The Role of Performance Measurement in Continuous Improvement - Bond
Local Government UnitsFull description
lgc q and a
review jurnal opsi sahamDeskripsi lengkap
Article x Local GovernmentFull description
A brief overview of the Local Government in Malaysia
Full description
local self governmentFull description
Case study about Nucor for performance measurement course.
List of Local Government Officials by Municipality
MusicDescripciĆ³n completa
Nature And characteristics of Local Government with examples in different political settings...
Bahan Ajar untuk prodi Akuntansi dan Manajemen
Understanding the real-time cyclic test utilityFull description
Assorted tax stuff for the 2011 Bar examinations. Copyright to the owners. Just sharing.Full description
review government accountingFull description
Legal BasisFull description
First 100 Days of PTI in government - Performance ReportFull description
A glossary of important terms and concepts for AP American Government
Review Jurnal
Mata Kuliah : Akuntansi Manajemen dan Penilaian Kinerja sector Publik
Nama : Amka Kembara Sani
Kelas : STAR BPKP Batch 5 A
Judul
Performance Measurement In Indonesia : The Case Of Local Government
Pengukuran Kinerja di Indonesia : Kasus Pemerintah Daerah
Penulis
Rusdi Akbar (2012) Fakultas Ekonomi, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia
Robyn Ann Pilcher , dan Brian Perrin (2012) Sekolah Akuntansi, Universitas Curtin, Perth, Australia
Jurnal
Pacific Accounting Review, Vol 24 Iss 3 pp. 262-291
Tujuan Penelitian
Untuk meneliti pelaksanaan sistem pengukuran kinerja (Performance Measurement Systems /PMSs) pemerintah daerah di Indonesia (Indonesia Local Government/ILG) dengan menggunakan Smart PLS (teknik pemodelan kuadrat terkecil parsial)
Dasar Teori
Teori kelembagaan dan Isomorfisma
Metode Penelitian
Dengan melakukan survei ke petugas keuangan di 457 pemerintah daerah di seluruh Indonesia
Pembahasan
Di Indonesia minat pengukuran kinerja mulai muncul di awal era reformasi pada tahun 1999 ketika presiden BJ. Habibie menandatangani Instruksi Presiden (Inpres No. 7/1999), Laporan Kinerja Akuntabilitas Aparatur Negara (dikenal sebagai LAKIP). Makalah ini mencoba memberikan kontribusi terhadap literatur yang meneliti kinerja pemerintah daerah di Indonesia. Penelitian ini berfokus pada dua aspek penting dalam sektor publik yaitu akuntabilitas dan pengukuran kinerja. Dari survei yang dilakukan didapatkan 2 tanggapan tidak memenuhi syarat, konsekuensinya hanya 98 tanggapan digunakan (setara dengan 21,4% rasio tanggapan positif). Rendahnya rasio tanggapan dikarenakan kurangnya pengalaman dalam melaporkan kinerja. Dari hasil penelitian didapatkan bahwa penggunaan dan pengembangan indikator kinerja dipengaruhi oleh kesulitan metrik, pengetahuan teknis, komitmen manajemen, serta aturan yang dibebankan oleh pusat/ persyaratan legislatif. Diketahui juga bahwa laporan kinerja sangat berpengaruh terhadap pendanaan dan penghargaan bagi pemerintah daerah membuat adanya indikasi, pemerintah daerah mengembangkan indikator kinerja lebih kepada untuk memenuhi persyaratan dari peraturan daripada membuat organisasi menjadi lebih efektif dan efisien. Sehingga indikator kinerja terkadang hanya digunakan sebagai laporan formal/ politik/ pernyataan seremonial saja. Penelitian ini juga menemukan bahwa kepemimpinan merupakan hal penting untuk keberhasilan dalam pengembangan dan penggunaaan indikator kinerja di pemerintah daerah, selain itu komitmen dari pimpinan dan bawahan juga mempengaruhi akuntabilitas internal dari organisasi itu sendiri. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat membantu Pemerintah Indonesia, akuntan, auditor, badan-badan professional baik local ataupun pusat, serta upihak universitas untuk mengevaluasi, mingkatkan, atau bahkan merumuskan kebijakan pemerintah kedepannya.