RINGKASAN MATERI KEBIJAKAN KESEHATAN NASIONAL TENTANG SISTEM KESEHATAN NASIONAL
Disusun Oleh : 1. Sintari Yulanda
P1337420616001 P1337420616001
2. Nur Ulisetiani
P1337420616002 P1337420616002
3. Rossy Noor Azizah
P1337420616014 P1337420616014
4. Cicha Setyaningtyas
P1337420616017 P1337420616017
5. Prima Alfianita
P1337420616019 P1337420616019
6. Fadila Syahidita
P1337420616026 P1337420616026
7. Mayra Marlyn
P1337420616031 P1337420616031
8. Muhammad Sulkhan Hakim
P1337420616048 P1337420616048
9. Divasepti Uki Karsidiana
P1337420616049 P1337420616049
10. Agustina Pigome
P1337420616053 P1337420616053
PRODI S1 TERAPAN KEPERAWATAN SEMARANG JURUSAN KEPERAWATAN SEMARANG POLTEKKES KEMENKES SEMARANG
A. PENGERTIAN SKN Sistem Kesehatan Nasional adalah Bentuk dan cara penyelenggaraan kesehatan yang memadukan berbagai upaya bangsa Indonesia dalam satu derap langkah guna menjamin tercapainya tujuan pembangunan kesehatan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat Sistem Kesehatan Nasional adalah dokumen kebijakan pembangunan kesehatan sebagai acuan penyelenggaraan pembagunan kesehatan. Sistem
Kesehatan
Nasional
adalah
pengelolaan
kesehatan
yang
di
selenggarakan oleh semua komponen bangsa Indonesia secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggitingginya berjenjang di pusat dan daerah dengan memperhatikan otonomi daerah dan otonomi "ungsional di bidang kesehatan Sistem adalah kumpulan dari bagian-bagian yang berhubungan dan membentuk satu kesatuan yang majemuk, dimana masing-masing bagian bekerjasama secara bebas dan terkait untuk mencapai sasaran kesatuan dalam suatu situasi yang majemuk pula. B. LANDASAN SKN Landasan Sistem Kesehatan Nasional meliputi: a. Landasan idiil yaitu Pancasila. b.
Landasan konstitusional, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 1)
Pasal 28A ”Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”,
2)
Pasal 28B ayat (2) ”Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”
3)
Pasal 28C ayat (1) ”Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan
kebutuhan
dasarnya,
berhak
mendapat
pendidikan
dan
memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahter aan umat manusia”,
4)
Pasal 28H ayat (1) ”Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”,
5)
Pasal 28H ayat (3) ”Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat”,
6)
Pasal 34 ayat (2) ”Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan”,
7)
Pasal 34 ayat (3) ”Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak”.
c.
Landasan Operasional meliputi Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan SKN dan pembangunan kesehatan.
C. PRINSIP DASAR SKN Prinsip dasar adalah norma, nilai, dan aturan pokok yang bermakna dari fals afah dan budaya Bangsa Indonesia, yang dipergunakan sebagai acuan berfikir dan bertindak. Terdapat 7 (tujuh) Prinsip Dasar SKN, dengan penekanan pada masing-masing uraian sebagai berikut: 1. Perikemanusiaan Terabaikannya pemenuhan kebutuhan kesehatan adalah bertentangan dengan prinsip kemanusiaan. 2. Hak Azasi Manusia Diperolehnya derajat kesehatan yang setinggi-tingginya bagi setiap orang adalah hak azasi manusia, tanpa membedakan antara golongan, suku, agama, dan status sosial ekonomi. 3. Adil dan merata Pelayanan kesehatan harus merata, bermutu, dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat secara ekonomi dan geografi.
4. Pemberdayaan dan kemandirian masyarakat
Kesehatan merupakan tanggung jawab bersama, baik pemerintah maupun masyarakat dan perorangan (individu). 5. Kemitraan Pembangunan kesehatan diselenggarakan dengan menggalang kemitran yang dinamis dan harmonis antara pemerintah dan masyarakat termasuk swasta. 6. Pengutamaan dan manfaat Dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan lebih mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan golongan dan perorangan. Pemanfaatan iptek dalam pembangunan kesehatan. 7. Tata kepemerintahan yang baik Pembangunan kesehatan diselenggarakan secara demokratis, berkepastian hukum, terbuka, rasional/profesional, bertanggung jawab dan bertanggung gugat.
D. TUJUAN DAN KEDUDUKAN SKN Tujuan Sistem Kesehatan Nasional adalah terselenggaranya pembangunan kesehatan oleh semua potensi bangsa, baik masyarakat, swasta, maupun pemerintah secara sinergis, berhasil guna dan berdaya guna, hingga terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Sistem Kesehatan Nasional akan berfungsi baik untuk mencapai tujuannya apabila terjadi Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi, dan Sinergisme (KISS), baik antar pelaku maupun antar subsistem SKN. Dengan tatanan ini, maka sistem atau seluruh sektor terkait, seperti pembangunan prasarana, keuangan dan pendidikan perlu berperan bersama dengan sektor kesehatan untuk mencapai tujuan nasional.
E. SUB SYSTEM SKN 1. Subsistem upaya kesehatan Subsistem upaya kesehatan diselenggarakan untuk mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Upaya kesehatan tersebut dilaksanakan melalui berbagai jenis fasilitas pelayanan kesehatan. Berbagai upaya tersebut memerlukan dukungan penelitian dan pengembangan kesehatan, pembiayaan, sumber daya manusia kesehatan, ketersediaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan, manajemen, informasi, dan regulasi kesehatan, serta pemberdayaan masyarakat 2. Subsistem Penelitian dan Pengembangan Kesehatan
Untuk mendapatkan dan mengisi kekosongan data kesehatan dasar dan/atau data kesehatan yang berbasis bukti perlu diselenggarakan kegiatan penelitian dan pengembangan kesehatan dengan menghimpun seluruh potensi dan sumber daya yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. 3. Subsistem Pembiayaan Kesehatan Pembiayaan kesehatan bersumber dari berbagai sumber, yakni: Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta, organisasi masyarakat, dan masyarakat itu sendiri. Pembiayaan kesehatan yang adekuat, terintegrasi, stabil, dan berkesinambungan memegang peran yang vital untuk penyelenggaraan pelayanan kesehatan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan kesehatan. 4. Subsistem Sumber Daya Manusia Kesehatan Sebagai pelaksana upaya kesehatan, diperlukan sumber daya manusia kesehatan yang mencukupi dalam jumlah, jenis, dan kualitasnya, serta terdistribusi secara adil dan merata, sesuai tuntutan kebutuhan pembangunan kesehatan. 5. Subsistem Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan Subsistem ini meliputi berbagai kegiatan untuk menjamin: aspek keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan yang beredar; ketersediaan, pemerataan, dan keterjangkauan obat, terutama obat esensial; perlindungan masyarakat dari penggunaan yang salah dan penyalahgunaan obat; penggunaan obat yang rasional; serta upaya kemandirian di bidang kefarmasian melalui pemanfaatan sumber daya dalam negeri.
6. Subsistem Manajemen, Informasi, dan Regulasi Kesehatan Subsistem ini meliputi kebijakan kesehatan, administrasi kesehatan, hukum kesehatan, dan informasi kesehatan. Untuk menggerakkan pembangunan kesehatan secara berhasil guna dan berdaya guna, diperlukan manajemen kesehatan. Peranan manajemen kesehatan adalah koordinasi, integrasi, regulasi, sinkronisasi, dan harmonisasi berbagai subsistem SKN agar efektif, efisien, dan transparansi dalam penyelenggaraan SKN tersebut.
7. Subsistem Pemberdayaan Masyarakat SKN akan berfungsi optimal apabila ditunjang oleh pemberdayaan perorangan, keluarga dan masyarakat. Masyarakat te rmasuk swasta bukan semata-
mata sebagai sasaran pembangunan kesehatan, melainkan juga sebagai subjek atau penyelenggara dan pelaku pembangunan kesehatan.
F. PENYELENGGARAN SKN 1. Proses Penyelenggaraan a. Penyelenggaraan SKN menerapkan pendekataan kesisteman, yakni cara berpikir dan bertindak yang logis, sistemastis, komperhensif, dan holistik dalam menyelenggarakan pembangunan kesehatan. Pendekatan kesisteman tersebut menuntut perlunya pemahaman tentang unsur-unsur sistem serta keterkaitannya satu sama lain, sebagai berikut : 1) Masukan Unsur masukan dalam SKN adalah subsistem pembiayaan kesehatan, subsistem sumberdaya manusia kesehatan, dan subsistem obat dan pembekalan kesehatan. 2) Proses Unsur proses dalam SKN adalah subsistem upaya kesehatan, subsistem pemberdayaan masyarakat, dan subsistem manajemen kesehatan. 3) Keluaran Unsur keluaran dalam SKN adalah terselenggaranya pembangunan kesehatan kesehatan yang berhasil-guna, berdaya-guna, bermutu, merata dan berkeadilan. 4) Lingkungan Unsur lingkungan dalam SKN adalah berbagai keadaan yang menyangkut ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan baik nasional, regional, maupun global yang berdampak terhadap pembangunan kesehatan. b. Penyelenggaraan SKN memerlukan keterkaitan antar unsur-unsur SKN. Keterkaitan tersebut adalah sebagai berikut : 1) Subsistem pembiayaan kesehatan diselenggarakan guna menghasilkan keterseediaan pembiayaan kesehatan dengan jumlah yang mencukupi, teralokasi secara adil, dan termanfaatkan secara berhasil-guna dan berdayaguna, sehingga upaya kesehatan, baik upaya kesehatan masyarakat maupun upaya kesehatan perorangan dapat diselenggarakan secara merata, tercapai, terjangkau, dan bermutu bagi seluruh masyarakat. Tersedianya pembiayaan
uang
memadai
juga
akan
menunjang
terselenggaranya
subsistem
sumberdaya manusa kesehatan, subsistem obat dan perbekalan kesehatan, subsistem
pemberdayaan
masyarakat,
serta
subsistem
manajemen
kesehatan. 2) Subsistem
sumberdaya
manusia
kesehatan
diselenggarakan
guna
menghasilkan tenaga kesehatan yang bermutu dalam jumlah yang mencukupi, terdistribusi secara adil, serta termanfaatkan secara berhasilguna dan berdaya-guna, sehingga upaya kesehatan dapat diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan seluruh lapisan masyarakat. Tersedianya tenaga kesehatan yang mencukupi dan berkualitas juga akan menunjang terselenggaranya subsistem pembiayaan kesehatan, subsistem obat dan perbekalan
kesehatan,
subsistem
pemberdayaan
masyarakat,
serta
diselenggarakan
guna
subsistem manajemen kesehatan. 3) Subsistem
obat
dan
perbekalan
kesehatan
menghasilkan ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan yang mencukupi, aman, bermutu, dan bermanfaat serta terjangkau olh masyarakat, sehingga upaya kesehatan dapat diselenggarakan dengan berhasil-guna dan berrdayaguna. 4) Subsistem pemberdayaan masyarakat diselenggarakan guna menghasilkan individu, kelompok, dan masyarakat uum yang mampu berperan aktif dalam penyelenggaraan upaya kesehatan. Masyarakat yang bedaya akan berperan aktif dalam penyelenggaraan subsistem pembiayaan kesehatan, subsistem sumberdaya manusia kesehatan, subsistem obat dan perbekalan kesehatan, serta subsistem manajemen kesehatan. 5) Subsistem manajemen kesehatan diselenggarakan guna menghasilkan fungsi-fungsi
administrasi
kesehatan,
informasi
kesehatan,
IPTEK
kesehatan, dan hukum kesehatan yang memadai dan mampu menunjang penyelenggaraan upaya kesehatan secara berhasil-guna dan berdaya-guna. Dengan manajemen kesehatan yang berhasil-guna dan berdaya-guna dapat diselenggarakan subsistem upaya kesehatan, subsistem pembiayaan kesehatan, subsistem obat dan perbekalan kesehatan, serta subsistem pemberdayaan masyarakat, sebagai suatu kesatuan yang terpadu dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.
c. Penyelenggaraan SKN memerlukan penerapan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronasi, dan sinergisme (KISS), baik antar pelaku, antar subsistem SKN, maupun dengan sistem serta subsistem lain diluar SKN. d. Penyelenggaraan SKN memerlukan komitmen yang tinggi dan dukungan serta kerjasama yang baik dari para pelaku SKN yang ditunjang oleh tata penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang baik (good governance) e. Penyelenggaraan SKN memerlukan adanya kepastian hukum dalam bentuk penetapan berbagai peraturan perundang-undangan yang sesuai f.
Penyelenggaraan SKN dilakukan melalui siklus perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian, serta pengawasan dan pertanggungjawaban secara sistematis, berjenjang, dan berkelanjutan.
2. PENTAHAPAN PENYELENGGARAAN Penyelenggaraan SKN dilaksanakan secara bertahap oleh para pelaku SKN. Penyelenggaraan di daerah disesuaikan dengan aspirasi, potensi, serta kebutuhan setempat, dengan memperhatikan prioritas pembangunan kesehatan masingmasing. Pentahapan penyelenggaraan SKN adalah sebagai berikut : 1. Penetapan SKN Untuk memperoleh kepastian hukum yang mengikat semua pihak, SKN perlu dikukuhkan dengan peraturan perundang-undangan. 2. Advokasi dan Sosialisasi SKN a. Untuk diperolehnya komitmen dan dukungan dari semua pihak, SKN perlu diadvokasikan dan disosialisasikan. b. Sasaran advokasi SKN adalah semua penentu kebijakan, baik di pusat maupun daerah. c. Sasaran
sosialisasi
adalah
semua
pihak
yang
terkait
dengan
penyelenggaraan pembangunan kesehatan, terutama masyarakat termasuk swasta.
3. Fasilitasi Pembangunan Sistem Kesehatan Daerah a. Untuk
terselenggaranya
pembangunan
kesehatan
di
daerah
perlu
dikembangkan Sistem Kesehatan Daerah (SKD) dengan mengacu pada SKN dan mempertimbangkan kondisi, dinamika, dan masalah spesifik daerah.
b. SKD tersebut terdiri dari Sistem Kesehatan Provinsi (SKP) dan Sistem Kesehatan Kabupaten/Kota (SKK). c. Pemerintah Pusat memfasilitasi pengembangan SKD, memfasilitasi pengukuhan SKD dalam bentuk peraturan perundang-undangan daerah, serta memfasilitasi advokasi dan sosialisasi SKD sesuai kebutuhan. 4. Pelaksanaan SKN dan SKD a. Pelaksanaan
SKN
dan
SKD
diwujudkan
dalam
penyelenggaraan
pembangunan kesehatan, baik secara nasional maupun dalam lingkup daerah. b. Pelaksanaan SKN dan SKD diselenggarakan melalui penataan ulang keenam
subsistemnya
secara
bertahap,
sistematis,
terpadu,
dan
berkelanjutan c. Pelaksanaan SKN dan SKD didukung dengan penyusunan kebijakan, standar, dan pedoman dalam bentuk berbagai peraturan perundangundangan. d. Pelaksanaaan SKN dan SKD diselenggarakan sesuai dengan asas desentralisasi dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. 5. Pengendalian SKN dan SKD a.
Pengendalian SKN dan SKD bertujuan untuk memantau dan menilai keberhasilan penyelenggaraan pembangunan kesehatan berdasarkan SKN dan SKD
b.
Pengendalian SKN dan SKD diselenggarakan secara berjenjang secara berjenjang dan berkelanjutan dengan menggunakan tolok ukur keberhasilan pembangunan kesehatan, baik tingkat nasional maupun tingkat daerah.
c.
Untuk keberhasilan pengendalian SKN dan SKD perlu dikembangkan sistem informasi kesehatan nasional dan daerah yang terpadu.
