Kuliah ke 3 (4) Politik Hukum (15-42009)
Ruang Lingkup Politik Hukum
Politik Hukum sebagai arah kebijakan pembangunan hukum suatu negara, hal ini mencakup kebijakan hukum yang telah, sedang dan akan dilakukan oleh suatu negara.
Politik Hukum diartikan sebagai hubungan pengaruh timbal balik antara hukum dan politik.
Ada dua lingkup utama arah kebijakan pembangunan hukum suatu negara yakni:
Politik Pembentukan Hukum
Politik Penegakan hukum.
Politik pembentukan hukum Politik pembentukan hukum adalah kebijakan yang berkaitan dengan penciptaan, pembaharuan dan pengembangan hukum: 1. Kebijakan pembentukan perudang-undangan:
kebijakan pembentukan hukum kita yang utama adalah lewat le wat perundangundangan. Bagi Negara Indonesia yang mengikuti sistem hukum continental undangundang adalah sumber utama hukum. Karena itu kebijakan pembentukan perundang-undangan perundang-undangan harus direncanakan melalui suatu sistem perencanaan nasional yang disusun dalam program legislasi nasional. Lewat program legislasi nasional akan aka n tampak arahan undang-undang apa yang a kan akan dibuat dalam 20 tahun ta hun yang akan datang, 5 tahun yang akan datang, ataupun 1 tahun yang akan datang. Namun, boleh saja dalam perjalanannya terjadi perkembangan yang cepat, apa yang telah di program diubah berdasarkan kebutuhan
2. Kebijakan (pembentukan) hukum yurisprudensi. Yurispudensi merupakan sumber hukum selain undang-undang. Pada dasarnya sistem hukum Indonesia menganut asas hakim tidak terikat pada preceden atau putusan terdahulu mengenai persoalan hukum serupa. UU Kehakiman menganut asas ius curia novit (pasal 16). Artinya hakim tidak boleh menolak mengadili perkara dengan alasan undang-undang tidak ada, tidak jelas, belum lengkap, tetapi wajib mengadili perkara. Untuk mengadili tersebut hakim harus tunduk pada pada ketentuan pasal 27 Undang -undang No. 4 tahun 2004 yang mengatakan " hakim wajib menggali, mengikuti nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat" atau living law.
3. Kebijakan terhadap peraturan tidak tertulis lainnya merupahan hukum yang tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat, kebiasaan mana diperlihara dan dipertahankan dalam mengatasi persoalan yang dihadapi.
Seperti dalam bidang pertanahan yang mengakui keberadaan hak ulayat. Hak ulayat mana diatur menurut sistem hukum adat yang y ang mempunyai ciri khas tidak tertulis, namun Undang-undang Pokok Agraria mengakui hak tersebut sepanjang masih ada dan hidup dalam kenyataannya di tengah-tengah masyarakat adat tersebut. Undang-undang Kehutanan juga mengakui Hak ulayat
Politik Penegakan Hukum 1. Kebijakan dibidang peradilan, dalam hal ini bagaimana arah kebijakan terhadap peradilan. Misalnya sebelum amandemen UUD 1945 kebijakan terhadap peradilan dikelola melalui dualisme pembinaan. Satu sisi hakim berada dibawah pembinaan Mahkamah Aguhg, sisi lain hakim berada di jajaran jajaran departemen dibawah pembinaan Menteri terkait (eksekutif). Kebijakan demikian melahirkan kecurigaan dan pertanyaan, hakim tidak independen/ apakah hakim bisa mandiri dalam mengadili perkara. Setelah di amandemen kebijakan terhadap peradilan dilakukan lewat pembinaan satu atap, semuanya berada di bawah Mahkamah Agung. Tetapi untuk menjaga indepensi hakim, dibentuk lembaga yang dikenal dengan Komisi Yudisial.
Kebijakan dibidang pelayanan hukum. Dalam hal ini perlu pelayanan hukum yang cepat, mudah, terjangkau oleh masyarakat, transparan dan akuntabel. Dalam hal ini juga dilakukan kebijakan yang dapat memberantas terjadinya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).
Kelima komponen arah kebijakan pembentukan hukum tersebut akan membentuk sistem hukum nasional. Hukum nasional itu akan berfungsi ditentukan oleh 5 faktor yaitu :
Substansi hukum /materi hukum ( legal substance) Budaya hukum (kesadaran hukum masyarakat ( legal culture Aparatur penegak hukum (legal aparatus) Sarana dan prasarana (equitment) Pendidikan hukum (legal education)
Kedua lingkup utama arah kebijakan pembangunan hukum tersebut (kebijakan pembentukan perundang-undangan/huku perundang-undangan/hukum m perundang-undangan/hukum tertulis dan kebijakan penegakan hukum) tersebut hanya dapat dibedakan dan tidak dapat dipisahkan. Keduanya saling berkait dan berfungsi sebagai suatu sistem, dimana sub sistem yang lain merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, dan saling berhubungan sebagai suatu totalitas.
Keberhasilan suatu peraturan perundang-undangan tergantung pada penerapannya. Apabila penegakan hukum tidak dapat berfungsi dengan baik peraturan perundang-undangan yang bagaimanapun sempurnanya tidak atau kurang memberikan arti sesuai dengan tujuan. Putusan dalam rangka penegakkan hukum merupakan instrumen kontrol bagi ketepatan dan kekurangan suatu peraturan perundang-undangan Penegakan hukum merupakan dinamisator peraturan perundang-undangan Melalui putusan dalam rangka penegakan hukum peraturan perundang-undangan menjadi hidup dan diterapkan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat.
Pembentukan hukum dan penegakan hukum melibatkan SDM, tata kerja, pengorganisasian, sarana dan prasarana. SDM yang handal, pengorganisasian yang efektif dan efisien, sarana dan prasarana yang memadai akan turut menentukan keberhasilan pembentukan dan penegakan hukum. Politik pembentukan pembentukan dan penegakan hukum harus disertai pula dengan politik pembinaan sumber daya manusia, tata kerja, pengorganisasian dan sarana/prasarana.
Hubungan kausalitas antara hukum dan politik
Politik Hukum sebagai kebijakan hukum (legal policy) yg sudah, akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh pemerintah mencakup pula pengertian bagaimana politik mempengaruhi hukum dengan cara melihat konfigurasi kekuatan yang ada dibekang pembuatan pembuat an dan penegakan hukum
hubungan kausalitasnya maksudnya adalah, apakah hukum yg mempengaruhi politik atau politik yang mempengaruhi hukum
Hukum determinan atas politik dalam arti kegiatan-kegiatan politik di atur dan tunduk pada aturan-aturan hukum (mereka yg memandang hk sebagai das sollen (keharusan) para idealis) Politik determinan atas hukum, karena hukum merupakan hasil atau kristalisasi dari kehendak politik yg saling berintegrasi dan bersaing. Mereka memandang hukum sebagai das sain, penganut empiris dan memandang realitas. Politik dan hukum sebagai subsistem kemasyarakatan berada pada posisi dan derajat determinan yang seimbang, sekalipun hk produk pprod roduk uk politik tetapi jika hkm ada, politik harus tunduk pada hukum.
Dalam politik hukum terdapat dua variabel, yakni variabel terpengatur (hukum) dan variabel yang mempengaruhi (politik).
Dalam studi Politik Hukum kita tidak melihat hukum ansich das sollen tetapi juga das sain.
Asumsi dasar disini "hukum merupakan produk politik". Dalam melihat hubungan keduanya, hukum sebagai terpengaruh (dependent variable) dan politik sebagai variabel yang berpengaruh (independent variable). Hukum dipengaruhi politik atau politik determinan atas hukum mudah dipahami dan realitasnya demikian karena hukum merupakan kristalisasi dari kehendak politik yang saling berintegrasi dilingkungan pengambil keputusan
