SIKAP POSITIF TERHADAP SISTEM HUKUM DAN PERADILAN NASIONAL -
Sistem Hukum dan Peradilan Nasional Lembaga Peradilan Nasional Sikap yang Sesuai Dengan Ketentuan Hukum yang Berlaku Upaya Pemberantasan Korupsi Peran Serta dalam Upaya Pemberantasan Korupsi di Indonesia
10/19/2010 SMAN 5 BANDUNG KELOMPOK 2
Sistem Hukum dan Peradilan Nasional
Sistem Hukum
Hukum
Pengertian
Tujuan
Sistem
Penggolongan
Pengertian Sistem
Pengertian Sistem Hukum
1. HUKUM A. Pengertian Hukum Hukum sulit didefinisikan karena kompleks dan beragamnya sudut pandang yang akan dikaji. Prof. Van Apeldoorn mengatakan bahwa definisi hukum sangat sulit dibuat karena tidak mungkin untuk mengadakannya yang sesuai dengan kenyataan. Karena itu, sebaiknya kita lihat dulu pengertian hukum menurut para ahli hukum terkemuka berikut ini : - Prof. Mr. E.M. Meyers Hukum adalah semua aturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan, ditujukan kepada tingkah laku manusia dalam masyarakat, dan menjadi pedoman bagi penguasa negara dalam melaksanakan tugasnya. Leon Duguit Hukum adalah aturan tingkah laku anggota masyarakat, aturan yang daya penggunaannya pada saat tertentu diindahkan oleh suatu masyarakat sebagai jaminan dari kepentingan bersama dan yang pelanggaran terhadapnya akan menimbulkan reaksi bersama terhadap pelakunya.
-
Drs. E. Utrecht, S.H Hukum adalah himpunan peratuan ( perintah dan larangan ) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu.
-
S.M. Amin, S.H Hukum merupakan kumpulan peraturan yang terdiri dari norma dan sanksi, dengan tujuan mewujudkan ketertiban dalam pergaulan manusia.
-
-
J.C.T. Simorangkir, S.H. dan Woerjono Sastropranoto, S.H
Hukum adalah peratuan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat, yang dibuat oleh badanbadan resmi yang berwajib, dan yang pelanggaran terhadapnya mengakibatkan diambilnya tindakan, yaitu hukuman terentu. B. Tujuan Hukum Hukum mempunyai sifat mengatur dan memaksa. Adapun tujuan dibuatnya hukum dapat dilihat pada mariks di bawah ini:
No
Tokoh
Teori
1
Prof. Subekti, SH.
2
Van Apeeldoorn
Hukum itu mengabdi pada tujuan negara, yaitu mendatangkan atau ingin mencapai kemakmuran dan kebahagiaan pada rakyatnya. Mengatur pergaulan oleh hukum dengan melindungi kepentingan-kepentingan hukum manusia tertentu., (kehormatan, kemerdekaan jiwa, harta benda) dari pihak yang merugikan.
3
Teori Etis
4
Oeny
5
Bentham (Teori Tujuan hukum adalah semata-mata untuk mewujukan Utilitarianisme) apa yang berfaedah bagi banyak orang. Dengan kata lain, Menjamin kebahagiaan sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin orang.
6
Prof. Y. Van Kant Geny
Tujuan hukum ialah untuk menjaga agar kepentingan tiap-tiap manusia tidak diganggu. Hukum bertujuan semata-mata untuk mencapai keadilan. Sebagai unsur keadilan, ada kepentingan daya guna dan kemanfaatan.
Tujuan Hukum Nasional Indonesia
Ingin mengatur secara pasti hak-hak dan kewajiban lembaga tertinggi negara, lembaga-lembaga tinggi negara, semua pejabat negara, setiap warga Indonesia agar semuanya dapat melaksanakan kebijaksanaankebijaksanaan dan tindakan-tindakan demi
7
8
Hukum itu semaa-mata menghendaki keadilan. Isi hukum semata-mata harus ditentukan oleh kesadaran etis kita mengenai apa yang adil dan apa yang tidak adil. Hukum bertujuan semata-mata untuk mencapai keadilan, sedangkan unsur-unsur keadilan ialah : Kepentingan dayaguna dan kemanfaaannya.
terwujudnya tujuan nasional bangsa Indonesia, yaitu terciptanya masyarakat yang terlindungi oleh hukum, cerdas, terampil, cinta dan bangga bertanah air Indonesia dalam suasana hidup makmur dan adil berdasarkan falsafah Pancasila. C. Penggolongan Hukum 1. Berdasarkan Bentuknya : a. Hukum tertulis Hukum yang dicantumkan di dalam berbagai peraturan negara. Hukum tertulis terdiri atas : - Hukum tertulis yang dikodifikasi (dibukukan) contohnya Undang-Undang Dasar 1945. - Hukum tertulis yang tidak dikodifikasi seperti hak merek dan peraturan tentang kepailitan. b. Hukum tidak tertulis Hukum yang masih hidup di masyarakat namun tidak tertulis , seperti hukum adat atau hukum kebiasaan.
y
y
y
2. Berdasarkan Wilayah yang Berlaku Hukum Nasional Hukum yang berlaku dalam suatu negara tertentu sekaligus merupakan produk dari negara tersebut. Hukum Internasional Hukum yang mengatur hubungan hukum di dunia Internasional. Hukum Asing Hukum yang berlaku di negara lain. 3. Berdasarkan Fungsinya Hukum Material Hukum yang memuat perintah-perintah dan larangan-larangan. Contohnya ; Kitab Undang Undang Hukum Perdata. Hukum Formal Peraturan yang berisi tata cara untuk meyelesaikan suatu perbuatan yang melanggar Hukum Material. Contohnya ; Hukum acara perdata
4. Berdasarkan Waktu yang berlaku 1) Ius Constitutum , yaitu hukum yang berlaku pada saat in pada suatu negara. 2) Ius Contituendum , yaitu hukum yang diharapkan dapat berlaku pada masa yang akan datang.
3) Hukum Asasi , yaitu hukum yang berlaku dimana-mana dalam segala waktu waktu dan untuk semua bangsa. 5. Berdasarkan Isi Masalahnya Hukum Privat Hukum yang mengatur antar orang yang satu dan yang lain. Dan menyangkut hubungan perseorangan.Hukum privat dibedakan atas ; - Hukum Perdata - Hukum Dagang - Hukum Adat - Hukum Acara Perdata
Hukum Publik , yaitu hukum yang mengatur hubungan negara dengan warga negara. Dengan kata lain menyangkut kepentingan umum. Hukum publik terdiri atas ; - Hukum Tata Negara - Hukum Tata Usaha Negara - Hukum Pidana - Hukum Acara Pidana - Hukum Internasional
6. Berdasarkan Sumbernya
Undang Undang , yaitu hukum yang tercantum dalam peraturan perundangan. Kebiasaan , yaitu hukum yang terletak dalam peraturan kebiasaan. Traktat , yaitu hukum yang terletak dalam perjanjian antar negara. Yurisprudensi , yaitu hukum yang terbentuk karena keputusan hakim.
7. Berdasarkan Sifatnya Hukum yang memaksa Hukum yang dalam keadaan apapun juga harus dan memiliki paksaan mutlak. Hukum yang mengatur Hukum yang dapat dikesampingkan apabila pihak-pihak yang bersangkutan telah mebuat sendiri dalam satu perjanjian.
Peradilan Nasional Mahkamah
Agung
Peradilan Perad ilan Umum
Peradilan Peradil an Agama
Peradilan Militer
Pengadilan Negeri
Pengadilan Agama
Mahkamah
Pengadilan Pengad ilan Tinggi
Pengadilan Tinggi Pengadilan Agama
Mahkamah
Militer
Militer Tinggi
Peradilan Administrasi
Pengadilan Tata Pengadilan Usaha Negara
Pengadilan Tinggi Pengadilan Tata Usaha Negara
Lembaga Peradilan di seluruh wilayah Republik Indonesia adalah peradilan negara yang ditetapkan dengan Undang-Undang . Hal ini menunjukkan bahwa selain peradilan negara,tidak dibolehkan ada peradilan-peradilan yang bukan dilakukan oleh badan peradilan negara. (UU no.4 th.2004 pas 3) Lembaga Peradilan diatur oleh UU no.4 th.2004 pasal 3, pasal 4 ayat 1 dan 2, pasal 5 ayat 1,pasal 6, pasal 16, pasal 19 , pasal 17, pasal 29 ayat 1 ,2 ,3 dan 4. PERAN LEMBAGA LEMBAGA NASIONAL
Lembaga Peradilan Nasional
Mahkamah
Mahkamah
Agung
Konstitusi
Komisi Yudisial
Peradilan Umum
Peradilan Agama
Peradilan Militer
Peradilan Tata Peradilan Usaha Negara
Peranan Lembaga-Lembaga Peradilan Kekuasaan kehakiman di Indonesia dijalankan oleh empat lingkungan peradilan yang masing-masing mempunyai wewenang mengadili perkara tertentu. Setiap
lingkungan peradilan meliputi badan-badan peradilan tingkat pertama dan tingkat kedua atau tingkat banding. Empat lingkungan peradilan yaitu; Lingkungan Peradilan Umum Landasan yang mengatur susunan dan kekuasaan peradilan umum adalah undangundang nomor 8 tahun 2004, disebutkan dalam undang-undang tersebut bahwa peradilan umum adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya (pasal 2). Kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan umum dilaksanakan oleh; a. Pengadilan negeri merupakan sebuah lembaga peradilan di lingkungan Peradilan Umum yang berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota. Sebagai Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Negeri berfungsi untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya. b. Pengadilan tinggi merupakan sebuah lembaga peradilan di lingkungan Peradilan Umum yang berkedudukan di ibu kota Provinsi sebagai pengadilan tingkat banding terhadap perkara-perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri. Pengadilan Tinggi juga merupakan Pengadilan tingkat pertama dan terakhir mengenai sengketa kewenangan mengadili antar Pengadilan Negeri di daerah hukumnya. 2. Lingkungan Peradilan Agama Peradilan Agama adalah lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-Undang Undang-Undang.. Pengadilan Agama dibentuk melalui Undang-Undang dengan daerah hukum meliputi wilayah Kota atau Kabupaten Kabupaten.. Sebagai Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Agama memiliki tugas dan wewenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara antara orangorang yang beragama Islam di bidang: perkawinan warisan,, wasiat , dan hibah warisan hibah,, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam wakaf dan wakaf dan shadaqah ekonomi syari'ah 3. Lingkungan Peradilan Militer Peradilan militer merupakan badan pelaksana kekuasaan peradilan di bawah Mahkamah Agung di lingkungan militer yang bertugas untuk memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang dilakukan oleh anggota militer. 4. Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara Peradilan Tata Usaha Negara adalah lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa Tata Usaha Negara. Dalam pelaksanaannya, kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan Tata Usaha Negara dilaksanakan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang keduanya berada dibawah pengawasan Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi.
1.
y y y y
SIKAP YANG SESUAI DENGAN KETENTUAN HUKUM HU KUM Sikap yang sesuai dengan ketentuan hukum adalah sikap yang mentaatii semua hukum dan Norma yang berlaku. Contoh Perilaku yang sesuai dengan ketentuan hukum: Di Keluarga - Mematuhi nasihat orangtua - Melaksanakan tugas sesuai dengan kesepakatan keluarga - Membersihkan rumah sesuai jadwal yang yelah ditetapkan b. Di Sekolah - Menghormati Guru - Mematuhi tata tertib sekolah - Mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru - Tidak menyontek saat ulangan - Melaksanakan tugas piket Di Masyarakat - Ikut Melaksanakan ronda malam - Mengikuti kegiatan kerja bakti - Mentaati peraturan (adat istiadat) yang berlaku di masyarakat Di Negara - Turut sertamembela negara - Mentaati hukum yang berlaku di Negara UPAYA PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA y
Pengertian KKN Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering mendengar istilah KKN, KKN adalah singkatan dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Korupsi adalah merupakan salah satu perbuatan yang melanggar hukum. Yaitu penyalahgunaan sesuatu yang
berharga yang bisa merugikan orang lain, korupsi tidak hanya berupa materi, tetapi juga bisa berupa korupsi waktu, dan intelektual. y
Upaya Pemberantasan Korupsi di Indonesia Salah satu upaya pemberantasan korupsi oleh pemerintah Indonesia adalah pembentukan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). KPK bertugas menyelidiki para pejabat-pejabat yang dicurigai melakukan tindakan korupsi. Upaya pemberantasn Korupsi diatur dalam TAP MPR No. 8 tahun 2001 mengenai pemberantasan dan pencegahan korupsi. Tetapi, meskipun begitu, tingkat korupsi di Indonesia masih tetap tinggi, hal ini disebabkan karena kurangnya moral yang dimiliki para pejabat kita.
PERAN SERTA DALAM UPAYA PEMBERANTASAN KORUPSI
Sebagai bukti tekad dan maksud yang sangat kuat dari pembentuk undangundang dalam usaha memberantas korupsi ialah telah dimasukannya ketentuan tentang peran serta masyarakat dalam usaha pemberantasan korupsi di Indonesia. Peran serta ini dilatarbelakangi oleh pandangan bahwa (1) dengan diberikannya hak dan kewajiban masyarakat dalam usaha penanggulangan korupsi dipandang sebagai hal positif dalam upaya pencegahan dan pengungkapan kasus-kasus korupsi yang terjadi dan (2) persoalan penanggulangan korupsi dipandang bukan sematamata menjadi urusan pemerintah atau penegak hukum, melainkan merupakan persoalan semua rakyat dan urusan bangsa. Setiap orang harus berparsitipasi dan berperan aktif dalam usaha mennaggulangi kejahatan yang menggerogoti negara ini.[1]
Pandangan pembentuk undang-undang itu tertuang dalam rumusan Pasal 41 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menyatakan bahwa;
masyarakat mempunyai hak dan tanggung jawab dalam upaya pencegahan dan pemberantasan
tindak
pidana
korupsi.
Bentuk peran serta tersebut, dalam Pasal 41 ayat (2) telah ditentukan wujudnya, yaitu sebagai berikut;
1.
hak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi
2.
hak
untuk
memperoleh
pelayanan
dalam
mencari,
memperoleh
dan
memberikan informasi adanya dugaan d ugaan telah terjadi tindak pidana korupsi kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korups
3.
hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi;
4.
hak untuk memperoleh jawaban jawaban atas pertanyaan tentang laporannya yang diberikan kepada penegak hukum dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari;
5.
hak untuk memperoleh perlindungan hukum dalam hal :
1) melaksanakan haknya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c;
2)
diminta hadir dalam
proses penyelidikan,
penyidikan, dan di
sidang
pengadilan sebagai saksi pelapor, saksi, atau saksi ahli, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; berlaku;
Adapun yang dimaksud dengan hak memberikan informasi ialah hak untuk menyampaikan segala macam informasi mengenai dugaan telah terjadinya tindak pidana korupsi yang salah satu bentuknya ialah pelaporan yang disampaikan kepada penegak hukum atau komisi pemberantasan tindak pidana korupsi. Penegak hukum yang dimaksud disini ialah kepolisian dan kejaksaan. Pelapor yang dimaksud dalam pengertian Undang-undang ini tidak sama dengan pengertian pelapor yang dimaksud oleh Pasal 1 butir 24 KUHAP. Pelapor dalam hal ini khusus pada adanya dugaan terjadinya tindak pidana korupsi, sedangkan menurut KUHAP, pelapor adalah orang yang memberikan informasi untuk semua jenis tindak pidana.
Adapun mengenai tata cara peslaksanaan peran serta masyarakat dalam bentuk pelaporan dalam mencegah dan pemberantasan tindak pidana korupsi diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000. Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang, organisasi masyarakat atau lembaga swadaya masyarakat berhak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaa telah terjadi tindak pidana korupsi serta menyampaikan saran serta pendapat kepada penegak hukum dan atau komisi mengenai tindak pidana korupsi.
Selanjutnya Pasal 5 ayat (1) menyatakan bahwasetiap orang, organisasi masyarakat, atau lembaga swadaya masyarakat yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) berhak mendapatkan perlindungan hukum, baik mengenai status maupun rasa aman. Dengan demikian dapat diketahui bahwa warga masyarakat yang menyampaiakn informasi berhak mandapatkan perlindungan hukum dari nesgara malalui lembaga-lembaga yang bertanggung jawab untuk hal itu. Adapun bentuk
perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada pelapor tindak pidana korupsi yang dimaksud, dapat berupa (1) perlindungan hukum mengenai status hukum dan (2) perlindungan hukum mengenai rasa aman.
Mengenai status hukum diterangkan dalam penjelasan Pasal 5 ayat (1) yang menyatakan bahwa Yang dimaksud dengan "status hukum" adalah status seseorang pada waktu menyampaikan suatu informasi, saran, atau pendapat kepada penegak hukum atau Komisi dijamin tetap, misalnya status sebagai pelapor tidak diubah menjadi sebagai tersangka.
Pemberdayaan masyarakat sebagai bagian dari strategi pemberantasan tindak pidana korupsi merupakan langkah yang jitu memiliki tingkat keberhasilan di negara-negara lain. Masyarakat dan aparat penegak hukum merupakan ujung tombak yang keberadaannya saling melengkapi satu sama lain. Masyarakat yang berdaya atau berperan dapat mengontrol, bahkan jika proses penegakan hukum lemah dam tidak dapat menghadapi kejahatan ini (korupsi), maka masyarakat dapat tampil ke depan untuk sementara mengambil alih tugas-tugas aparat penegak hukum, syaratnya masyarakat harus diberi ruang dan kesempatan luas untuk berpartisipasi melalui sistem dan tatanan yang demokratis dan transparan.
Semua pilar-pilar yang terkait dengan upaya dan proses penegakan hukum harus menopang dan memperkuat sehingga korupsi dapat ditekan ketitik yang dapat dikendalikan. Dengan demikian proses penegakan hukum merupakan rangkaian panjang dan saling terkait antar aspek yang saling mempengaruhi dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.
Pemerintah jangan sampai kehilangan dukungan dari masyarakat akibat ketidakseriusannya memberantas tindak pidana korupsi. Dengan alasan apapun pemerintah tidak boleh mengulur waktu untuk memberantas tindak pidana korupsi kelas kakap. Apabila pemerintah takut berhadapan dengan koruptor kelas kakap dan hanya mengadili atau memproses koruptor kelas teri, maka resikonya adalah kehilangan kepercayaan masyarakat dan menumbuhkan rasa ketidakpercayaan kepada pemerintah bahkan masyarakat akan berpikir bahwa pemerintah melindungi para koruptor kelas kakap.
Untuk melakukan sesuatu kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sebab dan jenisnya. Begitu juga untuk memberantas tindak pidana korupsi, kita harus memahami dan mengerti apa saja jenis-jenis korupsi dan penyebabnya. Korupsi dapat berakibat sangat besar baik secara ekonomi, politik, maupun sosial budaya dan hukum. Masyarakat banyak tidak menyadari bahwa perbuatan korupsi berakibat sangat buruk bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, tetapi masyarakat jarang dapat langsung merasakannya. Masyarakat hanya berasumsi yang dirugikan oleh perbuatan korupsi adalah keuangan dan perekonomian negara, pada hal secara tidak langsung yang dirugikan adalah masyarakat itu sendiri.
Di bawah ini ada beberapa contoh dampak dari akibat yang ditimbulkan dari permasalahan korupsi, yaitu ditinjau dari dampak ekonomi, dampak politik, dampak pelayanan publik, dampak hukum dan dampak sosial budaya.
1. Dampak Ekonomi
Dampak dari sektor ekonomi dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu :
a.
Bantuan pendanaan untuk petani, usaha kecil, maupun koperasi koperasi tidak pernah sampai ketangan masyarakat, yang artinya korupsi menghambat pembangunan ekonomi rakyat;
b. Harga barang menjadi mahal;
c. Sebagian besar besar uang hanya berputar pada segelintir segelintir orang elit ekonomi dan elit elit politik saja;
d. Rendahnya upah buruh;
e. Produk petani Indonesia tidak dapat bersaing;
f. Korupsi membuat utang bangsa Indonesia menjadi banyak; banyak; dan
g.
Korupsi mengurangi minat para investor investor untuk menginvestasikan menginvestasikan uangnya atau modalnya di Indonesia.
2. Dampak Politik
Politik yang seharusnya sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahtaraan rakyat dan sebagai sarana untuk memberantas tindak pidana korupsi, malah dibuat sebagai sarana untuk merebut dan mempertahankan kekuasaan oleh orang-orang
yang tidak bertanggungjawab tanpa memikirkan masyarakat kecil. Dampak dari perbuatan korupsi di dalam sektor ini, yaitu :
a.
Korupsi menjadi sumber utama untuk membiayai aktifitas politik dan mempertahankan kekuasaan;
b. Hampir sebagian besar posisi elit politik dipegang oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab, yang disebabkan karena pemilihan untuk memilih para elit politik tersebut tidak demokratis;
c. Korupsi yang sistemik membuat masyarakat tidak lagi mempercayai mempercayai penyelenggara negara baik eksekutif, legislatif, dan yudikatif;
d. Sistem politik yang dipegang oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab mengancam keabsahan pemerintah dan pada akhirnya berdampak pada produk hukum yang dibuat yang dianggap ilegal il egal oleh masyarakat;
e.
Lembaga negara yang dibentuk dibentuk hasil hasil politik akan tidak berjalan berjalan sebagaimana mestinya jika dipegang oleh orang-orang yang korup dan tidak bertanggungjawab; dan
f. Korupsi dapat menghancurkan integritas bangsa.
3. Dampak Pelayanan Publik
Akibat perbuatan para pejabat yang tidak bertanggungjawab dapat berakibat pada pelayanan publik yang kurang memihak pada masyarakat kecil. Dalam hal ini dampak dari perbuatan korupsi pada pelayanan publik, yaitu :
a.
Pelayanan publik buruk, karena birokrasi tidak berorientasi berorientasi pada pelayanan masyarakat kecil;
b. Semangat profesionalisme pegawai yang yang bersih dan jujur makin luntur; dan
c. Berubahnya fungsi-fungsi pelayanan publik.
4. Dampak Hukum
Hukum sebagai pilar untuk menekan laju pertumbuhan tindak pidana korupsi, malah dijadikan sebagai salah satu sarana untuk mendapatkan uang yang banyak atau dengan kata lain hukum dijadikan sebagai salah satu sarang dari perbuatan korupsi. Dampak-dampak dari perbuatan korupsi dibidang hukum, yaitu :
a. Banyak para aparat penegak hukum yang tidak bersih dikarenakan pada awalnya meraka melakukan pelanggaran hukum;
b. Hukum dijual belikan oleh aparat penegak hukum itu sendiri, sehingga putusan yang dihasilkan menjadi tidak adil; dan
c.
Menjadikan rakyat tidak percaya lagi pada mekanisme hukum yang dikarenakan mental para aparat penegak hukum sengat rendah.
5. Dampak Sosial Budaya
Perubahan lain dari perbuatan korupsi adalah perubahan paradikma atau cara pandang masyarakat itu sendiri, baik masyarakat Indonesia maupun masyarakat internasional, yang dulunya Bangsa Indonesia adalah bangsa yang jujur dan ternyata sekarang semua itu berubah menjadi salah satu bangsa yang terkorup di dunia. Dampak-dampak dari korupsi dibidang ini adalah :
a. Korupsi yang bersifat sistematis sistematis menyebabkan menyebabkan masyarakat tidak lagi menghiraukan aspek-aspek profesionalisme dan kejujuran;
b. Runtuhnya bangunan moral bangsa; bangsa; dan
c. Perbuatan korupsi korupsi yang berkepanjangan akan menghilangkan harapan masa depan yang lebih baik.m Kemiskinan sebagai produk korupsi yang menimbulkan depresi masyarakat yang berkepanjangan.
Peran serta masyarakat jelas sangat dibutuhkan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Masyarakat yang memiliki informasi dan sadar mengenai hak-haknya dan berusaha menegakkan hukum untuk memperjuangkan hak-haknya tersebut. Sedangkan masyarakat yang apatis dan bersikap menyerah pada
penyalahgunaan wewenang oleh pejabat pemerintah merupakan lahan yang subur bagi koruptor untuk menjalankan atau melakukan perbuatan korupsi.
Peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi diwujudkan dalam bentuk antara lain mencari, memperoleh, memberikan data atau informasi tentang tindak pidana korupsi dan hak menyampaikan
saran
dan
pendapat
secara
bertanggung
jawab
terhadap
pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.
Sesuai dengan prinsip keterbukaan dalam negara demokrasi yang memberikan hak kepada masyarakat untuk memperoleh informasi informasi yang benar, benar, jujur, dan tidak diskriminatif mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, maka dalam Peraturan Pemerintah ini diatur mengenai hak dan tanggung jawab masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, kebebasan menggunakan hak tersebut haruslah disertai dengan tanggungjawab untuk mengemukakan fakta dan kejadian yang sebenarnya dengan menaati dan menghormati aturan-aturan moral yang diakui umum serta hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Masyarakat berhak menyampaikan keluhan, saran, atau kritik tentang upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi yang dianggap tidak
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengalaman dalam kehidupan sehari-hari menunjukkan bahwa keluhan, saran, atau kritik masyarakat
tersebut sering tidak ditanggapi dengan baik dan benar oleh pejabat yang berwenang. Dengan demikian, dalam rangka mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, pejabat yang berwenang atau Komisi pemberantasan tindak pidana korupsi diwajibkan untuk memberikan jawaban atau keterangan sesuai dengan tugas dan fungsinya masingmasing. Kewajiban tersebut diimbangi pula dengan kesempatan pejabat yang berwenang atau Komisi pemberantasan tindak pidana korupsi menggunakan hak jawab berupa bantahan terhadap informasi yang tidak benar dari masyarakat.
