis Kawasan Budidaya; 30. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Di Kawasan Perkotaan; 31. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Penentuan Daya Dukung Lingkungan Hidup dalam Penataan Ruang Wilayah; 32. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis; 33. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor: 648-384 Tahun 1992,Nomor: 739/KPTS/1992, Nomor: 09/KPTS tentang Pedoman Pembangunan Perumahan dan Permukiman dengan Lingkungan Hunian yang Berimbang; 34. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM 65 Tahun1993 tentang Fasilitas Pendukung Kegiatan lalu Lintas dan Angkutan Jalan; 35. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM 49 Tahun 2000 tentang Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan Di Sekitar Bandar Udara Husein Sastranegara - Bandung; 36. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengaturan dan Pembinaan PKL di Wilayah Kota
Malang; 37. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Perparkiran di Kota Malang 38. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Pertamanan Kota dan Dekorasi Kota 39. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 12 Tahun 2004 Pengelolaan Pasar dan Tempat Berjualan Pedagang 40. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Pemakaman 41. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah 42. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Air Tanah 43. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2007 tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman 44. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Rumah Susun 45. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Ijin Lokasi 46. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor ................ Tahun .......... tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MALANG dan WALIKOTA MALANG
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA MALANG TENGAH.
BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kota Malang. 2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 3. Walikota adalah Walikota Malang. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang. 5. Rencana Detail Tata Ruang Kota yang selanjutnya disingkat RDTRK, adalah penja baran dari Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) ke dalam rencana pemanfaatan ruang kawasan dengan menetapkan blok-blok peruntukan pada kawasan fungsional yang dimuat dalam peta rencana berskala 1:5000 atau lebih. 6. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, te rmasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk la in hidup, melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya. 7. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang. 8. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan pras arana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat
yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional. 9. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang melipu ti peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya . 10. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaata n ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. 11. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang d an pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang. 12. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruan g sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya. 13. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata rua ng. 14. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan struktur dan pola pemanfaatan ru ang. 15. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administra tif dan/atau aspek fungsional. 16. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung dan/atau budidaya. 17. Kawasan Strategis Daerah adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaska n karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kota terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan.
18. Ruang Terbuka Hijau atau disingkat RTH adalah bagian dari Kota yang tidak di dirikan bangunan atau sedikit mungkin unsur bangunan, terdiri dari unsur alam (antara la in vegetasi dan air) dan unsur binaan antara lain taman kota, jalur hijau, pohon-po hon pelindung tepi jalan, hutan kota, kebun bibit, pot-pot kota, pemakaman, pertania n kota yang berfungsi meningkatkan kualitas lingkungan. 19. Koefisian Dasar Hijau adalah angka prosentase berdasarkan perbandingan antar a luas lahan terbuka untuk penanaman tanaman dan atau peresapan air terhadap luas persi l yang dikuasai. 20. Sempadan Sungai adalah kawasan sepanjang kiri kanan saluran/sungai termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer, yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai 21. Garis Sempadan Bangunan adalah garis yang tidak boleh dilampaui oleh denah bangunan ke arah Garis Sempadan Jalan yang ditetapkan dalam rencana ruang kota. 22. Garis Sempadan Jalan adalah garis rencana jalan yang ditetapkan dalam rencan a ruang kota. 23. Koefisien Dasar Bangunan atau disingkat KDB adalah angka perbandingan jumlah luas lantai dasar terhadap luas tanah perpetakan yang sesuai dengan rencana kota; 24. Koefisien Lantai Bangunan atau disingkat KLB adalah angka perbandingan jumla h luas seluruh lantai terhadap luas tanah perpetakan yang sesuai dengan rencana kota 25. Tempat Penampungan Sementara atau disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampa h terpadu. 26. Limbah bahan berbahaya dan beracun, disingkat limbah B3, adalah sisa suatu u saha dan/atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan/atau beracun yang karena sifat dan/atau konsentrasinya dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun ti dak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusakkan lingkungan hidup, dan/atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain; 27. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah. 28. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Daerah dibawah Kecama tan. 29. Rencana Blok adalah perencanaan pembagian lahan dalam kawasan menjadi blok d an jalan, dimana blok terdiri atas unit lingkungan dengan konfigurasi tertentu. 30. Rencana Sub Blok adalah perencanaan pembagian blok dalam kawasan menjadi sub blok dan jalan dengan pemanfaatan ruang atau karakter lingkungan yang homogen. 31. Blok Peruntukan adalah bagian dari unit lingkungan yang mempunyai peruntukan pemanfaatan ruang tertentu yang dibatasi oleh jaringan pergerakan dan atau jarin gan utilitas. 32. Sub Blok Peruntukan adalah wilayah perencanaan terkecil dengan batasan wilay ah
administrasi kelurahan. 33. Peraturan zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaa tan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntuka n yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata ruang. 34. Izin pemanfaatan ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanf aatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB II TUJUAN, FUNGSI, DAN RUANG LINGKUP Bagian Kesatu
Tujuan
Pasal 2 Penataan ruang di Malang Tengah bertujuan untuk mewujudkan:
a. arahan bagi masyarakat dalam pengisian pembangunan fisik kawasan, b. pedoman bagi instansi dalam menyusun zonasi, dan pemberian perijinan kesesuai an pemanfaatan bangunan dengan peruntukan lahan
Bagian Kedua Fungsi
Pasal 3 Penataan ruang di Malang Tengah berfungsi sebagai: a. Menyiapkan perwujudan ruang, dalam rangka pelaksanaan program pembangunan daerah, b. Menjaga konsistensi pembangunan dan keserasian perkembangan kawasan fungsiona l dengan RencanaTata Ruang Wilayah Kota, c. Menciptakan keterkaitan antar kegiatan yang selaras, serasi dan efisien dalam perencanaan kawasan, d. Menjaga konsistensi perwujudan ruang kawasan melalui pengendalian program-pro gram pembangunan daerah.
Bagian Ketiga Ruang Lingkup
Pasal 4 (1). Ruang lingkup RDTRK Malang Tengah meliputi : a. Wilayah Perencanaan b. Batas
Batas Wilayah Perencanaan
c. Materi yang ditentukan dalam Rencana Detail Tata Ruang Kota d. Pengendalian Rencana Detail Tata Ruang Kota
e. Kelembagaan f. Peran Serta Masyarakat
(2). Wilayah perencanaan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dengan wilayah me liputi Kecamatan Klojen.
(3). Batas-batas RDTRK Kota Malang Tengah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b adalah sebagai berikut : a. b. c. d.
Sebelah Sebelah Sebelah Sebelah
Utara : Timur : Selatan Barat :
Kecamatan Blimbing dan Kecamatan Lowokwaru Kecamatan Kedungkandang dan Kecamatan Blimbing : Kecamatan Sukun Kecamatan Lowokwaru dan Kecamatan Sukun
(4). Rencana Detail Tata Ruang Kota Malang Tengah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c meliputi : a. Tujuan Pengembangan b. Rencana struktur ruang yang meliputi rencana persebaran penduduk, rencana struktur ruang, rencana blok, rencana skala pelayanan kegiatan, rencana sistem jaringan yang terdiri dari rencana sistem jaringan pergerakan dan rencana sistem jaringan utilitas;
c. Rencana Fasilitas Umum yang meliputi fasilitas sosial dan umum, fasilitas eko nomi serta Ruang Terbuka Hijau d. Rencana peruntukan blok yang meliputi kawasan fungsional binaan dan kawasan fungsional alami/perlindungan setempat ; e. Rencana penataan bangunan dan lingkungan (amplolp ruang) yang meliputi tata kualitas lingkungan, tata bangunan, serta arahan garis sempadan f. Fasilitas Anjungan Tunai Mandiri g. Indikasi program pembangunan yang meliputi program yang dikelola pemerintah, program yang dikerjasamakan, program yang dipihak ketigakan/swasta serta sistem pembiayaan program.
(5).Pengendalian Rencana Detail Tata Ruang Kota Malang Tengah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d adalah zonasi, aturan insentif dan disinsentif, periji nan dalam pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang melalui pengawasan;
(6). Kelembagaan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e adalah struktur organisas i kelembagaan dalam pelaksanaan penataan ruang, pengendalian pemanfaatan ruang serta tata cara peran serta masyarakat dalam pelaksanaan peraturan zonasi
(7). Peran Serta Masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf f adalah hak dan kewajiban serta peran serta masyarakat dalam pelaksanaan penataan ruang, pengendalian pemanfaatan ruang serta tata cara peran serta masyarakat dalam pelaksanaan peraturan zonasi.
BAB III RECANA DETAIL TATA RUANG KOTA MALANG TENGAH Bagian Pertama Rencana Struktur Ruang Paragraf I Umum
Pasal 5
Struktur ruang Malang Tengah yang meliputi rencana kependudukan, rencana pemusat an kegiatan, rencana blok, rencana skala pelayanan kegiatan, rencana sistem jaringa n yang terdiri dari rencana sistem jaringan pergerakan dan rencana sistem jaringan util itas;
Paragraf II Rencana Kependudukan
Pasal 6
Rencana kependudukan meliputi : a. jumlah dan kepadatan penduduk, tingkat pertumbuhan penduduk serta distribusi penduduk b. tingkat ketergantungan serta sosial budaya
Pasal 7
(1). Pembatasan jumlah penduduk di Malang Tengah dilakukan melalui manajemen kependudukan. (2).Manajemen kependudukan sebagaimana yang dimaksud ayat (1) meliputi seleksi migrasi dan urbanisasi, peningkatan kualitas SDM serta peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan. (3).Pendistribusian penduduk ke seluruh kelurahan di Malang Tengah diarahkan aga r terjadi keseimbangan aktivitas yang dapat memicu pemerataan dan persebaran infrastruktur antar kecamatan (4). Rencana kepadatan penduduk diarahkan sebagai berikut : a. kawasan dengan kepadatan sedang namun memiliki luasan lahan yang masih memungkinkan untuk menambah penduduk dan fasilitas penunjangnya dapat ditingkatkan kepadatannya meliputi Kelurahan Kidul Dalem, Kelurahan Gading Kasri , Kelurahan Penanggungan dan Kelurahan Rampal Celaket; b. kawasan dengan kepadatan sangat tinggi dan kepadatan tinggi dipertahankan ata u dibatasi tingkat kepadatannya yaitu Kelurahan Samaan dan Kelurahan Sukoharjo; c. kawasan dengan kepadatan rendah dan merupakan kawasan strategis direncanakan untuk peningkatan fasilitas umum dan diarahkan tingkat kepadatannya tetap atau meningkat meskipun tidak secara signifikan meliputi Kelurahan Klojen dan Kelurah an Oro-oro Dowo.
Pasal 8
Ketergantungan penduduk terkait dengan kelompok umur produktif dan ketenagakerja an diarahkan melalui : a. peningkatan kegiatan sosial seperti bimbingan/pelatihan baik bimbingan ketera mpilan maupun bimbingan religi/keagamaan; b. membuka lapangan pekerjaan baru yang dapat menyerap banyak tenaga kerja denga n menambah lapangan kerja dan memberikan modal bagi pengusaha kecil dan rumah tangga dalam bentuk koperasi koperasi simpan pinjam.
Paragraf III Rencana Struktur Ruang
Pasal 9
(1). Struktur Ruang di Malang Tengah sebagai berikut : a. Zona Utama atau Pusat Pelayanan regional berada di Alun Alun Tugu dan sekitarnya dengan fungsi kegiatan dominan sebagai perdagangan dan jasa. b. Zona Pendukung atau Sub Pusat Pelayanan Kota berada di masing- masing pusat Blok Peruntukan dengan fungsi kegiatan dominan sebagai berikut : - Blok Peruntukan I terdapat pemusatan kegiatan di koridor Jl. Jaksa Agung Suprapto - Jl. WR. Supratman, dengan fungsi kegiatan dominan sebagai fasilitas umum pemerintahan dan perkantoran, pendidikan dan kesehatan berskala regional serta pusat pertahanan dan keamanan. - Blok Peruntukan II terdapat pemusatan kegiatan di kawasan Jl. Brigjen Slamet Riyadi dengan fungsi kegiatan dominan sebagai perdagangan dan jasa berskala regional.
- Blok Peruntukan III terdapat pemusatan kegiatan di Jl. Terusan Kawi - Jl. Kawi Atas dengan fungsi kegiatan dominan sebagai fasilitas umum pemerintahan dan perkantoran serta pendidikan skala regional. - Blok Peruntukan IV terdapat pemusatan kegiatan di Jl. Kawi dengan fungsi kegiatan dominan sebagai perdagangan jasa skala regional, sarana olah raga, fasilitas umum pendidikan, peribadatan dan kesehatan skala regional. - Blok Peruntukan V terdapat pemusatan kegiatan di Alun-Alun Tugu dengan fungsi kegiatan dominan sebagai pusat pemerintahan dan perkantoran serta fasilitas umum pendidikan skala kota. - Blok Peruntukan VI terdapat pemusatan kegiatan di sekitar kawasan Pasar Besar dengan fungsi kegiatan dominan sebagai perdagangan dan jasa berskala regional. c. Zona Pelengkap atau Pusat Lingkungan berada di pusat masing-masing sub blok peruntukan. (2).Peta rencana struktur ruang sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), tercantum da lam lampiran 1 yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Paragraf IV Rencana Blok
Pasal 10
(1). Rencana Blok meliputi Rencana Blok dan Rencana Sub Blok. (2) Rencana Blok di Malang Tengah dibagi menjadi 6 Blok Peruntukan, dimana masin gmasing Blok Peruntukan akan terbagi lagi menjadi 11 Sub Blok Peruntukan (3). Pembagian Blok sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut : a. Blok Peruntukan I, meliputi Kelurahan Sama an dan Kelurahan Rampal Celaket. Dengan pusatnya berada di Kawasan Jl. Jaksa Agung Suprapto - Jl. WR. Supratman. Dominasi kegiatan adalah fasilitas umum pemerintahan dan perkantoran, pendidikan dan kesehatan berskala regional serta pusat pertahanan dan keamanan. b. Blok Peruntukan II, meliputi wilayah Kelurahan Oro-oro Dowo dan Kelurahan Penanggungan. Dengan pusatnya berada pada kawasan Jl. Brigjen Slamet Riyadi dengan dominasi kegiatan perdagangan dan jasa skala regional. c. Blok Peruntukan III, meliputi Kelurahan Bareng dan Kelurahan Gading Kasri. Pusatnya berada di Jl. Terusan Kawi - Jl. Kawi Atas dengan dominasi kegiatannya yaitu fasilitas umum pemerintahan dan perkantoran serta pendidikan skala regiona l. d. Blok Peruntukan IV, meliputi Kelurahan Kauman dan Kelurahan Kasin, dengan pus at
berada pada kawasan Jl. Kawi tepatnya di Kawasan Mall Malang Olimpic Garden (MOG). Dominasi kegiatannya perdagangan jasa, Sarana Olaharaga, pendidikan, peribadatan, kesehatan dan permukiman. e. Blok Peruntukan V, meliputi wilayah Kelurahan Kidul Dalem dan Kelurahan Kloje n. Pusat berada di Alun-alun Tugu dengan dominasi kegiatan pemerintahan, perkantoran dan fasilitas umum pendidikan. f. Blok Peruntukan VI, meliputi Kelurahan Sukoharjo, dengan pusat berada pada kawasan Pasar Besar. Dominasi kegiatannya perdagangan jasa skala regional. (4).Pembagian Sub Blok Peruntukan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut : a. Sub Blok Peruntukkan I-1 meliputi Kelurahan Sama an. Dengan batas wilayahnya yaitu pada sisi selatan Sepanjang aliran sungai DAS Brantas. Sisi Barat meliputi sepanjang aliran sungai Brantas. Sebelah utara meliputi Jl. Gilimanuk. Serta bat as sebelah timur meliputi Jl. Jaksa Agung Suprapto. Pusat Sub Blok berada di korido r
Jl. Jaksa Agung Suprapto, dengan dominasi kegiatan yaitu fasilitas umum perkantoran skala regional. b. Sub Blok Peruntukkan I-2 meliputi Kelurahan Rapal Celaket, yang dibatasi di s isi utara yaitu Jl. Indragiri, sisi selatan dibatasi Jl. Dr. Cipto, serta pada sisi timur dibatasi oleh Jl. Tumenggung Suryo s.d Jl. Panglima Sudirman, serta sebelah bara t dibatasi Jl. Jaksa Agung Suprapto Jl. Lembang Jl. Kaliurang s.d Jl. Letjen Sutoyo. Pusat Sub Blok Peruntukkan di Jl. Wr. Supratman dengan dominasi kegiatan Fasilitas Umum perkantoran, pendidikan dan kesehatan skala regional. c. Sub Blok Peruntukkan II-1, meliputi Kelurahan Penanggungan. Dengan batas wilayahnya yaitu pada sisi selatan Jl. Jakarta Jl. Bogor - Jl. Veteran, sisi Bar at meliputi Jl. Terusan Cikampek s.d Jl. Cipayung. Untuk sebelah utara dan timur dibatasi oleh batas fisik berupa Sungai Brantas. Pusatnya berada koridor Jl. Vet eran dan Jl.Pandjaitan, dengan dominasi kegiatan yaitu fasilitas umum pendidikan skal a regional. d. Sub Blok Peruntukkan II-2, meliputi Kelurahan Oro-oro Dowo, yang dibatasi di sisi utara yaitu Sungai Brantas Jl. Ijen - Jl. Simpang Ijen, sisi selatan dibatasi Jl . Semeru Jl. Retawu, serta pada sisi barat dibatasi oleh meliputi Jl. Gede Jl. Pahlawan Jl. Jakarta serta sebelah timur dibatasi Jl. Basuki Rahmad serta Sungai Brantas. Pusat Sub Blok Peruntukkan di kawasan Simpang Balapan, dengan dominasi kegiatan yaitu fasilitas umum pendidikan dan perdagangan dan jasa skala regional. e. Sub Blok Peruntukkan III-1, meliputi Kelurahan Gading Kasri. Dengan batas wilayahnya yaitu pada sisi Selatan Jl. Raya Dieng - Jl. Terusan Kawi Jl. Kawi At as, batas sebelah utara meliputi Jl. Terusan Surabaya Jl. Gede Jl. Retawu Jl. Semeru, serta batas sebelah timur Jl. Sumbing, serta batas sebelah baratnya yait u Jl. Galunggung dan Kali Kasin. Pusat Sub Blok Peruntukkan III-1 yaitu pada korid or Jl. Wilis sampai dengan Jl. Bondowoso, dengan dominiasi kegiatan yaitu perdagangan dan Jasa skala kota. f. Sub Blok Peruntukkan III-2, meliputi Kelurahan Bareng, yang dibatasi di sisi utara yaitu Jl. Raya Dieng Jl. Terusan Kawi Jl. Kawi Atas - Jl. Kawi, sisi selatan dibatasi Jl.IR. Rais, serta pada sisi timur dibatasi oleh meliputi Jl. Bareng Ka rtini serta Jl. Kelud dan sisi barat dibatasi oleh Jl. Raya Langsep Jl. Simpang Langse p. Pusat Sub Blok Peruntukkan di Jl. Kawi, dengan dominasi kegiatan yaitu perdagangan jasa skala kota. g. Sub Blok Peruntukkan IV-1, meliputi Kelurahan Kasin. Dengan batas wilayahnya yaitu pada sisi Selatan Jl. Sonokeling, batas sebelah utara meliputi Jl. IR. Rai s Jl. Brigjen Katamso - Jl. Ade Irma Suryani, serta batas sebelah timur meliputi Jl. S utan Syahrir Jl. Halmahera Jl. Rangsang Jl. Galang Selatan Jl. Sonokeling, serta batas sebelah baratnya yaitu Kali Kasin sebagai pembatas perkembangan kelurahan. Pusat Sub Blok Peruntukkan IV-1 yaitu pada koridor Jl. Arif Margono
serta Jl. Ade Irma Suryani, dengan dominiasi kegiatan yaitu perdagangan dan jasa skala kota serta fasilitas umum pendidikan dan kesehatan skala regional. h. Sub Blok Peruntukkan IV-2, meliputi Kelurahan Kauman yang dibatasi di sisi ut ara yaitu Jl. Semeru s.d Jl. Kahuripan, pada utara barat yaitu Jl. Sumbing dan sebel ah barat yaitu Jl. Kawi - Jl. Kelud Jl. Bareng Kartini, sementara pada sisi selatan dibatasi Jl. IR. Rais Jl. Brigjen Katamso Jl. Ade Irma Suryani, serta pada sisi timur dibatasi oleh Jl. Basuki Rahmad, Jl. Majapahit, serta Jl. Tugu. Pusat Sub Blok Peruntukkan IV-2 di Jl. Kawi, dengan dominasi kegiatan yaitu perdagangan jasa da n fasilitas umum pendidikan skala kota. i. Sub Blok Peruntukkan V-1, meliputi Kelurahan Kidul Dalem. Dengan batas wilayahnya yaitu pada sisi Selatan Jl. Merdeka Selatan Jl. KH. Agus Salim. Sementara itu, batas sebelah utara meliputi Jl. Majapahit Jl. Tugu Jl. Kertanegara, serta batas sebelah timur meliputi Jl. Jendral Panglima Sudirman Jl . Aris Munandar Jl. Zainul Arifin, sedangkan batas sebelah barat yaitu Jl. Majapah it Jl.Jenderal Basuki Rahmat Jl. Merdeka Barat. Pusat Sub Blok Peruntukkan V-1
yaitu pada kawasan Jl. Kertanegara - Jl.Kahuripan dengan dominasi kegiatan yaitu pusat pemerintahan dan perkantoran skala kota. j. Sub Blok Peruntukkan V-2, meliputi Kelurahan Klojen dengan batas wilayahnya y aitu pada sisi selatan Jl. Kahuripan Jl. Tugu Jl. Kertanegara, sisi Barat meliputi Jl . Jaksa Agung Soeprapto, sebelah utara meliputi Jl. Dr. Cipto dan batas sebelah ti mur meliputi Jl. Panglima Sudirman, dengan dominasi kegiatan yaitu pusat pendidikan skala kota dan fasilitas umum kesehatan skala regional. Pusat sub blok perumtukk an V-2 berada pada koridor Jl.Kertanegara - Jl.Kahuripan. k. Sub Blok Peruntukkan VI, meliputi Kelurahan Sukoharjo yang dibatasi di sisi S elatan yaitu Jl. Irian Jaya s.d Jl. Sartono, pada utara yaitu Jl. KH. Agus Salim Jl. Za inul Arifin Jl. Aris Munandar, Sebelah barat yaitu Jl. SW. Pranoto - Jl. Sutan Syahri r s.d. Jl. Halmahera, dan pada sisi timur yaitu Jl. Gatot Subroto - Jl. Laksamana Martadinata. Pusat Sub Blok Peruntukkan VI di Jl. Pasar Besar, dengan dominasi kegiatan perdagangan jasa berskala regional. (4).Peta rencana blok peruntukan sebagaimana dimaksud pada Ayat (3), tercantum d alam lampiran 2 yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. (5).Peta rencana sub blok peruntukan sebagaimana dimaksud pada Ayat (4), tercant um dalam lampiran 3 yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Paragraf V Rencana Skala Pelayanan Kegiatan
Pasal 11
(1).Rencana sistem pusat perwilayahan di Malang Tengah dibagi menjadi 3 yaitu ke giatan sentra primer (pelayanan skala wilayah/kota), kegiatan sentra sekunder (pelayana n skala kecamatan) dan kegiatan tersier/lokal (pelayanan skala lingkungan). (2). Rencana Kegiatan Sentra Primer sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah meliput i: a. Pusat kegiatan Pemerintahan dan Perkantoran Pusat kegiatan Pemerintahan ini berada di sekitar kawasan Alun-alun Tugu, tepatn
ya berada di Kelurahan Klojen dan Kidul Dalem. Adapun kegiatan pemerintahan ini didukung dan diperkuat dengan keberadaan pusat kantor pemerintahan kota Malang yang saat ini lokasinya berada di sekitar kawasan tugu. b. Pusat kegiatan perdagangan dan jasa Pusat kegiatan perdagangan dan jasa dengan skala pelayanan regional dapat ditemukan di beberapa titik lokasi yang ditandai dengan keberadaan pusat-pusat perdagangan jasa serta Mall-Mall yang ada. Untuk pemusatan kegiatan perdagangan jasa skala regional, yaitu di ; Kawasan Alun-alun Merdeka, kawasan Pasar Besar, Mall Malang Olimpic Garden (MOG) serta Mall Malang Town Square (Matos) serta di kawasan Kayu Tangan tepatnya di koridor Jl. Basuki Rahmad, sert a Kawasan perdagangan dan jasa sepanjang koridor Jl. Jaksa Agung Suprapto. c. Pusat Pelayanan Umum Perkembangan Fasilitas Umum dan sosial yang ada di kecamatan Klojen, meliputi perkembangan fasilitas kesehatan, peribadatan dan Olahraga. Fasilitas Kesehatan dengan skala besar yaitu RS. Syaiful Anwar yang terdapat di koridor Jl. Jaksa Agung Suprapto, RS. Lavallete yang terdapat di Jl. WR. Supratm an, serta RS. Panti Waluyo yg terdapat di Kelurahan Kasin tepatnya di Koridor Jl. Nu sa Kambangan. Perkembangan Kegiatan peribadatan skala regional yang ada di Kecamatan Klojen terdapat di beberapa titik lokasi, yaitu di kawasan Alun-alun Merdeka dengan ditandai keberadaan Masjid Jami Kota Malang serta Gereja GPIB Immanuel serta Gereja Paroki Hati Kudus. Untuk fasilitas olahraga berada di Lapangan Olahraga Stadion Gajayana. Pusat kegiatan pendidikan yang ada di
Kecamatan Klojen berkembang di sepanjang koridor Jl. Veteran Jl. Bandung Jl. Ijen, di kawasan Tugu, serta di Kelurahan Kauman tepatnya di sekitar Perguruan Tinggi IKIP Budi Utomo yang merupakan kompleks pendidikan dan sepanjang koridor Jl. Jaksa Agung Suprapto. (3). Rencana Kegiatan Sentra Sekunder sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah melip uti: a. Pusat kegiatan perdagangan dan jasa Pusat kegiatan perdagangan dan jasa dengan skala kota ditemukan hampir di tersebar di semua wilayah Kecamatan Klojen, antara lain di koridor Jl. Jaksa Agu ng Suprapto, Jl. Panjaitan, Jl. Trunojoyo, Jl. Cokroaminoto, Jl. Tumenggung Suryo, Jl. Halmahera, Jl. Raya Dieng, serta Jl. Kawi. Selain itu terdapat pula beberapa pas ar yang berkembang pada tiap-tiap kelurahan di yang memiliki skala pelayanan kota, yaitu seperti Pasar Comboran, Pasar Mergan, Pasar Klojen. b. Pusat Pelayanan Umum (Pendidikan, Kesehatan, Peribadatan) Kegiatan pelayanan umum skala kota berkembang di seluruh wilayah kelurahan, dengan keberadaannya pada umumnya pada koridor arteri sekunder. c. Permukiman Perkembangan kegiatan permukiman yang di Kecamatan Klojen, berkembang di seluruh wilayah kecamatan. Baik yang berupa permukiman organis (tumbuh secara alamiah) maupun permukiman anorganis (direncanakan). d. Ruang Terbuka Hijau (RTH) Sebaran RTH di kecamatan Klojen, tersedia dalam beberapa bentukan yaitu Hutan Kota, Taman, lapangan olahraga serta Jalur Hijau. RTH Kota saat ini yaitu Hutan Kota Malabar yg terdapat di Kelurahan Oro-oro Dowo, Hutan Kota Jakarta yang terdapat di kelurahan Penanggungan, serta Lapangan Olahraga . Sementara untuk RTH di lokasi lainnya lebih berkembang dalam bentuk taman dan jalur hijau. (4). Rencana Kegiatan Sentra Tersier di Malang Tengah (Kecamatan Klojen) sebagai mana dimaksud ayat (1) adalah berupa fasilitas perdagangan, fasilitas umum (fasilitas kesehatan, peribadatan dan pendidikan) dapat ditemukan pada masing-masing kelurahan yang menyatu dengan kawasan pemukiman penduduk. (5).Peta rencana sistem pusat perwilayahan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), tercantum dalam lampiran 4 yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Bagian Kedua
Rencana Sistem Jaringan Paragraf I Umum
Pasal 12
(1).Rencana Sistem Jaringan di Malang Tengah meliputi Rencana Sistem Jaringan Pergerakan, Rencana Sistem Jaringan Utilitas dan Rencana Jalur Evakuasi Bencana. (2). Rencana Sistem Jaringan Pergerakan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah mel iputi : a. Rencana Pola Pergerakan c. Rencana Fungsi Jalan d. Rencana Prasarana Transportasi e. Rencana Rute Angkutan Umum f. Rencana Jalan Kereta Api g. Rencana Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan (KKOP) (3). Rencana Sistem Jaringan Utilitas sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah melip uti : a. Rencana Sistem Jaringan Energi/Kelistrikan b. Rencana Sistem Jaringan Telekomunikasi c. Recana Penyediaan Air Minum
d. Rencana Sistem Pengelolaan Air Limbah e. Rencana Sistem Persampahan f. Rencana Sistem Drainase (4). Rencana Jalur Evakuasi Bencana
Paragraf II Sistem Jaringan Pergerakan
Pasal 13
(1).Pola pergerakan orang dan barang dengan orientasi regional berada di beberap a ruas yaitu : a. Jl. Letjen Sutoyo Jl. Jaksa Agung Suprapto Jl. Basuki Rahmad Jl. Merdeka Barat Jl. Kauman Jl. Hasim Asyari Jl. Arief Margono sebagai akses regional Malang Kepanjen - Blitar dan Malang - Surabaya b. Jl. Tumenggung Suryo Jl. Panglima Sudirman Jl. Gatot Subroto Jl. Laksamana Martadinata sebagai akses regional Malang Bululawang - Blitar dan Malang Surabaya c. Jl. Mayjen Panjaitan Jl. Brigjen Slamet Riyadi serta Jl. Veteran Jl. Ijen sebagai akses regional Malang Batu.
Jl. Bandung
(2). Pola pergerakan orang dan barang dengan orientasi lokal dioptimalkan pada r uas-ruas jalan lokal dan lingkungan yang ada. (3). Pola pergerakan Malang Tengah diklasifikasikan menjadi 3 yaitu pola pergera kan tinggi, pola pergerakan sedang dan pola pergerakan rendah. (4). Pola pergerakan sebagaimana yang dimaksud ayat (3) adalah sebagai berikut : a. Pola pergerakan tinggi terjadi di pusat perdagangan dan jasa serta fasilitas pendidikan dan fasilitas umum lainnya yang berorientasi regional/kota tepatnya y ang berada di kawasan Pasar Besar, Jalan Veteran, Jalan Bandung, Jalan Basuki Rahmat, Jalan Kawi, Jalan Diponegoro, Jalan Martadinata. b. Pola pergerakan sedang terjadi di pusat perdagangan dan jasa serta fasilitas pendidikan dan fasilitas umum lainnya yang berorientasi kecamatan tepatnya yang
berada di Jalan Dieng
Jalan Galunggung,
c. Pola pergerakan rendah berada di kawasan permukiman dan fasilitas umum lainn ya yang berorientasi lingkungan.
Pasal 14
(1) Peningkatan mobilitas pergerakan di Malang Tengah maka dilakukan penetapan h irarki jaringan jalan sebagai berikut : a. Jalan arteri sekunder berada di ruas Jl. Tumenggung Suryo Jl. Panglima Sudirm an Jl. Gatot Subroto Jl. Laksamana Martadinata; b. Jalan lokal berada di ruas Jl. Letjen Sutoyo Jl.Jaksa Agung Suprapto Jl. Basu ki Rahmad Jl. Merdeka Barat Jl. Merdeka Selatan - Jl. SW. Pranoto - Jl. Sutan Syahrir - Jl. Halmahera, Jl. KH. Agus Salim - Jl. KH. Achmad Dahlan, Jl. Kauman Jl. Hasim Asyari Jl. Arief Margono, Jl. Mayjen Panjaitan - Jl.Brigjen Slamet Riy adi, Jl. Veteran Jl. Bandung Jl. Ijen, Jl. Bendungan Sutami - Jl. Galunggung -Jl. Ray a Langsep - Jl. Simpang Langsep, Jl. Ir. Rais - Jl. Brigjen Katamso - Jl. Ade Irma Suryani - Jl. Pasar Besar. c. Jalan lingkungan meliputi seluruh ruas yang tidak termasuk dalam jalan arteri sekunder dan lokal yang merupakan akes dari kawasan permukiman menuju pusat kegiatan di sekitarnya.
(2) Peta rencana hirarki jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), terc antum dalam lampiran 5 yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Pasal 15
(1). Rencana prasarana transportasi meliputi lokasi halte, penyeberangan, trotoa r, sistem parkir. (2).Rencana lokasi halte sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah ditetapkan di sepa njang kawasan kayutangan, di Jalan Veteran, Jalan Kawi, di sekitar Pasar Besar, di Pas ar Comboran, Jalan Mayjen Panjaitan, Jl. Trunojoyo, di sekitar Alun-alun Merdeka da n di sekitar Alun-alun Tugu (3).Rencana penyeberangan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah mempertahankan jembatan penyeberangan yang ada di Jl. Merdeka Timur dan direncanakan berupa pengembangan zebra cross pada beberapa ruas jalan yang sekitarnya terdapat fasil itas perkantoran, fasilitas pendidikan dengan fasilitas umum dan sosial dan kawasan strategis lainnya di sekitar lokasi halte. Sedangkan jembatan penyeberangan dapa t direncanakan di kawasan kayu tangan dan Jalan Kawi. (4). Rencana trotoar sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah direncanakan di semua ruas jalan yaitu di semua ruas jalan arteri primer, ruas jalan kolektor dan ruas jala n lokal. Rencana pelebaran trotoar di kawasan yang berfungsi sebagai perdagangan dan jasa seperti di Alun-alun Merdeka dan sekitarnya, Pasar Besar dan sekitarnya serta re ncana perbaikan totoar di semua ruas jalan. Penyediaan trotoar harus terintegrasi deng an perabot jalan lainnya seperti rambu-rambu lalu lintas, tempat sampah, lampu penerangan, pot bunga, halte dan zebra cross. (5). Rencana sistem parkir sebagaimana dimaksud ayat (1) di Malang Tengah adalah direncanakan dengan sistem parkir on pan tarif parkir.
street, sistem parkir off
street dan peneta
a. Rencana sistem parkir on street hanya diperbolehkan pada ruas jalan dengan fungsi jalan kolektor dan/atau lokal dengan memperhatikan kondisi jalan dan lingkungannya; kondisi lalu lintas; aspek keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas. Desain parkir on-street dilakukan dengan penentuan sudut parkir; pola pa rkir; dan larangan parkir. b. Rencana sistem parkir off street ditempatkan berdasarkan fasilitas parkir unt
uk umum dan fasilitas parkir sebagai penunjang. Rencana pengembangan parkir off street di kawasan perdagangan Pasar Besar direncanakan dengan meningkatkan kapasitas fasilitas parkir untuk umum yang juga dapat dimanfaatkan untuk pertoko an yang ada disekitarnya, sedangkan pada kawasan pertokoan, bangunan perkantoran dan perhotelan serta fasilitas umum lainnya dilakukan melalui penyediaan fasilit as parkir sebagai penunjang. Desain parkir off street dilakukan dengan taman parkir dan gedung parkir menurut kriteria tertentu. c. Pemberlakuan tarif parkir berdasarkan jenis fasilitas dapat digolongkan menja di : golongan A, golongan B dan golongan C menurut kriteria tertentu.
Pasal 16
(1). Rencana rute angkutan di Kecamatan Klojen direncanakan melalui optimalisasi rute angkutan umum yang sudah ada saat ini dengan mengikuti jalur yang telah ditetapk an. (2). Penambahan dan perubahan rute angkutan umum ditetapkan kembali sesuai denga n perkembangan kawasan di Malang Tengah (3). Rencana rute angkutan kota di Malang Tengah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), tercantum dalam lampiran 6 yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Pasal 17
(1). Rencana Jalan Kereta Api meliputi peningkatan pelayanan dengan perbaikan st asiun kereta api dan penambahan beberapa rute atau jalur (2). Rencana pengembangan Jalan kereta api dilakukan dengan : a. pengembangan pemanfaatan lahan di sekitar stasiun untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan kepada masyarakat pengguna moda; dan b. mendukung rencana jalur Double Track rute Surabaya - Malang
Pasal 18
(1). Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan (KKOP), maka terdapat 3 jenis R ing Kawasan dalam radius 15 km terhadap Bandara. Malang Tengah berada pada zona II dan Zona III. (2). Zona Ring II tepatnya berada di Kelurahan Rampal Celaket, sebagian Keluraha n Sama an dan sebagian Kelurahan Klojen dengan arahan penyesuaian ketinggian bangunan antara yaitu 20 40 meter. Sedangkan Zona Ring III berada di sebagian Kelurahan Sama an dan Kelurahan Klojen, Kelurahan Penanggungan, Kelurahan Orooro Dowo, Kelurahan Gading Kasri, Kelurahan Bareng, Kelurahan Kauman, Kelurahan Kidul Dalem, Kelurahan Kasin, Kelurahan Sukoharjo dengan arahan penyesuaian ketinggian bangunan maksimum yaitu 90 meter.
Paragraf III Sistem Jaringan Utilitas
Pasal 19
(1). Rencana peningkatan sistem jaringan prasarana listrik dilakukan dengan: a. Peningkatan pemenuhan kebutuhan listrik dilakukan pada kawasan perumahan, non perumahan, perdagangan dan jasa, fasilitas umum dan fasilitas sosial serta penerangan jalan b. Peremajaan jaringan dan mengganti jaringan distribusi hantaran udara kawat te
rbuka menjadi jaringan distribusi kabel udara dilakukan sesuai kondisi lahan. c. Pemasangan lampu penerangan jalan pada tiang distribusi tegangan rendah denga n posisi selang satu tiang 50 meter. Pemasangan lampu ini dipasang pada lampu sendiri terutama untuk lampu penerangan utama di arteri sekunder. (2).Rencana jaringan listrik di Malang Tengah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) , tercantum dalam lampiran 7 yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Pasal 20
(1). Rencana sistem jaringan telekomunikasi dilakukan melalui pemenuhan terhadap jaringan telepon, menara telekomunikasi dan internet atau jaringan nirkabel. (2). Pengembangan jaringan telepon direncanakan dengan melakukan perawatan secar a berkala jaringan telepon yang sudah ada saat ini dan tidak dilakukan pengembanga n jaringan. (3). Rencana pengembangan menara telekomunikasi dapat direncanakan sebagai berik ut : a. pembatasan terhadap pembangunan tower baru; b. pemanfaatan bangunan tower yang telah ada untuk digunakan sebagai tower bersama dengan cara :
1. menara milik provider/operator lain apabila secara teknis memungkinkan, dimanfaatkan secara bersama; 2. menara Pengembangan Pemanfaatan Bersama yang telah berdiri, apabila secara teknik memungkinkan bisa ditambah beban. (4). Peningkatan prasarana internet di Malang Tengah dapat dilakukan sebagai ber ikut : a. pemanfaatan titik akses internet di kawasan RTH meliputi Alun-alun Merdeka da n Alun-alun Tugu, Taman Senaputra. b. penambahan titik-titik akses internet pada kawasan-kawasan rencana antara lai n kawasan: pendidikan, perdagangan, kesehatan, dan pariwisata. (5).Rencana jaringan telekomunikasi di Malang Tengah sebagaimana dimaksud pada A yat (1), tercantum dalam lampiran 8 yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini .
Pasal 21
(1).Rencana pengembangan jaringan sumber air baku bersumber dari mata air dan su mur bor (2). Pengembangan jaringan air bersih dilakukan pada permukiman baru seperti di Kelurahan Bareng (3). Mengoptimalkan penyediaan air bersih dari PDAM dan melakukan pembatasan penyediaan air bersih non PDAM yang memanfaatkan sumur dan pompa (4).Rencana jaringan air bersih di Malang Tengah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), tercantum dalam lampiran 9 yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Pasal 22
(1). Pengolahan air limbah dengan on site-system dilakukan untuk pengolahan limb ah domestik yang ada di Kelurahan Klojen dan Kelurahan Oro-oro Dowo. (2). Pengolahan air limbah di kelurahan dengan kepadatan tinggi seperti Keluraha n Bareng, Gading Kasri, Kidul Dalem, Penanggungan, Rampal Celaket, Samaan, Sukoharjo, Kasi n dan Kauman dapat dilakukan dengan on site system dan sanimas.
Pasal 23
(1). Pemisahan sampah organik dan non organik baik yang berasal dari rumah tangg a maupun fasilitas umum dan fasilitas sosial melalui program 3R (2). Peningkatan upaya reduksi dan pengolahan sampah secara terpadu di masing sing Tempat Pembuangan Sementara (TPS) dengan sistem 3R (3). Sampah yang berasal dari rumah sakit umum ataupun rumah sakit bersalin haru s diolah terlebih dahulu oleh dengan incenerator untuk selanjutnya di buang ke TPA (4). Mengoptimalkan TPS yang sudah ada di masing-masing kelurahan dengan peningk atan proses pengangkutan sampah dari TPS menuju TPA (5). Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah dengan mulai da ri pemilahan dan pengolahan sampah serta pengurangan jumlah sampah. (6). Setiap fasilitas perumahan, fasilitas perdagangan dan jasa dan fasilitas um um harus dilengkapi dan ditunjang dengan TPS (7). Sistem pengangkutan sampah di Malang tengah dilakukan melalui pengambilan s ampah di setiap TPS menuju TPA Supiturang.
Pasal 24
(1). Rencana peningkatan sistem drainase di Malang Tengah adalah sebagai berikut :
ma
a. Normalisasi dilakukan pada saluran-saluran yang mengalami penyumbatan baik it u oleh sampah maupun oleh endapan seperti di saluran yang ada di Jalan Pajajaran, Jalan Kertanegara, Jalan Veteran, Pertigaan Jalan Veteran Jalan Bogor, Jalan Jaksa Agung Suprapto dan Jalan Panglima Sudirman dan semua saluran tersier yang ada dalam kawasan permukiman. b. Rehabilitasi saluran dilakukan dengan pelebaran saluran terhadap wilayah-wila yah yang mengalami genangan dan banjir seperti saluran di Jalan Trunojoyo (terutama di sekitar stasiun KA yang menjadi titik pertemuan air dari Jalan Trunojoyo dan Jal an Kertanegara), Jalan Tugu, Jalan Veteran, Jalan Maratadinata dan Jalan Kyai Tamin . c. Penambahan saluran baru terutama di Jalan Mayjen Panjaitan untuk mengalirkan air ke Sungai Brantas. d. Pembangunan bangunan penunjang prasarana drainase seperti bak kontrol di seti ap saluran yang rawan terjadi genangan. (2). Rencana peningkatan sistem drainase di Malang Tengah sebagaimana dimaksud p ada Ayat (1), tercantum dalam lampiran 10 yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daer ah ini.
Paragraf IV Jalur Evakuasi Bencana
Pasal 25
(1). Bencana alam di Malang Tengah meliputi bencana banjir dan longsor di lokasi kawasan sepanjang sempadan Sungai Brantas (2). Jalur evakuasi bencana alam ditetapkan di kawasan sepanjang sempadan Sungai Brantas meliputi lokasi Balai RW, Kantor Kelurahan dan Kantor kecamatan di sepan jang Sungai Brantas
Bagian Ketiga RENCANA FASILITAS UMUM
Paragraf I Umum
Pasal 26
(1). Kebutuhan fasilitas umum ditentukan berdasarkan prediksi jumlah penduduk de ngan pertimbangan fungsi kegiatan dominan pada masing masing kelurahan. (2). Rencana Pemenuhan Kebutuhan Fasilitas Umum terdiri dari : a. Fasilitas Pemenuhan Kebutuhan Perumahan b. Fasilitas Pemenuhan Kebutuhan Perdagangan dan Jasa c. Fasilitas Pemenuhan Kebutuhan Pendidikan d. Fasilitas Pemenuhan Kebutuhan Peribadatan e. Fasilitas Pemenuhan Kebutuhan Kesehatan f. Fasilitas Pemenuhan Kebutuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)
Paragraf II Fasilitas Perumahan
Pasal 27
(1). Pemenuhan kebutuhan fasilitas perumahan di Malang Tengah dilakukan melalui penambahan jumlah rumah secara vertikal dan horisontal (2). Pengembangan fasilitas perumahan secara vertikal sebaimana yang dimaksud ay at (1) dapat dilakukan dengan mengoptimalkan ketinggian bangunan rumah tinggal seperti ketinggian 1 -2 lantai untuk rumah kapling kecil, ketinggian 1-3 lantai untuk ru mah kapling sedang sampai besar dan ketinggian 4 -5 lantai untuk Rusunawa. (3).Pengembangan fasilitas perumahan secara horisontal sebaimana yang dimaksud a yat (1) dapat dilakukan dengan pengembangan rumah diatas lahan kosong dengan status legal. (4). Pengembangan Rusunawa di Malang Tengah dikembangkan di lokasi kelurahan den gan tingkat kepadatan tinggi, seperti di Kelurahan Samaan dan Kelurahan Bareng. (5). Peremajaan permukiman di seluruh kelurahan dengan peningkatan sarana dan prasarana permukiman yang dibutuhkan. (6). Pengembangan apartemen baik yang bersifat murni hunian ataupun hunian dan komersil dapat dikembangkan di lokasi kelurahan yang mempunyai kepadatan tinggi dan lokasi berada di kawasan strategis ekonomi tepatnya di Kelurahan Sukoharjo. (7). Kebutuhan perumahan di Malang Tengah secara detail akan ditentukan dalam RP 4D.
Paragraf III Fasilitas Perdagangan dan Jasa
Pasal 28
(1). Rencana pengembangan fasilitas perdagangan dan jasa meliputi perdagangan da n jasa pusat pelayanan kota, perdagangan dan jasa sub pusat pelayanan kota dan perdagangan dan jasa pusat pelayanan lingkungan. (2). Fasilitas perdagangan dan jasa pusat pelayanan kota dikembangkan di kawasan Pasar Besar dan sekitarnya (3). Fasilitas perdagangan dan jasa sub pusat pelayanan kota dikembangkan di jal an Kawi, Jalan Semeru, Jalan Basuki Rahmat- Jalan Jaksa Agung Suprapto, Jalan Brigjen Sla met Riyadi, Jalan Veteran.
(4).Fasilitas perdagangan dan jasa skala pusat pelayanan lingkungan dikembangkan secara merata tersebar di seluruh pusat lingkungan yang menyatu dengan kawasan permukiman
Paragraf IV Fasilitas Pendidikan
Pasal 29
Rencana pengembangan fasilitas pendidikan dilakukan dengan : a. Perbaikan kualitas fisik dan lingkungan fasilitas pendidikan yang ada, sesuai standar yang telah ditetapkan. b. Arahan pengembangan fasilitas pendidikan setingkat TK, Sekolah Dasar, SLTP da n SMU baik swasta maupun negeri dilakukan dengan mempertahankan dan mengoptimalkan semua fasilitas pendidikan yang ada di wilayah perencanaan saat i ni dengan cara pengembangan secara vertikal. c. Peningkatan kualitas pendidikan dengan orientasi kualitas bertaraf internasio nal mulai dari pendidikan tingkat SD sampai tingkat SMA. d. Penambahan fasilitas pedidikan terutama untuk fasilitas pendidikan tingkat TK diharapkan berada di dalam kawasan permukiman dengan memperhatikan radius jangkauan pelayanan.
e. Penonjolan karakteristik khusus yang dimiliki fasilitas pendidikan khusus, se hingga mampu membentuk fasiitas pendidikan yang bercitra dan berkarakter. f. Integrasi fasilitas pendidikan dengan rusunawa terutama untuk tingkat pendidi kan TK.
Paragraf V Fasilitas Peribadatan
Pasal 30
Pengembangan fasilitas peribadatan dilakukan melalui peningkatan kondisi dan pemeliharaan fasilitas yang ada serta dikembangkan secara merata di seluruh kawa san permukiman
Paragraf VI Fasilitas Kesehatan
Pasal 31
Rencana pengembangan fasilitas kesehatan dilakukan dengan : a. Pemerataan fasilitas kesehatan tingkat masyarakat skala lingkungan seperti po syandu, puskesmas, puskesmas pembantu dialokasikan tersebar di seluruh sub blok peruntuk an. b. Pembangunan baru untuk fasilitas kesehatan skala pelayanan kota pada lokasi y ang belum terbangun, atau pada lokasi yang tingkat pelayanannya rendah. c. Mempertahankan dan meningkatkan kualitas lingkungan dan kualitas fisik fasili tas yang ada. d. Integrasi fasilitas kesehatan dengan rusunawa terutama untuk fasilitas skala lingkungan. e. Fasilitas kesehatan berupa rumah sakit dan puskesmas baik milik swasta ataupu n pemerintah yang sudah ada tetap dipertahankan.
Paragraf Paragraf VII Fasilitas Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)
Pasal 32
(1) RTH di Malang Tengah ditetapkan sebagai berikut : a. RTH hutan kota; b. RTH kebun bibit; c. RTH taman pemakaman; d. RTH taman kota; e. RTH taman rekreasi; f. RTH lapangan; g. RTH jalur hijau; dan h. RTH kawasan lindung. (2) RTH hutan kota di Malang Tengah antara lain : Hutan Kota Malabar dengan luas 16.817 M2, Hutan Kota Jakarta dengan luas 11.896 M2, Hutan Kota Kediri dengan luas 5.47 9 M2, (3) RTH kebun bibit di Malang Tengah terdapat di Kebun Bibit Garbis dengan luas 3.815 M2; (4) RTH taman pemakaman di Malang Tengah berupa Makam Betek seluas 6.786,16 M2, Makam Pejuang Pelajar seluas 1.030 M2,Taman Pemakaman Sama an seluas 77.452
M2, Makam Mergan seluas 41.465 M2, Makam Gading seluas 3.903 M2, TMP Suropati seluas 17.000 M2 dan TMP Pahlawan Trip seluas 500 M2. (5) RTH taman kota di Malang Tengah antara lain : Taman Cimacam seluas 1.114 M2, Taman Segitiga Pekalongan seluas 346 M2, Taman Jalur Tengah Veteran seluas 8.733 M2, Taman Cibogo seluas 2.604 M2, Taman Terusan Cikampek seluas 1.619 M2, Taman Cikampek seluas 197 M2, Taman Alun-Alun Merdeka dengan luas 23.970 M2, Taman Choiril Anwar dengan luas 43 M2, Taman Alun-Alun Tugu dengan luas 10.923 M2, Taman Kertanegara dengan luas 2.758 M2, Taman Trunojoyo dengan luas 5.840 M2, Taman Ronggowarsito dengan luas 3.305 M2, Taman Jalur Tengah Ijen dengan luas 10.681 M2, Taman Adipura / Arjuna dengan luas 395 M2, Taman TGP dengan luas 201 M2, Taman Melati dengan luas 210 M2, Taman Simpang Balapan dengan luas 1.810 M2, Taman Wilis dengan luas 700 M2; (6) RTH taman rekreasi berupa Taman De Playground seluas 1.218 M2; (7) RTH lapangan di Malang Tengah berupa kompleks GOR Gajayana dengan luas 53.62 5 M2, Lapangan sehitiga Jaksa Agung Suprapto seluas 27 M2, Lapangan Tretes Selatan seluas 1.774 M2, Lapangan Simpang Ijen seluas 4.275 M2, Lapangan di belakang Jl. Brigjen Slamet Riyadi seluas 243 M2, Lapangan Simpang Patimura seluas 35 M2, Lapangan di Jl. Mangga seluas 7.849 M2, Lapangan di Kompleks Perumahan Taman Indah Ijen seluas 32.539 M2, Lapangan di Jl. Jeruk seluas 5.780 M2; (8) RTH jalur hijau di Malang Tengah antara lain : Jalur Tengah Galunggung denga n luas 770 M2, Taman Jalur Tengah Dieng dengan luas 3.498 M2, Taman Jalur Tengah Veteran dengan luas 9.410 M2 dan Taman Jalur Tengah Langsep dengan luas 8.690 M2; (9) RTH tepi jalan di Malang Tengah antara lain : Tepi Jalan Mayjen Panjaitan se luas 3.310 M2, Tepi Jalan Brigjen Slamet Riyadi seluas 1.385 M2, Tepi Jalan Ijen seluas 2.1 97 M2, Tepi Jalan Besar Ijen seluas 7.486 M2, Tepi Jalan Retawu 2.255 M2, Tepi Jalan Langsep seluas 1.382 M2, Tepi Jalan Raya Dieng seluas 1.779 M2, Tepi Jalan Pangl ima Sudirman 1.080 M2, (10) RTH kawasan lindung di Malang Tengah antara lain : kawasan lindung sempadan rel kereta api dengan luasan sekitar 206.910 M2 dan sempadan sungai brantas dengan luasan sekitar 439.910 M2. (11) Rencana pengembangan fasilitas ruang terbuka hijau dilakukan dengan : a. Mempertahankan RTH (lapangan olahraga, hutan kota, taman, boulevard atau jalur hijau dan makam) yang ada saat ini; b. Mengoptimalkan fungsi resapan pada makam sebagai fungsi resapan sehingga tidak diperbolehkan peng-kijing-an; c. Penambahan kebutuhan ruang untuk makam di Kecamatan Klojen dilakukan diluar Kecamatan Klojen; d. Mempertahankan makam yang sudah ada dan mengoptimalkan fungsi makam melalui makam tumpangan; e. Penambahan penghijauan di seluruh kawasan permukiman; f. Penghijauan dikembangkan di lahan rumija sebagai jalur hijau di semua ruas ja lan arteri sekunder, lokal dan jalan lingkungan; g. Penghijauan di sekitar areal parkir yang tersebar di seluruh sub blok peruntu kan; h. Pengadaan jalur hijau di setiap ruas jalan; i. Program sejuta pohon bagi pengembangan permukiman dengan menanam satu
pohon pada setiap rumah. (12) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) saat ini berupa plasa, halaman/pekarangan ru mah atau taman bermain atau taman berpaving, parkir dan lapangan olah raga dengan tutupan struktur semen atau paving yang tersebar di kawasan permukiman dan fasil itas umum, sedangkan parkir juga tersebar di kawasan perdagangan dan jasa (kecuali Kawasan Pasar Besar), jalur pedestrian (trotoar), median jalan yang tersebar di hampir seluruh jalan arteri sekunder dan lokal, sedangkan jalur pedestrian yang ada di Kawasan Pasar Besar sebagian besar dipakai untuk parkir;
(13) Rencana Pengembangan Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) berupa halaman rumah atau taman berpaving, lapangan olah raga dengan tutupan struktur semen, area par kir, jalur pejalan kaki (pedestrian).
Bagian Keempat RENCANA PERUNTUKAN BLOK Paragraf I Umum
Pasal 33
(1) Peruntukan blok di Malang Tengah meliputi: a. rencana kawasan lindung b. rencana kawasan budidaya. (2) Peta rencana peruntukan blok sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), tercantum d alam lampiran 11 yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Paragraf II Rencana Kawasan Lindung
Pasal 34
(1) Rencana kawasan lindung di Malang Tengah merupakan penetapan fungsi kawasan agar wilayah yang dilindungi dan memiliki fungsi perlindungan dapat dipertahanka n. (2) Kawasan lindung di Malang Tengah meliputi: a. Kawasan Lindung Setempat b. Kawasan Rawan Bencana Alam c. Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan.
Pasal 35
(1) Kawasan lindung setempat berupa sempadan sungai meliputi kawasan sekitar Sun gai Brantas dan sempadan Sungai Kasin (2) Pendirian bangunan di Kawasan Lindung Setempat tidak diperbolehkan untuk bangunan dengan fungsi hunian kecuali bangunan dengan fungsi penunjang kawasan lindung. (3) Pengamanan dan perlindungan sekitar sungai atau sempadan sungai baik sungaisungai besar maupun kecil dilarang untuk alih fungsi lindung yang menyebabkan at au merusak kualitas air, kondisi fisik dan dasar sungai serta alirannya. (4) Pengendalian kegiatan di sekitar sungai atau bangunan di sepanjang sempadan sungai yang tidak memiliki kaitan dengan pelestarian atau pengelolaan sungai dil arang untuk didirikan. (5) Perlunya pembangunan jalan inspeksi di sepanjang sungai untuk memudahkan pengawasan terhadap berkembangnya kawasan terbangun pada sempadan sungai maupun alihfungsi lahan lainnya. (6) Sungai yang melintasi kawasan permukiman perlu dilakukan re-orientasi pembangunan dengan menjadikan sungai sebagai bagian latar depan. (7) Pencegahan dilakukan kegiatan budidaya di sepanjang sungai.
(8) Pengembangan kegiatan konservasi aktif di sekitar sempadan dan lainnya. (9) Peningkatan kebersihan sungai, saluran, dari sampah melalui peningkatan kesa daran masyarakat akan kebersihan sungai, saluran, serta penetapan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran lingkungan. Pasal 36
(1) Kawasan lindung setempat berupa sempadan Kereta api meliputi kawasan di sepanjang rel Kereta Api (2) Kawasan sempadan rel Kereta Api sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) ditetapk an dengan jarak sempadan masing-masing antara 10 11,5meter diukur dari as jalan rel terdekat. (3) Upaya pengelolaan kawasan sempadan rel Kereta Api, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. Menetapkan pengaturan mengenai jalur perkeretaapian dengan ketentuan ruang manfaat jalan 6 m, ruang milik jalan 12 m, ruang pengawasan jalan 23 m, termasuk bagian bawahnya serta ruang bebas diatasnya, yang terdiri dari : 1. 6 m untuk badan jalan rel kereta api; 2. 3 m untuk taman dan pembatas; 3. 3,5 m untuk jalan inspeksi; dan 4. 2 m untuk sistem penerangan jalan dan drainase. b. Penyediaan dan pemeliharaan perlengkapan alat-alat pendukung sistem transportasi perkeretaapian yang berupa; perlindungan badan rel, kabel signal, telegraf, kabel telepon, kabel listrik; c. Penataan/perbaikan melalui penyediaan taman/jalur hijau pada sempadan; d. Penataan kawasan dengan upaya merelokasi bangunan yang ada di sempadan rel; e. Tidak membangun gedung, membuat tembok, pagar, tanggul, dan bangunan lainnya, menanam jenis pohon yang tinggi dimana akan mengganggu pandangan bebas maupun mengganggu keselamatan perkeretaapian; f. Menetapkan intensitas bangunan di sekitar rel merupakan kegiatan dengan kepadatan sedang = 75%; dan g. Penetapan peraturan secara ketat melalui mekanisme ijin mendirikan bangunan dan penetapan sanksi yang tegas terhadap pelanggar.
Pasal 37
(1) Kawasan Cagar Budaya di Malang Tengah terdiri dari lingkungan cagar budaya d an bangunan cagar budaya (2) Lingkungan cagar budaya sebagaimana yang dimaksud Ayat (1) yang harus dilind ungi dan dilestarikan meliputi: a. kawasan Kayu Tangan yang terdiri dari kompleks pertokoan di sepanjang koridor
Kajoetangan straat, dan pertokoan di perempatan KajoetanganstraatSemeroestraat; b. kawasan Alun-alun Tugu yang terdiri dari Stasiun Kereta Api Malang, Gedung HBS/AMS di JP. COEN PLEIN (Alun-alun Bunder), dan Balai Kota; dan c. Koridor Jl. Semeru-Jl. Ijen yang terdiri dari Gedung Sekolah Menengah Kristen (Christ MULO School), dan Komplek Stadion Gajayana.
(3) Bangunan cagar budaya sebagaimana yang dimaksud Ayat (1) yang harus dilindun gi dan dilestarikan meliputi Gereja Kathedral Hati Kudus, Sekolah Cor-Jessu, Gedung PLN, Toko Oen, bangunan rumah tinggal dan bangunan fasilitas umum lainnya dengan karakter gaya arsitektural kolonial indische dan kolonial modern. (4) Benda Cagar Budaya wajib dipertahankan keberadaannya dengan tidak mengalihka n dan/atau merubah fungsi dan desain dan/atau gaya arsitekturalnya.
(5) Terkait dengan BCB untuk pengembangan lebih lanjut mengenai keberadaan BCB d i Kota Malang mengenai perlindungan dan pelestariaanya dilakukan terutama pada 3 tahapan (1). eksporasi atau penelitian, (2). Upaya pelestarian melalui preservas i dan konservasi, dan restorasi/rehabilitasi/rekonstruksi, renovasi, adaptasi/revitali sasi, addisi, gentrifikasi dan demolisi (3). pemanfaatan BCB atau situs yang merupakan satu kesatuan yang tidak bisa lepas.
Pasal 38
(1).Kawasan rawan bencana di Malang Tengah meliputi kawasan rawan kebakaran sert a kawasan rawan banjir dan longsor. (2). Kawasan rawan kebakaran sebagaimana yang dimaksud Ayat (1) berada pada kawa san permukiman padat yang tersebar di seluruh wilayah Malang Tengah seperti Keluraha n Sukoharjo, Penanggungan, Sama an, Oro-Oro Dowo, Klojen, Kauman dan Kelurahan Kidul Dalem. (3). Kawasan rawan banjir dan longsor sebagaimana yang dimaksud Ayat (1) berada sempadan Sungai Brantas (4). Upaya penanganan masalah di kawasan rawan kebakaran dapat dilakukan sebagai berikut : a. Penataan intensitas bangunan sesuai dengan rencana intensitas bangunan, mengingat pada kawasan perumahan padat ini ruang terbuka sangat terbatas, sehingga tidak memenuhi syarat layak huni untuk lingkungan pemukiman penduduk. b. Perbaikan/peningkatan kondisi saluran drainase yang ada, yaitu untuk drainase gang ± 25 cm. c. Perbaikan kondisi jalan lingkungan yang ada dengan lebar jalan antara 3,5 5 me ter (mengurangi gang-gang buntu) dan juga dapat dilalui truk pemadam kebakaran d. Ketersediaan fasilitas umum: taman lingkungan, lapangan OR, balai pertemuan, dan sebagainya yang dapat di fungsikan sebagai kawasan/zona evakuasi e. Penempatan hidran dan sumur bor di setiap perkampungan padat. (5). Upaya penanganan masalah di kawasan rawan banjir dan longsor dilakukan deng an : a. relokasi permukiman di sempadan Sungai Brantas yang ada di Kelurahan Penanggungan, Sama an, Oro-Oro Dowo, Klojen, Kauman dan Kelurahan Kidul Dalem.
b. pengembalian lahan sempadan untuk penanaman vegetasi sebagai buffer atau penyangga pada dinding tebing sungai.
Paragraf III Rencana Kawasan Budidaya
Pasal 39
Pengembangan Kawasan Budidaya meliputi: a. b. c. d. e. f. g.
Kawasan Kawasan Kawasan Kawasan Kawasan Kawasan Kawasan
Perumahan Perdagangan dan Jasa Sektor Informal Fasilitas Umum Pariwisata RTH RTNH
Rencana Perumahan Pasal 40
(1) Kawasan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a, meliputi permukiman dengan kepadatan tinggi, permukiman liar di sepanjang sungai Brantas dan sempadan rel KA, perkampungan Arab, rumah dinas, rumah berkarakter khusus (karakter bangunan kolonial), dan perumahan real estate. (2) Arahan penataan/perbaikan di kawasan permukiman padat di Malang Tengah dilak ukan melalui : a. Peningkatan kualitas perumahan melalui rehabilitasi, peremajaan dan relokasi permukiman padat dan kumuh yang legal dengan berbasis pemberdayaan masyarakat di Kelurahan dengan kepadatan sangat tinggi yaitu Sama an dan Sukoharjo serta Kelurahan yang kepadatannya tinggi yaitu Bareng, Kauman dan Kasin. b. Pengembangan sistem permukiman kompak dilakukan melalui peningkatan fungsi rumah terintegrasi dengan fungsi lain seperti ruko dan rukan untuk kawasan permukiman yang strategis dan mempunyai kecenderungan beralih fungsi menjadi perdagangan dan jasa seperti yang terjadi hampir di seluruh ruas jalan di Malang Tengah. c. Pembangunan perumahan baru dilakukan secara intensif (vertikal) untuk masyara kat kelas bawah (rusunawa/rusunami), masyarakat kelas menengah ke atas (apartement) dan masyarakat kelas atas (apartement menyatu dengan pusat perbelanjaan dan fasilitas umum). d. Kawasan permukiman harus didukung oleh ketersediaan fasilitas fisik atau util itas umum (pasar, pusat perdagangan dan jasa, perkantoran, sarana air bersih, persampahan, hydrant, penanganan limbah dan drainase) dan fasilitas sosial (kesehatan, pendidikan, agama). e. Tidak mengganggu fungsi lindung dan upaya pelestarian kemampuan sumberdaya alam. f. Upaya intensifikasi pembangunan dengan menambah penyediaan RTH untuk bangunan gedung bertingkat.
(3) Arahan penataan dan penertiban permukiman yang berdiri di kawasan konservasi sempadan sungai dan sempadan rel KA, yaitu : a. dilakukan tindakan preventif, penertiban, dan pengawasan terhadap kawasan konservasi tersebut terutama untuk untuk lokasi yang masuk dalam ukuran 10 15 m (sempadan sungai) dan 12m (sempadan KA). b. Penataan bangunan permukiman padat diwajibkan membangun jalan inspeksi dan re-orientasi bangunan ke sungai atau rel Kereta Api. c. Pengembangan kegiatan konservasi aktif d. Penetapan peraturan secara ketat melalui mekanisme ijin mendirikan bangunan d
an penetapan sanksi yang tegas terhadap pelanggar. (6) Penataan perumahan dinas dilakukan dengan melakukan perbaikan serta peningka tan kualitas sarana dan prasarana permukiman seperti jaringan jalan, drainase, dan s anitasi lingkungan termasuk penyediaan RTH. (7) revitalisasi bangunan rumah dengan karakter bangunan kolonial dilakukan deng an upaya penetapan dan pelestarian bangunan cagar budaya. (8) pengembangan perumahan real estate dilakukan dengan pemenuhan kebutuhan fasilitas dan utilitas yang dibutuhkan oleh penghuninya secara mandiri dan terin tegrasi dengan rencana pembangunan yang ada di kawasan sekitarnya.
Rencana Perdagangan dan Jasa Pasal 41
(1) Perdagangan dan jasa di Malang Tengah terdiri dari pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern; (2) Pengembangan kawasan perdagangan meliputi rencana perdagangan dan jasa pelayanan pusat kota (regional), perdagangan dan jasa pelayanan sub pusat kota s erta perdagangan dan jasa pelayanan lingkungan; (3) Kawasan perdagangan dan jasa skala pusat kota (regional) berkembang di sekit ar Pasar Besar berupa pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern; (4) Kawasan perdagangan dan jasa dengan skala pelayanan sub pusat kota di sepanj ang ruas jalan lokal meliputi ruas Jl. Letjen Sutoyo Jl.Jaksa Agung Suprapto Jl. Bas uki Rahmad Jl. Merdeka Barat Jl. Merdeka Selatan - Jl. SW. Pranoto - Jl. Sutan Syahr ir Jl. Halmahera, Jl. KH. Agus Salim - Jl. KH. Achmad Dahlan, Jl. Kauman Jl. Hasim Asyari Jl. Arief Margono, Jl. Mayjen Panjaitan - Jl.Brigjen Slamet Riyadi, Jl. V eteran Jl. Bandung Jl. Ijen, Jl. Bendungan Sutami - Jl. Galunggung -Jl. Raya Langsep Jl. Simpang Langsep, Jl. Ir. Rais - Jl. Brigjen Katamso - Jl. Ade Irma Suryani - Jl. Pasar Besar dikembangkan berupa toko modern dan di Jl. Muh. Yamin (pasar Comboran), Jl . Cokroaminoto (pasa Klojen) dan Jl. Ir. Rais (pasar Kasin) dikembangkan sebagai p asar tradisional; (5) Kawasan perdagangan dan jasa skala pelayanan lingkungan di kawasan permukima n dikembangkan berupa pasar modern; (6) Perbaikan dan revitalisasi kawasan perdagangan dan jasa di pusat kota, khusu snya Pasar Besar dan sekitarnya sebagai pusat perbelanjaan dengan skala regional. (7) Mempertahankan dan mengoptimalkan sentral PKL yang sudah ada serta melakukan penataan dan pengembangan sentra-sentra PKL untuk menampung PKL yang terdapat di sekitar pusat kegiatan seperti kawasan MOG, Pasar Besar, Kawasan Alun-alun dengan ketentuan penyediaan lahan 5 10% dari luas lahan kawasan perdagangan. (8) Pengembangan Kawasan perdagangan dan Jasa yang ada lebih dioptimalkan dengan cara vertikal di sepanjang arteri sekunder. (9) Revitalisasi dan penataan Pasar Comboran ditunjang fasilitas parkir umum dis ekitarnya.
Rencana Sektor Informal
Pasal 42 (1) Sektor informal dikembangkan di kawasan perdagangan dan jasa serta fasilitas umum dalam bentuk sentral PKL dan PKL binaan yang menyatu dengan kawasan atau bangunan fungsional. (2) Sektor informal di Malang Tengah berupa sentral PKL dikembangkan di kawasan Stasiun Kota Baru, kawasan Bareng, Jalan Halmahera, kawasan Jalan Wilis dan kawasan Pasar TUGU (pasar pagi pada hari sabtu-minggu di Jalan Semeru); (3) Sektor informal di Malang Tengah berupa PKL binaan yang menyatu dengan fungs ional dikembangkan di lokasi Pasar Besar dan Alun-Alun Merdeka, kawasan Alun-Alun Kota , kawasan pusat perbelanjaan/pertokoan (MATOS dan MOG), kawasan fasilitas pendidikan dan fasilitas umum lainnya; (4) Kawasan khusus sebagai wahana perdagangan sektor informal dengan skala kecil yang mempunyai ciri khusus dan dalam jumlah yang besar tetap menggunakan lokasi yang ada tanpa peningkatan intensitas kegiatan antara lain Pasar Burung Splendid;
Rencana Fasilitas Umum Pasal 43
Pengembangan kawasan fasilitas umum meliputi: kawasan pendidikan, kawasan pelaya nan kesehatan, kawasan pertahanan dan kemanana, kawasan peribadatan
Pasal 44
(1) Pengembangan kawasan pendidikan di Malang Tengah meliputi fasilitas pendidik an skala pelayanan regional, skala kecamatan dan skala lingkungan. (2) Pengembangan fasilitas pendidikan skala pelayanan regional sebagaimana yang dimaksud dalam Ayat (1) meliputi fasilitas pendidikan berupa SMA komplek di Alun -alun Tugu, komplek pendidikan Cor Jesu, komplek pendidikan Santo Albertus (Dempo), da n komplek pendidikan Santa Maria dan STM Nasional di Raya Langsep, komplek pendidikan di Jalan Veteran. (3) Fasilitas pendidikan skala pelayanan regional tetap dipertahankan dengan pengembangan secara vertikal dan peningkatan kualitas berstandart internasional. (4) Fasilitas pendidikan skala kecamatan atau kawasan berupa TK, Sekolah Dasar N egeri (SDN) atau MI, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Negeri (Negeri), SMU Negeri yang tersebar pada tiap-tiap kelurahan tetap dipertahankan dengan pengembangan secara vertikal dan dilakukan peningkatan kualitas pendidikannya. (5) Pengembangan fasilitas pendidikan tingkat TK dikembangkan dalam kawasan permukiman (6) Pengembangan fasilitas pendidikan tingkat SD secara vertikal terutama di dal am kawasan permukiman yang memiliki kepadatan tinggi seperti di Kelurahan Sukoharjo , Sama an, Bareng, Kasin dan Kauman.
Pasal 45
(1) Pengembangan kawasan kesehatan skala regional seperti RSUD Dr. Syaiful Anwar , RS. Lavalette, RSI. Siti Aisyah, RS. Hermina, RS. Melati Husada dan RS. Panti Waluyo serta Rumah Sakit Bersalin yang sudah ada tetap dipertahankan. (2) Pengembangan fasilitas pendukung skala kota, misalnya apotek, klinik, labora
torium di sepanjang ruas jalan lokal meliputi ruas Jl. Letjen Sutoyo Jl.Jaksa Agung Suprap to Jl. Basuki Rahmad Jl. Merdeka Barat Jl. Merdeka Selatan - Jl. SW. Pranoto - Jl. Sutan Syahrir - Jl. Halmahera, Jl. KH. Agus Salim - Jl. KH. Achmad Dahlan, Jl. K auman Jl. Hasim Asyari Jl. Arief Margono, Jl. Mayjen Panjaitan - Jl.Brigjen Slamet Riy adi, Jl. Veteran Jl. Bandung Jl. Ijen, Jl. Bendungan Sutami - Jl. Galunggung -Jl. Raya Langsep - Jl. Simpang Langsep, Jl. Ir. Rais - Jl. Brigjen Katamso - Jl. Ade Irma Suryani Jl. Pasar Besar. (3) Peningkatan pelayanan pada fasilitas kesehatan yang ada terutama fasilitas d engan skala pelayanan kawasan/lingkungan (puskesmas puskesmas pembantu) di sekitar kawasan permukiman. (4) Peningkatan fasilitas skala lokal atau lingkungan di tiap Kelurahan (Puskesm as Pembantu, Polides, Praktek Dokter/Bidan) dan di tiap lingkungan (Praktek Bidan, Praktek Mantri, Posyandu). (5) Pengembangan semua fasilitas kesehatan dilakukan secara tereintegrasi dengan apotek untuk meningkatkan pelayanan kesehatan secara terpadu.
Pasal 46
Pengembangan kawasan pertahanan dan keamaman dilakukan dengan:
a. mempertahankan lokasi kawasan pertahanan dan keamanan yang terletak di SKODAM Brawijaya dan kantor-kantor militer lainnya; b. mempertahankan ruang terbuka hijau yang ada di kawasan pertahanan dan keamana n. c. pengembangan fasilitas penunjang kegiatan pertahanan dan keamanan di kawasan pertahanan dan keamanan yang ada
Pasal 47
Pengembangan kawasan peribadatan dilakukan dengan : (1) mempertahankan fasilitas peribadatan yang sudah ada terutama untuk skala kot a melipti Masjid Jami Kota Malang di Jl. Merdeka Barat, GPIB Jemaat IMMANUEL di Jl. Arif Rahman Hakim, Gereja Katolik Paroki Hati Kudus Yesus di Jl. Jenderal Basuki Rahmat dan Gereja Katolik Kathedral Santa Perawan Maria Dari Gunung Karmel
di Jl. Buring;
(2) pengembangan fasilitas peribadatan skala lingkungan berupa musholla secara m erata sesuai kebutuhan dengan lokasi menyatu dengan kawasan permukiman.
Rencana Pariwisata Pasal 48
Rencana pengembangan pariwisata di Malang Tengah dilakukan dengan: a. Wisata belanja yang meliputi pusat perbelanjaan Alun-alun Merdeka, MOG, Matos dan @Max Pasar Splended sebagai wisata belanja b. Wisata sejarah/budaya meliputi wisata bangunan dan lingkungan cagar budaya an tara lain kawasan Kayu Tangan, Kawasan Alun-Alun Tugu, Koridor Jl. Semeru-Jl. Ijen da n Museum Brawijaya; c. Wisata buatan meliputi Taman Rekreasi Kota; Taman Rekreasi Senaputra, dan Playground De Rumah.
Rencana RTH
Pasal 49
Rencana pengembangan RTH di Malang Tengah dilakukan dengan: a. Optimalisasi ruang terbuka hijau daerah sempadan sungai dan sempadan rel kere ta api. b. Mempertahankan hutan kota dan taman-taman kota yang ada sebagai fungsi ekolog is dan estetis kota. c. Mewajibkan pada pengembangan perumahan baru untuk mengalokasikan lahan yang difungsikan sebagai ruang terbuka hijau baik itu berupa lapangan olahraga maupun taman bermain dengan proporsional terhadap kebutuhan penghuninya. d. Pengembangan ruang terbuka hijau di sekitar kawasan umum sebagai fungsi estet is dan ekologis diarahkan pada sekitar pusat Kota, jenisnya: RTH tepi jalan, RTH sekita r pasar, RTH sekitar kawasan perdagangan. e. Pengembangan ruang terbuka hijau di sekitar perumahan padat f. Keberadaan lapangan olahraga yang tersebar di tiap-tiap kawasan permukiman te tap dipertahankan dan dihindari untuk peralihan fungsi sebagai kawasan terbangun. g. Keberadaan makam difungsikan sebagai resapan air.
Rencana RTNH Pasal 50 Rencana pengembangan RTNH di Malang Tengah dilakukan dengan mempertahankan yang sudah ada saat ini berupa aksesori RTH, plasa, halaman/pekarangan rumah ata u taman bermain atau taman berpaving, lapangan olah raga dengan tutupan struktur s emen, area parkir, jalur pejalan kaki (pedestrian) dan median jalan.
Bagian Kelima RENCANA PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN Paragraf I Umum Pasal 51
(1). Penataan bangunan dan lingkungan dilakukan dengan mengatur dan mengendalika n rencana bangunan dan lingkungan melalui pengaturan Koefisien Dasar Bangunan, Koefisien Lantai Bangunan, Koefisien Dasar Hijau dan Garis Sempadan Bangunan. (2). Peningkatan citra kawasan dilakukan di lokasi kawasan strategis meliputi ka wasan cagar budaya dan kawasan strategis ekonomi melalui penyusunan RTBL pada kawasan yang bersangkutan.
Paragraf II Rencana Koefisien Dasar Bangunan
Pasal 52
(1). Rencana Koefisien Dasar Bangunan (KDB) dilakukan dengan : a. Kegiatan permukiman yang sekarang berkembang berupa permukiman padat yang tersebar hampir di seluruh kelurahan tetap dipertahankan dengan KDB maksimal 90%. b. Kegiatan permukiman yang sekarang berkembang berupa permukiman padat dan masuk dalam sempadan sungai di beberapa titik lokasi diarahkan relokasi ke rumah
susun dengan KDB 70 % c. Pemanfaatan lahan di dalam kawasan perumahan Ijen Nirwana KDB 50 70 % tetap dipertahankan. d. Fasilitas umum dan perumahan dengan KDB 60 80 % tetap dipertahankan untuk penghawaan dan penyinaran yang optimal supaya kondisi lingkungan lebih sehat e. Fasilitas perdagangan dan jasa dengan KDB 60 80 % tetap dipertahankan untuk sirkulasi parkir, bongkar muat barang, penghijauan dan penghawaan dan penyinaran seperti di fasilitas umum (pendidikan, pemerintahan, rumah sakit, museum) dan fasilitas perumahan (Jalan Besar Ijen). f. Penyediaan fasilitas umum pada masa mendatang juga diarahkan untuk dilengkapi dengan ruang terbuka yang dipergunakan untuk tempat parkir, penghawaan dan penyinaran alamiah, sirkulasi parkir, taman dan penghijauan, dengan KDB maksimum 50 % seperti halnya yang ada pada pusat perdagangan (MATOS dan MOG). g. Lapangan olah raga dengan KDB 20 % (sama sekali tidak diperbolehkan adanya bangunan permanen dan semi permanen di dalam areal jalur hijau). h. Makam dengan KDB 5 %, untuk pemenuhan kebutuhan fasilitas pendukung pemakaman.
(2) Peta rencana Koefisien Dasar Bangunan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), tercantum dalam lampiran 12 yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. *diletakkan di pasal tentang RTH perda tentang makam thn 2006 (penambahan luasan makam 2% dari lahan pengembang)
Paragraf III Rencana Koefisien Lantai Bangunan
Pasal 53
(1). Rencana Koefisien Lantai Bangunan (KLB) dilakukan dengan : a. Permukiman dengan KLB antara 100 % - 200 % ini tetap dipertahankan. b. KLB diatas 400 % (maksimum) hanya diperbolehkan di sepanjang koridor Jalan Letjen Sutoyo Jalan Jaksa Agung Suprapto Jalan Basuki Rahmad Jalan Merdeka Timur Jalan Merdeka Barat Jalan Kauman Jalan Hasim Asyari Jalan Arief Margono, ruas Jalan Mayjen Panjaitan Jalan Brigjen Slamet Riyadi dan Jalan Veteran jasa
Jl. Bandung
Jl. Ijen dengan fungsi peruntukan untuk perdagangan dan
(2) Peta rencana Koefisien Lantai Bangunan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), tercantum dalam lampiran 13 yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Paragraf IV Rencana Koefisien Dasar Hijau
Pasal 54
Rencana Koefisien Dasar Hijau dilakukan dengan : a. kawasan perdagangan dan kawasan industri ditetapkan komposisi antara terbangu n dan non terbangun adalah sebesar 60 % : 40 % b. kawasan permukiman padat ditetapkan minimal 1 rumah mempunyai 1 pohon c. kawasan militer juga tetap menggunakan komposisi 60 % : 40 % dengan ketentuan ruang terbuka dimanfaatkan untuk menunjang aktivitas masing
masing.
Paragraf V Rencana Garis Sempadan Bangunan
Pasal 55
(1). Rencana Garis Sempadan Bangunan dilakukan dengan : a. Jalan arteri sekunder diarahkan dengan Garis Sempadan Bangunan (GSB) antara 5 - 10 m. Yang termasuk dalam kategori ini antara lain Jl. Tumenggung Suryo Jl. Panglima Sudirman Jl. Gatot Subroto Jl. Laksamana Martadinata; b. Jalan lokal diarahkan dengan Garis Sempadan Bangunan (GSB) antara 4 - 13 m. Yang termasuk dalam kategori ini antara lain Jl. Letjen Sutoyo Jl.Jaksa Agung Suprapto Jl. Basuki Rahmad Jl. Merdeka Barat Jl. Merdeka Selatan - Jl. SW. Pranoto - Jl. Sutan Syahrir - Jl. Halmahera, Jl. KH. Agus Salim - Jl. KH. Achmad Dahlan, Jl. Kauman Jl. Hasim Asyari Jl. Arief Margono, Jl. Mayjen Panjaitan Jl.Brigjen Slamet Riyadi, Jl. Veteran Jl. Bandung Jl. Ijen, Jl. Bendungan Sutami Jl. Galunggung -Jl. Raya Langsep - Jl. Simpang Langsep, Jl. Ir. Rais - Jl. Brigj en Katamso - Jl. Ade Irma Suryani - Jl. Pasar Besar;
c. Jalan lingkungan diarahkan dengan Garis Sempadan Bangunan (GSB) antara 1 - 5 m. Yang termasuk dalam kategori ini antara semua jalan yang mengubungkan antara kawasan permukiman dengan pusat pusat kegiatan disekitarnya. (2) Peta rencana garis sempadan bangunan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), tercantum dalam lampiran 14 yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Bagian Keenam RENCANA PEMENUHAN KEBUTUHAN FASILITAS ATM
Pasal 56
(1) penyediaan fasilitas ATM direncanakan mengikuti rencana pengembangan perdaga ngan dan jasa baik skala pelayanan Pusat Kota sub Pusat Kota maupun lingkungan serta fasilitas umum lainnya. (2) Pengembangan fasilitas ATM juga direncanakan di sekitar kawasan permukiman s erta pengembangan permukiman baru.
Bagian Ketujuh RENCANA INDIKASI PROGRAM
Pasal 57
(1) Rencana indikasi program ditetapkan untuk mengoptimalkan penyusunan programprogram teknis dan upaya untuk mendorong keikutsertaan semua pihak baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat. (2) Rencana indikasi program ditetapkan dalam waktu 20 (Dua Puluh) tahun semenja k ditetapkan dalam Peraturan Daerah dan dibagi tiap lima tahun sesuai dengan prior itas pengembangan yang telah ditentukan berdasarkan kondisi wilayah perencanaan
(3) rencana indikasi program sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), tercantum dalam lampiran 15 yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
BAB IV KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG Bagian Kesatu Umum
Pasal 58
(1) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang diselenggarakan melalui penetapan peraturan zonasi, perijinan, pemberian insentif dan disinsentif, dan pengenaan s anksi. (2) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota.
Bagian Kedua Ketentuan Umum Peraturan Zonasi
Pasal 59
(1) Peraturan zonasi disusun sebagai pedoman pengendalian pemanfaatan ruang, ser ta berdasarkan rencana rinci tata ruang untuk setiap zona pemanfaatan ruang. (2) Dalam peraturan zonasi sesuai dengan rencana rinci tata ruang dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Ketentuan Peraturan Zonasi Untuk Kawasan Lindung; dan b. Ketentuan Peraturan Zonasi Untuk Kawasan Budidaya; (3) Peraturan zonasi pada setiap butir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat tentang :
a. Penetapan pemanfaatan ruang; dan b. Intensitas kegiatan pada setiap zona yang ditetapkan.
Pasal 60
(1) Klasifikasi Zonasi di Kecamatan Klojen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, m eliputi : a. Zona Kawasan Lindung terdiri dari kawasan sempadan sungai dan atau kawasan sempadan rel kereta dengan kode KL-2; b. Zona Kawasan Permukiman terdiri dari rumah tunggal dengan kode R-1, rumah deret (town house) dengan kode R-4; c. Zona Kawasan Perdagangan dan Jasa terdiri dari komersil skala regional dengan kode K-1, komersil skala kota dengan kode K-2, komersil skala kelurahan dengan kode K-4 dan komersil skala lingkungan dengan kode K-5; d. Zona Fasilitas Pelayanan Umum terdiri dari skala regional dengan kode FP-1, s kala kota dengan kode FP-2, skala kecamatan dengan kode FP-3, skala kelurahan dengan kode FP-4 dan skala lingkungan dengan kode FP-5; e. Zona Ruang Terbuka Hijau terdiri dari taman kota dengan kode H-1, taman lingkungan dengan kode H-4, taman pemakaman dengan kode H-5, jalur hijau dengan kode H-6 dan lapangan dengan kode H-7; f. Zona Perhubungan terdiri dari stasiun dengan kode TR-2; g. Zona Industri dan Pergudangan terdiri dari industri dengan kode I-1; dan h. Zona Kawasan Pemerintahan, Pertahanan dan Keamanan terdiri dari pemerintahan dengan kode PK-1 dan pertahanan dan keamanan dengan kode PK-2.
(2) Klasifikasi zonasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), tercantum dalam lampi ran 16 yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini
Pasal 61
Pembagian zonasi Kecamatan Klojen dibedakan menjadi zonasi pada : a. Blok Peruntukkan I yang meliputi : Sub Blok Sama an dan Sub Blok Rampal Celaket b. Blok o Dowo c. Blok g d. Blok e. Blok f. Blok
Peruntukkan II yang meliputi : Sub Blok Penanggungan dan Sub Blok Oro-or Peruntukkan III yang meliputi : Sub Blok Gading Kasri dan Sub Blok Baren Peruntukkan IV yang meliputi : Sub Blok Kasin dan Sub Blok Kauman Peruntukkan V yang meliputi : Sub Blok Kidul Dalem dan Klojen Peruntukkan VI yang meliputi : Sub Blok Sukoharjo
Bagian Ketiga Peraturan Zonasi
Pasal 62
(1). Klasifikasi zonasi pada Blok Peruntukkan I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf a, meliputi : a. b. c. d. ; e. f.
Kawasan Kawasan Kawasan Kawasan
lindung terdiri dari KL-2 ; permukiman terdiri dari R-1; Perdagangan dan Jasa terdiri dari K-2 dan K-5; Fasilitas Pelayanan Umum terdiri dari FP-1, FP-2, FP-3, FP-4 dan FP-5
Kawasan Pemerintahan, Pertahanan dan Keamanan terdiri dari PK-1 dan PK-2; Kawasan RTH terdiri dari H-4 dan H-7.
(2). Peta rencana peraturan zonasi pada Blok Peruntukkan I sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), tercantum dalam lampiran 17 yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daer ah ini.
Pasal 63
(1) Ketentuan peraturan zonasi kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf a, adalah : Pada kawasan sempadan sungai dan sempadan rel kereta dengan kode KL-2 : 1. Dilarang mengembangkan kegiatan budidaya yang mengganggu fungsi lindung; 2. Jenis penggunaan ruang yang diperbolehkan adalah : RTH, kegiatan terbangun dengan syarat-syarat tertentu, serta kegiatan yang tidak memanfaatkan ruang secara luas. 3. Pemanfaatan kawasan lindung sempadan sungai tidak boleh berubah
(2) Ketentuan peraturan zonasi kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pas al 57 ayat (1) huruf b, adalah : a. Pada rumah tunggal dengan kode R-1 : 1. Tidak diperkenankan dibangun industri yang menghasilkan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3); 2. Jenis penggunaan ruang yang diperbolehkan adalah perumahan, RTH, dan TPS (dengan syarat tidak mengakibatkan gangguan kesehatan masyarakat, gangguan keamanan, pencemaran lingkungan, dan/atau perusakan lingkungan), sarana pelayanan umum lingkungan secara terbatas; 3. Pemanfaatan boleh berubah menjadi kawasan perdagangan dan jasa skala kota khusus untuk yang ada di sepanjang koridor arteri sekunder, perdagangan dan jasa skala lingkungan untuk di jalan lingkungan 4. Perubahan untuk pemanfaatan fasilitas umum pendidikan dengan radius pencapaian dari area yang dilayani untuk setingkat Taman Kanak-Kanak adalah 500 meter, sedangkan untuk fasilitas pendidikan setingkat Sekolah
Dasar adalah 1.000 meter) 5. Rumah deret yang ada di bantaran Sungai Brantas diijinkan jika memenuhi garis sempadan sejauh 15 meter (horizontal) dari bibir sungai dan bangunan menghadap ke sungai.
(3) Ketentuan peraturan zonasi untuk kawasan perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf c, adalah : a. Pada kawasan perdagangan dan jasa skala kota dengan kode K-2 : 1. Tidak diperkenankan dibangun industri mengganggu; 2. Jenis penggunaan ruang yang diperbolehkan adalah RTH, halte, TPS, dan sarana pelayanan umum secara terbatas. 3. Pemanfaatan kawasan perdagangan skala kota yang ada di Jl. WR. Supratman tidak boleh berubah
4. Boleh berubah menjadi fasilitas pendidikan skala kota (sesuai dengan kebutuhan yang ada di sub blok Sama an dan Rapal Celaket) dan fasilitas kesehatan skala kota (khusus untuk sub blok Sama an) 5. Prosentase perubahan maksimum 20% dari luasan perdagangan dan jasa skala kota yang ada. 6. Minimal berada pada jalan lokal
b. Pada perdagangan dan jasa skala lingkungan dengan kode K-5 : 1. Tidak diperkenankan dibangun industri mengganggu; 2. Jenis penggunaan ruang yang diperbolehkan adalah RTH dan fasilitas pelayanan umum secara terbatas, TPS dengan syarat-syarat tertentu. 3. Diperbolehkan untuk industri dengan syarat : industri skala rumah tangga (home industry), tidak menimbulkan limbah B3 dan/atau mengganggu lingkungan sekitar, industri manufaktur. 4. Diperbolehkan untuk industri dengan syarat : industri skala rumah tangga (home industry), tidak menimbulkan limbah B3 dan/atau mengganggu lingkungan sekitar, industri manufaktur. 5. Berada pada jalan lingkungan
(4) Ketentuan peraturan zonasi untuk sarana umum sebagaimana dimaksud pada Pasal 57 ayat (1) huruf d, adalah : a. Pada fasilitas pelayanan umum skala regional dengan kode FP-1 : 1. Tidak diperkenankan dibangun industri dan pertambangan; 2. Jenis penggunaan ruang yang diperbolehkan adalah fasilitas pendidikan, kesehatan, peribadatan, RTH, perdagangan dan jasa, perkantoran, sub terminal, TPS secara terbatas. 3. Pemanfaatan fasilitas umum skala regional tidak boleh berubah 4. Dilengkapi sistem utilitas yang memadai, yaitu jaringan air bersih, drainase, air limbah, persampahan, listrik dan telekomunikasi 5. Penyediaan parkir sesuai kebutuhan 6. Minimal berada pada jalan lokal
b. Pada fasilitas pelayanan umum skala kota dengan kode FP-2 : 1. Tidak diperkenankan dibangun industri dan pertambangan; 2. Jenis penggunaan lahan yang diperbolehkan adalah fasilitas pendidikan, kesehatan, peribadatan, RTH. Perdagangan dan jasa, serta perkantoran, sub terminal, TPS secara terbatas; 3. Pemanfaatan fasilitas umum skala kota tidak boleh berubah. 4. Dilengkapi sistem utilitas yang memadai, yaitu jaringan air bersih, drainase, air limbah, persampahan, listrik dan telekomunikasi 5. Penyediaan parkir sesuai kebutuhan 6. Minimal berada pada jalan lokal
c. Pada fasilitas pelayanan umum skala kecamatan dengan kode FP-3 :
1. Tidak diperkenankan dibangun industri dan pertambangan; 2. Jenis penggunaan ruang yang diperbolehkan adalah fasilitas pendidikan, kesehatan, peribadatan, RTH, perdagangan dan jasa, perkantoran, sub terminal, TPS secara terbatas. 3. Pemanfaatan fasilitas umum skala kecamatan tidak boleh berubah. 4. Dilengkapi sistem utilitas yang memadai, yaitu jaringan air bersih, drainase, air limbah, persampahan, listrik dan telekomunikasi 5. Penyediaan parkir sesuai kebutuhan 6. Minimal berada pada jalan lokal
d. Pada fasilitas pelayanan umum skala kelurahan dengan kode FP-4 : 1. Tidak diperkenankan dibangun industri, pertambangan, dan pertanian; 2. Jenis penggunaan lahan yang diperbolehkan adalah fasilitas pendidikan (setingkat SD/MI), peribadatan, RTH. Perdagangan dan jasa skala lingkungan, TPS secara terbatas; 3. Pemanfaatan fasilitas umum skala kelurahan tidak boleh berubah. 4. Dilengkapi sistem utilitas yang memadai, yaitu jaringan air bersih, drainase, air limbah, persampahan, dan listrik 5. Penyediaan parkir sesuai kebutuhan 6. Minimal berada pada jalan lingkungan
e. Pada fasilitas pelayanan umum skala lingkungan dengan kode FP-5 : 1. Tidak diperkenankan dibangun industri, pertambangan, dan pertanian; 2. Jenis penggunaan lahan yang diperbolehkan adalah fasilitas pendidikan dini (setingkat PG/TK), peribadatan, RTH. Perdagangan dan jasa skala lingkungan, TPS secara terbatas; 3. Pemanfaatan boleh berubah menjadi kawasan perdagangan dan jasa skala kota khusus untuk yang ada di sepanjang koridor arteri sekunder 4. Dilengkapi sistem utilitas yang memadai, yaitu jaringan air bersih, drainase, air limbah, persampahan, dan listrik 5. Minimal berada pada jalan lingkungan
(5) Ketentuan peraturan zonasi untuk kawasan pertahanan dan keamanan/militer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf e, adalah : a. Pada zona pemerintahan dengan kode PK-1 : 1. Tidak diperkenankan dibangun permukiman, perdagangan dan jasa, industri kecuali untuk fungsi peruntukan yang menunjang fungsi pemerintahan; 2. Jenis penggunaan ruang yang diperbolehkan adalah RTH, sarana pelayanan umum skala lingkungan secara terbatas. 3. Pemanfaatan kawasan pemerintahan tidak boleh berubah
b. Pada zona pertanahanan dan keamanan dengan kode PK-2 : 1. Tidak diperkenankan dibangun permukiman, perdagangan dan jasa, industri kecuali untuk fungsi peruntukan yang menunjang fungsi pertahanan dan keamanan; 2. Jenis penggunaan ruang yang diperbolehkan adalah fasilitas pendidikan yang mendukung militer, perkantoran yang mendukung kegiatan militer, RTH, sarana pelayanan umum skala lingkungan secara terbatas. 3. Pemanfaatan kawasan pertahanan dan keamanan tidak boleh berubah
(6) Ketentuan peraturan zonasi untuk RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 aya t (1) huruf f, adalah : a. Pada taman lingkungan dengan kode H-4 : 1. Tidak diperkenankan dibangun industri, pertambangan, perkantoran, terminal
dan TPS; 2. Jenis penggunaan ruang yang diperbolehkan adalah fasilitas olahraga, pariwisata dan infrastruktur pendukung secara terbatas. 3. Pemanfaatan RTH taman lingkungan tidak diperbolehkan berubah. 4. Diperbolehkan untuk pertanian yang tidak mengganggu fungsi kegiatan dari taman lingkungan.
b. Pada lapangan olahraga dengan kode H-7 : 1. Tidak diperkenankan dibangun industri, pertambangan dan pertanian; 2. Jenis penggunaan ruang yang diperbolehkan adalah infrastruktur pendukung.
3. Pemanfaatan RTH lapangan tidak boleh berubah
Pasal 64
(1). Klasifikasi zonasi pada Blok Peruntukkan II sebagaimana dimaksud dalam Pasa l 56 huruf b, meliputi : a. b. c. d. ; e. f.
Kawasan Kawasan Kawasan Kawasan
lindung terdiri dari KL-2; permukiman terdiri dari R-1; Perdagangan dan Jasa terdiri dari K-2, K-4 dan K-5; Fasilitas Pelayanan Umum terdiri dari FP-1, FP-2, FP-3, FP-4 dan FP-5
Kawasan Pemerintahan, Pertahanan dan Keamanan terdiri dari PK-1; Kawasan RTH terdiri dari H-1, H-4, H-5, H-6 dan H-7;
(2). Peta rencana peraturan zonasi pada Blok Peruntukkan II sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), tercantum dalam lampiran 18 yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daer ah ini.
Pasal 65
(1). Ketentuan peraturan zonasi kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf a, adalah : Pada kawasan sempadan sungai dengan kode KL-2 : 1. Dilarang mengembangkan kegiatan budidaya yang mengganggu fungsi lindung; 2. Jenis penggunaan ruang yang diperbolehkan adalah : RTH, kegiatan terbangun dengan syarat-syarat tertentu, serta kegiatan yang tidak memanfaatkan ruang secara luas. 3. Pemanfaatan kawasan lindung sempadan sungai tidak boleh berubah
(2). Ketentuan peraturan zonasi kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pa sal 59 ayat (1) huruf b, adalah : a. Pada rumah tunggal dengan kode R-1 : 1. Tidak diperkenankan dibangun industri yang menghasilkan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3); 2. Jenis penggunaan ruang yang diperbolehkan adalah perumahan, RTH, TPS (dengan syarat tidak mengakibatkan gangguan kesehatan masyarakat, gangguan keamanan, pencemaran lingkungan, dan/atau perusakan
lingkungan), sarana pelayanan umum lingkungan secara terbatas; 3. Pemanfaatan boleh berubah menjadi perdagangan dan jasa skala kota khusus untuk yang ada di sepanjang koridor arteri sekunder, perdagangan dan jasa skala lingkungan untuk di jalan lingkungan 4. Perubahan untuk pemanfaatan fasilitas umum pendidikan dengan radius pencapaian dari area yang dilayani untuk setingkat Taman Kanak-Kanak adalah 500 meter, sedangkan untuk fasilitas pendidikan setingkat Sekolah Dasar adalah 1.000 meter) 5. Rumah deret yang ada di bantaran Sungai Brantas diijinkan jika memenuhi garis sempadan sejauh 15 meter (horizontal) dari bibir sungai dan bangunan menghadap ke sungai.
Ketentuan peraturan zonasi untuk kawasan perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf c, adalah : a. Pada perdagangan dan jasa skala kota dengan kode K-2 : 1. Tidak diperkenankan dibangun industri yang mengganggu 2. Pembangunan swalayan diarahkan dengan jarak minimal 1 km dengan syaratsyarat tertentu;
3. Jenis penggunaan ruang yang diperbolekan adalah RTH, TPS, sub terminal dengan syarat-syarat tertentu, serta sarana pelayanan umum secara terbatas. 4. Pemanfaatan perdagangan dan jasa skala kota yang ada di sepanjang Jl. Brigjen Slamet Riyadi tidak boleh berubah 5. Boleh berubah menjadi fasilitas pendidikan skala kota sesuai dengan kebutuhan yang ada di sub blok Penanggungan. 6. Prosentase perubahan maksimum 20% dari luasan perdagangan dan jasa skala kota yang ada.
b. Pada perdagangan dan jasa skala kelurahan dengan kode K-4 : 1. Tidak diperkenankan dibangun industri mengganggu; 2. Jenis penggunaan ruang yang diperbolehkan adalah RTH dan fasilitas pelayanan umum secara terbatas, TPS dengan syarat-syarat tertentu. 3. Boleh berubah pemanfatan menjadi perdagangan dan jasa skala kota 4. Diperbolehkan untuk industri dengan syarat : industri skala rumah tangga (home industry), tidak menimbulkan limbah B3 dan/atau mengganggu lingkungan sekitar, industri manufaktur. 5. Berada pada jalan lokal
c. Pada perdagangan dan jasa skala lingkungan dengan kode K-5 : 1. Tidak diperkenankan dibangun industri mengganggu; 2. Jenis penggunaan ruang yang diperbolehkan adalah RTH dan fasilitas pelayanan umum secara terbatas, TPS dengan syarat-syarat tertentu. 3. Boleh berubah pemanfatan menjadi perdagangan dan jasa skala kota 4. Diperbolehkan untuk industri dengan syarat : industri skala rumah tangga (home industry), tidak menimbulkan limbah B3 dan/atau mengganggu lingkungan sekitar, industri manufaktur. 5. Berada pada jalan lingkungan
Ketentuan peraturan zonasi untuk fasilitas pelayanan umum sebagaimana dimaksud pada Pasal 58 ayat (1) huruf d adalah : a. Pada fasilitas pelayanan umum skala regional dengan kode FP-1 : 1. Tidak diperkenankan dibangun industri dan pertambangan; 2. Jenis penggunaan ruang yang diperbolehkan adalah fasilitas pendidikan, kesehatan, peribadatan, RTH. Perdagangan dan jasa, perkantoran, sub terminal, TPS secara terbatas. 3. Pemanfaatan fasilitas pelayanan skala regional tidak boleh berubah 4. Dilengkapi sistem utilitas yang memadai, yaitu jaringan air bersih, drainase, air limbah, persampahan, listrik dan telekomunikasi 5. Penyediaan parkir sesuai kebutuhan 6. Minimal berada pada jalan lokal
b. Pada fasilitas pelayanan umum skala kota dengan kode FP-2 : 1. Tidak diperkenankan dibangun industri dan pertambangan; 2. Jenis penggunaan lahan yang diperbolehkan adalah fasilitas pendidikan, kesehatan, peribadatan, RTH. Perdagangan dan jasa, perkantoran, sub
terminal, TPS secara terbatas; 3. Pemanfaatan fasilitas pelayanan skala kota tidak boleh berubah 4. Dilengkapi sistem utilitas yang memadai, yaitu jaringan air bersih, drainase, air limbah, persampahan, listrik dan telekomunikasi 5. Penyediaan parkir sesuai kebutuhan 6. Minimal berada pada jalan lokal
c. Pada fasilitas pelayanan umum skala kecamatan dengan kode FP-3 :
1. Tidak diperkenankan dibangun industri dan pertambangan; 2. Jenis penggunaan lahan yang diperbolehkan adalah fasilitas pendidikan, kesehatan, peribadatan, RTH. Perdagangan dan jasa, perkantoran, sub terminal, TPS secara terbatas; 3. Pemanfaatan fasilitas pelayanan skala kecamatan tidak boleh berubah 4. Dilengkapi sistem utilitas yang memadai, yaitu jaringan air bersih, drainase, air limbah, persampahan, listrik dan telekomunikasi 5. Penyediaan parkir sesuai kebutuhan 6. Minimal berada pada jalan lokal
d. Pada fasilitas pelayanan umum skala kelurahan dengan kode FP-4 : 1. Tidak diperkenankan dibangun industri, pertambangan, dan pertanian; 2. Jenis penggunaan lahan yang diperbolehkan adalah fasilitas pendidikan (setingkat SD/MI), peribadatan, RTH. Perdagangan dan jasa skala lingkungan, TPS secara terbatas; 3. Boleh berubah pemanfaatan menjadi pedagangan dan jasa skala kota 4. Dilengkapi sistem utilitas yang memadai, yaitu jaringan air bersih, drainase, air limbah, persampahan, dan listrik 5. Penyediaan parkir sesuai kebutuhan 6. Minimal berada pada jalan lingkungan
e. Pada fasilitas pelayanan umum skala lingkungan dengan kode FP-5 : 1. Tidak diperkenankan dibangun industri, pertambangan, dan pertanian; 2. Jenis penggunaan lahan yang diperbolehkan adalah fasilitas pendidikan dini (setingkat PG/TK), peribadatan, RTH. Perdagangan dan jasa skala lingkungan, TPS secara terbatas; 3. Boleh berubah pemanfaatan menjadi pedagangan dan jasa skala kota 4. Dilengkapi sistem utilitas yang memadai, yaitu jaringan air bersih, drainase, air limbah, persampahan, dan listrik 5. Minimal berada pada jalan lingkungan
Ketentuan peraturan zonasi untuk kawasan pertahanan dan keamanan/militer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf e, adalah : a. Pada zona pemerintahan dengan kode PK-1 : 1. Tidak diperkenankan dibangun permukiman, perdagangan dan jasa, industri kecuali untuk fungsi peruntukan yang menunjang fungsi pemerintahan; 2. Jenis penggunaan ruang yang diperbolehkan adalah RTH, sarana pelayanan umum skala lingkungan secara terbatas. 3. Pemanfaatan zona pemerintahan tidak boleh berubah
Ketentuan peraturan zonasi untuk RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1 )
huruf f, adalah : a. Pada taman kota dengan kode H-1 : 1. Tidak diperkenankan dibangun industri, perkantoran, pemakaman, dan TPS 2. Jenis penggunaan ruang yang diperbolehkan adalah fasilitas olahraga, pariwisata dan infrastruktur pendukung secara terbatas. 3. Pemanfaatan RTH taman kota tidak boleh berubah 4. Diperbolehkan untuk pertanian yang tidak mengganggu fungsi kegiatan dari taman kota.
b. Pada taman lingkungan dengan kode H-4 : 1. Tidak diperkenankan dibangun industri, perkantoran, pemakaman, dan TPS
2. Jenis penggunaan ruang yang diperbolehkan adalah fasilitas olahraga, pariwisata dan infrastruktur pendukung secara terbatas. 3. Pemanfaatan RTH taman lingkungan tidak boleh berubah 4. Diperbolehkan untuk pertanian yang tidak mengganggu fungsi kegiatan dari taman lingkungan.
c. Pada kawasan makam dengan kode H-5 : 1. Jenis penggunaan ruang yang diperbolehkan adalah bangunan atau sedikit mungkin unsur bangunan untuk sarana prasarana penunjang makam; 2. Pemanfatan RTH makam tidak boleh berubah.
d. Pada jalur hijau jalan dengan kode H-6 : 1. Tidak diperkenankan dibangun kegiatan budidaya apapun; 2. Jenis penggunaan lahan yang diperbolehkan adalah kegiatan yang tidak memanfaatkan ruang secara luas seperti ; iklan/reklame, kabel/tiang listrik, dan kegiatan sejenis lainnya namun dengan syarat-syarat tertentu; 3. Pemanfaatan RTH jalur hijau jalan tidak boleh berubah
e. 1. 2. 3.
Pada lapangan olahraga dengan kode H-7 : Tidak diperkenankan dibangun industri, pertambangan dan pertanian; Jenis penggunaan ruang yang diperbolehkan adalah infrastruktur pendukung. Pemanfaatan RTH lapangan olahraga tidak boleh berubah
Pasal 66
(1). Klasifikasi zonasi pada Blok Peruntukkan III sebagaimana dimaksud dalam Pas al 56 huruf c, meliputi : a. b. c. ; d. e.
Kawasan permukiman terdiri dari R-1 dan R-4 Kawasan Perdagangan dan Jasa terdiri dari K-2 dan K-5; Kawasan Fasilitas Pelayanan Umum terdiri dari FP-1, FP-2, FP-3, FP-4 dan FP-5 Kawasan Pemerintahan, Pertahanan dan Keamanan terdiri dari PK-1 dan PK-2; Kawasan RTH terdiri dari H-1, H-4, H-5, H-6 dan H-7;
(2). Peta rencana peraturan zonasi pada Blok Peruntukkan III sebagaimana dimaksu d pada Ayat (1), tercantum dalam lampiran 19 yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daer ah ini.
Pasal 67
(1) Ketentuan peraturan zonasi kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pas al 61 ayat (1) huruf a, adalah : a. Pada rumah tunggal dengan kode R-1 dan rumah deret (town house) dengan kode R-4 : 1. Tidak diperkenankan dibangun industri yang menghasilkan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3); 2. Jenis penggunaan ruang yang diperbolehkan adalah RTH, TPS dengan (dengan syarat tidak mengakibatkan gangguan kesehatan masyarakat, gangguan keamanan, pencemaran lingkungan, dan/atau perusakan lingkungan), sarana pelayanan umum lingkungan secara terbatas. 3. Pemanfaatan boleh berubah menjadi kawasan perdagangan dan jasa skala kota khusus untuk yang ada di sepanjang koridor arteri sekunder, perdagangan dan jasa skala lingkungan untuk di jalan lingkungan 4. Perubahan untuk pemanfaatan fasilitas umum pendidikan dengan radius pencapaian dari area yang dilayani untuk setingkat Taman Kanak-Kanak
adalah 500 meter, sedangkan untuk fasilitas pendidikan setingkat Sekolah Dasar adalah 1.000 meter)
(2) Ketentuan peraturan zonasi untuk kawasan perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud dalam 61 ayat (1) huruf b, adalah : a. Pada kawasan perdagangan dan jasa skala kota dengan kode K-2 : 1. Tidak diperkenankan dibangun industri mengganggu; 2. Jenis penggunaan ruang yang diperbolehkan adalah RTH, halte, TPS, dan sarana pelayanan umum secara terbatas. 3. Pemanfaatan perdagangan dan jasa skala kota yang ada di sepanjang Jl. Kawi tidak boleh berubah 4. Boleh berubah menjadi fasilitas pendidikan skala kota (sesuai dengan kebutuhan yang ada di sub blok Gading Kasri dan Bareng) dan fasilitas kesehatan serta peribadatan skala kota (khusus untuk sub blok Bareng) 5. Prosentase perubahan maksimum 30% dari luasan perdagangan dan jasa skala kota yang ada. 6. Minimal berada pada jalan lokal
b. Pada perdagangan dan jasa skala lingkungan dengan kode K-5 : 1. Tidak diperkenankan dibangun industri mengganggu; 2. Jenis penggunaan ruang yang diperbolehkan adalah RTH dan fasilitas pelayanan umum secara terbatas, TPS dengan syarat-syarat tertentu. 3. Pemanfaatan perdagangan dan jasa skala lingkungan boleh berubah pemanfaatan menjadi perdagangan dan jasa skala kota atau fasilitas umum 4. Diperbolehkan untuk industri dengan syarat : industri skala rumah tangga (home industry), tidak menimbulkan limbah B3 dan/atau mengganggu lingkungan sekitar, industri manufaktur. 5. Berada pada jalan lingkungan
(3) Ketentuan peraturan zonasi untuk fasilitas pelayanan umum sebagaimana dimaks ud pada 61 ayat (1) huruf c adalah : a. Pada fasilitas pelayanan umum skala regional dengan kode FP-1 : 1. Tidak diperkenankan dibangun industri dan pertambangan; 2. Jenis penggunaan ruang yang diperbolehkan adalah fasilitas pendidikan, kesehatan, peribadatan, RTH. Perdagangan dan jasa, perkantoran, sub terminal, TPS secara terbatas; 3. Pemanfaatan fasilitas pelayanan umum skala regional tidak boleh berubah. 4. Dilengkapi sistem utilitas yang memadai, yaitu jaringan air bersih, drainase, air limbah, persampahan, listrik dan telekomunikasi 5. Penyediaan parkir sesuai kebutuhan 6. Minimal berada pada jalan lokal
b. Pada fasilitas pelayanan umum skala kota dengan kode FP-2 :
1. Tidak diperkenankan dibangun industri dan pertambangan; 2. Jenis penggunaan lahan yang diperbolehkan adalah fasilitas pendidikan, kesehatan, peribadatan, RTH. Perdagangan dan jasa, perkantoran, sub terminal, TPS secara terbatas; 3. Pemanfaatan fasilitas pelayanan umum skala kota tidak boleh berubah. 4. Dilengkapi sistem utilitas yang memadai, yaitu jaringan air bersih, drainase, air limbah, persampahan, listrik dan telekomunikasi 5. Penyediaan parkir sesuai kebutuhan 6. Minimal berada pada jalan lokal
c. Pada fasilitas pelayanan umum skala kecamatan dengan kode FP-3 : 1. Tidak diperkenankan dibangun industri dan pertambangan; 2. Jenis penggunaan lahan yang diperbolehkan adalah fasilitas pendidikan, kesehatan, peribadatan, RTH. Perdagangan dan jasa, perkantoran, sub terminal, TPS secara terbatas; 3. Pemanfaatan fasilitas pelayanan umum skala kecamatan tidak boleh berubah. 4. Dilengkapi sistem utilitas yang memadai, yaitu jaringan air bersih, drainase, air limbah, persampahan, listrik dan telekomunikasi 5. Penyediaan parkir sesuai kebutuhan 6. Minimal berada pada jalan lokal
d. Pada fasilitas pelayanan umum skala kelurahan dengan kode FP-4 : 1. Tidak diperkenankan dibangun industri, pertambangan, dan pertanian; 2. Jenis penggunaan lahan yang diperbolehkan adalah fasilitas pendidikan (setingkat SD/MI), peribadatan, RTH. Perdagangan dan jasa skala lingkungan, TPS secara terbatas; 3. Pemanfaatan fasilitas pelayanan umum skala kelurahan boleh berubah menjadi perdagangan dan jasa skala kota 4. Dilengkapi sistem utilitas yang memadai, yaitu jaringan air bersih, drainase, air limbah, persampahan, dan listrik 5. Penyediaan parkir sesuai kebutuhan 6. Minimal berada pada jalan lingkungan
e. Pada fasilitas pelayanan umum skala lingkungan dengan kode FP-5 : 1. Tidak diperkenankan dibangun industri, pertambangan, dan pertanian; 2. Jenis penggunaan lahan yang diperbolehkan adalah fasilitas pendidikan dini (setingkat PG/TK), peribadatan, RTH. Perdagangan dan jasa skala lingkungan, TPS secara terbatas; 3. Pemanfaatan fasilitas pelayanan umum skala kelurahan boleh berubah menjadi perdagangan dan jasa skala kota atau fasilitas umum 4. lengkapi sistem utilitas yang memadai, yaitu jaringan air bersih, drainase, a ir limbah, persampahan, dan listrik 5. Minimal berada pada jalan lingkungan
(4) Ketentuan peraturan zonasi untuk kawasan pertahanan dan keamanan/militer sebagaimana dimaksud dalam 61 ayat (1) huruf d, adalah : a. Pada zona pemerintahan dengan kode PK-1 : 1. Tidak diperkenankan dibangun permukiman, perdagangan dan jasa, industri kecuali untuk fungsi peruntukan yang menunjang fungsi pemerintahan; 2. Jenis penggunaan ruang yang diperbolehkan adalah RTH, sarana pelayanan umum skala lingkungan secara terbatas. 3. Pemanfaatan zona pemerintahan tidak boleh berubah.
b. Pada zona pertanahanan dan keamanan dengan kode PK-2 :
1. Tidak diperkenankan dibangun permukiman, perdagangan dan jasa, industri kecuali untuk fungsi peruntukan yang menunjang fungsi pertahanan dan keamanan; 2. Jenis penggunaan ruang yang diperbolehkan adalah fasilitas pendidikan yang mendukung militer, perkantoran yang mendukung kegiatan militer, RTH, sarana pelayanan umum skala lingkungan secara terbatas. 3. Pemanfaatan zona pertanahan dan keamanan tidak boleh berubah.
(5) Ketentuan peraturan zonasi untuk RTH sebagaimana dimaksud dalam 61 ayat (1) huruf e, adalah :
a. Pada taman kota dengan kode H-1 : 1. Tidak diperkenankan dibangun industri, perkantoran, pemakaman, dan TPS 2. Jenis penggunaan ruang yang diperbolehkan adalah fasilitas olahraga, pariwisata dan infrastruktur pendukung secara terbatas. 3. Pemanfaatan RTH taman kota tidak boleh berubah 4. Diperbolehkan untuk pertanian yang tidak mengganggu fungsi kegiatan dari taman kota.
b. Pada taman lingkungan dengan kode H-4 : 1. Tidak diperkenankan dibangun industri, perkantoran, pemakaman, dan TPS 2. Jenis penggunaan ruang yang diperbolehkan adalah fasilitas olahraga, pariwisata dan infrastruktur pendukung secara terbatas. 3. Pemanfaatan RTH taman lingkungan tidak boleh berubah 4. Diperbolehkan untuk pertanian yang tidak mengganggu fungsi kegiatan dari taman lingkungan.
c. Pada kawasan makam dengan kode H-5 : 1. Jenis penggunaan ruang yang diperbolehkan adalah bangunan atau sedikit mungkin unsur bangunan untuk sarana prasarana penunjang makam: 2. Pemanfatan RTH makam tidak boleh berubah.
d. Pada jalur hijau jalan dengan kode H-6 : 1. Tidak diperkenankan dibangun kegiatan budidaya apapun; 2. Jenis penggunaan lahan yang diperbolehkan adalah kegiatan yang tidak memanfaatkan ruang secara luas seperti ; iklan/reklame, kabel/tiang listrik, dan kegiatan sejenis lainnya namun dengan syarat-syarat tertentu; 3. Pemanfaatan RTHjalur hijau jalan tidak boleh berubah
e. 1. 2. 3.
Pada lapangan olahraga dengan kode H-7 : Tidak diperkenankan dibangun industri, pertambangan dan pertanian; Jenis penggunaan ruang yang diperbolehkan adalah infrastruktur pendukung. Pemanfaatan RTH lapangan tidak boleh berubah
Pasal 68
(1). Klasifikasi zonasi pada Blok Peruntukkan IV sebagaimana dimaksud dalam Pasa l 56
huruf d, meliputi : a. b. c. d. e. f. g.
Kawasan lindung terdiri dari KL-2; Kawasan permukiman terdiri dari R-1; Kawasan Perdagangan dan Jasa terdiri dari K-1, K-2 dan K-5; Industri terdiri dari I-1; Fasilitas Pelayanan Umum terdiri dari FP-1, FP-2, FP-3, FP-4 dan FP-5; Kawasan Pemerintahan, Pertahanan dan Keamanan terdiri dari PK-1 dan PK-2; Kawasan RTH terdiri dari H-4, H-5, H-6 dan H-7;
(2). Peta rencana peraturan zonasi pada Blok Peruntukkan IV sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), tercantum dalam lampiran 20 yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daer ah ini.
Pasal 69
(1) Ketentuan peraturan zonasi kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf a, adalah : Pada kawasan sempadan sungai dengan kode KL-2 : 1. Tidak diperkenankan dibangun kegiatan budidaya yang mengganggu fungsi lindung; 2. Jenis penggunaan ruang yang diperbolehkan adalah : RTH, kegiatan terbangun dengan syarat-syarat tertentu, serta kegiatan yang tidak memanfaatkan ruang secara luas. 3. Pemanfaatan kawasan lindung sempadan sungai tidak boleh berubah
(2) Ketentuan peraturan zonasi kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pas al 63 ayat (1) huruf b, adalah : a. Pada rumah tunggal dengan kode R-1 : 1. Tidak diperkenankan dibangun industri yang menghasilkan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3); 2. Jenis penggunaan ruang yang diperbolehkan adalah RTH, TPS (dengan syarat tidak mengakibatkan gangguan kesehatan masyarakat, gangguan keamanan, pencemaran lingkungan, dan/atau perusakan lingkungan), sarana pelayanan lingkungan secara terbatas. 3. Pemanfaatan boleh berubah menjadi kawasan perdagangan dan jasa skala kota khusus untuk yang ada di sepanjang koridor arteri sekunder, perdagangan dan jasa skala lingkungan untuk di jalan lingkungan 4. Perubahan untuk pemanfaatan fasilitas umum pendidikan dengan radius pencapaian dari area yang dilayani untuk setingkat Taman Kanak-Kanak adalah 500 meter, sedangkan untuk fasilitas pendidikan setingkat Sekolah Dasar adalah 1.000 meter) 5. Rumah deret yang ada di bantaran Sungai Brantas diijinkan jika memenuhi garis sempadan sejauh 15 meter (horizontal) dari bibir sungai dan bangunan menghadap ke sungai.
(3) Ketentuan peraturan zonasi untuk kawasan perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf c, adalah : a. Pada perdagangan dan jasa skala regional dengan kode K-1 : 1. Tidak diperkenankan dibangun permukiman dengan kapasitas luas serta industri yang mengganggu 2. Jenis penggunaan ruang yang diperbolekan adalah RTH, TPS, sub terminal dengan syarat-syarat tertentu, serta sarana pelayanan umum secara terbatas. 3. Pemanfaatan perdagangan dan jasa skala regional tidak boleh berubah 4. Minimal berada pada jalan lokal
b. Pada kawasan perdagangan dan jasa skala kota dengan kode K-2 : 1. Tidak diperkenankan dibangun industri mengganggu; 2. Jenis penggunaan ruang yang diperbolehkan adalah RTH, halte, TPS, dan sarana pelayanan umum secara terbatas. 3. Pemanfaatan perdagangan dan jasa skala kota yang ada di sepanjang Jl. Kawi
dan Jl. Semeru tidak boleh berubah 4. Boleh berubah menjadi fasilitas pendidikan dan kesehatan skala kota sesuai dengan kebutuhan yang ada di sub blok Kasin. 5. Prosentase perubahan maksimum 25% dari luasan perdagangan dan jasa skala kota yang ada. 6. Minimal berada pada jalan lokal
c. Pada perdagangan dan jasa skala lingkungan dengan kode K-5 : 1. Tidak diperkenankan dibangun industri mengganggu;
2. Jenis penggunaan ruang yang diperbolehkan adalah RTH dan fasilitas pelayanan umum secara terbatas, TPS dengan syarat-syarat tertentu. 3. Pemanfaatan perdagangan dan jasa skala lingkungan boleh berubah menjadi perdagangan dan jasa skala kota 4. Diperbolehkan untuk industri dengan syarat : industri skala rumah tangga (home industry), tidak menimbulkan limbah B3 dan/atau mengganggu lingkungan sekitar, industri manufaktur. 5. Berada pada jalan lingkungan
(4) Ketentuan peraturan zonasi untuk industri dan pergudangan sebagaimana dimaks ud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf d, adalah : a. Pada zona industri dengan kode I-1 : 1. Tidak diperkenankan dibangun permukiman secara luas; 2. Jenis penggunaan ruang yang diperbolehkan adalah permukiman secara terbatas, perdagangan dan jasa terbatas dan dengan syarat-syarat tertentu, sarana pelayana umum secara terbatas, IPAL, RTH, kantor swasta pendukung kegiatan industri dengan syarat-syarat tertentu. 3. Merupakan industri manufaktur dan bukan merupakan kegiatan industri berat yang menimbulkan limbah B3 dan/atau mengganggu lingkungan sekitar. 4. Boleh berubah pemanfaatan menjadi perdagangan dan jasa skala kota
(5) Ketentuan peraturan zonasi untuk fasilitas pelayanan umum sebagaimana dimaks ud pada Pasal 63 ayat (1) huruf e adalah : a. Pada fasilitas pelayanan umum skala regional dengan kode FP-1 : 1. Tidak diperkenankan dibangun industri dan pertambangan; 2. Jenis penggunaan ruang yang diperbolehkan adalah fasilitas pendidikan, kesehatan, peribadatan, RTH. Perdagangan dan jasa, perkantoran, sub terminal, TPS secara terbatas; 3. Pemanfaatan fasilitas pelayanan umum skala regional tidak boleh berubah 4. Dilengkapi sistem utilitas yang memadai, yaitu jaringan air bersih, drainase, air limbah, persampahan, listrik dan telekomunikasi 5. Penyediaan parkir sesuai kebutuhan 6. Minimal berada pada jalan lokal
b. Pada fasilitas pelayanan umum skala kota dengan kode FP-2 : 1. Tidak diperkenankan dibangun industri dan pertambangan; 2. Jenis penggunaan lahan yang diperbolehkan adalah fasilitas pendidikan, kesehatan, peribadatan, RTH. Perdagangan dan jasa, perkantoran, sub terminal, TPS secara terbatas; 3. Pemanfaatan fasilitas pelayanan umum skala kota tidak boleh berubah 4. Dilengkapi sistem utilitas yang memadai, yaitu jaringan air bersih, drainase, air limbah, persampahan, listrik dan telekomunikasi 5. Penyediaan parkir sesuai kebutuhan 6. Minimal berada pada jalan lokal
c. Pada fasilitas pelayanan umum skala kecamatan dengan kode FP-3 : 1. Tidak diperkenankan dibangun industri dan pertambangan; 2. Jenis penggunaan lahan yang diperbolehkan adalah fasilitas pendidikan, kesehatan, peribadatan, RTH. Perdagangan dan jasa, perkantoran, sub terminal, TPS secara terbatas; 3. Pemanfaatan fasilitas pelayanan umum skala kecamatan tidak boleh berubah 4. Dilengkapi sistem utilitas yang memadai, yaitu jaringan air bersih, drainase, air limbah, persampahan, listrik dan telekomunikasi
5. Penyediaan parkir sesuai kebutuhan 6. Minimal berada pada jalan lokal
d. Pada fasilitas pelayanan umum skala kelurahan dengan kode FP-4 : 1. Tidak diperkenankan dibangun industri, pertambangan, dan pertanian; 2. Jenis penggunaan lahan yang diperbolehkan adalah fasilitas pendidikan (setingkat SD/MI), peribadatan, RTH. Perdagangan dan jasa skala lingkungan, TPS secara terbatas; 3. Pemanfaatan fasilitas pelayanan umum skala kelurahan boleh berubah menjadi perdagangan dan jasa skala kota 4. Dilengkapi sistem utilitas yang memadai, yaitu jaringan air bersih, drainase, air limbah, persampahan, dan listrik 5. Penyediaan parkir sesuai kebutuhan 6. Minimal berada pada jalan lingkungan
e. Pada fasilitas pelayanan umum skala lingkungan dengan kode FP-5 : 1. Tidak diperkenankan dibangun industri, pertambangan, dan pertanian; 2. Jenis penggunaan lahan yang diperbolehkan adalah fasilitas pendidikan dini (setingkat PG/TK), peribadatan, RTH. Perdagangan dan jasa skala lingkungan, TPS secara terbatas; 3. Pemanfaatan fasilitas pelayanan umum skala lingkungan boleh berubah menjadi perdagangan dan jasa skala kota 4. Dilengkapi sistem utilitas yang memadai, yaitu jaringan air bersih, drainase, air limbah, persampahan, dan listrik 5. Minimal berada pada jalan lingkungan
(6) Ketentuan peraturan zonasi untuk kawasan pertahanan dan keamanan/militer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf f, adalah : a. Pada zona pemerintahan dengan kode PK-1 : 1. Tidak diperkenankan dibangun permukiman, perdagangan dan jasa, industri kecuali untuk fungsi peruntukan yang menunjang fungsi pemerintahan; 2. Jenis penggunaan ruang yang diperbolehkan adalah RTH, sarana pelayanan umum skala lingkungan secara terbatas. 3. Pemanfaatan zona pemerintahan tidak boleh berubah
b. Pada zona pertanahanan dan keamanan dengan kode PK-2 : 1. Tidak diperkenankan dibangun permukiman, perdagangan dan jasa, industri kecuali untuk fungsi peruntukan yang menunjang fungsi pertahanan dan keamanan; 2. Jenis penggunaan ruang yang diperbolehkan adalah fasilitas pendidikan yang mendukung militer, perkantoran yang mendukung kegiatan militer, RTH, sarana pelayanan umum skala lingkungan secara terbatas. 3. Pemanfaatan zona pertahanan dan keamanan tidak boleh berubah.
(7) Ketentuan peraturan zonasi untuk RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 aya t (1) huruf g, adalah : a. Pada taman lingkungan dengan kode H-4 : 1. Tidak diperkenankan dibangun industri, perkantoran, pemakaman, dan TPS 2. Jenis penggunaan ruang yang diperbolehkan adalah fasilitas olahraga, pariwisata dan infrastruktur pendukung secara terbatas. 3. Pemanfaatan RTH taman lingkungan tidak boleh berubah 4. Diperbolehkan untuk pertanian yang tidak mengganggu fungsi kegiatan dari taman lingkungan.
b. Pada kawasan makam dengan kode H-5 : 1. Jenis penggunaan ruang yang diperbolehkan adalah bangunan atau sedikit mungkin unsur bangunan untuk sarana prasarana penunjang makam; 2. Pemanfatan RTH makam tidak boleh berubah.
c. Pada jalur hijau jalan dengan kode H-6 : 1. Tidak diperkenankan dibangun kegiatan budidaya apapun; 2. Jenis penggunaan lahan yang diperbolehkan adalah kegiatan yang tidak memanfaatkan ruang secara luas seperti ; iklan/reklame, kabel/tiang listrik, dan kegiatan sejenis lainnya namun dengan syarat-syarat tertentu; 3. Pemanfaatan RTH jalur hijau jalan tidak boleh berubah
d. 1. 2. 3.
Pada lapangan olahraga dengan kode H-7 : Tidak diperkenankan dibangun industri, pertambangan dan pertanian; Jenis penggunaan ruang yang diperbolehkan adalah infrastruktur pendukung. Pemanfaatan RTH lapangan olah raga tidak boleh berubah
Pasal 70
(1). Klasifikasi zonasi pada Blok Peruntukkan V sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf e, meliputi : a. b. c. d. e. f. g.
Kawasan lindung terdiri dari KL-2; Kawasan permukiman terdiri dari R-1; Kawasan Perdagangan dan Jasa terdiri dari K-2, K-4 dan K-5; Fasilitas Pelayanan Umum terdiri dari FP-1, FP-2, FP-3 dan FP-5; Kawasan Pemerintahan, Pertahanan dan Keamanan terdiri dari PK-1 dan PK-2; Kawasan Perhubungan terdiri dari TR-2; dan Kawasan RTH terdiri dari H-1, H-4, H-6 dan H-7;
(2). Peta rencana peraturan zonasi pada Blok Peruntukkan V sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), tercantum dalam 21 yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Pasal 71
(1) Ketentuan peraturan zonasi kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf a, adalah :
Pada kawasan sempadan sungai dan sempadan rel kereta dengan kode KL-2 : 1. Tidak diperkenankan dibangun kegiatan budidaya yang mengganggu fungsi lindung; 2. Jenis penggunaan ruang yang diperbolehkan adalah : RTH, kegiatan terbangun dengan syarat-syarat tertentu, serta kegiatan yang tidak memanfaatkan ruang secara luas. 3. Pemanfaatan kawasan lindung sempadan sungai tidak boleh berubah
(2) Ketentuan peraturan zonasi kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pas al 65 ayat (1) huruf b, adalah : a. Pada rumah tunggal dengan kode R-1 : 1. Tidak diperkenankan dibangun industri yang menghasilkan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3); 2. Jenis penggunaan ruang yang diperbolehkan adalah RTH, TPS (dengan syarat tidak mengakibatkan gangguan kesehatan masyarakat, gangguan keamanan, pencemaran lingkungan, dan/atau perusakan lingkungan), sarana pelayanan umum lingkungan secara terbatas
3. Pemanfaatan boleh berubah menjadi kawasan perkantoran/pemerintahan khusus untuk yang ada di sepanjang koridor arteri sekunder, perdagangan dan jasa skala lingkungan untuk di jalan lingkungan 4. Perubahan untuk pemanfaatan fasilitas umum pendidikan dengan radius pencapaian dari area yang dilayani untuk setingkat Taman Kanak-Kanak adalah 500 meter, sedangkan untuk fasilitas pendidikan setingkat Sekolah Dasar adalah 1.000 meter) 5. Rumah deret yang ada di bantaran Sungai Brantas diijinkan jika memenuhi garis sempadan sejauh 15 meter (horizontal) dari bibir sungai dan bangunan menghadap ke sungai.
(3) Ketentuan peraturan zonasi untuk kawasan perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf c, adalah : a. Pada perdagangan dan jasa skala kota dengan kode K-2 : 1. Tidak diperkenankan dibangun industri yang mengganggu 2. Pembangunan swalayan diarahkan dengan jarak minimal 1 km dengan syaratsyarat tertentu; 3. Jenis penggunaan ruang yang diperbolekan adalah RTH, TPS, sub terminal dengan syarat-syarat tertentu, serta sarana pelayanan umum secara terbatas. 4. Boleh berubah menjadi fasilitas pendidikan skala kota sesuai dengan kebutuhan yang ada di sub blok Kidul Dalem 5. Prosentase perubahan maksimum 15% dari luasan perdagangan dan jasa skala kota yang ada. 6. Minimal berada pada jalan lokal
b. Pada perdagangan dan jasa skala kelurahan dengan kode K-4 : 1. Tidak diperkenankan dibangun industri mengganggu; 2. Jenis penggunaan ruang yang diperbolehkan adalah RTH dan fasilitas pelayanan umum secara terbatas, TPS dengan syarat-syarat tertentu. 3. Pemanfaatan perdagangan dan jasa skala kelurahan boleh berubah menjadi kawasan perkantoran/pemerintahan 4. Diperbolehkan untuk industri dengan syarat : industri skala rumah tangga (home industry), tidak menimbulkan limbah B3 dan/atau mengganggu lingkungan sekitar, industri manufaktur. 5. Berada pada jalan lokal
c. Pada perdagangan dan jasa skala lingkungan dengan kode K-5 : 1. Tidak diperkenankan dibangun industri mengganggu; 2. Jenis penggunaan ruang yang diperbolehkan adalah RTH dan fasilitas pelayanan umum secara terbatas, TPS dengan syarat-syarat tertentu. 3. Pemanfaatan perdagangan dan jasa skala lingkungan boleh berubah menjadi kawasan perkantoran/pemerintahan 4. Diperbolehkan untuk industri dengan syarat : industri skala rumah tangga (home industry), tidak menimbulkan limbah B3 dan/atau mengganggu lingkungan sekitar, industri manufaktur. 5. Berada pada jalan lingkungan
(4) Ketentuan peraturan zonasi untuk fasilitas pelayanan umum sebagaimana dimaks ud pada Pasal 65 ayat (1) huruf d adalah : a. Pada fasilitas pelayanan umum skala regional dengan kode FP-1 : 1. Tidak diperkenankan dibangun industri dan pertambangan; 2. Jenis penggunaan ruang yang diperbolehkan adalah fasilitas pendidikan, kesehatan, peribadatan, RTH. Perdagangan dan jasa, perkantoran, sub terminal, TPS secara terbatas;
3. Pemanfaatan fasilitas pelayanan umum skala regional tidak boleh berubah 4. Dilengkapi sistem utilitas yang memadai, yaitu jaringan air bersih, drainase, air limbah, persampahan, listrik dan telekomunikasi 5. Penyediaan parkir sesuai kebutuhan 6. Minimal berada pada jalan lokal
b. Pada fasilitas pelayanan umum skala kota dengan kode FP-2 : 1. Tidak diperkenankan dibangun industri dan pertambangan; 2. Jenis penggunaan lahan yang diperbolehkan adalah fasilitas pendidikan, kesehatan, peribadatan, RTH. Perdagangan dan jasa, perkantoran, sub terminal, TPS secara terbatas; 3. Pemanfaatan fasilitas pelayanan umum skala kota tidak boleh berubah 4. Dilengkapi sistem utilitas yang memadai, yaitu jaringan air bersih, drainase, air limbah, persampahan, listrik dan telekomunikasi 5. Penyediaan parkir sesuai kebutuhan 6. Minimal berada pada jalan lokal
c. Pada fasilitas pelayanan umum skala kecamatan dengan kode FP-3 : 1. Tidak diperkenankan dibangun industri dan pertambangan; 2. Jenis penggunaan lahan yang diperbolehkan adalah fasilitas pendidikan, kesehatan, peribadatan, RTH. Perdagangan dan jasa, perkantoran, sub terminal, TPS secara terbatas; 3. Pemanfaatan fasilitas pelayanan umum skala kecamatan boleh berubah menjadi kawasan perkantoran/pemerintahan 4. Dilengkapi sistem utilitas yang memadai, yaitu jaringan air bersih, drainase, air limbah, persampahan, listrik dan telekomunikasi 5. Penyediaan parkir sesuai kebutuhan 6. Minimal berada pada jalan lokal
d. Pada fasilitas pelayanan umum skala lingkungan dengan kode FP-5 : 1. Tidak diperkenankan dibangun industri, pertambangan, dan pertanian; 2. Jenis penggunaan lahan yang diperbolehkan adalah fasilitas pendidikan dini (setingkat PG/TK), peribadatan, RTH. Perdagangan dan jasa skala lingkungan, TPS secara terbatas; 3. Pemanfaatan fasilitas pelayanan umum skala lingkungan boleh berubah menjadi kawasan perkantoran/pemerintahan 4. Dilengkapi sistem utilitas yang memadai, yaitu jaringan air bersih, drainase, air limbah, persampahan, dan listrik 5. Minimal berada pada jalan lingkungan
(5) Ketentuan peraturan zonasi untuk kawasan pertahanan dan keamanan/militer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf e, adalah : a. Pada zona pemerintahan dengan kode PK-1 :
1. Tidak diperkenankan dibangun permukiman, perdagangan dan jasa, industri kecuali untuk fungsi peruntukan yang menunjang fungsi pemerintahan; 2. Jenis penggunaan ruang yang diperbolehkan adalah RTH, sarana pelayanan umum skala lingkungan secara terbatas. 3. Pemanfaatan zona pemerintahan tidak boleh berubah
b. Pada zona pertanahanan dan keamanan dengan kode PK-2 : 1. Tidak diperkenankan dibangun permukiman, perdagangan dan jasa, industri kecuali untuk fungsi peruntukan yang menunjang fungsi pertahanan dan keamanan;
2. Jenis penggunaan ruang yang diperbolehkan adalah fasilitas pendidikan yang mendukung militer, perkantoran yang mendukung kegiatan militer, RTH, sarana pelayanan umum skala lingkungan secara terbatas. 3. Pemanfaatan zona pertahanan dan keamanan tidak boleh berubah
(6) Ketentuan peraturan zonasi untuk perhubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasa l 65 ayat (1) huruf f, adalah : a. Pada stasiun KA dengan kode TR-2 : 1. Tidak diperkenankan dibangun industri; 2. Jenis penggunaan ruang yang diperbolehkan adalah RTH, perdagangan dan jasa, fasilitas pelayanan umum, perkantoran, permukiman, serta TPS dengan terbatas dan syarat-syarat tertentu. 3. Pemanfaatan sarana transportasi stasiun KA tidak boleh berubah
(7) Ketentuan peraturan zonasi untuk RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 aya t (1) huruf g, adalah : a. Pada taman kota dengan kode H-1 : 1. Tidak diperkenankan dibangun industri, perkantoran, pemakaman, dan TPS 2. Jenis penggunaan ruang yang diperbolehkan adalah fasilitas olahraga, pariwisata dan infrastruktur pendukung secara terbatas. 3. Pemanfaatan RTH taman kota tidak boleh berubah 4. Diperbolehkan untuk pertanian yang tidak mengganggu fungsi kegiatan dari taman kota.
b. Pada taman lingkungan dengan kode H-4 : 1. Tidak diperkenankan dibangun industri, perkantoran, pemakaman, dan TPS 2. Jenis penggunaan ruang yang diperbolehkan adalah fasilitas olahraga, pariwisata dan infrastruktur pendukung secara terbatas. 3. Pemanfaatan RTH taman lingkungan tidak boleh berubah 4. Diperbolehkan untuk pertanian yang tidak mengganggu fungsi kegiatan dari taman lingkungan.
c. Pada jalur hijau jalan dengan kode H-6 : 1. Tidak diperkenankan dibangun kegiatan budidaya apapun; 2. Jenis penggunaan lahan yang diperbolehkan adalah kegiatan yang tidak memanfaatkan ruang secara luas seperti ; iklan/reklame, kabel/tiang listrik, dan kegiatan sejenis lainnya namun dengan syarat-syarat tertentu; 3. Pemanfaatan RTH jalur hijau jalan tidak boleh berubah
d. Pada lapangan olahraga dengan kode H-7 : 1. Tidak diperkenankan dibangun industri, pertambangan dan pertanian;
2. Jenis penggunaan ruang yang diperbolehkan adalah infrastruktur pendukung. 3. Pemanfaatan RTH lapangan olah raga tidak boleh berubah
Pasal 72
(1). Klasifikasi zonasi pada Blok Peruntukkan VI sebagaimana dimaksud dalam Pasa l 56 huruf f, meliputi : a. b. c. d.
Kawasan permukiman terdiri dari R-1; Kawasan Perdagangan dan Jasa terdiri dari K-1, K-2 dan K-5; Fasilitas Pelayanan Umum terdiri dari FP-2, FP-3, FP-4 dan FP-5; Kawasan Pemerintahan, Pertahanan dan Keamanan terdiri dari PK-1;
(2). Peta rencana peraturan zonasi pada Blok Peruntukkan VI sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), tercantum dalam lampiran 22 yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daer ah ini.
Pasal 73
(1) Ketentuan peraturan zonasi kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pas al 67 ayat (1) huruf a, adalah : a. Pada rumah tunggal dengan kode R-1 : 1. Tidak diperkenankan dibangun industri yang menghasilkan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3); 2. Jenis penggunaan ruang yang diperbolehkan adalah RTH, TPS (dengan syarat tidak mengakibatkan gangguan kesehatan masyarakat, gangguan keamanan, pencemaran lingkungan, dan/atau perusakan lingkungan), sarana pelayanan umum lingkungan secara terbatas 3. Pemanfaatan boleh berubah menjadi kawasan perdagangan dan jasa skala regional atau perumahan dengan model apartemen. 4. Perubahan untuk pemanfaatan fasilitas umum pendidikan dengan radius pencapaian dari area yang dilayani untuk setingkat Taman Kanak-Kanak adalah 500 meter, sedangkan untuk fasilitas pendidikan setingkat Sekolah Dasar adalah 1.000 meter)
(2) Ketentuan peraturan zonasi untuk kawasan perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf b, adalah : a. Pada perdagangan dan jasa skala regional dengan kode K-1 : 1. Tidak diperkenankan dibangun permukiman dengan kapasitas luas serta industri yang mengganggu 2. Jenis penggunaan ruang yang diperbolekan adalah RTH, TPS, sub terminal dengan syarat-syarat tertentu, serta sarana pelayanan umum secara terbatas. 3. Pemanfaatan perdagangan dan jasa skala regional tidak boleh berubah 4. Berada pada jalan lokal dengan penyediaan parkir yang cukup.
b. Pada kawasan perdagangan dan jasa skala kota dengan kode K-2 : 1. Tidak diperkenankan dibangun industri mengganggu; 2. Jenis penggunaan ruang yang diperbolehkan adalah RTH, halte, TPS, dan sarana pelayanan umum secara terbatas. 3. Pemanfaatan perdagangan dan jasa skala kota tidak boleh berubah, kecuali untuk perdagangan dan jasa skala regional 4. Minimal berada pada jalan lokal
c. Pada perdagangan dan jasa skala lingkungan dengan kode K-5 : 1. Tidak diperkenankan dibangun industri mengganggu; 2. Jenis penggunaan ruang yang diperbolehkan adalah RTH dan fasilitas pelayanan umum secara terbatas, TPS dengan syarat-syarat tertentu. 3. Perdagangan dan jasa skala lingkungan boleh berubah menjadi perdagangan
dan jasa skala regional atau kota 4. Diperbolehkan untuk industri dengan syarat : industri skala rumah tangga (home industry), tidak menimbulkan limbah B3 dan/atau mengganggu lingkungan sekitar, industri manufaktur. 5. Berada pada jalan lingkungan
(3) Ketentuan peraturan zonasi untuk fasilitas pelayanan umum sebagaimana dimaks ud pada Pasal 67 ayat (1) huruf c adalah :
a. Pada fasilitas pelayanan umum skala kota dengan kode FP-2 : 1. Tidak diperkenankan dibangun industri dan pertambangan; 2. Jenis penggunaan lahan yang diperbolehkan adalah fasilitas pendidikan, kesehatan, peribadatan, RTH. Perdagangan dan jasa, perkantoran, sub terminal, TPS secara terbatas; 3. Pemanfaatan fasilitas pelayanan umum skala kota tidak boleh berubah 4. Dilengkapi sistem utilitas yang memadai, yaitu jaringan air bersih, drainase, air limbah, persampahan, listrik dan telekomunikasi 5. Penyediaan parkir sesuai kebutuhan 6. Minimal berada pada jalan lokal
b. Pada fasilitas pelayanan umum skala kecamatan dengan kode FP-3 : 1. Tidak diperkenankan dibangun industri dan pertambangan; 2. Jenis penggunaan lahan yang diperbolehkan adalah fasilitas pendidikan, kesehatan, peribadatan, RTH. perdagangan dan jasa, perkantoran, sub terminal, TPS secara terbatas; 3. Pemanfaatan fasilitas pelayanan umum skala kecamatan tidak boleh berubah 4. Dilengkapi sistem utilitas yang memadai, yaitu jaringan air bersih, drainase, air limbah, persampahan, listrik dan telekomunikasi 5. Penyediaan parkir sesuai kebutuhan 6. Minimal berada pada jalan lokal
c. Pada fasilitas pelayanan umum skala kelurahan dengan kode FP-4 : 1. Tidak diperkenankan dibangun industri, pertambangan, dan pertanian; 2. Jenis penggunaan lahan yang diperbolehkan adalah fasilitas pendidikan (setingkat SD/MI), peribadatan, RTH. perdagangan dan jasa skala lingkungan, TPS secara terbatas; 3. Pemanfaatan fasilitas pelayanan umum skala kelurahan tidak boleh berubah 4. Dilengkapi sistem utilitas yang memadai, yaitu jaringan air bersih, drainase, air limbah, persampahan, dan listrik 5. Penyediaan parkir sesuai kebutuhan 6. Minimal berada pada jalan lingkungan
d. Pada fasilitas pelayanan umum skala lingkungan dengan kode FP-5 : 1. Tidak diperkenankan dibangun industri, pertambangan, dan pertanian; 2. Jenis penggunaan lahan yang diperbolehkan adalah fasilitas pendidikan dini (setingkat PG/TK), peribadatan, RTH. Perdagangan dan jasa skala lingkungan, TPS secara terbatas; 3. Pemanfaatan fasilitas pelayanan umum skala lingkungan boleh berubah menjadi perdagangan dan jasa skala kota/regional 4. Dilengkapi sistem utilitas yang memadai, yaitu jaringan air bersih, drainase, air limbah, persampahan, dan listrik 5. Minimal berada pada jalan lingkungan
(4) Ketentuan peraturan zonasi untuk kawasan pertahanan dan keamanan/militer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf d, adalah : a. Pada zona pemerintahan dengan kode PK-1 : 1. Tidak diperkenankan dibangun permukiman, perdagangan dan jasa, industri kecuali untuk fungsi peruntukan yang menunjang fungsi pemerintahan; 2. Jenis penggunaan ruang yang diperbolehkan adalah RTH, sarana pelayanan umum skala lingkungan secara terbatas. 3. Pemanfaatan zona pemerintahan tidak boleh berubah
Bagian Keempat Ketentuan Perijinan
Pasal 74
(1) Rencana Detail Tata Ruang Kota Malang Tengah dijadikan pedoman untuk : a. Penerbitan izin pemanfaatan ruang; b. Pengaturan tata guna tanah (Land Regulation); c. Penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan (2) Izin Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a meliputi: a. Izin prinsip; b. Izin Lokasi; c. Izin penggunaan pemanfaatan tanah; d. Izin Mendirikan Bangunan; dan e. Izin lain berdasarkan ketentuan perundang undangan. (3) Ketentuan Umum Perizinan Pemanfaatan Ruang di Kota Malang diatur sebagai ber ikut : a. Prosedur izin pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya. b. Pemberian izin diberikan oleh pejabat yang berwenang dengan mengacu pada rencana detail tata ruang kota dan peraturan zonasi. c. Pemberian izin dilakukan secara terkoordinasi dengan memperhatikan kewenangan dan kepentingan berbagai instansi terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. d. Izin prinsip dan izin lokasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a dan huruf b diberikan berdasarkan rencana tata ruang wilayah Kota Malang. e. Izin penggunaan pemanfaatan tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c diberikan berdasarkan izin lokasi. f. Izin mendirikan bangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf d diberika n berdasarkan rencana detail tata ruang dan peraturan zonasi.
Bagian Kelima Ketentuan Insentif dan Disinsentif
Pasal 75
(1) Insentif diberikan apabila pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan indikasi arahan peraturan zonasi yang diatur dalam Perat
uran Daerah ini. (2) Disinsentif dikenakan terhadap pemanfaatan ruang yang perlu dicegah, dibatas i, atau dikurangi keberadaannya berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
Pasal 76
(1) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dalam pemanfaatan ruang wilayah Daerah dilakukan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat. (2) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dilakukan oleh instansi berwena ng sesuai dengan kewenangannya.
Pasal 77
(1) Insentif kepada masyarakat diberikan, antara lain, dalam bentuk: a. keringanan pajak; b. pemberian kompensasi; c. imbalan; d. sewa ruang; e. urun saham; f. penyediaan infrastruktur; g. kemudahan prosedur perizinan; dan/atau h. penghargaan. (2) Disinsentif kepada masyarakat dikenakan, antara lain, dalam bentuk: a. pengenaan pajak yang tinggi; b. pembatasan penyediaan infrastruktur; c. pengenaan kompensasi; dan/atau d. penalti. (3) Pemberian disinsentif kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) h arus dengan persetujuan DPRD.
Pasal 78
(1) Setiap orang yang berperan aktif menata lingkungan perumahan atau pemukiman dengan menyediakan taman, sumur resapan, atau kegiatan lainnya berhak atas insen tif berupa penghargaan. (2) Setiap orang yang tanah atau bangunan tempat tinggalnya terkena rencana pembangunan untuk kepentingan umum, berhak atas insentif berupa keringanan pembayaran pajak bumi dan bangunan.
Pasal 79
Tata cara pemberian insentif dan disinsentif sepanjang teknis pelaksaannya diatu r lebih lanjut dengan Peraturan Walikota yang disahkan paling lambat 6 (enam) bulan sete lah diundangkannya Peraturan Daerah ini.
Pasal 80
Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang lebih lanjut diatur dengan Peraturan Da erah yang ditetapkan selambat-lambatnya satu tahun sejak diundangkannya Peraturan Dae rah ini.
Bagian Keenam Arahan Sanksi
Pasal 81
Arahan sanksi merupakan acuan dalam pengenaan sanksi terhadap: a. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan ketentuan perijinan
pemanfaatan ruang ; b. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan peraturan zonasi ; c. pejabat pemerintah yang berwenang yang menerbitkan izin pemanfaatan ruang yan g tidak sesuai dengan rencana tata ruang.
Pasal 82
(1) Arahan pengenaan sanksi terhadap pelanggaran terhadap pemanfaatan ruang akan dilakukan dengan pemberian sanksi administratif dan sanksi pidana. (2) Sebagaimana yang disebutkan pada Ayat (1), terhadap pelanggaran akan dikenak an sanksi administratif berupa: a. peringatan tertulis; b. penghentian sementara kegiatan; c. penghentian sementara pelayanan umum; d. penutupan lokasi; e. pencabutan izin; f. pembatalan izin; g. pembongkaran bangunan; h. pemulihan fungsi ruang; dan/atau i. denda administratif. (3) Sebagaimana yang disebutkan pada Ayat (1), terhadap pelanggaran akan dikenak an sanksi pidana berupa: a. Tidak menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahu n dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). b. Jika tindak pidana pelanggaran terhadap rencana tata ruang mengakibatkan kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan denda paling banyak Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah). c. Jika tindak pidana pelanggaran terhadap rencana tata ruang mengakibatkan kematian orang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas ) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). d. Setiap orang yang tidak memberikan akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). e. Setiap pejabat pemerintah yang berwenang yang menerbitkan izin tidak sesuai dengan rencana tata ruang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima)
tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Selain sanksi pidana, pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pemberhentian secara tidak dengan hormat dari jabatannya.
BAB V HAK, KEWAJIBAN, PERAN MASYARAKAT DAN KELEMBAGAAN
Bagian Kesatu Hak dan Kewajiban
Pasal 83
Dalam penataan ruang, setiap orang berhak: a. mengetahui rencana tata ruang; b. menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang; c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaa n kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang; d. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya; e. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang; dan f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang menimbulkan kerugian.
Pasal 84
(1) Dalam penataan ruang, setiap orang wajib: a. memelihara kualitas ruang, memelihara ketentuan penggunaan dan ketentuan teknis yang berlaku pada bangunan/lahan yang dikuasainya. b. menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan, berlaku tertib dalam keikutseraannya dalam penyusunan, pemanfaatan, dan pengendalian penataan ruang. c. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang; d. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang; e. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundangundangan dinyatakan sebagai milik umum. (2) Setiap orang dan/atau badan yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pa da ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa: a. peringatan tertulis; b. penghentian sementara kegiatan; c. penghentian sementara pelayanan umum; d. penutupan lokasi; e. pencabutan izin; f. pembatalan izin; dan/atau g. pembongkaran bangunan.
Bagian Kedua Partisipasi Masyarakat
Pasal 85
(1) Partisipasi masyarakat dalam penataan ruang dapat dilakukan, antara lain, me lalui: a. partisipasi dalam penyusunan rencana detail tata ruang kota; b. partisipasi dalam pemanfaatan ruang; dan/atau c. partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang. (2) Pelaksanaan peran serta masyarakat dalam penyusunan rencana detail tata ruan g kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berbentuk : a. pemberian kejelasan hak atas ruang kawasan;
b. pemberian informasi saran, pertimbangan atau pendapat dalam penyusunan rencana pemanfaatan ruang; c. pemberian tanggapan terhadap rancangan rencana rinci tata ruang kawasan; d. kerjasama dalam penelitian dan pengembangan e. bantuan tenaga ahli, dan atau f. bantuan dana. (3) Pelaksanaan peran serta masyarakat dalam pemanfaatan ruang sebagaimana dimak sud pada ayat (1) huruf b dapat berbentuk : a. pemanfaatan ruang daratan dan ruang udara berdasarkan peraturan perundanganundangan, agama, adat, atau kebiasaan yang berlaku; b. bantuan pemikiran dan pertimbangan berkenaan dengan pelaksanaan pemanfaatan ruang kawasan; c. penyelenggaraan kegiatan pembangunan berdasarkan rencana rinci tata ruang kawasan, d. konsolidasi pemanfaatan tanah, air, udara, dan sumber daya alam lain untuk tercapainya pemanfaatan ruang kawasan yang berkualitas; e. perubahan atau konvensi pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana rinci tata ruang kawasan; f. pemberian usulan dalam penentuan lokasi dan bantuan teknik dalam pemanfaatan ruang, dan atau g. kegiatan menjaga, memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan kawasan. (3) Pelaksanaan peran serta masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berbentuk : a. pengawasan terhadap pemanfaatan ruang kawasan di wilayah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II, termasuk pemberian informasi atau laporan pelaksanaan pemanfaatan ruang kawasan, dan atau b. bantuan pemikiran atau pertimbangan untuk penertiban dalam kegiataan pemanfaatan ruang kawasan dan peningkatan kualitas pemanfaatan ruang kawasan. (4) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara partisipasi masyarakat dalam penat aan ruang diatur dengan Peraturan Walikota yang selambat-lambatnya ditetapkan 6 (enam) bul an setelah diundangkannya Peraturan Daerah ini. Bagian Ketiga Koordinasi dan Kelembagaan
Pasal 86
(1) Ruang lingkup koordinasi penataan ruang daerah meliputi : a. Perencanaan tata ruang; b. Pemanfaatan ruang; dan c. Pengendalian pemanfaatan ruang.
(2) Walikota dalam melaksanakan koordinasi penataan ruang membentuk BKPRD Kota (3) Susunan Keanggotaan BKPRD Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri a tas :
a. b. c. d.
Penanggung jawab : Walikota dan Wakil Walikota; Ketua : Sekretaris Daerah Kota Sekretaris : Kepala Bappeda Kota Anggota : SKPD terkait penataan ruang yang disesuaikan dengan
kebutuhan dan kemampuan daerah (4) BKPRD Kota dalam melaksanakan koordinasi penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas : a. Perencanaan tata ruang meliputi :
1. mengoordinasikan dan merumuskan penyusunan rencana tata ruang kabupaten/kota;
2. memaduserasikan rencana pembangunan jangka panjang dan menengah dengan rencana tata ruang kabupaten/kota serta mempertimbangkan pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan melalui instrumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS); 3. mengintegrasikan, memaduserasikan, dan mengharmonisasikan rencana tata ruang kabupaten/kota dengan rencana tata ruang wilayah nasional, rencana tata ruang pulau/kepulauan, rencana tata ruang kawasan strategis nasional, rencana tata ruang wilayah provinsi, rencana tata ruang kawasan strategis provinsi, dan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota yang berbatasan; 4. mensinergikan penyusunan rencana tata ruang kabupaten/kota dengan provinsi dan antar kabupaten/kota yang berbatasan; 5. mengoordinasikan pelaksanaan konsultasi rancangan peraturan daerah tentang rencana tata ruang kabupaten/kota kepada BKPRD Provinsi dan BKPRN; 6. mengoordinasikan pelaksanaan evaluasi rencana tata ruang kabupaten/kota ke provinsi; 7. mengoordinasikan proses penetapan rencana tata ruang kabupaten/kota; dan 8. mengoptimalkan peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang. b. Pemanfaatan ruang meliputi :
1. mengoordinasikan penanganan dan penyelesaian permasalahan dalam pemanfaatan ruang baik di kabupaten/kota, dan memberikan pengarahan serta saran pemecahannya; 2. memberikan rekomendasi guna memecahkan permasalahan dalam pemanfaatan ruang kabupaten/kota; 3. memberikan informasi dan akses kepada pengguna ruang terkait rencana tata ruang kabupaten/kota; 4. menjaga akuntabilitas publik sebagai bentuk layanan pada jajaran pemerintah, swasta, dan masyarakat; 5. melakukan fasilitasi pelaksanaan kerjasama penataan ruang antar kabupaten/kota; dan 6. mengoptimalkan peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang. c. Pengendalian pemanfaatan ruang meliputi :
1. mengoordinasikan penetapan peraturan zonasi sistem kabupaten/kota; 2. memberikan rekomendasi perizinan pemanfaatan ruang kabupaten/kota; 3. melakukan identifikasi dalam pelaksanaan insentif dan disinsentif dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang kabupaten/kota dengan provinsi dan dengan kabupaten/kota terkait; 4. melakukan fasilitasi pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan penataan ruang; 5. melakukan fasilitasi pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang untuk menjaga konsistensi pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang; dan 6. mengoptimalkan peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang. (5) BKPRD Kota menyelenggarakan pertemuan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 ( tiga)
bulan untuk menghasilkan rekomendasi alternatif kebijakan penataan ruang. (6) BKPRD Kota dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) menyampaikan laporan pelaksanaan tugas BKPRD Kota dan rekomendasi secara berkala kepada Walikota. (7) BKPRD Kota dalam melaksanakan tugas sebagaiamana dimaksud dalam ayat (4), dapat : a. menggunakan tenaga ahli yang diperlukan; b. membentuk Tim Teknis untuk menangani penyelesaian masalah-masalah yang bersifat khusus; dan c. meminta bahan yang diperlukan dari SKPD Kota.
(8) Walikota memerintahkan SKPD terkait untuk menindaklanjuti rekomendasi BKPRD Kota sebagaimana dimaksud dalam ayat (6). (9) Dalam melaksanakan tugasnya, BKPRD Kota dibantu :
a. Sekretariat BKPRD Kota; dan b. Kelompok Kerja.
BAB VI PENYIDIKAN
Pasal 87
(1) Selain pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia, pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawab nya di bidang penataan ruang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk membantu pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. (2) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang: a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang; b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam bidang penataan ruang; c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang sehubungan dengan peristiwa tindak pidana dalam bidang penataan ruang; d. melakukan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang; e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti dan dokumen lain serta melakukan penyitaan dan penyegelan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dalam bidang penataan ruang; dan f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dalam bidang penataan ruang. (3) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahu kan dimulainya penyidikan kepada pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indones ia. (4) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, penyidik pegawai negeri sipil melakukan koordinasi dengan pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia sesuai
dengan ketentuan peraturan perundangundangan. (5) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaika n hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia. (6) Pengangkatan pejabat penyidik pegawai negeri sipil dan tata cara serta prose s penyidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
BAB VII KETENTUAN SANKSI Pasal 88
(1) Setiap orang atau badan dilarang melakukan pelanggaran berupa : a. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana struktur ruang dan pola ru ang Malang Tengah; b. pelanggaran ketentuan arahan peraturan zonasi; c. pemanfaatan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RDTRK Malang Tengah;
d. pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RDTRK Malang Tengah; e. pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruan g yang diterbitkan berdasarkan RDTRK Malang Tengah; f. pemanfataan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum; dan/atau g. pemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh dengan prosedur yang tidak benar. (2) Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a, huruf b, hu ruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g dikenakan sanksi administratif berupa: a. peringatan tertulis; b. penghentian sementara kegiatan; c. penghentian sementara pelayanan umum; d. penutupan lokasi; e. pencabutan izin; f. pembatalan izin; g. pembongkaran bangunan; h. pemulihan fungsi ruang; dan/atau i. denda administratif. (3) Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf c dikenakan sa nksi administratif berupa: a. peringatan tertulis; b. penghentian sementara kegiatan; c. penghentian sementara pelayanan umum; d. penutupan lokasi; e. pembongkaran bangunan; f. pemulihan fungsi ruang; dan/atau g. denda administratif. (4) Sanksi administratif yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota
BAB VIII PENUTUP
Pasal 89
(1) RDTRK Malang Tengah memiliki jangka waktu 20 (dua puluh) tahun semenjak ditetapkan dalam Peraturan Daerah. (2) RDTRK Malang Tengah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilengkapi dengan lampiran meliputi : a. Lampiran 1 : Peta rencana struktur ruang; b. Lampiran 2 : Peta rencana blok peruntukkan; c. Lampiran 3 : Peta rencana sub blok peruntukkan; d. Lampiran 4 : Peta rencana skala pelayanan; e. Lampiran 5 : Peta rencana fungsi jalan; f. Lampiran 6 : Peta rencana rute angkutan kota; g. Lampiran 7 : Peta rencana jaringan listrik; h. Lampiran 8 : Peta rencana jaringan telekomunikasi; i. Lampiran 9 : Peta rencana jaringan air bersih; j. Lampiran 10 : Peta rencana peningkatan sistem drainase; k. Lampiran 11 : Peta rencana peruntukkan blok; l. Lampiran 12 : Peta rencana koefisien KDB;
m. Lampiran 13 : Peta rencana koefisien KLB; n. Lampiran 14 : Peta rencana garis sempadan bangunan; o. Lampiran 15 : Rencana Indikasi Program; p. Lampiran 16 : Tabel klasifikasi zonasi p. Lampiran 17 : Peta rencana peraturan zonasi pada blok peruntukkan I; q. Lampiran 18 : Peta rencana peraturan zonasi pada blok peruntukkan II; r. Lampiran 19 : Peta rencana peraturan zonasi pada blok peruntukkan III; s. Lampiran 20 : Peta rencana peraturan zonasi pada blok peruntukkan IV; t. Lampiran 21 : Peta rencana peraturan zonasi pada blok peruntukkan V; u. Lampiran 22 : Peta rencana peraturan zonasi pada blok peruntukkan VI. (3) rencana detail tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
Pasal 90
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksan aannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota
Pasal 91
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Malang.
Ditetapkan di Malang pada tanggal
WALIKOTA MALANG,
ttd
(
.)
PENJELASAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR ....................TAHUN 2011 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA
I. UMUM Perkembangan yang begitu pesat pada setiap sektor pembangunan cenderung menimbulkan berbagai masalah pembangunan akibat tekanan-tekanan yang ditimbulkan oleh adanya peningkatan intensitas (ruang), yang banyak menyebabkan ketidak seimbangan struktur dan fungsional ruang kota sekaligus ketidakteraturan ruang k ota. Dalam implementasinya, pemanfaatan ruang dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik internal maupun eksternal, sehingga apabila nyata-nyata dirasakan terjadi penyimpangan atau pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK), maka Pemerintah Kota Malang perlu untuk menyempurnakannya, baik dalam format evaluasi maupun revisi supaya RDTRK tersebut agar tetap aktual , mampu mengakomodir aktivitas kota dan dapat dipedomani oleh setiap stakeholder d alam pembangunan kota. Faktor yang menentukan dan menjadikan kegiatan peninjauan kembali rencana tata ruang menjadi suatu aktivitas yang penting untuk dilakukan secara berkala d alam proses penataan ruang adalah karena adanya perubahan atau ketidaksesuaian atau adanya penyimpangan yang mendasar antara rencana dengan kenyataan yang terjadi d i lapangan, baik karena faktor internal, maupun faktor eksternal.
II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup Jelas Pasal 2 Cukup Jelas Pasal 3
Cukup Jelas Pasal 4 Cukup Jelas Pasal 5 Cukup Jelas Pasal 6 Cukup Jelas Pasal 7 Cukup Jelas Pasal 8 Cukup Jelas Pasal 9 Cukup Jelas Pasal 10 Cukup Jelas Pasal 11 Cukup Jelas Pasal 12 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2)
Definisi KKOP atau kawasan keselamatan operasional penerbangan berdasarkan peraturan menteri perhubungan km no.44 tahun 2005 tentang pemberlakuan SNI 037112-2005 mengenai kawasan keselamatan operasional penerbangan sebagai standart wajib adalah wilayah daratan/dan atau perairan dan ruang udara di sekit ar bandar udara yang dipergunakan untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan penerbangan Ayat (3) Cukup Jelas Pasal 13 Cukup Jelas Pasal 14 Fungsi Jalan arteri sekunder ditetapkan berdasarkan Kepmen PU No. 630 tahun tahun 2009 tentang Penetapan Ruas ruas Jalan Dalam Jaringan Jalan Primer Menurut Fungsinya sebagai Jalan Arteri dan Jalan Kolektor 1 dan Kepmen PU No. 631 Tahun 2009 tentang status jalan nasional. Sedangkan penetapan jalan kolektor sekunder ditetapkan berdasarkan SK Gubernur. Pasal 15 Ayat (1) Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM 65 Tahun 1993 yang dimaksud dengan : Halte adalah tempet pemberhentian kendaraan umum untuk menurunkan dan/atau menaikkan penumpang; Trotoar adalah bagian dari badan jalan yang khusus disediakan untuk pejalan kaki ; Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara; Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (3) Zebra cross merupakan marka berupa 2 garis utuh melintang jalur lalu lintas dan/atau berupa rambu perintah yang menyatakan tempat penyeberangan pejalan kaki. Ayat (4) Cukup Jelas Ayat (5) Berdasarkan Keptusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor 272/HK.105/DRJD/96 :
a. Yang dimaksud dengan Sistem Parkir on memanfaatkan badan jalan.
street adalah parkir yang
Penentuan sudut parkir on-street ditentukan oleh : lebar jalan; volume lalu lint as pada jalan yang bersangkutan; karakteristik kecepatan; dimensi kendaraan; sifat peruntukkan lahan disekitarnya dan peranan jalan yang bersangkutan. Pola parkir on-street dibedakan menjadi : pola parkir pararel; dan pola parkir meyudut. Larangan parkir on-street pada badan jalan antara lain : sepanjang 6 meter sebelum dan sesudah tempat penyeberangan; sepanjang 25 meter sebelum dan sesudah tikungan tajam dengan radius kurang dari 500 meter; sepanjang 50 meter sesudah jembatan; sepanjang 100 meter sebelum dan sesudah perlintasan sebidang; sepanjang 25 meter sebelum dan sesudah persimpangan, sepanjang 6 meter sebelum dan sesudah akses bangunan gedung; sepanjang 6 meter sebelum dan sesudah keran pemadam kebakaran atau sumber air sejenis; sepanjang tidak menimbulkan kemacetan dan menimbulkan bahaya. b. Sedangkan yang dimaksud dengan Sistem Parkir off street adalah parkir di luar badan jalan dan/atau di gedung ataupun tempat parkir khusus.
Fasilitas parkir off street untuk umum adalah tempat yang berupa gedung parkir atau taman parkir untuk umum yang diusahakan sebagai kegiatan tersendiri. Fasilitas parkir off street sebagai fasilitas penunjang adalah tempat yang berupa gedung parkir atau taman parkir yang disediakan untuk menunjang kegiatan pada bangunan utama. Kriteria penyediaan taman parkir antara lain : rencana umum tata ruang daerah (RUTRD), keselamatan dan kelancaran lalu lintas, kelestarian lingkungan, kemudahan bagi pengguna jasa, tersedianya tata guna lahan, letak antara jalan akses utama dan daerah yang dilayani. Kriteria penyediaan gedung parkir antara lain : tersedia tata guna lahan; memenuhi persyaratan konstruksi dan perundang-undangan yang berlaku; tidak menimbulkan pencemaran lingkungan; memberikan kemudahan bagi pengguna jasa. c. Penetapan tarif parkir adalah salah satu cara pengendalian lalu-lintas, Perhitungan tarif parkir tidak didasarkan atas perhitungan pengembalian biaya investasi dan operasional;. juga tidak semata -mata untuk memperoleh keuntungan material dan/atau finansial.
Kriteria tarif parkir golongan A : uk maksud pengendalian parkir; daerah kendaraan/SRP/hari); parkir dengan dapat tanpa pembayaran atau dengan pengendalian lalu lintas rendah.
parkir pada badan jalan (on-street) tanpa unt dengan frekuensi parkir relatif rendah (1,5 waktu yang lama; daerah perumahan, parkir tarif yang rendah; daerah dengan derajat
Kriteria tarif parkir golongan B : parkir pada badan jalan (on-street) tanpa unt uk maksud pengendalian parkir; daerah dengan frekuensi parkir relatif tinggi (20 kendaraan/SRP/hari); daerah komersil atau pertokoan, tarif parkir dapat diberlakukan relatif tinggi, untuk mengendalikan lalu-lintas; daerah dengan derajat pengendalian lalu lintas tinggi. Kriteria tarif parkir golongan C : kawasan parkir pada fasilitas parkir umum dengan maksud pengendalian parkir; keluar masuk kendaraan yang dikendalikan melalui karcis dengan waktu tercatat, dapat diberlakukan tarif park ir secara progresif, yang dapat, meningkat sesuai dengan lamanya parkir; daerah dengan derajat pengendalian lalu lintas tinggi. Pasal 16 Cukup Jelas Pasal 17
Cukup Jelas Pasal 18 Cukup Jelas Pasal 19 Cukup Jelas Pasal 20 Cukup Jelas Pasal 21 Cukup Jelas Pasal 22 Ayat (1) Pengolahan limbah dengan on-site system merupakan sistem pembuangan air limbah yang dilakukan secara individual atau perorangan melalui pengolahan dan pembuangan air limbah setempat. Ayat (2) Sanimas adalah sanitasi masyarakat, merupakan suatu program berbasis masyarakat yang tujuannya untuk meningkatkan kualitas lingkungan. Pasal 23 Ayat (1)
Proses pemisahan sampah organik dan non organik harus dilakukan mulai dari hulu sampai hilir. Hulu mempunyai arti kawasan penghasil sampah seperti kawasan permukiman, kawasam perdagangan dan jasa maupu kawasan untuk fungsi kegiatan fasilitas umum. Hilir mempunyai arti tempat pengolahan sampah mulai dari depo TPS TPA. Program 3R meliputi Reduce, Re-use dan Recycle. Reduce adalah mengurangi penggunaan bahan-bahan yang bisa merusak lingkungan. Re-use adalah pemakaian kembali. Recycle adalah mendaur ulang barang. Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (3) Incenerator (Medical Waste Incinerator) adalah mesin yang digunakan untuk membakar sisa sampah dari limbah medis Rumah Sakit atau Pelayanan kesehatan seperti Puskesmas. Ayat (4) Cukup Jelas Ayat (5) Peran serta masyarakat mulai dari sumber (rumah tangga) antara lain pengurangan dan pemilahan Ayat (6) Cukup Jelas Ayat (7) Cukup Jelas Pasal 24 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas Pasal 25 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas Pasal 26 Ayat (1)
Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas Pasal 27 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (3) Cukup Jelas Ayat (4) Kepanjangan dari Rusunawa adalah rumah susun sederhana sewa. Ayat (5) Cukup Jelas Ayat (6) Cukup Jelas Ayat (7) RP4D (Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman di Daerah) merupakan acuan kerja untuk mengatur penyelenggaraan pembangunan perumahan dan permukiman secara teratur, terencana dan terorganisasi.
Pasal 28 Cukup Jelas Pasal 29 Cukup Jelas Pasal 30 Cukup Jelas Pasal 31 Cukup Jelas Pasal 32 Ayat (1) Hutan kota adalah suatu hamparan lahan yang bertumbuhan pohon-pohon yang kompak dan rapat di dalam wilayah perkotaan. Kebun bibit adalah sebidang tanah yang merupakan bagian dari Ruang Terbuka Hijau Kota yang digunakan sebagai tempat penangkaran bibit pohon pelindung dan bibit tanaman hias. Taman kota adalah sebidang tanah yang merupakan bagian dari Ruang Terbuka Hijau Kota yang mempunyai batas tertentu, ditata dengan serasi, lestari dan inda h dengan menggunakan material taman, material buatan dan unsur-unsur alam untuk menjadi fasilitas sosial kota, pengaman sarana kota dan mampu menjadi areal penyerapan air. Jalur Hijau adalah Ruang Terbuka Hijau untuk keserasian lingkungan dengan tujuan konservasi tanah, lingkungan peresapan air, perlindungan areal khusus dan penyegaran udara yang terletak disepanjang jalan. Ayat (2) Penghijauan adalah segala kegiatan yang dilakukan untuk memelihara, mempertahankan dan meningkatkan kondisi lahan beserta semua kelengkapannya dengan melakukan penanaman pohon pelindung, perdu/semak hias dan rumput/ penutup tanah dalam upaya melestarikan tanaman dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup. Ayat (3) Cukup Jelas Ayat (4) Cukup Jelas Ayat (5) Cukup Jelas
Ayat (6) Cukup Jelas Ayat (7) Cukup Jelas Ayat (8) Cukup Jelas Ayat (9) Cukup Jelas Ayat (10) Berdasarkan UU No. 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang telah mengatur tentang luasan RTH yang disyaratkan untuk kawasan perkotaan sebesar 30% dari luasan kota, dimana dalam penyediaannya 20% merupakan RTH publik dan 10% merupakan RTH privat. Saat ini RTH publik di Malang Tengah hanya seluas 1.169.260,91 M2 (13,24 %) dan RTH privat seluas 1.073.249,56 M2 (12,15 %) dari luasan Malang Tengah sebesar 883 Ha (=8.830.000 M2). Ayat (11) Kawasan ruang terbuka non hijau merupakan kawasan yang yang secara fisik bukan berbentuk bangunan gedung dan tidak dominan ditumbuhi tanaman ataupun permukaan berpori, dapat berupa perkerasan, badan air ataupun kondisi tertentu lainnya.
Ayat (12) Cukup Jelas Pasal 33 Cukup Jelas Pasal 34 Cukup Jelas Pasal 35 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Yang dimaksud bangunan dengan fungsi fungsi penunjang kawasan lindung antara lain meliputi bangunan pengontrol ketinggian air di sempadan sungai, bangunan talud atau pengaman sungai, dll. Ayat (3) Cukup Jelas Ayat (4) Cukup Jelas Ayat (5) Cukup Jelas Ayat (6) Cukup Jelas Ayat (7) Cukup Jelas Ayat (8) Cukup Jelas Ayat (9) Cukup Jelas Pasal 36 Ayat (1) Cukup Jelas
Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (3) Cukup Jelas Pasal 37 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Kajoetangan straat merupakan koridor sepanjang Jalan Basuki Rahmat. Kajoetanganstraat-Semeroestraat merupakan koridor Jalan Semeru. Ayat (3) Cukup Jelas Ayat (4) Cukup Jelas Ayat (5) Definisi eksporasi atau penelitian upaya untuk melakukan eksporasi atau peneliti an terhadap variabel/elemen/unsur yang mempunyai nilai sejarah dan memiliki karakte r khusus sehingga dapat dijadikan acuan untuk melakukan upaya pelestarian terhadap bangunan dan lingkungan cagar budaya. Definisi preservasi adalah tindakan atau proses penerapan langkah-langkah dalam mendukung keberadaan bentuk asli, keutuhan material bangunan/struktur, serta bentuk tanaman yang ada dalam tapak. Tindakan ini dapat disertai dengan menambahkan penguat-penguat pada struktur, disamping pemeliharaan material bangunan bersejarah tersebut
Definisi konservasi adalah Memelihara dan melindungi tempat-tempat yamg indah dan berharga, agar tidak hancur atau berubah sampai batas-batas yang wajar. Menekankan pada penggunaan kembali bangunan lama, agar tidak terlantar. Apakah dengan menghidupkan kembali fungsi lama, ataukah dengan mengubah fungsi bangunan lama dengan fungsi baru yang dibutuhkan. Definisi restorasi adalah kegiatan mengembalikan suatu lingkungan atau benda cagar-budaya ke kondisi awalnya secara lengkap dan utuh untuk pemakaian yang sama seperti semula. Definisi rehabilitasi adalah sebuah proses mengembalikan obyek agar berfimgsi kembali, dengan cam memperbaiki agar sesuai dengan kebutuhan sekarang, seraya melestarikan bagian-bagian dan wujud-wujud yang menonjol (penting) dinilai dari aspek sejarah, arsitektur dan budaya Definisi renovasi adalah kegiatan membangun-kembali suatu lingkungan atau benda cagar-budaya ke kondisi yang menyerupai awalnya untuk pemakaian yang berbeda dari semula. Definisi rekonstruksi adalah kegiatan membangun-kembali suatu lingkungan atau benda cagar-budaya yang sebagian besar telah hancur tidak berbentuk lagi Definisi adaptasi/revitalisasi adalah Meningkatkan kegiatan social dan ekonomi lingkungan bersejarah, yang sudah kehilangan vitalitas fungsi aslinya Definisi addisi adalah Menempatkan/ membuat bangunan/elemen bangunan baru yang sesuai dengan karakter kawasan. Definisi gentrifikasi adalah kegiatan menghidupkan-kembali kegiatan di suatu lingkungan yang telah ditinggalkan penghuninya Definisi demolisi adalah Penghancuran atau perombakan suatu lingkungan binaan yang sudah rusak atau membahayakan Pasal 38 Cukup Jelas Pasal 39 Cukup Jelas Pasal 40 Cukup Jelas Pasal 41 Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern : Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar; Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau bebera
pa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal, yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang; Toko modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk Minimarket, Supermarket, Department Store, Hypermarket ataupun grosir yang berbentuk Perkulakan; Pasal 42 Cukup Jelas Pasal 43 Cukup Jelas Pasal 44 Cukup Jelas Pasal 45 Cukup Jelas
Pasal 46 Cukup Jelas Pasal 47 Cukup Jelas Pasal 48 Cukup Jelas Pasal 49 Cukup Jelas Pasal 50 Cukup Jelas Pasal 51 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Kawasan strategis yang dimaksud meliputi kawasan cagar budaya (kawasan kayu tangan) dan kawasan strategis ekonomi (kawasan Pusat Kota, kawasan Pasar Besar dan sekitarnya serta kawasan strategis lainnya yang mempunyai nilai ekonomi cuku p tinggi) Pasal 52 Cukup Jelas Pasal 53 Cukup Jelas Pasal 54 Cukup Jelas Pasal 55 Cukup Jelas Pasal 56 ATM ( Automatic Teller Machine atau Anjungan Tunai Mandiri) adalah sebuah alat elektronik yang mengijinkan nasabah bank untuk mengambil uang dan mengecek rekening tabungan mereka tanpa perlu dilayani oleh seorang teller manusia. Pasal 57 Cukup Jelas
Pasal 58 Cukup Jelas Pasal 59 Cukup Jelas Pasal 60 Cukup Jelas Pasal 61 Cukup Jelas Pasal 62 Cukup Jelas Pasal 63 Cukup Jelas Pasal 64 Cukup Jelas Pasal 65 Cukup Jelas Pasal 66 Cukup Jelas Pasal 67 Cukup Jelas Pasal 68 Cukup Jelas
Pasal 69 Cukup Jelas Pasal 70 Cukup Jelas Pasal 71 Cukup Jelas Pasal 72 Cukup Jelas Pasal 73 Pasal 68 ini hanya menjelaskan tentang jenis ijin pemanfaatan ruang besertaketentuan umum perijinan pemanfaatan ruang berdasarkan PP No. 15 Tahun 2010, permendagri no. 1 tahun 2008 dan permendagri no. 50 tahun 2009. Sedangkan proses atau mekanisme dari ijin pemanfaatan ruang ini akan dijelaskan lebih detail dalam Peraturan walikota. Pasal 74 Cukup Jelas Pasal 75 Cukup Jelas Pasal 76 Cukup Jelas Pasal 77 Cukup Jelas Pasal 78 Cukup Jelas Pasal 79 Cukup Jelas Pasal 80 Cukup Jelas Pasal 81 Cukup Jelas Pasal 82 Cukup Jelas
Pasal 83 Cukup Jelas Pasal 84 Cukup Jelas Pasal 85 Cukup Jelas Pasal 86 Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2009 : Ayat (1) Koordinasi adalah upaya mencapai suatu kesatuan sikap pandangan dan gerak langkah melalui kegiatan yang meliputi penentuan pembagian pekerjaan, hubungan kerja dan penyaluran tanggung jawab masing-masing unsur yang terlibat dalam penyelenggaraan suatu tugas untuk menghindari adanya kesimpangsiuran dan/atau tumpang tindih. Ayat (2) Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah yang disingkat BKPRD adalah Badan yang bersifat ad-hoc di Provinsi dan di Kabupaten/Kota dan mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas Gubernur dan Bupati/Walikota dalam koordinasi penataan ruang di daerah. Ayat (3) Cukup Jelas Ayat (4) Cukup Jelas
Ayat (5) Cukup Jelas Ayat (6) Cukup Jelas Ayat (7) Cukup Jelas Ayat (8) Cukup Jelas Ayat (9) Cukup Jelas Pasal 87 Cukup Jelas Pasal 88 Cukup Jelas Pasal 89 Cukup Jelas Pasal 90 Cukup Jelas Pasal 91 Cukup Jelas
Lampiran 1
Lampiran 2
Lampiran 3
Lampiran 4
Lampiran 5
Lampiran 6
Lampiran 7
Lampiran 8
Lampiran 9
Lampiran 10
Lampiran 11
Lampiran 12
Lampiran 13
Lampiran 14
Lampiran 15
Tahapan Indikasi Program Pembangunan di Kecamatan Klojen Tahun 2010 - Tahun 2030
Program Pengembangan (Aspek)
Lokasi Pelaksanaan Waktu Pelaksanaan Program
No.
Prioritas Kegiatan Program Tahap Persiapan Tahap I Tahap II Tahap III Tahap IV Perkiraan Biaya Sumber Biaya Instansi Terkait / Pelaksana
(Tahun 20102011) (Tahun 20112016) (Tahun 20162020) (Tahun 2020-2025) (Tahun 2025-2030)
1 Transportasi Program pelebaran jalan untuk menyesuaikan fungsi jalan
. Melakukan fisibility study (studi kelayakan) pelebaran jalan Jalan Panglima Sudirman, Jalan Laksamana Martadinata dan
Jalan Pasar Besar (dan beberapa ruas jalan yang ada di kawasan Pasar Besar)
300 jt APBD II Dinas Perhubungan, Bappeda, Dinas PU . Penyusunan Amdal Lalin
250 jt APBD II Dinas Perhubungan, Bappeda, Dinas PU . Sosialisasi dan pembebasan lahan
100 jt APBD II Dinas Perhubungan, Bappeda, Dinas PU . Pelaksanaan pembangunan
450 jt APBD I, APBD II Dinas PU Program pepembangunan sarana dan prasarana jalan
50 jt
. Pembangunan Halte, Jembatan penyebrangan, dan zebra cross serta pot dan lampu penerangan di sepanjang kawasan
kayutangan, di Jalan Veteran, Jalan Kawi, di sekitar Pasar Besar, di Pasar Comboran, Jalan Myjen Panjaitan, Jl. Trunojoyo, di sekitar Alun-alun Merdeka dan di sekitar Alunalun Tugu.
75 jt/tahun APBD II Dinas Perhubungan, Dinas PU , Dinas Kebersihan dan Pertamanan . Pelebaran trotoar dan perbaikan trotoar Pelebaran (di Alun alun Merdeka dan sekitarnya serta kawasan Pasar Besar) dan Perbaikan (di semua ruas jalan)
50 jt/tahun APBD II Dinas PU, Dinas Kebersihan dan Pertamanan Program Penataan Parkir
. Studi Revitalisasi Pasar Besar untuk menampung kapasitas parkir di area sekitarnya Kawasan Pasar Besar
250 jt APBD II Dinas Perhubungan, Dinas Pendapatan Daerah, Bappeda, Masyarakat dan Swasta (pengusaha) sekitar, Dinas Pasar . Sosialisasi parkir bersama di lokasi Pasar Besar Kawasan Pasar Besar
75 jt APBD II Dinas Perhubungan, Dinas Pendapatan Daerah, Bappeda, Masyarakat dan Swasta (pengusaha) sekitar, Dinas Pasar
Program Pengembangan (Aspek)
Lokasi Pelaksanaan Waktu Pelaksanaan Program
No.
Prioritas Kegiatan Program Tahap Persiapan Tahap I Tahap II Tahap III Tahap IV Perkiraan Biaya Sumber Biaya Instansi Terkait / Pelaksana
(Tahun 20102011)
(Tahun 20112016) (Tahun 20162020) (Tahun 2020-2025) (Tahun 2025-2030)
. Sosialisasi Pengembalian Rute Angkutan Umum sesuai dengan rute yang seharusnya Kawasan Pasar Besar
75 jt APBD II Dinas Perhubungan, Bapeko, Paguyuban Angkutan Umum . Sosialisasi sistem tarif progresif dan parkir berlangganan Kawasan Pasar Besar
75 jt APBD II Dinas Perhubungan, Dinas Pendapatan Daerah, Bappeda, Masyarakat , Dinas Pasar . Studi Parkir Bersama di sekitar Pasar Comboran Kawasan Pasar Comboran
150 jt APBD II Dinas Perhubungan, Dinas Pendapatan Daerah, Bappeda, Masyarakat dan Swasta (pengusaha) sekitar, Dinas Pasar . DED dan pelaksanaan pembangunan Parkir Bersama di sekitar Pasar Comboran Sekitar Pasar Comboran
300 jt APBD II Dinas Perhubungan, Dinas Pendapatan Daerah, Bappeda, Masyarakat dan Swasta (pengusaha) sekitar, Dinas Pasar . Pemasangan ramburambu dilarang parkir on street di semua jalan arteri primer, jalan arteri sekunder dan jalan kolektor
200 jt APBD II Bappeda, Dinas PU, masyarakat sekitar 2 Kependudukan Manajemen Kependudukan
. Sosialisasi peningkatan kualitas SDM berupa peningkatan keterampilan dan pendidikan non formal lainnya Di seluruh kelurahan yang didalamnya terdapat permukiman padat
75 jt/tahun APBD II Bappeda, Dinas Ketenagakerjaan dan Sosial, Aparat kecamatan dan kelurahan, Tokoh masyarakat, masyarakat sekitar . Sosialisasi keterlibatan semua program pembangunan fisik dan non fisik pada masyarakat Di seluruh kelurahan yang ada di wilayah perencanaan
75 jt/tahun APBD II Bappeda, Dinas Ketenagakerjaan dan Sosial, Aparat kecamatan dan kelurahan, Tokoh masyarakat, masyarakat sekitar . Sosialisasn dan pelaksanaan Manajemen Penduduk (pelatihan tentang kependudukan, regristasi penduduk, pelanggaran, dll) Di seluruh kelurahan yang ada di wilayah perencanaan
75 jt/tahun APBD II Bappeda, Dinas Ketenagakerjaan dan Sosial, Aparat kecamatan dan kelurahan, Tokoh masyarakat, masyarakat sekitar 3 Fasilitas Program Peningkatan (kualitas dan kuantitas) Fasilitas Pendidikan dan Kesehatan
Program Pengembangan (Aspek)
Lokasi Pelaksanaan Waktu Pelaksanaan Program
No.
Prioritas Kegiatan Program Tahap Persiapan Tahap I Tahap II Tahap III Tahap IV Perkiraan Biaya Sumber Biaya Instansi Terkait / Pelaksana
(Tahun 20102011)
(Tahun 20112016) (Tahun 20162020) (Tahun 2020-2025) (Tahun 2025-2030)
. Sosialisasi peningkatan kualitas fasilitas pendidikan (peningkatan mutu tenaga kependidikan dan manajemen kependidikan) baik pendidikan formal maupun non formal Di seluruh unit fasilitas pendidikan mulai TK sampai SMA baik milik swasta atau pemerintah
50 jt/tahun APBD II Dinas Pendidikan, Bappeda . Sosialisasi peningkatan kualitas fasilitas kesehatan (baik formal maupun non formal
termasuk sosialisasi PHBS ke masyarakat) Di seluruh unit fasilitas kesehatan baik swasta ataupun pemerintah
50 jt/tahun APBD II Dinas Kesehatan, Bappeda . Pelaksanaan pembangunan dan perbaikan fasilitas pendidikan (sarana dan prasarana fasilitas pendidikan) Di seluruh unit fasilitas pendidikan baik swasta ataupun pemerintah
500 jt/lima tahun APBD II dan Investor Dinas Pendidikan, Swasta/investor . Pelaksanaan
pembangunan dan perbaikan fasilitas kesehatan Di seluruh unit fasilitas kesehatan baik swasta ataupun pemerintah
500 jt/lima tahun APBD II dan Investor Dinas Pendidikan, Swasta/investor Program Penyediaan Fasilitas Perumahan
. Sosialisasi Rusunawa/Rusunami Di kawasan permukiman yang berada di sepanjang Sungai Brantas
100 jt APBD II Bappeda, Dinas PU, Tokoh Masyarakat . Studi Kelayakan untuk pembangunan apartemen (kelas menengah keatas) Di sekitar Kawasan Alun - alun Tugu dan sekitar kawasan Pasar Besar
150 jt APBD II Bappeda, Dinas PU, Badan Pelayanan Perijinan Terpadu . Studi Kelayakan untuk pembangunan apartemen (pelajar dan mahasiswa) Di sekitar kawasan pendidikan (Kelurahan Penanggungan)
150 jt APBD II Bappeda, Dinas PU, Badan Pelayanan Perijinan Terpadu . Pelaksanaan Pembangunan Rusunawa/Rusunami Di kawasan permukiman yang berada di sepanjang Sungai Brantas
1 M APBD II dan APBN Dinas PU . Pelaksanaan Pembangunan apartemen (kelas menengah keatas) Di sekitar Kawasan Alun - alun Tugu dan sekitar kawasan Pasar Besar
10 M Swasta/Investtor Swasta/Investtor . Pelaksanaan Pembangunan apartemen (pelajar dan mahasiswa) Di sekitar kawasan pendidikan (Kelurahan Penanggungan)
5 M Swasta/Investtor Swasta/Investtor Program Peningkatan Fasilitas RTH
Program Pengembangan (Aspek)
Lokasi Pelaksanaan Waktu Pelaksanaan Program
No.
Prioritas Kegiatan Program Tahap Persiapan Tahap I Tahap II Tahap III Tahap IV Perkiraan Biaya Sumber Biaya Instansi Terkait / Pelaksana
(Tahun 20102011)
(Tahun 20112016) (Tahun 20162020) (Tahun 2020-2025) (Tahun 2025-2030)
. Sosialisasi lahan konservasi di sepanjang Sungai Brantas Di sepanjang sempadan Sungai Brantas
50 jt/tahun APBD II Bappeda, Dinas PU, Dinas Kebersihan dan Pertamanan . Pelaksanaan kegiatan pembangunan Di sepanjang sempadan Sungai Brantas
100 jt/tahun APBD II Dinas PU, Dinas Kebersihan dan Pertamanan Program penghijauan
. Sosialisasi Di seluruh kelurahan di Kecamatan Klojen
50 jt/tahun APBD II Bappeda, Dinas Kebersihan dan Pertamanan . Pelaksanaan Kegiatan minimal menanam 1
pohon pada 1 rumah Di seluruh kelurahan di Kecamatan Klojen
Swadaya Masyarakat Masyarakat
. Program Lomba Kampung Bersih, Sehat dan Hijau Di seluruh kelurahan di Kecamatan Klojen
100 jt/tahun APBD II Dinas Kebersihan dan Pertamanan
Utilitas Program Peningkatan Pelayanan Air Bersih
. Pengembangan jaringan Di seluruh kelurahan di Kecamatan Klojen
50 jt/tahun PDAM PDAM . Pengembangan prasarana pendukung Di seluruh kelurahan di Kecamatan Klojen
50 jt/tahun
PDAM PDAM Program Peningkatan Pelayanan Listrik
. Pengembangan jaringan Di seluruh kelurahan di Kecamatan Klojen
50 jt/tahun PLN PLN . Pengembangan prasarana pendukung Di seluruh kelurahan di Kecamatan Klojen
50 jt/tahun PLN PLN Program Peningkatan Kondisi Drainase
. Normalisasi dan rehabilitasi saluran yang ada Jalan Pajajaran, Jalan Kertanegara, Jalan Veteran, Pertigaan Jalan Veteran Jalan Bogor, Jalan Jaksa Agung Suprapto dan Jalan Panglima Sudirman dan semua saluran tersier yang ada dalam kawasan permukiman
100 jt/tahun APBD II Dinas PU . Membangun Saluran Baru Jl. Mayjen Panjaitan
100 jt APBD II Dinas PU . Rehabilitasi dan perbaikan prasarana drainase Jalan Trunojoyo, Jalan Tugu, Jalan Veteran, Jalan Maratadinata dan Jalan Kyai Tamin
75 jt/tahun APBD II Dinas PU
Program Pengembangan (Aspek)
Lokasi Pelaksanaan Waktu Pelaksanaan Program
No.
Prioritas Kegiatan Program Tahap Persiapan Tahap I Tahap II Tahap III Tahap IV Perkiraan Biaya Sumber Biaya Instansi Terkait / Pelaksana
(Tahun 20102011)
(Tahun 20112016) (Tahun 20162020) (Tahun 2020-2025) (Tahun 2025-2030)
dan di seluruh saluran yang ada Program Peningkatan Kondisi Sanitasi
. Sosialisasi Program Sanimas Komunal Di seluruh kelurahan di Kecamatan Klojen
75 jt/tahun APBD II Bappeda, Dinas PU . Penentuan Lokasi Sanimas Komunal dan Pelaksanaan Pembangunan Di seluruh kelurahan di Kecamatan Klojen
150 jt/tahun APBD II Bappeda, Dinas PU Program Penanganan Sampah
. Sosialisasi Program 3R Di seluruh kelurahan di Kecamatan Klojen
75 jt/tahun APBD II Bappeda, Dinas Kebersihan dan Pertamanan . Program Komposting dan 3R di TPS Di seluruh Lokasi TPS
100 jt/tahun APBD II Bappeda, Dinas Kebersihan dan Pertamanan . Lomba Hijau dan Bersih dalam Pengolahan Sampah dan RTH Di seluruh kelurahan di Kecamatan Klojen
100 jt/tahun APBD II Bappeda, Dinas Kebersihan dan Pertamanan Program Peningkatan Pelayanan Jaringan Telepon
. Pengembangan jaringan Di seluruh kelurahan di Kecamatan Klojen
50 jt/tahun TELKOM dan provider (swasta) TELKOM dan provider (swasta) .
Pembangunan sentral telepon baru Di seluruh kelurahan di Kecamatan Klojen
50 jt/tahun TELKOM dan provider (swasta) TELKOM dan provider (swasta) . Pengembangan prasarana pendukung Di seluruh kelurahan di Kecamatan Klojen
100 jt/tahun TELKOM dan provider (swasta) TELKOM dan provider (swasta) . Pengembangan instalasi telepon Di seluruh kelurahan di Kecamatan Klojen
100 jt/tahun TELKOM dan provider (swasta) TELKOM dan provider (swasta) Program Peningkatan Pelayanan Menara Telekomunikasi
. Studi Mastrplan penetapan Lokasi BTS Kota Malang
200 jt/tahun
APBD II Dinas Komunikasi dan Informatika, Bappeda . Sosialisasi terhadap seluruh provider Kota Malang
75 jt/tahun APBD II Dinas Komunikasi dan Informatika, Bappeda . Pelaksanaan kegiatan penataan dan pemasangan Di seluruh kelurahan di Kecamatan Klojen
1 M Investor/Swasta Dinas Komunikasi dan Informatika, Swasta
Program Pengembangan (Aspek)
Lokasi Pelaksanaan Waktu Pelaksanaan Program
No.
Prioritas Kegiatan Program Tahap Persiapan Tahap I Tahap II Tahap III Tahap IV Perkiraan Biaya Sumber Biaya Instansi Terkait / Pelaksana
(Tahun 20102011)
(Tahun 20112016) (Tahun 20162020) (Tahun 2020-2025) (Tahun 2025-2030)
Program Peningkatan Pelayanan Internet
. Pemanfaatan lahan RTH untuk akses internet Alun-alun Merdeka dan sekitarnya, Alunalun Tugu dan sekitarnya serta Taman Senaputra
75 jt/tahun APBD II Telkom dan swasta . Penambahan akses internet di semua fasilitas umum (pendidikan, perkantoran, kesehatan, perdagangan dan pariwisata) Di seluruh Fasilitas umum yang ada di Kecamatan Klojen
75 jt/tahun APBD II Telkom dan swasta 4 Perdagangan dan Jasa Program Penataan Kawasan Perdagangan dan Jasa
. Studi Revitalisasi Kawasan Pasar Besar Di Kawasan Pasar Besar dan sekitarnya
300 jt APBD II Bappeda, Dinas Pasar . DED Pembangunan Pasar Besar Pasar Besar
300 jt APBD II Bappeda, Dinas Pasar . Pelaksanaan Kegiatan Revitalisasi dan Pembangunan Kawasan Pasar Besar
Di Kawasan Pasar Besar dan sekitarnya
2 M APBD II dan swasta Dinas Pasar dan Swasta . DED Pembangunan Pasar Klojen Pasar Klojen
200 jt APBD II Bappeda, Dinas Pasar . Pelaksanaan pembangunan Revitalisasi Pasar Klojen Pasar Klojen
1 M APBD II Dinas Pasar dan Swasta . Sosialisasi pemindahan pedagang di dalam Pasar Comboran Pasar Comboran
75 jt/tahun APBD II Bappeda, Dinas Pasar, Paguyuban Pedagang Kaki Lima Program Penataan Sektor Informal
. Sosialisasi Central PKL Di Kawasan Pasar
Besar, di MATOS dan kawasan Alunalun Merdeka serta di semua fasilitas umum (menyatu dengan fasilitas)
50 jt/tahun APBD II Dinas Pendapatan Daerah, Bappeda, Satpol PP, Paguyuban Pedagang Kaki Lima
Program Pengembangan (Aspek)
Lokasi Pelaksanaan Waktu Pelaksanaan Program
No.
Prioritas Kegiatan Program Tahap Persiapan Tahap I Tahap II Tahap III Tahap IV Perkiraan Biaya Sumber Biaya Instansi Terkait / Pelaksana
(Tahun 20102011)
(Tahun 20112016) (Tahun 20162020) (Tahun 2020-2025) (Tahun 2025-2030)
. Pembangunan Central PKL Di Kawasan Pasar Besar, di MATOS dan kawasan Alunalun Merdeka serta di semua fasilitas umum (menyatu dengan fasilitas)
150 jt/lokasi APBD II Dinas Pendapatan Daerah, Bappeda, Satpol PP, Paguyuban Pedagang Kaki Lima 5 Bangunan dan Lingkungan Cagar Budaya Program Upaya Pelestarian Bangunan dan Lingkungan Cagar
Budaya
. Studi Penentuan dan Klasifikasi Bangunan dan Lingkungan Cagar Budaya Kota Malang
200 jt/tahun APBD II Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Badan Pelayanan Perijinan Terpadu, Bappeda . Penyusunan Peraturan Daerah Cagar Budaya Kota Malang
350 jt/tahun APBD II Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Badan Pelayanan Perijinan Terpadu, Bappeda . Sosialisasi Bangunan dan Lingkungan Cagar Budaya dan Upaya Pelestariannya Di Kecamatan Klojen
75 juta/tahun APBD II Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Badan Pelayanan Perijinan Terpadu, Bappeda . Pelaksanaan pelestarian Bangunan dan Lingkungan Cagar Budaya Di Kecamatan Klojen
50 juta/5 tahun/bangunan
APBD II Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Badan Pelayanan Perijinan Terpadu, Bappeda 6 Peningkatan Kualitas SDM Program Manajemen Kependudukan dan Peningkatan Peran Masyarakat dalam Pembangunan
. Sosialisasi peningkatan kualitas SDM berupa peningkatan keterampilan dan pendidikan non formal lainnya Di seluruh kelurahan yang didalamnya terdapat permukiman padat
300 jt/tahun APBD II BLK, Dinas Ketenagakerjaan dan Sosial, masyarakat . Sosialisasi keterlibatan semua program pembangunan fisik dan non fisik pada masyarakat Di seluruh kelurahan yang ada di wilayah perencanaan
300 jt/tahun APBD II BLK, Dinas Ketenagakerjaan dan Sosial, masyarakat . Sosialisasn dan pelaksanaan Manajemen Penduduk (pelatihan tentang kependudukan, regristasi penduduk, pelanggaran, dll) Di seluruh kelurahan yang ada di wilayah perencanaan
300 jt/tahun APBD II BLK, Dinas Ketenagakerjaan dan Sosial, masyarakat Sumber : Hasil Rencana
Lampiran 16
Daftar Klasifikasi dan Kodefikasi Zona pada BWK Malang Tengah FUNGSI TUJUAN PENETAPAN NO. KLASIFIKASI DAN KODE ZONA KRITERIA/KARAKTERISTIK KETERANGAN Perumahan . Menyediakan lahan untuk pengembangan hunian dengan kepadatan yang bervariasi di seluruh wilayah kota. . Mengakomodasi bermacam tipe hunian dalam rangka mendorong penyediaan hunian bagi semua lapisan masyarakat. . Merefleksikan pola-pola pengembangan yang diingini masyarakat pada lingkungan hunian yang ada dan untuk masa yang akan datang. 1 R-1 = Rumah Tunggal Bangunan dengan strukur tunggal, mempunyai halaman depan, samping kanan dan kiri serta belakang. Pendekatan : Tipe Bangunan
Rujukan : . . . . .
Lynch (1962); Chiara (1984); Porterfield & Hall (1995); Green (1981); Chiara & Koppelman (1975)
. Standar Fasilitas Pelayanan Perkotaan/lingkungan PU . Petunjuk Perencanaan Kawasan Perumahan Departemen PU. 2 R-4 = Rumah Deret/Town House
Bangunan gandeng yang hanya dipisahkan oleh dinding. Tiap-tiap unit hunian memiliki atap tersendiri. Umumnya memiliki lantai lebih dari satu 3 R-3 = Apartemen Rumah susun di kawasan komersil bagi masyarakat menengah ke atas Komersial . Menyediakan lahan untuk menampung tenaga kerja, pertokoan, jasa, rekreasi, dan pelayanan masyarakat. . Menyediakan peraturanperaturan yang jelas pada kawasan Perdagangan dan Jasa, meliputi : dimensi, intensitas, dan disain. 5 K-1 = Regional Kegiatan perdagangan dan/atau jasa dengan skala pelayanan regional (internasional, indonesia, provinsi, beberapa kota/kabupaten). Pendekatan : Skala Pelayanan
Rujukan :
. Standar Fasilitas Pelayanan Perkotaan/lingkungan PU . Petunjuk Perencanaan Kawasan Perumahan Departemen PU 6 K-2 = Kota Kegiatan perdagangan dan/atau jasa dengan skala pelayanan kota/kabupaten atau melayani . 7 K-3 = Kecamatan Kegiatan perdagangan dan/atau jasa dengan skala pelayanan Kecamatan. 8 K-4 = Kelurahan Kegiatan perdagangan dan/atau jasa dengan skala pelayanan kelurahan. 9 K-5 = Lingkungan Kegiatan perdagangan dan/atau jasa dengan skala pelayanan lingkungan. Industri . Menyediakan ruangan bagi kegiatankegiatan industri dan manufaktur dalam upaya meningkatkan keseimbangan antara penggunaan lahan secara ekonomis dan mendorong pertumbuhan lapangan kerja. . Memberikan kemudahan dalam fleksibilitas bagi industri baru dan redevelopment proyekproyek industri. . Menjamin pembangunan industri yang
berkualitas tinggi, dan melindungi penggunaan industri serta membatasi penggunaan non industri. 10 I-1 = Tidak Mengganggu Industri yang non limbah, dengan tingkat polusi, baik udara, air, maupun suara yang kecil dan yang tidak mengganggu kinerja transportasi lingkungannya. Pendekatan : Pencemaran, dampak
Rujukan : . Keputusan Kepala Bapedal No. 56 Tahun 1994 tentang Pedoman Mengenai Ukuran Dampak Penting. . Keputusan Meneg Lingkungan Hidup No. 17 Tahun 2001 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau kegiatan yang Wajib Dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup. 11 I-2 = Mengganggu Industri yang mempunyai limbah, menimbulkan polusi, baik udara, air maupun suara yang mengganggu lingkungannya, serta industri yang mengganggu kinerja transportasi lingkungannya. Fasilitas Pelayanan . Menyediakan lahan untuk pengembangan fasilitas sosial dan umum sesuai dengan kebutuhan dan daya dukung untuk menjamin pelayanan pada masyarakat. . Mengakomodasi bermacam tipe fasilitas sosial dan umum untuk mendorong penyediaan pelayanan bagi semua lapisan masyarakat. . Merefleksikan pola-pola
pengembangan yang diingini masyarakat pada lingkungan hunian yang ada dan untuk masa yang akan datang. 12 FP-1 = Regional Fasilitas sosial dan fasilitas umum dengan skala pelayanan Internasional, Indonesia, provinsi, beberapa kota/kabupaten. Pendekatan : Skala Pelayanan
Rujukan : . Standar Fasilitas Pelayanan Perkotaan/lingkungan PU. . Petunjuk Perencanaan Kawasan Perumahan Departemen PU. . Keputusan Kepala Bapedal No. 56 Tahun 1994 tentang Pedoman Mengenai Ukuran Dampak Penting. . Keputusan Meneg Lingkungan Hidup No. 17 Tahun 2001 tentang Jenis . Rencana Usaha dan/atau kegiatan yang Wajib Dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup. 13 FP-2 = Kota Fasilitas sosial dan fasilitas umum dengan skala pelayanan Kota/Kabupaten. 14
FP-3 = Kecamatan Fasilitas sosial dan fasilitas umum dengan skala pelayanan Kecamatan. 15 FP-4 = Kelurahan Fasilitas sosial dan fasilitas umum dengan skala pelayanan Kelurahan. 16 FP-5 = Lingkungan Fasilitas sosial dan fasilitas umum dengan skala pelayanan Lingkungan. Pemerintahan, . Menyediakan lahan untuk 17 PK-1 = Pemerintahan Kantor pemerintahan baik tingkat pusat maupun daerah (provinsi, Pendekatan :
FUNGSI TUJUAN PENETAPAN NO. KLASIFIKASI DAN KODE ZONA KRITERIA/KARAKTERISTIK KETERANGAN Pertahanan dan Keamanan . Pengembangan pemerintahan dan pertahanan serta keamanan sesuai dengan kebutuhan dan daya dukung untuk menjamin pelayanan pada masyarakat. . Menjamin kegiatan pemerintahan, pertahanan dan keamanan yang berkualitas tinggi, dan melindungi penggunaan lahan untuk pemerintahan, pertahanan dan keamanan. kota/kabupaten, kecamatan, kelurahan). Pelayanan pemerintah
Rujukan : . Standar Fasilitas Pelayanan Perkotaan/lingkungan PU. . Petunjuk Perencanaan Kawasan Perumahan Departemen PU. . Keputusan Kepala Bapedal No. 56 Tahun 1994 tentang Pedoman Mengenai Ukuran Dampak Penting. . Keputusan Meneg Lingkungan Hidup No. 17 Tahun 2001 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau kegiatan yang Wajib Dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup. 18 PK-2 = Pertahanan dan Keamanan
Kantor atau instalasi militer termasuk tempat latihan baik pada tingkatan nasional, Kodam, Korem, Koramil, Polda, Polwil, polsek dan sebagianya. Pertanian . Menyediakan lahan untuk pengembangan pertanian. . Mengakomodasi bermacam tipe pertanian dalam rangka mendorong penyediaan lahan untuk pertanian. . Menjamin kegiatan pertanian yang . berkualitas tinggi, dan melindungi penggunaan lahan untuk pertanian tersebut. 19 P-1 = Pertanian Lahan Basah 1) Kawasan yang secara teknis dapat digunakan untuk pertanian lahan basah. 2) Kawasan yang apabila digunakan untuk kegiatan pertanian lahan basah secara ruang dapat memberikan manfaat untuk : . meningkatkan produksi pangan dan pendayagunaan investasi. . meningkatkan perkembangan pembangunan lintas sektor dan sub sektor. . serta kegiatan ekonomi sekitarnya. . meningkatkan fungsi lindung. . meningkatkan upaya pelestarian kemampuan sumberdaya alam untuk pertanian pangan. . meningkatkan pendapatan masyarakat. . meningkatkan pendapatan nasional dan daerah. . menciptakan kesempatan kerja. . meningkatkan ekspor. . meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Pendekatan : Jenis Kegiatan Pertanian
Rujukan : . PP No. 47 Tahun 1997 tentang RTRW Nasional. 20
P-2 = Pertanian Lahan Kering 1) kawasan yang secara teknis dapat dimanfaatkan sebagai kawasan pertanian lahan kering. 2) kawasan yang apabila dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian lahan kering secara ruang dapat memberikan manfaat untuk : . meningkatkan produksi pertanian dan mendayagunakan investasi. . meningkatkan perkembangan pembangunan lintas sektor dan sub sektor serta kegiatan ekonomi sekitarnya. . meningkatkan fungsi lindung. . meningkatkan upaya pelestarian kemampuan sumberdaya alam. . meningkatkan pendapatan masyarakat. . meningkatkan pendapatan nasional dan daerah. . menciptakan kesempatan kerja. . meningkatkan ekspor.
21 P-3 = Perkebunan 1) kawasan yang secara teknis dapat digunakan untuk kegiatan perkebunan. 2) kawasan yang apabila digunakan untuk kegiatan perkebunan secara ruang dapat memberikan manfaat untuk : . meningkatkan produksi perkebunan dan mendayagunakan investasi. . meningkatkan perkembangan pembangunan lintas sektor dan sub sektor serta kegiatan ekonomi sekitarnya. . meningkatkan fungsi lindung; . meningkatkan upaya pelestarian kemampuan sumberdya alam. . meningkatkan pendapatan masyarakat. . meningkatkan pendapatan nasional dan daerah.
FUNGSI TUJUAN PENETAPAN NO. KLASIFIKASI DAN KODE ZONA KRITERIA/KARAKTERISTIK KETERANGAN . meningkatkan kesempatan kerja. . meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
22 P-4 = Peternakan 1) kawasan yang secara teknis dapat digunakan untuk usaha peternakan baik sebagai sambilan, cabang usaha, usaha pokok, maupun industri. 2) kawasan yang apabila digunakan untuk kegiatan peternakan secara ruang dapat memberikan manfaat : . meningkatkan produksi peternakan dan mendayagunakan investasi. . meningkatkan perkembangan pembangunan lintas sektor dan sub sektor serta kegiatan ekonomi sekitarnya. . meningkatkan fungsi lindung. . tidak mengganggu upaya pelestarian kemampuan sumberdaya alam. . meningkatkan pendapatan masyarakat. . meningkatkan pendapatan nasional dan daerah. . menciptakan kesempatan kerja. . meningkatkan ekspor. . meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
23 P-5 = Perikanan kegiatan perikanan secara ruang dapat memberikan manfaat : . meningkatkan produksi perikanan dan mendayagunakan investasi.
. meningkatkan perkembangan pembangunan lintas sektor dan sub sektor serta kegiatan ekonomi sekitarnya. . meningkatkan fungsi lindung. . tidak mengganggu upaya pelestarian kemampuan sumberdaya alam. . meningkatkan pendapatan masyarakat. . meningkatkan pendapatan nasional dan daerah. . menciptakan kesempatan kerja. . meningkatkan ekspor. meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Transportasi . Menyediakan lahan untuk pengembangan prasarana transportasi. . Mengakomodasi bermacam tipe prasarana transportasi dalam rangka mendorong penyediaan lahan untuk prasarana transportasi tersebut. . Menjamin kegiatan trasnportasi yang berkualitas tinggi, dan melindungi penggunaan lahan untuk prasarana transportasi. 24 TR-1 = Terminal 1) Titik simpul dalam jaringan trasnportasi jalan dan berfungsi sebagai pelayanan umum, tempat pengendalian, pengawasan, pengaturan dan pengoperasian lalulintas. 2) Prasarana angkutan yang merupakan bagian dari sistem transportasi untuk melancarkan arus penumpang dan barang. 3) Terminal terdiri dari Terminal tipe A, tipe B dan Tipe C. Pendekatan : Simpul Transportasi
Rujukan: . Keputusan Menteri Perhubungan No. 31 Tahun 1995, Juknis LLAJ. 1995. 25 TR-2 =
Stasiun Tempat kereta api berangkat dan berhenti untuk melayani naik dan turunnya penumpang dari/atau bongkar muat barang dan/atau untuk keperluan operasi kereta api Pendekatan : . . . .
tata ruang wilayah. pertumbuhan ekonomi. kelestarian lingkungan. keselamatan pelayaran.
Rujukan : . Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1992 Tentang Perkeretaapian. . Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1998 Tentang Prasarana Dan Sarana Kereta Api. . Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 1998 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Kereta. 26 TR-3 = Pelabuhan Tempat yang terdiri dari daratan dan perairan disekitarnya dengan batasbatas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan ekonomi yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, berlabuh, naik turun penumpang dan/atau bongkar muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi; Pendekatan : . . . .
tata ruang wilayah. pertumbuhan ekonomi. kelestarian lingkungan. dan keselamatan pelayaran.
Rujukan :
FUNGSI TUJUAN PENETAPAN NO. KLASIFIKASI DAN KODE ZONA KRITERIA/KARAKTERISTIK KETERANGAN . Undang undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran. . Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1996 Tentang Kepelabuhan. . Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun !999 tentang Angkutan di Perairan. 27 TR-4 = Bandar Udara Lapangan terbang yang digunakan untuk mendarat dan lepas landas pesawat udara, naik turun penumpang dan/atau bongkar muat kargo dan atau pos, serta dilengkapi dengan fasilitas kasper sebagai tempat perpindahan antar moda transportasi Pendekatan : . tata ruang wilayah. . kelestarian lingkungan dan . keselamatan penerbangan.
Rujukan : . SNI 03-7112-2005 tentang Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan. . Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan. . Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kebandarudaraan Ruang Terbuka Hijau . Zona yang ditujukan untuk mempertahankan/ melindungi lahan
untuk rekreasi di luar bangunan, sarana pendidikan, dan untuk dinikmati nilai-nilai keindahan visualnya. . Preservasi dan perlindungan lahan yang secara lingkungan hidup rawan / sensitif; . Diberlakukan pada lahan yang penggunaan utamanya adalah taman atau ruang terbuka, atau lahan perorangan yang pembangunannya harus dibatasi untuk menerapkan kebijakan ruang terbuka, serta melindungi kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan publik. 28 H-1 = Taman Kota Taman dengan skala pelayanan Kota Pendekatan : Skala Pelayanan
Rujukan : . PP No. 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota . Permendagri No. 15 Tahun 1998 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau di Wilayah perkotaan; Petunjuk Perencanaan Kawasan Perumahan Departemen PU. 29 H-2 = Taman BWK/Kecamatan Taman dengan skala pelayanan BWK 30 H-3 = Taman Kelurahan
Taman dengan skala pelayanan Kelurahan 31 H-4 = Taman lingkungan Taman skala lingkungan 32 H-5 = Taman Pemakaman Taman pemakaman 33 H-6 = Jalur hijau Taman jalur hijau 34 H-7 = Lapangan Taman berupa lapangan olahraga
Kawasan Hutan
35 KH-1 = Hutan Produksi Kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan, dengan kriteria : 1) Kawasan hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah dan intensitas hujan setelah masingmasing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai (skor) 124 atau kurang, diluar hutan suaka alam dan hutan pelestarian alam. 2) Kawasan yang secara ruang apabila digunakan untuk budidaya hutan alam dan hutan tanaman dapat memberi manfaat : . meningkatkan perkembangan pembangunan lintas sektor dan sub sektor serta kegiatan ekonomi sekitarnya. . meningkatkan fungsi lindung. . meningkatkan upaya pelestarian kemampuan sumberdaya hutan. . meningkatkan pendapatan masyarakat terutama di daerah setempat. . meningkatkan pendapatan daerah dan nasional. . meningkatkan kesempatan kerja terutama untuk masyarakat daerah setempat. . meningkatkan ekspor. . mendorong perkembangan usaha dan peran serta masyarakat
Pendekatan : Fisik dan fungsi hutan
Rujukan : . UU No.41 Tahun 1999. . PP No.47 tahun 1997 tentang RTRWN
FUNGSI TUJUAN PENETAPAN NO. KLASIFIKASI DAN KODE ZONA KRITERIA/KARAKTERISTIK KETERANGAN terutama di daerah setempat.
36 KH-2 = Hutan yang dapat dikonvers 1) Kawasan hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah dan intensitas hujan setelah masingmasing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai (skor) 124 atau kurang, diluar hutan suaka alam dan hutan pelestarian alam. 2) Kawasan hutan yang secara ruang dicadangkan untuk digunakan bagi pengembangan transportasi, transmigrasi, permukiman, pertanian, perkebunan, industri dan lain-lain apabila dapat memberikan manfaat : . meningkatkan perkembangan pembangunan lintas sektor dan sub sektor serta kegiatan ekonomi sekitarnya. . meningkatkan fungsi lindung. . meningkatkan upaya pelestarian kemampuan sumberdaya hutan. . meningkatkan pendapatan masyarakat terutama di daerah setempat. . meningkatkan pendapatan daerah dan nasional. . meningkatkan kesempatan kerja terutama untuk masyarakat daerah setempat. . meningkatkan ekspor. . mendorong perkembangan usaha dan peran serta masyarakat terutama di daerah setempat.
37 KH-3
= Hutan Rakyat 1) Luas minimal 0,25 hektar dan mempunyai fungsi hidrologis/pelestarian ekosistem, luas penutupan tajuk minimal 50 persen dan merupakan tanaman cepat tumbuh. 2) Kawasan yang apabila digunakan untuk kegiatan hutan rakyat secara ruang dapat memberikan manfaat : . meningkatkan perkembangan pembangunan lintas sektor dan sub sektor serta kegiatan ekonomi sekitarnya. . meningkatkan fungsi lindung. . meningkatkan upaya pelestarian kemampuan sumberdaya alam. . meningkatkan kesempatan kerja. . meningkatkan pendapatan, terutama di daerah setempat. . meningkatkan pendapatan daerah dan nasional. . meningkatkan ekspor. . mendorong perkembangan usaha dan peran serta masyarakat terutama di daerah setempat.
Campuran
38 C-1 = Rumah-Toko Dalam satu zona dapat terdiri penggunaan lahan perumahan dan perdagangan dan atau dalam satu bangunan dapat dimanfaatkan sebagai rumah dan perdagangan (toko). Pendekatan : Kegiatan Utama
Rujukan : . Schwank. Dean. 1089. Mixed-use Development Handbook. Washington D.C. The Urban Land Institute. 39 C-2 =
Rumah-Kantor Dalam satu zona dapat terdiri penggunaan lahan perumahan dan jasa perkantoran dan atau dalam satu bangunan dapat dimanfaatkan sebagai rumah dan kantor. 40 C-3 = Apartemen-Pusat Belanja Dalam satu zona dapat terdiri hunian dengan perdagangan (pusat belanja). Kawasan Lindung . Memelihara dan mewujudkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan mencegah timbulnya kerusakan lingkungan hidup. . Mencegah timbulnya kerusakan fungsi lingkungan hidup dan melestarikan fungsi lindung kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya, kawasan perlindungan setempat, kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, kawasan cagar budaya dan kawasan lindung lainnya, serta menghindari berbagai usaha dan/atau kegiatan di kawasan 41 KL-1 = Lindung untuk kawasan bawahannya Hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah. Kriterianya adalah : 1) Kawasan hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah dan intensitas hujan setelah masing- masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai (skor) 175 atau lebih. 2) Kawasan hutan yang empunyai lereng lapangan 40% atau lebih; dan/atau kawasan hutan yang mempunyai ketinggian di atas permukaan laut 2000 m atau lebih. 3) Kawasan tanah bergambut dengan ketebalan 3 meter 4) atau lebih yang terdapat dibagian hulu sungai dan rawa. 5) Kawasan bercurah hujan yang tinggi, berstruktur tanah yang mudah meresapkan air dan mempunyai geomorfologi yang mampu meresapkan
Pendekatan : Jenis Perlindungan
Rujukan : . PP No.47 tahun 1997 tentang RTRWN; Keppres No. 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung. . Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 63/PRT/1993 tentang Garis Sempadan Sungai, Daerah Manfaat Sungai, Daerah Penguasaan Sungai dan Bekas Sungai; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 1993 tentang Sungai.
FUNGSI TUJUAN PENETAPAN NO. KLASIFIKASI DAN KODE ZONA KRITERIA/KARAKTERISTIK KETERANGAN rawan bencana. . Meningkatkan fungsi lindung terhadap tanah, air, iklim, tumbuhan dan satwa, serta nilai budaya dan sejarah bangsa. . Mempertahankan keanekaragaman hayati, satwa, tipe ekosistem dan keunikan alam. air hujan secara besarbesaran. 42 KL-2 = Perlindungan Setempat Sempadan pantai daratan sepanjang tepian yang lebarnya roporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai, minimal 100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.
Sempadan sungai 1) Garis sempadan sungai bertanggul ditetapkan dengan batas lebar sekurangkurangnya 5 (lima) meter di sebelah luar sepanjang kaki tanggung. 2) Garis sempadan sungai tidak bertanggul ditetapkan berdasarkan pertimbangan teknis dan sosial ekonomis oleh Pejabat yang berwenang. 3) Garis sempadan sungai yang bertanggul dan tidak bertanggul yang berada di wilayah perkotaan dan sepanjang jalan ditetapkan tersendiri oleh Pejabat yang berwenang
Kawasan sekitar danau/waduk daratan sepanjang tepian danau/waduk yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik danau/waduk antara 50-100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.
Kawasan sekitar mata air kawasan disekitar mata air dengan jari-jari sekurang-kurangnya 200 meter. Kawasan terbuka hijau kota termasuk di dalamnya hutan kota 1) Lokasi sasaran kawasan terbuka hijau kota termasuk di dalamnya hutan kota antara lain di kawasan permukiman, industri, tepi sungai/ pantai/jalan yang berada di kawasan perkotaan. 2) Hutan yang terletak di dalam wilayah perkotaan atau sekitar kota dengan luas hutan minimal 0,25 hektar. 3) Hutan yang terbetuk dari komunitas tumbuhan yang berbentuk kompak pada satu hamparan, berbentuk jalur atau merupakan kombinasi dari bentuk kompak dan bentuk jalur. 4) Jenis tanaman untuk hutan kota adalah tanaman tahunan berupa pohonpohonan, bukan tanaman hias atau herba, dari berbagai jenis baik jenis asing atau eksotik maupun jenis asli atau domestik. 5) Jenis tanaman untuk kawasan terbuka hijau kota adalah berupa pohonpohonan dan tanaman hias atau herba, dari berbagai jenis baik jenis asing atau eksotik maupun jenis asli atau domestik. 43 KL-3 = Rawan Bencana Alam Kawasan yang diidentifikasi sering dan berpotensi tinggi mengalami bencana alam seperti letusan gunung berapi, gempa bumi dan tanah longsor serta gelombang pasang dan banjir, antara lain kawasan rawan letusan gunung berapi, gempa bumi, tanah longsor, serta gelombang pasang dan banjir. 44 KL-4 = Pelestarian Alam Hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. 45 KL-5 =
Suaka Alam 1) Kawasan yang ditunjuk mempunyai keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa serta tipe ekosistemnya dan/atau 2) Mewakili formasi biota tertentu dan/atau unit-unit penyusunnya. 3) Mempunyai kondisi alam, baik biota maupun fisiknya yang masih asli dan tidak atau belum diganggu manusia dan/atau 4) Mempunyai luas dan bentuk tertentu agar menunjang pengelolaan yang efektif dengan daerah penyengga yang cukup luas; dan/atau
FUNGSI TUJUAN PENETAPAN NO. KLASIFIKASI DAN KODE ZONA KRITERIA/KARAKTERISTIK KETERANGAN 5) Mempunyai ciri khas dan dapat merupakan satu-satunya contoh disuatu daerah serta keberadaannya memerlukan koservasi. 46 KL-6 = Konservasi Hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya.
Sumber : Hasil Rencana, 2010
Syarat Pemanfaatan Ruang : I : Pemanfaatan ruang yang diijinkan (80-90% dari luas kapling) T : Pemanfaatan ruang yang diijinkan terbatas (10-20% dari luas kapling) B : Pemanfaatan ruang yang diijinkan namun dengan bberapa syarat yang harus dip enuhi - : Pemanfaatan ruang yang tidak diijinkan
Lampiran 17
Lampiran 18
Lampiran 19
Lampiran 20
Lampiran 21
Lampiran 22
