RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN Nama Sekolah : MTs Jenetallasa Mata Pelajaran : Pendidikan Kewarganegara Kewarganegaraan an Kelas/Semester : IX/1 Standar Kompetensi : Memahami pelaksanaan otonomi daerah. Kompetensi Kompetensi Dasar : Mendeskripsikan pengertian otonomi daerah. Indikator : Menjelaskan pengertian otonomi daerah. - Menjelaskan prinsip-prinsip dan asas pelaksanaan pelaksanaan otonomi daerah daerah.. Alokasi Waktu : 6 × 40 menit (3 × pertemuan)
•
Tujuan Pembelajaran Setelah proses belajar-mengajar berlangsung, siswa dapat mendefinisikan otonomi daerah; menjelaskan hakikat otonomi daerah; menguraikan prinsip-prinsip otonomi daerah; mengidentifikasi hak dan kewajiban DPRD; mengidentifikasi hak dan kewajiban kepala daerah.
•
•
•
•
•
•
Materi Pembelajaran Pengertian otonomi daerah. Hakikat otonomi daerah. Asas-asas/prinsip Asas-asas/prins ip otonomi daerah. Hak dan kewajiban DPRD . Hak dan kewajiban kepala daerah.
•
•
•
•
•
•
•
Metode Pembelajaran Ceramah bervariasi, tanya jawab, dan penugasan. Karakter yang diharapkan Bertanggung jawab Disiplin dan kerja keras Jujur dan patuh pada aturan •
•
•
•
Langkah Kegiatan Pembelajaran Pertemuan 1 No. Kegiatan Belajar Waktu 1. Pendahuluan 10 menit Salam, Berdo’a, memeriksa kehadiran peserta didik dan kesiapan kelas. Apersepsi : Guru menanyakan apa itu •
Ket.
•
•
•
otonomi daerah? Memberi motivasi Menyampaikan materi yg akan dipelajari dan tujuan pembelajaran Menyampaikan rencana kegiatan yg akan dilakukan.
Kegiatan Inti Mengkaji UU No. 22 Th. 1999 dan UU No. 32 Th. 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Mendiskusikan pengertian, tuj uan dan hakikat otonomi daerah. Peserta didik berperan aktif dalam kegiatan tanya jawab. •
2.
•
60 menit
•
Kegiatan Penutup Peserta didik bersama guru membuat kesimpulan ttg materi hari ini. Post test. •
•
3.
•
•
•
Tindak lanjut dengan memberi tugas rumah Guru memberikan pesan2 moral menyampaikan materi yg akan datang
10 menit
dan
Guru mengakhiri pembelajaran dgn Salam
Pertemuan 2 No. Kegiatan Belajar 1. Pendahuluan
Waktu 10 menit
Ket.
Waktu 60 menit
Ket.
Salam, Berdo’a, memeriksa kehadiran peserta didik dan kesiapan kelas. Apersepsi : Guru menanyakan materi yg lalu •
•
•
•
Memberi motivasi Menyampaikan materi yg akan dipelajari dan tujuan pembelajaran Menyampaikan rencana kegiatan pembelajaran yg akan dilakukan.
No. Kegiatan Belajar 2. Kegiatan Inti Mengkaji UU No. 22 Th. 1999 dan UU No. 32 Th. 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Menguraikan prinsip-prinsip otonomi daerah. Menguraikan asas-asas otonomi daerah. Tanya jawab mengenai materi yang telah disampaikan. •
•
•
•
Kegiatan Penutup
•
3.
•
•
•
Peserta didik bersama guru membuat kesimpulan ttg materi hari ini. Post test. Guru memberikan pesan2 moral menyampaikan materi yg akan datang
10 menit dan
Guru mengakhiri pembelajaran dgn Salam
Pertemuan 3 No. Kegiatan Belajar 1. Pendahuluan Salam, Berdo’a, memeriksa kehadiran peserta didik dan kesiapan kelas. Apersepsi : Guru menanyakan materi yg lalu
Waktu 60 menit
Ket.
•
Memberi motivasi Menyampaikan materi yg akan dipelajari dan tujuan pembelajaran Menyampaikan rencana kegiatan pembelajaran yg akan dilakukan. Kegiatan Inti Mengkaji buku teks tentang pentingnya partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan 10 menit daerah. Penjelasan pentingnya partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan kebijakan di daerah. Tanya jawab mengenai materi partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan-kebijakan di daerah. •
•
•
•
2.
•
•
No. Kegiatan Belajar 3. Kegiatan Penutup Peserta didik bersama guru membuat kesimpulan ttg materi hari ini.
Waktu 10 menit
Ket.
•
•
•
•
•
Post test. Guru memberikan pesan2 moral menyampaikan materi yg akan datang
dan
Guru mengakhiri pembelajaran dgn Salam
Sumber Belajar Buku PKn Kelas IX ESIS Buku PKn Kelas IX, YUDHISTIRA UU No.22 Tahun 1999 j.o. UU No. 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Dae- rah. Artikel. Buku-buku (sumber) lain yang relevan. •
•
•
•
•
•
Penilaian Penilaian dilakukan sebelum dan sesudah proses pembelajaran. Penilaian tertulis diberikan setelah pertemuan ketiga. Kemudian, untuk pertemuan pertama hingga kedua, penilaian lebih ditekankan melalui kegiatan tanya
jawab di kelas, aktivitas siswa saat diskusi, dan mengerjakan tugas-tugas. Adapun teknik penilaian yang digunakan adalah tes tertulis dengan bentuk pilihan ganda dan uraian. Bagian I Kemukakan definisi otonomi daerah! Jelaskan tujuan diadakannya otonomi daerah! Sebutkan dan jelaskan asas-asas otonomi daerah! Uraikan manfaat dari adanya otonomi daerah! Jelaskan akibat (dampak negatif) dari adanya otonomi daerah! •
•
•
•
•
Bagian II Peraturan yang mengatur tentang otonomi daerah yang berlaku sekarang adalah .... a. UU No. 20 / 1980 b. UU No. 22 / 1999 c. UU No. 30/ 2003 d. UU No. 32 / 2004 •
•
Salah satu prinsip penyelenggaraan otonomi daerah adalah .... pemerataan kesamaan keselarasan partisipasi Kewenangan daerah, mencakup kewenangan dalam seluruh bidang peme- rintahan, kecuali .... peradilan pembangunan ekonomi kesehatan Menurut UUD 1945 Pasal 18 Ayat (1), pemerintah daerah berhak menetap- kan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan .... otonomi dan tugas pembantuan tugas pembantuan otonomi daerah tugas otonomi Apabila kebijakan publik tidak menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat maka pelaksanaannya..... masyarakat langsung melakukan demonstrasi tidak menanggapi, karena tidak bersangkutan tetap mematuhi semua kebijakan publik kurang mendapat tanggapan dari masyarakat •
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
F ormat Pengamatan Pelaksanaan D iskusi No.
Nama Peserta Didik
Aspek yang Dinilai 1
2
3
Aspek yang dinilai sebagai berikut. Kerja sama dalam kelompok/keaktifan. Uraian yang disampaikan jelas dan tepat. Mudah dimengerti/dipahami. Suara jelas. Distribusi pendapat dalam kelompok. •
•
•
•
•
4
5
Jumlah Skor
Nilai
Keterangan : Skor rentang antara 1-4 •
= kurang
•
= cukup
•
= baik
•
= amat baik Nilai
=
Jumlah Nilai dibagi 4
Mengetahui,
Jenetallasa, 01 November 2016 Guru PKn
___________________
St. Nurliah, SE., S.Pd.I
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
Nama Sekolah : MTs Jenetallasa Mata Pelajaran : Pendidikan Kewarganegaraan Kelas/Semester: Standar Kompetensi : Memahami pelaksanaan otonomi daerah.
IX/1
Kompetensi Dasar Indikator
Alokasi Waktu •
:
Menjelaskan pentingnya partisi pasi masyarakat dalam perumusan kebijakan publik di daerah. : - Menguraikan pentingnya partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan public di daerah.
:
6 × 40 menit ( 3 × pertemuan).
Tujuan Pembelajaran Setelah proses belajar-mengajar berlangsung, siswa dapat menjelaskan hakikat kebijakan publik; mengidentifikasi ciri-ciri kebijakan publik; menyebutkan lembaga-lembaga yang berhak mengeluarkan kebijakan publik; mengemukakan secara sistematis langkah-langkah perumusan kebijakan publik; mengemukakan faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat tidak mau melaksanakan kebijakan publik di daerah; menunjukkan dampak negatif apabila warga negara tidak aktif berpartisipasi dalam perumusan kebijakan publik. •
•
•
•
•
•
•
Materi Pembelajaran Hakikat kebijakan publik. Ciri-ciri kebijakan publik. Lembaga-lembaga yang berhak mengeluarkan kebijakan publik. Langkah-langkah perumusan kebijakan publik. Faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat tidak mau melaksanakan kebijakan publik di daerah. Dampak positif dan dampak negatif apabila wagra negara aktif dan tidak aktif berpartisipasi dalam perumusan kebijakan publik. •
•
•
•
•
•
•
•
Metode Pembelajaran Ceramah bervariasi, tanya jawab, dan penugasan Langkah Kegiatan Pembelajaran Pertemuan 1 No. Kegiatan Belajar Waktu 1. Pendahuluan 10 menit Apersepsi Kesiapan kelas dalam pembelajaran (absensi, kebersihan kelas). Motivasi Penjajakan kesiapan belajar siswa dengan memberikan pertanyaan tentang materi yang akan diajarkan. Informasi kompetensi yang ingin dicapai. Siswa membagi diri ke dalam kelompok-kelompok. •
•
•
Kegiatan Inti Penjelasan konsep secara umum tentang hakikat kebijakan publik. 60 menit Siswa membaca dan mendiskusikan serta mengerjakan tugas-tugas yang ada dalam buku. Siswa dengan difasilitasi oleh guru mendiskusikan dan membahas buku. •
2.
•
•
Ket.
Siswa menyimak penjelasan dan klarifikasi guru mengenai konsep, hakikat, dan ciri-ciri kebijakan publik. Siswa berperan secara aktif dalam kegiatan tanya jawab kelas yang difasilitasi oleh guru. Siswa mempresentasikan hasil tugas kelompok tentang hakikat dan ciri-ciri kebijakan publik.
•
•
•
Kegiatan Penutup Siswa dengan dibimbing dan difasilitasi oleh guru membuat rangkuman materi tentang hakikat dan ciri-ciri kebijakan publik. Post test. •
•
Siswa mencatat tugas-tugas kegiatan yang diberikan oleh guru.
•
3.
10 menit
Pertemuan 2 No. Kegiatan Belajar Waktu 1. Pendahuluan 10 menit Apersepsi Kesiapan kelas dalam pembelajaran (absensi, kebersihan kelas). Motivasi Penjajakan kesiapan belajar siswa dengan memberikan pertanyaan tentang materi yang lalu dan yang akan diajarkan. Informasi kompetensi yang ingin dicapai. •
•
Kegiatan Inti Penjelasan konsep secara umum tentang lem baga-lembaga yang mengeluarkan kebijakan 60 menit publik Siswa dibagi menjadi beberapa kelompok. Tiap kelompok menelaah dan mendiskusikan serta mengerjakan tugas-tugas yang ada dalam buku. Siswa dengan difasilitasi oleh guru mendiskusikan dan membahas tugas. Siswa mempresentasikan hasil tugas kelompok tentang lembaga-lembaga yang berhak mengeluarkan kebijakan publik. •
2.
•
•
•
•
Kegiatan Penutup Guru bersama siswa menyimpulkan materi. Post test. •
•
•
3.
Tindak lanjut dengan memberi tugas rumah guna mempersiapkan materi yang akan datang. 10 menit
Pertemuan 3
Ket.
No. Kegiatan Belajar 1. Pendahuluan Apersepsi Kesiapan kelas dalam pembelajaran (absensi, kebersihan kelas).
No.
Waktu 10 menit
Kegiatan Belajar
Waktu
Ket.
Ket.
Motivasi Penjajakan kesiapan belajar siswa dengan memberikan pertanyaan tentang materi yang lalu dan yang akan diajarkan. Informasi kompetensi yang ingin dicapai. •
•
2.
Kegiatan Inti Penjelasan konsep secara umum tentang lang- 60 menit kah-langkah perumusan kebijakan publik. Membagi siswa menjadi beberapa kelompok. Tiap kelompok beranggota 4-5 orang. Setiap kelompok membahas langkah-langkah perumusan kebijakan publik. Setiap kelompok melakukan presentasi dengan menunjuk satu orang sebagai juru bicara, dan kelompok lain menanggapinya. Klarifikasi dari guru terhadap langkah-langkah perumusan kebijakan publik. •
•
•
•
•
Kegiatan Penutup Guru bersama siswa menyimpulkan materi. •
•
3.
•
Post test. Tindak lanjut dengan memberi tugas rumah.
10 menit
Pertemuan 4 No. Kegiatan Belajar Waktu 1. Pendahuluan 10 menit Kesiapan kelas dalam pembelajaran (absensi, kebersihan kelas). Motivasi Penjajakan kesiapan belajar siswa dengan memberikan pertanyaan tentang materi yang lalu dan yang akan diajarkan. •
•
Informasi kompetensi yang ingin dicapai.
Ket.
No. Kegiatan Belajar Waktu 2. Kegiatan Inti 60 menit Penjelasan secara umum tentang faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat tidak mau melaksanakan kebijakan publik di daerah. Penjelasan umum tentang dampak positif dan dampak negatif warga negara yang aktif dan tidak aktif berpartisipasi dalam perumusan kebijakan publik. Siswa dibagi menjadi beberapa kelompok, selanjutnya masing-masing kelompok mendiskusikan materi yang diberikan oleh guru. Setiap kelompok melakukan presentasi dengan menunjuk satu orang sebagai juru bicara, dan kelompok lain diminta untuk menanggapinya. Klarifikasi dari guru tentang faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat tidak mau melaksanakan kebijakan publik di daerah serta dam pak positif dan dampak negatif warga negara yang aktif dan tidak aktif berpartisipasi dalam perumusan kebijakan publik.
Ket.
•
•
•
•
•
Kegiatan Penutup Guru bersama siswa menyimpulkan materi. •
•
Post test.
3.
•
10 menit
Sumber Belajar Buku PKn Kelas IX. Buku PKn Kelas IX. PT. Tiga Serangkai. UUD 1945 yang telah diamandemen. UU No. 32 Tahun 2004. Artikel atau guntingan koran untuk buat kliping. Buku-buku (sumber) lain yang relevan. •
•
•
•
•
•
•
Penilaian Penilaian dilakukan sebelum dan sesudah proses pembelajaran. Penilaian tertulis diberikan setelah pertemuan keempat. Kemudian, untuk pertemuan 1 3 peni- laian lebih ditekankan melalui kegiatan tanya jawab di kelas, aktivitas siswa saat –
diskusi, dan mengerjakan tugas-tugas. Adapun teknik penilaian yang digunakan adalah tes tertulis dengan bentuk pilihan ganda dan uraian. Bagian I Segala kebijakan baik yang berkait dengan hukum maupun peraturan per- undangan lainnya yang ditujukan untuk kepentingan masyarakat banyak dan dibuat oleh lembaga yang berwenang disebut .... kebijakan atasan c. kebijakan publik •
•
kepentingan kelompok d. peraturan daerah Perhatikan pernyataan di bawah ini. Ditujukan untuk kepentingan umum. Dibuat oleh yang berwenang. Kebijakan yang berkaitan dengan hukum dan peraturan perundang- an. Ditujukan untuk kelompok tertentu. •
•
•
•
•
•
Dari pernyataan di atas, yang bukan ciri-ciri kebijakan publik adalah .... nomor 1 c. nomor 3 nomor 2 d. nomor 4 UU adalah kebijakan publik yang dikeluarkan lembaga .... presiden c. presiden dan DPR DPR d. MPR Perhatikan pernyataan di bawah ini. Evaluasi kebijakan publik. Perumusan kebijakan publik. Isu/masalah publik. Penerapan kebijakan publik. •
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Langkah-langkah perumusan kebijakan publik yang paling benar adalah .... a. 3, 4, 2, 1 c. 3, 4, 1, 2 b. 3, 2, 4, 1 d. 2, 1, 4, 3 Faktor eksternal (faktor dari luar) yang menyebabkan masyarakat tidak mau melaksanakan kebijakan publik di daerah adalah .... masyarakat tidak tahu prosedur berpartisipasi masyarakat tidak mau tahu masyarakat telah terbiasa pada pola lama, yaitu pembuatan peraturan tanpa keterlibatan masyarakat adanya anggapan bahwa keterlibatan masyarakat justru akan memper- lambat proses pembuatan kebijakan publik •
•
•
•
•
Di bawah ini adalah pernyataan yang menunjukkan konsekuensi akibat ketidakaktifan masyarakat dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik, kecuali .... kebijakan publik yang dibuat tidak sesuai dengan kepentingan masya- rakat kebijakan publik hanya menguntungkan kelompok atau golongan tertentu kebijakan publik dapat dimanfaatkan oknum-oknum yang tidak bertang- gung jawab kebijakan publik yang dikeluarkan dapat mengayomi masyarakat Bentuk kebijakan publik di daerah adalah .... UU c. peraturan daerah peraturan pemerintah d. peraturan desa Penyelesaian masalah akan dimasukkan dalam perumusan peraturan desa/ daerah atau tidak berada pada tahap .... penyusunan agenda perumusan kebijakan penetapan kebijakan pelaksanaan kebijakan Yang bukan merupakan dampak negatif yang dapat merugikan masyarakat akibat dari kebijakan publik adalah .... perumusan kebijakan publik di daerah tidak memenuhi hak-hak rakyat secara menyeluruh kebijakan publik itu bisa jadi ti dak sesuai dengan kebutuhan dan ke- ingi nan masyarakat kebijakan publik itu dapat tidak sejalan atau bahkan bertentangan dengan nilai-nilai masyarakat •
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
kebijakan publik akan mensejahterakan seluruh lapisan masyarakat Pemeran tidak resmi dalam perumusan kebijakan publik adal ah .... warga negara atau individu c. DPRD DPD d. BPD •
•
•
•
Mengetahui,
Jenetallasa, .............. ......2016 Guru PKn
NIP. ............ ................ ...
St. Nurliah, SE., S.Pd.I NIP. ............. ............... .....
