NASKAH AKADEMIK RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG LARANGAN MINUMAN BERALKOHOL
DAFTAR ISI
I.
PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG B. IDENTIFIKASI MASALAH C. TUJUAN, DAN KEGUNAAN D. METODE
II.
KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS A. KAJIAN TEORITIS B. KAJIAN TERHADAP ASAS (PRINSIP) C. KAJIAN TERHADAP TERHADAP KONDISI YANG ADA ADA D. KAJIAN TERHADAP TERHADAP IMPLIKASI PENERAPAN SISTEM BARU
III.
ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT A.
KONDISI HUKUM YANG ADA
B. KETERKAITAN UNDANG-UNDANG UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN PERATURAN DAERAH C.
IV.
HARMONISASI SECARA VERTIKAL DAN HORIZONTAL
LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS A.
LANDASAN FILOSOFIS
B.
LANDASAN SOSIOLOGIS
C. LANDASAN YURIDIS
V.
JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN A. JANGKAUAN
B. ARAH PENGATURAN C. RUANG LINGKUP MATERI MUATAN 1. Ketentuan Umum (Pengertian (Pengertian istilah, dan dan frasa) 2. Materi yang akan diatur 3. Ketentuan sanksi 4. Ketentuan peralihan
VI.
PENUTUP A. KESIMPULAN B. SARAN
VII. DAFTAR PUSTAKA
2
BAB I PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Konstitusi Indonesia Pasal 29 ayat 1 UUD 1945 menyebulkan bahwa negara berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa. Artinya kehidupan masyarakat di dalamnya terbentuk dalam bingkai ajaran agama. Secara ideal sebagai negara yang
beragama, akan
lebih
mudah
mengatur perkembangan minuman beralkohol atau yang sering juga disebut minuman keras (miras) (miras)
yang setiap setiap saat dapat mengancam mengancam
jiwa jiw a manusi man usia. a. Ajaran setiap agama pasti sepakat bahwa keberadaan minuman beralkohol dapat mengancam jiwa manusia baik secara langsung maupun tidak langsung. Namun kenyataan yang ada, negara kita sampai sekarang belum dapat membuat payung hukum tentang undang-undang larangan miuman beralkohol. Hal ini tidak lepas dari banyaknya kepentinga politik yang ada di dalamnya. Perlu membuat
disadari
bahwa
Peraturan
minuman beralkoho l, keinginan/kepentinga n menerapkan
syariat
adanya
tuntutan
masyarakat
hukum/undang-undang
tentang
untuk
larangan
jangan disalah-ar tikan bahwa itu adalah sebagian Islam.
umat
Tuntutan
Islam
dalam
dibentuknya
UU
rangka tentang
Larangan Minuman Beralkohol lebih dikarenakan bahaya minuman keras itu sendiri dalam kehidupan manusia. Sebagai contoh di Amerika Serikat tidak merujuk telah
pada
agama
Islam,
meskipun Presiden
pemerintah AS Reagan
(1986)
melakukan kampanye larangan minuman beralkohol ( say no to
alcoho ) dan memberlakukan UU Larangan Minuman Beralkohol yang pada intinya berupa pelarangan dengan pengecualian. 3
Memang
sungguh
konstitusi menegaskan Yang
Maha
tentang
dilematis bahwa
Esa, namun
di
negeri
negara
dalam
kita
ini. Dalam
berdasar atas
Ketuhanan
menyikapi
perkembangan
minuman berlakohol pemerintah tidak dapat berbuat apa-
apa. Perkembangan Perkembangan minuman beralkohol tidak ancaman di
bagi
dalam
umat
kitab
Islam
yang
sucinya,
secara
namun
hanya
menjadi
tegas mengharamkan
minuman
beralkohol juga
merupakan ancaman bagi hidup dan kehidupan manusia dimuka bumi
ini,
khususnya
di
Indonesia.
Sedangkan
hak
mendapatkan lingkungan yang sehat dalam kehidupan
untuk manusia
merupakan Hak Asasi Manusia
(HAM) yang dijamin dalam Pasal
28 H ayat (1)
Republik
UUD Negara
Indonesia
Tahun 1945
(selanjutnya disingkat UUD NRI Tahun 1945) yang berbunyi: Setiap orang berhak hidup sejahtera mendapatkan
lahir batin,
bertempat tinggal, dan
lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak
memperoleh pelayanan kesehatan. Hak dasar ini tidak boleh dilanggar oleh siapa pun dan harus dijunjung tinggi dan dihormati agar setiap orang dapat menikmati kehidupannya dengan sejahtera. Salah
satu
program
meningkatkan mutu yang yan g
saling sal ing
sumber
daya
manusia
nasional dan
adalah
lingkungan
mendu men dukun kung g dengan den gan pendek pen dekata atan n parad par adigm igma a sehat, seh at, yang yan g
memberikan
prioritas
pencegahan,
penyembuhan,
pembuahan
pembangunan
dalam
pada
upaya
peningkatan
pemulihan,
kandungan
sampai
dan usia
kesehatan,
rehabiitasi lanjut.
Dan
sejak untuk
mencapai hal tersebut, diperlukan pengaturan tentang pengendalian dampak minuman keras terhadap kesehatan. Adapun dampak negatif minuman beralkohol antara lain sebagai berikut: 1. GMO (Gangguan Mental Organik), yang mengakibatkan perubahan perilaku seperti bertindak kasar, sehingga bermasalah dengan keluarga,masyarakat, keluarga,masyarakat, seperti
mata
dan
kariernya.
juling, muka
Perubahan
fisiologis,
merah, dan jalan sempoyongan. sempoyongan. 4
Kemudian, perubahan psikologi,seperti psikologi,seperti susah konsentrasi, bicara melantur,
mudah tersinggung, dan lainnya.
2. Merusak Daya Ingat, yaitu pada usia remaja (17-19 tahun), otak manusia masih mengalami perkembangan pesat, oleh karena itu, sayang sekali jika remaja sudah biasa dengan kecanduan minuman beralkohol, karena akan menghambat perkembangan memori dan sel-sel otak. 3. Odema Otak, merupakan pembengkakan dan terbendungnya darah pada jaringan-jaringan otak sehingga mengakibatkan gangguan koordinasi dalam otak secara normal. 4. Sirosis Hati, penyakit ini ditandai oleh pembentukan jahngan ikat disertai nodul pada hati karena infeksi akut dan virus hepatitis yang yan g menyeb men yebabk abkan an perada per adanga ngan n sel hati hat i yang yan g luas lua s dan kemat kem atian ian sel. 5. Gangguan Jantung, mengonsumsi minuman beralkohol, apalagi kecanduan, bisa mengakibatkan gangguan Jantung, dimana lama kelamaan Jantung tidak akan berfungsi dengan baik. 6. Gastrinitis, yaitu karena kecanduan minuman keras dimana menyebabkan menyebabkan radang, atau luka pada lambung. 7. Paranoid, yaitu gangguan kejiwaan karena kecanduan dimana seolah-olah merasa dipukuli, sehingga perilakunya kasar terhadap orang-orang yang ada disekitarnya, atau seperti ada bisikanbisikan untuk melakukan sesuatu, dan ia akan melakukan sesuatu diluar nalarnya. Untuk
mengatasi
dampak
negatif
terhadap
penggunaan
minuman beralkohol seperti tersebut diatas, seyogyanya Indonesia memiliki undang-undang yang mengatur tentang minuman beralkohol. Namun, sangat disayangkan, hingga saat ini belum ada langkahlangkah
kongkrit
berupa
regulasi
untuk
melarangnya,
bahkan
Pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, telah mengeluarkan instruksi untuk mencabut beberapa Peraturan Daerah 5
yang yan g
mengat men gatur ur
bertentangan tinggi.
tentan ten tang g
dengan
Dalam
hal
minuma min uman n
peraturan ini,
beralk ber alkoho ohol, l,
dengan den gan
per-undang-undangan
terkesan
Pemerintah
alasan ala san
yang
lebih
membiarkan
atau
mengambangkan persoalan minuman beralkohol ini.
B. IDENTIFIKASI MASALAH Berdasarkan latar belakang dan alasan tersebut, identifikasi masalah dirumuskan sebagai berikut : 1.
Minuman beralkohol pada hakekatnya dapat membahayakan kesehatan jasmani dan rohani, dapat mendorong terjadinya gangguan
keamanan
dan
ketertiban
masyarakat,
serta
mengancam kehidupan masa depan generasi bangsa, yang pada gilirannya akan merusak kehidupan berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara. 2.
Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, diperlukan turut campur atau pelibatan negara, daiam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, sebagai penyelenggara negara yang berfungsi dalam bidang legislasi nasional, memandang perlu untuk mengajukan usul inisiatif rancangan undang-undang yang mengatur tentang larangan minuman beralkohol;
3.
Landasan
filosofis
pembentukan
rancangan
undang-undang
tentang minuman beralkohol ini adalah demi terciptanya rasa keadilan masyarakat, landasan sosiologis merupakan kebutuhan masyarakat akan rasa keamanan, ketertiban, dan kenyamanan, dan landasan yuridis dijamin oleh Konstitusi Negara Republik Indonesia,
dimana
setiap
warganegara
berhak
mendapatkan
lingkungan hidup yang baik, dan sehat. 4.
Adapun
sasaran
yang
akan
pengaturan, jangkauan,
dan
minuman
akan tercermin dalam batang tubuh
beralkohol ini,
diwujudkan, arah
ruang
pengaturan
lingkup tentang
rancangan undang-undang ini. 6
C.
TUJUAN, KEGUNAAN, DAN SASARAN Sesuai
dengan
dikemukakan
diatas,
ruang
lingkup
maka
identifikasi
penyusunan
masalah
Naskah
yang
Akademik
dirumuskan sebagai berikut: 1.
Bertujuan
untuk
memberikan
dukungan
dalam
minuman
beralkoho l dengan segala
perumusan
latar belakang,
pengaturan,
dan
arahan
dan
pengendalian
dimensinya
secara
menyeluruh,terpadu, dan berwawasan lingkungan; 2.
Berguna
sebagai
pembahasan
acuan
Rancangan
atau
referensi
Undang-Undang
penyusunan tentang
dan
Larangan
Minuman Beralkohol, dengan memberikan uraian tentang aspek pengaturan pengendalian minuman beralkohol dengan segala dimensinya, di masa kini dan masa yang akan datang; 3.
Mempunyai
sasaran
agar
terwujudnya
tata
pengaturan
pengendalian minuman keras sesuai dengan visi dan misi pembangunan kesehatan manusia Indonesia seutuhnya.
D. METODE Penyusunan Penelitian Penelitian Hukum, maupun melalui
Naskah baik
Akademik melalui
ini,
menggunakan
metode
yuridis
Metode normatif,
metode empiris, dan metode penelitian sosial,
dengan Metode Survei, yaitu; 1.
Metode Yuridis Normatif, dilakukan melalui Studi Pustaka, yang menelaah (terutama) data sekunder yang berupa peraturan perundang-undangan
yang
berkaitan
dengan
Minuman
beralkohol, kemudian dilengkapi dengan wawancara, diskusi ( focus fo cus group gro up discus dis cussio sion n ), ) , seminar, simposium, dan lain-lain. lain-lain. 7
2.
Metode Yuridis Empiris, atau sociolegal adalah penelitian yang diawali dengan penelitian normatif, yang dilanjutkan dengan observasi untuk
yang
mendalam
mendapatkan
berpengaruh
data
terhadap
serta
penyebarluasan
non
hukum
peraturan
yang
quesioner,
terkait
perundang-undangan
dan yang
diteliti. 3.
Metode Survei, adalah metode penelitian yang digunakan untuk mencari keterangan secara faktual (Nazir, 1988). Dengan metode ini, peneliti dapat membedah, membahas, dan menganalisis suatu permasalahan yang erat hubungannya dengan pemakaian minuman keras oleh orang-orang, atau sekelompok sekelompok orang-orang orang-orang tertentu, dan dampaknya baik bagi pribadi yang yang bersangkutan, bersangkutan, kelompok masyarakat, maupun lingkungannya.
BAB II. KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS
A. KAJIAN TEORITIS 1. Minuman beralkohol; Adalah minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan cara mencampur ethanol atau dengan cara pengenceran minuman mengandung ethanol (Wikipedia, (Wikipedia, Ensiklopedia Bebas, 3 Pebruari 2012). Berdasarkan
fakta
inilah,
kemudian
Komisi
Fatwa
MUI
menetapkan batas maksimal kandungan alkohol (sebagai senyawa tunggal, ethanol), yang digunakan sebagai pelarut dalam produk pangan, yaitu 1 (satu) persen. Bagi konsumen Muslim, minuman yang merupakan hasil permentasi yang menghasilkan minuman beralkohol, adalah haram untuk dikonsumsi. 8
2. Fermentasi, dan Destilasi; Fermentasi, Fermentasi, adalah suatu cara
untuk mengubah
substrat
menjadi produk tertentu yang dikehendaki dengan menggunakan bantuan
mikroba,
sedangkan
pemisahan ethanol dari cairan cairan
Destilasi,
adalah
suatu
proses
termentasi. Adapun alkohol adalah
senyawa ethanol (ethyl alcohol), yaitu suatu jenis alkohol yang paling populer digunakan dalam industri.
B. PRAKTIK EMPIRIS Minuman beralkohol dalam kehidupan masyarakat di Indonesia sepertinya sudah tidak asing lagi. Saat ini, minuman beralkohol dikonsumsi oleh remaja, orang dewasa, hingga orangtua yang sudah berumur,
kesadaran
masyarakat
kita
tentang
bahaya
minuman
beralkohol masih sangat minim. Seperti halnya masyarakat yang hidup di Jalur Pantura, mereka terbiasa merayakan pesta sehabis panen dengan minuman beralkohol. Kehidupan nelayan di laut pun, tidak jauh dari pengaruh minuman beralkohol, malah dikonsumsi pada saat mereka melaut, dengan alasan untuk menghangatkan laut.
Sebenarnya
badan
dari
terpaan
angin
alasan tersebut hanya sekedar menutupi bahaya
dari minuman beralkohol, kehidupan masyarakat tepi laut yang seperti
itu terbentuk,
seperti sudah menjadi kebiasaan, maka dari
itu berlangsung turun temurun, dimana kehidupan mereka tidak bisa lepas dari minuman beralkohol. Dari
segi
berpengaruh mengonsumsi
kehidupan
terhadap
sosial,
kehidupan
minuman sosial.
beralkohol sangat
Biasanya,
seseorang
minuman keras, cenderung didorong oleh keadaan
ekonomi minim, kondisi keluarga yang tidak harmonis, masalah yang dihadapi dan lain sebagainya.
9
Masyarakat
kita
belum
sadar
bahwa
dengan
mengonsumsi
minuman beralkohol, mereka hanya mendapatkan banyak kerugian, untuk itu pemerintah diharapkan dapat mencari solusi terbaik untuk kasus-kasus minuman beralkohol yang masih marak di negara kita ini.
C. KAJIAN TERHADAP ASAS YANG TERKAIT DENGAN NORMA (KAIDAH) Analisis
terhadap
penentuan
asas-asas
ini
harus
memperhatikan' berbagai aspek bidang kehidupan yang terkait dengan peraturan perundang-undangan perundang-undangan yang akan akan dibuat, yang berasal berasal dari hasil penelitian, dalam hal ini yaitu asas-asas yang relevan terhadap minuman beralkohol, yaitu yaitu nilai
ekonomis,
asas keseimbangan keseimbangan kesehatan dan nilainilai-
kemanfaatan
umum,
keterpaduan,
kelestarian,
keadilan, kemandirian, kemandirian, asas transparansi, transparansi, dan akuntabilitas. akuntabilitas.
1. Asas Keseimbangan Kesehatan dan Nilai-nilai Ekonomis Sebagaimana diuraikan di Bab Pendahuluan, bahwa minuman beralkohol
sebenarnya
adalah
suatu
bahan
yang
antara
lain
mengandung alkohol, dimana didalamnya juga berisi ethanol, yang kalau penggunaannya tidak sesuai dengan aturan yang tercantum dalam UU No. 23/1992 tentang Kesehatan, sangat berbahaya untuk kesehatan manusia. Untuk
mengeksplisitkan
pengendalian persoalan
pengaturannya,
sejak produksi, distribusi dan
khususnya
konsumsi,
maka
minuman beralkohol perlu diatur lebih lanjut secara
komprehensif dalam bentuk undang-undang. Di satu sisi secara medis, zat yang terkandung dalam minuman keras adalah zat adiktif dan termasuk bahan berbahaya bagi kesehatan manusia, namun di sisi lain adalah salah satu komoditi ekonomi yang menyerap tenaga 10
kerja,
disamping
sebagai
tambahan
pemasukan
bagi
Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Oleh karena itu, untuk mengatur kedua komoditi yang bersifat positif dan negatif ini, dipergunakan asas keseimbangan kesehatan dan nilai-nilai ekonomis.
2. Asas Kemanfaat an Umum Pengendalian memberikan
minuman
manfaat
yang
beralkohol
dilaksanakan
sebesar-besarnya
bagi
untuk
kepentingan
kesehatan pribadi maupun umum. Di samping itu pengendalian minuman
beralkohol
juga
diarahkan
untuk
tidak
merugikan
kepentingan tenaga kerja, baik di pertanian/perkebunan, maupun di industri minuman. Oleh sebab itu, didalam rancangan undang-undang ini, salah satunya memperhatikan dengan sungguh-sungguh asas kemanfaatan untuk publik (umum) secara komprehensif.
3. Asas Keterpaduan dan Keserasian Penyelenggaraan
pengendalian
dan
keserasian
dalam
pengendalian Minuman beralkohol, dilaksanakan secara seimbang dalam mewujudkan keserasian untuk berbagai
kepentingan baik
kepentingan kesehatan, kepentingan ekonomis (pajak dan cukai), maupun kepentingan ketenagakerjaan. Dengan
memerhatikan
mengandung
alkohol,
dan
sifat
alami
mengupayakan
dari
minuman
penelitian
yang
yang terus-
menerus secara efektif, maka diharapkan pada suatu saat akan mendapatkan minuman subsitusi yang menggantikan menggantikan kesehatan, kesehatan,
minuman beralkohol,
serta
meniadakan
dan
dampak
secara
bertahap dapat
tidak berbahaya negatif
bagi
di masyarakat
secara luas. 11
4. Asas Keadilan Penyelenggaraan dilakukan
pengendalian
merata kesemua
seluruh
Indonesia,
memperoleh lapangan
dan
kesempatan
pekerjaan,
minuman
lapisan
kegiatan
beralkohol,
masyarakat
di
setiap warga
negara
yang
untuk memperoleh
khususnya
sama pada
berhak
pabrik-pabrik
minuman
beralkohol. Pemerintah
dapat
menarik
pajak
untuk
kepentingan
pembangunan kesehatan, dan hak asasi manusia yang diatur, dan diakui, serta dilindungi dalam Pasal 28 H ayat (1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun dalam
Undang-Undang Undang-Undang
19/2003
dan
1945 yang telah dijabarkan
No. 23/1992, Peraturan
berbagai
Peraturan
Daerah
Pemerintah
No.
di berbagai wilayah
Indonesia.
5. Asas Kemandirian Penyelenggaraan
pengendalian
minuman
berlandaskan kepada kepercayaan akan kemampuan
beralkoho l,
sendiri,
dan
bukan karena keterpaksaan dari dunia internasional, dengan tetap memperhatikan budaya suku bangsa Indonesia, yang secara bertahap dilakukan pengujian, agar bebas dari alkohol, dan bahan-bahan berbahaya lainnya.
6. Asas Transparansi dan Akuntabilitas Penyelenggaraan pengendalian minuman beralkohol, merupakan proses
yang terbuka
dan dapat
dipertanggungj awabkan kepada
publik, baik nasional maupun internasional. internasional. Asas ini berlaku bagi para
pula
pabrikan minuman beralkohol, dalam menggunakan
dananya (corporate ( corporate social responsibility ), untuk
berbagai kepentingan 12
publik, antara lain;
kesehatan, pendidikan, pendidikan,
olah raga, dan
sebagainya.
D. KAJIAN TERHADAP KONDISI YANG ADA Konsumsi
minuman
beralkohol sudah
menjadi
masalah
yang yan g kompl ko mpleks eks,, tidak tid ak saja saj a menyan men yangku gkutt ma masal salah ah di bidang bid ang keseha kes ehata tan n tetapi juga menyangkut masalah-masa lah yang ketenagakerjaan, ketenagakerjaan, dan perpajakan, masalah Di
serta
berkaitan dengan
tidak
jarang
juga
yang berdampak psikologis. Indonesia
masalah
sendiri
kesehatan
pemberitaa n
yang
penyalahgunaan cukup
serius.
alkohol
juga
Sering
menjadi
munculnya
tentang tata niaga minuman beralkohol setidaknya
merupakan indikasi bahwa minuman beralkohol banyak dikonsumsi oleh masyarakat di negara dengan mayoritas penduduk muslim ini. Sudah sering terungkap akan memberikan bahkan
efek
bahwa
negatif
minuman
(mabuk)
beralkoho l hanya
bagi
peminumnya,
pada beberapa kasus justru berakibat pada kematian,
namun setiap tahun jumlah pecandu minuman beralkohol bukan berkurang, justru
semakin
meningkat. meningkat.
mabuk minuman beralkohol, dianggap
Bagi beberapa
sebagai
kalangan,
sarana untuk unjuk
kegagahan atau kejantanan. Penyalahgunaan Penyalahgunaan alkohol yang terjadi di
Indonesia menurut
WHO, (WHO SEARO, 2002), dari tahun ke tahun adalah;
Tahun Tah un yang yan g
1986 198 6
berusi ber usia a rata ra ta-ra -rata ta
sementara
tercat ter catat at
Tahun Tah un
untuk
2,6% 2, 6%
pria pr ia
20 (dua (du a puluh pu luh))
tercat ter catat at
(tiga ratus lima puluh ribu) orang,
Tahun Tah un
ke
atas, ata s,
lebih leb ih
dari dar i
350.00 350 .000 0
meninggal karena penyakit
konsumsi alkohol.
1999-2 199 9-2000 000,, 58%
ditengarai
tahun ta hun
wanita tercatat sekitar O,8%.
1998 199 8 di Indone Ind onesia sia,,
khronis akibat
pengko pen gkonsu nsumsi msi alkoho alk oholl
angka ang ka
krimi kr iminal nalita itas s
terjad ter jadii
akibat pengaruh minuman beralkohol . 13
Pada
tahun
2000
diinformasikan
terdapat lebih dari 13.000 penyakit,
terkait
bahwa, di Indonesia
(tigabelas ribu) pasien penderita
penyalahgunaan
alkohol
dan
obat-obatan
terlarang.
Tahun Tah un
2001 200 1 terca ter catal tal
kematian
39 (tiga (ti ga puluh pul uh sembil sem bilan) an)
pada remaja karena
Hepatitis B
kasus ka sus
yang terkait erat
dengan dampak pengkonsumsian alkohol (alcoholic cirrhosis, alcoholic cancer,
chronic pancreas inflamation, inflamation, and heart
diseases).
Masih pada tahun yang sama, yaitu pada tahun 2001, juga terjadi lima)
di Bali, kasus
Tahun Tah un 2008, 200 8,
terdapat
50%
dari
total
65 (enam puluh
keracunan alkohol meninggal. di Manad Man ado o dan Minaha Min ahasa, sa, tercat ter catat at
lebih leb ih
dari dar i
40 (empat puluh) kematian akibat keracunan alkohol (inioxicaty). (inioxicaty).
Masih pada tahun yang sama (2008), di Surabaya 9 (sembilan) orang
tewas di 3 (tiga) (tiga) lokasi lokasi berbeda setelah mengonsumsi mengonsumsi
minuman beralkohol. Di Indramayu, Jawa Barat, 11 (sebelas) orang meninggal setelah bermabuk-mabukan dengan minuman beralkohol yang dicampur dengan bahan-bahan lainnya.
Di Merauke, 14 (empai belas) orang meninggai dunia karena mengonsumsi minuman beralkohol jenis sopi yang dicampur infus dan minyak babi, sementara belasan korban tewas akibat minuman beralkohol lainnnya tersebar di beberapa daerah, seperti Pasuruan, Jawa Timur, Deli Serdang, Sumatera Utara, dan Jaya Pura, Papua.
E. KAJIAN TERHADAP IMPLIKASI PENERAPAN SISTEM BARU Kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam Rancangan Undang-Undang tentang Larangan Minuman Beralkohol, akan memiliki implikasi, baik terhadap aspek kehidupan masyarakat, maupun terhadap aspek beban keuangan negara. 14
1. Aspek Kehidupan Masyarakat; Penggunaan minuman beralkohol dalam kehidupan masyarakat, seringkali didasari oleh motif-motif sosial, antara lain seperti untuk meningkatkan
presti pre stige ge ,
atau
adanya
pengaruh
pergaulan
dan
perubahan gaya hidup. Selain itu, aspek sosial lainnya, seperti sistem norma dan nilai (keluarga dan masyarakat), juga menjadi kunci dalam permasalahan penyalahgunaan alkohol. Oleh sebab itu, hadirnya suatu peraturan perundang-undangan dalam
bentuk
Undang-Undang
yang
mengatur
tentang
Larangan
Minuman Beralkohol ini adalah suatu keniscayaan, karena akan berdampak sangat positif bagi kehidupan masyarakat. Peranan
negara dalam
dari penyalahgunaan peraturan
dan
pelaksanaan yang
menciptakan
alkohol regulasi
menjadi tentang
lingkungan yang sangat
minuman
vital.
bersih Bentuk
beralkohol,
serta
tegas, menjadi kunci utama penanganan masalah
alkohol ini. Selain
itu,
yang
tidak
kalah
penting
adalah,
peranan
provider kesehatan dalam mempromosikan kesehatan terkait masalah alkohol, baik sosialisasi di tingkat masyarakat, maupun advokasi pada tingkatan decision maker .
2. Aspek Beban Keuangan Negara; Sebagaimana
dimaklumi
bersama,
bahwa
penerapan
sistem
baru, apalagi yang berkaitan dengan diberlakukannya diberlakukannya suatu peraturan perundang-undangan dalam bentuk Undang-Undang yang mengatur tentang
Minuman
Beralkohol,
dipastikan
akan
memiliki
dampak
penyelenggara
negara,
terhadap aspek beban keuangan negara. Namun,
dalam
hal
ini,
kewajiban
khususnya yang duduk di Legisiatif dan Eksekutif, harus berusaha semaksimal mungkin untuk mengatur kehidupan masyarakat, dalam 15
rangka
pencapaian masyarakat yang tertib, aman, dan damai, serta
sejahtera. Aspek beban Anggaran
Belanja
keuangan
Negara
(ABN),
Akademik, dan draf
negara yang dikeluarkan mulai
dari
pembuatan
dari
Naskah
RUU tentang Larangan Minuman
Beralkohol yang melibatkan banyak pihak sebagai stake- holder. Kemudian dilanjutkan dengan pembahasan antara para wakil rakyat di Senayan dengan Pemerintah, yang tentunya memerlukan dana, pengusul sangat yakin bahwa beban keuangan negara ini sangat tidak berarti dengan manfaat yang akan diperoleh jika RUU tentang Larangan
Minuman
Beralkohol
ini,
menjadi
Undang-Undang
dan
mengikat seluruh warganegara Indonesia.
BAB III ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT
A. KONDISI HUKUM YANG ADA Dalam UU No. 23/1992 tentang Kesehatan, masalah minuman beralkohol, tidak diatur secara eksplisit. Dalam Pasal 44 UU No. 23/1992 berbunyi: 1) Pengamanan
penggunaan
bahan
yang
mengandung
adiktif,d iarahkan agar tidak mengganggu dan kesehatan
perorangan,
keluarga,
zat
membahayakan
masyarakat,
dan
lingkungannya. 2) Produksi, peredaran, dan penggunaan bahan yang mengandung zat adiktif, harus memenuhi standar dan/atau persyaratan yang ditentukan. 3) Ketentuan mengenai pengaman bahan yang mengandung zat adiktif,
sebagaimana dimaksud
dalam
ayat
(1)
dan
(2)
ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. 16
Dalam Penjelasan Pasal 44 tersebut dikatakan bahwa: 1) Bahan bahan bagi
yang
mengandung
yang penggunaannya dirinya
zat
dapat
adiktif
adalah
menimbulkan
kerugia n
atau masyaraka t sekelilingnya;
2) Penetapan standar diarahkan agar zat adiktif yang dikandung oleh
bahan
tersebut
dapat
ditekan
dan
untuk
mencegah
beredarnya bahan palsu. Penetapan persyaratan penggunaan bahan yang mengandung zat adiktif ditujukan untuk menekan dan mencegah penggunaan yang mengganggu atau merugikan kesehatan orang lain; Jika Jik a kita kit a baca bac a secar sec ara a teliti tel iti,, norma nor ma yang yan g mengat men gatur ur zat adikti adi ktiff tersebut kurang jelas (implisit), (implisit), karena masih diatur secara Oleh karena itu, kemudian Narkotika
dilahirkan
UU
umum.
No. 22/1997 22 /1997 te ntang
(yang kemudian diganti dengan UU No. 35/2009) dan UU
No. 5/1997 tentang Psikotropika dengan pelaksanaannya ,
sedangkan
Beralkohol yang bahayanya
UU
berbagai
peraturan
tentang Larangan Minuman
juga tidak kalah dengan Narkotika, dan
Psikotropika, hingga saat ini belum pernah diterbitkan.
B. KETERKAITAN UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN DAERAH Salah satu alasan yang sangat penting disusunnya Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Larangan Minuman Beralkohol, karena hingga saat ini belum ada suatu Undang-Undang yang yan g meng m engatu aturr secar sec ara a khusus khu sus tentan ten tang g Minuma Min uman n Ber B eralk alkoho ohol. l. Sebagaimana Sebagaimana
telah disampaikan
pada
Bab
Pendahuluan, Pendahuluan,
bahwa kalau masalah Minuman beralkohol ini tidak diatur dalam suatu Undang-Undang tersendiri, maka dikhawatirkan sepuluh atau dua puluh tahun yang akan datang, Indonesia akan menjadi negara loss generation karena generasi muda bangsa ini dipastikan akan semakin akrab dengan minuman beralkohol, yang nota-bene, menjadi penghancur penghancur suatu bangsa dan negara. 17
Oleh sebab itu, untuk membahas keterkaitan undang-undang dengan
RUU
disebutkan
tentang
bahwa
Larangan
Minuman
Undang-Undang
yang
Beralkohol
terkait
ini,
adalah
dapat
Undang-
Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dampak
negatifnya
kurang lebih sama dengan Minuman beralkohol, dan telah diatur dalam suatu Undang-Undang tersendiri. Dibawah ini beberapa contoh, antara lain; 1. UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika; a)
Konsiderans Menimbang, huruf d, yaitu "bahwa penyalahgunaan psikotropika dapat merugikan kehidupan manusia dan kehidupan bangsa, sehingga pada gilirannya, dapat mengancam
ketahanan
nasional" b)
Ketentuan Umum, Pasal 1, point 1, sebagai berikut: "Psikotropika, adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukari narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh seloektif pada susunan saraf pusat, yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku"
2.
UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika: a) Konsideran Menimbang, huruf e, yaitu “bahwa tindak pidana Narkotika telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, didukungoleh
jaringan
organisasi
yang
luas,
dan
sudah
banyak menimbulkan korban, terutama di kalangan generasi muda
bangsa
yang
sangat
membahayakan
kehidupan
masyarakat, bangsa, dan negara sehingga Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika sudah tidak sesuai lagi
dengan
perkembangan
situasi
dan
kondisi
yang
berkembang untuk menanggulangi dan memberantas tindak pidana tersebut;”
18
a) Ketentuan Umum, Pasal 1, point 1, sebagai berikut; "Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman,
baik
menyebabkan
sintetis
maupun
penurunan
semisintetis,
atau
yang
perubahan
dapat
kesadaran,
hilangnya rasa, mengurangi sampaimenghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam
golongangolongansebagaimana
terlampir
dalam
Undang-Undang ini. 4.
Perda
Bali
No.
9
Th
2002,
ttg
Pengendalian
Minuman
Beraikohol; Konsiderans Menimbang, huruf a, "bahwa minuman beraikohol merupakan jenis minuman dengan potensi ekonomi tinggi dan kandungan
kimia
yang
dapat
membahayakan
kesehatan
pemakainya, sehingga mengganggu ketertican masvarakat" 5.
Perda
Sumbawa
No.
beralkohol;
22
Thn
Konsiderans
mengonsumsi
minuman
2005,
tentang
Menimbang Menimbang
beralkohol
huruf
dapat
minuman a,
"bahwa
menimbulkan
gangguan kesehatan, gangguan ketenteraman, dan ketertiban masyarakat 6.
Perda Kab. Sleman No. 8 Tahun 2007, tentang Minuman Beralkohol; Konsiderans Konsiderans menjaga
Menimbang
dan
masyarakat,
huruf
memelihara
ketentraman
a,
"bahwa
kesehatan
dalam
jasmani
danketertiban
dan
rohani
masyarakat,
tujuan
pariwisata, adat istiadat, dan agama, maka perlu pengawasan
dan
pengendalian
rangka
melalui
adanya pelarangan
pengedaran, penjualan, dan penggunaan minuman beralkohol". 7.
Perda Kabupaten Kendal No. 4 Tahun 2009, ttg Minuman Keras; Konsiderans Menimbang huruf a, "bahwa minuman keras pada hakekatnya
dapat
membahayakan
kesehatan
jasmani
dan
rohani, dapat mendorong terjadinya gangguan keamanan dan 19
ketertiban masyarakat, serta
mengancam kehidupan masa
depan generasi bangsa"
C. HARMONISASI SECARA VERTIKAL DAN HORIZONTAL; Harmonisasi
bermula
(hltp://www.l egalitas.or g)
dari
Rudolf
Starnler
yang mengemukakan bahwa konsep dan
prinsip-prinsip hukum yang adil mencakup harmonisasi. Dengan kata lain, hukum akan tercipta dengan baik, jika terdapat keselarasan antara
maksud, tujuan, dan kepentingan penguasa (pemerintah),
dengan masyarakat. Badan
Pembina
Hukum
Nasional
memberikan
pengertian
harmonisasi hukum sebagai kegiatan ilmiah untuk menuju proses pengharmonisasian. adalah
proses
Proses
pengharmonisasian,
penyelarasan,
penyesuaian,
pada
hakekatnya
penyeimbangan,
pensinkronisasian hukum tertulis, yang mengacu pada nilai-nilai filosofis, sosiologis, historis, ekonomis,dan ekonomis,dan pembentukan
suatu
yuridis. Dalam
praktek
Undang-Undang, kita mengenal proses
harmonisasi secara vertikal, dan horizontal, yaitu; a.
Harmonisasi peraturan
secara
vertikal,
perundang-undangan
yaitu
proses
yang
penyelarasan
berada
dibawah
diselaraskan dengan aturan yang ada diatasnya. Misalnya, Peraturan Daerah, diharmonisasikan diharmonisasikan Undang,
atau
dengan
Undang-
Undang-Undang diharmonisasi kan dengan
Undang-Undang Dasar; b.
Harmonisasi
yaitu
proses
peratura n perundang-unda ngan
yang
sejajar tingkatannya.
Misalnya,
diharmonisasikan diharmonisasikan
Peraturan
secara
horizontal,
Peraturan Daerah Daerah,
atau
penyelarasan
dengan
Undang- Undang diharmonisasikan diharmonisasikan
dengan Undang-Undang. Namun, di dalam prakteknya, proses pengharmonisasian ini pernah
juga
mengundang
kontroversial,
misalnya
Mendagri 20
rnenginstruksikan peninjauan kembali Peraturan Daerah-Peraturan Daerah
yang
mengatur
tentang
minuman
beralkohol,
diharmonisas ikan dengan Produk Perundang-Undangan diatasnya
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS
A. LANDASAN FILOSOFIS; Minuman beralkohol pada dasarnya merupakan suatu bentuk gangguan
terhadap kehidupan dan penghidupan masyaraka t, oleh
karena itu, secara filosofis, pembentukan RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol, merupakan bagian dari pemenuhan tujuan bernegara Republik Indonesia, yaitu melindungi segenap rakyat dan bangsa,
serta
seluruh
tumpah
darah
Indonesia,
memajukan
kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan
ketertiban
dunia
yang
berdasarkan
kemerdekaan,
perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Upaya
melindungi
dikuatkan pula dengan pribadi,
segenap
rakyat
dan
bangsa
Indonesia,
hak setiap orang atas perlindungan perlindungan diri diri
keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang
dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dari ancaman ketakutan
untuk
berbuat,
atau
tidak
berbuat
sesuatu,
yang
merupakan hak asasi, hak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik, dan sehat, serta berhak mernperoleh pelayanan kesehatan (Pasal 28 G, ayat (1), dan Pasal 28 H, ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
B. LANDASAN SOSIOLOGIS; 21
Pertimbangan empiris,
dan
menyangkut
sosiologis
kebutuhan tentang
beralkohol. Oleh
berkaitan
yang
dengan
dialami
pengaturan
oleh
dan
permasalahan permasalahan
masyarakat,
pengendalian
yang
minuman
karena itu, secara secara sosiologis, sosiologis, UU tentang Larangan
Minuman Beralkohol
haruslah memberikan jawaban atau solusi
terhadap permasalahan yang berkaitan dengan penanganan bahaya yang yan g diak d iakiba ibatka tkan n oleh o leh minuma min uman n bera b eralko lkohol hol.. Sementara itu, jika
kebiasaan dari sebagian masyarakat, atau
di daerah-daer ah tertentu mengonsumsi minuman beralkohol karena dianggap merupakan warisan tradisional tradisional (arak, tuak, Sopi, Lapen, dll), jika jik a dikai dik aitka tkan n dengan den gan sisi sis i agama, aga ma,
dimana dim ana ma mayor yorita itas s ma masya syara rakat kat
Indonesia adalah muslim, dan minuman beralkohol hukumnya haram, maka hal ini akan sangat bertolakbelakang. Aspek sosiologis lainnya, adalah
bagaimana
minuman
me-"manage" dampak
keras
dengan
cara
negatif
pencegahan
dari
( preven pre ventive tive ), ),
pengurangan resiko ( prepar pre paredn edness ess ), ), daya tanggap (response ( response ), ) , serta upaya pemulihan (recovery ( recovery ), ) , akibat minum minuman beralkohol.
C. LANDASAN YURIDIS Aspek
yang
berkaitan
dengan
hukum
(yuridis)
dalam
pembentukan Rancangan Undang-Undang tentang Larangan Minuman Beralkohol ini, dikaitkan dengan peran hukum baik sebagai pengatur perilaku
(social ( social
penyelesaian
control ), ),
suatu
masalah
sangat diperlukan, undangan keadilan
karena
dapat menjamin ( fairn f airness ess )
maupun
sebagai
instrumen
untuk
( dispute solution ). (dispute ). Aspek yuridis ini hukum, adanya
atau
peraturan
kepastian
perundangperundang-
(certainty ), ) , dan
dalam penanganan akibat minuman beralkohol
ini. Dalam kaitannya dengan peran dan fungsi hukum tersebut, maka persoalan pengendalian,
hukum dan
yang
terkait
pengawasan
terhadap
dengan
pengaturan,
penggunaan
minuman 22
beralkohol masih bersifat sektoral, dan parsial, sedangkan kebutuhan yang yan g sangat san gat mendes men desak ak adala ad alah h adanya ada nya undang und ang-un -undan dang g yang yan g menja me njadi di payung (umbrella ( umbrella ), ) , bagi semua peraturan-perundang-undangan yang ada, yaitu Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Daerah dibeberapa Propinsi, dan Kabupaten/Kota di Indonesia. Oleh
sebab
itu,
agar
hubungan
antar
peraturan
perundang-undangan yang satu dengan lainnya dapat terjalin dengan harmonis, baik vertikal, maupun horizontal, maka pertimbangan yuridi yur idis s pemben pem bentuk tukan an suatu sua tu perat per atur uran an minuman
beralkohol dalam
keniscayaan,
demi
perund per undang ang-un -undan dangan gan tenta ten tang ng
bentuk undang-undang, undang-undang, adalah suatu
menyelamatkan
generasi
bangsa
Indonesia
kedepan. BABV JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN
A. JANGKAUAN PENGATURAN Lingkup
atau
Jangkauan
pengaturan,
dalam
Rancangan
Undang-Undang tentang Larangan Minuman Keras ini, mencakup halhal sebagai berikut: Larangan minuman beralkohol; Ruang lingkup; Pengawasan; Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan; Peran serta masyarakat; Kerjasama luar negeri; Ketentuan Pidana; Ketentuan Umum; Ketentuan penutup B. ARAH PENGATURAN 23
Walaupun pengaruhnya terhadap individu berbeda-beda, namun terdapat hubungan antara konsentrasi alkohol di dalam darah atau Blood Alkohol Concentration (BACj dan efeknya. Euphoria ringan dan stimuiasi terhadap perilaku, lebih aktif seiring dengan meningkatnya konsentrasi alkohol di dalam darah. Resiko intoksikasi (mabuk) merupakan gejala pemakaian alkohol yang paling umum. Penurunan kesadaran seperti koma, dapat
terjadi
pada
keracunan alkohol yang berat, demikian juga natas terhenti hingga kematian. Selain itu, efek jangka pendek alkohol dapat menyebabkan hilangnya produkti fitas kerja. Alkohol
juga
dapat
menyebabkan
perilaku kriminal. Ditengarai 70% dari narapidana menggunakan alkohol sebelum melakukan tindak kekerasan, dan lebih dari 40% kekerasan dalam rumah tangga dipengaruhi oleh alkohol. Selain
dampak
negatif
yang
telah
dijelaskan
diatas
tadi,
mengonsumsi alkohol yang berlebihan dalam jangka panjang, dapat menyebabkan penyakit kronis seperti kerusakan jantung, tekanan darah tinggi, stroke, kerusakan hati, kanker saluran pencernaan, gangguan pencernaan lain (misalnya tukak lambung), impotensi, dan berkurangnya payudara,
kesuburan,
kesulitan
meningkatnya
tidur,
kerusakan
resiko otak
terkena
dengan
kanker
perubahan
kepribadian dan suasana perasaan, sulit dalam mengingat, dan tidak berkonsentrasi. Oleh sebab itu, didalam undang
tentang
Larangan
penyusunan
Minuman
Rancangan
Beralkohol
ini,
undangdiperlukan
ketegasan tentang larangan minuman beralkohol tana terkecuali.
C. RUANG LINGKUP MATERI MUATAN Berbicara
mengenai
istilah
"materi
muatan"
kita
tidak
dapat melepaskan diri dari penciptanya penciptanya yaitu A. Hamid, SA.
Dalam
hal
ini
kita
perundang-undangan
tetap seperti
menghormati Irawan
para
Suyito,
ahli
hukum
Rusminah,
dan
Suhino, 24
Yuniartro, Bagir Manan, Solly Lubis, dll.. Di mata penulis, A. Hamid, SA adalah "Bapak Perundang-undangan Indonesia" (paling tidak salah satunya). Banyak sekali pendapat, teori, dan istilah yang dikembangkan oleh A.Hamid, SA, yang berkaitan dengan dunia perundang-undangan. Salah satunya adalah istilah "materi muatan", yang diperkenalkannya pada tahun 1979 dalam tulisannya yang berjudul "Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan", yang kemudian dikembangkan lebih lanjut dan dimuat dalam
disertasinya disertasinya tahun tahun
"Peranan
Presiden
Keputusan
1990,
Republik
dengan
judul
Indonesia
dalam
Penyelenggaraan Pemerintahan Negara". Dalam disertasinya, A. Hamid, SA mengeluh belum adanya tradisi di Indonesia untuk menghormati ciptaan dalam bidang ilmiah dibandingkan dengan di negara-negara maju. Menurutnya, di Belanda setiap penulis yang mengutip sesuatu karya cipta ilmiah penulis lainnya (biasanya (biasanya suatu istilah atau kata atau frasa yang mengandung makna tertentu), selalu disebutkan biasanya dalam catatan kaki siapa pencipta istilah atau kata tersebut. Oleh A. Hamid, SA dalam disertasinya dikutipkan berbagai istilah yang diciptakan ahli
hukum
Hoeven
dan
dengan
perundang-unda ngan
istilahnya
oleh
para
Belanda, misalnya van der
"pseudowetgeving",
Mannoury
dengan
istilahnya "spiegelrecht", T.Koopmans dengan istilahnya "moditicatie" dalam
kalimalnya
"de
wetgever
streeft
niet
meer
primair
naar
codificatie maar naar modificatie". modificatie". Adapun yang yan g
mengenai
dibaya dib ayangk ngkan an
"materi
orang or ang..
muatan"
Kalau Ka lau
istila ist ilah h
tidaklah semudah "pera "pe ratur turan an
apa
perun per undan dangg-
undangan" dengan segala macam seluk-beluknya barangkali para ahli hukum
tata
membahasnya,
Negara walaupun
sudah
banyak
sampai
membicarakannya membicarakannya
sekarang-pun
belum
kesepahaman mengenai "peratur an perundang-u ndangan", paling
tidak,
para
ahli perundang-u ndangan
dan ada
namun
telah mengeluarka n
berbagai teori. Misalnya teori "undang-undang dalam artian formil. 25
Dikutip Peraturan
dari
Machmud Aziz, "Dasar-Dasar
Perundang-undangan".
Diklat Penyusunan Peratura n Drafting
Materi
pokok
Konstitusional Konstitusional
pelajaran
Perundang-und angan
dalam
(Legislative
Courses) di Departemen Kehakiman dan HAM dan berbagai
Departemen/LPND Departemen/LPND lainnya, maupun di Pemerintah Daerah/DPRD. Istilah kalimat
"materi
muatan"
merupakan
terjemahan
dari
"net eigenaardig onderwerp der wet te omscrijven" omscrijven" dari
Torbec Tor becke ke dalam dal am
"Met "M et Wetsbe Wet sbegri grip p in Nederl Ned erland and", ", 1966, 196 6, hal.47 hal .47,,
karangan Bohtlink/Logemann, yaitu: De Grondwet ontleent het begrip van wet enkel van den persoon, die haarmaakt. Zij heeft de vraag opengelaten, wat moet bij ons door eene wet, eneat kan op eene andere wijze warden vastgesteld ? Even als andere Grondwetten, heeft zij zich onthouden het eigenaardig onderwerp der wette omschrijven." Undang
Undang
1945 (UUD NRI 1945) Undang
(UU),
pertanyaan
meminjam
hanyalah
membentuknya.
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
dari
Undang
terbuka
pemahaman
sudut
Undang
mengenai
pejabat Dasar
apa
yang
tentang Undang-
atau
lembaga
(UUD), di
yang
membiarkan
negara
kita,
harus
ditetapkan dengan Undang Undang dan apa yang boleh di ditetapkan dengan cara lain. Demikian banyak
pula
ilmu
mempersoalkan
hukum
tata tata
kaidah-kaidah
usaha
bagi
negara negara
teknik
dan
telah telah proses
pembentukan berbagai jenis peraturan perundang-undangan. Namun demikian, menurut A. Hamid, SA keduanya belum menyinggung secara mendalam dan membiarkannya tanpa kejernihan mengenai rnasalah
"materi
muatan"
peraturan
perundang-undangan
yang
semestinya dirnuat dalam tiap jenis peraturan perundang-undangan. Mengenai peraturan
apa
yang
harus
perundang-undangan
dimuat baru,
A.
dalam Hamid,
suatu
jenis
SA,
yang
mengeluarkan teorinya secara signitikan pada tahun 1979, dan sebagai konseptor "materi muatan", mengatakan bahwa berdasarkan 26
UUD 1945 (sebelum amandemen) ada 18 hal (butir) yang secara tegastegas diperintahkan oleh UUD 1945. Akan UUD
tetapi,
sesudah
terjadinya
Perubahan
Pertama
1945, Perubahan Kedua UUD 1945, Perubahan Ketiga UUD
1945, dan Perubahan Keempat UUD 1945 (SIUM MPR 1999, ST MPR 2000, ST ST MPR 2001, dan dan ST MPR 2002), 2002),
yang secara tegas-tegas tegas-tegas
harus diatur lebih lanjut dengan undang-undang menjadi kurang lebih 40 hal (butir) yaitu: Pasal2ayat (1), Pasal 6 ayat (2), Pasal 6A ayat (5), Pasal 11 ayat (3), Pasal 12, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17 ayat (4), Pasal 18 ayat (1), Pasal 18 ayat (7), Pasal 18A ayat (1), Pasal ISA ayat (2), Pasal 18B ayat (1), Pasal 18B ayat (2), Pasal 19 ayat (2), Pasal 20A ayat (4), Pasal 22A, Pasal 22B, Pasal 22C ayat (4), Pasal 22D ayat (4), Pasal 22E ayat (6), Pasal 23A, Pasal 23B, Pasal 23C, Pasc, 23D, Pasal 23E ayat (3), Pasal 23G ayat (2), Pasal 24 ayat (3), Pasal 24A ayat(1), Pasal 24A ayat (5), Pasal 24B ayat (4), asal 24C ayat (6), Pasal 25, Pasal 25A, Pasal 26 ayat (3), Pasal 281 ayat (5), Pasal 30 ayat (5), Pasal 31 ayat (3), & Pasal 33 ayat (5), Pasal 34 ayat (4), dan Pasal 36C. Hal-hal lain yang harus diatur dengan undang-undang adalah yang yan g berkai ber kaita tan n dengan den gan asas asa s konsti kon stitus tusio ional nalism isme e dan asas asa s berdasar atas hukum (rechtsstaat). (rechtsstaat). Disamping itu,
hal-hal
negar neg ara a yang
membebani masyarakat, mengurangi kebebasan orang atau yang berkaitan dengan HAM, juga merupakan materi muatan undangundang. Apabila ke-40 hal tersebut yang perlu diatur atau ditetapkan dengan undang-undang dirinci, maka
kita akan mendapatkan
muatan undang-undang yang materi-materinya dapat dirumuskan sebagai berikut:
Yang secara tegas diperintahkan oleh UUD untuk diatur dengan UU;
27
Yang mengatur lebih larijut kefenfuan ketentuan UUD dan TAP MPR;
Yang
mengatur
HAM penduduk, terlepas
dari kedudukannya kedudukannya
sebagai warga negara atau bukan;
Yang mengatur hak dan kewajiban warga negara;
Yang mengatur pembagian
kekuasaan
negara, termasuk
kekuasaan peradilan dan hakim yang bebas;
Yang mengatur organisasi pokok lembaga-lembaga negara;
Yang mengatur
pembagian
daerah
negara
atas
daerah
besar dan kecil;
Yang
mengatur siapa warga
negara dan
cara
memperoleh
atau kehilangan kewarganegar aan;
Hal-hal lain yang oleh ketentuan
suatu
undang-undang,
ditetapkan untuk diatur tebih lanjut dengan undang-undang lain
Yang mengatur lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang (vide Pasal 22A, UUD 1945 baru). Menurut A. Hamid, SA dari apa yang tercantum diatas ternyata
materi muatan dalam hurut c, kemudian h, ialah yang paling luas, karena didalamnya termasuk hal-hal yang menyangkut pengaturan disertai sanksipidana, pencabutan hak milik, dan sebagainya yang berkaitan dengan"terganggu"-nya hak-hak asasi (HAM), dan hak-hak warganegara. Khusus
mengenai
"undang-unda ng dalam
arti formil" yang
tidak memuat materi peraturan seperti pengesahan pengesahan perjanjian perjanjian
dan
juga jug a peneta pen etapan pan anggar ang garan an pendap pen dapata atan n dan belanj bel anja a negar neg ara, a, harusl har uslah ah diakui bahwa karena sifatnya itu, maka tidak diperlukan lagi adanya pengaturan lebih lanjut, baik dengan Peraturan Pemerintah maupun dengan Keputusan Presiden, sedangkan Materi muatan Perpu adalah sama dengan undang-undang. Maksudnya bahwa apa yang yang dapat diatur dalam suatu UndangUndang, juga dapat diatur dalam suatu Perpu yang dibuat oleh Presiden dalam keadaan yang memaksa, karena untuk membuat suatu 28
UU terlalu lama padahal masalah yang harus diatasi sangat genting dan mendesak (vide Pasal 22 UUD Negara RI Tahun 1945). Berdasarkan ajaran A. Hamid SA tentang "materi muatan" maupun berdasarkan ketentuan Pasal maka
masalah
pengendalian pengendalian
10 UU No. 12 Tahun 2011,
minuman
beralkohol,
karena
menyangkut hak-hak asasi manusia untuk mendapatkan pekerjaan yang yan g layak, lay ak, untuk unt uk mendap men dapatk atkan an lingku lin gkunga ngan n hidup hid up yang yan g sehat seh at,, dan untuk berkreasi dan berekspresi, hak dan kewajiban warga negara, keuangan negara, dan untuk mendapatkan perlindungan terhadap hak-hak
asasi
manusia
tersebut,
maka
pengendalian
minuman
beralkohol, merupakan salah satu materi muatan undang-undang undang-undang ini. Selanjutnya, mengenai ruang lingkup Materi Muatan, pada dasarnya mencakup: 1. Ketentuan Umum Dalam ketentuan umum ini, memuat rumusan akademik mengenai pengertian istilah, istilah, dan trasa, yaitu; a.
Istilah,
adalah
kata
atau
frasa
yang
dipakai
sebagai
nama/lamba ng, yang mengungk apkan makna , konsep, proses, keadaan, atau sitat yang khas dalam bidang ilmu pengetahuan, pengetahuan, teknologi, dan seni. b.
Frasa, adalah satuan linguistik yang lebih besar dari kata, dan lebih
kecil
dari
klausa,
dan
kalimat.
Frasa
berarti
juga
kumpulan kata non predikat. 2. Materi Muatan Muatan Yang Akan Akan Diatur Diatur;; Sebagaimana diuraikan di atas, maka materi muatan atau substansi yang yan g berkai ber kaita tan n dengan den gan RUU tentan ten tang g Larang Lar angan an Minuma Min uman n Beralk Ber alkoho ohol, l, harus diatur sejak dari hulu sampai dengan hilir, atau sejak dari produksi minuman keras sampai dengan penggunaannya (konsumsi),
29
termasuk
ekspor dan impornya. Adapun materi muatan Rancangan
Undang-Undang Larangan Minuman Beralkohol, meliputi, antara lain: a.
Larangan minuman beralkhol; Norma yang dapat dibuat : i.
pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang larangan minuman beralkohol;
ii.
sosialisasi
dan
penyadaran
larangan
peredaran
minuman
beralkohol kepada masyarakat dan Pelaku Usaha; dan
iii. pembinaan kepada masyarakat dan Pelaku Usaha terhadap larangan minuman beralkohol b.
Ruang lingkup; Norma yang dapat dibuat : i.
Larangan minuman beralkohol berlaku secara nasional di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
ii. memproduksi minimuman beralkohol dari jenis apapun iii. menjual dan membeli minuman beralkohol baik langsung ataupun tidak langsung iv. mengedarkan minuman beralkohol baik secara langsung maupun tidak langsung v. meminum minuman alkohol atau yang mengandung alkohol vi. menyimpan
minuman
beralkohol
baik
secara
sengaja
ataupun tidak sengaja.
c.
Pengawasan; Norma yang dapat dibuat : i.
Produksi minuman beralkohol
ii. Perdagangan minuman beralkohol iii. Pengedaran minuman beralkohol iv. Penyimpanan minuman beralkohol
d.
Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan; Norma yang dapat dibuat : 30
i.
melakukan
penyelidikan
keterangan
tentang
atas
kebenaran
adanya
laporan
pelanggaran
serta
minuman
beralkohol; ii.
memeriksa orang atau korporasi yang diduga melakukan pelanggaran terhadap pelarangan minuman beralkohol;
iii. memanggil orang untuk didengar keterangannya sebagai saksi; iv.
memeriksa, menggeledah, dan menyita barang bukti tindak pidana dalam pelanggaran minuman beralkohol;
v.
menangkap dan menahan orang yang diduga melakukan pelanggaran minuman beralkohol;
vi.
melakukan penyadapan yang terkait dengan pelanggaran minuman beralkohol;
vii. melakukan teknik penyidikan pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan; viii. memusnahkan minuman beralkohol; ix. ix . mengambil sidik jari dan memotret tersangka; x.
melakukan pemindaian terhadap orang, barang, binatang, dan tanaman;
xi. xi . membuka dan memeriksa setiap barang kiriman melalui pos dan alat-alat perhubungan lainnya yang diduga mempunyai hubungan dengan minuman beralkohol xii. xi i. melakukan penyegelan terhadap minuman beralkohol yang disita; xiii. xii i. melakukan uji laboratorium terhadap sampel dan barang bukti minuman beralkohol; xiv. xiv . meminta
bantuan
hubungannya
tenaga
dengan
ahli
tugas
yang
diperlukan
penyidikan
dalam
pelanggaran
larangan minuman beralkohol; xv. menghentikan penyidikan apabila tidak cukup bukti adanya dugaan pelanggaran minuman beralkohol; xvi. xv i. mengajukan
langsung
berkas
perkara,
tersangka,
dan
barang bukti yang disita kepada jaksa penuntut umum; 31
e. Peran serta masyarakat Norma-norma yang dapat dibuat antara lain adalah: 1) Setiap warga atau kelompok masyarakat, pimpinan institusi, lembaga
swadaya
kemasyarakatan
masyarakat
dapat berperan
(LSM),
serta
secara
organisasi aktif
untuk untuk
memberikan masukan sekaligus pengawasan terhadap jalannya pengendalian minuman beralkohol; 2) Masyarakat,
termasuk
organisasi
sosial
kemasyarakatan,
dapat melakukan gugatan publik, atau gugatan perwakilan kelompok (class (class action ), ), gugatan
oleh
warga
hak gugat LSM (legal standing ), ), negara
( citizen (citizen
law
suit ), ),
dan
terhadap
pelanggaran terhadap UU ini; 3) Masyarakat, termasuk organisasi sosial kemasyarakatan dapat melakukan laporan dan pengaduan atas pelanggaran UndangUndang ini. 4) Masyarakat, termasuk organisasi
sosial
kemasyarakatan
dapat memberikan informasi atas pelanggaran Undang-Undang ini. f. Penegakkan Hukum dan Ketentuan Sanksi; Norma-norma yang dapat dibuat antara lain adalah: a. Sanksi
pidana
dikenakan
kepada
setiap
orang
yang
ketentuan
dalam
rumusannya
dapat
melanggar ketentuan dalam Undang-Undang ini. g. Ketentuan Peralihan a. Ketentuan
Peralihan
peraturan
adalah
salah
perundang-unda ngan
satu yang
didefinisikan “ketika diperlukan atau jika diperlukan". Definisi ini berarti bahwa tidak semua peraturan perundang-undangan memiliki
Ketentuan
Substansinya
bahwa
Peralihan Ketentuan
(Transitional Peralihan
Provision).
diperlukan
untuk 32
mencegah
kondisi
kekosongan
hukum
akibat
perubahan
ketentuan dalam perundang-undangan. b. Khusus untuk pembentukan Undang-Undang tentang Minuman Beralkohol ini, tidak diperlukan adanya Ketentuan Peralihan, karena memang semenjak Republik Indonesia dibentuk pada tahun 1945, belum diterbitkan suatu Undang-Undang yang khusus
mengatur
tentang
Larangan
Minuman
Beralkohol.
Namun pengusul juga membuka diri, kalau memang nanti dialam
pembahasan
Rancangan
Undang-Undang
tentang
Larangan Minuman Beralkohol ini diperlukan adanya Ketentuan Peralihan, dengan alasan sebelumnya ada Keppres dan beberapa Perda yang mengatur tentang Minuman beralkohol.
BAB VI P E N U T U P Berdasarkan tentang,
ketentuan
Pembentukan
Undang-Undang Peraturan
Nomor
12
Tahun
Perundang-undangan,
di
2011 Bab
Penutup ini, diuraikan juga tentang Sub Bab mengenai Kimpulan dan Sub Bab Saran.
A. KESIMPULAN 1.
Minuman beralkohol pada hakekatnya dapat membahayakan kesehatan jasmani dan rohani, dapat mendorong terjadinya gangguan
keamanan
dan
ketertiban
masyarakat,
serta
mengancam kehidupan masa depan generasi bangsa, khususnya bangsa Indonesia.
2.
Saat
ini
bentuk
belum
ada
peraturan
Undang-Undang
yang
perundang-undangan khusus
mengatur
dalam tentang
Larangan Minuman Beralkohol, yang sudah diberlakukan berupa
33
Keppres
dan
beberapa
Peraturan
Daerah,
baik
di
tingkat
Propinsi, maupun di tingkat Kabupaten/Kota. Kabupaten/Kota.
B. SARAN 1.
Untuk
mencegah
terjadinya
masyarakat ,
gangguan
dan
ketertiban
dan meluasnya pemakaian minuman
keras, dan menyelamatkan generasi bangsa Indonesia, perlu diterbitkan
Undang-Undang
khusus
yang
mengatur
tentang
Larangan minuman Beralkohol; 2.
Untuk melaksanakan amanah Pasal 28 H ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia 1945 yang intinya, bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, maka RUU tentang Larangan Minuman
Beralkohol,
hendaknya
menjadi
Prioritas
dalam
Program Legislasi Nasional tahun 2013, dan dibahas serta diundangkan dalam Tahun 2013.
DAFTAR PUSTAKA 1.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: 34
2.
3. 4. 5.
6.
7. 8. 9.
10.
11.
12. 13.
14. 15.
16.
17.
Undang-Undang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Undang-Undang Republik Indonesia Nornor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, khususnya mengenai teknik Penyusunan Peraturan Perundangundangan di Indonesia; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, khususnya mengenai I teknik Penyusunan Peraturan Perundangundangan di Indonesia; Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol; Kutipan Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4 Tahun Tah un 2003 200 3 tentan ten tang g Pedo P edoman man Fatwa Fat wa Produk Pro duk Halal Ha lal;; Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 9 Tahun 2002 tentang , Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol; Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 22 Tahun 2005 tentang Pengawasan dan Pengendalian Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol; Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pelarangan Pengedaran Penjualan Dan Penggunaan Minuman Beralkohol; Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 4 Tahun2009 tentang Minuman Keras; Mukhtashar Kitab Al Umm fi Al Fiqh (Imam Syafi'i Abu AbdullahMuhammad bin Idris), penerjemah, Amiruddin, editor, Edy Fr, Titi Tartilah, Jakarta, Pustaka Azzam, 2008. Ensiklopedi Islam, Penerbit PT. Ichtiar Baru van Hoeve, Jakarta, dan Pencetak Intermasa, Jakarta, Cetakan ketiga, Tahun 1994; Disertasi "Analisis Pengaruh Orientasi Pasar, Good Governance (Good Corporate Governance), Governance), dan Kepemimpinan Kepemimpinan Profesional, Terhad Ter hadap ap Kiner Kin erja ja Manaj Ma najeri erial al BP. MIGA MI GAS S dan da n PT. Pupuk Pup uk Kujang Kuj ang (Persero), serta implikasinya Pada Kontribusi Penerimaan Neggra", oleh Dr. H. Anwar Sanusi, SH, SPel, MM, Universitas Borobudur, Jakarta, Tahun 2007; Seminar Sehari dengan thema Urgensi RUU MIRAS "Selamatkan Generasi Muda" di Hotel Millenium, Jakarta Pusat, pada hari Kamis, 16 Pebruari 2012, dalam rangka Hari Ulang Tahun Tah un ke 39 Parta Par taii Persat Per satuan uan Pemban Pem bangua guan n H. Suryad Sur yadhar harma ma All Msi " Ketua Umum DPP PPP, Menteri Agama Republik Indonesia. Para pembicara Seminar, sebagai bahan masukkan untuk RUU MIRAS, yaitu ; Prot. Dr. H. Jimmly Assiddiqqy, SH 35
18.
19.
20.
21. 22.
23.
24. 25. 26.
27.
28.
29.
30.
(Intelektual (Intelektual Muslim, Pakar Hukum Tata Negara), Drs. H. Slamet Etfendi Yusuf (Ketua MUI Pusat), Dr. b it H. Masdar Farid Mashudi (Ketua PBNU), Dr. H. Abdul Mufti (Ketua PP Muhammadiyah), dan Drs. H. Hasrul Azwar, MM (Ketua Fraksi PPP). SINDOnews.com, SINDOnews.com, Kamis, tgl. 16 Pebruari 2012, dengan Judul Jud ul PPP segera seg era rumus ru muskan kan UU Miras" Mir as",, Wawan Wa wancar cara a dengan den gan Ketua Umum PPP (Drs. H. Suryadharma Ali, Msi), Hotel Milenium, Milenium, Jakarta, 16/2/2012; TRIBUN TRI BUNnew news. s.com com,, Rabu, Rab u, 1 Pebru Peb ruar arii 2012, 201 2, dengan den gan Judul Jud ul "Mara "Ma rak k Supir Mabok, MUI minta RUU MIRAS dipercepat", wawancara dengan Ketua MUI, Drs. H. Amidhan, Gedung DPR-RI, Senayan, Jakar Jak arta. ta. AnneAhira.com, AnneAhira.com, Artikel, dengan Judul "Dampak Negatif Minuman Keras", oleh AnneAhira.com Content Team, print out, 15 Pebruari 2012; Legal Drafting As Prominent Production Law Faculty UNNES, oleh : Darwanto, print out, 6 Pebruari 2012; Teknik Tek nik Penyus Pen yusuna unan n Undang Und ang-Un -Undan dang, g, Makala Mak alah, h, Berita Ber ita,, Papar Pap aran, an, Diskusi Masalah Hukum, worldpress.com, print out, 27 Pebruari 2012; Media Informasi Dampak Minuman Beralkohol, print out, 28 Pebruari2012, Sumberdari: http://elib.uriikom.ac.id/fil http://elib.uriikom.ac.id/files/disk1/ es/disk1/46; 46; Minuman Keras Asli Indonesia, Serba tujuh, blogspot.com, print out, hari Jum'at, 17 Pebruari 2012; ArtikelK3.com (database Article), "Hazardous Substances in alcoholic drinks", print out on Tuesday, 28th February, 2012; Pengaruh Minuman Beralkohol Bagi Kesehatan, www.bedtamandiri.com Artikel Kesehatan, print out, 28 Pebruari, 2012; Pengaruh Penyalahgunaan Alkohol terhadap tindak Pidana Kekerasan di Kotamadya Jayapura, Irian Jaya, oleh Garpenassy, Telly, Tel ly, J, 1996; 199 6; Analisis Kriminologis Penyalahgunaan Minuman Beralkohol, di Wilayah Kota Wisata, Jayapura, oleh Paru Andreas, Muhadar, dan Andi Sofian; A. Hamid, SA, Dr, Dasar-dasar Konstitusional Konstitusional Peraturan Perundang-undangan, Diklat "Legislative Drafting Course", Jakar Jak arta ta,, Tahun Tah un 1990. 199 0. Pedoman Umum Pembentukan Istilah, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Indonesia, Depdikbud, Tahun Tah un 1975. 197 5.
36
NASKAH AKADEMIK RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG LARANGAN MINUMAN BERALKOHOL
37