Sejarah KUHP Sejarah Singkat Pemberlakuan Hukum Pidana di Indonesia Sebagaima Sebaga imana na ya yang ng kit kita a ket ketahu ahuii ber bersam sama, a, huk hukum um pid pidana ana Ind Indone onesia sia mer merup upaka akan n hukum pidana yang berasal dari masa kolonialisme Belanda. Meskipun demikian, dalam kenyataannya, ketentuan mengenai hukum pidana sebenarnya sudah ada sejak masa kerajaan-kerajaan di Nusantara masih berjaya. Pada masa itu hukum pidana lebih dikenal dengan istilah pidana adat, yang umumnya tidak tertulis dan bersifat lokal serta hanya berlaku untuk satu wilayah hukum atau kerajaan tertentu. alam hukum adat tidak mengenal adanya pemisahan yang tegas antara hukum pidana pid ana den denga gan n huk hukum um per perdat data a ! privaat privaat ". ". Pem Pemisa isahan han yan yang g teg tegas as ant antara ara huk hukum um perdata yang bersifat pri#at dan hukum pidana yang bersifat publik bersumber dari sistem hukum $ropa, yang kemudian berkembang di Indonesia. alam al am pel pelbag bagai ai lite literat ratur ur,, huk hukum um pid pidana ana yan yang g be berlak rlaku u di Ind Indone onesia sia dap dapat at dib dibagi agi dalam tiga masa% masa sebelum penjajahan Belanda& masa sesudah kedatangan penjajahan Belanda& dan masa setelah kemerdekaan. '. Masa Sebelum Penjajahan Belanda (er) er)atat atat terdapat beberapa hukum pidana yang pernah ada dan berlaku di beberapa wilayah hukum kerajaan-kerajaan di Nusantara, antara lain% Ciwasana Ciwasana atau atau Purwadhigam Purwadhigama a pada abad ke-'* di masa +aja harmawangsa& itab Gajamada Gajamada pada pada pertengahan abad ke -', yang diberi nama oleh Mahapatih Majapahit, ajahmada& itab Simbur Cahaya yang Cahaya yang dipakai pada masa pemerintahan +atu +at u Sen Senuhu uhun n Sed Seding ing di Pa Palem lemban bang& g& it itab ab Kun Kuntar tara a Raj Raja a Nit Niti i di di /a /ampu mpung ng ya yang ng digunakan pada awal abad '0& itab Lontara’ ade1 ade1 yang berlaku di Sulawesi Selatan sampai akhir abad '2& Patik Dohot hum ni !a"ak #atak di di (anah Batak& dan $wig% dan $wig% awig di di Bali. itab-kitab tersebut hanya sebagian dari hukum pidana yang pernah berlaku di wilayah Nusantara. 3. Masa Sesudah edatangan Penjajahan Belanda a. Masa &ereenig &ereenigde de 'ost (ndis)he Compagnie !456" Compagnie !456" (ahun '0*3-'722 8ukum 8uk um yan yang g per pertam tama a kal kalii dig diguna unakan kan ole oleh h 456 pad pada a pu pusat sat-pu -pusat sat per perdag dagan angan gan mereka mer eka di Nus Nusant antara ara ada adalah lah hu hukum kum ya yang ng dij dijala alanka nkan n di ata atas s kap kapalal-ka kapal pal 456 !S)heeps Re)ht ". ". 8ukum kapal ini terdiri dari dua bagian, yaitu hukum Belanda kuno dan da n as asas as-a -asa sas s hu huku kum m +o +oma mawi wi.. a ala lam m pe perk rkem emba bang ngan anny nya, a, 45 456 6 ke kemu mudi dian an mendap men dapatk atkan an 5)t 5)troo rooii Sta Staten ten en enera eral, l, seh sehing ingga ga dap dapat at ber bertin tindak dak seb sebaga agaii sua suatu tu badan pemerintah yang memiliki hak istimewa untuk memonopoli pelayaran dan perdagangan, mengumumkan perang, mengadakan perdamaian dengan kerajaankerajaan di Nusantara, dan men)etak uang. 5leh karena itu, dalam melaksanakan kekuasaan yang dimilikinya, 456 kemudian mengeluarkan instruksi atau maklumat dalam bentuk plakat-plakat ! p"akaten". p"akaten".
Pada awalnya plakat tersebut hanya berlaku untuk wilayah kota Betawi. Namun seiring dengan kekuasaannya yang semakin meluas juga diberlakukan di seluruh wilayah 456. ikarenakan sejak awal tidak disusun dan dikumpulkan se)ara baik dan teratur, ubernur 9enderal 4an iemen kemudian memerintahkan 9oan Maetsuy)ker untuk menyusun dan mengumpulkan plakat-plakat tersebut, yang kemudian dikenal dengan istilah Statuten van #atavia. engan demikian pada masa 456 telah berlaku% *+ !ukum statuten ,termuat di da"am Statuta #atavia-. /+ !ukum #e"anda yang kuno. 0+ $sas%asas hukum Romawi+ b. Masa #es"uiten Regering (ahun ':'-':;; Masa #es"uiten Regering dimulai saat peralihan kekuasaan dari erajaan Inggris kepada erajaan Belanda yang berdasarkan on#ensi /ondon tanggal '< =gustus ':'. on#ensi ini mengharuskan erajaan Inggris untuk mengembalikan bekas koloni Belanda yang pernah dikuasainya kepada Pemerintah Belanda. >ntuk melaksanakan kekuasaannya, Pemerintah Belanda kemudian menunjuk tiga orang omisaris 9enderal yang terdiri dari% $lout, Buyskes, dan 4an der 6apellen. Para omisaris 9enderal tetap memberlakukan peraturan-peraturan yang berlaku pada masa Inggris dan tidak mengadakan perubahan peraturan karena menunggu terbentuknya kodifikasi hukum. Pada masa ini tidak ada ketentuan baru di bidang hukum pidana. ). Masa Rege"ing Reg"ement (ahun ':;;-'230 Perubahan undang-undang dasar !Grond wet " di Belanda membawa akibat pada perubahan peraturan perundang-undangan yang berlaku di seluruh wilayah Belanda dan daerah jajahannya. Perubahan itu membuat kekuasaan raja Belanda menjadi berkurang, salah satunya dalam hal pembuatan undang-undang. Sehingga peraturan yang diterapkan tidak hanya Konink"ijk #es"uit saja tetapi juga harus melalui mekanisme perundang-undangan di tingkat parlemen. Peraturan dasar yang dibuat bersama oleh raja dan parlemen untuk mengatur daerah jajahan adalahRege"ing Reg"ement !++" yang dibuat dalam bentuk undangundang dan diundangkan dengan Staatb"ad No. 3 (ahun ':;;. Pada masa ++ inilah terdapat beberapa ketentuan terkait hukum pidana, yaitu% '. ?etboek #an Strafre)ht #oor $uropeanen atau kitab >ndang>ndang 8ukum Pidana $ropa yang diundangkan dengan Staatblad No. ;; tahun ':00. 3. =lgemene Politie Strafreglement atau tambahan itab >ndang>ndang 8ukum Pidana $ropa. <. ?etboek #an Strafre)ht #oor Inlander atau itab >ndang>ndang 8ukum Pidana Pribumi yang diundangkan dengan Staatblad No :; tahun ':73. . Politie Strafreglement bagi orang bukan $ropa.
;. ?etboek #an Strafre)ht #oor Netherlands-Indie atau itab >ndang->ndang 8ukum Pidana 8india Belanda yang diundangkan dengan Staatblad No. 7<3 tahun '2'; yang mulai berlaku ' 9anuari '2':. d. Masa (ndis)he Staatrege"ing (ahun '230-'23 Indis)he Staatregeling !IS" merupakan perubahan dari +egeling +eglement !++" yang mulai berlaku sejak ' 9anuari '230, dengan diundangkannya Staatblad No. '; tahun '23;. Perubahan rond ?et, khususnya mengenai pembagian golongan penduduk Indonesia beserta hukum yang berlaku, semakin mempertegas pemberlakuan hukum pidana Belanda yang sesuai dengan asas konkordansi. etentuan mengenai pembagian golongan penduduk tersebut diatur di dalam Pasal '<' jo pasal '0< IS. e. Masa Pendudukan 9epang (ahun '23-'2; Masa pendudukan 9epang selama kurang lebih <,; tahun tidak memberikan perubahan yang signifikan dalam ketentuan hukum yang diberlakukan. Pemerintah Militer 9epang mengeluarkan 5samu Seirei No. ' (ahun '23, yang mengatur antara lain% perihal badan-badan pemerintahan, hukum, dan pengakuan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku pada masa kolonial Belanda sepanjang tidak bertentangan dengan pemerintahan milliter. alam hal pemberlakuan hukum pidana, pemerintah militer 9epang mengeluarkan un Seirei nomor istimewa, un Seirei No. 3; tahun '2 tentang pengaturan hukum pidana umum dan hukum pidana khusus dan un Seirei No. ' tahun '23 tentang Pengadilan di 8india Belanda. <. Masa emerdekaan Proklamasi kemerdekaan +epublik Indonesia merupakan titik pun)ak perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajahan dan juga ungkapan tekad untuk mengubah sistem hukum kolonial menjadi sistem hukum nasional. Meskipun demikian, untuk membuat satu sistem hukum yang bersifat nasional tentu saja bukan perkara mudah dan membutuhkan waktu yang tidak sebentar. 5leh karena itu, untuk mengisi kekosongan hukum, >ndang->ndang asar '2; kemudian memberikan kelonggaran melalui etentuan Peralihan Pasal II >> '2; dengan menyatakan% @Segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut >ndang->ndang asar ini.A etentuan tersebutlah yang kemudian menjadi dasar hukum pemberlakuan semua peraturan perundang-undangan pada masa kolonial di masa kemerdekaan. >ntuk melaksanakan dalam tataran praktis, Presiden Soekarno mengeluarkan Peraturan Presiden No. 3 (ahun '2; tanggal '* 5ktober '2; yang terdiri dari dua pasal, yaitu% Pasal ' % Segala Badan-Badan Negara dan Peraturan-Peraturan yang ada sampai berdirinya Negara +epublik Indonesia pada tanggal '7 =gustus '2;, selama belum diadakan yang baru menurut >ndang->ndang asar masih berlaku asal saja tidak bertentangan dengan >ndang->ndang asar tersebut.
Pasal 3 % Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal '7 =gustus '2;. engan adanya Peraturan Presiden tersebut tentu saja makin memperjelas dan mempertegas pemberlakuan semua peraturan perundang-undangan yang pernah ada pada masa kolonial sampai dengan adanya peraturan baru yang dapat menggantikannya. emikian pula halnya dengan ketentuan yang mengatur tentang hukum pidana -juga diberlakukan. >ntuk menegaskan kembali pemberlakuan hukum pidana pada masa kolonial tersebut, pada tanggal 30 ebruari '20, pemerintah kemudian mengeluarkan >ndang->ndang No. ' tahun '20 tentang Peraturan 8ukum Pidana. >ndangundang inilah yang kemudian dijadikan dasar hukum perubahan 1etboek van Stra2re)ht voor Nether"ands (ndie menjadi 1etboek van Stra2re)ht !?#S", yang kemudian dikenal dengan nama itab >ndang->ndang 8ukum Pidana. Sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal ' -nya yang menyatakan, @engan menyimpang seperlunya dari Peraturan Presiden +epublik Indonesia tertanggal '* 5ktober '2; No. 3, menetapkan bahwa peraturan-peraturan hukum pidana yang sekarang berlaku ialah peraturan-peraturan hukum pidana yang ada pada tanggal : maret '23.A Meskipun demikian, dalam Pasal C4II >> No. 3 (ahun '20 juga terdapat ketentuan yang menyatakan bahwa @>ndang-undang ini mulai berlaku buat pulau 9awa dan Madura pada hari diumumkannya dan buat daerah lain pada hari yang akan ditetapkan oleh Presiden.A engan demikian, pemberlakuan1etboek van Stra2re)ht voor Nether"ands (ndie menjadi 1etboek van Stra2re)ht hanya terbatas pada wilayah jawa dan Madura. Pemberlakuan itab >ndang->ndang 8ukum Pidana di seluruh wilayah +epublik Indonesia atau nasional baru dilakukan pada tanggal 3* September '2;:, dengan diundangkannya >> No. 7 (ahun '2;: tentang Menyatakan Berlakunya >ndang>ndang No. ' (ahun '20 +epublik Indonesia tentang Peraturan 8ukum Pidana >ntuk Seluruh ?ilayah +epublik Indonesia dan Mengubah itab >ndang->ndang 8ukum Pidana. Sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal '-nya yang berbunyi, @>ndang->ndang No. ' tahun '20 +epublik Indonesia tentang Peraturan 8ukum Pidana dinyatakan berlaku untuk seluruh wilayah +epublik Indonesia.A Meskipun itab >ndang->ndang 8ukum Pidana telah diberlakukan se)ara nasional tidak berarti bahwa upaya untuk membuat sistem hukum pidana yang baru terhenti. >paya melakukan pembaruan hukum pidana terus berjalan semenjak tahun '2;: dengan berdirinya /embaga Pembinaan 8ukum Nasional sebagai upaya untuk membentuk >8P Nasional yang baru. Seminar 8ukum Nasional I yang diadakan pada tahun '20< telah menghasilkan berbagai resolusi yang antara lain adanya desakan untuk menyelesakan >8P Nasional dalam waktu yang sesingkatsingkatnya. >paya tersebut masih terus berjalan dan telah menghasilkan beberapa konsep ran)angan undang-undang. Meskipun demikian, konsep-konsep tersebut tidak pernah sampai pada kata @finalA dengan menyerahkannya pada legislatif. Setidaknya, sampai dengan tulisan ini dibuat, belum ada informasi lebih lanjut mengenai kelanjutan pembahasan ran)angan undang-undang hukum pidana nasional yang mengabsorbsi semangat kemerdekaan dan proklamasi.
