Sik Makalah Kel3

SISTEM INFORMASI KESEHATAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN DAERAH (SIKDA)

OLEH : KELOMPOK 3

DESIARTIN DESIARTI N

(K111 15 045)

INTAN RAHMAWATI

(K111 15 051)

RAHMAWATI

(K111 15 053)

NURLIA ZAINAL

(K111 15 071)

HEIDY CHRISTY WINARTO

(K111 15 082)

ANTRIANII ANTRIAN

(K111 15 083)

NUR AMILAH ALWI

(K111 15 514)

MUH. ASRUL TAUGIK ARIFUDDIN

(K111 15 527)

FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS HASANUDDIN MAKASSAR 2017

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa Yang telah melimpahkan berkat hidayah dan rahmat-Nya sehingga kami selaku Anggota Kelompok 3 dapat meyelesaikan tugas makalah dari mata kuliah Sistem Informasi Kesehatan yaitu kajian tentang Sistem Informasi Kesehatan Daerah (SIKDA). Dengan adanya penulisan makalah ini semoga dapat membantu dalam pembelajaran kita dan bisa mengerti arti, tujuan dan langkah-langkah serta hasil dari Sistem Informasi Kesehatan Daerah (SIKDA) serta dapat memberikan informasi dan pengetahuan baru kepada para pembaca serta dapat menambah wawasan bagi para pembaca. Disamping itu, kami menyadari bahwa mungkin terdapat banyak kesalahan baik dari penulisan ataupun dalam penyusunannya. Karena itu, kritikan dan saran dari teman-teman

mahasiswa

dan

dosen

pengajar

sangat

diharapkan

demi

penyempurnaan makalah ini.

Makassar, 20 April 2017

Kelompok 3

Sistem Informasi Kesehatan Daerah (SIKDA) | 2

DAFTAR ISI

Kata Pengantar ......................................... ............................................................... ............................................. .............................................. .......................... ... 2 Daftar Isi .......................................... ................................................................. ............................................. ............................................. ..................................... .............. 3 BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang ......................................................... ............................................................................... ............................................. ....................... 4 B. Rumusan Masalah ........................................................ ............................................................................... ......................................... .................. 9 C. Tujuan Penulisan ........................................... ................................................................. ............................................ .................................. ............ 9 D. Manfaat Penulisan ......................................... ............................................................... ............................................. .................................. ........... 10 BAB II PEMBAHASAN

A. Pengertian Sistem Sist em Informasi Kesehatan Daerah Dae rah (SIKDA) ....................... ................................... ............ 11 B. Manfaat Sistem Informasi Kesehatan Daerah (SIKDA) ....................................... ....................................... 14 C. Strategi dan Arah Kebijakan Pengembangan SIKDA di Indonesia...................... 15 D. Golongan Sistem Kesehatan di Indonesia........................................... Indonesia............................................................. .................. 16 E. Penyebab Sulitnya Mewujudkan Pertukaran Data Kesehatan Daerah ................. 17 F.

Model Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan ............................................. ................................................ ... 17

G. Ruang Lingkup .......................................... ................................................................ ............................................ ..................................... ............... 20 H. Tantangan dalam penerapan SIKDA Generik ........................................... ...................................................... ........... 31 BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan ............................................ .................................................................. ............................................ ......................................... ................... 34 B. Saran ........................................... ................................................................. ............................................ ............................................. .............................. ....... 35 DAFTAR PUSTAKA ........................................................... ................................................................................. ............................................. ....................... 36


BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masalah kesehatan masyarakat didominasi ketidak mampuan masyarakat dalam menangani kesehatan diri maupun lingkungannya, karena sebagian besar masyarakat mas yarakat masih tergantung

pada peran pemerintah. Kondisi ini

erat hubungannya dengan perkembangan social ekonomi dan transisi demografi yang berlangsung berlangsung cepat. Disisi lain desentralisasi

memerlukan

paradigm baru dalam pengembangan kebijakan kesehatan masyarakat pada tingkat kabupaten yang memerlukan ketersediaan data dan informasi (Departemen Kesehatan RI, 2002). Salah satu upaya pokok dalam melaksanakan sistem desentralisasi adalah pengembangan sistem sist em informasi kesehatan yang lebih baik. Saat ini sering terlihat pengambilan keputusan tidak dilandasi dengan informasi yang relevan, data data yang tidak fleksibel dan terlalu banyak, sehingga pimpinan tidak memanfaatkannya (Pusat Data dan Informasi, 2011). Berdasarkan

permasalahan

tersebut

sangat

diperlukan

perbaikan

manajemen data dan informasi yang terintegrasi melalui pengembangan system informasi kesehatan secara menyeluruh. Perkembangan bidang teknologi dan system informasi yang pesat memberi pengaruh bidang kehidupan manusia termasuk

di segala

bidang kesehatan. kesehata n. Berbagai aplikasi

dibuat dan dikembangkan untuk menunjang dan membantu operasional


pelayanan kesehatan, aplikasi tersebut diharapkan dapat digunakan dalam proses pengambilan keputusan yang bermanfaat dibidang kesehatan. Departemen Kesehatan Republik Indonesia, (2006) telah mengisyaratkan upaya-upaya

yang

dilakukan

untuk

memperbaiki

dan

memperkuat

sistem informasi dalam dala m bidang kesehatan. Upaya-upaya tersebut tertuang melalui Rencana Strategis 2005-2009 kemudian dilanjutkan oleh Kementrian Kesehatan Republik Indonesia, (2010) melalui Rencana Strategis 2010-2014. Strategi ketiga dalam Rencana Strategis 2010-2014 Kementerian Kesehatan Repubik Indonesia adalah upaya untuk meningkatkan system surveilans, monitoring,

dan informasi informa si kesehatan

yang evidence based di seluruh

Indonesia. Salah satu indikator keberhasilan suatu kegiatan tersebut adalah pencatatan dan pelaporan. Keluaran/output Keluaran/output dari pencatatan dan pelaporan ini berbentuk informasi informa si yang sangat berharga bila menggunakan menggunakan metode pencatatan pencatatan dan pelaporan yang tepat. Suatu system dan manajemen yang tepat diperlukan agar data atau informasi tersebut dapat bermanfaat. Departemen Kesehatan Republik Indonesia

menyadari

arti

penting

dari

data-data

tersebut,

sehingga

memberlakukan Sistem Pencatatan dan Pelaporan terpadu Puskesmas (SP2TP) pada tahun 1981. SP2T Ptersebut ditetapkan dengan surat keputusan Menteri Kesehatan RI No.63/Menkes/SK/II/1981

(Departemen

Kesehatan RI, 1992). SP2TP merupakan suatu kegiatan pencatatan dan pelaporan data umum, sarana, tenaga, dan upaya kesehatan yang dilaksanakan di Pusat Kesehatan


Masyarakat (Puskesmas) dengan tujuan agar semua data hasil kegiatan di Puskesmas dapat dicatat serta dilaporkan kejenjang diatasnya sesuai kebutuhan secara benar, berkala, berkala, dan teratur guna menunjang pengelolaan upaya kesehatan masyarakat (Pintauli, 2003). Seiring

dengan

perkembangan

di

bidang

kesehatan,

pemerintah

menyadari pentingnya data dan informasi yang ada di bidang kesehatan, sehingga berupaya untuk mengintegrasikan data dan informasi tiap-tiap program kesehatan maka pemerintah menyusun suatu sistem yang disebut sebagai Sistem Kesehatan Nasional (SKN). SKN merupakan bentuk dan cara penyelenggaraan penyelen ggaraan pembangunan kesehatan dalam berbagai upaya guna menjamin tercapainya pembangunan kesehatan yang sesuai dengan Undangundang Dasar 1945 (Departemen Kesehatan RI, 2009). Pengembangan sistem kesehatan di Indonesia dimulai sejak tahun 1982. Kemudian dilakukan penyesuaian terhadap SKN 1982 oleh Departemen Kesehatan Republik Indonesia (Depkes RI), hingga kemudian SKN 2004 diperbaharui

lagi

oleh

Kementerian

Kesehatan

Republik

Indonesia

(Kemenkes RI), dan pada tahun 2009 dengan SKN 2009 (Trisnantoro, 2011). Salah satu subsistem

dalam SKN adalah manajemen

dan informasi informas i

kesehatan. Upaya yang yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia untuk mendukung subsistem manajemen dan informasi kesehatan ini adalah dengan mengeluarkan Keputusan Menteri Kesehatan nomor 511 mengenai Kebijakan dan Strategi Sistem Informasi Kesehatan Nasional (SIKNAS) dan Keputusan

Menteri

Kesehatan

nomor

932

tentang


Petunjuk Pelaksanaan Pelaksana an Pengembangan Pengembangan Sistem Informasi Informasi Kesehatan Daerah (SIKDA) pada tahun 2002 oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia (Pusat Data dan Informasi, 2011). SIKDA dan

SIKNAS dikembangkan oleh Kementerian Kementerian Kesehatan

Republik Indonesia sebagai upaya untuk memantau, mengevaluasi, dan merencanakan upaya atau program kesehatan secara berjenjang dan berkelanjutan berkelanj utan dengan indicator pembangunan kesehatan. SIKDA mencakup SIK Propinsi dan SIK kabupaten/kota dan system informasi kesehatan yang dikembangkan diunit- unit pelayanan kesehatan seperti di rumah sakit dan Puskesmas (Menteri (Mente ri Kesehatan Republik Indonesia, Indonesia, 2002). SIKDA yang ada di kabupaten/kota merupakan subsistem dari SIKDA Provinsi, dan

SIKDA Provinsi merupakan subsistem dari SIKNAS.

Subsistem dari SIKDA kabupaten/kota terdiri atas system informasi di Puskesmas

dan

sistem

informasi

Rumah

Sakit.

Dengan

kebijakan

desentralisasi, maka pengembangan sistem informasi di Puskesmas, system informasi di Rumah Sakit, dan SIKDA menjadi tanggung jawab pemerintah daerah (Pusat Data dan Informasi, 2011). Untuk mendukung mendukung pelaksanaan SKN dan sebagai perwujudan dari SIKNAS dan SIKDA di Puskesmas adalah dengan mengembangkan Sistem Informasi Kesehatan (SIK) di Puskesmas yang telah terintegrasi dengan sistem computer dan dikembangkan berdasarkan pada format-format laporan yang ada di SP2TP. Pengembangan SIK

Puskesmas bertujuan untuk untuk

menghasilkan sistem yang mampu memberikan informasi yang dibutuhkan


bagi klien/pasien, petugas pelayanan, Puskesmas dan Dinas Kesehatan Kesehat an yang berbasis teknologi informasi. informas i. Data dan informasi yang akurat dari Puskesmas menjadi sumber pengambilan pengambil an keputusan untuk kebijakan daerah dan pusat. Di masa yang yang akan datang, Puskesmas dituntut berperan dalam pemanfaatan teknologi informasi terkait upaya peningkatan pelayanan kesehatan secara komprehensif dan terpadu. Teknologi Informasi (TI) yang terus berkembang mendorong Dinas Kesehatan di daerah melakukan pengelolaan dan pengembangan SIK sesuai dengan kemampuan masing-masing. Pemerintah Daerah mengembangkan sistem informasi yang dapat mengintegrasikan dan

memfasilitasi proses

pengumpulan data dan pengolahan data sehingga s ehingga dapat mendukung peranan system informasi dalam pelayanan kesehatan (Pusat Data dan Informasi, 2011). Proses pengelolaan data/informasi kesehatan memerlukan standar. Standar data/informasi di Indonesia, baik standar proses pengelolaan informasi kesehatan maupun teknologi yang digunakan, belum memadai. Akses dan sumber daya kesehatan juga tidak merata, lebih banyak dimiliki dimiliki oleh daerah-daerah tertentu, terten tu, terutama di

pulau Jawa. Akibatnya setiap

institusi kesehatan mulai dari Puskesmas, rumah sakit, hingga ke dinas kesehatan kabupaten/kota dan provinsi menerapkan menurut

kebutuhan

masing-masing.

Hal

sistem

informasi

ini menjadikan sistem yang

digunakan berbeda-beda dan sulit untuk disatukan. Selain itu, kepemilikan dan keamanan data yang dipertukarkan menjadi penghalang untuk


menyediakan data yang bisa diakses oleh pihak yang membutuhkan (Pusat Data dan Informasi, 2011). B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang dikaji dalam makalah ini yaitu sebagai berikut : 1.

Apakah yang dimaksud dengan SIKDA?

2.

Apakah manfaat SIKDA?

3.

Bagaimanakah arah dan strategi pengembangan SIKDA di Indonesia?

4.

Bagaimanakah golongan sistem kesehatan di Indonesia?

5.

Apakah penyebab sulitnya mewujudkan pertukaran data kesehatan daerah?

6. Bagaimanakah model pengelolaan sistem informasi kesehatan? 7. Bagaimanakah ruang lingkup SIKDA? C. Tujuan Penulisan 1.

Untuk mengetahui pengertian Sistem Informasi Kesehatan Daerah.

2.

Untuk mengetahui manfaat SIKDA.

3.

Pembaca dapat mengetahui arah dan strategi pengembangan SIKDA di Indonesia.

4.

Untuk mengetahui golongan sistem kesehatan di Indonesia.

5.

Pembaca dapat mengetahui penyebab sulitnya mewujudkan pertukaran data kesehatan daerah.

6.

Untuk mengetahui model pengelolaan sistem informasi kesehatan.

7.

Untuk mengetahui ruang lingkup SIKDA.


D. Manfaat Penulisan Manfaat dari penulisan makalah ini adalah: 1.

Memberikan pengetahuan yang baru tentang Sistem Informasi Kesehatan Daerah (SIKDA).

2.

Mampu memahamai pola berpikir yang ilmiah.

3.

Membantu mahasiswa dalam menyelesaikan suatu pokok bahasan, dalam hal ini tentang Advokasi.

4.

Dapat mendapatkan informasi baru tentang pengertian SIKDA, Manfaat, serta ruang lingkup SIKDA.

5.

Membantu mahasiswa agar lebih kritis dan kreatif.


BAB II PEMBAHASAN

A. Pengertian Sistem Informasi Kesehatan Daerah (SIKDA)

Sistem Informasi Kesehatan Daerah (SIKDA) adalah mencakup subsistem informasi yang dikembangkan di unit pelayanan kesehatan (Puskesmas, RS, Poliklinik, Praktek Swasta, Apotek, Laboratorium), sistem informasi untuk Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, dan sistem informasi untuk Dinas Kesehatan Propinsi. Aplikasi SIKDA Generik adalah aplikasi sistem informasi kesehatan daerah yang berlaku secara nasional yang menghubungkan secara online dan terintegrasi seluruh puskesmas, rumah sakit, dan sarana kesehatan lainnya, baik itu milik pemerintah maupun swasta, dinas kesehatan kabupaten/kota, dinas kesehatan provinsi, dan Kementerian Kesehatan. Aplikasi SIKDA Generik dikembangkan dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan serta meningkatkan ketersediaan dan kualitas data dan informasi manajemen kesehatan melalui pemanfaatan

teknologi

informasi

komunikasi.

Pemanfaatan

teknologi

informasi komunikasi di lingkungan Kementerian Kesehatan sudah dimulai sejak dekade delapan puluhan. Pada masa itu Departemen Kesehatan RI melalui Pusat Data Kesehatan (PUSDAKES) memanfaatkan teknologi informasi dengan system Electronic Data Processing (EDP) namun hal ini baru diterapkan di tingkat pusat. Komitmen bersama antar pemimpin


birokrasi bidang kesehatan untuk mendayagunakan teknologi informasi dan komunikasi

dalam

pengambilan

keputusan

dan

kebijakan,

baik

di

kabupaten/kota, provinsi, dan pusat menemui berbagai kendala dan hambatan termasuk kurangnya dana dan tidak adanya payung hukum (PP) membuat SIK kurang optimal dan belum berdaya guna. Pada

era

sembilan

puluhan

Departemen

Kesehatan

telah

mengembangkan Sistem Informasi Puskesmas (SP2TP), Sistem Informasi Rumah Sakit, Sistem Surveilans Penyakit bahkan Sistem Informasi Penelitian & Pengembangan Kesehatan. Namun masing-masing sistem tersebut belum terintegrasi dengan baik dan sempurna. Pada tahun 2002 Menteri Kesehatan mengeluarkan Keputusan Menteri Kesehatan No.511 tentang “Kebijakan & Strategi Sistem Informasi Kesehatan Nasional (SIKNAS)” dan Kepmenkes No.932 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pela ksanaan &Strategi &Strate gi Sistem Sist em Informasi Kesehatan Kesehat an Nasional (SIKNAS)” dan Kepmenkes No.932 No.932 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengembangan Sistem Informasi Daerah (SIKDA)”. SIKDA Generik merupakan Sistem Informasi Kesehatan Daerah yang dirancang untuk dapat memenuhi berbagai persyaratan minimum yang dibutuhkan dalam kegiatan pengelolaan informasi kesehatan daerah, mulai dari proses pengumpulan, pencatatan, pengolahan, sampai dengan distribusi Informasi Kesehatan. SIKDA Generik ini dirancang untuk menjadi standar bagi Pemerintah Daerah dalam pengelolaan informasi kesehatan di daerah, meliputi pelaksana kesehatan yang ada didalamnya yaitu Puskesmas, Dinas


Kesehatan Kab/Kota dan Dinas Kesehatan Propinsi. Sehingga SIKDA Generik terbagi menjadi beberapa sub system sebagai berikut : 1.

Sistem Informasi Manajemen Puskesmas (SIMPUS)

2.

Sistem Informasi Manajemen Dinas Kesehatan (SIM DINKES)

Sub Sistem Informasi di Puskesmas memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 1.

mencatat dan mengumpulkan data baik kegiatan dalam gedung maupun luar gedung

2.

mengolah data

3.

membuat laporan berkala ke Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota

4.

memelihara BANK DATA

5.

mengupayakan penggunaan data dan informasi untuk manajemen pasien dan manajemen unit Puskesmas, serta

6.

memberikan pelayanan data dan informasi kepada masyarakat dan pihak-pihak berkepentingan lainnya (stakeholders) di wilayah kerjanya.


B. Manfaat Sistem Informasi Kesehatan Daerah (SIKDA)

Manfaat SIKDA elektronik dalam hal adminisntrasi, manfaat tersebut dapat dirasakan baik oleh masyarakat secara langsung maupun oleh petugas sebagai penyelenggara kesehatan, karena waktu tunggu pasien berkurang, alur lebih jelas, dan mengurangi beban administrasi petugas kesehatan sehingga pelayanan menjadi lebih efektif dan efisien. SIKDA seharusnya bertujuan mendukung SIKNAS, namun dengan terjadinya desentralisasi sector kesehatan ternyata mempunyai dampak negative. Terjadi kemunduran dalam pelaksanaan sistem informasi kesehatan secara nasional, seperti menurunnya kelengkapan dan ketepatan waktu penyampaian data SP2TP/SIMPUS, SP2RS dan profil kesehatan.Dengan desentralisasi, pengembangan sistem informasi kesehatan daerah merupakan tanggung jawab pemerintah daerah. Akibat keadaan tersebut, data yang dihasilkan dari masing masing daerah tidak seragam, ada yang tidak lengkap dan ada data variable yang sama dalam sistem informasi satu program kesehatan berada dengan di sistem informasi program kesehatan lainnya. Maka validitas dan akurasi data diragukan, apalagi jika verifikasi data tidak terlaksana.


C. Strategi Strategi dan Arah Kebijakan Pengembangan SIKDA di Indonesia

Sistem Informasi Kesehatan Daerah (SIKDA) di Kabupaten/kota adalah sebagai bagian sub sistem SIKDA yang ada di provinsi, sedangkan SIKDA yang ada di provinsi adalah bagian sub sistem Informasi Kesehatan Nasional (SIKNAS). SIKDA seharusnya bertujuan mendukung SIKNAS, namun dengan terjadinya desentralisasi sector kesehatan ternyata mempunyai dampak negative. Terjadi kemunduran dalam pelaksanaan sistem informasi kesehatan secara nasional, seperti menurunnya kelengkapan dan ketepatan waktu penyampaian data SP2TP/SIMPUS, SP2RS dan profil kesehatan.Dengan desentralisasi, pengembangan sistem informasi kesehatan daerah merupakan tanggung jawab pemerintah daerah. Akibat keadaan tersebut, data yang dihasilkan dari masing masing daerah tidak seragam, ada yang tidak lengkap dan ada data variable yang sama dalam sistem informasi satu program kesehatan berada dengan di sistem informasi program kesehatan lainnya. Maka validitas dan akurasi data diragukan, apalagi jika verifikasi data tidak terlaksana. Selain di daerah, di lingkungan Kementerian Kesehatan pun belum tersusun satu sistem informasi yang standar sehingga masing-masing program membangun sistem informasinya masing-masing dengan sumber data dari kabupaten/kota/provinsi. Akibat keadaan di atas, data yang dihasilkan dari masingmasing daerah tidak seragam, ada yang tidak lengkap dan ada data variabel yang sama dalam sistem informasi satu program kesehatan berbeda


dengan di sistem informasi program kesehatan lainnya. Maka validitas dan akurasi data diragukan, apalagi jika verifikasi data tidak terlaksana. Ditambah dengan lambatnya pengiriman data, baik ke Dinas Kesehatan maupun ke Kementerian Kesehatan, mengakibatkan informasi yang diterima sudah tidak up to date lagi dan proses pengolahan dan analisis data terhambat. Pada akhirnya para pengambil keputusan/ pemangku kepentingan mengambil keputusan dan kebijakan kesehatan tidak berdasarkan data yang akurat.

D. Golongan Sistem Kesehatan di Indonesia

Sistem kesehatan di Indonesia dapat dikelompokkan dalam beberapa tingkat sebagai berikut: 1.

Tingkat Kabupaten/Kota, dimana terdapat puskesmas dan pelayanan kesehatan dasar lainnya, dinas kesehatan kabupaten/kota, instalasi farmasi kabupaten/ kota, rumah sakit kabupaten/kota, serta pelayanan kesehatan rujukan primer lainnya.

2.

Tingkat Provinsi, dimana terdapat dinas kesehatan provinsi, rumah sakit provinsi, dan pelayanan kesehatan rujukan sekunder sekunder lainnya.

3.

Tingkat Pusat, dimana terdapat Departemen Kesehatan, Rumah Sakit Pusat, dan Pelayanan kesehatan rujukan tersier lainnya.


E. Penyebab Sulitnya Mewujudkan Pertukaran Data Kesehatan Daerah

Penyebab sulitnya mewujudkan pertukaran data kesehatan daer ah yaitu: 1). Penggunaan platform perangkat keras dan perangkat lunak yang berbeda beda di setiap daerah. 2). Arsitektur dan bentuk penyimpanan data yang berbeda -beda 3). Kultur kepemilikan data yang kuat dan possessive dan possessive 4). Kekhawatiran akan masalah keamanan data

F.

Model Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan

Pada saat ini di Indonesia terdapat 3 (tiga) (ti ga) model pengelolaan SIK, yaitu: 1.

Pengelolaan SIK manual Pengelolaan informasi di fasilitas pelayanan kesehatan dilakukan secara manual atau paper based melalui proses pencatatan pada buku register, kartu, formulir-formulir khusus, mulai dari proses pendaftaran sampai denganpembuatan

laporan.

Hal

ini

terjadi

oleh

karena

adanya

keterbatasan infrastruktur, dana, dan lokasi tempat pelayanan kesehatan itu berada. Pengelolaan secara manual selain tidak efisien juga menghambat dalam proses pengambilan keputusan manajemen dan proses pelaporan. 2.

Pengelolaan SIK Komputerisasi offline Pada jenis ini, pengelolaan informasi di pelayanan kesehatan sebagian besar sudah dilakukan dengan menggunakan perangkat komputer, baik itu dengan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Manajemen (SIM)


maupun dengan aplikasi perkantoran elektronik biasa, namun masih belum didukung oleh jaringan internet online ke dinas kesehatan kabupaten/kota dan provinsi/bank data kesehatan nasional. 3.

Pengelolaan SIK Komputerisasi online Pada jenis ini, pengelolaan informasi di pelayanan kesehatan sebagian besar sudah dilakukan dengan menggunakan perangkat komputer, baik itu dengan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Manajemen (SIM) dan sudah terhubung secara online melalui jaringan internet ke dinas kesehatan kabupaten/kota dan provinsi/bank data kesehatan

nasional

untuk

memudahkan

dalam

komunikasi

dan

sinkronisasi data. Dalam proses pengelolaan data/informasi kesehatan di Indonesia, standar-standar yang dibutuhkan, baik standar proses pengelolaan informasi eksehatan maupun teknologi yang digunakan, belum memadai. Akses dan sumber daya kesehatan juga tidak merata, lebih banyak dimiliki oleh daerah-daerah tertentu, terutama di pulau Jawa. Akibatnya setiap institusi kesehatan mulai dari puskesmas, rumah sakit, hingga ke dinas kesehatan kabupaten/kota dan provinsi menerapkan sistem informasi menurut kebutuhan masing-masing. Hal ini menjadikan sistem yang digunakan berbeda-beda dan sulit untuk disatukan. Selain itu, kepemilikan dan keamanan data yang dipertukarkan menjadi penghalang untuk

menyediakan

data

yang

bisa

diakses

oleh

pihak

yang


membutuhkan.

Penyebab

sulitnya

mewujudkan

pertukaran

data

kesehatan di Indonesia yaitu: 1.

Penggunaan platform perangkat keras dan perangkat lunak yang berbeda-beda di setiap daerah.

2.

Arsitektur dan bentuk penyimpanan data yang berbeda-beda.

3.

Kultur kepemilikan data yang kuat dan possessive.

4.

Kekhawatiran akan masalah keamanan data.


G. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dan interaksi dari berbagai komponen dalam SIKDA Generik dapat dilihat dalam bagan berikut:

Gambar1: Ruang Lingkup SIKDA Generik

Gambar 2: Model SIKDA Generik


Keterangan: 1.

Fasilitas/institusi kesehatan yang masih manual/paper based, data dientri di computer entry station Generik yang ada di kantor dinas kesehatan kab/kota. Data yang dientri bisa berbentuk data individual maupun agregat. Khusus untuk data puskesmas, data dientri melalui Sub Sistem SIM Puskesmas pada SIKDA Generik sehingga data yang diinput adalah data pasien secara individual.

2.

Puskesmas yang telah memiliki perangkat komputer tetapi belum menggunakan aplikasi SIMPUS dapat menggunakan aplikasi SIKDA Generik, yang terhubung ke database lokal di puskesmas tersebut atau langsung terhubung ke database SIKDA Generik di Server SIKDA Generik yang ditempatkan di Kantor Dinkes kab/Kota melalui jaringan internet online.

3.

Puskesmas, rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang sudah menggunakan komputer ataupun aplikasi sistem informasi

manajemen

lainnya,

dapat

melakukan

eksport/sinkronisasi/migrasi file data base secara online melalui internet melalui Sub Sistem Komunikasi Data pada SIKDA Generik. 4.

Setiap

pemangku

kepentingan

dapat

mengakses

informasi

kesehatan pada SIKDA Generik melalui Sub Sistem Executive Information Dashboard, yang berisi indikator-indikator kesehatan kab/kota yang merupakan rangkuman dari data-data puskesmas,


rumah sakit, dan instalasi farmasi kab/kota. Laporan/informasi disajikan secara ringkas dalam bentuk grafik, tabel, maupun statistik, dengan berbagai kriteria yang dapat ditentukan sesuai keinginan pengguna. 

Komunikasi data

Sesuai dengan tujuan dikembangkannya SIKDA Generik, yaitu untuk

membangun

suatu

database

kesehatan

Indonesia

yang

komprehensif, SIKDA Generik harus mampu menghimpun, mengolah dan mendistribusikan semua data kesehatan dari berbagai pelaksana kesehatan di Indonesia, baik pelaksana kesehatan yang telah memiliki sistem informasi elektronik maupun masih paper based. Dengan berbagai sistem pengelolaan informasi yang berbeda-beda, maka SIKDA Generik dituntut untuk dapat berkomunikasi secara interaktif, memiliki kemampuan interoperabilitas yang tinggi, sehingga dapat berkomunikasi dan melakukan pertukaran data kesehatan dengan sistem lainnya yang sudah berjalan. Kemampuan interoperabilitas adalah kemampuan sistem untuk saling

tukar

menukar

data

atau

informasi

dan

saling

dapat

mempergunakan data atau informasi tersebut. Interoperabilitas bukan berarti penentuan atau penyamaan penggunaan platform perangkat keras, atau perangkat lunak semisal operating system tertentu, bukan pula berarti penentuan atau penyeragaman database. Namun berupa penyamaan format pertukaran data yang digunakan, misalnya dengan


menggunakan format data dalam bentuk data base SQL, Access, Excell, maupun dalam format XML. 

Format Data

Ada beberapa bentuk format standar yang dapat digunakan untuk melakukan pertukaran data, yang umum digunakan adalah XML. XML atau eXtensible Markup Language merupakan format data yang sering digunakan dalam dunia world wide web. XML terdiri atas sekumpulan tag yang terdiri dari data. Satu set data dalam XML dimulai dengan tag pembuka dan diakhiri dengan de ngan tag penutup. XML XM L adalah sebuah format f ormat dokumen yang mampu menjelaskan struktur dan semantik (makna) dari data yang dikandung oleh dokumen tersebut. Berbeda dengan HTML yang lebih berorientasi pada tampilan (appearance), XML lebih fokus pada substansi data, sehingga lebih cocok digunakan sebagai media pertukaran data. Kelebihan XML dibandingkan format teks biasa adalah struktur data yang ditransfer tidak “hilang”, demikian juga deskripsi tentang semantik datanya. Dengan karakteristik demikian XML telah menjadi standar de-facto bagi pertukaran data antar aplikasi komputer. Spesifikasi format telah distandarkan untuk menjadi referensi yang sama bagi tiap aplikasi komputer yang memerlukan. 

Konten Data

Selain format data, konten data yang dipertukarkan juga harus seragam, misalnya dalam penulisan kode dan penamaan variabel data


dan definisi operasionalnya, sehingga pada saat proses import dan eksport data, semua data dapat tersinkronisasi dengan baik dan lengkap serta

sesuai

dengan

yang

diinginkan.

Misalnya

dalam

proses

sinkronisasi data individu pasien puskesmas, mulai dari penomoran rekam medik pasien, kode jenis kunjungan, nama poliklinik, kode dan penamaan penyakit, kode obat dan atributnya, sampai dengan jenis tenaga kesehatan yang menangani pasien tersebut, harus mengikuti aturan yang telah ditetapkan. Contoh variable data dan aturan penomoran/penulisan seperti yang ditunjukan ditunjukan pada tabel 9.1.


Tabel 9.1: Contoh variable data dan aturan penomoran/penulisan



Desain Sistem

Berdasarkan ruang lingkup Sistem Kesehatan Daerah, maka SIKDA Generik dirancang mengikuti komponen pelaksana kesehatan yang ada didalamnya yaitu Puskesmas, Dinas Kesehatan Kab/Kota dan Provinsi. Sehingga SIKDA Generik terbagi menjadi beberapa subsiste m sebagai berikut:


1.

a.

Sistem Informasi Manajemen Puskesmas (SIM Puskesmas)

b.

Sistem Informasi Manajemen Dinas Kesehatan (SIM Dinkes)

c.

Sistem Informasi Eksekutif

d.

Sistem Komunikasi Data

Sistem Informasi Manajemen Puskesmas (SIM Puskesmas)

Aplikasi SIM Puskesmas digunakan di puskesmas dalam kegiatan pencatatan berbagai kegiatan pelayanan, baik itu kegiatan dalam gedung maupun kegiatan luar gedung, dan dapat dilakukan koneksi data base secara oline melalui jaringan internet ke Server SIKDA Generik di dinas kesehatan, maupun ke database lokal yang ada di puskesmas. Kegiatan puskesmas yang mampu ditangani oleh SIM Puskesmas adalah: a.

Pengelolaan informasi riwayat medis pasien per individu.

b.

Pengelolaan informasi kunjungan pasien ke puskesmas.

c.

Pengelolaan informasi kegiatan pelayanan kesehatan dalam gedung, meliputi: 1) Pelayanan rawat jalan (poliklinik umum, gigi, KIA, imunisasi, dll) 2) Pelayanan UGD 3) Pelayanan rawat inap

d.

Pengelolaan informasi pemakaian dan permintaan obat/farmasi di puskesmas, pos obat desa, pos UKK.


e.

Pengelolaan informasi tenaga kesehatan puskesmas

f.

Pengelolaan informasi sarana dan peralatan (inventaris) puskesmas

g.

Pengelolaan informasi kegiatan luar gedung yang meliputi: 1) Kegiatan puskesmas pembantu, puskesmas keliling, bidan desa, posyandu, polindes, poskesdes, poskestren. 2) Pengelolaan informasi pembiayaan kesehatan masyarakat dan keuangan puskesmas 3) Pengelolaan informasi gizi masyarakat 4) Pengelolaan informasi surveilans (pengendalian penyakit) 5) Pengelolaan informasi promosi kesehatan 6) Pengelolaan informasi kesehatan lingkungan

h.

Pengelolaan pelaporan internal dan ekternal.


2.

Sistem Informasi Manajemen Dinas Kesehatan (SIM Dinkes)

Aplikasi ini berfungsi untuk menangani pencatatan dan pengelolaan data yang berasal dari: a.

Pengelolaan data puskesmas, berfungsi untuk mencatat dan mengelola data manual dari puskesmas yang ada dalam wilayah kerja dinkes kabupaten/kota, yang bersifat agregat.

b. Pengelolaan data rumah sakit tingkat kabupaten/kota, berfungsi untuk mengentri data manual yang berasal dari rumah sakit, baik pemerintah maupun swasta, yang berada dalam wilayah kerja dinkes kabupaten/kota yang bersifat agregat. c.

Pengelolaan data rumah sakit tingkat tingkat provinsi, berfungsi untuk mengentri data manual yang berasal dari rumah sakit, baik pemerintah maupun swasta, yang berada dalam wilayah kerja dinkes provinsi yang bersifat agregat.

d.

Pengelolaan data apotek/instalasi farmasi, berfungsi untuk mencatat dan mengelola data manual yang berasal dari apotek/instalasi farmasi baik pemerintah maupun swasta, yang berada dalam wilayah kerja dinkes kabupaten/kota, yang bersifat agregat.

e.

Pengelolaan data penunjang, berfungsi untuk mencatat dan mengelola data manual, yang bersifat agregat, yang berasal dari laboratorium/radiologi/fasilitas penunjang lainnya, baik itu


milik pemerintah maupun swasta yang berada dalam wilayah kerja dinkes kabupaten/kota. f.

Pengelolaan data kesehatan lainnya, yang yang berfungsi untuk mencatat dan mengelola data kesehatan yang berasal dari fasilitas

kesehatan

selain

puskesmas,

rumah

sakit,

apotek/instalasi farmasi, dan laboratorium penunjang, yang berada dalam wilayah kerja dinas kesehatan, misalnya dari lembaga lintas sektor (institusi non kesehatan), praktik dokter dan klinik, lembaga survei, dan organisasi kesehatan lainnya, yang berada dalam wilayah kerja dinas kesehatan. g.

Pengelolaan data SDM, yang berfungsi untuk mencatat dan mengelola data SDM kesehatan di kabupaten/kota/provinsi. Pengelolaan data aset, berfungsi untuk mencatat dan mengelola data aset pada dinkes kabupaten/kota dan dinkes Provinsi. Pada SIM Dinkes, data yang dientri bersifat agregat.

3.

Sistem Informasi Eksekutif

Sistem Informasi Eksekutif, berfungsi untuk menampilkan profil kesehatan daerah, yang di dalamnya berisi indikator kesehatan daerah yang merupakan rangkuman dari data- data pusk\esmas, rumah sakit, dan gudang farmasi kabupaten/kota. Informasi disajikan secara ringkas dalam bentuk grafik, tabel, maupun statistik, yang dapat diakses oleh jajaran pimpinan


misalnya bupati, gubernur, kepala dinas kesehatan, dan pemangku kepentingan lainnya. 4.

Sistem Komunikasi Data Kesehatan

Sistem

Komunikasi

Data

Kesehatan,

berfungsi

untuk

menangani proses sinkronisasi/ migrasi data yang berbentuk soft copy yang berasal dari dinas kesehatan kabupaten/kota, puskesmas, rumah sakit, laboratorium, apotek/farmasi, dan institusi kesehatan lainnya yang telah menggunakan perangkat komputer, aplikasi sistem informasi manajemen dan telah terhubung secara online melalui jaringan internet ke database SIKDA Generik dalam proses pengelolaan data. dat a. Jenis data yang dikomunikasikan adalah sebagai berikut : 1.

Data umum fasilitas pelayanan kesehatan

2.

Data pasien baru

3.

Data kunjungan pasien di fasilitas pelayanan kesehatan

4.

Data morbiditas

5.

Data pengelolaan obat dan alat kesehatan

6.

Data pengelolaan sarana dan prasarana fasilitas pelayanan kesehatan

7.

Data pengelolaan tenaga kesehatan dan non kesehatan

8.

Data statistik daerah

Dalam rangka penyelenggaraan SIK di tingkat Kabupaten/Kota perlu juga dibentuk Tim SIKDA. SIKDA. Tim SIKDA terdiri dari:


1. Penanggung jawab: Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota 2. Koordinator:

Pejabat Eselon III yang bertanggung jawab terhadap data dan informasi

3. Sekretaris:

Pejabat Eselon IV yang bertanggung jawab terhadap data dan informasi

4. Anggota:

Semua pemangku kepentingan di tingkat kabupaten/kota

H. Tantangan dalam penerapan SIKDA Generik

Di Indonesia terdapat 138 kabupaten/kota (kondisi tahun 2009/2010) yang termasuk daerah bermasalah kesehatan (DBK) dan/atau daerah terpencil, perbatasan dan kepulauan (DTPK) yang pada umumnya merupakan daerah yang masih kurang dalam ketersediaan infrastrukur dan SDM. Hal ini menjadi suatu tantangan dan perlu persiapan dan perencanaan khusus dalam penerapan SIKDA Generik di daerah-daerah tersebut. Oleh karena itu untuk penerapan SIKDA Generik dan pengembangan SIK secara umum, telah diupayakan penyediaan sebagian kebutuhan dana dari Global Fund. Persiapan dan perencanaan tersebut digunakan untuk: 1.

Pengadaan hardware, pengiriman dan instalasi (USD 952,531 – 1.10 dana GF)

2.

Sub-contract penerapan di lapangan (USD 2,331,000 – 2,331,000 – 1.09 1.09 dana GF) a.

1 vendor 1 wilayah atau 1 vendor untuk semua

b.

Vendor harus mempunyai:


1 tim di setiap kabupaten Training classroom (ruang pelatihan) Rotasi Pendampingan rutin (1 hari kunjungan ke puskesmas setiap minggu) 3.

Manajemen proyek SIKDA (oleh Pusdatin) a.

Vendor Performance

b.

Contract Manajemen

Perlu dipikirkan pula adanya kabupaten/kota atau puskesmas yang sudah menerapkan SIK komputerisasi online dan telah memiliki bank data yang telah terisi data. Untuk daerah tersebut harus terus diberikan dorongan dan monitoring, serta disediakan koneksi agar data yang ada dapat masuk ke bank data nasional. Untuk program kesehatan yang selama ini telah memiliki sistem informasi yang terpisah-pisah, perlu dilakukan advokasi agar sejalan dengan penerapan SIKDA Generik, sistem informasi program-program yang terpisah mulai diakhiri. Dengan demikian akan mengurangi fragmentasi. Dalam pengembangan aplikasi biasanya menggunakan jasa pihak ketiga (vendor), Mengingat SIK dikembangkan menuju ke sistem komputerisasi online, perlu adanya jaminan interoperabilitas dan konektivitas dari aplikasi yang dikembangkan. Oleh karena itu perlu dilakukan kegiatan semacam connectathon. Connectathon adalah kegiatan untuk menguji interoperabilitas dan konektivitas dari suatu sistem teknologi informasi, mengikuti spesifikasi yang telah ditentukan oleh IHE (Integrating the Healthcare Enterprise, inisiatif bersama dari profesional kesehatan dan industry untuk meningkatkan


metode sistem komputer dalam berbagi informasi kesehatan) a joint initiative of healthcare professionals and industry to improve the way computer systems in healthcare share information.


BAB III PENUTUP A. KESIMPULAN 

Saat ini sedang dikembangkan SIKDA Generik, yaitu aplikasi sistem informasi

kesehatandaerah

yang

berlaku

secara

nasional

yang

menghubungkan secara online dan terintegrasi seluruh puskesmas, rumah sakit, dan sarana kesehatan lainnya, baik itu milik pemerintah maupun swasta, dinas kesehatan kabupaten/kota, Dinas Kesehatan Provinsi, dan Kementerian Kesehatan. 

Aplikasi

SIKDA

Generik

dikembangkan

untuk

menindaklanjuti

permasalahan SIK di Indonesia yang belum mampu mendukung penetapan kebijakan serta kebutuhan pemangku kebijakan. 

Aplikasi SIKDA Generik dikembangkan dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan di fasilitas fasil itas pelayanan kesehatan serta meningkatkan ketersediaan dan kualitas data dan informasi manajemen kesehatan melalui pemanfaatan teknologi informasi komunikasi.



SIKDA Generik terbagi menjadi beberapa sub sistem sebagai berikut: Sistem Informasi Manajemen Puskesmas Sistem Informasi Manajemen Dinas Kesehatan Sistem Informasi Eksekutif Sistem Komunikasi Data




Penerapan SIKDA Generik: 1)

Penyediaan koneksi koneksi agar data yang ada ada di kabupaten/kota kabupaten/kota atau puskesmas yang sudah menerapkan SIK komputerisasi online dan telah memiliki bank data yang telah terisi data dapat masuk ke bank data nasional.

2)

Advokasi untuk program kesehatan yang yang selama ini telah memiliki sistem informasi yang terpisah-pisah, agar mulai diakhiri sejalan dengan penerapan SIKDA Generik, untuk mengurangi fragmentasi.

3)

Connecthathon untuk menguji interoperabilitas dan konektivitas dari aplikasi yang dikembangkan

B. SARAN

Dengan adanya makalah ini tentang Sistem Informasi Kesehatan Daerah (SIKDA), kami selaku kelompok 3 berharap pembaca selain memberikan pengetahuan yang baru tentang SIKDA dan bentuk-bentuknya juga dapat lebih memahami secara mendalam mengenai materi ini dan dapat mempraktikkannya ke dalam kehidupannya.


DAFTAR PUSTAKA

Isnawati, dkk., 2016. 2016 . Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Kesehatan Daerah (Sikda) Generik Di Upt. Puskesmas Gambut Kabupaten Banjar. Vol. 1, No. 1, April 2016.

Ramadhan, Rizky. 2014. SIKDA (Sistem Informasi Kesehatan Daerah). Diakses

pada

tanggal

15

April

2017.

http://www.rizkyfkm.ml/2014/01/sikda-sistem-informasi-kesehatandaerah.html?m=1.. daerah.html?m=1

Riana, Eka. 2015. Sikda Generik. Diakses pada tanggal 15 April 2017. http://sisteminformasikesehatanbidan.blogspot.co.id/2015/10/sikdagenerik.html?m=1.

Toeng. 2012. Makalah Informasi Farmasi (SIKDA). Diakses pada tanggal 15 April

2017.

http://toeng-toengapt.blogspot.co.id/2012/05/makalah-

informatika-farmasi.html?m=1.. informatika-farmasi.html?m=1

KementerianKesehatan RI, Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan, Jakarta, 2014.

KementerianKesehatan RI, Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat, Jakarta, 2014.

Depkes RI, Peraturan Menkes RI No.511 tahun 2007 tentang Kebijakan dan Strategi Pengembangan SIK Nasional (SIKNAS) 2007.


Sik Makalah Kel3

Recommend Documents