Auditor memilki tanggung jawab untuk merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh tingkat keyakinan yang memadai tentang apakah laporan keuangan itu terbebas dari kesalahan penyajian yang material baik disebabkan oleh kekeliruan maupun oleh kecurangan. Audit memiliki tujuan umum yaitu untuk menyatakan pendapat atas kewajaran dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha serta arus kas sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Tujuan audit terbagi menjadi beberapa bagian yaitu: 1. Transaction Related Audit Objectives (audit yang terkait dengan transaksi) merupakan sejumlah tujuan audit yang harus dipenuhi sebelum auditor dapat menyimpulkan bahwa transaksi-transaksi tersebut telah dicatat dengan tepat. 2. Balance Related Audit Objectives (tujuan audit yang terkait dengan saldo) merupakan sejumlah tujuan audit yang harus dipenuhi bagi setiap saldo akun. 3. Audit Objectives (tujuan audit) merujuk pada tujuan audit yang terkait dengan transaksi maupun tujuan audit yang terkait dengan saldo. Dalam melaksanakan audit, terdapat empat fase audit yang dilakukan oleh auditor yaitu fase pertama adalah merencanakan dan mendesain pendekatan audit, fase kedua adalah melaksanakan uji pengendalian dan uji subtantif atas transaksi, fase ketiga adalah melaksanakan prosedur analitis dan uji rincian saldo, fase keempat yang merupakan fase terakhir adalah fase dimana auditor melengkapi proses audit dan menerbitkan laporan audit. Kewajiban hukum
Akuntan publik bertanggung jawab pada semua aspek pekerjaan akuntansi publiknya, termasuk audit, pajak, jasa pendampingannya dan jasa akuntansi dan pembukuan. Sebagian besar tuntutan terhadap perusahaan akuntan publik adalah bersangkutan dengan laporan keuangan keuangan yang sudah diaudit maupun yang yang belum diaudit. Beberapa konsep hukum menerapkan tuntutan terhadap akuntan publik. 1. Konsep kehati-hatian (prudent person concept) Ada kesepakatan antara profesi akuntan dan lembaga hukum bahwa auditor bukanlah penanggung jawab atau penjamin lapran keuangan. Auditor diharapkan melaksanakan audit dengan teliti. Standar kehati-hatian di mana auditor diharapkan bisa menyelesaikan tugasnya disebut dengan konsep kehati-hatian. 2. Kewajiban atas tindakan rekan lain Para partner juga bertanggung jawab atas pekerjaan orang yang mereka percayai di bawah hukum perusahaan. Ketiga kelompok yang mungkin sekali harus dipercayai adalah: para karyawan, perusahaan akuntan publik lain yang terlibat untuk mengerjakan sebagian dari pekerjaannya dan para ahli yang menyiapkan informasi teknis. Contohnya:
jika seorang karyawan terbukti tidak tepat dalam menjalankan audit, partnernya bisa dianggap bertanggung jawab terhadap hasil pekerjaan karyawan tersebut. 3. Tidak ada komunikasi yang rahasia Beberapa negara bagian memiliki undang-undang yang mengijinkan komunikasi yang rahasia antara klien dan auditor. Meski demikian, yang harus diperhatikan pada saat komunikasi yang rahasia adalah komunikasi tersebut harus tetap bersifat rahasia. Seorang akuntan publik dapat menolak untuk bersaksi di suatu negara bagian yang memiliki UU Komunikasi Rahasia. Kerahasiaan ini tidak berlakupada pengadila Federal. 4. Syarat-syarat Syarat-syarat hukum yang berpengaruh terhadap “kewajiban” akuntan public Berikut adalah syarat-syarat hukum yang berpengaruh terhadap “kewajiban” akuntan publik: a) Syarat-syarat yang berhubungan dengan kelalaian dan penipuan Penipuan biasa Penipuan besar Penipuan yang menyolok (constructive fraud) penipuan b) Syarat-syarat yang berhubungan dengan hukum kontrak Pembatalan kontrak Kewajiban kepada pihak ketiga c) Syarat-syarat lain Hukum berdasarkan UU Kewajiban bersama dan beberapa kewajiban Kewajiban yang terpisah dan proporsional 5. Sumber-sumber kewajiban hukum Ada 4 sumber-sumber kewajiban hukum auditor. 4 kewajiban ini dibagi sebagai berikut: a) Kewajiban terhadap klien b) Kewajiban terhadap pihak ketiga berdasarkan hukum adat (common law) c) Kewajiban terhadap pihak ketiga berdasarkan hukum keamanan d) Kewajiban kriminal
Tanggung Jawab Hukum Akuntan Publik Dalam hal terjadinya pelangaran yang dilakukan oleh seorang Akuntan Publik dalammemberikan jasanya, baik atas temuan-temuan bukti pelanggaran apapun yang bersifatpelanggaran ringan hingga yang bersifat pelanggaran berat, berdasarkan PMK No.17/PMK.01/2008 hanya dikenakan sanksi administratif, berupa: sanksi peringatan, sanksipembekuan ijin dan sanksi pencabutan ijin seperti yang diatur antara lain dalam pasal 62, pasal63, pasal 64 dan pasal 65.Penghukuman dalam pemberian sanksi hingga pencabutan izin baru dilakukan dalam hal seorang Akuntan Publik tersebut telah melanggar ketentuan-ketentuan yang diatur dalam SPAPdan termasuk juga pelanggaran kode etik yang ditetapkan oleh IAPI, serta juga melakukanpelanggaran peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan bidang jasa yang diberikan, atau juga akibat dari pelanggaran yang terus dilakukan walaupun telahmendapatkan sanksi pembekuan izin sebelumya, ataupun tindakan-tindakan yang menentanglangkah pemeriksaan sehubungan dengan adanya dugaan pelanggaran profesionalisme akuntanpublik.
