KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
RENCANA RENC ANA STRATEGIS STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN TAHUN 2015 - 2019
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN 2015
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN NOMOR PAS-19.PR.01. PAS-19.PR.01.01 01 TAHUN 2015 TANGGAL 11 JUNI 2015 TENTANG RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN 2015-2019
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN 2015
Kata Pengantar
Assalammualaikum Wr. Wb. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan anugerahNya sehingga Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Tahun 2015-2019 telah selesai disusun. Renstra Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Tahun 2015-2019 merupakan suatu perencanaan jangka menengah yang menjadi panduan pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan untuk 5 tahun kedepan, yang disusun berdasarkan Renstra Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2015-2019 konsisten dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 20152019 sehingga tidak menimbulkan kesulitan dalam pelaksanaan, monitoring dan evaluasi. Dalam
pelaksanaan
tugas
dan
fungsinya,
Direktorat
Jenderal
Pemasyarakatan harus memberikan kontribusi bagi pencapaian visi, misi,
Direktorat Jenderal Pemasyarakatan
v
Rencana Strategis 2015 - 2019
tujuan dan sasaran Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2015-2019 fokus pada pencapaian prioritas nasional dan standar pelayanan publik yang berkualitas sesuai sasaran pembangunan hukum jangka menengah 2015-2019 sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2005-2025 guna pencapaian visi, misi, dan Program Presiden. Berdasarkan hal tersebut, seluruh jajaran Pemasyarakatan harus berkomitmen untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan serta melaksanakan Renstra Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Tahun 2015-2019 secara professional, akuntabel, sinergi, transparan, inovatif dan berorientasi pada peningkatan kinerja. Apabila diperlukan dan dengan memperhatikan kebutuhan serta perubahan lingkungan strategis, dapat dilakukan perubahan/revisi muatan Renstra termasuk indikator-indikator indikator-indikator kinerjanya sesuai mekanisme yang berlaku tanpa mengubah tujuan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang mengacu pada Renstra Kementerian Hukum dan HAM RI Tahun 2015-2019 serta RPJMN 20152019. Semoga Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa melindungi kita semua. Wassalammualaikum Wr. Wb.
Jakarta, 8 Juni 2015 Plt. Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Pemasyarakatan,
Ttd.
Ma’mun, Bc.IP, SH, MH NIP. 19571212 198101 1 001
vi
Direktorat Jenderal Pemasyarakatan
DAFTAR ISI
v
KATA PENGANTAR DAFTAR ISI
vii
DAFTAR TABEL
ix
BAB I PENDAHULUAN
1
1.1. Kondisi Umum
1
1.2. Tinjauan Hukum
3
1.3. Tugas dan Fungsi Pemasyarakatan
6
1.3.1. Tugas dan Fungsi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan
6
1.3.2. Tugas dan Fungsi Divisi Pemasyarakatan
7
1.3.3. Tugas dan Fungsi UPT Pemasyarakatan
8
1.4. Analisa Kekuatan, Kelemahan, Potensi dan Ancaman
9
BAB II VISI, MISI DAN TUJUAN DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
13
2.1. Visi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan
13
2.2. Misi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan
15
Direktorat Jenderal Pemasyarakatan
vii
Rencana Strategis 2015 - 2019
2.3. Nilai-Nilai Dasar
16
2.4. Tujuan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan
17
2.5. Sasaran Strategis Direktorat Jenderal Pemasyarakatan
18
2.6. Peta Strategi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan
19
2.7. Arah Kebijakan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan
20
BAB III PROGRAM, KEGIATAN DAN INDIKATOR KINERJA
23
3.1. Program
23
3.2. Indikator Kinerja Utama Direktorat Jenderal Pemasyarakatan
24
BAB IV ROADMAP PELAKSANAAN RENSTRA DITJEN PEMASYARAKATAN
27
4.1. Roadmap Reformasi Birokrasi Jilid II
27
4.2. Roadmap Standarisasi Pelayanan Pemasyarakatan
30
4.2.1. Roadmap Standarisasi Dukungan Teknis dan Administratif: (Sekretariat Direktorat Jenderal Pemasyarakatan)
30
4.2.2. Roadmap Standarisasi Pelayanan Informasi, Komunikasi dan Kerjasama (Direktorat Informasi dan Komunikasi)
37
4.2.3. Roadmap Standarisasi Pelayanan Pembimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak (Direktorat Bina Pembimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak)
41
4.2.4. Roadmap Standarisasi Pembinaan Narapidana dan Pelayanan Tahanan (Direktorat Bina Pembinaan Narapidana dan Pelayanan Tahanan)
46
4.2.5. Roadmap Standarisasi Pengelolaan BASAN BARAN (Direktorat Bina Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara)
54
4.2.6. Roadmap Standarisasi Pelayanan Kesehatan dan Perawatan (Direktorat Bina Kesehatan dan Perawatan)
57
4.2.7. Roadmap Standarisasi Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban (Direktorat Keamanan dan Ketertiban) 4.3 Roadmap Pengembangan Nusa Kambangan
63 67
BAB V KEBUTUHAN PENDANAAN
87
BAB VI PENUTUP
91
viii
Direktorat Jenderal Pemasyarakatan
DAFTAR TABEL
Table 1 Internal Strategic Factors
10
Table 2 External Strategic Factors
10
Direktorat Jenderal Pemasyarakatan
ix
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMASYARAKATAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, NOMOR : PAS-19.PR.01.01 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN TAHUN 2015 - 2019
DIREKTUR JENDERAL PEMASYARAKATAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang
: a. bahwa Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum
dan
penjabaran
HAM
Tahun
2015-2019
merupakan
rencana pembangunan jangka menengah
nasional ke-3 yang wajib
dijadikan kerangka dasar
dan arah pelaksanaan kebijakan dan kegiatan prioritas pembangunan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; b. bahwa untuk mencapai tujuan pelaksanaan kebijakan dan kegiatan prioritas pembangunan, maka Direktorat Jenderal Pemasyarakatan sebagai unit pelaksana tugas di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia perlu menetapkan langkah-langkah strategis guna mendukung kegiatan prioritas pembangunan secara menyeluruh;
Direktorat Jenderal Pemasyarakatan
xi
c.
bahwa
berdasarkan
permbangan
sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan b maka perlu ditetapkan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pemasyarakatan; Mengingat
: 1. Undang Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang
Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614) 2. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4413) 3. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421) 4. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84) 5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 Tanggal 30 Desember 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 676); MEMUTUSKAN Menetapkan : KEPUTUSAN
DIREKTUR
JENDERAL
PEMASYARAKATAN
TENTANG RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN TAHUN 2015-2019 KESATU
: Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Tahun
2015-2019 adalah suatu dokumen perencanaan jangka menengah yang menjadi panduan bagi seluruh unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Divisi Pemasyarakatan dan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.
xii
Direktorat Jenderal Pemasyarakatan
KEDUA
: Dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU menjabarkan perspekf, sasaran strategis, indikator
kinerja dan peta jalan pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dalam upaya peningkatan kinerja organisasi. KETIGA
: Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pemasyarakatan
Tahun 2015-2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang dak terpisahkan dari keputusan ini.
KEEMPAT
: Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan ini berlaku
pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 11 Juni 2015 Plt. DIREKTUR JENDERAL PEMASYARAKATAN
MA’MUN, Bc.IP, SH, MH NIP. 19571212 198101 1 001
Direktorat Jenderal Pemasyarakatan
xiii
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Kondisi Umum Bagi negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila, pemikiran-pemikiran baru mengenai fungsi pemidanaan yang tidak lagi sekedar penjeraan tetapi juga merupakan suatu usaha rehabilitasi dan reintegrasi sosial Warga Binaan Pemasyarakatan telah melahirkan suatu sistem pembinaan yang sejak lebih dari tiga puluh tahun yang lalu dikenal dan dinamakan sistem pemasyarakatan. Sistem Pemasyarakatan merupakan satu rangkaian kesatuan penegakan hukum pidana, oleh karena itu pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari pengembangan konsepsi umum mengenai pemidanaan. Lembaga Pemasyarakatan sebagai ujung tombak pelaksanaan asas pengayoman merupakan tempat untuk mencapai tujuan tersebut di atas melalui pendidikan, rehabilitasi, dan reintegrasi. Sistem Pemasyarakatan disamping bertujuan untuk mengembalikan Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai warga yang baik juga bertujuan untuk
Direktorat Jenderal Pemasyarakatan
1
Rencana Strategis 2015 - 2019
melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulanginya tindak pidana oleh Warga Binaan Pemasyarakatan, serta merupakan penerapan dan bagian yang tak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Dalam sistem pemasyarakatan, Narapidana, Anak Didik Pemasyarakatan, atau Klien Pemasyarakatan berhak mendapat pembinaan rohani dan jasmani serta dijamin hak-hak mereka untuk menjalankan ibadahnya, berhubungan dengan pihak luar baik keluarga maupun pihak lain, memperoleh informasi baik melalui media cetak maupun elektronik, memperoleh pendidikan yang layak dan lain sebagainya. Untuk melaksanakan sistem pemasyarakatantersebut, diperlukan juga keikutsertaan masyarakat, baik dengan mengadakan kerja sama dalam pembinaan maupun dengan sikap bersedia menerima kembali Warga Binaan Pemasyarakatan yang telah selesai menjalani pidananya. Berkaitan dengan perkembangan lingkungan strategis Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen Pas), ada beberapa aspek yang harus diperhatikan karena akan sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, yaitu sebagai berikut: l
Pada saat sekarang, perkembangan masyarakat sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Ditjen Pas. Pada lingkup lingkungan masyarakat, nilai-nilai transparansi dan akuntabilitas terhadap kinerja organisasi pemerintahan merupakan nilai-nilai yang harus dipegang teguh. Masyarakat sangat berharap agar pelaksanaan kinerja organisasi pemerintahan harus selalu mengedepankan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas. Organisasi pemerintahan harus mampu mempertanggungjawabkan setiap kebijakan yang ditetapkan, baik pertanggungjawaban secara hukum maupun sosial.
l
Reformasi birokrasi juga merupakan satu tuntutan yang selalu disuarakan masyarakat untuk mencapai kinerja organisasi pemerintahan yang optimal. Selama ini birokrasi (organisasi pemerintahan) dianggap sebagai organisasi yang tidak efisien, bahkan seringkali identik dengan penyimpangan (KKN). Hal ini dipengaruhi oleh kuatnya orientasi aparatur pada kekuasaan daripada pelayanan, menempatkan diri sebagai penguasa dan memperlakukan masyarakat sebagai obyek yang membutuhkan bantuan.
2
Direktorat Jenderal Pemasyarakatan
Rencana Strategis 2015 - 2019
l
Pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) merupakan aspek lain yang menjadi tuntutan masyarakat untuk segera ditegakkan. Selama ini, KKN telah menjadi bagian yang seakan tak terpisahkan dari organisasi pemerintahan dan menjalar pada setiap level organisasi. KKN dianggap sebagai wabah penyakit yang telah meruntuhkan sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Masyarakat sangat berharap agar pemberantasan KKN ini harus menjadi prioritas pemerintah yang harus secara konsisten dilakukan.
l
Pemajuan HAM merupakan salah satu aspek yang juga menjadi perhatian masyarakat. Pemerintah dituntut untuk menjamin terpenuhinya HAM bagi setiap warga negara sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Setiap bentuk tindakan yang berpotensi mengancam HAM, baik yang dilakukan secara perorangan maupun lembaga, harus dicegah sedini mungkin.
l
Aspek lain adalah mobilisasi masyarakat antar negara. Dengan makin luasnya pergaulan masyarakat dalam lingkup pergaulan dunia, arus keluar masuk manusia dari dan ke luar wilayah negara juga semakin besar. Kondisi ini membawa dampak positif dan negatif. Dampak positif adalah berkaitan dengan semakin berkembangnya kehidupan masyarakat pada berbagai aspek, misalnya aspek ekonomi, keamanan, budaya, dan pendidikan. Sedangkan dampak negatifnya adalah adanya ancaman aksi terorisme, penyelundupan, dan perdagangan narkoba.
l
Ditjen Pas sebagai salah satu organisasi pemerintahan harus mampu menetapkan
langkah-langkah
stratejik
dengan
memperhatikan
perkembangan lingkungan yang terjadi. Manajemen organisasi Ditjen Pas harus mampu menganalisis setiap perkembangan lingkungan stratejik untuk dapat menghasilkan keputusan stratejik yang dapat meningkatkan kinerja organisasi.
1.2 Tinjauan Hukum Tinjauan hukum sangat diperlukan di dalam merumuskan rencana strategis organisasi, untuk memastikan bahwa rencana strategis organisasi tidak bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku. Berikut ini adalah
Direktorat Jenderal Pemasyarakatan
3
Rencana Strategis 2015 - 2019
kajian dan tinjauan terhadap dasar hukum yang mengatur mengenai Direktorat Jenderal Pemasyarakatan: l
Undang-Undang Repulik Indonesia No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.
Dituliskan bahwa Sistem Pemasyarakatan dibentuk dengan dasar bahwa pada hakikatnya, Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai insan dan sumber daya manusia harus diperlakukan dengan baik dan manusiawi dalam satu sistem pembinaan yang terpadu. Perlakuan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem kepenjaraan tidak sesuai dengan sistem pemasyarakatan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan. Sistem Pemasyarakatan merupakan rangkaian penegakan hukum yang bertujuan agar Warga Binaan Pemasyarakatan menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Dengan demikian, Sistem Pemasyarakatan juga berfungsi menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab. l
Dalam Bab 2 Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 tahun 1995 mengenai Sistem Pembinaan dalam Pemasyarakatan.
Sistem Pembinaan Pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas : -
pengayoman;
-
persamaan perlakuan dan pelayanan;
-
pendidikan;
-
pembimbingan;
-
penghormatan harkat dan martabat manusia;
-
kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan;
-
terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.
4
Direktorat Jenderal Pemasyarakatan
Rencana Strategis 2015 - 2019
l
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
Dengan berlakunya UU Nomor 11 Tahun 2012, membuat fungsi Pemasyarakatan menjadi lebih strategis mengingat proses peradilan anak dimulai sejak penyidikan melalui upaya diversi dan restorative justice hingga pendampingan pada sidang anak yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan. Undang-undang ini menuntut adanya pelaksanaan penelitian kemasyarakatan pada kasus anak yang berhadapan dengan hukum yang dijadikan pertimbangan dan rekomendasi putusan hakim sehingga peran pemasyarakatan sangat terlihat dalam penyusunan litmas. Selain itu, peran aktif pembimbing kemasyarakatan juga diperlukan khususnya pada pelaksanaan sidang peradilan anak. UU Nomor 11 Tahun 2012 juga menuntut adanya pembangunan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) tempat anak menjalani masa pidananya dan Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) tempat sementara bagi anak selama proses peradilan di tiap provinsi. l
Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tanggal 8 Januari 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.
l
Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015, tentang Kementerian Hukum dan HAM
l
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. M.HH-05. OT.01.10 tahun 2010 tanggal 30 Desember 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Direktorat Jenderal Pemasyarakatan adalah unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dalam hal ini Ditjenpas mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang Pemasyarakatan. l
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. 28 tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM
Direktorat Jenderal Pemasyarakatan
5
Rencana Strategis 2015 - 2019
Ditetapkan bahwa Kepala Unit Pelaksana Teknis berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal melalui Kepala Divisi terkait. Implikasi
dari
Peraturan
ini
memudahkan
Direktur
Jenderal
Pemasyarakatan di dalam membina UPT Pemasyarakatan melalui Divisi Pemasyarakatan karena sudah dalam satu rentang kendali. l
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. 7 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2015-2019
Ditetapkan bahwa visi, misi, dan tujuan dari Kementerian Hukum & HAM adalah merupakan visi, misi, dan tujuan yang harus dipedomani oleh Setjen, Irjen, Ditjen, Badan, Kanwil, dan Kantor Satuan Kerja Pelaksana Teknis. Visi : Masyarakat Memperoleh Kepastian Hukum Misi : 1)
Mewujudkan peraturan Perundang-Undangan yang berkualitas;
2)
Mewujudkan pelayanan hukum yang berkualitas;
3)
Mewujudkan penegakan hukum yang berkualitas;
4)
Mewujudkan penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan HAM;
5)
Mewujudkan layanan manajemen administrasi Kementerian Hukum dan HAM; serta
6)
Mewujudkan aparatur Kementerian Hukum dan HAM yang profesional dan berintegritas.
1.3 Tugas dan Fungsi Pemasyarakatan 1.3.1 Tugas dan Fungsi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Berdasarkan Peraturan Presiden No 44 Tahun 2015, tugas dari Direktorat Jenderal
Pemasyarakatan
adalah
menyelenggarakan
perumusan
dan
pelaksanaan kebijakan di bidang pemasyarakatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6
Direktorat Jenderal Pemasyarakatan
Rencana Strategis 2015 - 2019
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menyelenggarakan fungsi: a) perumusan kebijakan di bidang registrasi, pelayanan tahanan, pembinaan narapidana, pembimbingan klien, pengentasan anak, pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan Negara, keamanan dan ketertiban, kesehatan dan perawatan narapidana dan tahanan, serta teknologi informasi pemasyarakatan; b) pelaksanaan kebijakan di bidang registrasi, pelayanan tahanan, pembinaan narapidana, pembimbingan klien, pengentasan anak, pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan Negara, keamanan dan ketertiban, kesehatan dan perawatan narapidana dan tahanan, serta teknologi informasi pemasyarakatan; c) pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang registrasi, pelayanan tahanan, pembinaan narapidana, pembimbingan klien, pengentasan anak, pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan Negara, keamanan dan ketertiban, kesehatan dan perawatan narapidana dan tahanan, serta teknologi informasi pemasyarakatan; d) pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang registrasi, pelayanan tahanan, pembinaan narapidana, pembimbingan klien, pengentasan anak, pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan Negara, keamanan dan ketertiban, kesehatan dan perawatan narapidana dan tahanan, serta teknologi informasi pemasyarakatan; e) pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan; dan f) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.
1.3.2 Tugas dan Fungsi Divisi Pemasyarakatan Berdasarkan Permenkumham no 28 Tahun 2014, Divisi Pemasyarakatan mempunyai
tugas
melaksanakan
sebagian
tugas
Direktorat
Jenderal
Pemasyarakatan di Wilayah. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Divisi Pemasyarakatan berfungsi: a. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis di bidang bimbingan pemasyarakatan, pengentasan anak, informasi dan
Direktorat Jenderal Pemasyarakatan
7
Rencana Strategis 2015 - 2019
komunikasi, keamanan, kesehatan, dan perawatan narapidana/ tahanan, serta pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara; b. Pelaksanaan kerjasama, pemantauan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang bimbingan pemasyarakatan, pengentasan anak, informasi dan komunikasi, keamanan, kesehatan, dan perawatan narapidana/ tahanan, serta pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara; c. Penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran di lingkungan Divisi Pemasyarakatan dan d. Pengkoordinasian perencanaan dan pelaksanaan, pengelolaan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta administrasi keuangan di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan, berkoordinasi dengan Divisi Administrasi.
1.3.3. Tugas dan Fungsi UPT Pemasyarakatan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan merupakan unit yang melaksanakan tugas teknis operasional. Berikut ini adalah tugas dan fungsi UPT Pemasyarakatan: a. Lembaga
Pemasyarakatan,
mempunyai
tugas
melaksanakan
pemasyarakatan narapidana/anak didik. Lembaga pemasyarakatan juga mempunyai fungsi melakukan pembinaan narapidana/anak didik, memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana dan mengelola hasil kerja, melakukan bimbingan social/kerokhanian narapidana/anak didik, melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib LAPAS, serta melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga; b. Rumah Tahanan Negara, mempunyai tugas melaksanakan perawatan terhadap tersangka atau terdakwa sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Rutan juga mempunyai fungsi melakukan pelayanan tahanan, pemeliharaan keamanan dan tata tertib Rutan, pengelolaan Rutan, serta melakukan urusan tata usaha; c. Rumah Penyimpanan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara, mempunyai tugas melakukan penyimpanan benda sitaan Negara dan barang rampasan Negara. Rupbasan juga mempunyai fungsi melakukan
8
Direktorat Jenderal Pemasyarakatan
Rencana Strategis 2015 - 2019
pengadministrasian benda sitaan dan barang rampasan Negara, pemeliharaan dan mutasi benda sitaan dan barang rampasan Negara, pengamanan dan pengelolaan Rupbasan, serta melakukan urusan surat menyurat dan kearsipan; d. Balai Pemasyarakatan, mempunyai tugas memberikan bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bapas juga mempunyai fungsi melaksanakan penelitian kemasyarakatan untuk bahan peradilan, melakukan registrasi klien pemasyarakatan, melakukan bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak, mengikuti sidang peradilan di pengadilan negeri dan sidang dewan Pembina pemasyarakatan di lembaga pemasyarakatan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku, memberi bantuan bimbingan kepada bekas narapidana, anak Negara dan klien pemasyarakatan yang memerlukan, serta melakukan urusan tata usaha; e. Rumah Sakit Pengayoman, mempunyai tugas menyelenggarakan upaya penyembuhan dan pemulihan secara paripurna, serasi, terpadu dan berkesinambungan dengan upaya peningkatan kesehatan lainnya kepada para tahanan/narapidana, warga binaan pemasyarakatan dan para deteni imigrasi, serta bagi masyarakat dan pegawai di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM serta melaksanakan upaya rujukan. Rumah Sakit Pengayoman juga memiliki fungsi pelaksanaan pelayanan medis, pelaksanaan pelayanan dan asuhan keperawatan, pelaksanaan penunjang medis dan non medis, pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia, pelaksanaan pelayanan rujukan, dan pelaksanaan administrasi umum dan keuangan.
1.4 Analisa Kekuatan, Kelemahan, Potensi dan Ancaman SWOT analysis merupakan pengidentifikasian peluang dan ancaman yang terdapat dalam trend perubahan tersebut serta kekuatan dan kelemahan organisasi dalam menghadapi peluang dan ancaman tersebut. Menurut David Hunger & Thomas L. Wheelen (1996:194), salah satu cara menyimpulkan faktorfaktor strategis sebuah organisasi adalah mengkombinasikan faktor strategis eksternal (EFAS) dengan faktor strategis internal (IFAS) ke dalam sebuah ringkasan analisis faktor-faktor strategi (SFAS).
Direktorat Jenderal Pemasyarakatan
9
Rencana Strategis 2015 - 2019
Table 1 Internal Strategic Factors Faktor Strategis Internal Kekuatan
1. UPT yang tersebar di seluruh Indonesia. 2. Kesejahteraan petugas. 3. Dukungan pemerintah. 4. Prosedur kerja yang jelas Kelemahan
1. Kurangnya kebanggaan terhadap organisasi. 2. Keterbatasan anggaran. 3. Kualitas dan kuantas SDM. 4. Keterbatasan sarana dan prasarana. 5. Pola karir yang belum terukur.
Table 2 External Strategic Factors Faktor Strategis Eksternal Peluang
1. Tuntutan transparansi dan akuntabilitas. 2. Meningkatnya kesadaran hukum masyarakat. 3. Tingkat pendidikan pelanggar hukum. 4. Perkembangan teknologi. 5. Tuntutan reformasi birokrasi. Ancaman
1. Meningkatnya kuantas pelanggar hukum. 2. Kualitas bentuk pelanggaran hukum.
Selanjutnya, dilakukan pemilihan alternatif strategi menggunakan matriks SWOT, yaitu memadukan pelaung-peluang dan ancaman-ancaman eksternal yang dihadapi dengan kekuatan dan kelemahan organisasi.
10
Direktorat Jenderal Pemasyarakatan
Rencana Strategis 2015 - 2019
Faktor Internal
Kekuatan (S) l
UPT yang tersebar di seluruh Indonesia
l
Kesejahteraan Petugas.
l
Komitmen Pimpinan
l
l
Prosedur kerja yang jelas Jumlah petugas yang besar
Kelemahan (W) l
Prosedur kerja (SOP belum dilaksanakan secara konsisten);
l
Mekanisme pengawasan internal/sosial belum maksimal;
l
Sistem data yang belum terintegrasi;
l
Keterbatasan anggaran.
l
Pola pembinaan SDM belum memadai;
l
Keterbatasan sarana& prasarana;
l
Missing link antara UPT Pas dengan Ditjen Pas.
l
Pemberdayaan sumber daya masyarakat dengan mengedepankan kemitraan yang sehat.
l
Pembentukan pola pembinaan pegawai yang didasarkan pada kompetensi.
l
Pemanfaatan sumber daya secara efekf.
Faktor Eksternal Peluang (O) l
Tuntutan transparansi dan akuntabilitas.
l
Meningkatnya kesadaran hukum masyarakat.
l
Perkembangan teknologi.
l
Tuntutan reformasi birokrasi.
l
Dukungan pemerintah & lembaga donor;
l
Peraturan yang mendukung (Perpres 44/2015, Inpres 9/2011, Inpres 1/2010, Inpres 3/2010, dll).
l
Dukungan instansi terkait.
Ancaman (T) l
Polik anggaran yang dak berimbang;
l
Lemahnya pemahaman masyarakat terhadap system pemasyarakatan;
l
Pengambilalihan tugas fungsi pemasyarakatan
l
Meningkatnya kuantas dan kualitas pelanggaran hukum.
l
Pembangunan prol petugas yang unggul berbasis pada kemajuan pengetahuan dan teknologi.
l
Pengembangan kelembagaan secara profesional.
l
Penguatan pelaksanaan mekanisme kerja berdasarkan pada tugas pokok dan fungsi.
Direktorat Jenderal Pemasyarakatan
11
BAB II VISI, MISI DAN TUJUAN DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
2.1. Visi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa visi adalah kondisi masa depan yang ingin dicapai oleh organisasi. Visi dimaksudkan adalah untuk: (a) mencerminkan apa yang ingin dicapai organisasi; (b) memberikan arah dan fokus strategi yang jelas; (c) mampu menjadi perekat dan menyatukan berbagai gagasan strategis yang terdapat dalam sebuah organisasi; (d) memiliki orientasi terhadap masa depan sehingga segenap jajaran berperan dalam mendefinisikan dan membentuk masa depan organisasinya; (e) mampu menumbuhkan komitmen seluruh jajaran dalam lingkungan organisasi; dan (f) mampu menjamin kesinambungan kepemimpinan organisasi. Berdasarkan hasil analisis lingkungan strategis yang telah dilakukan, maka visi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan adalah: ”Menjadi Penyelenggara Pemasyarakatan yang profesional dalam penegakan hukum dan perlindungan HAM ”
Direktorat Jenderal Pemasyarakatan
13
Rencana Strategis 2015 - 2019
Visi atas didasarkan pada pemahaman bahwa setiap aktifitas yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan adalah dalam kerangka mengembalikan wargabinaan pemasyarakatan menjadi individu yang bertakwa kepada Tuhan YME, mampu berinteraksi secara sehat dalam pergaulan masyarakat, dan mempunyai kemampuan untuk mencapai standar hidup yang baik. Inilah nafas pemasyarakatan yaitu memulihkan hubungan hidup, kehidupan, dan penghidupan warga binaan pemasyarakatan. Pemulihan hubungan hidup, kehidupan, dan penghidupan tersebut dapat diwujudkan apabila Direktorat Jenderal Pemasyarakatan mampu menjadi institusi yang akuntabel, transparan, dan profesional, serta didukung oleh petugas yang memiliki komptensi tinggi. Inilah yang menjadi dasar pemilihan visi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Penjabaran dari komponen kata visi tersebut yaitu:
Pemasyarakatan Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, bahwa pada hakikatnya, Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai insan dan sumber daya manusia harus diperlakukan dengan baik dan manusiawi dalam satu sistem pembinaan yang terpadu. Sistem Pemasyarakatan merupakan rangkaian penegakan hukum yang bertujuan agar Warga Binaan Pemasyarakatan menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan dak mengulangi ndak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Sistem Pemasyarakatan berfungsi menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab. PP 27 tahun 1983 : pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan serta Rutan termasuk di dalam pemasyarakatan Denisi Pemasyarakatan di dalam pernyataan Visi Ditjen PAS mencakup:
-
14
Pengelolaan Basan/ Baran Pelayanan Tahanan Pembimbingan Klien Pemasyarakatan Pembinaan Narapidana
Direktorat Jenderal Pemasyarakatan
Rencana Strategis 2015 - 2019
Profesional
Penegakan Hukum dan HAM
Pemasyarakatan yang professional adalah: l
petugas pemasyarakatan memiliki kompetensi, integritas, dan etos kerja nggi
l
instusi pemasyarakatan akuntabel, transparan dan berorientasi pada sasaran
l
warga binaan pemasyarakatan produkf menuju manusia mandiri yang berdaya guna
Penegakan Hukum dan HAM terkait pemasyarakatan yang dimaksud: l
Narapidana, tahanan, anak, dan klien pemasyarakatan mendapatkan pelayanan sesuai dengan hak asasi manusia (kesehatan dan perawatan, kunjungan, informasi )
l
Keamanan dan keterban di UPT pemasyarakatan terjaga
l
Narapidana, Tahanan, Anak dan Klien Pemasyarakatan mendapatkan pendampingan, pembinaan, pembimbingan, pendidikan dan pelahan sesuai dengan hak asasi manusia
l
Hak kepemilikan seseorang terhadap BASAN/ BARAN terlindungi
2.2. Misi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Misi
dimaksudkan adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan
oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Misi organisasi menjelaskan alasan keberadaan suatu organisasi (the reason for being). Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Misi instansi pemerintah dirumuskan sebagai sesuatu yang jelas dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Misi juga terkait dengan kewenangan yang dimiliki instansi pemerintah dan peraturan perundangan atau kemampuan penguasaan teknologi sesuai dengan strategi yang telah dipilih. Perumusan misi instansi pemerintah dilakukan dengan memperhatikan masukan pihakpihak yang berkepentingan (stakeholders), dan memberikan peluang untuk
Direktorat Jenderal Pemasyarakatan
15
Rencana Strategis 2015 - 2019
perubahan/ penyesuaian sesuai dengan tuntutan perkembangan lingkungan strategik. Rumusan misi dimaksudkan untuk mampu: (a) melingkup semua pesan yang terdapat dalam visi; (b) memberikan petunjuk terhadap tujuan yang akan dicapai; (c) memberikan petunjuk kelompok sasaran mana yang akan dilayani oleh instansi pemerintah; dan (d) memperhitungkan berbagai masukan dan stakeholders. Menurut Mulyadi (2005:114), pernyataan misi harus mampu menjawab empat pertanyaan, yaitu: (1) kebutuhan apa yang akan dipenuhi oleh organisasi (what need do we meet)?; (2) Siapa customer organisasi (who is our customer)?; (3) Dalam bisnis apa organisasi berada (what business are we in)?; (4) Apa yang menjadi kompetensi inti organisasi (what do we best in that business)?. Berdasarkan kaidah tersebut diatas maka rumusan misi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan adalah: l
Menegakkan hukum dan hak asasi manusia terhadap tahanan, narapidana, anak, dan klien pemasyarakatan
l
Mengembangkan pengelolaan pemasyarakatan dan menerapkan standar pemasyarakatan berbasis IT
l
Meningkatkan
parsipasi
masyarakat
(pelibatan,
dukungan
dan
pengawasan) dalam penyelenggaraan pemasyarakatan l
Mengembangkan
profesionalisme
dan
budaya
kerja
petugas
pemasyarakatan yang bersih dan bermartabat l
Melakukan
pengkajian
dan
pengembangan
penyelenggaraan
pemasyarakatan
2.3. Nilai-Nilai Dasar Nilai dasar merupakan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh petugas dan yang memandu petugas dalam memilih berbagai alternatif yang diperlukan untuk menuju masa depan. Direktorat Jenderal pemasyarakatan telah menetapkan nilai-nilai dasar yang dapat dijadikan sebagai pedoman oleh setiap petugas pemasyarakatan dalam menetapkan keputusan berkaitan dengan upaya pencapaian visi dan misi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Nilai-nilai dasar tersebut adalah sebagai berikut:
16
Direktorat Jenderal Pemasyarakatan
Rencana Strategis 2015 - 2019
l
Profesional
l
Akuntabel
l
Sinergi
l
Transparan
l
Inovatif
2.4. Tujuan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Tujuan diartikan sebagai sesuatu (apa) kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi. Rumusan Tujuan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan untuk mendukung upaya pencapaian visi dan misi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan adalah sebagai berikut: 1)
Meningkatnya
kualitas
penyelenggaraan
pelaksanaan
system
pemasyarakatan 2)
Terbangunnya kelembagaan yang akuntabel, transparan, dan berbasis kinerja
3)
Terwujudnya sinergi dengan institusi terkait dan masyarakat dalam penyelenggaraan pemasyarakatan
4)
Terwujudnya reintegrasi sosial WBP secara sehat dalam hidup, kehidupan dan penghidupan
5)
Terpenuhinya kebutuhan dasar WBP
6)
Terlindunginya dan terpeliharanya benda sitaan dan barang rampasan negara
7)
Terwujudnya keamanan dan ketertiban UPT Pemasyarakatan
8)
Meningkatnya profesionalisme dan budaya kerja petugas pemasyarakatan yang bersih dan bermartabat
9)
Terwujudnya
penyelenggaraan
pemasyarakatan
berbasis
teknologi
informasi (menuju e-government)
Direktorat Jenderal Pemasyarakatan
17
Rencana Strategis 2015 - 2019
2.5. Sasaran Strategis Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sasaran
adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh suatu unit kerja
dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran, yaitu ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Setiap indikator sasaran disertai dengan rencana tingkat capaiannya (targetnya) masing-masing. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang menggambarkan sesuatu yang akan dicapai melalui serangkaian kebijakan, program, dan kegiatan prioritas agar penggunaan sumber daya dapat efisien dan efektif dalam upaya pencapaian visi dan misi organisasi. Sasaran yang ditetapkan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan berdasarkan visi, misi, tujuan dan nilai organisasi, yaitu sebagai berikut:
Perspekf Stakeholder l
Meningkatnya kesadaran hukum WBP dan tahanan
l
Meningkatnya kualitas pelayanan pemasyarakatan
l
Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang pemasyarakatan
l
Meningkatnya produktifitas WBP menuju manusia mandiri yang berdaya guna
Perspekf Proses Internal l
Meningkatkan standarisasi pelayananpemasyarakatan
l
Meningkatkan koordinasi dan kerjasama
l
Meningkatkan kualitas pengawasan internal pemasyarakatan
l
Meningkatkan partisipasi publik dalam mendorong reintegrasi sosial
18
Direktorat Jenderal Pemasyarakatan
Rencana Strategis 2015 - 2019
Perspekf Pengembangan Organisasi l
Mengembangkan kompetensi, integritas, profesionalisme dan etos kerja petugas pemasyarakatan
l
Mengembangkan iklim dan budaya kerja yang kondusif
l
Optimalisasi proses pemasyarakatan berbasis Teknologi Informasi
Perspekf Anggaran l
Peningkatan akuntabilitas
2.6. Peta Strategi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sasaran strategi Ditjen Pemasyarakatan diatas kemudian digambarkan ke dalam sebuah peta strategi yang menunjukkan secara eksplisit hubungan sebab akibat antar sasaran strategi ke dalam satu diagram. Berikut ini adalah peta strategi Ditjen Pemasyarakatan.
Direktorat Jenderal Pemasyarakatan
19
2.7. Arah Kebijakan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, serta visi dan misi instansi pemerintah. Kebijakan yang ditempuh Ditjen PAS dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya adalah: l
Penajaman
standar
pelayanan
pemasyarakatan
dan
penelaahan
pengembangan peraturan perundang-undangan pemasyarakatan l
Pemantapan dan penajaman strategi perencanaan jangka panjang secara komprehensif dengan memperhatikan lingkungan strategis.
l
Pemantapan evaluasi kinerja, kelembagaan, dan peraturan perundangundangan bidang pemasyarakatan
l
Peningkatan tata laksana, administrasi umum dan kompetensi pegawai serta penyebarluasan informasi yang akurat.
BAB III PROGRAM, KEGIATAN DAN INDIKATOR KINERJA
3.1. Program Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat, guna mencapai sasaran tertentu. Untuk mencapai sasaran Ditjen Pemasyarakatan 2015 – 2019 maka perlu dilakukan pelaksanaan program dengan didasarkan pada program yang tercantum dalam Renstra Ditjen Pemasyarakatan. Adapun program Ditjen Pemasyarakatan yaitu: ”Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemasyarakatan ”
Direktorat Jenderal Pemasyarakatan
23
Rencana Strategis 2015 - 2019
3.2. Indikator Kinerja Utama Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Indikator kinerja dalam hal ini diartikan sebagai ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu program atau kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator-indikator tersebut secara langsung atau tidak langsung dapat mengindikasikan sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran. Setiap indikator kinerja sasaran disertai dengan rencana tingkat capaiannya (targetnya) masing-masing. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis. Proses penetapan indikator kinerja merupakan proses identifikasi, pengembangan, seleksi dan konsultasi tentang indikator kinerja atau ukuran kinerja atau ukuran keberhasilan kegiatan dan program-program instansi. Penetapan indikator kinerja program/sasaran dan kegiatan didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta data pendukung yang harus diorganisir. Indikator kinerja dimaksud adalah: (1) spesifik dan jelas, (2) dapat diukur secara obyektif, (3) relevan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, dan (4) tidak bias. Berikut ini adalah indikator kinerja Ditjen Pemasyarakatan beserta target kinerja yang akan dicapai: a. persentase layanan pemasyarakatan sesuai standar guna meningkatkan kepuasan publik dalam mendorong pelaksanaan sistem pemasyarakatan b. persentase WBP dan tahanan yang taat hukum guna meningkatkan % pembinaan dan pembimbingan untuk meningkatkan reintegrasi sosial c. jumlah WBP yang bekerja dan atau mengikuti pelatihan ketrampilan selama proses pembinaan dan pembimbingan dalam rangka mewujudkan manusia mandiri
24
Direktorat Jenderal Pemasyarakatan
BAB IV ROADMAP PELAKSANAAN RENSTRA DITJEN PEMASYARAKATAN
4.1. Roadmap Reformasi Birokrasi Jilid II Nama Kegiatan
2015
2016
2017 2018 2019
Program Penataan dan Penguatan Organisasi Restrukturisasi tugas dan fungsi unit kerja
l
Pemetaan tugas dan fungsi
l
Penyusunan Tata hubungan Kerja
l
Penyusunan uraian jabatan structural
l
Penyusunan uraian jabatan fungsional umum
l
Program Penataan Tatalaksana Penyusunan Standar Pemasyarakatan
l
l
Pembangunan atau Pengembangan e-government
l
l
e-office
l
l
l
l
e-monitoring
l
e-procurement
l
Direktorat Jenderal Pemasyarakatan
27
Rencana Strategis 2015 - 2019
Nama Kegiatan
2015
2016
2017 2018 2019
Harmonisasi peraturan perundang-undangan terkait pemasyarakatan
l
l
l
l
l
Harmonisasi Standar Pemasyarakatan
l
l
l
l
l
Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Layanan Kunjungan
l
Layanan untuk WBP
l
Penerapan Standar Pemasyarakatan pada unit kerja
l
l
l
l
l
Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan pemasyarakatan
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
Program Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur Penataan sistem rekruitmen pegawai
l
Analisis Jabatan (Penyusunan Uraian Jabatan)
l
Evaluasi Jabatan (Pemeringkatan Jabatan) Penyusunan Peta Jabatan
l l
Analisis Beban Kerja
l
Perencanaan Kebutuhan Pegawai
l
Rekrutmen dan Seleksi Pegawai
l
Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan
l
Asesmen individu berdasarkan kompetensi (Penyusunan Peta Profil Kompetensi Individu) Penerapan Sistem Manajemen Kinerja Organisasi
l
l
Penerapan Sistem Manajemen Kinerja Individu Penetapan tunjangan kinerja
l
Pengembangan Pola Karir Pegawai
l
Pembangunan/Pengembangan data base pegawai
l
Pendidikan dan pelatihan berbasis Kompetensi
l
l
l
l
l
l
Program Change Management Pembentukan Tim Manajemen Perubahan
l
Penyusunan strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi
l
Sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka RB
l
28
Direktorat Jenderal Pemasyarakatan
l
Rencana Strategis 2015 - 2019
Nama Kegiatan
2015
2016
2017 2018 2019
Program Penguatan Pengawasan Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)
l
Peningkatan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai Quality Assurance dan consulting
l
Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja Review Renstra Organisasi (Visi, Misi, Sasaran dan Indikator Kinerja Utama)
l
l
Program Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Monitoring dan Evaluasi
l
l
l
l
l
Penyusunan Laporan Kinerja Organisasi
l
l
l
l
l
Direktorat Jenderal Pemasyarakatan
29
Rencana Strategis 2015 - 2019
4.2. Roadmap Standarisasi Pelayanan Pemasyarakatan 4.2.1. Roadmap Standarisasi Dukungan Teknis dan Administraf: (Sekretariat Direktorat Jenderal Pemasyarakatan) B A G
N A R O P A L E P N A D M A R G O R P N A I G A B
Sub Bag n a r a g g n A n a D a n a c n e R n a n u s u y n e P n a i g a b b u S n a g n a d n i U - s g a s n i a n d a n g r u r O e P n a n D a i g a b b u S n a D i s a u n l a a r v o E p a n l e a i P g a b b u S
30
Nama Standar
Standar Penyusunan Rencana Dan Anggaran
Standar Bangunan Upt Pemasyarakatan
Standar Penyusunan Peraturan PerundangUndangan Dan Ketatalaksanaan
Nama Kegiatan penyusunan standar penyusunan rencana dan anggaran penyusunan modul bimbingan teknis standar penyusunan rencana dan anggaran bimbingan teknis standar penyusunan rencana dan anggaran penyusunan standar bangunan upt pemasyarakatan penyusunan modul bimbingan teknis standar bangunan upt pemasyarakatan bimbingan teknis standar bangunan upt pemasyarakatan penyusunan standar penyusunan peraturan perundang-undangan dan ketatalaksanaan penyusunan modul bimbingan teknis standar penyusunan peraturan perundangundangan dan ketatalaksanaan bimbingan teknis standar penyusunan peraturan perundangundangan dan ketatalaksanaan penyusunan standar evaluasi dan pelaporan
Standar Evaluasi Dan Pelaporan
penyusunan modul bimbingan teknis standar evaluasi dan pelaporan bimbingan teknis standar evaluasi dan pelaporan
Direktorat Jenderal Pemasyarakatan
2015
2016
2017
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
2018
2019
Rencana Strategis 2015 - 2019
B A G
N A I A W A G E P E K N A I G A B
Sub Bag
g n u f a J m d A n a D i s a t u M g a b b u S
Nama Standar
Nama Kegiatan
2015
Standar Penempatan Pegawai, Pelayanan Administrasi Jabatan Fungsional, Penggajian, Kepangkatan
penyusunan standar penempatan pegawai, pelayanan administrasi jabatan fungsional, penggajian, kepangkatan
●
Kegiatan Rutin
penyusunan analisa jabatan penyusunan analisa beban kerja evaluasi jabatan inventarisasi jabatan fungsional petugas pemasyarakatan penyusunan pola karir pegawai pengambilan sumpah jabatan pejabat negara operasionalisasi tim baperjakat ditjen pemasyarakatan assesment dan penempatan pegawai ditjen pemasyarakatan assesment kepala unit pelaksanaan teknis pemasyarakatan
Standar n a Pemberian i t Hukuman n e n Disiplin, h u r i e s Pelayanan Cuti, b n e Pensiun Dan m e P Pemberian Tanda P n g a Jasa a D b b u Kegiatan Rutin S
m n u i a m a U w g a a g b e b p e u K S
Standar Pelayanan Pembuatan Kartu Pegawai, Pembuatan Kartu Istri/Suami, Pembuatan Kartu Askes Standar Kompetensi Petugas
2016
2018
2019
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
penyusunan standar pemberian hukuman disiplin, pelayanan cuti, pensiun dan pemberian tanda jasa
●
penyusunan aplikasi sistem penilaian kinerja pegawai
●
penyusunan standar pelayanan pembuatan kartu pegawai, pembuatan kartu istri/suami, pembuatan kartu askes analisa kebutuhan petugas pemasyarakatan
2017
●
●
●
Direktorat Jenderal Pemasyarakatan
31
Rencana Strategis 2015 - 2019
B A G
Sub Bag
Nama Standar
Nama Kegiatan
2015
2016
2017
2018
2019
Pemasyarakatan
Kegiatan Rutin
Standar Pelaksanaan Anggaran
N A G N A U E K N A I G A B
n a r a g g n A n a a n a s k a l e P g a b b u S
penyusunan standar pelaksanaan anggaran bimtek standar pelaksanaan anggaran koordinasi pelaksanaan anggaran sosialisasi pelaksanaan anggaran
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
Standar Pelayanan Pemberian Gaji Pegawai , Remunerasi, Uang Makan, Uang Duka Wafat, Uang Duka Tewas, Uang Lembur
Kegiatan Rutin
32
pengembangan simpeg kepegawaian penyusunan standar kompetensi petugas pemasyarakatan assesment kompetensi petugas pemasyarakatan penyusunan rencana pengembangan kapasitas petugas pemasyarakatan berdasarkan hasil training need analysis peningkatan atau pengembangan kapasitas petugas pemasyarakatan monitoring dan evaluasi fisik mental disiplin
penyempurnaan program aplikasi sistem informasi ( simka 4.0) berbasis internet serta pemeliharaan ser●er database bagian keuangan tahun 2012 (kantor pusat) pengembangan simka upt bimtek simka upt dan kantor pusat
Direktorat Jenderal Pemasyarakatan
●
●
●
Rencana Strategis 2015 - 2019
B A G
Sub Bag
n a a r g a a h b a b d u n S e b r e P
Nama Standar
Kegiatan Rutin
Nama Kegiatan
2015
pilot project simka upt roll out simka upt ke seluruh upt penyusunan revisi anggaran kantor pusat dan upt monitoring bama dan daya jasa langkah-langkah akhir tahun anggaran pengelolaan dan pelaksanaan simka terintegrasi di kantor pusat pengelolaan administrasi belanja non pegawai penanggung jawab pengelolaan keuangan ditjen pas
●
2016
2017
2018
2019
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
Standar Proses Registrasi Hibah Langsung Dalam Bentuk Uang Dan Pengelolaan PNBP
n a r o p a l e P n a D i s n a t n u k A g a b b u S
Kegiatan Rutin
pengelolaan sistem akuntansi pemerintah rapat koordinasi penyusunan laporan keuangan perencanaan/implemen tasi/pengelolaan/ sistem akuntansi pemerintah pengelolaan dan penertiban rekening pemerintah perencanaan atau sosialisasi sistem akuntansi instansi rekonsiliasi laporan keuangan pemutakhiran data tindak lanjut temuan bpk sinkronisasi laporan hibah, pnbp dan hutang pihak ketiga sosialisasi penyusunan laporan keuangan
Direktorat Jenderal Pemasyarakatan
33
Rencana Strategis 2015 - 2019
B A G
Sub Bag
Nama Standar
Standar Pengadaan Barang Persediaan Dan Barang Modal
N A P A K G N E L R E P N A I G A B
n a h u t u b e K a s i l a n A n a D n a a d a g n e P g a b b u S
n a s u p a h g n e P n a D i s a s i r a t n e v n I g a b b u S
34
Kegiatan Rutin
Nama Kegiatan penyusunan standar pengadaan barang persediaan dan barang modal bimbingan teknis standar pengadaan barang persediaan dan barang modal kegiatan monitoring pemanfaatan barang inventaris terhadap analisa kebutuhan bimbingan teknis aplikasi sistem informasi pengadaan dan analisa kebutuhan basis web pengembangan aplikasi standar sarana prasarana pemasyarakatan bimtek aplikasi standar sarana prasarana pemasyarakatan pengembangan aplikasi standar bmn pemasyarakatan bimtek aplikasi standar bmn pemasyarakatan pengadaan barang dan jasa keperluan upt pemasyarakatan
Standar Inventarisasi, Penghapusan Dan Pengelolaan Mutasi Bmn
pembinaan dan penataan bmn
Kegiatan Rutin
bimtek simak bmn dan persediaan kantor pusat tim analisa dan penghapusan bmn dan barang persediaan rekonsiliasi laporan bmn penilaian aset bmn bekerjasama dengan kpknl sosialisasi penetapan status penggunaan bmn bimtek pengawasan dan pengendalian bmn
Direktorat Jenderal Pemasyarakatan
2015
2016
2017
2018
2019
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
Rencana Strategis 2015 - 2019
B A G
Sub Bag
Nama Standar
Nama Kegiatan sosialisasi persediaan dan kodifikasi barang bmn sosialisasi standar penghapusan bmn dan barang persediaan penyusunan standar inventarisasi, penghapusan dan pengelolaan mutasi bmn bimbingan teknis standar inventarisasi, penghapusan dan pengelolaan mutasi bmn
M U M U N A I G A B
p i s r A n a D n a t a r u s r e P g a b b u S
l o k o t o r P n a D n a n i p m i P u T g a b b u S
2015
2016
2017
2018
2019
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
Standar Pengelolaan Persuratan (Menerima, Mengklasifikasi, Mengagendakan, Mendistribusi)
Kegiatan Rutin
pengelolaan dan pengklasifikasian arsip di lingkungan ditjenpas terselenggaranya pengiriman surat dinas ditjenpas pengembangan sistem informasi kearsipan pengembangan sistem manajemen persuratan bimtek arsiparis
●
●
Standar Protokoler Pimpinan monitoring evaluasi pembinaan upt rakor pimpinan jamuan delegasi dan tamu Kegiatan Rutin representasi pengawalan dan pelayanan pimpinan
●
Direktorat Jenderal Pemasyarakatan
35
Rencana Strategis 2015 - 2019
B A G
Sub Bag
a g g n a T h a m u R g a b b u S
36
Nama Standar
Nama Kegiatan
Standar Pemeliharaan Dan Pengamanan Gedung, Penggunaan Sarana Fisik Dan Sarana Kantor
penyusunan standar pemeliharaan dan pengamanan gedung, penggunaan sarana fisik dan sarana kantor
Kegiatan Rutin
pembiayaan cleaning service, satpam, sopir, dan teknisi pemeliharaan gedung dan bangunan kantor pusat, halaman, gedung dan taman pemeliharaan dan perawatan sarana gedung perawatan sarana dan prasarana kantor pemeliharaan kendaraan dinas roda empat, roda enam,dan roda dua bimbingan teknis simulasi penanggulangan bahaya kebakaran bimbingan teknis simulasi penanggulangan bencana alam
Direktorat Jenderal Pemasyarakatan
2015
2016
2017
2018
2019
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
Rencana Strategis 2015 - 2019
4.2.2. Roadmap Standarisasi Pelayanan Informasi, Komunikasi Komunikasi dan Kerjasama (Direktorat Informasi dan Komunikasi) Sub dit
I S A M R O F N I N A D A T A D T I D B U S
Seksi
i s a m r o f n I n a d a t a D n a a l o l e g n e P i s k e S
Nama Standar
Standar layanan informasi
Standar pengelolaan data dan informasi pemasyarakatan
n a i g s Layanan n a i a s b m e m pemasyarakatan k t r e m s o berbasis IT yang i S e S f g I n diselesaikan n e P n a a r a h i l e i s m a Standar e P m pengamanan dan r n o pemeliharaan a f n D Teknologi I n i Informasi g a o n l (jaringan (LAN a o n dan WAN), PC, m a k e server, dll) g n T e P i s k e S
Nama Kegiatan
2015
Penyusunan Standar layanan informasi
●
Penyusunan Modul Bimbingan Teknis Standar layanan informasi
●
Bimbingan Teknis Standar layanan informasi
●
Penyusunan Standar pengelolaan data dan informasi pemasyarakatan Penyusunan Modul Bimbingan Teknis Standar pengelolaan data dan informasi pemasyarakatan Bimbingan Teknis Standar pengelolaan data dan informasi pemasyarakatan Pengembangan layanan pemasyarakatan berbasis IT Penyusunan Standar pengamanan dan pemeliharaan Teknologi Informasi (jaringan (LAN dan WAN), PC, server, dll) Penyusunan Modul Bimbingan Teknis Standar pengamanan dan pemeliharaan Teknologi Informasi
2016
2017
2018
2019
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
Direktorat Jenderal Pemasyarakatan
37
Rencana Strategis 2015 - 2019
Sub dit
Seksi
Nama Standar
Kegiatan rutin dan pendukung
n n a a t j u i a a p i y t l n r e e i P e i P B s k n e a S d
S A M U H T I D B U S
38
i s a k i n u m o K i g e t a r t S n a d a s i l a n A i s k e S
Nama Kegiatan Bimbingan Teknis Standar pengamanan dan pemeliharaan Teknologi Informasi Penyusunan Manual Book aplikasi SMS Gateway berbasis web Pembangunan Jaringan WIFI Konfigurasi dan pembelian server Aplikasi email Ditjen PAS Pengelolaan layanan PPID Pengelolaan dan Pengamanan Jaringan dan Data Server Pendampingan Teknis Aplikasi SDP
Penyusunan Standar pengolahan dan publikasi berita Standar pengolahan dan publikasi berita
Kegiatan rutin dan pendukung
Penyusunan Modul Bimbingan Teknis Standar pengolahan dan publikasi berita Bimbingan Teknis Standar pengolahan dan publikasi berita Peliputan Penyusunan Warta PAS Press Conference Diskusi Media / Media Gathering Sosialisasi pemasyarakatan dengan penerbitan materi
Direktorat Jenderal Pemasyarakatan
2015
2016
2017
2018
2019
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●