AKIBAT HUKUM SUATU PENSYARATAN (RESERVATION) DALAM PERJANJIANINTERNASIONAL
Oleh : Setyo Widagdo, SH. MH1
Abstraksi: Pensyaratan (Reservation) dalam suatu perjanjian internasional merupakan suatu hal yang sangat penting, karena ketentuan tentang dibolehkannya suatu perjanjian internasional internasional dapat diberikan diberikan pensyaratan, akan membuka kesempatan seluas-luasnya bagi negara-negara untuk ikut serta dalam perjanjian internasional. Walaupun tidak dapat dihindari bahwa ketika suatu negara mengajukan pensyaratan terhadap suatu perjanjian internasional yang akan diikutinya, maka akan timbul pula akibat-akibat hukum dari adanya pensyaratan tersebut. Hal ini disebabkan karena ada negara yang menerima dan ada pula negara yang menolak terhadap pensyaratan yang diajukan oleh suatu negara. Tulisan ini bermaksud membahas akibat hukum dari pensyaratan terhadap suatu perjanjian internasional dan praktek Indonesia terhadap pensyaratan yang pernah dilakukan terhadap suatu perjanjian internasinal. Kata kunci: kunci: Pensyaratan, Pensyaratan, Perjanjian Perjanjian InternasionaL InternasionaL Pendahuluan
Dalam suatu perjanjian internasional yang bersifat multilateral, sangat dimungkinkan suatu negara yang ikut serta sebagai pihak dalam perjanjian tersebut tidak dapat menyetujui seluruh materi perjanjian itu, karena diantara materi atau ketentuan perjanjian itu ada yang tidak sesuai dengan kepentingan nasional dari negara yang bersangkutan. Dalam keadaan yang demikian ini, biasanya suatu negara menyatakan dirinya ikut serta atau sebagai pihak dalam perjanjian tersebut dengan suatu atau beberapa pensyaratan atau reservasi (reservation), yang akan menimbulkan beberapa akibat hukum. Sedangkan dalam perjanjian internasional internasional yang bersifat bilateral, apabila terdapat salah satu pihak mengajukan suatu pensyaratan, yang mana pensyaratan tersebut ditolak oleh pihak yang lain, atau pihak lain menyatakan keberatan terhadap pensyaratan yang diajukan, maka perjanjian tersebut akan batal. Oleh karena itu pensyaratan atau reservasi dalam perjanjian bilateral sama sekali tidak mempunyai makna. Berbeda halnya dengan perjanjian internasional yang bersifat multilateral, yaitu apabila suatu negara mengajukan pensyaratan, dimana pensyaratan tersebut tidak disetujui atau ditolak oleh satu atau beberapa negara peserta yang lain, maka akan timbul beberapa masalah, antara lain sejauh manakah akibat hukum dari suatu pensyaratan atau reservasi dalam hubungannya antara negara yang mengajukan pensyaratan dengan negara yang menerima pensyaratan itu, dan dalam hubungannya antara negara yang mengajukan pensyaratan dengan negara yang menolak pensyaratan tersebut ? Bagaimana pula akibat hukum mengenai status negara yang mengajukan pensyaratan itu, apabila pensyaratan
yang diajukannya tidak sesuai dengan tujuan dan maksud perjanjian ? Dua persoalan inilah yang penulis coba untuk dibahas dalam tulisan ini. Ketentuan Mengenai Pensyaratan/Reservasi Dalam Konvensi Wina 1969
Dalam Konvensi Wina 1969 tentang Hukum Perjanjian Internasional, ketentuan mengenai pensyaratan ini secara terperinci diatur dalam pasal 19 sarnpai dengan pasal 23. Dimana masing-masing pasal mengatur masalah penyusunan suatu pensyaratan (pasal 19), penerimaan dan penolakannya (pasal 20), akibat hukum dari penerimaan dan penolakan pensyaratan (pasal 21), pembatalan atau penarikan kembali suatu pensyaratan (pasal 22) dan prosedur mengenai pensyaratan (pasal 23). Pasal-pasal tersebut pada pokoknya menentukan bahwa larangan atau pembatasan terhadap pensyaratan, atau perumusan syarat-syarat khusus untuk mengatur penerimaannya, harus diatur oleh ketentuan-ketentuan yang dimuatkan di dalam perjanjian yang bersangkutan (Budiono Kusumohamidjojo, 1986:10) Untuk lebih jelasnya, berikut ini akan dikemukakan secara singkat ketentuan yang terdapat dalam pasal-pasal tersebut. Penyusunan, penerimaan dan penolakan suatu pensyaratan
Menurut ketentuan pasal 19 Konvensi Wina 1969, negara berhak mengemukakan pensyaratan pada saat penandatanganan, penyerahan instmmen ratifikasi, menerima suatu perjanjian, menyatakan turut serta, kecuali apabila perjanjian itu melarang untuk mengadakan pensyaratan, atau perjanjian tersebut menyebutkan bahwa hanya pensyaratan khusus yang diperbolehkan, sedangkan pensyaratan lain tidak diperkenankan, atau pensyaratan itu bertentangan dengan maksud dan tujuan dari perjanjian itu sendiri. Pasal 20 ayat 1 Konvensi Wina 1969 menyebutkan bahwa bila pensyaratan diijinkan oleh perjanjian, maka tidak perlu meminta suatu pernyataan diterima oleh negara lain, kecuali jika hal demikian itu disebutkan dalam perjanjian itu. Sedangkan pasal 20 ayat 2 menghendaki bahwa dalam keadaan khusus, yakni jika perjanjian tersebut harus berlaku secara keseluruhan (seutuhnya), maka persetujuan d ari setiap negara peserta perjanjian disyaratkan. Kemudian pasal 20 ayat 3 menjanjikan bahwa jika perjanjian dimaksud merupakan suatu Anggaran Dasar suatu organisasi internasional, misalnya PBB, kecuali ditentukan lain, maka pensyaratan memerlukan persetujuan dari lembaga yang berwenang dari organisasi internasional itu. Selanjutnya pasal 20 ayat 4 Konvensi Wina 1969 mengatur tentang akibat hukum dari pensyaratan, yaknisebagai berikut: a. Suatu pensyaratan yang diajukan oleh suatu negara dan diterima oleh negara peserta lain, maka antara negara yang menyatakan pensyaratan dan negara yang menerimanya, perjanjian itu akan berlaku di antara mereka;
b. Suatu keberatan oleh negara peserta lain terhadap suatu pensyaratan tidak mengesampingkan berlakunya perjanjian (diantara mereka), kecuali jika maksud yang bertentangan secara tegas dinyatakan oleh negara yang berkeberatan tersebut; c. Suatu tindakan yang menyatakan keinginan suatu negara untuk diikat dalam suatu perjanjian dan berisikan suatu persyaratan,mulai berlaku sejak setidak-tidaknya satu peserta lain menerima persyaratan tersebut. Sedangkan pasal 20 ayat 5 Konvensi Wina 1969 menegaskan bahwa kecuali dinyatakan lain, suatu pensyaratan dianggap diterima oleh suatu negara, jika tidak menimbulkan suatu keberatan terhadap pensyaratan tersebut dan pada akhir 12 bulan setelah pensyaratan itu diajukan, atau pada saat dijelaskan keinginannya untuk mengikatkan diri pada perjanjian. Penarikan (withdrawal) dan Prosedur Pensyaratan
Tentang penarikan (withdrawal) terhadap suatu pensyaratan, dapat dilakukan setiap waktu dan dalam hal ini persetujuan suatu negara yang telah menerima pensyaratan itu tidak diwajibkan. (Lihat pasal 22 ayat 1 Konvensi Wina 1969) Ketentuan yang demikian itu berlaku pula bagi penolakan terhadap pensyaratan. (Lihat pasal 22 ayat 2 Konvensi Wina 1969) Penarikan diri terhadap pensyaratan mulai berlaku dalam hubungannya dengan negara peserta yang lain apabila pemberitahuan tentang hal itu telah diterima oleh negara yang bersangkutan, sedangkan penarikan keberatan atau penolakan terhadap pensyaratan mulai berlaku apabila pemberitahuan tentang hal itu telah diterima oleh negara yang mengajukan pensyaratan. (Lihat pasal 22 ayat 3 Konvensi Wina 1969) Prosedur mengenai pensyaratan diatur dalam pasal 23 Konvensi Wina 1969, yang antara lain disebutkan bahwa pernyataan menerima atau menolak suatu pensyaratan haruslah diformulasikan secara tertulis dan harus diberitahukan kepada negara peserta (contracting state) dan negara-negara lain yang berhak menjadi pihak perjanjian. Demikian pula penarikan terhadap pensyaratan dan penarikan terhadap penolakan (objecting) suatu pensyaratan juga harus dinyatakan secara tertulis. Namun dalam praktek seringkali pernyataan menerima atau menolak suatu pensyaratan tidak dilakukan secara tertulis. Apabila pensyaratan dirumuskan pada waktu menandatangani perjanjian, berkenaan denganrn ratifikasi, penerimaan atau persetujuan, maka haruslah dikuatkan secara formal oleh negara yang mengajukan pensyaratan (reserving state) pada waktu menyatakan persetujuannya untuk mengikatkan diri pada perjanjian tersebut. Dengan demikian pensyaratan dianggap telah dibuat pada saat penguatannya. (Lihat pasal 23 ayat 2 Konvensi Wina 1969)
Kemudian suatu pernyataan menerima atau menolak pensyaratan yang dilakukan sebelum penguatan (confirmation), maka pensyaratan tersebut tidak memerlukan penguatan lagi. Demikianlah beberapa ketentuan mengenai pensyaratan menurut Konvensi Wina 1969 yang secara singkat telah diuraikan pokok-pokoknya. Dengan demikian, melihat ketentuan-ketentuan dalam Konvensi Wina 1969 tentang Hukum Perjanjian, khususnya mengenai pensyaratan tersebut, maka sebenarnya pensyaratan yang diajukan oleh suatu negara merupakan penerimaan bersyarat dari negara tersebut terhadap materi perjanjian. Penerimaan bersyarat yang demikian itu pada prinsipnya merupakan suatu perjanjian yang berlainan dengan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya, (Moh. Radjab, 1963:233) karena materi dari perjanjian itu akan mengalami perubahan, khususnya bagi pihak yang mengajukan pensyaratan itu, sesuai dengan apa yang dikemukakan dalam pensyaratannya, apabila pensyaratannya itu diterima oleh Konvensi. Disamping itu, dalam Konvensi Wina 1969 terdapat pembatasan-pembatasan tertentu terhadap hak suatu negara untuk mengajukan pensyaratan ataupun terhadap materi dari pensyaratan itu sendiri. Pembatasan-pembatasan tersebut terdapat dalam pasal 19, yang antara lain menyatakan bahwa setiap negara berhak untuk mengajukan pensyaratan kecuali jika: a. Perjanjian melarangnya atau ada ketentuan (pasal-pasal) dalam perjanjian yang bersangkutan yang melarang negara-negara peserta untuk mengajukan pensyaratan. Larangan itu dapat ditujukan baik terhadap seluruh materi dalam konvensi ataupun hanya terbatas pada pasal-pasal tertentu saja dari konvensi yang bersangkutan;
b. Perjanjian menentukan bahwa hanya pensyaratan yang khusus saja yang diperkenankan;
c. Pensyaratan tidak sesuai dengan tujuan dan maksud perjanjian.
Dengan adanya ketentuan mengenai pensyaratan dalam Konvensi Wina 1969 mi, maka dapat dikatakan bahwa Konvensi Wina 1969 ini dinilai mengandung unsur-unsur "progressive development" seperti dikatakan oleh Mieke Komar : " Masalah lain yang dinilai mengandung unsur progressive development adalah mengenai reservation to treaty" (Mieke Komar, 1981: 35) Penilaian atas adanya unsur "progressive development" tersebut karena
Konvensi Wina 1969 memakai "Pan American Doctrine" dalam kaitannya dengan penerimaan dan penolakan terhadap pensyaratan, dan b ukan memakai prinsip lama yaitu prinsip kebulatan persetujuan (unanimity principe) yang pernah dipakai oleh Liga Bangs-Bangsa. Beberapa Contoh Masalah Dan Praktek Negara Mengenai Pensyaratan
Pada tahun 1951, atas permintaaan Majelis Umum PBB, Mahkamah Internasional telah mengeluarkan suatu advisory opinion mengenai pensyaratan. Advisory Opinion tersebut berkenaan dengan suatu Konvensi tentang pencegahan dan penghukuman terhadap kejahatan pembunuhan masal manusia (Genocide Convention). Dimana dalam konvensi tersebut terdapat persoalan hukum mengenai pensyaratan, persoalan mana menyangkut masalah kriteria untuk menentukan hak mengajukan pensyaratan dan hak untuk menolak atau menyatakan keberatan terhadap pensyaratan. (O'Connel, 1970:238) Dengan perbandingan suara 7:5 Mahkamah mengeluarkan Advisory Opinion nya sebagai berikut: (Green,: 1978:573) a. Suatu negara yang telah mengajukan pensyaratan dan ditolak oleh negara peserta lain, sedangkan negara itu tetap mempertahankan pensyaratannya, maka negara yang mengajukan pensyaratan (the reserving state) dapat dianggap sebagai peserta konvensi apabila pensyaratan yang diajukan itu sesuai dengan tujuan dan maksud dari konvensi, demikian juga sebaliknya.
b. Apabila salah satu pihak peserta konvensi menolak pensyaratan yang diajukan oleh pihak peserta lain, karena dipandang tidak sesuai dengan tujuan dan maksud konvensi, maka negara yang menolak (the objecting state) dapat menganggap bahwa negara yang mengajukan pensyaratan (the reserving state) bukan sebagai pihak peserta konvensi. Sebaliknya apabila pihak peserta yang lain menerima pensyaratan tersebut, karena dipandang sesuai dengan tujuan dan maksud konvensi, maka pihak yang menerima pensyaratan itu dapat menganggap bahwa pihak yang mengajukan pensyaratan sebagai pihak peserta konvensi.
c. Penolakan terhadap pensyaratan yang dilakukan oleh negara penandatangan (signatory state), yang belum meratifisir konvensi, dapat mempunyai akibat hukum, seperti pada huruf (a) diatas, hanya apabila negara itu mengadakan ratifikasi. (Sri Suwardi, 1979 : 360) Disamping itu, penolakan terhadap pensyaratan yang dilakukan oleh negara yang berhak menandatangan i atau menyatakan ikut serta tetapi belum melakukannya, tidak mempunyai akibat hukum.
Dari Advisory Opinion Mahkamah Internasional tersebut, maka sebenarnya permasalahan yang penulis ajukan dalam tulisan ini telah terjawab, terutaqma pada bagian (a) dan (b) diatas. Selain itu, pendapat Mahkamah Internasional tersebut juga mengandung suatu prinsip mengenai pensyaratan dalam hubungannya dengan penerimaan dan penolakan terhadap pensyaratan, yakni prinsip atau sistem "Pan American". Hal ini dapat dilihat pada huruf (a) dan (b) diatas. Dengan demikian prinsip atau sistem "Pan American" yang terkandung dalam Advisory Opinion Mahkamah Internasional tersebut sam dengan prinsip yang terkandung dalam Konvensi Wina Tahun 1969 tentang Hukum Perjanjian internasional. Menurut prinsip atau doktrin "Pan American" tersebut tidak diperlukan persetujuan (consent) yang bulat daripada para peserta konvensi atas pensyaratan yang diadakan oleh negara yang hendak turut serta dalam konvensi, melainkan konvensi itu dianggap berlaku dengan pensyaratan yang diajukan antara yang mengajukan pensyaratan dengan yang menerima pensyaratan. Sedangkan diantara negara-negara yang menolak pensyaratan dengan negara yang mengajukan pensyaratan, konvensi itu dianggap tidak berlaku. Mochtar Kusumaatmadja (Mochtar, 1981: 125) mengatakan, bahwa pada sistem "Pan American" ini suatu perjanjian multilateral mungkin merupakan kumpulan dari perjanjian-perjanjian multilateral yang masing-masing kecil jumlahnya negara pesertanya atau sekumpulan perjanjian bilateral. Oleh karena itu, setelah Advisory Opinion dari Mahkamah Internasional mengenai "Reservation to the Genocide Convention" ini suatu pendekatan yang lebih praktis dan flexible telah diterima dalam praktek negara-negara karena fakta jika 100 negara yang berbeda kultur, sistem ekonomi tetap mempertahankan prinsip "kebulatan persetujuan", maka hal ini akan mengakibatkan keseganan banyak negara untuk turut serta dalam perjanjian multilateral yang umum. (Mieke Komar, 1981: 35) Dengan demikian, prinsip atau sistem "Pan American" ini merupakan suatu sistem yang fleksibel karena memperkenankan atau memungkinkan negara yang mengajukan pensyaratan itu menjadi pihak peserta perjanjian berhadapan dengan negara yang menerima pensyaratan yang bersangkutan, sebagaimana dikatakan oleh Brownlie (Brownlie, 1979 : 606): "in contrast the members of the Pan American Union, later the Organization of American States, adopted a flexible system which permitted a reserving state to become a party vis-a-vis non objecting state " Yang penting dari pendapat Mahkamah Internasional mengenai Genocide Convention ini adalah bahwa meskipun pendapat tersebut dimaksudkan hanya terbatas pada kasus "Genocide Convention", namun pendapat Mahkamah Internasional mengenai
pensyaratan ini sangat penting artinya di dalam perkembangan hukum mengenai pensyaratan. (Mochtar, 1981 : 127) Disamping itu pendapatnya itu hams dianggap mempunyai pandangan yang jauh tentang persoalan pensyaratan pada umumnya. Contoh lain yang dapat dikemukakan dalam tulisan ini adalah pengalaman Indonesia, yakni pada tahun 1961 Indonesia telah ikut menandatangani Konvensi Tunggal Narkotika 1961 dan dengan UU No 8 tahun 1976 telah pula meratifikasinya. Pada waktu menandatangani konvensi tersebut, Indonesia mengajukan pensyaratan terhadap pasal 48 ayat (2) tentang keharusan penyelesaian sengketa pada Mahkamah Internasional. Pasal 48 ayat (2) Konvensi Tunggal Narkotika selengkapnya berbunyi sebagai berikut: "Any such dispute which cannot be settled in the manner precribed shall be referred to the International Court of Justice for decision ". Pada intinya pensyaratan yang diajukan Indonesia terhadap pasal 48 ayat (2) Konvensi Tunggal Narkotika itu adalah bahwa Indonesia tidak mengakui adanya jurisdiksi mengikat (compulsory jurisdiction) dari Mahkamah Internasional. Alasan yang diajukan oleh Indonesia adalah bahwa sengketa yang hendak diajukan ke depan Mahkamah Internasional harus ada persetujuan para pihak dan harus dilihat secara kasuistis. Disamping itu, pensyaratan yang diajukan Indonesia tersebut berdasarkan prinsip untuk menerima suatu kewajiban untuk mengajukan perselisihan-perselisihan internasional, dimana Indonesia tersangkut kepada Mahkamah, terutama apabila perselisihan demikian itu mempunyai segi politis. (Lihat penjelasan UU No 8 Tahun 1976) Pensyaratan terhadap pasal 48 ayat (2) tersebut juga dilakukan oleh Bulgaria, yang isinya sama dengan pensyaratan yang diajukan Indonesia, yakni tidak diakuinya jurisdiksi mengikat dari Mahkamah Internasional, dengan mengatakan : "The people's Republic of Bulgaria does not consider herself bound to implement the provisions of article 48, paragraph 2, concerning the obligatory jurisdiction of International Court". (King Gamble, 1980:384) Pensyaratan yang diajukan, baik oleh Indonesia maupun oleh Bulgaria tersebut tidak banyak menimbulkan masalah, karena dalam Konvensi Tunggal Narkotika 1961 itu sendiri diperkenankan adanya pensyaratan demikian. Bahkan dalam pasal 50 ayat (2) Konvensi Tunggal Narkotika 1961 disebutkan secara tegas pasal-pasal mana saja yang boleh mendapatkan pensyaratan. Pasal 50 ayat (2) Konvensi Tunggal Narkotika 1961 tersebut berbunyi: "Any State may at the time of signature, ratification, or accession make reservations in respect of the following provisions of this Convention : article 12, paragraphs 2 and 3; article 13 paragraph 2; arty id e 14 paragraphs 1 and 2; article 31 paragraphs 1 (b); and article 48"
Dengan demikian, melihat ketentuan diatas, tidak ada persoalan mengenai sah tidaknya pensyaratan yang diajukan Indonesia maupun Bulgaria. Sedangkan akibat hu kum atas pensyaratan dalam hubungannya dengan negara yang menerima maupun yang menolak pensyaratan itu, akan berlaku ketentuan seperti yang terdapat dalam "advisory opinion" Mahkamah Internasional mengenai pensyaratan pada tahun 1951 sebagaimana sudah diuraikan diatas. Apabila dikaitkan dengan Konvensi Wina 1969 tentang Hukum Peijanjian, maka akan berlaku ketentuan pasal 20 ayat (4). Pengalaman lain dari Indonesia adalah ketika mengajukan pensyaratan terhadap Konvensi Jenewa 1958 tentang Hukum Laut. Dengan UU NO 19 tahun 1961 Indonesia meratifikasi Konvensi Jenewa 1958 tentang Hukum Laut, dimana sebelumnya Indonesia telah ikut menandatangani konvensi tersebut. UU tersebut pada prinsipnya mengandung adanya persetujuan terhadap tiga Konvensi Jenewa mengenai Hukum Laut, yakni Konvensi mengenai Perikanan dan Perlindungan Kekayaan Hayati Laut Lepas, Konvensi mengenai Landas Kontinen dan Konvensi mengenai Laut Lepas. Ikut sertanya Indonesia terhadap ketiga konvensi ini diberikan dengan suatu pensyaratan, yang pada prinsipnya berkaitan dengan penafsiran terhadap "territorial sea" dan "Internal Waters". Dalam mana Indonesia menginginkan bahwa sepanjang yang mengenai perairan Indonesia, maka harus ditafsirkan sesuai dengan UU No 4 Prp tahun 1960. Ternyata ratifikasi dengan suatu pensyaratan yang dilakukan oleh Indonesia terhadap ketiga konvensi tersebut hanyalah ratifikasi mengenai Konvensi tentang Laut Lepas saja yang diterima oleh Sekjen PBB. Dengan demikian hanya ratifikasi mengenai Laut Lepas sajalah yang sah menurut hukum. Sedangkan oleh karena ratifikasi yang disertai dengan pensyaratan terhadap dua konvensi lainnya ditolak, maka dapat dikatakan bahwa Indonesia bukan merupakan peserta atas dua konvensi tersebut, karena dua konvensi itu memang tidak boleh dibubuhi pensyaratan. Apabila masalah diatas diakitkan dengan ketentuan yang terdapat dalam Konvensi Wina 1969 tentang Hukum Perjanjian Internasional, maka dapat dikatakan bahwa ditolaknya pensyaratan yang diajukan Indonesia terhadap Konvensi mengenai Perikanan dan perlindungan Kekayaan Hayati Laut Lepas dan Konvensi mengenai Landas Kontinen, karena dianggap pensyaratan yang diajukan Indonesia itu tidak sesuai dengan tujuan dan maksud konvensi. (Lihat pasal 19 Konvensi Wina 1969) Karena itu konsekuensi hukumnya adalah bahwa Indonesia sebagai negara yang mengajukan pensyaratan, dianggap bukan sebagai pihak peserta atas kedua konvensi tersebut, yakni Konvensi mengenai perikanan dan Perlindungan Kekayaan Hayati Laut Lepas dan Konvensi mengenai Landas kontinen.
PENUTUP
Dari keseluruhan pembahasan diatas, maka dapatlah diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut: •
•
•
Pada dasarnya setiap negara dalam suatu perjanjian internasional, berhak untuk mengajukan pensyaratan terhadap mated perjanjian, asalkan pensyaratan tidak dilarang oleh perjanjian, atau pensyaratan tidak bertentangan dengan tujuan dan maksud perjanjian; Penerimaan maupun penolakan oleh suatu negara terhadap suatu pensyaratan mempunyai akibat hukum sebagai berikut: penolakan atas suatu pensyaratan oleh satu atau beberapa peserta konvensi, tidak secara otomatis mengakibatkan status negara yang mengajukan pensyaratan sebagai pihak peserta perjanjian menjadi hilang, melainkan ia akan tetap dianggap sebagai pihak peserta oleh yang menerima pensyaratan tersebut. Kecuali antara pihak yang mengajukan pensyaratan dengan pihak y ang menolak, maka perjanjian akan tetap mengikat bagi kedua belah pihak. Apabila suatu pensyaratan dianggap "tidak sesuai" dengan tujuan dan maksud perjanjian, maka akan berakibat bahwa pensyaratan itu akan ditolak oleh seluruh peserta konvensi, dengan demikian pihak yang mengajukan pensyaratan tidak dapat menjadi peserta perjanjian dan sebaliknya.
•
Prinsip atau doktrin Pan Amerika yang terkandung dalam "Advisory Opinion" Mahkamah Internasional tahun 1951 terhadap masalah pensyaratan pada Genocide Convention 1948 telah diikuti atau dianut pula dalam Konvensi Ewina 1969, dimana prinsip atau doktrin tersebut memang sesuai dengan perkembangan hubungan internasional yang semakin kompleks.
DAFTAR PUSTAKA
Brierly, J.L. Hukum Bangsa Bangsa, terjemahan Moh Radjab, Bhatara, Jakarta. 1963. Brownlie, lan, Principles of Public International Law, 3rd ed, Oxford University Press. London, 1979. Budiono Kusumohamidjojo, Suatu Studi Terhadap Aspek Operasional Konvensi Wina Tahun 1969 Tentaqng Hukum perjanjian Internasional, Binacipta, Bandung, 1986. Green, L.C. International Law Through the Cases, London, 1978 John King Gamble,Jr, Reservation to Multilateral Treaties, A Macroscopic View of State Practice, dalam AJIL, April 1980, vo l 74 NO 2. Mieke Komar, Beberapa Masalah Pokok Konvensi Wina tahun 1969 Tentang Hukum Perjanjian Internasional, diktat kuliah pada Fakultas Hukum UNPAD, Bandung, 1981. Mochtar Kusumaatmadja, Hukum Laut Internasional, Binacipta, Bandung 1978. _____, Masalah Lebar Laut Territorial Pada Konferensi-Konferensi Hukum LautJenewa 1958-1960 penerbit Universitas, Bandung, 1962. _______ fengantar hukum Internasional, Buku I, Bag Umum, Binaciptra , Bandung, 1981.
O'Connel, International Law, 2nd ed, Vol I Steven & Sons, London 1970. Sri Setianingsih Suwardi, Persyaratan Dalam Perjanjian Internasional, dalam majalah Hukum & Pembangunan NO 4 Tahun IX, Juli 1979. Konvensi Wina Tahun 1969 Tentang Hukum Perjanjian Internasional Konvensi Tunggal Narkotika Tahun 1961] UU No 8 Tahun 1976
