Tugas Analisis Kebijakan Publik
Resume Pendekatan dalam Analsis Kebijakan Publik
Al Afdal Permana 0810842026
Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas 2010
Resume Pendekatan dalam Analisis Kebijakan Publik 1. PENDEK PENDEKATA ATAN N SISTEM SISTEM
Pendekatan sistem didasarkan pada konsep-konsep teori informasi (input, withinputs, outputs dan feedback) dan memandang kebijakan publik sebagai respon sistem politik terhadap kekuatan-kekuatan lingkungan. Environtment INPUTS Demands Support Resources
WITHINPUT
OUTPUTS Decisions Actions Policies
The Political System
Environtment
Environtment FEEDBACK
Kebijakan publik merupakan hasil atau output dari sistem politik.
Dalam menganalisis kebijakan publik dengan pendekatan sistem, nilai yang ada pada pendekatan ini terletak pada pertanyaan berikut: 1. Dimensi-dimen Dimensi-dimensi si lingkungan lingkungan penting penting apakah apakah yang dapat dapat mendorong mendorong tuntuta tuntutan-tunt n-tuntutan utan agar dapat ditransformasikan ke dalam sistem politik? 2. Kara Karakt kter eris isti tik k-kar -karak akte teri rist stik ik
pen penting ting
apak apakah ah
dari dari
sist sistem em
polit olitik ik
yang ang
dap dapat
mentranformasikan tuntutan-tuntutan menjadi kebijakan publik dan dapat berlangsung terus menerus. 3. Bagaimana Bagaimana input input dari lingkun lingkungan gan dapat dapat mempengaru mempengaruhi hi sifat sistem sistem politik? politik? 4. Baga Bagaim iman anaka akah h sifa sifat-s t-sif ifat at (kara (karakt kter eris isti tik) k) sist sistem em poli politi tik k dapa dapatt memp mempen enga garu ruhi hi isi isi kebijakan publik? 5. Bagaimanakah Bagaimanakah input input dari lingku lingkungan ngan dapat dapat mempengaru mempengaruhi hi isi kebijaksan kebijaksanaan aan negara? negara? 6. Baga Bagaim iman anaka akah h kebi kebija jaks ksan anaan aan nega negara ra melal melalui ui umpa umpan n bali balik k dapa dapatt memp mempen enga garu ruhi hi lingkungan dan karakteristik sistem politik? 2. PENDEKATAN PENDEKATAN KELOMPOK KELOMPOK
Pendekatan ini menyatakan pembentukan kebijakan merupakan hasil dari perjuangan antara kelompok-kelompok dalam masyarakat.
Pendekatan Pendekatan kelompok kelompok mempunyai anggapan dasar bahwa interaksi dan perjuangan perjuangan antara antara kelom kelompok pok-kel -kelomp ompok ok merupa merupakan kan kenyat kenyatan an politi politik. k. Interak Interaksi si dalam dalam kelomp kelompok ok akan akan menghasilk menghasilkan an keseimbanga keseimbangan. n. Kebijakan Kebijakan merupakan merupakan perimbangan perimbangan// equilibrium yang dicapai sebaga sebagaii hasil hasil perjua perjuanga ngan n kelomp kelompok ok yang yang berbed berbeda. a. Equilibrium ditentukan ditentukan oleh pengaruh pengaruh relative kelompok kepentingan yang dapat mempengaruhi perubahan kebijakan publik. Besar Besar keciln kecilnya ya pengar pengaruh uh kelomp kelompok ok ditent ditentuka ukan n oleh oleh jumlah jumlah,, kekaya kekayaan, an, kekuat kekuatan an organi organisas sasi, i, kepemi kepemimpi mpinan nan,, akses akses terhada terhadap p para para pembua pembuatt keputu keputusan san,, dan kohesi kohesi dalam dalam kelompok. Peran sistem politik yaitu memenajemen konflik yang muncul dari perbedaan tuntutan kelompok melalui: a.
Perumus Perumusan an aturan aturan main main anta antarr kelo kelompo mpok k kepe kepenti ntinga ngan n
b.
Penata Penataan an komp komprom romii dan dan menye menyeimb imbang angkan kan kepent kepenting ingan an
c.
Pemben Pembentuk tukan an kompr kompromi omi dalam dalam kebi kebijka jkan n public public yang yang akan akan dibu dibuat. at. Kelemahan pendekatan kelompok yakni terlalu meremehkan peran bebas dan kreatif
yang dilakukan dilakukan oleh para pejabat pejabat pemerintaha pemerintahan n dalam proses pembuatan pembuatan kebijkan publik, sehingga menganalisa kebijakan public berpijak pada pendekatan kelompok menjadi kurang memadai tanpa memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi proses pembuatan kebijakan.
3. PEND PENDEK EKAT ATAN AN EL ELIT IT
Teori Teori elit elit berkem berkemban bang g dari dari teori teori politi politik k elit elit massa massa berasu berasumsi msi bahwa bahwa terdap terdapat at dua kelompok yaitu pemegang kekuasaan atau elit dan yang tidak memiliki kekuasaan atau massa. Kebijakan ditentukan oleh elit, pejabat pemerintah sebagai pelaksana/ implementator. Eli t
Arah Kebijakan
Administr ator
Pelaksanaan Kebi akan
Massa
Pandangan negatif teori elit, bahwa dalam sistem politik, politik, pemegang kekuasaan kekuasaan politik, akan akan menyel menyeleng enggar garaka akan n kekuas kekuasaan aan sesuai sesuai keingi keinginan nannya nya,, masyar masyaraka akatt diang dianggap gap sebaga sebagaii kelomp kelompok ok yang yang dimani dimanipul pulasi asi agar agar tidak tidak masuk masuk dalam dalam proses proses formul formulasi asi kebija kebijakan kan publik publik,, pemiluhan umum bukan sebagai bentuk partisipasi murni, namun mobilisasi.
Pandangan positif teori elit melihat seorang elit yang menduduki puncak kekuasaan karena berhasil memenangkan gagasan membawa bangsa kearah yang lebih baik dibanding pesaingnya dan kebijakan publik bagian karyanya untuk mereal isasikan gagasannya. 4. PENDEKATAN PENDEKATAN FUNGSIONA FUNGSIONAL L
Harold Harold Lasswe Lasswell ll mengem mengemuk ukaka akan n tujuh tujuh katego kategori ri analis analisis is fungsi fungsiona onall sebaga sebagaii dasar dasar pembahasan teori fungsional: 1. Inte Inteli lige gens nsi: i: Baga Bagaim iman anaa info inform rmas asii tent tentan ang g masa masala lahh-ma masa sala lah h kebi kebijak jakan an mend mendap apat at perhatian para pembuat keputusan-keputusan kebijakan dikumpulkan dan diproses. 2. Rekome Rekomenda ndasi: si: Bagaim Bagaimana ana rekome rekomenda ndasi-r si-reko ekomen mendas dasii atau atau altern alternativ ative-al e-alter ternat natif if untuk untuk mengatasi suatu masalah tertentu dibuat dan dikembangkan 3. Preskri Preskripsi psi:: Bagaim Bagaimana ana peratu peraturan ran-pe -peratu raturan ran umum umum diperg diperguna unakan kan atau atau diterap diterapkan kan dan oleh siapa? 4. Perm Permoh ohon onan an (in (invoca vocati tio on): n): ber berten tenta tang ngan an
deng dengan an
Siap Siapaa
yang ang
men menentu entuk kan apak apakah ah peri perila laku ku tert terten entu tu
pera peratu tura ran-p n-pera eratu turan ran
atau atau
unda undang ng-un -unda dang ng
dan dan
menu menunt ntut ut
penggunaan peraturan-peraturan atau undang-undang? 5. Aplika Aplikasi: si: Bagaim Bagaimana ana undang undang-un -undan dang g atau atau peratu peraturan ran-per -peratu aturan ran sebena sebenarny rnyaa ditera diterapka pkan n atau diberlakukan? 6. Penilaian: Penilaian: Bagaimana Bagaimana pelaksana pelaksanaan an kebijakan, kebijakan, keberhasi keberhasilan, lan, atau kegagalan kegagalan itu itu dinilai? dinilai? 7. Terminasi: Terminasi: Bagaimana Bagaimana peraturan-per peraturan-peraturan aturan atau atau undang-unda undang-undang ng semula semula dihentikan dihentikan atau dilanjutkan dalam bentuk yang berubah atau a tau dimodifikasi?
Desain analisis pendekatan fungsional memiliki beberapa keuntungan: 1. Desain Desain ini tidak tidak terikat terikat pada lembaga-l lembaga-lemb embaga aga atau peratu peraturan ran-per -peratu aturan ran politik politik khusus 2. Desain Desain analisis analisis ini member memberii keuntu keuntung ngan an untuk untuk analis analisis is komparas komparasii pemben pembentuk tukan an kebijakan.
Kelemahan pendekatan fungsional:
Penekanann Penekanannya ya pada kategori-kat kategori-kategori egori fungsiona fungsionall akan menyebabka menyebabkan n pengabaian pengabaian terhadap terhadap polit politik ik pemben pembentuk tukan an kebija kebijakan kan dan pengar pengaruh uh variab variable-v le-varia ariabel bel lingk lingkung ungan an dalam dalam proses proses pembu pembuata atan n kebijk kebijkan an public public atau atau pemben pembentuk tukan an kebija kebijakan kan public public lebih lebih dari dari sekeda sekedarr proses proses intelektual.
5. PENDEKATAN KELEMBAGAAN (INSTITUSIONAL) (INSTITUSIONAL)
Fokus perhatiannya perhatiannya terletak terletak pada struktur struktur organisasi organisasi pemerintah, pemerintah, karena kegiatankegiat kegiatan an politi politik k berpus berpusat at pada pada lembag lembaga-le a-lemba mbaga ga pemeri pemerintah ntah misal misal legisl legislatif atif,, ekseku eksekutif tif,, yudikatif. Maka kebijakan secara otoritas dirumuskan dan dilaksanakan pada lembaga-le mbaga pemerintah. Menu Menuru rutt
Thom Thomas as R. Dye, Dye, lemb lembag agaa-le lemb mbag agaa
peme pemeri rint ntah ahan an
memb member erik ikan an tiga tiga
karakteristik terhadap kebijakan public: 1. Lemb Lembag agaa
peme pemeri rint ntah ah memb memberi eri legiti legitima masi si kepa kepada da kebi kebijak jakan an-ke -kebi bija jaka kan, n, arti artiny nyaa
kebijakan pemerintah dipandang sebagai kewajiban-kewajiban yang sah yang menuntut loyalitas warganegara. 2. Kebijakan Kebijakan negara bersifat universal, universal, artinya kebijkan kebijkan pemerintah pemerintah menjangkau menjangkau seluruh
warga negara. 3. Han Hanya pemer emerin inta tah h
mem memegan egang g
hak mono monopo poli li mem memaksa aksak kan kebij ebijak akan an kep kepada ada
masyarakat, sehingga dapat member sanksi. Pendekatan kelembagaan ini menggambarkan tentang struktur organisasi, tugas-tugas, dan fungsi-fungsi pejabat organisasi, serta mekanisme organisasi. Kelemahan pendekatan kelembagaan adalah kurang membuat analisis hubungan antara lembaga-lembaga pemerintah dengan substansi kebijakan publik karena memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kebijakan. Pendekatan Institusional Institusional (Thomas R. Dye) KONSTUTU
LEGISLATIF
EKSEKUTIF
KABINET
YUDIKATIF
DAFTAR PUSTAKA
Islamy, Irfan. 2009. Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara. Jakarta: Bumi Aksara. Nugroho, Nugroho, Riant. 2008. 2008. Teori Kebijakan Analisis Analisis Kebijakan Kebijakan Proses Proses Kebijakan Kebijakan Perumusan, Perumusan, Implementasi, Implementasi, Evaluasi, Evaluasi, Revisi Risk Management Management dalam Kebijakan Kebijakan Publik Publik Kebijakan Kebijakan seba sebaga gaii The The Fift Fifth h Esta Estate te Meto Metode de Pene Peneli liti tian an Kebi Kebija jaka kan. n. Jaka Jakarta rta:: PT Elex Elex Medi Mediaa Komputindo. Paselong, Narbani.2007. Teori Administrasi Negara . Bandung: Alfabeta. Thoha, Miftah. 2005. Dimensi-Dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Winarno, Budi. 2007. Kebijakan Publik: Teori dan Proses. Yogyakarta: Media Pressindo.
