SEJARAH LAHIRNYA HUKUM LAUT INTERNASIONAL
Dalam Dalam perkem perkemban bangan ganny nyaa sekaran sekarang g ini para para ahli hukum hukum menyad menyadari ari pentingnya hukum laut bagi kehidupan bangsa Indonesia. Kiranya tidak berlebihan apabila dikatakan bahwa dibandingkan dengan dengan bidang-bidang bidang-bidang hukum lainnya, perkembangan hukum laut (publik) jauh lebih pesat.
Walaupun demikian hukum laut internasional baru yang sedang dalam proses pembentukannya dewasa ini tidak dapat sama sekali dilepaskan daripada hukum hukum laut laut intern internasio asional nal yang yang dasardasar-das dasarny arnyaa diletak diletakkan kan dalam dalam abad abad XI di !ropa !ropa "arat. "arat. #al ini diseba disebabka bkan n karena karena bagaim bagaimana anapun pun juga juga perkem perkemban bangan gan- perkembangan yang kini sedang terjadi dalam bidang hukum laut internasional publik tidak bisa sama sekali dipisahkan dari apa yang ada dan terjadi sebelumnya.
$erkembangan yang kini sedang terjadi di bidang hukum internasional merupakan lanjutan daripada suatu proses perubahan yang telah dimulai sejak akhir perang dunia ke-II.
%da tiga sebab yang mendorong terjadinya perubahan-perubahan dalam hukum laut tradisional yang mengatur tata hukum laut internasional dewasa itu yang dasar-dasarnya diletakkan oleh #ugo &rotius dan ahli-ahli hukum masa dulu. ' Pertama, makin Pertama, makin tambah bergantungnya penduduk dunia yang makin bertambah jumlahnya pada laut dan samudera sebagai sumber kekayaan alam baik ayati ayati maupun mineral termasuk minyak dan gas bumi. Kedua, bumi. Kedua, kemajuan kemajuan teknologi yang memungkinkan penggalian sumber kekayaan alam di laut yang tadinya tidak terjangkau manusia manusia.. Ketiga, perubahan perubahan peta bumi politik sebagai akibat bangunnya bangunnya bangsa-bangsa merdeka yang menginginkan menginginkan perubahan dalam tata hukum laut internasional yang dianggapnya terlalu menguntungkan negara-negara maritim maju.
&erakan-gerakan ini yang melahirkan konsepsi-konsepsi hukum laut baru seperti continental shelf dan fisheries dan fisheries zone (jalur perikanan) mengakibatkan diadakannya Konperensi-konperensi #ukum *aut +enewa tahun yang
berhasil merumuskan perkembangan-perkembangan baru dalam perpaduan dengan hukum laut tradisionil, sehingga terbentuklah #ukum *aut Internasional /odern ( Modern International Law of the Sea) sebagaimana ter0antum dalam Kon1ensi-kon1ensi #ukum *aut +enewa tahun .
Kemudian ternyata bahwa Kon1ensi-kon1ensi +enewa tahun yang berhasil mengkodi2ikasikan sebagian daripada perkembangan di atas tidak dapat membendung semua perkembangan yang terus berlangsung, baik yang merupakan gerakan horizontal yakni laut yang berwujud dalam klaim-kalim atas 3ona 455 mil maupun gerakan-gerakan vertikal klaim-klaim atas daerah laut (termasuk dasar laut dan tanah di bawahnya), yang makin lama makin dalam dan jauh kearah samudera dalam.
Dengan perkataan lain hukum laut internasional modern ( Modern International Law Of The Sea) yang di0iptakan oleh Konperensi #ukum *aut +enewa tahun sebagai pengganti hukum laut internasional tradisionil (Traditional Law Of The Sea) yang dirumuskan oleh Konperensi Kodi2ikasi Den #aag tahun 65, dalam waktu kurang lebih 5 tahun sudah tidak lagi dapat memenuhi kebutuhan bidang pengakuan hukum laut internasional yang terus berkembang dengan 0epatnya menuju suatu hukum laut internasional baru ( !ew International Law Of The Sea) yang sekarang telah terbentuk dalam Konperensi #ukum *aut III.
Dari uraian di atas jelas kiranya bahwa untuk dapat memahami proses pembentukan hukum internasional laut baru ( !ew International Law Of The Sea) ini kita perlu terlebih dahulu mengetahui sejarah latar belakang hukum laut internasional, baik hukum laut internasional +enewa maupun hukum laut internasional tradisionil.
1. ZAMAN ROMAWI
$ada masa kejayaan Imperium 7oma seluruh *autan 8engah (/editeranian) berada di bawah kekuasaannya. 9ebagai suatu Imperium (kekaisaran) yang menguasai seluruh tepi *autan 8engah, persoalan penguasaan laut tidak menimbulkan persoalan hukum, karena tidak ada yang menentagg atau menggugat kekuasaan mutlak 7oma atau *autan 8engah. *autan 8engah pada masa itu tidaklah lain daripada suatu danau dalam wilayah kekaisaran 7oma. Keadaan akan berlainan sekiranya pada waktu itu ada kerajaan-kerajaan lain di sekitar *autan 8engah yang dapat mengimbangi kekuasaan 7oma. 8ujuan daripada penguasaan 7omawi atas laut ini adalah untuk membebaskannya dari bahaya an0aman bajak-bajak laut yang mengganggu keamanan pelayaran di laut. #al ini yang sangat penting bagi berkembangnya perdagangan dan kesejahteraan hidup orang-orang yang hidup di daerah yang berada di bawah kekuasaan 7oma ini.
Kenyataan bahwa Imperium 7oma menguasai 8epi *autan 8engah dan karenanya menguasai seluruh *autan 8engah se0ara mutlak, dengan demikian menimbulkan suatu keadaan dimana *autan 8engah menjadi lautan yang bebas daripada gangguan bajak-bajak laut, sehingga semua orang dapat mempergunakan *autan 8engah dengan aman dan sejahtera.
$emikiran hukum yang melandasi sikap demikian daripada bangsa 7omawi terhadap laut adalah bahwa laut merupakan suatu :res communis omnium; yang berarti bahwa laut merupakan hak bersama seluruh ummat. /enurut konsepsi ini penggunaan laut bebas atau terbuka bagi setiap orang. %3as :res 0ommunis ommnium; dalam arti hak bersama (seluruh) manusia untuk menggunakan laut yang mula-mula berarti hak semua orang untuk melayari laut bebas dari gangguan perampok (bajak laut), dengan bertambahnya penggunaan penggunaan laut (uses of the sea) lain di samping pelayaran, seperti perikanan, menjadi dasar pula dari kebebasan menangkap ikan.
Kebebasan laut di dalam arti demikian yakni kebebasan dari an0aman atau bahaya bajak laut dalam menggunakan atau meman2aatkan laut dengan demikian tidak bertentangan dengan penguasaan laut se0ara mutlak oleh Imperium 7oma. Dalam kerangka pikir ini 7oma melihat dirinya sebagai pihak yang menjamin kepentingan umum dalam laut dan penggunaannya sehingga tidak ada pertentangan antara kekuasaan atas laut dan kebebasan dalam penggunaannya. %jaran res comunis omnium ini dalam dirinya mengandung benih-benih daripada doktrin kebebasan laut yang akan berkembang kemudian.
Keadaan yang dilukiskan di atas berakhir dengan runtuhnya Imperium 7oma dan mun0ulnya pelbagai kerajaan dan negara di sekitar *autan 8engah yang masing-masing merdeka dan berdiri sendiri yang satu lepas daripada yang lainnya. Dengan berakhirnya penguasaan mutlak *aut 8engah oleh suatu negara timbul persoalan siapakah yang memiliki atau menguasai lautan diantara sekian negara dan kerajaan yang saling bersaing itu= /engingat kenyataan bahwa pemikiran tentang hukum dikuasai oleh konsepsi-konsepsi dan a3as-a3as yang ditinggalkan oleh bangsa 7omawi, maka konsepsi-konsepsi tentang hubungan antara negara di tepi dan laut dituangkan dalam konsepsi-konsepsi atau a3as-a3as hukum 7omawi hidup terus walaupun Imperium 7oma sendiri telah han0ur lenyap. 2 MASA ABAD PERTENGAHAN
>egara-negara yang mun0ul setelah runtuhnya Imperium 7oma disekitar tepi *aut 8engah masing-masing menuntut bagian dari laut yang berbatasan dengan pantainya berdasarkan alasan berma0am-ma0am.
Kekuasaan yang dilaksanakan oleh negara-negara tersebut dengan laut yang berbatasan dengan pantainya dilaksanakan dengan tujuan yang berma0amma0am yang di 3aman sekarang barangkali dapat disebut kepentingan ? () karantina (perlindungan kesehatan), terutama terhadap bahaya penyakit pes (#lack "lague)@ (4) bea 0ukai (pen0egahan penyelundupan)@ (6) pertahanan dan netralitas. 9ering terjadinya peperangan antara negara-negara pada masa itu menyebabkan perlunya negara yang tidak ingin terlibat dalam pertikaian antara tetanggatetangganya untuk menentukan suatu derah bebas dari tindakan permusuhan. Daerah netralitas ini biasanya ditentukan besarnya tergantung dari kemampuan negara pantai untuk menguasainya dengan senjata dari darat. $enguasaan laut dengan meriam dari benteng-benteng di darat inilah yang merupakan asal mula dari pada teori tembakan meriam yang akan dikembangkan kemudian. %danya klaim-klaim dari negara-negara pantai untuk keperluankeperluan yang se0ara singkat diuraikan di atas menimbulkan suatu keadaan dimana laut tidak lagi merupakan suatu daerah milik bersama. 8indakan-tindakan sepihak negara-negara pantai *aut 8engah untuk menyatakan bagian dari laut yang berbatasan dengan pantainya ini se0ara eksklusi2 menjadi haknya paling sedikit untuk mengaturnya, menimbulkan kebutuhan untuk men0ari kejelasan serta batas-batasnya dalam hukum. Kebutuhan untuk menyusun suatu teori hukum tentang status antar negara daripada laut menyebabkan ahli-ahli hukum 7omawi yang la3im disebut Post-$lossator atau komentator men0ari penyelesaian hukum didasarkan atas a3as-a3as dan konsepsi-konsepsi hukum 7omawi. Kebutuhan untuk memberikan dasar teoritis bagi klaim kedaulatan atas laut oleh negara-negara ini antara lain menimbulkan beberapa teori, diantaranya yang paling terkenal adalah yang dikemukakan oleh "artolus dan "aldus, dua ahli hukum terkemuka di abad pertengahan. "artolus meletakkan dasar bagi pembagian dua daripada laut yakni bagian laut yang berada di bawah kekuasaan kedaulatan negara pantai dan di luar itu berupa bagian laut yang bebas dari kekuasaan dan kedaulatan siapapun. 8eori ini kelak akan merupakan dasar bagi pembagian dua daripada laut yang klasik
dalam laut teritorial (laut wilayah) dan laut lepas. Konsepsi "aldus agak berlainan dan sebenarnya lebih maju. Ia membedakan tiga konsepsi bertalian dengan penguasaan atas laut yakni? () pemilikan daripada laut, (4) pemakaian daripada laut dan (6) yurisdiksi atas laut dan wewenang untuk melakukan perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan di laut. %pabila kita analisis tindakan-tindakan sepihak negara-negara di abad pertengahan ini maka tindakan-tindakan yang bertalian dengan laut yang dilakukan itu dapat dikembalikan atau digolongkan dalam tindakan-tindakan penggunaan laut sebagai berikut? () tindakan yang dilakukan untuk melindungi laut sebagai sumber kekayaan, terutama perikanan@ (4) tindakan yang menganggap laut sebagai jalur proteksi, baik ia yang bertujuan melindungi kepentingan keamanan dan pertahanan, bea 0ukai, kesehatan dan lain-lain@ (6) tindakan yang bertujuan melindungi laut sebagai sarana komunikasi.'A Di dalam masa pembentukan hukum laut internasional ini dengan demikian terjadi perjuangan untuk menguasai lautan yang berdasarkan berbagai alasan dan kepentingan yang berlainan. $ada waktu yang bersamaan terjadi pula adu pendapat di antara penulis penulis atau ahli hukum yang masing-masing mengemukakan alasan atau argumentasi untuk membenarkan tindakan (sepihak) yang diambil oleh pemerintah atau negaranya. Kehebatan adu pendapat antara ahli-ahli hukum yang masing-masing mempertahankan laut bebas dan laut yang dikuasai oleh negara pantai ini bertambah meningkat dengan meningkatnya kemampuan manusia untuk mengarungi lautan dan mengambil kekayaan dari laut dengan bertambahnya besar kapal-kapal yang digunakan. Dengan demikian sejak permulaan sejarah hukum laut internasional di samping 2aktor -2aktor politik berlaku pula 2aktor-2aktor ekonomi dan teknologi dalam menentukan sikap dan kebijaksanaan negara-negara terhadap laut.
DOKTRIN LAUT TERTUTUP ( MARE CLAUSUM ) DAN LAUT BEBAS ( MARE LIBERUM )
%3as kebebasan laut ( freedom of the seas) pertama kali dikemukakan oleh #ugo &rotius dalam bukunya /are *iberium yang terbit di tahun B5. "uku ini yang beranak judul (subtitle) Cn 8he 7ight C2 8he Dut0h 8o 9ail 8o 8he !ast Indies (tentang hak orang "elanda untuk berlayar ke #india 8imur) ditulis oleh &rotius sebagai pembelaan hak orang "elanda atau orang lain selain orang $ortugis dan 9panyol untuk mengarungi lautan. Dalam tahun yang sama (B5) 7aja +ames II dari Inggris telah mengeluarkan larangan bagi nelayan "elanda untuk menangkap ikan di dekat Inggris.
Inilah sebabnya mengapa buku &rotius yang sebenarnya ditujukan pada orang $ortugis (dan 9panyol) yang telah menutup laut-laut tertentu bagi pelayaran oleh orang lain dan tidak terhadap pembatasan perikanan yang dilakukan oleh Inggris, telah menimbulkan reaksi yang hebat dari penulis-penulis Inggris seperti Welwood dan kemudian 9elden sehingga menimbulkan apa yang dinamakan $ertempuran "uku-"uku ( %attle of the %ooks).
"erikut ini yang akan dikemukakan hanyalah sekedar argumentasiargumentasi pokok daripada &rotius di satu pihak dan lawan-lawannya terutama 9elden di lain pihak. $engetahuan kita yang bertambah banyak tentang laut sekarang dan kemajuan teknologi telah menjadikan alasan-alasan yang dikemukakan dalam polemik besar ini tidak mengena (rele1ant) lagi, namun 0ukup menarik untuk kita ketahui adu pendapat tentang laut bebas ( mare li#erium) dan laut tertutup (mare clausum) yang bagi 3aman ini merupakan persoalan hidup mati bagi pihak-pihak yang bersangkutan.
$ikiran &rotius tentang kebebasan berlayar yang mula-mula ditentangkan dalam buku :/are *iberium; dikembangkannya kemudian dalam buku &e Iure Praedae dan akhirnya dalam &e Iure %elli ac Paccis yang meliputi tiga jilid. %lasan-alasan yang dikemukakan grotius dalam bukunya :/are
*iberium; untuk menyangkal kebenaran politik $ortugal (dan 9panyol) melarang pihak lain berlayar ke 8imur +auh didasarkan atas pendirian bahwa laut terbuka untuk siapapun juga karena tidak ada yang memilikinya.
Kenyataan bahwa pikiran-pikiran mengenai laut bebas dalam :/are *iberium; yang ditujukan terutama terhadap pihak $ortugal dan 9panyol dalam usaha memperjuangkan pelayaran bebas bagi pelayar-pelayar "elanda, diserang dengan demikian sengit oleh penulis-penulis bangsa Inggris yang kemudian hari bersamaan kepentingannya dengan "elanda, sebenarnya tidak terlalu mengherankan apabila hubungan antara negeri Inggris dan "elanda pada waktu itu diperhatikan.
$ada waktu itu perikanan merupakan persoalan yang penting baik bagi negeri "elanda maupun Inggris yang diperintah oleh seorang 7aja yang berasal dari 9kotlandia. 9etelah memproklamasikan kemerdekaannya di tahun , negeri "elanda merubah undang-undang perikanannya sebagai pen0ermian dari kebijaksanaan yang memandang perikanan sebagai persoalan nasional yang penting. Inggris pun pada waktu itu menganggap soal perikanan, khususnya perlindungan perikanan dimuka pantainya sebagai suatu persoalan nasional. $ertentangan kepentingan ini memun0ak dengan larangan bagi nelayan "elanda untuk menangkap ikan di dekat pantai yang dikeluarkan oleh +ames I di tahun B5 yang telah disebut di atas.
9elden sebaliknya menyatakan bahwa tidak ada alasan untuk mengatakan bahwa laut tidak dapat dimiliki dan bahwa Inggris se0ara nyata telah memiliki (menguasai) daerah laut yang 0ukup luas. /enurut 9elden argumentasi yang menyatakan bahwa laut merupakan sumber kekayaan yang tak terhabiskan (ine'hausti#le) sama sekali tak beralasan.
%pabila polemik di atas terutama &rotius dan 9elden kita nilai dengan pengetahuan tentang laut yang kita miliki sekarang dan teknologi yang tersedia
untuk penggunaan dan pengelolaannya, maka sebenarnya harus diakui keunggulan 9elden dalam polemik ini terutama dalam penguasaan preseden-preseden dan 2akta-2akta.
Keunggulan &rotius tidak terletak dalam argumentasinya, yang sering menunjukkan kontradiksi atau ketidakjelasan, melainkan dal am kemampuannya menangkap keinginan 3amannya. Kebebasan laut yang diperjuangkannya memang sesuai dengan kehendak masanya yang dengan ditemukannya negara-negara dan benua-benua baru sedang berada di ambang pintu meluasnya perdagangan dan pelayaran samudera.
9anggahan-sanggahan 9elden terhadap tulisan &rotius ini tidak pernah dijawabnya sendiri, melainkan dilayani oleh seorang bernama $ontanus, seorang "elanda yang bekerja dalam dinas diplomatik Denmark.
Eang menarik dalam sanggahannya terhadap tulisan 9elden adalah bahwa ia meninggalkan perbedaan yang diadakan oleh &rotius dalam tulisantulisannya antara Imperium (kedaulatan) dan dominium (pemilikan) dalam usaha untuk menerangkan status hukum daripada laut berdasarkan a3as hukum 7omawi. $ontanus menganggap bahwa kedaulatan (sou1ereignty) men0akup dalamnya wewenang untuk melarang pihak ketiga, sehingga wewenang untuk melarang melakukan perikanan dan pelayaran tidak lagi dikaitkan dengan pemilikan (dominium) atas laut. Dengan demikian dihindarkannya persoalan dapat atau tidaknya laut itu dimiliki, suatu segi yang merupakan salah satu titik kelemahan dalam argumentasi &rotius.
$ontanus seterusnya mengajukan suatu teori yang merupakan kompromi antara :mare 0lausum; dan :mare liberum; dengan membagi laut dalam dua bagian yakni laut yang berdekatan dengan pantai (ad(acent sea) yang dapat jatuh di bawah pemilikan atau kedaulatan negara pantai, sedangkan di luar itu lautan bersi2at bebas. Dengan rumusan kompromi ini hilanglah dasar bagi polemik
antara pendukung dua pandangan-pandangan yang bertentangan tentang laut di atas yang hingga waktu itu oleh masing-masing pihak diajukan se0ara mutlak. $ontanus dengan demikian dapatlah dianggap sebagai pen0ipta yang sebenarnya daripada konsepsi laut teritorial yang kita kenal dalam hukum laut sekarang. /enurut dalil yang merupakan penyempurnaan daripada teori pembagian dua "artolus ini laut yang berdekatan dengan pantai itu dijadikan bagian dari wilayah negara pantai lenyaplah perbedaan antara :Imperium; dan :dominium; yang dibuat oleh &rotius.
$embagian dua laut yang untuk pertama halnya dikemukakan oleh $ontanus inilah yang merupakan dasar kompromi bagi penulis-penulis kemudian yang menyempurnakannya dengan mengemukakan pelbagai teori untuk menetapkan ukuran lebar laut teritorial yang pasti.
Kurang lebih seratus tahun setelah terbitnya :/are *iberum; seorang ahli hukum terkemuka bangsa "elanda. *ainnya Fornellis 1an "ynkershoek menulis sebuah buku berjudul :De Dominio /aris Dissertatio;. Dalam tulisan ini ia menolak dalil +ohn 9elden, yang mengklain bagian-bagian laut yang luas bagi negara pantai, dengan menyarankan suatu jalur yang berbeda di bawah kedaulatan negara pantai dengan suatu ukuran lebar yang tidak terlalu lebar.
Kejadian lain yang penting yang mempunyai pengaruh besar atas perkembangan hukum laut masa kini adalah sengketa $erikanan antara Inggris dan >orwegia yang diselesaikan dimuka /ahkamah Internasional ( International )ourt of *ustice+ di tahun yang dikenal dalam kepustakaan hukum internasional dengan nglo-!orwegian isheries )ase./
$erkara antara Inggris dan >orwegia mengenai batas perikanan >orwegia ini timbul karena Inggris menggugat sah-nya penetapan batas perikanan ekslusi2 yang ditetapkan oleh >orwegia dalam Girman 7aja ( 0o1al &ecree) tahun 6 menurut hukum internasional. Eang digugat oleh Inggris bukan lebar jalur laut wilayah >orwegia sebesar A mil, akan tetapi 0ara pernarikan garis pangkal lurus yang menghubungkan titik-titik terluar pada pantai >orwegia. Dalam 0ara perikanan garis pangkal lurus yang dilakukan >orwegia ini deretan pulau dimuka pantai (skjaergaard) dianggap sebagai bagian dari pantai >orwegia. 9ebenarnya sengketa antara Inggris di satu pihak dan >orwegia dan Denmark yang dahulu merupakan satu kerajaan di pihak lain sudah ada sejak permulaan adad ke-H. >elayan Inggris di antara tahun BB hingga tahun 5B tidak menangkap ikan di perairan pantai >orwegia setelah 7aja >orwegia dan Denmark mengajukan keberatan-keberatannya terhadap kegiatan tersebut kepada 7aja Inggris. 9ejak tahun 5 $emerintah >orwegia mulai mengambil tindakan tegas dengan menyatakan daerah-daerah tertentu terlarang bagi nelayan asing dan di tahun sebuah kapal pukat harimau ( trawl ) ditahan dan disita karena melanggar daerah larangan yang telah ditetapkan. Di tahun 66 Kerajaan Inggris mengajukan protes dan mengatakan bahwa di dalam menetapkan batas-batas daerah terlarang untuk nelayan asing itu >orwegia telah menggunakan garis pangkal yang tidak dapat dibenarkan menurut hukum internasional.
Di bulan +uli tahun 6 >orwegia dengan menggunakan Girman 7aja ( 0o1al &ecree) menetapkan batas-batas perairan perikanan >orwegia yang tertutup bagi nelayan asing. Girman 7aja ini yang menunjuk pada Girman-Girman 7aja yang serupa yang dikeluarkan di tahun 4, B, , dan di dalam
pertimbangannya ( "ream#le) mengemukakan atau menyebutkan hak-hak nasional yang telah lama dalam sejarah, keadaan geogra2is khusus dari pada pantai >orwegia dan tujuan melindungi dan mengamankan kepentingan-kepentingan 1ital daripada penduduk bagian orwegia.
Inggris tidak menyangkal hak-hak >orwegia untuk memiliki lebar laut teritorial A mil, namun menyatakan bahwa 0ara penarikan garis pangkal lurus sebagaimana ditetapkan dalam Girman 7aja tahun 6 bertentangan dengan ketentuan hukum internasional yang berlaku. Karena baik Inggris maupun >orwegia telah membuat Deklarasi menerima yurisdiksi /ahkamah Internasional di bawah :o"tional clause. maka Inggris mula mengadukan Kerajaan >orwegia di hadapan /ahkamah Internasional dan minta pada /ahkamah untuk mengatakan bahwa 0ara penetapan garis pangkal yang dilakukan oleh $emerintah >orwegia tidak sesuai dengan hukum dan a3as-a3as hukum internasional dan untuk memutuskan >orwegia membayar ganti rugi bagi nelayan-nelayan Inggris yang terkena tindakan oleh $emerintah >orwegia. orwegia yang diambil dalam tahun ini.
:. . . . The Parties #eing in agreement on the figure of 2 miles for the #readth of the teritorial sea, the "ro#lem which arises is from what #ase-line this #readth is to #e reckoned/ ccording to the 3nited Kingdom/ / / / /the #ase-line must the low-water mark on "ermanentl1 d1 land which is "art of !orwegian territor1 / / / The Parties agree as to this criterion, #ut / / / /differs as to its a""lication/. The Parties also agree that in the case of a low-tide elevation 4dr1ing rock+ the outer edge at low water of this low-tide elevation ma1 #e taken into account as a #ase-"oint, for calculating the #readth of the teritorial sea/ / / /.
Dari kutipan di atas jelas bahwa kedua belah pihak dalam sengketa tidak lagi mempersoalkan lebar laut A mil bagi >orwegia, demikian pula bahwa garis pangkal (#ase-lines) bias ditarik dari tanah atau ketinggian yang minimal di permukaan air laut pada waktu pasang surut 4low tide elevations).
$ihak Inggris berpendirian bahwa garis pangkal harus ditarik menurut garis pasang surut daripada tanah daratan ( "ermanent dr1 land ) yang merupakan bagian dari wilayah >orwegia. Dalam pandangan Inggris :skjaergaard; yaitu gugusan pulau-pulau yang terletak di hadapan pantai >orwegia, tidak merupakan bagian dari daratan tetap >orwegia. 9elain perbedaan pandangan di atas kedua belah pihak berbeda pula dalam penerapan (a""lications+ dari pada 0ara penarikan garis pangkal yang ditarik menurut garis pasang surut.
/ahkamah menelaah tiga ma0am 0ara penarikan garis pangkal yang didasarkan atas a3a3 pasang surut yakni?() 0ara :trace "arallele., di mana garis batas luar mengikuti segala liku dari pada garis pasang surut@ (4) 0ara arcs of circles.,di mana langsung ditetapkan batas luar tanpa adanya garis pangkal terlebih dahulu dan (6) 0ara : straight #ase-line.(garis pangkal lurus), di mana garis pangkal ditarik tidak tepat menurut garis pasang surut dengan segala likunya melainkan ditarik garis-garis lurus yang menghubung titik-titik tertentu yang berada pada garis pasang surut.
Dari tiga 0ara penarikan garis pangkal di atas, 0ara :arcs of circles. dikesampingkan oleh /ahkamah sebagai tidak rele1an, karena tidak pernah merupakan 0ara penarikan garis pangkal yang diterima. 9ebenarnay memang 0ara ini tidak tepat untuk dikemukan sebagai 0ara penarikan garis pangkal karena merupakan suatu 0ara penetapan garis luar laut teritorial tanpa (usah) menggunakan garis pangkal terlebih dahulu.
Dinyatakan se0ara ringkas, pendirian Inggris mengenai persoalan persoalan yang dikemukan di hadapan /ahkamah Internasional di atas adalah
bahwa satu-satunya 0ara penetapan garis pangkal yang tepat dan merupakan kaidah yang berlaku umum adalah 0ara penarikan garis pangkal yang menuruti garis pasang surut. %rtinya garis luar laut teritorial harus mengikuti segala likuliku garis pangkal yang dalam hal ini sama benar atau :identik;dengan garis pasang surut.
/engenai penarikan garis pangkal lurus ( straight #aselines+ pihak Inggris menganggapnya sebagai suatu penge0ualian yang hanya dapat dibenarkan dalam hal-hal tertentu dan dengan pembatasan-pembatasan tertentu. $ihak Inggris berpendapat bahwa >orwegia hanya dapat dibenarkan menarik garis pangkal lurus di muka suatu teluk (#a1+, tapi tidak dari satu pulau ke pulau lain depan pantai atau depan gugusan pulau ( sk(aergaar ). *agipula menurut pihak Inggris panjang garis pangkal di muka suatu teluk demikian tidak boleh melebihi ukuran panjang 5 mil.
$ihak Inggris mengakui bahwa laut antara gugusan pulau dan daratan >orway, di teluk-teluk atau anak laut yang dinamakan : f1ord ; atau : sunds; merupakan laut teritorial atau laut dalam (internal waters) dari pada >orwegia. 8etapi yang demikian itu hanya disebabkan adanya :hak sejarah; sehingga merupakan suatu penge0ualian. $ihak Inggris berpendapat bahwa panjangnya garis pangkal lurus yang ditarik dari pulau ke pulau atau gugusan pulau di muka pantai sekalipun bukan merupakan teluk bagaimanapun juga tidak boleh melebihi ukuran panjang 5 mil.
/ahkamah Internasional dalam keputusannya menyatakan tidak sependapat dengan pihak Inggris bahwa penarikan garis pangkal lurus oleh >orwegia hanya dapat dibenarkan sebagai suatu penge0ualian. Fara penarikan garis pangkal lurus oleh >orwegian tidak lain dari pada suatu penerapan dari pada (suatu kaidah) hukum internasional yang berlaku umum pada suatu keadaan khusus.
/ahkamah juga menolak pendapat Inggris bahwa garis pangkal lurus hanya dapat ditarik di muka suatu teluk. %pabila 0ara penarikan garis pangkal lurus dapat dibenarkan sebagai salah satu 0ara penarikan garis pangkal, menurut /ahkamah tidak ada alasan mengapa dari garis-garis lurus demikian tidak dapat ditarik dari (antara) pulau-pulau ke0il dan karang dan :sjkaergaard; yang terdapat antara dua titik dari pada pantai daratan (inter fauces terarum+.
/ahkamah juga tidak dapat menerima dalil Inggris bahwa garis pangkal (yang ditarik >orwegia) tidak boleh melebihi 5 mil. Walaupun ukuran 5 mil memang dianut dalam praktek beberapa negara dalam perjanjian antara mereka dan disebut pula dalam beberapa keputusan pewasitan (ar#itral awards) ukuran batas 5 mil tidak meru"akan suatu kaidah hukum internasional 1ang #erlaku.
/ahkamah mengatakan pendapat bahwa karenanya? : / / / / /The !orwegian $overnment in fi'ing the #ase-lines for delimitation of the !orwegian fisheries zone #1 the 5678 &ecree has not violated International Law.
9etelah menuturkan sejarah penetapan garis-garis pangkal lurus dengan Girman 7aja tahun 6 yang merupakan penetapan daripada sistem pengukuran yang telah dianut oleh >orwegia se0ara tradisionil, tanpa adanya tantangan, protes atau :reservation. dari >egara-negara lain termasuk Inggris sendiri, /ahkamah Internasional dengan suara 5 banding 4 memutuskan dalam Girman 7aja tahun 6 tidak bertentangan dengan hukum internasional dan dengan suara lawan A bahwa garis pangkal lurus ( straights #aselines+ yang ditetapkan oleh Girman 7aja pada tahun 6 pun tidak bertentangan dengan hukum internasional. 5. HAK LINTAS DAMAI ( INNOCENT PASSAGE RIGHT)
9etelah uraian di atas mengenai pasal-pasal dalam kon1ensi tentang laut teritorial dan 3ona tambahan yang erat hubungannya dengan masalah penetapan lebar laut teritorial, sekarang akan dibahas ketentuan-ketentuan penting yang berkenaan dengan lintas damai innocent "assage bagi kapal-kapal asing, dimulai dengan ketentuan-ketentuan umum yang berlaku bagi semua kapal.
$ersoalan lintas damai ini pada hakikatnya merupakan perhitungan kepentingan negara-negara pantai, yang menghendaki kekuasaan yang sepenuh penuhnya dalam laut teritorial mereka, dan kepentingan negara maritim yang menghendaki keleluasaan berlayar yang sebesar-besarnya dalam laut teritorial negara lain. Kepentingan tersebut kemudian tentu menghendaki dibatasinya sejauh mungkin 0ampur tangan negara pantai dalam lalu lintas damai kapal-kapal asing dalam perairan teritorialnya. Kedua kepentingan yang berlainan ini mendapat perumusan dalam $asal A-H Kon1ensi +enewa yang memuat ketentuan umum hak-hak lintas damai kapal-kapal asing maupun kekuasaan negara pantai untuk mengaturnya.
Dalam Kon1ensi #ukum *aut 4 memberikan pengaturan yang lebih lengkap tentang hak lintas damai. Kon1ensi baru ini memakai hak lintas damai untuk kapal dari semua negara melalui laut teritorial suatu negara. "erikut ini akan diuraikan perbandingan pengaturan tentang hak lintas damai dalam kedua kon1ensi di atas. DAPUS [1] /o0htar
Kusumaatmadja, 9ukum Laut Internasional , Fetakan Keempat, "$#>, F. 8rimitra /andiri, +akarta, , #lm. ii. [2] %3as :res nullius; menganggap laut itu tidak ada yang memiliki. /enurut ajaran ini, maka siapapun dapat menguasai laut, dapat pula memilikinya. Walaupun a3as atau doktrin ini dapat memberikan kepastian, namun karena didasarkan atas penggunaan kekuatan 2isik, a3as ini tidak memberikan penyelesaian yang langgeng dan menjadi sumber dari persengketaan. '6 Ibid., #lm. A. 'A Ibid., #lm. H.