PEREKONOMIAN PEREKONOMIAN INDONESIA SISTEM EKONOMI INDONESIA
OLEH KELOMPOK 3 :
NI KADEK SUPARMINI SUPARMINI
(1506305055)
TEBUANA AGUNG PUTRA
(1506305063)
DEWA AYU NYOMAN SHINTYA DEVI (1506305086)
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS UDAYANA 2017
DAFTAR ISI
DAFTAR ISI.......................................... ................................................................. ............................................ ............................................ ......................................... ..................i PENDAHULUAN ............................................ .................................................................. ............................................ ............................................. ............................. ......ii PEMBAHASAN ............................................ .................................................................. ........................................... ............................................ ................................. .......... 1 1. Sistem Ekonomi Dualisme........................................... ................................................................. ........................................... .................................... ............... 1 2. Sistem Ekonomi Sosialis ala Indonesia ....................................................... ............................................................................. ......................... ... 4 3. Sistem Ekonomi Pancasila ................................ ...................................................... ............................................ ............................................ ......................... ... 6 a. Pengertian Sistem Ekonomi Pancasila ......................................................... ............................................................................... ...................... 6 b. Ciri-Ciri Sistem Ekonomi Pancasila .............................................. .................................................................... .................................. ............ 10 c. Kelebihan Dan Kekurangan Kek urangan Sistem Ekonomi Eko nomi Pancasila .......................................... .................................................. ........ 14 d. Penerapan Sistem Ekonomi Pancasila Di Indonesia ......................... ................................................ ............................... ........ 16 4. Sistem Ekonomi Kerakyatan dan Neolib ........................ .............................................. ............................................. ............................... ........ 17 KESIMPULAN.......................................... ................................................................ ............................................ ............................................ .................................. ............ 22 DAFTAR PUSTAKA ........................................... ................................................................. ............................................ ............................................ ........................23 23
i
PENDAHULUAN
Pada dasarnya hanya ada dua sistem perekonomian, yaitu sistem pasar dan sistem komando. Sistem perekonomian pasar juga disebut sebagai sistem kapitalis. Sistem ini lah yang pada awalnya berada, misalnya pada jaman kerajaan – kerajaan di Inggris, Belanda, Belgia, juga pada jaman kerajaan dahulu di Indonesia, misalnya pada kerajaan Majapahit, kerajaan Sriwijaya dan sebagainya. Pada masa Kerajaan tersebut perekonomian di serahkan pada kaum swasta atas dasar permintaan dan penawaran. Pada prinsipnya sistem kerajaan tidak pernah mengatur perekonomiannya. Sendi – sendi ekonomi yang berlaku pada jaman itu kemudian di tulis oleh banyak ahli, namun yang paling banyak di kenal dan di anggap sebagai Bapak Ekonomi adalah Adam Smith dalam bukunya An Inquiry into the Nature and Causes of Wealth of Nations yang terbit untuk pertama kalinya pada tahun 1776. Dalam sistem ekonomi pasar/kapitalis ini tidak di kenal adanya campur tangan pemerintah dalam perekonomian. Semua pemecahan ekonomi di serahkan pada mekanisme pasar. Seiring dengan perjalanan waktu, sistem ekonomi di Kerajaan – kerajaan Eropa rupanya menuju kepada kemakmuran pada sebagian masyarakat seperti tuan tanah, kaum pengusaha, dan kaum elite masyarakat lainnya, sedangkan di lain pihak mengakibatkan kemelaratan pada sebagian masyarakat lainnya, terutama kaum buruh, sehingga akhirnya muncul seruan agar kaum buruh bersatu. Dari pergerakan inilah kemudian muncul sistem ekonomi “Komando” atau sistem ekonomi ala “Marxis”. Sistem “komando” ini dianut oleh
Uni Soviet, Tiongkok, dan negara-negara Sosialis Eropa Timur dan di kenal sebagai sistem ekonomi Komunis/Sosialis. Pada sistem komunis, semua kegiatan ekonomi merupakan masalah perencanaan negara. Negara mempunyai peranan sentral dalam perekonomian dan pada dasarnya tidak ada satu negara pun yang mengikuti sistem ekonomi komunis. Sedangkan dalam sistem sosialis, negara juga memegang peran yang penting dalam perekonomian, biasanya di laksanakan perencanaan pusat, meskipun sesungguhnya peran permintaan dan penawaran masih berlaku. Moneter dan sistem devisa, dan perusahaan pada umumnya milik/di kuasai oleh negara. Kemudian pada sekitar tahun 1929 – 1930 terjadi depresi dunia, harga – harga mengalami penurunan, banyak perusahaan yang memecat buruhnya ; keadaan yang demikian ini dikenal dengan malaise (great depression) ; dan keadaan ini dianggap sebagai kegagalan ekonomi sistem kapitalis/pasar. Banyak ahli yang mengatakan bahwa terjadi keadaan tersebut di sebabkan oleh karena produksi yang berlebihan (over production), sedangkan di lain pihak ii
banyak juga ahli yang mengatakan bahwa karena adanya konsumsi yang tidak cukup (under consumption). Baru pada tahun 1936 dengan terbitnya buku karangan J.M. Keynes yang berjudul General Theory of Employment, Interest and Money muncullah aliran ekonomi baru yang mementingkan peranan negara dalam perekonomian dan dianggap sebagai aliran untuk mengatasi keadaan perekonomian saat itu. Aliran ini disebut Keynesian Economics. Dengan demikian sistem pasar mengakui peran pemerintah dalam perekonomian. Di lain pihak negara-negara komunis Uni Soviet dan Tiongkok juga mengalami kehancuran dan memperkenankan sebagian dari masalah ekonominya di pecahkan melalui proses pasar.
iii
PEMBAHASAN 1. Sistem Ekonomi Dualisme
Sejak jaman penjajahan sampai sekarang ini perekonomian Indonesia masih juga menunjukkan ciri – ciri adanya dualisme, baik dualisme yang bersifat teknologis maupun yang bersifat ekonomis, sosial, dan kultural. Masalah dualisme telah dibahas secara mendalam oleh ahli ekonomi Indonesia dan ahli ekonomi Asing. J.Boeke, yang mengadakan penelitian untuk program doctor ekonominya di Indonesia pada tahun 1953 memberikan definisi yang termansyur mengenai masyarakat dualistis sebagai : “ Masyarakat yang mempunyai gaya sosial berbeda, yang masing-masing hidup
berdampingan. Dalam proses evaluasi sejarah normal yang berlaku bagi masyarakat homogen, kedua gaya sosial tersebut mewakili tahap perkembangan sosial yang berbeda, dipisahkan oleh satu gaya sosial lain yang mewakili suatu tahap transisi, misalnya masyarakat sebelum kapitalisme dan masyarakat kapitalisme maju yang dipisahkan oleh masyarakat kapitalisme awal. Di dalam masyarakat dualistis satu dari kedua sistem sosial yang hidup berdampingan itu, dan selalu yang lebih maju berasal dari luar masyarakat tersebut dan mengalami perkembangan di lingkungan yang baru tanpa menggeser atau berasimilasi dengan sistem sosial yang asli. Dan akhirnya tidak akan timbul satu ciri umum yang berlaku bagi masyarakat tersebut secara keseluruhan”. Selanjutnya Boeke mengatakan bahwa adanya sikap yang masih bersifat “pra kapitalis” di dalam masyarakat dualistis membedakan sikap penduduk asli masyarakat
tersebut dengan masyarakat Barat terhadap rangsangan ekonomis di dalamnya. Menurut Boeke, sikap dasar penduduk asli dipengaruhi oleh pendapat bahwa kebutuhan manusia itu terbatas (limited wants). Apabila kebutuhan yang terbatas ini sudah terpenuhi maka tidak ada lagi keinginan untuk mendapatkan penghasilan yang lebih besar, dan oleh karena itu tidak akan ada sikap baru terhadap kesempatan ekonomi lainnya. Beberapa penulis lain beranggapan bahwa tidak adanya sikap penduduk asli dari berbagai masyarakat Asia terhadap rangsangan ekonomi bersumber dari kepercayaan mistik yang bersifat anti rasional. Menurut mereka perhatian penduduk lebih diarahkan kepada hal – hal yang tidak berhubungan dengan dunia nyata, dan pandangan seperti ini tidak dapat dilepaskan dari warisan budaya dan spiritual masyarakat Timur.
1
Beberapa penulis lain (Indonesia dan Asing, seperti Benjamin Higgins dan Mohamad Sadli) tidak setuju dengan pandangan seperti itu. Mereka menunjukkan berbagai contoh dan keadaan orang – orang Indonesia yang mempunyai sikap, seperti apa yang diramalkan teori ekonomi Barat terhadap rangsangan harga dan rangsangan ekonomi lainnya. Masalahnya, selama ini rangsangan – rangsangan yang sesuai sangat jarang timbul karena adanya ketidaksempurnaan dan ketegaran dalam sistem perekonomian, dan sering pula bersumber pada kebijaksanaan Pemerintah yang tidak tepat. Para pengamat umumnya berpendapat bahwa ciri – ciri dualistis perekonomian Indonesia seperti di gambarkan Boeke masih tetap nyata terlihat, dan dari berbagai segi ciri – ciri tersebut menjadi semakin nyata akibat adanya perubahan teknologi. Masuknya modal asing sejak tahun 1968 telah mempertajam perkembangan antara sektor modern dan sektor tradisional. Disamping itu, tersebarnya teknologi baru di daerah pedesaan telah memperjelas sifat dualistis perekonomian pedesaan dibandingkan dengan keadaan semasa jaman penjajahan. Dari segi lain tentunya kita dapat mengatakan bahwa kecenderungan ini adalah akibat normal, dan harus ditanggung masyarakat yang mengalami kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi itu sendiri adalah unsur dasar dari proses pembangunan ekonomi. Sebaliknya Nampak akibat – akibat sosial dari kecenderungtan lebih tajam kea rah dualisme yang belum mendapat perhatian sepadan dari Pemerintah, dan kebijaksanaan – kebijaksanaan Pemerintah yang di laksanakan belum mampu mengurangi beban mereka yang dirugikan dalam proses pembangunan. Pada dasarnya ekonomi dualisme melihat dunia terbagi ke dalam dua kelompok besar, yakni negara – negara kaya dan miskin, dan di negara – negara berkembang terdapat segelintir penduduk yang kaya di antara begitu banyak penduduk yang miskin. Dualisme adalah konsep yang menunjukkan adanya jurang pemisah yang kian lama terus melebar antara negara – negara kaya dan miskin, serta di antara orang – orang kaya dan miskin pada berbagai tingkatan di setiap negara. Pada dasarnya konsep ekonomi dualisme ini terdiri dari empat elemen kunci sebagai berikut : 1. Beberapa kondisi berbeda, terdiri dari elemen “ superior” dan “inferior”, hadir secara bersamaan (atau berkoeksistensi) dalam waktu dan tempat yang sama. Inilah hakikat dari konsep dualisme. Contoh penerapan konsep dualisme ini antara lain dapat dilihat pada pemikiran A. Lewis tentang koeksistensi metode – metode produksi modern di kota dan metode tradisional di pedesaan , koeksistensi kelompok elit yang kaya raya 2
dan terdidik dengan banyaknya orang – orang miskin yang buta huruf, adanya koeksistensi antara negara – negara industri yang serba makmur yang berkuasa dengan negara – negara agraris kecil yang miskin serta lemah di dalam perekonomian internasional. 2. Koeksistensi tersebut bukanlah satu hal yang bersifat sementara atau transisional, melainkan satu hal yang bersifat baku, permanen atau kronis. Koeksistensi ini juga bukan merupakan fenomena sesaat yang akan mengikis seiring dengan berlalunya waktu. Artinya, elemen yang superior memiliki kekuatan untuk mempertahankan superioritasnya, sedangkan elemen yang inferior tidaklah mudah untuk meningkatkan posisinya. Dalam kalimat lain, koeksistensi internasional antara kaya dan miskin bukanlah hanya merupakan sesuatu fenomena sejarah yang akan membaik dengan sendirinya bila saatnya sudah tiba. 3. Kadar superioritas serta inferioritas dari masing – masing elemen tersebut bukan hanya tidak menunjukkan tanda – tanda akan berkurang, melainkan bahkan cenderung meningkat. Sebagai contoh, kesenjangan produktivitas antara para pekerja di negara – negara maju dengan para pekerja di negara – negara berkembang tampaknya semakin lama semakin melebar. 4. Hubungan saling keterkaitan antara elemen – elemen yang superior dengan elemen – elemen yang inferior tersebut terbentuk dan berlangsung sedemikian rupa sehingga keberadaan elemen – elemen superior sangat sedikit atau sama sekali tidak membawa manfaat untuk meningkatkan kedudukan elemen – elemen yang inferior. Dengan demikian apa yang di sebut sebagai prinsip “penetesan kemakmuran kebawah”
(trickle down effect) itu sesungguhnya sulit diterima. Bahkan di dalam kenyataannya, elemen – elemen
superior
tersebut
justru
tidak
jarang
memanfaatkannya,
memanipulasi, mengeksploitasi ataupun menggencet elemen – elemen yang inferior. Jadi, yang mereka kembangkan justru keterbelakangannya. Unsur pemikiran pokok yang terkandung pada masyarakat dualistis telah secara implisit terkandung dalam teori perubahan structural dan secara eksplisit telah dinyatakan dalam teori ekonomi pembangunan ketergantungan internasional, sehingga konsep masyarakat dualistis telah merupakan dasar dari teori pembangunan ekonomi.
3
2. Sistem Ekonomi Sosialis ala Indonesia
Istilah sistem ekonomi Sosialis ala Indonesia muncul pada periode akhir kepemimpinan Presiden Sukarno, sekitar tahun 1960. Ini terjadi sekitar tahun 1960. Pada periode ini Indonesia adalah anti neo koloanialisme dan neo liberalisme, dan malah keluar dari PBB (Pereserikatan Bangsa-Bangsa), sistem perekonomian pada era ini sangat mirip dengan sistem perekonomian negara sosialis, antara lain sebagai berikut : a. Pemerintah Indonesia telah menyusun Pembangunan Semesta Berencana Delapan Tahun. Rencana tersebut bersifat menyeluruh disegala sektor dan seluruh wilayah, namun belum dapat dilaksanakan b. Perusahaan-perusahaan besar dimiliki oleh negara c. Sistem perbankan; semula adalah bank-bank swasta milik Belanda yang telah dinasionalisasi menjadi milik Pemerintah, kemudian diubah menjadi sistem perbankan Rusia. d. Sistem devisa yang dipakai pada saat itu adalah sistem devisa yang sangat umum dipakai oleh negara-negara sosialis. Pada sistem ini tidak diperkenankan mata uang asing beredar di masyarakat. Harga barang dan jasa saat itu, selalu mengalami kenaikan atau dengan kata lain nilai tukar rupiah selalu mengalami penurunan sedangkan nilai tukar devisa (dollar) tetap sehingga nilai rupiah dianggap over valued. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah perlu mengadakan penyesuaian nilai mata uangnya melalui kebijakan devaluasi. Sebelum adanya kebijakan devaluasi, dengan adanya kenaikan-kenaikan harga yang umum terjadi, para eksportir merasa enggan untuk melakukan ekspor karena merasa dirugikan. Nilai ekspornya yang tetap, dengan niali kurs dollar yang tetap, mereka memperoleh hasil ekspor yang makin kecil nilainya. Di samping itu para importir malah makin bergairah untuk mengimpor barang, karena harga devisa yang tetap dan relatif rendah. Kebijakan devaluasi mambalikkan posisi tersebut. Jadi, devaluasi mendorong ekspor dan mengekang impor. Guna mendorong ekspor, di samping melaksanakan kebijakan devaluasi pemerintah waktu itu meluncurkan program perangsang ekspor melalui kebijaksanaan bahwa setiap dollar hasil ekspor, para eksportir diperkenankan memakainya secara langsung sejumlah persentase tertentu dari hasil ekspornya. Sebelum kebijaksanaan tersebut, eksportir harus menyerahkan/menjual semua dollar hasil ekspornya kepada negara dengan kurs yang sudah 4
ditentukan. Dengan adanya kebijakan tersebut, para eksportir diperkenankan menggunkan persentase tertentu dari ekspornya (10%) untuk keperluannya sendiri (misalnya untuk mengimpor mobil atau barang lainnya). Kebijakan perangsang yang demikian ini dikenal sebagai Alokasi Devisa Otomatis (ADO) Eksportir. Rangsangan Ekspor tidak hanya diberikan kepada eksportir, melainkan juga kepada daerah penghasil ekspor. Perangsang ini disebut dengan ADO Daerah. Ado daerah ini diberikan kepada daerah penghasil barang/jasa ekspor yang diperhitungkan melalui kota pelabuhan dari mana ekspor tersebut dilaksanakan. Pada sistem ekonomi sosialis, tidak terdapat lagi kaum proletar, kaum miskin. Namun dalam perekonomian Indonesia belum dapat mencapai bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Jadi, barangkali, sistem perekonomian sosialis di mana masih terdapat orang miskin dalam proporsi yang cukup besar, sehingga sistem perekonomian kita disebut Sosialis Ala Indonesia. Kelebihan dan Kekurangan Sistem Ekonomi Sosialis Ala Indonesia
Kelebihan 1. Disediakannya
Setiap
Kekurangan
kebutuhan
warga
Negara
pokok.
disediakan
1
Sulit
melakukan
transaksi
Tawar-menawar sangat sukar dilakukan
kebutuhan pokoknya, termasuk makanan
oleh
dan
rumah,
mengorbankan kebebasan pribadinya dan
serta
hak terhadap harta milik pribadi hanya
minuman,
kemudahan
pakaian,
fasilitas
kesehatan,
tempat dan lain-lain.
individu
yang
terpaksa
untuk mendapatkan makanan sebanyak dua kali.
2
Didasarkan
Semua
perencanaan
pekerjaan
Negara
dilaksanakan
2. Membatasi
System tersebut menolak sepenuhnya
berdasarkan perencanaan Negara Yang
sifat
sempurna,
kewibawaan
diantara
penggunaannya.
produksi
dengan
kebebasan
mementingkan
diri
individu
menghambatnyadalam
sendiri, yang
memperoleh
kebebasan berfikir serta bertindak, ini menunjukkan
secara
tidak
langsung
system ini terikat kepada sistem ekonomi diktator.
5
3
Produksi
dikelola
oleh
Negara
3. Mengabaikan Dalam
dikelola
diambil alih untuk mencapai tujuan
keuntungan digunakan
Negara,
yang
sedangkan
diperoleh
untuk
ini
semua
moral
Semua bentuk produksi dimiliki dan oleh
system
pendidikan
kegiatan
akan
ekonomi, sementara pendidika moral
kepentingan-
individu diabaikan. Dengan demikian,
kepentingan Negara.
apabila pencapaian kepuasan kebendaan menjadi tujuan utama dan nlai-nilai moral tidak diperhatikan lagi
3. Sistem Ekonomi Pancasila a. Pengertian Sistem Ekonomi Pancasila
Ekonomi Pancasila adalah sebuah sistem perekonomian yang didasarkan pada lima sila dalam Pancasila. Istilah Ekonomi Pancasila baru muncul pada tahun 1967 dalam suatu artikel Dr. Emil Salim. Ketika itu belum begitu jelas apa yang dimaksud dengan istilah itu. Istilah itu menjadi lebih jelas ketika pada tahun 1979, Emil Salim membahas kembali yang dimaksud dengan "Ekonomi Pancasila". Pada esensinya, Ekonomi Pancasila adalah suatu konsep kebijaksanaan ekonomi, setelah mengalami pergerakan seperti bandul jam dari kiri ke kanan, hingga mencapai titik keseimbangan. Ke kanan artinya bebas mengikuti aturan pasar, sedangkan ke kiri artinya mengalami intervensi negara dalam bentuk perencanaan terpusat. Secara sederhana, Ekonomi Pancasila dapat disebut sebagai sebuah sistem ekonomi pasar dengan pengendalian pemerintah atau "ekonomi pasar terkendali". Mungkin ada istilah-istilah lain yang mendekati pengertian "Ekonomi Pancasila", yaitu sistem ekonomi campuran, maksudnya campuran antara sistem kapitalisme dan sosialisme atau sistem ekonomi jalan ketiga. Sistem Ekonomi Pancasila adalah salah satu tata ekonomi yang dijiwai oleh ideology Pancasila. Yang dimana terkandung makna demokrasi ekonomi sehingga dikenal juga dengan Sistem Demokrasi Ekonomi yaitu kegiatan ekonomi yang dilakukan berdasarkan usaha bersama berasaskan kekeluargaan dan kegotongroyongan dari, oleh dan untuk rakyat di bawah pimpinan dan pengawasan pemerintah. Sistem Ekonomi Pancasila (SEP) merupakan system yang digali dan dibangun dari nilai-nilai yang dianut dalam masyarakat Indonesia. Beberapa prinsip dasar yang ada dalam SEP tersebut berkaitan dengan prinsip kemanusiaan,
6
nasionalisme ekonomi, demokrasi ekonomi yang diwujudkan dalam ekonomi kerakyatan dan keadilan. Istilah sistem ekonomi Pancasila ini muncul pada periode ke dua dari masa Pemerintahan Orde Baru, yakni setelah Pelita III (1974-79). Muncul wacana, system ekonomi apakah yang dianut oleh Indonesia pada saat itu. Muncul diskusi di mana-mana. Ada sekelompok pakar yang mengatakan system ekonomi kita adalah system ekonomi Pancasila. Kubu dari kelompok ini pada dasarnya di Universitas Gajah Mada dan Institut Pertanian Bogor. Pelopornya ada beberapa, di antaranya adalah Profesor Mubyarto. Namun tidak sedikit ahli yang tidak setuju dengan wacana tersebut. Mereka pada umumnya berasal dari Institut Teknologi Bandung dan Universitas Indonesia. Namun perlu dipahami bahwa di Universitas Gajah Mada dan IPB sendiri pun tidak kurang ahli yang tidak sependapat dengan wacana bahwa system perekonomian yang dianut Indonesia saat itu adalah Sistem Ekonomi Pancasila. Sistem perekonomian pada saat itu ditandai, antara lain oleh hal-hal berikut : 1. Perencanaan Ekonomi Indonesia pada saat itu masih berada dalam perencanaan pembangunan ekonomi lima tahunan (Pelita I,II,…V) dengan prioritas utama pada perkembangan sector pertanian
menuju swa sembada beras/pangan. Sistem ekonomi dengan perencanaan seperti biasanya diterapkan pada Negara-negara yang menganut system sosialis dan di Negara-negara sedang berkembang meskipun bukan sosialis. 2. Peranan Perusahaan Asing Dengan diundangkannya UUPMA (Undang-Undang Penanaman Modal Asing) pada tahun 1967, modal asing baik yang bersifat investasi langsung maupun bersifat portofolio makinmerambah hamper ke semua sector dan wilayah Indonesia. Pada awalnya penanaman modal asing harus berbentuk usaha patungan (joint venture) dan hanya bidang-bidang usaha tertentu, namun kemudian berkembang ke banyak sector dalam bentuk usaha besar. 3. Peranan Perusahaan Domestik Perusahaan dalam negeri mendapatkan angin segar dengan diundangkannya UUPMDN (Undang-Undang Penanaman Modal Dalam Negeri). Kredit diberikan kepada usaha-usaha domestic besar. Perbankan dalam negeri yang mengalami 7
masalah likuiditas diberikan bantuan likuiditas Bank Indonesia (BLBI), yang sebagaimana kita ketahui, banyak diselewengkan. Dengan fasilitas tersebut timbul konglomerasi usaha dari hulu sampai hilir, dari sector pertanian sampai pengolahan dan ritel (eceran) dikuasai oleh perusahaan besar. Muncul konglomerat-konglomerat domestic. 4. Peranan IGGI dan IMF serta hutang luar negeri Sejak awal dari kekuasaan Orde Baru, pemerintah telah mendirikan IGGI (Inter Govermental Group on Indonesia) yang berfungsi untuk memberikan nasihat dalam APBN. Setiap tahun, APBN kita mengalami kekurangan sumber pembiayaan dan IGGI lah yang membantu dengan memberi pinjaman kekurangan dana untuk APBN. Dalam rapat anggaran tiap tahun ditentukan Negara tertentu harus memberikan bantuan sejumlah tertentu sehingga mencukupi dana dalam APBN untuk tahun tertentu. Institusi yang memegang peran penting dalam IGGI adalah Bank Dunia dan IMF (Internasional Monetary Fund). Indonesia mempunyai hutang yang besar kepada kedua lembaga tersebut. 5. Sistem Devisa Segera setelah Orde baru naik, tindakan pertama yang dilakukannya adalah liberalisasi perdagangan luar negeri yang dalam hal ini termasuk system devisanya. Dari system devisa yang sepenuhnya dikuasai Negara diubah menjadi sepenuhnya berdasarkan
atas
permintaan
dan
penawaran.
Dalam
perokonomian
yang
menggunakan standar emas/perak , system devisa yang didasarkan atas permintaan dan penawaran akan mata uang asing dikenal dengan istilah Freely Fluctuate Exchange Rate namun sifat kurs devisa itu tetap sehingga kurs yang demikian ini juga disebut Fixed Exchage Rate (Kurs Tetap). Disebut Kurs Tetap (Fixed) oleh karena kebebasan untuk melebur dan mentransfer mata uang emas/perak (melebur emas/perak menjadi mata uang dan mentransfer emas/perak ke luar dan masuk ke satu Negara) yang mengakibatkan harga devisa relative tetap. Dalam perekonomian yang memakai standar kertas sekarang ini diikuti oleh semua Negara, kurs mata uang asing bebeas bergerak (freely fluctuate); sekali kurs mengalami kenaikan, terus dia mengalami kenaikan tanpa ada orang yang mengetahui kapan terjadinya pembalikan dan penurunan. Demikian juga sebaliknya. Oleh karena sifatnya yang demikian 8
itu, maka banyak Negara, termasuk Indonesia, membuat suatu lembaga yang berfungsi untuk menstabilkan kurs mata uang. Lembaga tersebut dikenal dengan istilah Foreign Exchange Stabilization Fund. Ia adalah dana cadangan devisa yang berfungsi membeli dolar (devisa) kalau harga dolar (devisa) di pasar mengalani kenaikan sampai tingkat tertentu. Dengan ikut campurnya dana cadangan devisa itu sebagai pembeli atau penjual pasar dolar (devisa), maka diharapkan kurs devisa menjadi relative terkendali. Sistem devisa yang demikian ini kemudian disebut Managed Floating Exchange Rate (Kurs Devisa Bebas Terkendali). Tabel di bawah ini menunjukkan bahwa kurs dolar dibuat relative tetap untuk satu periode tertentu, mislanya tetap sebesar Rp 234/US$ sampai dilaksanakan kebijakan devaluasi pada tahun 1968 menjadi Rp 326/US$ dan seterusnya
Tabel 3.2 : Kurs US$ dalam Rupiah, 1965-1978 Tahun
Rupiah
Tahun
Rupiah
Tahun
Rupiah
1965
84
1970
378
1975
415
1966
235
1971
415
1976
415
1967
235
1972
415
1977
415
1968
326
1973
415
1978
625
1969
326
1974
415
*Tahun 1965 ada pergantian uang Rp 1.000 (lama) menjadi Rp 1,--(baru) Sumber : A. Booth dan P. Mc. Cawley 1990. Dengan memperhatikan butir 1 sampai 5 diatas, kita dapat mengatakan bahwa perekonomian Indonesia yang berlaku pada periode tersebut lebih mendekati perekonomian pasar atau system kapitalis dibandingkan dengan perekonomian sosialis. Malah banyak ahli yang mengatakan bahwa perekonomian Indonesia pada periode tersebut lebih kapitalis (lebih liberal, atau lebih bebas) dari pada perekonomian di Negara-negara kapitalis seperti Erpoa Barat, Inggris, Italia, Amerika Serikat, Kanada, Australia dan lainnya. Namun ahli lain menyatakan bahwa para pelaku ekonomi di Indonesia mempunyai perilaku yang berbeda dengan para pelaku ekonomi di Negara-negara Kapitalis Barat. Perbedaan tersebut adalah karena para pelaku ekonomi di Indonesia (meskipun investor asing) mempunya perilaku yang 9
didasarkan atas falsafah Negara Pancasila dengan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagi sila pertama untuk menuju kesejahteraan social pada sila yang ke lima. Tuntutan hidup Pancasila ini mengakibatkan pelaku ekonomi tidak semata-mata mementingkan kenuntungan maksimum, namun juga mempertimbangkan keadilan social. Barangkali inilah sebabnya mengapa beberapa para ahli mengklaim bahwa perekonomian Indonesia adalah Sistem Ekonomi Pancasila, disamping alasan umum bahwa perekonomian Indonesia telah diatur dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. b. Ciri-Ciri Sistem Ekonomi Pancasila
Ciri pokok sistem ekonomi Pancasila terdapat pada UUD 1945 Pasal 33, dan GBHN Bab III B No. 14 dan juga dikemukakan oleh para ahli. Berikut ini ciri-ciri pokok system ekonomi Pancasila
Berdasarkan Pasal 33 Setelah Amandemen 2002 : 1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. 2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai Negara. Contoh hajat hidup orang banyak yakni seperti air, bahan bakar minyak / BBM, pertambangan / hasil bumi, dan lain sebagainya / negara menguasai bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. 3. Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. 4. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengn prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
Berdasarkan GB H N B ab I I I B No. 14 Pembangunan ekonomi yang didasarkan kepada demokrasi ekonomi menentukan bahwa masyarakat harus memegang peranan aktif dalam kegiatan pembangunan. Oleh karenanya maka
pemerintah
berkewajiban
memberikan
pengarahan
dan
bimbingan
terhadap
pertumbuhan ekonomi serta menciptakan iklim yang sehar bagi perkembangan dunia usaha,
10
sebaliknya dunia usaha perlu memberikan tanggapan pengarahan dan bimbingan serta penciptaan iklim tersebut dengan kegiatan nyata.
Menurut E mil Salim dalam bukunya “Membangun Koperasi dan Sitem Ekonomi Pancasila” adapun ciri-ciri Sistem Ekonomi Pancasila yakni sebagai berikut : 1. Peran Negara adalah penting namun tidak dominan dan begitu juga dengan peranan pihak swasta yang posisinya penting namun tidak mendominasi. 2. Modal ataupun buruh tidak mendominasi perekonomian karena didasari atas asas kekeluargaan antar sesame manusia. 3. Masyarakat adalah bagian yang penting di mana kegiatan produksi dilakukan oleh semua untuk semua serta dipimpin dan diawasi oleh anggota masyarakat. 4. Yang mengusai hajat hidup orang banyak adalah Negara/ pemerintah. Contoh hajat hidup orang banyak yakni seperti air, bahan bakar minyak (BBM), pertambangan / hasil bumi dan lain sebagainya.
Menurut Mubyarto, setidaknya ada lima ciri khas sistem ekonomi Pancasila sebagaimana diserap dari UUD 1945 Pasal 33, bahkan dari keseluruhan jiwa itu sendiri. Kelima ciri khas sistem Ekonomi Pancasila yang dimaksudkan Mubyarto diantaranya adalah (Mubyarto, 1987: 39): 1. Demokrasi ekonomi berdasarkan kerakyatan dan kekeluargaan. Dalam konteks ini, koperasi dan usaha kooperatif menjiwai perilaku ekonomi perorangan dan masyarakat. 2. Roda kegiatan ekonomi digerakan oleh rangsangan ekonomi, sosial dan moral. 3. Ada kehendak kuat dari warga masyarakat untuk mewujudkan kemerataan sosial, yaitu tidak membiarkan terjadinya ketimpangan ekonomi dan sosial. 4. Dijiwai semangat nasionalisme ekonomi dan tantangannya di era globalisasi yaitu terwujudnya perekonomian nasional yang kuat, tangguh dan mandiri.
11
5. Adanya keseimbangan yang harmonis, efisien dan adil antara perencanaan nasional dengan otonomi yang luas, bebas dan bertanggung jawab menuju terciptanya keadilan sosial. Terlepas dari beberapa keberatan terhadap konsep system ekonomi Pancasila yang bergema pada waktu itu setelah Pelita III, kelompok Prof Mubyarto tetap berpandangan bahwa Indonesia nantinya/ seharusnya menganut system ekonomi Pancasila, meskipun mereka sadar bahwa keadaan perekonomian saat itu lebih menyerupai ekonomi kapitalis/liberal. Menurut mereka setidaknya ada 5 ciri-ciri dari Sistem Ekonomi Pancasila tersebut yang harus diperhatikan yakni : 1. Adanya Peran Dominan Koperasi dalam Kehidupan Ekonomi Di bidang-bidang yang tidak bisa dikelola secara efisien dalam bentuk koperasi perusahaan negara memegang peranan. Di bidang-bidang yang tidak bisa diusahakan secara efisien oleh kedua badan usaha tersebut, perusahaan swasta mengambil peranan. Namun semua bentuk badan usaha dalam ekonomi Pancasila harus didasarkan pada asas kekeluargaan dan prinsip harmoni, dan bukannya pada asas kepentingan pribadi dan prinsip konflik kepentingan. 2. Diterapkannya rangsangan-rangsangan yang bersifat ekonomis maupun moral untuk menggerakkan roda perekonomian. Hal ini bersumber pada pandangan bahwa manusia bukan melulu economic man. Melainkan juga social and religious man, dan sifat menusia yang terakhir ini bias dikembangkan setaraf dengan sifat yang pertama sebagai sumber kegiatan duniawi (ekonomi). Motif mengoptimalkan terpenuhinya kepentingan pribadi dan ‘oportunisme’ bukan lagi satu -satunya moti-atau bukan lagi motif yang paling
kuat- bagi berputarnya kegiatan ekonomi. Motif-motif seperti solidaritas, kecintaan terhadap sesama, dan terhadap keadilan dan kebenaran, kepercayaan pada factor-faktor non duniawi, keagamaan dan social lainnya bisa pula menjadi sumber penggerak yang sama kuatnya bagi aktivitas ekonomi. Higher motivates semacam ini, dalam teori-teori system ekonomi sekuler , sering dianggap terlalu lemah sebagai motor penggerak roda besar perekonomian, sehingg peran utama diberikan kepada lower motivates manusia. Keseimbangan yang lebih serasi
12
antara higher motivates dan lower motivates inilah yang merupaka cita-cita ekonomi Pancasila. 3. Adanya kecenderungan dan kehendak social yang kuat ke arah egalitarianisme atau pemerataan social Dalam hal ini, cita-cita ekonomi Pancasila menunjukkan kesamaan dengan doktrin dasar hampir semua agama besar yang ada maupun dengan cita-cita yang terkandung dalam system ekonomi sosialis sekuler 4. Diberikannya prioritas utama pada terciptanya suatu ‘perekonomian nasional’ yang tangguh. Ekonomi Pancasila menyadari bahwa unsur nasionalisme ekonomi merupakan kenyataan hidup yang tidak bisa diingkari. Kalau kita juga melihat kenyataan, maka akan terlihat bahwa baik teori liberalisme maupun teori sosialisme yang mendasarkan pada konsep kosmopolitanisme dan solidaritas internasional telah terlalu sering menjadi sumber kemunafikan bagi para praktis-praktisinya. Setidaktidaknya dari segi ini kedua isme besar tersebut adalah ‘utopia’(khayalan). Dalam
kenyataannya
kampium-kampium ‘kebebasan’ maupun kampium -kampium
‘keadilan’ seringkali juga nasionalis (meskipun tidak selalu rasionalis) par excellence dalam hatinya ataupun dalam tindakannya. Ekonomi Pancasila
menerima kenyataan tersebut secara eksplisit justru menghindarkan kita dari ketidakcocokan kata dan tindakan, dan sekaligus bisa membuka forum yang lebih terbuka dan wajar bagi bangsa-bangsa guna memilih corak-corak nasionalisme yang tidak merusak kehidupan bermasyarakt antar bangsa. Nasionalisme yang terselubung di balik internasionalisme lebih berbahaya daripada nasionalisme yang lugas, sebab sering mengelabui kita. Dilihat dari segi lain, yaitu ketahanan nasional, konsep ‘perekonomian nasional’mempunyai makna tertentu. Konsep ini mendahulukan (kalau boleh meminjam istilah dari Friedrick List) pengembangan productive forces dan bukannya exchangeable values perekonomian kita.
Mengembangkan secara sistematis dan terarah struktur perekonomian yang seimbang dan meningkatkan secara massal kemampuan produktif sumber manusiawi maupun sumber-sumber ekonomi nasional lainnya adalah hakikat pengembangan productive forces nasional. Memaksimalkan GDP (exchangeable values), apalagi kalau dilaksanakan melalui jalur elitis ala Schumpter, tidak sesuai 13
dengan sasaran ketahanan nasional tersebut. Konsep ‘perekonomian nasional’
mempunyai implikasi bagi hubungan internasional kita. Konsep ini menuntut bahwa integrasi berbagai bagian perekonomian nasional adalah sasaran primer, sedangkan integrasi perekonomian nasional ke dalam ekonomi internasional adalah sekunder. 5. Pengandalan pada system desentralisasi dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan ekonomi, diimbangi dengan perencanaan yang kuat sebagai pemberi arah bagi perkembangan ekonomi Hal ini dicerminkan dala cita-cita koperasi. Bentuk usaha ini merupakan kristalisasi cita-cita untuk mencapai keseimbangan antara sentralisme dan desentralisme dalam pengambilan keputusan ekonomi. Sistem ekonomi koperasi bukanlah system yang didasarkan pada pengambilan keputusan-keputusan ekonomi secara otomatis seperti dalam system ekonomi liberal, tetapi bukan pula system yang mereduksi manusia hanya sebagai nomor saja. Atomisme adalah buta, sentralisme adalah kaku. Ekonomi Pancasila mencoba untuk mengambil manfaat yang sebesar-besarnya (dan menghindari kerugian-kerugian) dari sentralisme dan atomisme dengan cara mengambil ‘jalan tengah’ di antara kedua
mekanisme pelaksanaan pengelolaan ekonomi tersebut. Apakah sebenarnya system ekonomi Pancasila tidak terlalu mirip dengan system ‘ekonomi campuran’
Barat atau dengan system ekonomi terencana yang didesentralisir di Negaranegara Timur. Mungkin, tetapi mekanisme pelaksanaan yang serupa bisa mempunyai ‘jiwa’ yang berbeda, sehingga mempunyai makna dan implikasi
social-ekonomi yang berbeda pula. Misalnya, apakah koperasi di Amerika Serikat atau di Inggris atau di Swedia mempunyai makna social ekonomi yang sama dengan koperasi di Yugoslavia atau RRC? Jelas Tidak ! Kelima butir di atas lahir dari satu seminar di Fakultas Ekonomi Gajah Mada pada September 1980 yang kemudian (1981) hasil seminar tersebut diedit menjadi Ekonomi Pancasila (Penerbit BPFE Gajah Mada). Setelah melalui perdebatan yang penjang kemudian Ekonomi Pancasila bermetamorfosa menjadi Ekonomi Kerakyatan. c. Kelebihan Dan Kekurangan Sistem Ekonomi Pancasila
Kelebihan
14
1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. 2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan mengusasi hajat hidup rakyat banyak dikuasai oleh negara. 3. Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. 4. Sumber-sumber kekayaan dan keuangan negara digunakan dengan permuwakafan lembaga perwakilan rakyat serta pengawasan terhadap kebijakannya ada pada lembaga perwakilan rakyat pula. 5. Warga negara memiliki kebebasan dalam memilih pekerjaan yang dikehendaki serta mempunyai hak akan pekerjaan dan penghidupan yang layak. 6. Hak milik perorangan diakui dan pemanfaatannya tidak boleh bertentangan dengan kepentingan masyarakat. 7. Potensi, inisiatif dan daya kreasi setiap warga negara diperkembangkan sepenuhnya dalam batas yang tidak merugikan kepentingan umum. 8. Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara.
Kekurangan Adapun ciri negatif yang harus dihindari dalam sistem perekonomian kita karena bersifat kontradiktif dengan nilai-nilai dan kepribadian bangsa Indonesia adalah sebagai berikut: 1. Sistem ”Free Fight Liberalism”, yang menum buhkan eksploitasi manusia dan bangsa lain. 2. Sistem ”Etatisme”, negara sangat dominan serta mematikan potensi dan daya kreasi unit-unit ekonomi di luar sektor negara. 3. Pemusatan kekuatan ekonomi pada suatu kelompok dalam bentuk monopoli yang merugikan masyarakat.
15
d. Penerapan Sistem Ekonomi Pancasila Di Indonesia
Pelanggaran Pada Sistem E konomi Pancasila Secara teoritis Sistem Ekonomi Pancasila merupakan sistem Ekonomi yang sangat sempurna. Apabila berhasil diterapkan secara baik maka akan tercapai kemakmuran seperti yang dicita-citakan oleh para pendiri negara Indonesia. Namun pada faktanya masih terlalu banyak pelanggaran pada praktek Sistem Ekonomi Pancasila, terutama adanya tindakan Korupsi oleh oknum-oknum tertentu untuk menimbun kekayaan pribadi melalui harta kekayaan yang sudah dikumpulkan oleh masyarakat luas. Mengenai sistem perekonomian Indonesia saat ini, melihat kenyataan seperti banyaknya pengangguran, kaum pemodal semakin berkuasa, yang miskin semakin miskin, eksploitasi besar-besaran terhadap sumber daya alam, kesenjangan social, dan seterusnya. Bila ditelisik, ternyata sistem perekonomi Indonesia hamper mirip dengan sistem perekonomian kapitalis. Di Indonesia dapat dihitung dengan jari, para konglomerat yang menguasai perekonomian. Hanya segelintir orang yang menguasai perekonomin di Indonesia. Kondisi ini terjadi sebagai konsekuansi kita menganut ekonomi kapitalis, walaupun pemerintah tidak secara gamblang menyatakannya. Namun pada prakteknya, sistem ekonomi liberal atau kapitalis inilah yang sebenarnya dijalankan di Indonesia.. Seandainya segala praktek korupsi di Indonesia telah berhasil diminimalisir atau lebih baik lagi jika berhasil dimusnahkan maka bukan tidak mungkin Ekonomi Indonesia akan muncul sebagai Ekonomi yang terbai didunia. Karena pada dasarnya Sila-sila yang terdapat pada Pancasila telah diakui dunia sebagai prinsip negara yang sangat visioner namun mulia. Seandainya kita berhasil secara total menyeimbangkan segala kebaikan dari sistem kapitalis dan sistem sosialis dengan konsep-konsep prinsip Pancasila serta membuang segala keburukan sistem kapitalis dan sistem sosialis. Maka negara kita tentulah dalam waktu relatif singkat akan bangkit secara maju dalam hal perekonomian. Bagaimanapun tantangan terbesar Indonesia saat ini adalah pihak intern yang egois karena melakukan aksi korupsi yang merugikan seluruh masyarakat Indonesia serta pihak ekstern yang merasa kecolongan karena Indonesia berhasil membangun teori ekonomi yang bagus, sehingga mereka terus berupaya untuk mengusik ketentraman sosial dengan mengangkat isu pengelolaan sumber daya alam di beberapa titik di negeri ini hanya untuk meremehkan bangsa Indonesia dan meraup.
Praktek Nyata Penerapan Si stem Ekonomi Pancasila 16
Praktek nyata sistem ekonomi pancasila bisa dilihat dengan dibentuknya berbagai Koperasi untuk menopang perekonomian masyarakat supaya lebih mudah diawasi dan dievaluasi oleh negara. Dalam hal ini diperlukan sistem pendidikan yang memadai agar masyarakat bisa memanfaatkan segala peluang yang ada untuk meningkatkan perekonomian bersama. Dalam Skala perusahaan besar pemerintah juga berupaya untuk mengundang para investor supaya menanamkan modalnya di Indonesia, dimana apabila para investor membuat suatu perusahaan di Indonesia maka tentunya akan tercipta lapangan pekerjaan, hal ini secara langsung dapat mengurangi tingkat pengangguran. Sedangkan pajak penghasilan dari perusahaan asing yang ada di Indonesia ini pula bisa digunakan untuk membangun infrastruktur serta membuat program-program pendidikan dan menopang ekonomi koperasi supaya tercipta suatu iklim ekonomi yang didambakan seluruh masyarakat Indonesia. 4. Sistem Ekonomi Kerakyatan dan Neolib
Demonstrasi mahasiswa (rakyat) yang menuntut turunnya Suharto dari pemerintah pada tahun 1997 dan meminta agar dilaksanakan reformasi. Reformasi yang dituntut adalah, antara lain, reformasi dibidang politik dan reformasi di bidang ekonomi. Reformasi di bidang politik adalah kebebasan bersuara, berpolitik, atau secara singkatnya adalah kebebasan demokrasi, yang selama pemerintahan Suharto (1965 – 1997) sangat di kekang atau dipasung. Reformasi di bidang ekonomi dikatakan bahwa di bawah presiden Suharto pemerintah terlalu memihak kepada perusahaan besar, pada hal terbukti dari krisis yang lalu (1997) adalah usaha besar, PHK juga dilakukan oleh perusahaan besar, perusahaan multinasional. Kredit diarahkan
terutama
untuk
kepentingan
perusahaan
besar.
Dominasi
asing
dalam
perekonomian, seperti misalnya peranan Bank Dunia, IMF, dan lembaga asing lainnya, dianggap sebagai satu hal yang berlebihan dan rakyat menginginkan agar perekonomian lebih bersifat berdiri diatas kaki sendiri. Oleh karena itu hutang kepada IMF dan Bank Dunia dibayar lunas. Namun hutang luar negeri tidaklah seluruhnya lunas dalam waktu setahun, dan ironisnya adalah bahwa sementara hutang luar negeri berkurang ternyata hutang dalam negeri meningkat dengan tajam. Beberapa hal berikut ini merupakan kebijakan pemerintah selama dalam sistem ekonomi Kerakyatan. 1. Peran IGGI dikurangi, semula diganti dengan CGI (Consultative Group on Inonesia) sehingga badan tersebut hanya bersifat konsultasi dengan menyusun kebijaksanaan ekonomi. 17
2. Investasi Asing dengan UUPMA dan investasi dalam negeri dengan UUPMDN, yang memberikan prioritas pada pengusaha besar tidak banyak mendapat sorotan, tidak dihapuskan, namun berjalan seperti semula. Kalau memang benar – benar sistem ekonomi kerakyatan (usaha kecil dan menengah) mestinya usaha asing dan domestik besar di kurangi secara drastic atau di tentang. 3. Tampak adanya usaha swastanisasi perusahaan negara namun belum selesai dan usaha swastanisasi ini merupakan isu internasional dan bukanlah disebabkan oleh karena sistem ekonomi kerakyatan. 4. Sistem devisa masih seperti sebelumnya, yakni didasarkan atas sistem pasar (permintaan dan penawaran) dengan cadangan devisa yang besar untuk menjaga stabilitas kurs mata uang. 5. Kalau ekonomi kerakyatan itu adalah ekonomi kecil, maka perusahaan kecil (keluarga) biasanya di umpamakan mempunyai tujuan untuk memaksimumkan produksi (atau memaksimumkan penerimaan total). Contohnya pada pertanian keluarga yang subsisten (produksinya hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga). Mereka memaksimumkan penerimaan total (TR = total revenue), bukan memaksimumkan laba (TR – TC, Total Revenue – Total Cost). Ekonomi
kerakyatan
sangat
berbeda
dari
neoliberalisme.
Neoliberalisme,
sebagaimana dikemas oleh ordoliberalisme, adalah sebuah sistem perekonomian yang dibangun di atas tiga prinsip sebagai berikut: 1. Tujuan utama ekonomi neoliberal adalah pengembangan kebebasan individu untuk bersaing secara bebas-sempurna di pasar, 2. Kepemilikan pribadi terhadap faktor-faktor produksi diakui, 3. Pembentukan harga pasar bukanlah sesuatu yang alami, melainkan hasil dari penertiban pasar yang dilakukan oleh negara melalui penerbitan undang-undang (Giersch, 1961). Berdasarkan ketiga prinsip tersebut maka peranan negara dalam neoliberalisme dibatasi hanya sebagai pengatur dan penjaga bekerjanya mekanisme pasar. Dalam perkembangannya, sebagaimana dikemas dalam paket Konsensus Washington, peran negara dalam neoliberalisme ditekankan untuk melakukan empat hal sebagai berikut: 1. Pelaksanaan kebijakan anggaran ketat, termasuk penghapusan subsidi, 2. Liberalisasi sektor keuangan, 18
3.
Lliberalisasi perdagangan
4. Pelaksanaan privatisasi BUMN (Stiglitz, 2002). Sedangkan ekonomi kerakyatan, sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 33 UUD 1945, adalah sebuah sistem perekonomian yang ditujukan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam bidang ekonomi. Tiga prinsip dasar ekonomi kerakyatan adalah sebagai berikut: 1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan, 2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara, 3. Bumi, air, dan segala kekayaan yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan ketiga prinsip tersebut dapat disaksikan betapa sangat besarnya peran negara dalam sistem ekonomi kerakyatan. Sebagaimana dilengkapi oleh Pasal 27 ayat 2 dan Pasal 34, peran negara dalam sistem ekonomi kerakyatan antara lain meliputi lima hal sebagai berikut: 1. Mengembangkan koperasi 2. Mengembangkan BUMN 3. Memastikan pemanfaatan bumi, air, dan segala kekayaan yang terkandung didalamnya bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat 4. Memenuhi hak setiap warga negara untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak 5. Memelihara fakir miskin dan anak terlantar. Mencermati perbedaan mencolok antara ekonomi kerakyatan dengan neoliberalisme tersebut, tidak terlalu berlebihan bila disimpulkan bahwa ekonomi kerakyatan pada dasarnya adalah antitesis dari neoliberalisme. Sebab itu, sebagai saudara kandung neoliberalisme, ekonomi negara kesejahteraan (keynesianisme), juga tidak dapat disamakan dengan ekonomi kerakyatan. Keynesianisme memang menaruh perhatian yang sangat besar terhadap penciptaan kesempatan kerja penuh, namun demikian ia tetap dibangun berdasarkan prinsip persaingan bebas dan pemilikan alat-alat produksi secara pribadi (selengkapnya lihat tabel). Perlu saya tambahkan, ekonomi kerakyatan tidak dapat pula disamakan dengan ekonomi pasar sosial. Sebagaimana dikemukakan Giersch (1961), ekonomi pasar sosial adalah salah satu varian awal dari neoliberalisme yang digagas oleh Alfred Muller-Armack.
19
Peran Negara Dalam Ekonomi Kapitalisme Ekonomi Kerakyatan Negara Kesejahteraan
1. Menyusun perekonomian sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan; mengembangkan koperasi (Pasal 33 ayat 1). 2. Menguasai cabangcabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak; mengembangkan BUMN (Pasal 33 ayat 2). 3. Menguasai dan memastikan pemanfaatan bumi, air, dan segala kekayaan yang terkandung di dalamnya bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat
1. Mengintervensi pasar
Ekonomi Neoliberal
1. Mengatur dan
untuk menciptanya
menjaga bekerjanya
kondisi kesempatan
mekanisme pasar;
kerja penuh.
mencegah monopoli.
2. Menyelenggarakan
2. Mengembangkan
BUMN pada cabang-
sektor swasta dan
cabang produksi yang
melakukan privatisasi
tidak dapat
BUMN.
diselenggarakan oleh perusahaan swasta. 3. Menjaga
3. Memacu laju pertumbuhan ekonomi, termasuk
keseimbangan antara
dengan menciptakan
pertumbuhan ekonomi
lingkungan yang
dengan pemerataan
kondusif bagi
pembangunan.
masuknya investasi
4. Mengelola anggaran negara untuk
asing. 4. Melaksanakan
kesejahteraan
kebijakan anggaran
rakyat; memberlakuk
ketat, termasuk
an pajak progresif dan
menghapuskan
memberikan subsidi.
subsidi.
5. Menjaga stabilitas moneter. 6. Memastikan setiap
5. Menjaga stabilitas moneter. 6. Melindungi pekerja
warga negara
perempuan, pekerja
memperoleh haknya
anak, dan bila perlu 20
(Pasal 33 ayat 3). 4. Mengelola anggaran
menetapkan upah
pekerjaan dan
minimum.
negara untuk
penghidupan yang
kesejahteraan rakyat;
layak.
memberlakukan pajak
5.
untuk mendapatkan
7. Memelihara fakir
progresif dan
miskin dan anak
memberikan subsidi.
terlantar.
Menjaga stabilitas moneter.
6. Memastikan setiap warga negara memperoleh haknya untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan (Pasal 27 ayat 2). 7.
Memelihara fakir miskin dan anak terlantar (Pasal 34).
21
KESIMPULAN
Secara ekstrem sistem ekonomi di dunia ini dapat dibedakan menjadi sistem pasar (kapitalis) dan sistem perencanaa pusat (komunis – sosialis), namun tidak ada kapitalis murni maupun komunis. Semua negara di dunia ini mengakui pentingnya peranan negara dalam perekonomian. Dengan peran negara yang penting ini, negara – negara kapitalis telah menjadi negara kesejahteraan (welfare state). Di lain pihak, dengan kehancuran Uni Soviet dan RRC yang telah mendekati sistem pasar dalam perekonomiannya, maka sistem perekonomian baik bagi negara kapitalis maupun negara sosialis makin mendekat satu sama lainnya, kesemuanya merupakan negara yang mementingkan kesejahteraan masyarakat. Perekonomian Indonesia dari sejak penjajahan Belanda sampai sekarang ini masih tetap ditandai oleh perekonomian yang bersifat dualistis. Pada masa pemerintahan Sukarno, perekonomian tidak mendapatkan perhatian yang semestinya, sehingga terjadi kemerosotan ekonomi. Pada akhir pemerintahannya (Sukarno) sebagian besar aktivitas ekonomi dikuasai oleh negara (perusahaan negara) dan koperasi, sehingga sistem perekonomian mendekati sistem sosialis, yang sifatnya agak berbeda dengan sistem sosialis pada umumnya sehingga disebut sistem Perekonomian Sosialis Ala Indonesia. Sesungguhnya sistem perekonomian yang berlaku di Indonesia dapat di masukkan pada salah satu dari sistem perekonomian yang berlaku di dunia. Pemberian istilah ekonomi Sosialis Ala Indonesia, ekonomi Pancasila, dan ekonomi Kerakyatan sesungguhnya lebih bersifat akademis dan angan – angan di bandingkan dengan ekonomi praktis. Sifat akademis ini telah muncul pada saat perekonomian Indonesia di bayangkan akan take-off, satu istilah yang barangkali tidak diperlukan oleh rakyat banyak. Demikian juga sistem Ekonomi Sosialis ala Indonesia, sistem ekonomi Pancasila, dan sistem ekonomi Kerakyatan.
22
DAFTAR PUSTAKA
Nehen, Ketut. 2010. “Perekonomian Indonesia”. Denpasar : Udayana Press. Akangsuryad. “Penerapan Sistem Ekonomi Pancasila di Indonesia Pada Masa Sekarang”.
http://alkautsaroh.blog.upi.edu/2015/09/28/sistem-ekonomi-pancasila/ (diakses tanggal 25 Februari 2017) Baswir , Revrisond. “Ekonomi Kerakyatan v s Neoliberalisme”. http://www.ekonomikerakyatan.ugm.ac.id/My%20Web/sembul59.htm (diakses tanggal 22 Februari 2017) Kompasiana. “Mengenal Lebih Dekat Professor Mubyarto”.
http://www.kompasiana.com/rizkyfebriana/mengenal-lebih-dekat-profesormubyarto_54f96e94a333111a648b45bc (diakses tanggal 25 Februari 2017) Kuatbelajar. “Sistem Ekonomi Pancasila”. http://www.kuatbelajar.top/2016/06/sistem-
ekonomi-pancasila.html (diakses tanggal 25 Februari 2017) Lestari, Sri. “Sistem Ekonomi Sosialis ala Indonesia”.
http://www.kompasiana.com/sri_lestari/ekonomi-sosialis_552813eef17e611c118b456d (diakses tanggal 25 Februari 2017) Postkotanews. “Ekonomi Pancasila”. http://poskotanews.com/2016/06/02/ekonomi-pancasila/
(diakses tanggal 25 Februari 2017) Wikipedia. “Ekonomi Pancasila”. https://id.wikipedia.org/wiki/Ekonomi_Pancasila (diakses
tanggal 25 Februari 2017)
23