Renvoi Dalam Hukum Perdata Internasional Kata penunjukkan dari penunjukkan kembali mempunyai pengertian: 1. Penunjukkan yang dimaksud ke arah kaidah-kaidah hukum intern ( sachnormen ) saja dari suatu sistem hukum tertentu disebut: sachnormverweisung. ( Hukum intern saja > hukum asing ). 2. Penunjukkan yang diarahkan ke sistem hukum asing, termasuk kaedah-kaedah HPI dari sistem hukum asing tersebut: gesamtverweisung. ( Kaidah intern + HPI ).
Macam-Macam Renvoi ( Lanjutan ): 1. Penunjukkan kembali ( simple renvoi/ remission renvoi ). Yaitu penunjukkan oleh kaedah HPI asing kembali ke arah lex fori. 2. Penunjukkan lebih lanjut ( minimal 3 hukum asing ). Yaitu kaedah HPI asing yang telah ditunjuk oleh lex fori bisa menunjuk kembali ke arah lex fori tapi menunjuk lebih lanjut ke arah sistem hukum asing lain.
Asas-asas HPI 1. Lex Rei Sitae ( Lex Situs ): hukum yang berlaku atas suatu benda adalah hukum dari tempat dimana benda itu terletak atau berada → bias benda bergerak, berwujud, atau tak berwujud. 2. Lex Loci Contractus: terhadap perjanjian yang bersifat HPI berlaku kaidah hukum dari tempat pembuatan perjanjian/ tempat dimana perjanjian ditandatangani. 3. Lex Loci Solutionis: hukum yang berlaku adalah tempat dimana isi perjanjian dilaksanakan. 4. Lex Loci Celebrationis: hukum yang berlaku bagi sebuah perkawinan adalah sesuai dengan hukum tempat perkawinan itu dilangsungkan.
5. Lex Domicile: hukum yang berlaku adalah tempat seseorang berkediaman tetap/ permanent home. 6. Lex Patriae: hukum yang berlaku adalah dari tempat seseorang berkewarganegaraan. 7. Lex Loci Forum: hukum yang berlaku adalah tempat perbuatan resmi dilakukan. Perbuatan resmi adalah pendaftaran tanah, kapal dan gugatan perkara itu diajukan dan perbuatan hukum yang diajukan. 8. Asas choice of law ( pilihan hukum ): hukum yang berlaku adalah hukum yang dipilih berdasarkan para pihak.
Hukum Perdata Internasional : Kasus penunjukan lebih jauh (renvoi) Fakta •
Seorang paman dan saudara sepupu perempuan yang kedua2nya berkewarganegaraan swiss, tinggal di moskow(rusia) dan mereka menikah disana. Sebelum melangsungkan perkawinan tersebut mereka telah minta penjelasan baik dari instansi rusia maupun dari instansi swiss apakah perkawinan mereka diperbolehkan. Kedua instansi ini baik dari rusia maupun dari swiss, tidak melihat adanya suatu keberatan. Karena menurut HPI rusia, perkawinan harus dilangsungkan menurut hokum rusia (rusia menganut prinsip territorial. Jadi berlaku lex loci celebrations). Sedangkan menurut ketentuan HPI (ekstern) swiss, perkawinan ini dilangsungkan menurut hokum rusia (bahwa suatu perkawinan yang dilakukan di luar negri menurut hokum yang berlaku disana dianggap sah menurt hokum swiss. Menurut hokum intern swiss perkawinan antara seorang paman dan saudara sepupu perempuan dilarang, apabila dilangsungkan di Negara swiss, tetapi Karena perkawinannya dilangsungkan di rusia, maka perkawinan tidak dilarang
•
Dengan demikian akan berlaku hokum rusia yang tidak mengenal larangan perkawinan antara paman dengan saudara sepupunya Ini , maka perkawinan yang bersangkutan baik menurut hk rusia maupun menurut HPI rusia dan HPI swiss sah adanya
•
Kemudian para mempelai pindah ke humburg (jerman), disini timbul percekcokan hingga perempuan mengajukan gugatan untuk perceraian. Sedangkan pihak paman mengajukan pembatalan perkawinan.
Jawaban 1. Forum yang berwenang •
Pengadilan mana yang berwenang mengadili kasus ini? Yaitu
pengadilan jerman karena sesuai dengan prinsip actor sequitor forum rei yaitu gugatan diajukan ke pengadilan, tempat dimana tergugat bertempat tinggal. Karena tergugat bertenpat tinggal di hamburg, maka forum yang berwenang harus di tempat tinggal tergugat 1. Titik taut primer adalah factor-faktor/keadaan yang menciptakan hubungan HPI dalam kasus ini yang merupakan titik taut primer harus dilihat/ditinjau dari pengadilan yang berwenang menyelesaikan sengketa ini. Menurut pandangan PN hamburg perkara ini adalah perkara HPI karena ada unsure asingnya yaitu pihak penggugat dan tergugat berkewarganegaraan swiss. 2. Titik taut sekunder dan Renvoi. Sesuai dengan prinsip jerman yang kewarganegaraan maka hokum jerman merenvoi ke hokum swiis, ternyata swiss yang menganut prinsip domisili merenvoi lagi ke /penunjukan lebih jauh ke rusia tempat dimana perkawinan itu dilangsungkan. Dan menurut hokum rusia perkawinan tersebut sah adanya (menjawab persoalan pendahuluan juga) 3. Kualifikasi adalah penyalinan fakta sehari-hari kedalam istilah-istilah hokum, ini adalah permasalahan hokum tentang orang yaitu tentang gugat cerai
4. Vested right: seseorang yang sudah mendapatkan hak –hak nya yang diperoleh maka negar2 harus menghormatinya/mengakui nya. Seperti status sebagai istri
Hukum Perdata Internasional : renvoi Renvoi atau penunjukan kembali. Contoh renvoi •
Apabila seorang warga inggris yang berdomisili di Indonesia harus ditentukan apakah ia sudah dewasa atau belum, atau dia hendak menikah, maka menurut HPI Indonesia berdasarkan pasal 16 AB harus dipakai hokum Inggris. Dengan kata lain perkataan kaidah HPI Indonesia menunjuk kepada hokum Inggris dan hokum inggris menunjuk kembalikepada hokum Indonesia ,karena menurut HPI inggris yang harus dipakai untuk status personil yaitu domisili dari seseorang. Dalam hal ini domisili orang inggris bersangkutan adalah di Indonesia, maka hokum Indonesialah yang harus diberlakukan Selayang pandang renvoi asalah renvoi timbul karena adanya aneka warna sistem HPI yang berbeda pada masing-masing negara, terutama sekali berhubungan pada status personil seseorang berdasarkan prinsip domisili dan nasionalitas. Masalah renvoi juga memiliki hubungan yang erat dengan persoalan kwalifikasi. Adapun pertanyaan yang timbul kemudian adalah “Apakah HPI itu merupakan hukum yang sifatnya supra nasional atau yang nasional?”. Jika dianggap sebagai
hukum yang sifatnya supra nasional, maka renvoi tidak dapat digunakan karena kaidah HPI semacam itu memiliki kekuatan hukum yang tidak menghiraukan pembuat undang-undang untuk mengoper atau menolak renvoi. Jika kaidahkaidah HPI semacam ini berasal dari tata tertib hukum yang lebih tinggi daripada tata tertib pembuat undang-undang nasional, maka HPI yang bersifat supra nasionalah yang berlaku. Berkenaan dengan renvoi, tidak semua penulis setuju dengan adanya renvoi dengan beberapa alasan, yaitu: 1.Renvoi dianggap tidak logis Hal ini didasarkan pada suatu penunjukan kembali secara terus menerus, maka yang ada adalah suatu permasalahan yang menggantung karena tidak ada pihak yang mau menanganinya dan terus saling melakukan suatu penunjukkan kembali. Pendapat kalangan penulis yang menolak renvoi ini lantas dibantah oleh pihak yang pro renvoi dengan alasan bahwa baik yang menerima atau yang menolak dua-duanya secara selogis mungkin. Dalam kenyataannya tidak akan ditemui adanya suatu penujukkan tiada akhir melainkan hanya ada satu kali renvoi/ penujukkan kembali. 2.Renvoi merupakan penyerahan kedaulatan legislatif. Menurut pandangan yang kontra dengan renvoi, menurut Cheshire dan Meyers, dengan adanya suatu renvoi, maka seolah-olah kaidah-kaidah hakim itu sendiri yang dikorbankan terhadap seuatu hukum asing yang kemudian dianggap berlaku. Sementara itu, pendapat ini dibantah dengan alasan kaidah yang digunakan oleh hakim itu bukan dari sembarang kaidah negara asing, dengan arti hanya sebatas kaidah HPI saja dimana yang menunjuk penggunaannya adalah sang hakim itu sendiri sehingga secara tidak langsung, yang berlaku adalah HPI negaranya
sendiri dan bukan HPI dari negara asing. 3.Renvoi membawa ketidak pastian hukum Jika renvoi diterima, maka yang ada kemudian adalah penyelesaian HPI itu yang samar-samar, tidak kokoh dan tidak stabil sebagai hukum. Akan tetapi menurut kubu yang pro renvoi mangatakan bahwa justru jika tidak ada renvoi, maka yang ada adalah ketidakpastian itu sendiri. Sementara itu, alasan-alasan yang digunakan oleh para penulis yang pro dengan adanya renvoi adalah sebagai berikut: 1.Renvoi memberikan keuntungan praktis Jika sebuah renvoi itu diterima, maka hukum intern sendiri dari sang hakim yang akan digunakan dan tentunya hal ini akan memberikan keuntungan praktis bagi hakim. 2.Jangan bersifat lebih raja daripada raja itu sendiri Justru dengan adanya renvoi, chauvinisme juridis dapat dihindari dan merupakan suatu penghormatan pada hukum asing yang bertautan dengan kasus yang ada. 3.Keputusan-keputusan yang berbeda. Untuk menghindari adanya ketidak pastian hukum dalam bentuk keputusan yan berbeda-beda atas perkara yang sama pada dua sistem hukum yang terkait. Dari hal-hal yang telah disampaikan sebelumnya di atas perihal pro dan kontra pada renvoi, kita mendapati bahwa yang digunakan dalam menilai masalah renvoi ini adalah logika. Kita harus dapat melihatnya berdasarkan pada hukum positif dimana renvoi dipandang sebagai suatu bentuk dari apa yang dinamakan dengan pelembutan hukum, meskipun tidak ditemukan dalam suatu peraturan tertulis di Indonesia, renvoi diterima dalam kaidah hukum positif Indonesia secara nyata
yang tercantum secara tidak langsung dalam pasal 16 sampai 18 AB. Adapun beberapa yurisprudensi yang berkaitan dengan renvoi di Indonesia adalah sebagai berikut: 1.Perkara orang Armenia Nasrani tahun 1928 2.Perkara palisemen seorang British India tahun 1925 Renvoi juga diatur dalam konvensi-konvensi internasional meliputi : 1.Persetujuan Den Haag tentang HPI tahun 1951, 1955 Diterima suatu konsep untuk mengatur “perselisihan” antara prinsip nasionalitas dan domisili yang lantas ditindak lanjuti pada tanggal 15 Juni 1955 dengan ditetapkannya konvensi yang bersangkutan. Pasal 1 mengatur bahwa apabila suatu negara di mana orang yang dipersoalkan menganut sistem domisili, memakai sistem nasionalitas sementara negara asal orang itu memakai sistem domisili, maka tiap negara peserta menggunakan Sachornen daripada domisili. 2.Persetujuan hukum uniform HPI negara-negara Benelux 1951 Persetujuan itu dilakukan antara negara Belgia, Belanda dan Luxemburg. Dalam pasal 1-nya ditentukan bahwa renvoi tidak dapat diterima. Jika tidak ditentukan berlainan, maka dalam persetujuan tersebut diartikan dengan istilah hukum intern daripadanya dan bukan HPI-nya.
